MENUJU PERENCANAAN ANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET) (STUDI KASUS PADA KANWIL XXIII DITJEN PBN MAKASSAR) TOWARDS UNIFIED BUDGET PLANNING (CASE STUDY AT REGIONAL OFFICE XXIII OF GENERAL DIRECTORATE OF TREASIJRY IN MAKASSAR)
BENEDIKTUS MARGIADI
a
fJ
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2005
a
MENUJU PERENCANAAN ANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGEn (STUDI KASUS PADA KANWIL XXIII DITJEN PBN MAKASSAR) TOWARDS UNIFIED BUDGET PLANNING (CASE STUDY AT REGIONAL OFFICE XXIII OF GENERAL DIRECTORATE OF TREASURY IN MAKASSAR)
BENEDIKTUS MARGIADI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2005
MENUJU PERENCANAAN ANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET) (STUDI KASUS PADA KANWIL XXIII DITJEN PBN MAKASSAR)
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Program Studi Administrasi Pembangunan Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan
Disusun dan diajukan oleh :
BENEDIKTUS MARGIADI
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2005
TESIS
MENUJU PERENCANAAN ANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGEn (STUDI KASUS PADA KANWIL XXIII DITJEN PERBENDAHARAAN MAKASSAR)
Disusun dan diajukan oleh
BENEDIKffUS MARGIADI <~
NomorPokok P0803204504
telah dipert~hankan di depan Panitian Ujian T esis pada tanggal 5 Agustus 2005 '
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Ketua
Ketua Program Studi Administrasi P~gunan,
Dr. Muh. Nur Sadik, MPM
Anggota
~iKU:A::i:Cog ram Pascasa~ana ~lliOetSAtas Hasanuddin.
PERNYAT AAN KEASLIAN TESIS Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
: Benediktus Margiadi
Nomor Mahasiswa : P0803204504 Program Studi
: Administrasi Pembangunan
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan terse but. Makassar, Juli 2005 enyatakan,
~"ktus Margiadi
PRAKATA
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan-Nya kegiatan penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Gagasan penelitian ini timbul dari reformasi yang dilakukan oleh Departemen
Keuangan
khususnya
perubahan
pada
sistem
penganggaran. Perubahan tersebut membawa pada pemisahan dua jenis anggaran yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan kepada sebuah penganggaran yang terpadu. Penulis bermaksud memberikan gambaran evaluatif guna melihat model penganggaran manakah yang lebih baik dihubungkan dengan faktor-faktor yang mendukungnya. Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Madjid Sallatu, SE.,MA yang telah bertindak sebagai Ketua Komisi Penasehat dimana telah memberikan bimbingan di dalam penyelesaian tesis ini dan Bapak Alimuddin, SE., MM.Ak yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini baik sebagai Anggota Komisi Penasehat maupun sebagai Readers di dalam pendampingan awal penulisan htngga selesainya tesis ini.
Ucapan terima kasih penulis haturkan pula kepada Tim Penilai yang ahli: Dr. lr Junaidi Muhidong, M.Sc., Dr. H. Marsuki, SE., DEA., dan Muh. Yusri Zamhuri, SE.,MA. atas masukan yang diberikan baik pada penulisan proposal maupun pada saat akhir penulisan tesis
dengan
berbagai saran perbaikan yang diberikan. Pekenankanlah pula, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yaitu: (1) Rektor Universitas Hasanuddin atas kesempatan belajar dan fasilitas yang diberikan; (2) Direktur, jajaran pimpinan serta pengajar program Pasca Sarjana khususnya Konsentrasi Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan serta pelayanan administrasinya; (3) Direktur Pembinaan Barang Milik dan Kekayaan Negara, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, bantuan dan dorongan yang diberikan; (4) Kepala Pusbindiklatern Bappenas atas beasiswa yang diberikan; (5) Kepala Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan, Makassar beserta para Kepala Bidang dan stafnya yang bersedia membantu proses penelitian; (6) lstriku yang setia (Maria Lucky Ariana) dan yang selalu mendorong dan mendoakan bagi kesuksesan penulisan tesis ini; (7) Ternan-ternan sekelas pada program Tailor Made Manajemen Perencanaan
Universitas
Hasanuddin
yang
banyak
memberikan
masukan, dan ternan-ternan diskusi pada Kanwil XXIII Ditjen PBN Makassar.
VI
Walaupun demikian penulis sadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki
kekurangan.
Namun
demikian
mudah-mudahan
dibalik
kekurangan tersebut masih terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari tesis ini. Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi para pencinta perubahan kearah yang lebih baik
Makassar, Akhir Juli 2005 Benediktus Margiadi
vii
ABSTRAK BENEDIKTUS MARGIADI : Menuju Perencanaan Anggaran Terpadu (Unified Budget); Studi Kasus Pada Kanwil XXI/I Ditjen PBN Makassar (dibimbing oleh Abdul Madjid Sallatu dan Alimuddin) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) gambaran nyata proses penerapan unified budget dalam proses penelahaan dokumen perencanaan anggaran, (2) jawaban permasalahan terjadinya dualisme penyusunan perkiraan mata anggaran keluaran (MAK), (3) sejauh mana faktor pendukung dari pelaksanaan unified budget memberikan kontribusi terhadap perubahan penerapan sistem yang baru. Penelitian ini dilaksanakan di Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan, Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan evaluatif yang memperbandingkan sebelum dan sesudah (before-after). Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertumpu pada kekuatan mengungkap data-data dalam bentuk narasi. Tiga tahap analisis data yaitu dengan reduksi data, diolah dalam bentuk display data dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai uraian naratif atas permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan melihat kelemahan dan keunggulan, unified budget merupakan jawaban atas terjadinya permasalahan duplikasi kegiatan dan dualisme mata anggaran keluaran. Unified budget memiliki lebih banyak keunggulan dalam menciptakan sebuah perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara yang baik. Disamping itu, unified budget telah dilaksanakan dengan pendekatan penggabungan format dan masih kurang memperhatikan perangkatperangkat pendukung yang dapat memperlancar penerapannya. Dengan demikian penerapan unified budget baru sebatas formatlbentuk sedangkan substansinya masih tidak berbeda jauh dengan dual budgeting system. Sedangkan untuk sumber daya manusia, data pendukung dan aplikasi software merupakan faktor pendukung utama yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap kesuksesan penerapan unified budget itu sendiri.
VIII
ABSTRACT BENEDIKTUS MARGIADI : Towards Unified Budget Planning; Case Study At Regional Office XXIII of General Directorate of Treasury in Makassar ( supervised by Abdul Madjid Sallatu and Alimuddin) This research aim to know: (1) application process of unified budget in course of negotiating of budget planning document, (2) the explanation of ambiquity problems in the budget expenditure code, (3) the extent to which supporting factors of unified budget contribute to the application of new system. This research was caried out at Regional Office XXIII of General Directorate of Treasury in Makassar by applying descriptive qualitative method. Approach used was evaluation system by comparing before and after, and the results were analyzed qualitatively. Result of this study shows that by comparing the weakness and the strength, unified budget "!laY be considered as solutions for duplication problems in activity and ambiquity problem in the budget expenditure code. Unified budget has much strengthen in creating a budget planning and even good state finance management. Besides, unified budget have been implemented but mostly in term of using the forms, while other supporting systems have not been well applied. Therefore, the application of this new unified budget system essentially do not different with dual budget system. Human resources , supporting data and application of software significantly gave contribution to success of unified budget application.
IX
DAFTAR lSI Halaman HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAJUAN
ii
HALAMAN PENGESAHAN
iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
iv
PRAKATA
v
ABSTRAKSI BAHASA INDONESIA
viii
ABSTRAKSI BAHASA INGGRIS
ix
DAFTAR lSI
X
DAFTAR T ABEL
xiii
DAFTAR GAMBAR
XV
DAFTAR LAMPIRAN
xvi
I.
II.
PENDAHULUAN
1
A
Latar Belakang
1
B.
Rumusan Masalah
7
C.
Tujuan Penelitian
8
D.
Kegunaan Penelitian
9
TINJAUAN PUSTAKA
11
A
Perencanaan Anggaran
11
B.
Dual Budgeting System
11
1.
Anggaran Pembangunan
23
2.
Anggaran Rutin
25
Ill.
IV
C.
Unified Budget System
31
D.
Prioritisasi Program
34
E.
Kerangka Pemikiran Konseptual
47
F.
Definisi Operasional
48
METODE PENELITIAN
51
A.
Jenis dan Desain Penelitian
51
B.
Waktu dan Lokasi Penelitian
52
C.
Jenis dan Sumber Data
52
D.
Penentuan Sample dan lnforman
53
E.
Metode Pengunpulan Data
53
F.
Analisis Data
54
G.
Tahap dan Jadual Penelitian
55
HASJL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
56
A.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
56
1.
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
56
2.
Struktur Organisasi
57
3.
Sumber Daya Manusia
59
4.
Bidang Pelaksanaan Anggaran
62
B
Penerapan Dual Budgeting System
63
1.
Anggaran Rutin
63
1.a
Prinsip Pengalokasian Anggaran Rutin
64
1.b Pendekatan dalam Pengalokasian Anggaran Rutin
65
2.
Anggaran Pembangunan
68
3.
Keunggulan dan Kelemahan Dual Budget System
74
xi
C.
D.
v
3.a
Keunggulan
74
3.b
Kelemahan
74
4.
Dualisme MAK
75
5.
Duplikasi Kegiatan
80
Penerapan Unified Budget System
82
1
DIPA sebagai Bentuk Unified Budget
83
2
Prosedur Penyusunan DIPA
85
3
Penyusunan DIPA Tahun Anggaran 2005
89
4
Hambatan Penyusunan DIPA
91
5.
Keunggulan dan Kelemahan
93
5.a
Keunggulan
93
5.b
Kelemahan
94
Faktor Pendukung Penerapan Unified Budget
95 95
1
Sumber Daya Manusia
2
Data Pendukung
101
3
Aplikasi Software
102
E
Unified Budget Sebagai Solusi Duplikasi
104
F
Unified Budget Menghilangkan Dualisme
108
G
Kategori Faktor Pendukung Unified Budget
110 112
KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan
112
B.
Saran
113 115
DAFTAR PUSTAKA
xii
DAFTAR TABEL Nom or
Halaman
1.
T abel Perencanaan dan Penganggaran
19
2.
Tabel Evaluasi Keterpaduan Program
40
3.
Tabel Jadual Kegiatan Penelitian
55
4.
Tabel Unit Organisasi
59
5.
Tabel Usia Pegawai
61
6.
Tabel Hasil Pembahasan Rutin
67
7.
Tabel Hasil Pembahasan Pembangunan
73
8.
Tabel Kode MAK
76
9.
Tabel Duplikasi 1
81
10.
label Duplikasi 2
82
11.
Tabel Penyelesaian DIPA
89
12.
Tabel Tingkat Pendidikan Petugas Penelaahan
95
13.
Tabel Latar Belakang Pendidikan Sarjana Petugas
96
14.
T abel Pengalaman Kerja Penelaahan
97
15.
Tabel Pengalaman Diklat Perencanaan Anggaran
95
16.
Tabel Tk Pengetahuan Perencanaan Anggaran
99
17.
Tabel Tk Pemahaman Teknis Perencanaan Angaran
100
18.
Tabel Tk Pemahaman Substantif Perencanaan Angg
100
19.
Tabel Penyebab Blokir Dana DIPA
101
20
T abel Alat Pengolah Data
103
21
Tabel Dualisme MAK
109
xiii
DAFTAR TABEL Nom or
Halaman
22
Matriks Duplikasi
106
23
Matriks Keunggulan & Kelemahan
107
24
Matriks Faktor Pendukung
111
xiv
DAFTAR GAMBAR Halaman
Nom or 1.
Siklus Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
45
lnstansi Pemerintah
2.
Kerangka Pemikiran Konseptual
47
3.
Grafik Pangkat/Golongan Pegawai Kanwil XXIII
60
4.
Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Kanwil XXIII
61
5.
Alur Proses Penyusunan DIP
70
6.
Skema 1 Alur Prosedur Penelahaan DIPA
88
7.
Grafik Penghematan & Blokir
90
8.
Grafik Total Blokir
91
9.
Grafik Tingkat Pendidikan
95
10.
Grafik Diklat Perencanaan
98
XV
DAFTAR LAMPIRAN Nom or
Halaman
1.
Panduan lndepth Interview
118
2.
Data Responden
121
3.
Pertanyaan Daftar Tingkat Perencanaan Anggaran
4.
Panduan Wawancara Tertulis
126
5.
Hasil Test Pengetahuan Anggaran
128
6.
Struktur Organisasi
130
7.
Transkrip Wawancara
131
8.
Contoh SPAAP TA 2004
140
9.
Contoh LK Dl P TA 2004
142
10.
Contoh DIP TA 2004
143
11.
Contoh SPAAR TA 2004
147
12.
Contoh RP-DIK TA 2004
149
13.
Contoh DIK TA 2004
151
14.
Contoh SRAA TA 2005
157
15.
Contoh Formulir RKA-KL TA 2005
159
16.
Contoh DIPA TA 2005
165
17.
Surat ljin Penelitian
177
xvi
Pengetahuan
122
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN Arti dan Keterangan
Lambang/Singkatan
Anggaran
SPAAP
Pengesahan Surat Pembangunan
SPAAR
Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin
SRAA
Surat Rincian Alokasi Anggaran
DIK
Daftar lsian Kegiatan
DIP
Daftar lsian Proyek
DIPA
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
LK-DIP
Lembar Kerja-Daftar lsian Proyek
RP-DIK
Rincian Pengeluaran- Daftar lsian Kegiatan
RKA-KL
Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
PBN
Perbendaharaan
DJAPK
Anggaran Jenderal Direktorat Perimbangan Keuangan
FORM
Formulir
xvii
Alokasi
dan
BASI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pencapaian tujuan nasional pada saat ini dituntut untuk semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, usaha tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber pembiayaan dan dana yang tersedia sangat terbatas. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menuntut penetapan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada pengambilan keputusan yang tepat dan berdasarkan rasionalitas ekonomi yang berpangkal ada asas hasil guna dan daya guna. Pilihan langkah kebijakan kemudian direalisasikan melalui perencanaan yang dirinci dalam program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna membiayai pelaksanaan program tersebut disusunlah anggaran. Dengan demikian, perencanaan anggaran multak diperlukan dalam pengambilan keputusan melalui pengalokasian sumberdana yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Salah satu kegiatan dalam perencanaan anggaran antara lain adalah kegiatan penyusunan alokasi pembiayaan atas kebutuhan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas-tugas rutin fungsional instansi pemerintah dan tugas pembangunan yang dibebankan kepada suatu unit. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yeing bersifat
2
operasional dan pemeliharaan instansi pemerintah dan kegiatan yang bersifat investasi. Kegiatan pertama dikenal dengan anggaran rutin dan kegiatan kedua dikenal dengan anggaran pembangunan. Perencanaan anggaran baik rutin maupun proyek saat ini ditangani Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama instansi-instansi vertikal dibawahnya. Sebagai kantor pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertugas memberi alokasi dana secara makro untuk kemudian dikirim ke kantor vertikal guna dibahas pokok-pokok perencanaan secara mendetail. Proses pembahasan di kantor-kantor vertikal akan melibatkan instansi yang
membutuhkan alokasi dana dan Bappeda sebagai
instansi
perencana dari daerah setempat. Dalam hal ini, kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berwenang
adalah
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan yang tersebar di setiap propinsi di seluruh Indonesia. Semangat yang ingin dikembangkan adalah semangat desentralisasi pemerintahan. Bahkan sebelum perencanaan
anggaran
baik
undang-undang otonomi ditetapkan rutin
maupun
pembangunan
yang
sebelumnya terpusat telah didaerahkan. Pendaerahan ini sudah dimulai sejak tahun 1995 dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kebutuhan riil daerah sehingga diharapkan lebih sesuai dengan masingmasing daerah. Dengan demikian, ruang lingkup kantor wilayah ini akan menjadi bagian utama dalam penelitian dengan menfokuskan diri pada wilayah Makassar dan sekitarnya.
3
Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan-perubahan ini didorong oleh beberapa faktor termasuk diantarannya perubahan yang berlangsung begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai perkembangan tantangan pembangunan
yang
dihadapi
pemerintah.
Berbagai
perubahan ini
membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang responsif, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam artian atas dampak pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Perubahan ini lebih dikenal dengan reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang keuangan. Perubahan-perubahan kunci yang diamanatkan oleh undangundang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi aspekaspek penting sebagai berikut : Penerapan
pendekatan
penganggaran
dengan
perspektif
jangka menengah. Penerapan penganggaran secara terpadu. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memungkinkan implementasi proses reformasi dalam jangka waktu tertentu (lima tahun). Untuk itu, tahapan implementasi yang tepat sangat dibutuhkan. Pertama-tama perlu menerapkan penganggaran yang disiplin dan diberlakukan untuk seluruh kementerian negara dan lembaga
4
pemerintah lainnya. lni meliputi penerapan pendekatan penganggaran ~
jangka menengah dengan pagu anggaran yang tegas (hard budget constraint) untuk mendisiplinkan proses penganggaran. Selain itu untuk
memastikan bahwa keberlanjutan fiskal dan kepastian ketersediaan sumber daya benar-benar terjaga. Dalam penerapan penganggaran secara terpadu kementerian negara/lembaga diharapkan melakukan pengkajian terhadap program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan priorites pembangunan dan prioritas anggaran yang ditetapkan berdasarkan landasan program yang diajukan oleh presiden terpilih. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan untuk menghilangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih, dan untuk membuat sasaran program lebih transparan dan dapat diukur. Tahapan pengangg~ran
paling adalah
lanjut
dalam
menerapkan
rangkaian
penganggaran
penyempurnaan berbasis
kinerja
dengan penekanan pertama-tama pada ketersediaan rencana kerja yang benar-benar
mencerminkan
komitmen
kementerian
negara/lembaga
sebagai bagian dari proses penganggaran. Kementerian negara/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja dan sistem pengukuran kinerja mereka sendiri dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran. Sejalan dengan tumbuhnya orientasi kinerja dan perbaikan informasi indikator kinerja, pendekatan yang lebih
5
sistematik terhadap penganggaran berbasis kinerja akan terbentuk. Pada tahap tertentu, sejumlah uji coba dapat dilakukan pada beberapa lembaga pemerintah
khususnya
lembaga-lembaga
yang
berkaitan
langsung
dengan pelayanan masyarakat. Disamping itu, sebagai instansi yang pertama melaksanakan perubahan , yang nantinya akan diikuti dengan departemen teknis lainnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus dapat memberi contoh pelaksanaan berbagai perubahan yang sudah diagendakan. Diharapkan dari pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut memberikan sebuah proses pembelajaran yang berguna bagi instansi/departemen lainnya. Pada tahap pendelegasian wewenang perencanaan, sampai dengan saat ini masih menggunakan dual budgeting yaitu dengan memisahkan dokumen perencanaan anggaran antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan. Pada kenyataannya hal ini banyak menimbulkan
masalah
yang
dapat merugikan
negara.
Semangat
perubahan yang mulai dilaksanakan menjadikan dual budgeting menjadi sebuah sistem yang harus diganti menjadi unified budget. Unified budget menyatukan pemisahan terhadap dokumen perencanaan anggaran kedalam sebuah format dokumen perencanaan anggaran yang baru. Sistem
unified
budget
diharapkan
menjadi
sebuah
solusi
atas
permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara. Meski demikian, dua sistem perencanaan anggaran tersebut semua tidak terlepas dengan peran lembaga/instansi vertikal yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
6
Perbendaharaan sebagai pembahas/penelaah dan departemen teknis sebagai lembaga yang mengajukan rencana pembiayaan. Artinya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kedua lembaga/instansi yang melaksanakannya yaitu sumberdaya manusia, data-data pendukung dan perangkat teknis lainnya.
Sejauh mana faktor-faktor tersebut
mempengaruhi
perubahan
pelaksanaan
sistem
perencanaan
penganggaran. Dan juga sejauh mana sistem unified budget menjadi sebuah solusi permasalahan perencanaan anggaran. Kerangka pemikiran semacam inilah yang akan dikembangkan dalam penelitian. Penganggaran memiliki tiga tujuan utama: stabilitas fiskal makro. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
disusun
berdasarkan
pemahaman
bahwa
ketiga
tujuan
penganggaran tersebut terkait erat satu sama lain. Berbagai inisiatif yang terkandung dalam undang-undang ini: penerapan prinsip perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja yang ditujukan untuk mendukung upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berbagai elemen tujuan penganggaran ini perlu dikelola dengan baik agar ketiganya dapat saling mendukung. Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah, dalam keadaan dimana dana
7
yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu besar. Alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan-tujuan
fiskal.
Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu
sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, para
pelaku
anggaran
(kementerian/lembaga
pemerintah)
harus
menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai "trade off' antara keputusan yang telah diambil masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang.
B. Rumusan Masalah
Seiring perkembangan dimana satuan kerja sering mengalami perubahan diperlukan ketelitian dan penyesuaian atas pedoman petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Meski demikian, muncul permasalahanpermasalahan yang ditemukan dalam proses penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dapat berakibat pada pemborosan sumber-sumber keuangan negara. Permasalah yano ada dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Terjadinya tumpang tindih atau duplikasi antara perencanaan anggaran untuk kegiatan proyek dan kegiatan rutin. Banyak hal yang sama mendapat biaya dari dua sumber pembiayaan yang berbeda. Duplikasi terjadi karena antara belanja rutin dan belanja pembangunan
kurang tegas dalam memberi garis pemisah
kegiatan operasional organisasi dan proyek, khususnya proyekproyek non fisik. Sebagai akibatnya kinerja sulit diukur karena alokasi
dana
yang
ada
tidak mencerminkan
yang
kondisi
sesungg uhnya. b. Secara teknis, penggunaan dual budgeting mendorong dualisme dalam penyusunan daftar perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) karena satu jenis belanja ada MAK yang diciptakan untuk belanja rutin
dan
ada
MAK
lain
yang
ditetapkan
untuk
belanja
pembangunan. Selanjutnya dari kedua masalah tersebut dikembangkan pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut : a. Apakah penerapan unified budget menjadi solusi yang tepat atas terjadinya duplikasi pembiayaan dalam dokumen pelaksanaan anggaran? b. Sejauh mana pelaksanaan unified budget menghilangkan dualisme penyusunan perkiraan mata anggaran keluaran (MAK)? c. Sejauh
mana
sumberdaya
manusia,
data
pendukung
dan
perangkat software mendukung pelaksanaan unified budget ?
C. Tujuan Penelitian
Melihat perubahan yang muncul sebagai bagian dari usaha menuju perbaikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :
9
a. Untuk mengetahui gambaran nyata proses penerapan unified budget dalam proses penelaahan dokumen perencanaan anggaran
sehingga dapat diketahui lebih lanjut tidak terjadinya duplikasi pembiayaan untuk uraian pengeluaran dari kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. b. Untuk mengetahui jawaban permasalahan terjadinya dualisme penyusunan perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) dimana hal ini akan dapat memberikan gambaran penyempurnaan proses perencanaan anggaran kearah kemudahan usaha analisis terhadap dokumen pelaksanaan anggaran. c. Melihat faktor pendukung dari pelaksanaan unified budget dan sejauh mana faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap perubahan penerapan sistem yang baru.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: a. Memberikan gambaran perbandingan proses penelahaan dokumen perencanaan budgeting
anggaran dengan
sehingga
diharapkan
dual budgeting dan
bahan
kajian
ini
unified
dapat
menyumbang proses penyempurnaan penerapan unified budget yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan anggaran.
10
b. Memberikan kejelasan penyempurnaan penyusunan perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penggunaan perkiraan mata anggaran keluaran (MAK) yang baru. c. Memberikan gambaran faktor pendukung penerapan unified budget dalam
memberikan
pendukung
dapat
kontribusi dijadikan
sehingga
masukan
implementasi unified budget itu sendiri.
pentingnya
atas
faktor
penyempurnaan
BA.B II TINJAUAN PUSTAKA
A. Perencanaan Anggaran
Sebagai
negara
yang
termasuk
dalam
kategori
negara
berkembang, Pemerintah Indonesia masih memiliki keyakinan bahwa perencanaan pembangunan merupakan sarana yang penting guna mengatasi permasalahan dalam proses pembangunan dan jaminan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perencanaan diharapkan dapat mendatangkan pemecahan atas berbagai macam permasalahan.
Konsep
perencanaan
oleh
Todaro
(1999,197)
dikhususkan memiliki arti perencanaan ekonomi (economic planning) yaitu sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam berbagai kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkatan dan laju pertumbuhan variabel ekonomi pokok (pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja investasi, tabungan, nilai ekspor, impor dsb) demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pranata perencanaan sebagai instrumen pokok pembangunan secara luas didasarkan pada empat alasan pokok yaitu kegagalan pasar (market failure), mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak prilaku /psikologis
dan adanya bantuan luar negeri (Todaro, 1999,202)
12
Perencanaan ekonomi diatas baru dikenal sekitar tahun 1950-an. Dengan melakukan perencanaan, negara-negara berkembang dapat bekerja lebih sistematis dalam usaha mensejahterakan rakyat. Meski demikian hal ini tidak berarti bahwa negara yag tidak melakukan perencanaan
tidak
mampu
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat.
Perencanaan hanya ingin ditekanan sebagai sebuah upaya penting dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan adalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih banyak
digembor-gemborkan
daripada
dipraktekan,
lebih
sering
didiskusikan daripada didefinisikan. (Bryant & Louise G White, 1982,305). Model perencanaan yang muncul banyak disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Sesudah salah satu model dipilih, perencanaan menjadi sebuah pekerjaan menghimpun data yang relevan, meramalkan apa yang terjadi , memutuskan apa kirannya alternatif yang terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Definisi tentang perencanaan juga disampaikan oleh Y Dros (dalam Kunarjo, 2002, 14) yaitu sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Perencanaan, dengan demikian, memiliki unsur-unsur: 1) berhubungan dengan hari depan, 2) mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis dan 3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkat definisi yang lebih luas dikemukanan Russel Aikof dan Friedman (dalam Bryant & Louise G White,
13
1982,307). Perencanaan adalah sebuah penanganan sistem yang holistik dan perencanaan yang tidak semata-mata persoalan instrumen yang dipakai agar lebih efisien melainkan sebuah proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya. Sistem perekonomian memberikan kontribusi yang cukup besar dalam proses perencanaan. Besar kecilnya campur tangan pemerintah terhadap sistem perekonomian akan mempengaruhi proses perencanaan yang terjadi pada sebuah negara.
Di negara penganut perekonomian
bebas tentu tidak akan membutuhkan sebuah perencanaan yang ketat seperti kebutuhan perencanaan dalam negara penganut perekonomian sosialis. Dalam negara penganut perekonomian campuran, yang banyak dianut negara berkembang, penerapan mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah berusaha di terapkan sekaligus. Dalam kaitannya dengan struktur kelembagaan, Todaro (1999,199) melihat ada dua komponen pokok dalam perencanaan di negara yang menganut sistem perekonomian campuran yaitu: Pertama,
keputusan pemerintah untuk sengaja mengunakan
tabungan dalam negeri dan dana-dana keuangan dari luar negeri untuk diinvestasikan pada proyek-proyek pemerintah dan memobilisasi serta menyalurkan sum.:>er-sumber daya yang sangat langka ini ke bidangbidang tertentu (misalnya pembangunan jaringan jalan raya, kereta api ,sekolah) dan juga untuk merintis industrialisasi subtitusi impor yang
14
diharapkan nantinya memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi jangka panjang. Kedua, kebijakan ekonomi pernerintah (seperti perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, upah, suku bunga dan harga-harga) yang secara langsung dapat merangsang dan lama banyak hal bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta demi menjamin terciptanya suatu hubungan yang serasi antara keinginan perusahaan swasta dalam mengejar keuntungan dengan tujuan-tujuan sosial (untuk kepentingan seluruh masyarakat) yang dikehendaki dan diutamakan pemerintah pusat. Dilihat dari jenisnya, perencanaan dapat dikategorikan dalam banyak macam sesuai dengan aspek mana yang digunakan sebagai dasar. Dari aspek luas wilayah, perencanaan dapat dibagi menjadi perencanaan nasional dan perencanaan daerah. Dari aspek jangka waktu perencanaan dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan dilihat dari aspek waktu ini pernah diterapkan pada Pemerintah Indonesia pada masa orde baru. Apabila dilihat dari aspek arus informasi, perencanaan dibagi menjadi kategori perencanaan dari bawah ke atas (top down planning) dan perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning) Dalam Kunarjo (2002, 24) tug as penyusunan perencanaan tidaklah mudah karena meliputi banyak stakeholder yang terlibat dan unsur politik yang tidak dapat diabaikan. Pada dasanya perencanaan memiliki prasyarat
yaitu:
1)
perencanaan
harus
didasari
dengan
tujuan
15
pembangunan, perencanaan
2)
perencanaan
harus
dibarengi
harus konsisten dengan
dan realistis,
pengawasan
kontinyu,
3) 4)
perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaaan ,5) para perencana harus memahami berbagai prilaku dan hubungan antar variabel dan 6) perencanaan harus memiliki koordinasi. Anggaran adalah terjemahan dari kata bahasa asing yaitu budget. Kata budget berasal dari kosakata bahasa lnggris abat pertengahan yaitu Budjet yang berarti tas milik raja yang berisi uang untuk keperluan pengeluaran rakyat. Dalam perkembangan sejarah pengertian budget berkembang dari waktu ke waktu. Pertama, kata budget diidentikkan dengan parlemen yang melakukan pengendalian terhadap anggaran dan usaha untuk mewujudkan sebuah perintah yang bertanggungjawab atas penggunaan sumber-sumber dayanya. Budget menjadi alat kontrol parlemen terhadap pemerintah. Kemudian, kegiatan mulai berkembang dan aturan-aturan semakin kompleks. Saat ini pengeluaran pemerintah memiliki banyak tujuan yang bervariasi termasuk pembangunan ekonomi, tujuan-tujuan sosial, dan distribusi pendapatan. Budget menjadi instrumen yang penting milik pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya. Budget atau anggaran oleh Salvatore Schiavo-Campo dan Daniel Tommasi diartikan sebagai: The budget should be a financial mirror of society's and social choices. To perform the roles assigned to it by its people, goverment needs, other things, to (i) collect sufficient resources from the economy,in appropriate manner; and (ii) allocate and use those resources responsively, efficiently, and effectively. (Chapter 2, 2)
16
Menurut M. Suparmoko, (dalam modul kebijakan anggaran 2004, 8) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran (budget) adalah suatu
daftar atau
pernyataan
terperinci
tentang
penerimaan
dan
pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun. Masih dalam buku yang sama, Imam Bukhari menyatakan bahwa pengertian anggaran merupakan kompas yang menunjuk arah yang harus dianut oleh pemerintah di dalam menjalankan administrasi keuangan dan sekaligus merupakan roda yang dapat mengemudikan arah tersebut. Dalam pengertian admistrasi publik, Thomas D. Lynch memberikan definisi operasional dari budget yaitu:
Budget is a plan for the accomplishment of programs related to objectives and goals within a definite time period, including an estimate of resources required together with an estimate of the resources available, usually compared with one or more past periods and showing future requirements (6). Menurut L.AIIan Austin ( 1982, 17) anggaran diartikan sebagai proses mengalokasikan sumber-sumber daya pada kegiatan-kegiatan atau program-progam yang telah dipilih. Sebuah anggaran sesungguhnya adalah sejumlah uang yang diperuntukan bagi suatu garis kegiatan atau pelaksanaan tertentu. Dalam pengertian ini L. Allan Austin memberikan em pat macam teknik anggaran yaitu 1). penganggaran tambahan/
incremental budgeting, 2). penganggaran komprehensiflcomprehensive budgeting, 3). penggangaran program perencanaanlplanning program
.
budgeting dan 4). c;istem penggangaran dan perencanaan dasar-nol/zerobase planning and budgeting system.
17
Dalam pengertian-pengertian anggaran diatas terdapat tiga asas umum yang dimiliki anggaran. Pertama, asas berkalalperiodiciteit beginsel yaitu anggaran berkala untuk satu periode waktu tertentu. Kedua, asas terbuka lopenbaar beginsel yaitu bahwa proses penetapan anggaran dilakukan melalui pembahasan antara pemerintah bersama parlemen /DPR dimana dilakukan dalam sidang-sidang secara terbuka. Terakhir, asas kedaulatan I souvereiniteit beginsel yaitu dimana persetujuan rakyat lewat wakil-wakilnya di parlemen menjadi syarat mutlak terciptanya rencanan keuangan dalan jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, asas pengelolaan keuangan negara lebih diperinci menjadi lima yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Pemahaman angaran tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang hendaknya diarahkan kepada kepentingan masyarakat banyak. Artinya penggunaan anggaran harus lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan yang diperkirakan akan dapat menunjang terbentuknya penyebaran pendapatan yang lebih adil. Kegiatan itu menurut Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto (2004, 16) adalah: Pertama, kegiatan yang bersifat alokasi yaitu kegiatan-kegiatn yang dapat menambah atau mengurangi alokasi sumber-sumber ekonomi untuk produksi berbagai macam barang, terutama barang-barang umum (public
18
barang yang memberikan eksternalitas besar.
goods) dan barang
Kegiatan secam ini dapat mengubah komposisi pendapatan kotor nasional (gross national product)
Kedua, kegiatan yang bersifat efisiensi yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menaikan hasil total dari sumber-sumber ekonomi tertentu karena penggunaanya dengan cara-cara uang lebih efisien.
kegiatan-kegiatan
yaitu
pertumbuhan ketidakstabilan
bersifat
yang
kegiatan
Ketiga,
serta
pengangguran
stabilitas
memelihara
dan
mengurangi
dapat
yang yang
dan
dapat
menaikan
pertumbuhan ekonomi. Keempat, kegiatan yang bersifat pembagianpembagian,
yaitu
kegiatan-kegiatan
yang
dapat
mengubah
pola
penghasilan riil masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya anggaran mengandung unsur perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan
untuk
menutupi
pengeluaran
tersebut
dalam
rangka
pelaksanaan tugas yang dibebankan pemerintah. Perencanaan penganggaran adalah dua konsep yang saling mendukung
satu
sama
lain.
Perencanaan
tidak
akan
dapat
diimplementasikan ketika tidak ada proses penyusunan anggaran. Dan sebaliknya anggaran juga akan tidak punya arah tujuan ketika tidak dalam konteks sebuah perencanaan. Menurut Kunarjo (2002,165), penerapan operasional penganggaran disesuaikan dengan perencanaan pengeluaran secara keseluruhan sehingga antara perencanaan dan penganggaran
19
mempunyai tugas yang berbeda. Pembagian tugas antara perencanaan dan penganggaran selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 1. Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan
2. Jangka Waktu 3. Pendekatan
5. Organisasi
seluruh pada secara Alokasi sektor-sektor pembangunan pemerintah Jangka menengah dan Anggaran tahunan jangka panjang Sistem alokasi menurut Sektor-sektor ekonomi departemen/lembaga Penentuan dan penca- Melaksanakan program dan dengan sesuai proyek paian sasaran nasional kebijakan pemerintah Departemen Keuangan dan Departemen/lembaga dikoordinasikan Bappenas yang o!eh Bappenas Perekonomian keseluruhan
1. Cakupan
4. Tujuan
Penganggaran
Sumber: Kunarjo, 2002 ,165
Proses yang menjadi penekanan utama adalah bagaimana menentukan komposisi pengeluaran dalam perencanaan anggaran. Komposisi ini adalah strategi dalam rangka mencapai tujuan sasaran pembangunan. Dengan demikian akan terjawab pertanyaan pengeluaran mana yang kiranya lebih memiliki prioritas daripada yang lain. Selanjutnya penentuan prioritas akan kembali terjadi ketika dalam komposisi pengeluaran tersebut ditentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Kriteria prioritas disampaikan dalam Kunarjo (2002, 166) dengan melihat faktor lingkungan
(geografi,
sejarah,
undang-undang),
faktor
teknologi
(pertumbuhan penduduk dan struktur umur; kepadatan penduduk dan distribusinya;
kemampuan
penyerapan
teknologi),
faktor
ekonomi
(pertumbuhan pendapatan nasional; tingkat pendapatan perkapita dan
20
tingkat pertumbuhannya; distribusi pendapatan; perubahan harga/inflasi; perubahan
produktivitas),
faktor
politis
(ideologi
dan
tingkat
desentralisasi), dan faktor administrasi (sistem penganggaran dan tingkat birokrasi) Aspek lain dalam perencanaan dan penganggaran diungkapkan oleh
Carolie Bryant dan Louise G White (1989,325) yaitu bahwa di
banyak negara berkembang penyusunan anggaran di rongrong oleh masalah-masalah pengelolaan dan keorganisasian sehingga menyulitkan badan lain dalam melaksanakan tugasnya. Realitas politik keorganisasian memberi pengaruh yang cukup besar terhadap penyusunan anggaran. Walau demikian, perencanaan harus tetap mengandung estimasi dan evalusi
atas
implikasi
anggaran
atas
usulan-usulan
perencanaan
pembangunan. Peran perencanaan meluas pada implikasi biaya yang terjadi dan melihat bagaimana program tersebut layak atau tidak untuk direkomendasikan biayanya. Dalam rangka upaya mencapai tujuan pembangunan diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan yang direalisasikan melalui perencanaan yang dirinci ke dalam progam dan kegiatan. Kemudian akan direncanakan pembiayaannya sehingga disusunlah anggaran. Proses demikian disebut perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran secara lebih spesifik adalah suatu teknik menajemen dibidang keuangan yang mutltak diperlukan guna pengambilan keputusan melalui alokasi sumber dana
21
yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat.
B. Dual Budgeting System
Sebagai sistem penganggaran, dual budgeting system dapat diartikan sebagai sistem penganggaran yang memisahkan dua jenis pengeluaran anggaran yaitu untuk pengeluaran yang bersifat operasional dan pengeluaran yang bersifat investasi. Coralie Bryant dan Louise G White (187,325) mengemukakan bahwa dapat diadakan dua anggaran yang terpisah-pisah. Anggaran modal dan anggaran operasi. Pengeluaran anggaran modal mempengaruhi pengeluaran operasional yang berulang. Melakukan pengeluaran modal untuk bangunan sekolah, klinik, proyek irigasi, pusat konferensi atau penelitian pertanian mempunyai implikasi jangka
panjang
pada biaya-biya operasioal yang
berulang
untuk
pemerliharaan, staf, suplai dan program-progam tindak lanjut. Dalam makalahnya, Michael Parry (1997) mengungkapkan bahwa: Many goverment in developing countries divide their budgets into recurrent and development budgets. Development budgets are primarily concerned with development projects, which have defined objectives and a finite life. The recurrent budget deals with routine ongoing expenditure, where outputs are more difficult to define and there is no finite end to the expenditure.
Menurut Anggito Abimanyu (2004) dalam sistem dual budgeting system ada dua jenis pengeluaran anggaran yaitu anggaran belaja rutin
dan anggaran pembangunan. Anggaran belanja rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk
22
membiayai kegiatan rutin pemerintah yang terdiri dari i) belanja pegawai, ii) belanja barang, iii) pembayaran bunga utang, iv) subsidi dan
v)
pengeluran rutin lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pembangunan pusat dalam rangka pelayanan sasaran pembangunan nasional baik berupa sasaran fisik maupun non fisik. Pemisahan anggaran ini juga diungkap oleh Mulia P. Nasution (2004) baik dalam proses penyusunan maupun dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran rutin terutama digunakan untuk membiayai gaji pegawai, subsidi dan berbagai pengeluaran rutin lainnya, guna membiayai kegiatan birokrasi dan elemen sistem pemerintahan lainnya. Anggaran pembangunan yang terdiri dari investasi dan juga sebagai biaya operasi dan pemeliharaan dianggarkan secara terpisah. Pengelolaan keuangan negara sampai dengan tahun anggaran 2004 mengunakan ketentuan perundangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD'45. Aturan tersebut yaitu lndische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No 448 yang diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 154 Nomor '3, 1955 Nomor 49 dan terakhir
dalam
Undang-Undang
Nomor
9
tahun
1968,
lndische
Bedrijvenwet (IBW) Stbl 1927 No 419 jo. Stbl. 1936 No 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl 1933 No 381.
23
Sistem penganggaran dengan pemisahan jenis pengeluaran ini termasuk
dalam
aturan
perudangan
tersebut
dan
diperkuat
pelaksanaannya dengan UUD '45 pasal 23 ayat 1,2 dan 3 yang telah diamademen ke 4 tahun 2002 dengan penjabaran .lebih lanjut pada Tap MPR Rl No IV/MPR/19 tentang GBHN, Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, Keppres No 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan APBN, dan undang-undang APBN yang ditetapkan tiap tahun. 1. Anggaran pembangunan
Dalam peraturan perundangan di atas, pengeluaran pembangunan dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai dampak meningkatkan kapasitas produksi baik berupa fisik mapun non
fisik dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai arahan PROPENAS dengan sumber pembiayaan dari APBN.
Pengertian ini termasuk
pengeluaran untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan yang masih diperlukan anggaran
pengeluaran pembangunan agar dapat terus
berfungsi, antara lain untuk menunjang produksi pangan, prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri pengeluaran pembangunan adalah sebagai berikut : Dilal<:sanakan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu -
Menghasilkan nilai tambah dan peningkatan kapasitas produksi atau kemampuan
24
Menunjang pencapaian sasaran PROPENAS yang dirinci dalam REPETA -
sumber dananya selain rupiah murni juga dapat berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri. Kegiatan pengeluaran pembangunan dilaksanakan oleh proyek dan
bagian proyek. Bagian proyek adalah sebagian dari berbagai kegiatan atau kelompok kegiatan dari suatu proyek yang secara bersama-sama menunjang usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan proyek tersebut. Bagian proyek ini timbul sebagai konsekuensi adanya perbedaan lokasi dan atau fungsi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya atau antara satu kelompok kegiatan dengan kelompok kegiatan lainnya dalam satu proyek. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian proyek yang satu dipisahkan dengan bagian proyek yang lain berdasarkan perbedaan lokasi dan perbedaan fungsi. Adapun tujuan penciptaan bagian proyek ini adalah Memperlancar wewenang
pelaksanaan
dan
kejelasan
proyek
melalui
penanggungjawab
pendelegasian pelaksana
fisik
keuangan proyek. -
Memperlancar penyaluran dana proyek.
-
Memperjelas rentang pengawasan (span of contra~
-
Dalam keadaan tertentu dapat mengurangi penyediaan dana yang sebenarnya tidak perlu dalam komponen belanja penunjang.
25
Bagi suatu departemen/lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah yang telah berfungsi sebagai penanggungjawab dan pembina pelaksanaan
kegiatan
sehari-hari
dan
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan di wilayahnya, proyek-proyek yang termasuk dalam program yang sama dapat dikelompokan dalam satu dokumen alokasi dana. Secara umum kebijakan pengeluaran pembangunan memiliki prioritas penggunaan yang antara lain untuk : Membiayai proyek yang bermanfaat dan berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat. Peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemerintahan dan penciptaan lapangan kerja. Melanjutkan dan menyelesaikan pelaksanaan proyek sarana dan prasarana yang sedang berjalan dalam membangkitkan kegiatan ekonomi nasional. Menyediakan
rupiah
pendamping
yang
diperlukan
bagi
pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. 2. Anggaran rutin
Anggaran pengeluran rutin adalah alokasi dana untuk pembiayaan pengeluaran negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilakukan setiap tahun secara rutin fungsional, digunakan dalam rangka pembinaan melalui peningkatan produktivitas
26
kerja aparatur pemerintah, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat serta mengawas pelaksanaan tugas pemerintahan baik tugas umum maupun tugas pembangunan. Dari pengertian tersebut dalam penentuan pembiayaan yang termasul• dalam
anggaran
pengeluaran
rutin
dapat dikategorikan:
Pertama, pelaksanaan kegiatan setiap tahun dilakukan berulang-ulang secara periodik. Kedua dilaksanakan oleh subjek unit pelaksanan secara berulang. Ketiga jenis kegiatan yang dibiayai secara berulang sama dan keempat mempunyai objek atau sasaran yang cakupannya secara berulang sama. Secara teknis anggaran pengeluaran rutin dapat didefinisikan sebagai alokasi dana bagi seluruh departemen/lembaga yang disusun menurut sektor, subsektor, program, kegiatan dan jenis belanja untuk membiayai pelaksanan tugas umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. lmplikasinya alokasi dana harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi departemen, tugas pokok dan fungsi harus dijabarkan ke dalam
kegiatan-kegiatan
departemen
dan
alokasi
dana
dihitung
berdasarkan pada data basis yang dimiliki dan dipergunakan oleh departemen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Data yang dibutuhkan meliputi jumlah pegawai, peralatan, sarana dan prasarana kegiatan. Kondisi saat ini penyusunan APBN berada pada situasi ekonomi yang belum pulih, beratnya pengeluaran anggaran rutin dan penerimaan
27
dari sektor pajak dan non migas yang masih diperlukan upaya peningkatannya. Dengan demikian dituntut untuk meningkatkan efisiensi anggaran pengeluaran rutin sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam Keppres 42 tahun 2002 yaitu : Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Efektif, terarah dan terkendali sesuai rencana, program atau kegiatan serta fungsi setiap departemen. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, termasuk rancang
bangun
dan
perekayasaan
nasional
dengan
memperhatikan kemampuan dan potensi nasional. Keunggulan sistem dual budgeting
diungkapkan oleh Micheal
Parry ( 1997) yaitu bahwa: 1. A separate "development fund" can established, making it easier to manage development funding from donors. 2. Development activities can be "ring fenced" and dealt with differently reflecting their financing during period of fiscal restraint. 3. The problem in not the development Budget per se, but rather the administrative arrangements and the way information is presented and handled.
Menurut Mulai P Nasution (2004) ada tiga kelemahan sistem penganggaran saat ini. Pertama, perspektif penganggaran terbatas pada jangka pendek. Tidak ada pendekatan perspektif dengan jangka yang lebih panjang, perspektif jangka menengah dalam sistem penganggaran yang berakibat pada biaya di masa depan bagi implementasi kebijal
28
implications) atas keputusan investasi yang telah diambil tidak dapat
diketahui secara sistematis. Kedua,
dualisme anggaran.
Pemisahan anggaran rutin dan
anggaran pembangunan baik proses penyusunan maupun dokumen pelaksanaan
anggarannya.
tercapainya
pilihan-pilihan
Pemisahan
anggaran
penganggaran
ini
yang
menghambat memungkinkan
optimalisasi dari kombinasi anggaran rutin dan pembangunan untuk memperoleh hasil yang mencerminkan kebijakan. Ketiga, kurang berorientasi kepada kinerja. Kurangnya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran menyebabkan program dan kegiatan yang disusun dalam proses perencanaan tidak terjabarkan dengan baik. Tidak adanya orientasi atas kinerja (performance orientation) dalam desain dan implementasi program-program pemerintah. Kinerja akan berkaitan erat dengan akuntabilitas terhadap masyarakat. Berhadapan dengan kelemahan-kelemahan tersebut, lebih lanjut Mulia P. Nasution (2004) memberikan alternatif solusi perubahan sistem dual budgeting. Perubahan itu meliputi: Pertama penerapan pendekatan
penganggaran
dengan
perspektif jangka
menengah
(medium-term
approach to budgeting). Pendekatan dengan perspektif jangka menengah
memberikan kerangka yang menyeluruh yang memungkinkan fleksibilitas dalam penentuan kebijakan dan prioritas kebijakan dan pada saat yang sama meyakinkan bahwa segala sesuatu yang dianggarkan berada pada batas-batas sumber daya yang tersedia. Dengan memusatkan perhatian
29
pada kebijakan-kebijakan yang dapat dibiayai, pelaksanaan disiplin fiskal dapat lebih terdukung. Pada akhirnya, berbagai proses yang mendukung penganggaran dengan perspektif jangka menengah secara disiplin dapat terlaksana dan kementerian/lembaga mendapat imbalan dalam bentuk keleluasaan
pada
tahap
pelaksanaan
anggaran
dalam
rangka
pencapaian kinerjanya. Kedua, memadukan (unifying) atau mengintegrasikan anggaran rutin dan pembangunan merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih
berorientasi
kepada
kinerja.
Dalam
kaitan
bahwa
dengan
menghitung biaya masukan dan menaksir kinerja program secara bersama-sama biaya yang bersifat investasi maupun biaya rutin sangat penting untuk dinilai secara keseluruhan. Ketiga, memperjelas indikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) yang merupakan bagian dari penembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan dalam kerangka jangka menengah. Lebih khusus permasalahan kelemahan dual budgeting system diungkap oleh Anggito Abimanyu (2004). Pemisahan anggaran rutin dan anggaran pembangunan dimaksudkan untuk menekankan arti penting pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya telah menunjukkan banyak kelemahan yaitu :
30
1. Terjadi duplikasi antara belanja rutin dan belanja pembangunan karena kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional dan proyek , khususnya proyek-proyek non fisik. Dengan demikian kinerja sulit diukur karena
alokasi dana yang ada tidak
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. 2. Penggunaan
dual
budgeting
mendorong
dualisme
dalam
penyusunan daftar perkiraan mata anggaran keluaran karena untuk satu jenis belanja ada mata anggaran yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada mata anggaran lain yang ditetapkan untuk belanja pembangunan. 3. Analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena anggaran belanja rutin tidak dibatasi pada pengeluaran untuk operasional dan belanja anggaran pembangunan tidak dibatasi pada pengeluaran untuk investasi. 4. Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan sama dengan satuan kerja yaitu sebagai entitas akuntansi walaupun proyek hanya bersifat sementara. Jika proyek sudah selesai
atau
dihentikan,
tidak
ada
kesinambungan
dalam
pertanggungjawaban terhadap aset dan kewajiban yang dimiliki proyek tersebut. Alternatif solusi atas kelemahan-kelemahan tersebut terakomodasi dalam berbagai perubahan dan penyesuaian terhadap klasifikasi belanja negara. Klasifikasi belanja negara dikategorikan dalam klasifikasi ekonomi
31
Genis belanja) yaitu i) belanja pegawai ii) belanja barang, iii) belanja modal, iv) pembayaran bunga dan utang, v) subsidi, vi) hibah, vii) bantuan sosial dan viii) belanja lain-lain. Perubahan format dan struktur belanja negara menurut jenis belanja secara otomatis akan menghapuskan pemisahan antaran belanja rutin dan belanja pembangunan.
C. Unified Budget System
Konsep unified budget, dalam konteks Indonesia, tidak terlepas dari usaha-usaha perubahan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan baik secara organisatoris maupun pembagian kewenangan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu berkenaan dengan sistem dual budgeting yang memiliki kelemahan disamping ada juga keunggulannya. Dalam konteks di luar Indonesia, perspektif historis unified budget diungkapkan oleh Sita Nataraj dan Jhon B. Shoven (2004). Unified budget diadopsi pada tahun 1970 berdasar pada rekomendasi Presiden Komisi atas Konsep Anggaran di Amerika Serikat. Gagasan atas rekomendasi komisi tersebut muncul karena adanya fakta bahwa unified budget memberikan sebuah ukuran yang terbaik atas dampak ekonomi makro atas sektor publik. Sebelum tahun 1970, terdapat tiga ukuran yang berbeda atas adanya surplus anggaran. Yang pertama dari perhitungan pendapatan
nasional,
kedua
perhitungan
dari
anggaran
secara
administratif dan ketiga, perhitungan dari arus kas anggaran. Tujuan
32
Presiden Komisi adalah untuk mengakomodasikan berbagai ukuran tersebut dan tiba pada suatu metode anggaran terpadu/unified budget. Contoh kasus yang diberikan yaitu dana perwalian dimana kondisi surplus atau defisit dalam ukuran anggaran secara administratif tidak jelas dan dapat menyesatkan perhitungan dampak kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian. Unified budget disini meliputi penerimaan dana perwalian sebagai
pendapatan
dan
pembayaran
dana
perwalian
sebagai
pengeluaran. Menurut Auerback, Allan J., Gale, William G., Orszag, Peter R., Potter, Samar R., (2002) unified budget adalah sebuah cermin yang menyeluruh dari anggaran pemerintah pusat dengan menggunakan metode yang berbasis pada arus kas (cash flow base). Unified budget meliputi semua dana perwalian dan program pemerintah federal. Unified budget. Acomprehensive display of the federal goverment budget, compiled with few exceptions on a cahs-flow basis. The unified budget includes all regular federal programs and trust funds (such as those for Social Security and Medicare). The balance on the unified budget equals the sum of the on-budget and off-budget balances. The on-budget balance reports revenues land expenditures on all operations of goverment, other than of the Social Security Trust Funds and the Postal Service. The off-budget accounts includes only the operations of the Social Security Trust Funds and the Postal Service. Menurut
Dean
Baker
dan
David
Rosnick
(2003),
realitas
perkembangan unified budget diungkapkan sebagai berikut: Many economist and budget analysts have argued that the unified budget-the budget that is most often cited in media accounts- does not give an accurate picture of the goverment's finance. For example, Federal Reserve Board Chairman Alan Greenspan recently complained that this budget does not count spending and
33
liabilities on an accrual basis, but rather only count current income and outflows. This complication stems primarily from mixing income and spending flows from program such as Social Security, Medicare and the pension programs for goverment retirees, with the revenue and spending flows for the rest of the budget.
Penggunaan unified budget pada perkembangannya justru tidak memberikan penilaian akurat terhadap posisi fiskal pemerintah. Sistem anggaran ini tidak menghitung kewajiban dan belanja dengan basis akrual tetapi lebih hanya menghitung pendapatan dan pengeluaran bersih. Kesulitan ini bersumber pada pencampuran pendapatan dan belanja yang ada di program seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan dan dana pensiun dengan pendapatan dan belanja sisa dari anggaran. Dari unified budget konteks pelaksanaan di luar Indonesia terlihat bahwa penerapan unified budget tampak berbeda dengan penerapan yang muncul di Indonesia. Perspektif historis unified budget mengatakan bahwa unified budget adalah sebuah gagasan penyatuan berbagai ukuran atas anggaran yang ada perkembangannya justru semakin tidak sesuai dan bahkan dikategorikan memberikan ukuran yang salah. Sementara itu, apa yang terjadi di Indonesia memberikan gambaran penerapan konsep unified budget sebagai proses penyatuan dua jenis anggaran yaitu
anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Latar belakang kelemahan sistem anggaran yang ada mengarahkan pada proses penyatuan (unifying) kedua jenis anggaran tersebut. Unified budget menjadi alternatif solusi yang ditawarkan guna mencapai anggaran
pemerintah yang akuntabel. Persamaannya adalah bahwa filosofi dari
34
unified bugdet sebagai penyatuan anggaran menjadi konsep dasar
penerapan perbaikan di bidang anggaran. Langkah perbaikan dalam sistem penganggaran ini tentu tidak lepas dari keunggulan yang dimiliki oleh unified budget. Mardiasmo (2002) memberikan gambaran keunggulan yang diberikan yaitu: Pertama, terciptanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPR dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horisontal dengan baik. Kedua
yaitu
value
for
money.
Value
for
money
berarti
diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal
(berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
35
Ketiga adalah tranparansi. pemerintah
dalam
Transparansi
adalah keterbukaan
membuat kebijakan-kebijakan
keuangan
negara
sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi
pengelolaan
menciptakan
horiozontal
keuangan
negara
accountability antara
pada
akhirnya
pemerintah
akan
dengan
masyarakat sehinga tercipta kepemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntable dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam penerapan sistem unified budget ini diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Sesuai dengan buku petunjuk teknis penyusunan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2005, prasyarat tersebut adalah: 1. Program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan prioritas anggaran 2. Evaluasi program dan kegiatan yang tumpang tindih. 3. Sasaran program lebih transparan dan dapat diukur dengan target kinerjanya. 4. Tersedianya rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) dalam bentuk 13 jenis formulir penyusunan RKA-KL. 5. Pengeluaran dirinci dalam fungsi, sub-fungsi, program dan kegiatan.
36
6. Jenis pengeluaran dirinci dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, beban bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah dan belanja lain-lain Sedangkan cara penerapan unified budget dimulai dari proses penyusunan perencanaan anggaran di tingkat Diljen Perbendaharaan di pusat sampai dengan tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah. Bentuk formulir penyusunan RKA-KL menjadi bahan utama proses pembahasan/penelahaan dalam perencanaan anggaran antara instansi yang
membutuhkan
alokasi
anggaran
dengan
Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan. Proses ini kemudian akan menghasilkan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah tidak membedakan antara pengeluaran anggaran pembangunan dan pengeluaran anggaran rutin (unifying).
D. Prioritisasi Program
lstilah program dan proyek sering kali ditulis secara rancu. Suatu kegiatan sering dinamakan sebagai proyek tetapi tidak jarang pula kegiatan disebut program. Dalam klasifikasi fungsional APBN proyek dibakukan sebagai bagian dari program (sektor, sub-sektor, program dan proyek). Apabila proyek diibaratkan seiris roti, maka program adalah satu
stoat roti. Keberhasilan program tergantung dari keberhasilan proyeknya. Meski demikian proyek yang telah dirancang dan dilaksanakan sempurna belum tentu menghasilkan program yang baik selama ada intervensi
37
internal maupun eksternal yang mempengaruhi (Kunarjo 2002, 261 ). Dalam Performance Audit Guidelines (dalam Kunarjo,207), program diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek yang muncul dengan demikian adalah konsep dan program secara rasional, pelaksanaan proses dan operasi, dan efek serta dampaknya. Program pembangunan merupakan penjabaran serangkaian upaya yang perlu dilakukan untuk rnencapai sasaran pembangunan yang telai1 ditetapkan. Program bukan semata-mata merupakan kumpulan dari proyek-proyek tetapi terdiri atas aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang dipilih berdasarkan prioritas, disamping sebagai salah satu pemenuhan tuntutan/harapan kelompok masyarakat (Amien, 57) Definisi
program
lebih jelas
terinci
dalam
petunjuk
teknis
penyelesaian Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2005. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan mengunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga. Pengertian ini tidak mengunakan istilah proyek dalam upaya mengunakan sumberdaya untuk mencapai hasil yang terukur. lstilah yang digunakan adalah kegiatan. Kegiatan, dalam buku yang sama, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
38
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. Berkaitan dengan itu, program yang telah dirumuskan hendaknya dianalisis secara mendasar dan cermat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ketersediaan sumberdaya, faktor dan aspek legalitas serta kelembagaan, respon dan partisipasi masyarakat, serta berbagai aspek lainnya, Perlunya melihat dan mencermati aspek-aspek ini juga
disebabkan
oleh
pola
keterkaitan
antaran
masalah
dengan
penyebabnya tidak selalu bersifat determinisktik dan dapat diukur sehingga sulit dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk pengukuran statistik yang berniali eksak. Dengan demikian tahapan seleksi program bukan hanya membutuhkan pendekatan multi disiplin bahkan cenderung berbau seni dan bersifat meta disiplin (PSKMP, Modul V, 2003,2). Dengan demikian program-program yang dirumuskan hendaknya diseleksi melalui kelayakan progam. Metode yang selama ini banyak dimanfaatkan (meskpun dianggap membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk diterapkan) untuk evaluasi kelayakan program tersebut adalah kelayakan komparatif dan kelayakan keterpaduan (Amien 2001, 72-80). Metode pertama adalah metode komparatif dimana digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program memenuhi kriteria
39
preferensi, relatif dibandingkan dengan progam lainnya. Kriteria preferensi hendaknya dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Kriteria preferensi dirumuskan dengan menggunakan sejumlah rangkaian pertanyaan kunci, antara lain: (1) apakah program tersebut memberikan kontribusi langsung dan bermakna kepada satu atau beberapa kebijakan pembangunan, (2) apakah program tersebut dapat diimplementasikan seluruhnya dalam waktu relat1f singkat, (3) apakah program tersebut mampu meningkatkan daya saing daerah, dan lain sebagainya. Kajian komparatif ini dilakukan dengan menggunakan bantuan suatu matriks yang menampilkan kriteria preferensi pada kolom paling kiri dan nama program pada baris paling atas. Setiap sel dari matriks komparatif diisi dengan hasil penilaian menurut kriteria-kriteria tersebut terhadap deskripsi program. Pada baris paling bawah dicantumkan rangkaian hasil penilaian setiap program dalam bentuk ditolak, diperbaiki atau diterima. Metode kedua adalah metode keterpaduan. Seleksi program melalui evaluasi kelayakan keterpaduan digunakan untuk melihat apakah terjadi konflik, kecocokan atau saling melengkapi antara satu program dengan program lainnya, dan mengevaluasi dampak akibat pemanfaatan sumberdaya alam dari keseluruhan program serta menemukenali upaya untuk mengkombinasikan beberapa program untuk memperoleh program yang baru. Seleksi program melalui evaluasi keterpaduan terdiri atas beberapa tahapan, diperlihatkan pada tabel berikut (Amien 2001, 75 )
40
Tabel 2. Evaluasi Keterpaduan Program Metoda Kegunaan 1 Matriks Benturan-Kecocokan Mengevaluasi benturan, kecocokan Komplementaritas atau sa ling melengkapi antara program-program dilihat dari aspek sumber daya, sasaran, biaya dsb 2 Matriks Program-Sumberdaya Mengevaluasi dampak eksploitasi sumberdaya terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya 3 Matriks Program-Faktor Mengevaluasi pengaruh program secara keseluruhan terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja wilayah 4 Matriks Kategori-Sasaran Mengevaluasi penggolongan program dikaitkan dengan sasaran, kebijakan dan strategi -~embangunan
Seleksi program dengan mengunakan dua metode diatas dalam implementasinya
dihadapkan
pada
banyak
kendala.
Disamping
membutuhkan waktu yang realtif lama, juga membutuhkan tingkat penguasaan peralatan analisis yang relatif tinggi. Pada kasus tertentu metode tersebut tidak mampu digunakan sebagai alat seleksi, misalnya untuk memilih dua atau lebih program yang membutuhkan ruang atau sumberdaya yang sama. Oleh karena itu, pemilihan satu dari dua atau lebih program yang mengalami konflik dalam pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan dengan menghitung urutan prioritas masing-masing program. Program yang dipilih merupakan merupakan program yang memiliki prioritas tertinggi. Untuk kepentingan menentukan urutan prioritas ini, perangkat
41
analisis yang akan digunakan adalah metode GOAM (Goa/ Objectives Achievement Matrices).
Penentuan urutan prioritas program melalui metode GOAM mengunakan
metoda
yang
berbasis
pada
pembobotan
dimana
direkomendasikan untuk digunakan karena mampu merangkum sejumlah sasaran, kebijakan dan strategi dasar pembangunan yang kadang tidak sejalan. GOAM sebagai sebuah peralatan untuk menghitung kontribusi dari setiap program terhadap pencapaian kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Program yang memberikan kontribusi terbesar diberikan urutan prioritas tertinggi untuk diimplementasikan. Teknis perhitungan urutan prioritas dengan mengunakan metode GOAM, terdiri atas beberapa langkah sebagaimana dikemukakan Amien (hal 81) yaitu: 1. Menjabarkan kebijakan pembangunan ke dalam beberapa indikator program yang mudah diukur. lndikator tersebut disusun sedemikian rupa sehingga merupakan kolom yang menempati baris pertama pada suatu matrik, dimulai pada kolom kedua. 2. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan kebijakan operasional pembangunan yang dianut dan diberikan secara relatif. Artinya, jumlah bobot untuk semua indikator menunjukan angka 100% yang berarti kebijakan-kebijakan tersebut akan dijalankan pada periode perencanaan tertentu. Bobot yang lebih besar diberikan pada indikator yang mewakili kebijakan. Untuk
42
setiap indikator bobot ditempatkan pada baris kedua tepat dibawah indikator masing-masing. 3. Setiap program dituliskan baris demi baris pada kolom paling kiri. 4. Setiap
program
kemudian
diniai
kesesuaiannya
dengan
indikator yang telah ditentukan pada langkah pertama. Nilai maksimun 10 (sepuluh) diberikan kepada program yang paling sesuai sedang nilai minimum adalah 0 (not) untuk program yang sama sekali atau sangat sedikit mengandung kesesuaian. 5. Nilai yang diperoleh pada Jangkah keempat dikalikan dengan bobot setiap indikator dan diletakan di bawah masing-masing kolom dari indikator bersangkutan. 6. Hasil perkalian pada Jangkah kelima dijumlahkan untuk semua indikator sehingga diperoleh skor tertentu untuk setiap program. Skor ini dituliskan pada kolom paling kanan. 7. Skor akhir yang diperoleh diu rut berdasarkan nilai tertinggi. Program dengan skor tertinggi (terbesar) merupakan program yang memiliki prioritas tertinggi. Untuk menerapkan metode GOAM pada proses penyusunan rencana pembangunan,
kebijakan-kebijakan operasional yang telah
disepakati, dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang Jebih spesifik agar relatif lebih mudah untuk melakuka.1 pembobotan.
43
Program dan proyeklkegiatan yang direncanakan dalam rencana pembangunan tahunan (Repeta) dibiayai dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) baik yang bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Karena pembiayaannya dari sumber APBN, mekanisme perencanaan dalam pembiayaan harus mengikuti mekanisme APBN yang berlaku. Kebutuhan setiap kementerian negara/lembaga cenderung tidak memiliki batasan, padahal kenyataan penyediaan dana terbatas. Apabila usulan proyek/kegiatan tanpa diberi pagu anggaran, akan muncul kesulitan bagi pembuat keputusan untuk mengetahui proyeklkegiatan mana yang harus didahulukan. Karena keterbatasan dana, pemotongan anggaran atas program yang diusulkan terpaksa akan dilakukan. Pemotongan yang membabi buta akan mengakibatkan seluruh anggaran yang
disediakan
untuk
mencapai
sasaran
program
tidak
dapat
dimanfaatkan secara optimal. Yang dikhawatirkan, apabila satu paket program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang saling menunjang, karena alasan dana yang tidak cukup, yang dipotong justru kegiatan yang mempunyai peranan besar dalam pencapaian sasaran. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam memprioritisasi anggaran atas program yang diusulkan (Kunarjo 2002,209). Pertama, dengan pagu anggaran tertentu. Kementerian negara/lembaga diberi patokan pagu anggaran tertentu. Kementrian negara/lembaga tidak diperkenankan mengusulkan program dengan biaya melebihi pagu
44
anggaran tersebut. Hal ini membantu kementerian negara/lembaga dalam menyusun perencanaannya sendiri. Kedua, dengan presentasi kenaikan tertentu. Kementerian negara/lembaga diberi perkiraan dengan kenaikan atau
penurunan
sebesar
presentase
tertentu
dibandingkan
tahun
anggaran yang lalu. Kelemahannya, ke111enterian negara/lembaga yang sebelumnya menerima alokasi kecil kenaikannya juga akan kecil. Begitu sebaliknya. Ketiga, dengan pertimbangan hasil review atas pagu. Terhadap program dan proyek/kegiatan yang sedang berjalan dilakukan review terutama mengenai kebethasilan dan daya serap tahun anggaran yang sedang berjalan. Dari hasil review tersebut ditentukan pagu untuk tahun anggaran berikutnya. Terakhir, dengan daftar prioritas atas usulan program. Kementerian negara/lembaga menyampaikan daftar usulan dengan anggaran tidak terbatas tetapi telah tersusun daftar proyek-proyek menurut prioritasnya. Apabila terpaksa dilakukan pemotongan, tidak menganggu keseimbangan antar proyek/kegiatan. Metoda terakhir ini akan sangat banyak memberi manfaat bagi pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
mekanisme
penyusunan
rencana
kerja
kementerian negara/lembaga diatur sebagai berikut:
dan
anggaran
SIKLUS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTANSI PEMERINTAH Januari- April
Mei- Agustus
Dewan Perwakilan Rakyat
~
Panja Anggaran Kebijakan & Anggaran
Pembahasan RAPBN
I
Pag~Angg . Prog. Presiden & Sidang kabinet
6
Bappenas
Departemen Keuangan
Departemen Teknis/Lembaga
Dokumen yang dihasilkan
Sasaran Makro & Prioritas Fiskal dan Pagu sementara
... ...
,__,...
I Proyeksi Sumber daya
. Renstra Dept/Lmbg
~
Rencana Tahunan Dept/Lmbg
•
Sumber: UU No 17 Tahun 2003 diolah
l
----+
RAPBN
J
T
~ ~
UUAPBN
)
Keppres alokasi Anggaran Prog.
[
Rencana Kerja & Anggaran Nasional
\'
(
i
l
I
Rencana Kerja Kementerian Negara I Lembaga
Prioritas Nasional Perkiraaan Sumberdaya Pagu sementara Dept/Lembaga Rencana Kerja & Anggaran Sementara
l
Kerangka Ekonomi Makro & Kebijakan Fiskal
lndikasi Pagu Agg. Program
September- Desember
(~~~ ·'~;..... ··
• t t
Rene. Kerja & Anggn. Dept I Lembaga
Pokok-Pokok Kebijkan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro RAPBN & Nota Keuangan Pagu Anggaran Program Rencana Kerja & Anggaran Dept
Pengesahan Dokumen Anggaran ·~
't ·'(4; · Doklmen M9 ..~- .... ~ ·~ 1"-~ ~~ 8;o"
"•v,
r.
Dokumen Anggaran
-
Pengesahan UU APBN Keppres Alokasi Anggaran Dokumen Anggaran Dept Pengesahan Dokumen Anggaran
I I
~
\Jl
46
APBN tahun anggaran 2004 adalah rencana kerja pemerintahan negara yang merupakan pelaksanaan dari satu kesatuan tak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) tahun 2004, sebagai penjabaran dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) yang
merupakan
penjabaran dari GBHN,
dirinci
dalam
Rencana
Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. Program pembangunan sebagai bagian dari APBN dilaksanakan melalui berbagai proyeklkegiatan pembangunan sehingga merupakan bentuk nyata kegiatan operasional yang secara langsung bertujuan mencapai target/sasaran tahunan pembangunan. Dalam menyusun suatu program dan proyeklkegiatan harus mengacu pada visi dan misi serta arah kebijakan yang tertuang dalam GBHN tahun 1999-2004 yang dalam pelaksanaanya
diimplementasikan
dalam
Program
Pembangunan
Nasional Lima Tahunan (PROPENAS). Sesuai dengan undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, istilah GBHN tidak dikenal lagi dan diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Program Pembangunan Nasional diganti dengan istilah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan diganti dengan Rencana Kerja Pemerintah.
E. KERANGKNPE ·I·IIIMR MONSEPTUAL
Surat Rincian Alokasi Anggaran
PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TUJUAN SASARAN
I j
Dokumen Perencanaan 1 Anggaran \...
)
u
PRIORITAS ANGGARAN
RECURRENT
N
EVALUASI PROGRAM
I
RINCIAN KEGIATAN COSTING
ANGGARAN RUTIN
,/
>
I F
SASARAN TERUKUR
I
y
RKA·KL
ANGGARAN
I
FUNGSI,SUB FUNGSI,
PEMBANGUNAN
N G
PROGRAM, KEGIATAN
DEVELOPMENT
UNIFIED .r-..
JENIS PENGELUARAN
Dokumen
,._... > Pelaksanaan Anggaran
BUDGET
"' )
v
0 L1 -
SUMBER DAYA
·- ·
DATA
PENDUKUNG
~
PERANGKAT SOFTWARE
MANII~IA ~
-....!
48
F. Definisi Operasional
Sebagai
acuan
dasar
untuk
penelitian
dan
pembahasan
selanjutnya, konsep operasional dijabarkan dalam definisi operasional guna memperjelas variabel-variabel tersebut. 1. Perencanaan anggaran yaitu adalah suatu teknik manajemen di bidang keuangan yang mutlak diperlukan guna pengambilan keputusan melalui alokasi sumber dana yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat. 2. Dual
budgeting
yaitu
system
sistem
penganggaran
yang
memisahkan dua jenis pengeluaran anggaran terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan 3. Anggaran
belanja
pembiayaan
pembangunan
pengeluaran
menghasilkan
barang
dan
yaitu
alokasi
dana
untuk
negara
yang
dipergunakan
untuk
jasa
yang
mempunyai
dampak
meningkatkan kapasitas produksi baik berupa fisik mapun non fisik dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai arahan PROPENAS dengan sumter pembiayaan dari APBN 4. Anggaran belanja rutin yaitu alokasi dana untuk pembiayaan pengeluaran negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilakukan setiap tahun secara rutin fungsional,
digunakan
dalam
rangka
pembinaan
melalui
peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, memperluas jangkauan
pelayanan
kepada
masyarakat serta
mengawasi
49
pelaksanaan tugas pemerintahan baik tugas umum maupun tugas pembangunan 5. Unified budgeting system yaitu pengintegrasikan anggaran rutin dan pembangunan yang merupakan tahapan yang diperlukan sebagai
bagian
upaya
jangka
panjang
untuk
membawa
penganggaran menjadi lebih berorientasi kepada kinerja. 6. Dokumen perencanaan anggaran yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar melakukan proses penelahaan
berupa rencana
kerja anggaran kementrian/lembaga (RKA-KL) 7. Dokumen pelaksanaan anggaran yaitu dokiJmen hasil penelaahan dokumen perencanaan anggaran yang berguna sebagai batasan dana kegiatan/sub kegiatan berupa daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). 8. Mata anggaran keluaran (MAK) yaitu perkiraan mata anggaran keluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 9. Sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penelaahan dokumen perencanaan anggaran. 10. Data
pendukung
yaitu
dokumen
yang
mendukung
proses
penelahaan dokumen perencanaan anggaran berupa rincian anggaran biaya (RAB), term of reference (TOR), indeks harga satuan, harga satuan umum, harga satuan pekerjaan.
50
11. Perangkat
software
yaitu
program
aplikasi
komputer
yang
digunakan dalam proses pencetakan format dokumen pelaksanaan anggaran.
BAB Ill METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Desain Penelitian
Berdasarkan
latar
belakang
permasalahan,
penelitian
yang
dilakukan ini mengunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian case study (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto (2003) pengukuran kuantitatif merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan angka dan bersifat kuantitatif, sedangkan penilaian merupakan pekerjaan yang be'"sifat kualitatif. Studi kasus, menurut penulis yang sama, adalah usaha untuk mencermati individu atau unit secara mendalam. Tekanan dari penelitian adalah: a). mengapa unit/individu bertindak demikian, b). apa wujud tindakan tersebut dan c). bagaimana unit/individu bereaksi terhadap lingkungannya. Teknik pendekatan yang digunakan dalam mendukung jenis dan desain
penelitian
ini
adalah
pendekatan
evaluatif
yang
memperbandingkan sebelum dan sesudah (before-after). Proses sebelum berada dalam mekanisme dual budgeting dan proses sesudah dalam mekanisme unified budget. Evaluasi merupakan salah satu usaha membandingkan suatu kejadian,
kegiatan dalam program dengan
kejadian, kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan program tersebut (Sugiyono 2002:5)
52
Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran dengan dual budgeting system dan kemudian berlanjut
kepada
menyempurnakan
unified
budgeting
system
sebagai
usaha
sistem perencanaan anggaran yang telah ada.
Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan sistem perencanaan anggaran yaitu sumbor daya manusia yang terlibat, data base pendukung dan pendukung lainnya yang berupa program aplikasi software.
B. Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu sekitar bulan Mei dan Juni 2005 pada Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Makassar,
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
C. Jenis dan Sumber data Dalam penelititan ini, jenis dan sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari petugas yang berhubungan dengan perencanaan anggaran dengan melalui teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia pada Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Makassar, Direktorat Pembinaan Anggaran II Jakarta dan instansi lain yang terkait.
53
D. Penentuan Sample dan lnforman
Penelitian dilakukan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran yang
dihasilkan
dalam
kurun
waktu
tahun
2002-2005
dengan
mengunakan teknik purposive sample. Disamping itu, pihak-pihak yang telah diwawancara dalam penelitian adalah: Kepala Kanwil XXIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran 1111, para Kepala Seksi Bidang Perencanaan Anggaran 1/11, para pelaksana di bidang yang sama, dan petugas penelaahan dokumen perencanaan anggaran dari bidang lain dalam lingkup Kanwil yang sama.
E. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang sahih, teknik pengumpulan data mengunakan tiga cara yaitu: Pertama, studi dokumen yaitu dengan mempelajari
dan
membandingkan
peraturan-peraturan,
keputusan-
keputusan dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait dengan penelitian. Kedua, wawancara mendalam
(in
depth
interview)
yang
dilakukan
secara
langsung
berhadapan atau bertatap muka dengan subjeklpetugas secara intensif dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti ( Bungin 2002:133-137). Ketiga, pengamatan (observation) yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan situasi lingkungan penelitian. Adapun yang diamati yaitu sumber daya manusia yang terlibat
54
dalam perencanaan anggaran, data base pendukung dan perangkat
software pendukung.
F. Ana lis is Data Analisis data adalah apa yang dilakukan terhadap dokumen, wawancara, data sekunder, catatan-catatan dan data-data lain yang dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian (Bruce A. Chadwick, et all, 1991 :388). Analisa data mencakup prosedur mengubah data menjadi bentuk baku sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan yang kemudian memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: 1. Reduksi data yaitu pemilahan data yang diperoleh dari lapangan termasuk didalamnya melakukan evaluasi perbandingan before-
after terhadap dokumen pelaksanaan anggaran dan selanjutnya ditarik pokok-pokok yang terkait dengan topik penelitian. 2. Display data yaitu berupa penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk (1) gambaran umum lokasi yang menjadi kajian penelitian, (2) gambaran penerapan dual budgeting dan terjadinya duplikasi kegiatan dan dualisme mata anggaran keluaran (MAK),
(3)
gamoaran penerapan unified budget dan perbandingannya dengan penerapan dual budgeting. (4) gambaran faktor pendukung dalam penerapan unified budget.
55
3. Penarikan kesimpulan (conclusion) yaitu uraian naratif sebagai gambaran atas jawaban permasalahan penelitian. Untuk mengetahui gambaran penerapan unified budget sehingga dapat mengetahui lebih lanjut terjadinya duplikasi dilakukan observasi , meneliti dokumen anggaran dan membandingkan dengan dokumen pendukung yang tertampir. Sedangkan guna mengetahui permasalahan dualisme MAK yaitu dengan mengumpulkan kode MAK tahun anggaran 2004
dan
kode
MAK tahun
untuk selanjutnya
2005
anggaran
diperbandingkan. Selanjutnya guna mengetahui sejauh mana faktor pendukung berpengaruh yaitu dengan banyak melakukan wawancara, test kemampuan, observasi dan studi dokumen.
G. Tahap dan Jadual Penelitian
Tahapan pelaksanaan kegiaran penelitian meliputi: (1) persiapan proposal penelitian; (2) Pelaksanaan Penelitian; (3) pengolahan dan analisis data; (4) penulisan tesis; (5) Perbaikan tesis, seperti tersaji dalam Tabel dibawah ini: Tabel 3. Jadual Kegiatan Penelitian No
Mel 3 2
Aktivltas
1 1
2 3 4 5
Persiapan a. Studi Pustaka b. Penjajagan lapangan c. Penulisan Proposal Pelaksanaan Penelitian Pengola han & analisis Penulisan Tesis Peroaikan Tesis
I:\
~···
.,.,: ·,·
1
2
3
Agustus
Juli
Juni
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor
Wilayah
XXIII
Ditjen
Perbendaharaan
Makassar
sebagaimana diatur dalan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharan yang dipimpin oleh seorang kepala. Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan
penelaahan, anggaran,
pengesahan, pembinaan
dan
revisi
pelaksanaan
dokumen anggaran,
pembinaan penyaluran dana perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan perbendaharaan dan kas negara, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah,
serta
evaluasi
pelaksanaan
anggaran
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar menyelenggarakan fungsi : a) Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan; b) Penelaahan
dan
penilaian
keserasian
antara
dokumen
pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah; c) Pemberian bimbingan teknis pelaksana£.n dan penatausahaan anggaran; d) Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; e) Pembinaan teknis sistem akuntansi;
57
f)
Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; h) Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak; i) Pengawasan
kewenangan
dan
pelaksanaan
teknis
perbendaharaan dan bendahara umum negara; j)
Verifikasi
dan
penatausahaan
pertanggungjawaban
dana
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); k) Pelaksanaan kehumasan; I)
Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
2. Struktur Organisasi
Struktur Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
(Ditjen
Pelayanan Perbendaharaan Negara
Perbendaharaan)
dan
Kantor
(KPPN), terdiri dari 1 (satu)
Bagian Umum, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Anggaran I,
Bidang
Pelaksanaan
Anggaran
II,
Bidang
Pembinaan
Perbendaharaan dan Kekayaan Negara, Bidang Akuntansi darr Pelaporan dan
Kelompok Jabatan Fungsional serta membawahi 8
KPPN yang sudah operasional dan 3 KPPN yang rencananya akan dibuka. Bagian umum terdiri dari : 1. Sub Bagian kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian tata Usaha dan Rumah Tangga. Bidang Pelaksanaan Anggaran I terdiri dari : 1. Seksi Pelaksanaan Anggaran 1/A;
58
2. Seksi Pelaksanaan Anggaran 1/8; 3. Seksi Pelaksanaan Anggaran 1/C. 8idang Pelaksanaan Anggaran II terdiri dari : 1. Seksi Pelaksanaan Anggaran II/A;
2. Seksi Pelaksanaan Anggaran 11/8; 3. Seksi Pelaksanaan Anggaran 11/C. 8idang Pembinaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara terdiri dari: 1. Seksi Pembinaan Perbendaharaan A;
2. Seksi Pembinaan Perbendaharaan 8; 3. Seksi
Pembinaan
Kekayaan
Negara dan
Penerimaan
Negara 8ukan Pajak. 8idang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari : 1. Seksi 8imbingan Teknis dan Penyuluhan Sistem Akuntansi
Pemerintah; 2. Seksi Pengolahan Data Akuntansi; 3. Seksi Pelaporan Keuangan KPPN dibawah Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar yang telah beroperasi sebanyak 8 KPPN yaitu : ·1. KPPN
Makassar tipe A,
dengan wilayah
kerja
Kota
Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Mares, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep; 2. KPPN Majene tipe 8, dengan wilayah kerja Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara; 3. KPPN Pare-pare tipe A, dengan wilayah kerja Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten 8aru, dan Kabupaten Sidrap; 4. KPPN 8enteng tipe .B, dengan wBayah kerja Kabupaten Selayar;
59
5. KPPN Bantaeng tipe B, dengan wilayah kerja Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai; 6. KPPN Palopo tipe B, dengan wilayah kerja Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur; 7. KPPN Watampone tipe 8, dengan wilayah kerja Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Soppeng;
8. KPPN Makale tipe B, dengan wilayah kerja Kabupaten Tana Toraja;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu terpenting dari suatu organisasi karena SDM merupakan subyek penggerak dari suatu organisasi.
Kondisi
SDM
Kanwil
XXIII
Ditjen
Perbendaharaan
Makassar dengan meleburnya Kasipa Makassar I dan II termasuk CPNS Prodip I Tahun 2003 serta integrasinya KAR Makassar dan KPIDKR Makassar sebanyak 493 pegawai. a. Berdasarkan Unit Organisasi/Satuan Kerja: Tabel 4. Unit Organisasi No.
Unit Kerja
lumlah (orang)
Kanwil Ditjen XXIII Perbendaharaan Makassar KPPN Makassar KPPN Majene KPPN Pare-pare KPPN Benteng KPPN Bantaeng KPPN Palopo KPPN Watampone KPPN Makale ..lumlah
185 94 33 48 21 27 29 33 23 493
Sumber: Kanw11 XXIII DltJen PBN, 2004
Sebagai kantor wilayah, Kanwil XXIII Ditjen PBN membawahi delapan
Kantor Pelayanan
Perbendahaaran dengan
ruang
lingkup Sulawesi Selatan. Masing masing kantor memiliki sumber
60
daya manusia yang sudah disesuaikan dengan beban tugas masing-masing kantor pelayanan. Dari total 493 pegawai, sebanyak 185 bertugas di Kanwil XXIII Diljen PBN, Makassar. b. Berdasarkan Pangkat/Golongan : Grafik 1 Pangkat/Golongan Pegawai Kanwil XXIII Ditjen PBN Golongan IV Golongan Ill Golongan II
ID Jumlah ~rang)]
Golongan I
100
0
200
300
Goloogan I Golonganll Golongan Ill Goloogan IV
ID Jumlah (oralQ)
1
m
300
15
Sumber: Kanwil XXIII Di1jen PBN, 2004
Grafik diatas menunjukan bahwa golongan Ill paling banyak dimiliki oleh pegawai Kanwil XXIII Diljen PBN (300 orang) berikutnya
golongan
II
(177
orang)
dan
dari
unsur
pimpinanlgolongan IV sebanyak 15 orang. Banyaknya kualifikasi golongan Ill memiliki arti bahwa pegawai tersebut sudah mempunyai kemampuan yang baik sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Meski demikian, proporsi golongan tidak bisa dilihat begitu saja tanpa dikaitkan dengan usia dari pegawai itu sendiri. Golongan tinggi dengan usia pegawai yang masih muda akan mendukung tingkat produktivitas terhadap penyelesaian peke~aan .
Begitu sebaliknya, Golongan yang tinggi akan tidak
produktif ketika usia pegawai tersebut sudah menjelang pensiun.
61
c. Berdasarkan Pendidikan : Grafik 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Kanwil XXIII Ditjen PBN
32
o SD • SLTP 0 SLTA 201
240
0
Sa~ana Muda/D-111
• Sa~ana (S-1) 0 Pasca SarJana (S-2)
__
..__ • Doktoral (S-3)
_j
0 Sumber: Kanwil XXIII Ditjen PBN,2004
Secara umum, pembagian Jatar belakang pendidikan pegawai Kanwil XXIII Ditjen PBN memberikan porsi yang besar kepada lulusan SLTA (240 orang) dan lulusan sarjana (201 orang). Hal ini menandakan bahwa pegawai yang ada berkualifikasi untuk tingkatkan pelaksana dan dengan hal tersebut berarti potensi pelaksana
sangatlah
bagus
untuk
menciptakan
sebuah
produktivitas yang tinggi. d. Berdasarkan Usia : Tabel5. Usia Pegawai Kanwil XXIII Ditjen PBN No.
Usia s 20 tahun 21-30 tahun 31-40 tahun 41 -50 tahun ~51 tahun Jumlah
..
Jumlah (orang) 2
94
98 210
89 493
Sumber: KanWJI XXIII DitJen PBN,2004
Tabel usia diatas menunjukan komposisi yang berimbang. Usia menjelang pensiun sudah disiapkan gantinya dengan usia antara 21-30 tahun. Namun demikian pada tingkat usia 41-50 tahun memiliki jumlah yang kurang proporsional dengan usia antara 31-
62
40 tahun. Dimungkinkan terjadi kekosongan sejumlah pegawai dalam proses regenerasi pegawai yang dapat mengganggu tingkat produktivitas penyelesaian pekerjaan. 4. Bidang Pelaksanaan Anggaran
Dalam struktur organisasi Kanwil XXIII Ditjen PBN, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
Perbendaharaan
Negara,
bidang
dan
Kantor
pelaksanaan
Pelayanan
anggaran
yang
mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, pembinaan atas pelaksanaan anggaran, penelahaan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dana perimbangan serta penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. pemberian petunjuk,
penyuluhan,
dan bimbingan teknis
mengenai pelaksanaan anggaran; b. pengumpulan dan pengolahan data dokumen pelaksanaan anggaran; c. penelahaan dokumen pelaksanaan anggaran; d. penyiapan anggaran;
bahan
pengesahan
dokumen
pelaksanaan
63
e. penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran; f.
pemantauan dan evaluasi. pelaksanaan pedoman, peraturan dan instruksi di bidang pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran h. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran dana perimbangan. Pada Kanwil XXIII Ditjen PBN, Bidang Pelaksanaan Anggaran terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Pelaksanaan Anggaran I dan II dengan masing masing terdiri dari satu kepala bidang dan tiga seksL Adapun jumlah pelaksana pada bidang pelaksanaan anggaran berjumlah 24 orang.
B. Penerapan Oual Budgeting System 1. Anggaran Rutin Anggaran
rutin
adalah
alokasi
dana
bagi
semua
Departemen/Lembaga yang disusun menurut sektor, sub sektor, program, kegiatan dan jenis belanja untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian tersebut mengandung konsekuensi sebagai berikut : a. Alokasi dana harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi Departemen/Lembaga; b. Tugas pokok dan fungsi dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan Dep/Lembaga;
64
c. Alokasi dana berdasarkan pada basis data yang dimiliki dan dipergunakan oleh Departemen/Lembaga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Basis data tersebut meliputi jumlah pegawai, peralatan, sarana prasarana dan kegiatan.
1.a. Prinsip-Prinsip Pengalokasi Anggaran Rutin Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 12 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b.
Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga;
c. Mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri. Adapun upaya untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut adalah : a. Penyusunan Usulan Anggaran Rutin dengan format Daftar Usulan Kegiatan (DUK) harus berdasarkan pada kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dep/Lembaga, sasaran yang hendak dicapai dan rencana hasil pelaksanaan kegiatan serta basis data yang dimiliki; b. Penilaian usulan Anggaran Rutin didasarkan pada standard penilaian yang ditetapkan, yaitu indeks Harga Satuan Umum (HSU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan data
65
pendukung lainnya (Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Term of Reference (TOR));
c. Kegiatan yang diusulkan dibiayai dari sumber dana yang jelas dan tidak tumpang tindih. Sebagian atau seluruh kegiatan hanya dari sumber dana yang jelas. (Anggaran Rutin dari DIK, Penggunaan PNBP dari DIKS atau Proyek dari DIP/SKO); d. Usulan menggunakan format tertentu yang telah disediakan dengan Aplikasi Program Komputer untuk masing-masing Departemen/Lembaga. Upaya ini dimaksudkan agar usulan Departemen/Lembaga berdasarkan pada sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang telah ditetapkan/disepakati.
1.b. Pendekatan dalam Pengalokasian Anggaran Rutin Dengan keterbatasan dana anggaran rutin
mengakibatkan
alokasi dana kepada Departemen/Lembaga masih sulit mendekati usulan yang diajukan dan sulit untuk menerapkan secara penuh indeks satuan harga yang ditetapkan. Agar alokasi dana anggaran dalam RAPBN dapat didistribusikan kepada Departemen Lembaga/Lembaga mendekati
kebutuhan
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
Departemen/Lembaga, maka dalam pengalokasian dana dilakukan melalui
pendekatan-pendekatan
kombinasi
yang
selama
ini
dipergunakan terdiri dari : a. Pendekatan Organisasi, berdasarkan pada struktur organisasi yang akan berlaku pada tahun anggaran mendatang;
66
b. Pendekatan Kegiatan, berdasarkan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran mendatang; c.
Pendekatan
Prosentase,
berdasarkan
pada
prosentase
kenaikan/penurunan dana yang disediakan oleh Anggaran Rutin dalam RAPBN dengan memperhatikan pendekatan-pendekatan seperti tersebut pada point a dan b; d. Pendekatan Sektor, Sub Sektor, pendekatan dana menurut sektor, sub sektor pada Departemen/Lembaga bersifat final. alokasi
Perubahan
dana
antar
diperkenankan
Departemen/Lembaga
dalam
suatu
sepanjang
tidak
kegiatan
mengakibatkan perubahan alokasi dana sub sektor; e. Pendekatan Jenis Belanja, berdasarkan kebutuhan untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai. Perubahan alokasi dana
antar
dalam
kegiatan
Departemen/Lembaga
tidak
'
mengakibatkan perubahan alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai. Alokasi Belanja Non Pegawai dapat disesuaikan kedalam
jenis-jenis
belanja
(Belanja
Barang,
Belanja
Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Subsidi Bantuan) sesuai dengan kebutuhan Departemen/Lembaga; f.
Pendekatan
Sumber
Dana,
pengalokasian
dana
bagi
Departemen/Lembaga yang memiliki DIKS dipisahkan antara yang bersumber dari DIK dengan yang bersumber dari DIKS.
67
Dalam dokumen DIK terdapat satu halaman surat penetapan DIK dan tiga halaman DIK. Untuk lebih jelasnya apa yang terkandung dalam Dl K adalah sebagai berikut: 1. Surat penetapan DIK (SP-DIK) yang memuat antara lain: unit organisasi dan lokasi, pagu DIK baik dalam angka maupun huruf, jumlah dana per kegiatan dan kantor bayar (KPPN) 2. Halaman I DIK memuat antara lain: jumlah dana per-MAK dan per satker, serta jumlah dana perkegiatan per satker. 3. Hal am an II Dl K berisi jumlah target penerimaan negara bukan pajak (PBNP) yang dirinci per mata anggaran penerimaan (MAP) dan per satker. 4. Halaman Ill DIK (catatan kegiatan per satker) yang memuat catatan untuk tiap-tiap sub kegiatan dan per satker yang memuat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari pengelola Dl K dan kant or pembayar. Selama tiga tahun anggaran yaitu antara tahun 2002 s.d 2004, Kanwil XXIII Ditjen PBN telah menghasilkan 118 DIK yang meliputi semua satker pusat yang berada didaerah. Tabel 6 Hasil Pembahasan Anggaran Rutin
Tahun 2002 2003 2004
SPAAR (Ribuan) 371 ,322,237 643,862,339 700,624,676
Sumber: Kanwil XXIII Diijen PBN,2002-2004
DIK 32 43 43
Satker 615 631 627
68
Dari banyaknya satker dalam tabel diatas terlihat tidak sebanding dengan Dl K yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karen a satu
dokumen
DIK dapat memuat
satu
atau
lebih satker.
Pengabungan ini dilakukan sesuai dengan departemen/lembaga yang membawahinya.
2. Anggaran Pembangunan ·.
Tujuan pembahasan DIP daerah adalah penyempumaan pola perencanaan sejalan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas perbantuan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek-proyek pembangunan melalui : a. Penyempurnaan mekanisme pembahasan dan penyelesaian DIP untuk pelaksanaan dekonsentrasi selanjutnya dokumen anggaranya disebut DIP dekonsentrasi dan untuk tugas perbantuan disebut DIP tugas perbantuan. b. Penyesuaian standar biaya dengan indeks harga daerah c. Perencanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Proses
pembahasan
anggaran
pembangunan
tidak jauh
berbeda dengan mekanisme yang ada pada pembahasan anggaran rutin.
Perbedaan yang ada pada dokumen yang dibahas dan
nomenklatur dari setiap kegiatan yang ada. Khusus alokasi · waktu
untuk pembahasan anggaran pembangunan dimulai ketika semua anggaran rutin sudah selesai dilakukan pengesahan. Hal ini terjadi
69
karena proses SPAAR datang lebih cepat dari SPAAP dan juga karena banyak hal-hal penting dalam anggaran rutin yang membuat kantor dapat menjalankan fungsinya. Adapun kriteria-kriteria DIP yang di bahas di daerah adalah sebagai berikut ; a. Proyek-proyek yang tercantum dalam lampiran SPAAP baik yang dananya yang bersumber dari rupiah murni ·, maupun pinjaman hibah luar negeri (PHLN) yang pelaksanaannya didaerah, kecuali proyek yang sumber dananya berasal dari PHLN yang pengalokasinnya memerlukan koordinasi lebih lanjut di tingkat pusat. b. Proyek yang pelaksanaan kegiatannya di daerah dan tidak memerlukan koordinasi secara nasional. Untuk proyek yang memerlukan koordinasi secara nasional antara lain proyek yang pelaksanaanya terkciit dengan propinsi lain (lintas propinsi) dibahas dipusat. Secara umum kebijakan pengeluaran pembangunan memiliki prioritas penggunaan yang antara lain untuk : a. Membiayai proyek yang bermanfaat dan berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat. b. Peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pemerintahan dan penciptaan lapangan kerja.
70
c. Melanjutkan dan menyelesaikan pelaksanaan proyek sarana dan prasarana yang sedang
be~alan
dalam membangkitkan
kegiatan ekonomi nasional. d. Menyediakan rupiah pendamping yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Berikut disajikan alur proses penyusunan dokumen daftar isian proyek : Direktorat Jenderal Perbendaharaan SPAARISPAAP
D Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan
D Konsep RP/ DIK Konsep LKIDIP
D
TUJUAN/ KUAUTATIF
····································· ~
RINCIAN KEGIATAN Tolok Ukur
PEMBAHASAN Departemen T eknis/Dinas Ditjen PBN Sappeda
SASARAN/ KUANTITATIF
(
DIP/DIK
l
•·· · ......................... COSTING (Pagu, HSU, IOR,RAB HSPK}
71
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini adalah Direktorat
Pelaksanaan
Anggaran
menerbitkan
SPAAP/SPAAR
berdasarkan Satuan 3. Kemudian SPAAP/SPAAR tersebut dikirim ke Kanwil Diljen Perbendaharaan untuk selanjutnya diberitahukan kepada masing-masing
instansi
yang
tercantum
dalam
SPAAP/SPAAR
tersebut. Bersama dengan unit perencana daerah /Bappeda Propinsi , Kanwilt Ditjen Perbendaharaan
menyusun jadual pembahasan dan
memberitahukan serta mengirim fotocopi SPAAP kepada Kepala Kanwil
departemen/lembaga/dinas
propinsi/dinas
kabupaten/kota.
Berdasarkan pagu yang ada dalam SPAAP dibuatlah konsep DIP/DIK yaitu Lembar
Ke~a
untuk Dl P. Proses selanjutnya konsep tersebut
dibahas bersama petugas pembahasan dengan melibatkan juga pihak Bappeda. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan indikator tujuan, sasaran, rincian kegiatan/tolok ukur dan melakukan proses costing berdarkan pagu, HSU, HSPK, TOR, RAB yang berlaku. Secara teknis pelaksanaan pembahasan di Kanwil Diljen Perbendaharaan adalah sebagai berikut. a. Pembahasan DIP dilakukan berdasarkan dokumen SPAAP berserta lampirannya dan LK/Konsep DIP yang diajukan kanwil departemen/lembaga/dinas daerah. b. Pengajuan konsep DIP untuk ditetapkan disertai dengan nota pembahasan yang berisikan substansi permasalahannya serta LK hasil pembahasan.
DIP dan
72
c. Pembahasan terhadap konsep DIP harus mengacu pada ketentuan/pedoman petunjuk teknis pengisian DIP, petunjuk penilaian DIP dan satuan harga ( harga satuan pokok/HSPK, harga
satuan
umum/HSU,
billing rate
konsultan
dan
pedoman standardisasi pembangunan gedung negara. d. DIP hasil pembahasan di paraf bersama oleh Petugas Kanwil
Ditjen
perbendaharaan,
unit
perencana
daerah/Bappeda propinsi, kanwil departemen/lembaga/dnas daerah terkait. e. Jumlah dana penghematan (saving) yang diperoeh dari pembahasan DIP harus dikurangkan dari pagu DIP yang bersangkutan. DIP terdiri dari satu halaman pengesahan DIP dan empat halaman DIP yang terdiri dari : 1. SP DIP adalah dokumen pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Dirjen Perbedaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen PBN. Dalam SP DIP tercantum pagu seluruh anggaran proyek baik dari rupiah murni maupun bantuan luar negeri, unit organisasi, lokasi dan kantor bayar. 2. DIP Halaman I. Halaman I memuat informasi umum atau rekapitulasi dari seluruh satuan kerja pada satu propinsi. Hal lain yaitu memuat tahun anggaran proyek tersebut, pimpinan
73
proyek dan
bendaharawan
proyek,
tujuan
pembangunan
proyek, sasaran, bagian proyek dan tolok ukur. 3. DIP Halaman II. Berisi informasi untuk masing-masing satuan kerja, yang teridiri dari rincian jenis pengeluaran menurut bagian proyek, tolok ukur dan uraian pengeluaran. 4. Dl P Lampiran Halaman II yaitu halaman catatan dimana berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh pelaksana kegiatan. Catatan ini dapat berupa hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh
pelaksanaan
kegiatan
sehubungan
dengan
belum
lengkapnya persyaratan yang diperlukan. Selama tiga tahun anggaran yaitu antara tahun 2002 s.d 2004, Kanwil XXIII Ditjen PBN telah menghasilkan 348 DIP yang meliputi dana dekonsentrasi maupun tugas perbantuan yang berlokasi di daerah Tabel 7. Hasil Pembahasan Anggaran Pembangunan Tahun 2002 2003 2004
SPAAP (Ribuan) 785,338,873 992,675,029 983,610,645
DIP 118 125 135
Proyek/Bagpro 555 656 701
Sumber. Kanwil XXIII Diljen PBN,2002-2004
Jumlah Proyek maupun bagpro
yang terdapat dalam DIP
melebihi jumlah dokumen DIP karena dalam satu DIP dapat terdiri satu atau lebih bagpro dan lokasi yang berbeda-beda sepanjang dalam ruang lingkup Propinsi Sulsel. Dari sisi jumlah pagu dana yang turun,
74
untuk anggaran
pembangunan mengalami fluktuasi
disesuaikan
dengan kebutuhan pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan dan tersedianya dana dari pemerintah pusat.
3. Keunggulan dan Kelemahan Dual Budgeting System
3.a Keunggulan 1.
Pemisahan anggaran rutin dan pembangunan pada tingkat pelaksanaanya mempermudah para pelaku pembahasan. Dengan demikian dokumen dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
2.
Pengesahan dokumen pelaksanaan untuk rutin tidak tergantung pada dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan. Dengan demikian kegiatan rutin fungsional tidak terganggu. Hal ini terjadi karena sifatnya yang mendesak sehingga anggaran rutin dapat disahkan lebih awal daripada anggaran pembangunan.
3.
Dalam proses pembahasan, indikator yang digunakan lebih sederhana dan detail. lndikator untuk anggaran pembangunan yaitu pada standard penilaian yang telah ditetapkan dimana sifatnya lebih sederhana dan detail. Dengan demikian petugas pembahasan tidak banyak mengalami kesulitan.
3.b Kelemahan 1. Pemisahan dua dokumen memungkinkan terjadinya duplikasi. Satu jenis kegiatan mendapat dua jenis sumber pembiayaan yaitu dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
75
2. Target dalam anggaran rutin tidak jelas. Hal ini tidak dapat dilakukan penilaian untuk target yang sudah dicapai dan sasaran target yang akan dicapai. 3. Tidak ada rencana penggunaan dana yang jelas. Hal ini akan mempersulit pengelolaan anggaran rutin terutama dalam hal keuangan. 4. Dua dokumen yang berbeda akan memunculkan kesulitan dalam menganalisa kinerja sebuah satker. Hal ini dapat terjadi karena terdapat dua atau lebih petugas yang bertanggungjawab atas masing-masing dokumen. 5. Muncul pemborosan keuangan negara dalam hal honor untuk penanggung jawab kegiatan. Honor akan muncul sesuai dengan banyaknya dokumen yang dimiliki sebuah satker.
4. Dualisme MAK Mata anggaran keluaran merupakan salah satu komponen yang ingin diperbaiki dari dual budgeting system. Kodifikasi MAK telah disempunakan dengan penggantian kode MAK yang lebih terperinci. Dengan MAK yang lebih rinci diharapkan menghilangkan dualisme meski kadang dapat merepotkan dalam pelaksanaanya. Akan tetapi hal ini memiliki keuntungan juga. Dengan MAK yang rinci dapat diketahui dengan mudah oleh Kantor Pusat berapa komponenkomponen
pengeluaran
secara
keseluruhan.
Seandainya
ingin
76
menaikan sebuah komponen pengeluaran, misalnya tunjangan istri, · data langsung dapat diketahui. Berapa yang mau dinaikan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk kenaikan tersebut. Jadi membantu analisis perencanaan untuk mengambil kebijakan. Kesan lebih repot muncul karena
kode-kode tersebut masih baru dan belum terbiasa
dalam penggunaannya. Tabel 8 Kode Mata Anggaran Keluaran Belanja Pemerintah Pusat I Bolanja Pegawai a Gaji dan Tunjangan 1 PNS Gaji Gaji pokok ii Tunjangan-tunjangan I - Tunj. Suami/istri - Tunj. Anak - Tunj. Struktural - Tunj. Fungsional - Tunj. PPh - Tunj. Beras - Tunj. Kemahalan - Tunj. Lauk Pauk - Uang Makan iii Tunjangan-tunjangan II - Tunj. Perbaikan Penghasilan - Tunj. Cacat - Tunj. Khusus Peralihan -Tunj. Kompensasi Ke~a - Tunj. Daerah TerpenciUSangat Terpencil - Tunj. Kewanitaan - Tunj. Guru/Dosen yg dipekerjakan pd sklh/PT Swasta - Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana iv Tunjangan-tunjangan Ill (staf di luar negeri) - Tunj. Sewa Rumah - Tunj. Restitusi Pengobatan - Tunj. Social Security - Tunj. Asuransi Kecelakaan - Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staf 2 TNI/ Polri Gaji Gaji Pokok ii Tunjangan-tunjangan I - Tunj. Suamilistri
TA 2005
TA 2004
51 511 5111 51111 511111 51112 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511127 511128 511129 51113 511131 511132 511133 511134 511135 511136 511137
5140 5164 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110
511138
5110
51114 511141 511142 511143 511144 511145 5112 51121 511211 51122 511221
5110 5110 5110 5110 5110 5110
5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5120
5110 5110 5110
77
3
4
b
- Tunj. Anak - Tunj. Struktural - Tunj. Fungsional - Tunj. PPh - Tunj. Beras - Tunj. Kemahalan - Tunj. Lauk Pauk - Uang Makan iii Tunjangan-tunjangan II - Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA - Tunj. Kowan TNI - Tunj. Babinsa - Tunj. Khusu Papua untuk TNI dan PNS - Tunj. Kompensasi Ke~a Bidang Persandian TNI - Tunj. Kompensasi Ke~a Bidang Persandian PNS - Tunj. Brevet - Tunj. Keahlian/Ketrampilan - Tunj. Ketrampilan Khusus Pejabat Negara Gaji Gaji Pokok ii Tunjangan-tunjangan I - Tunj. Suamillstri - Tunj. Anak - Tunj. Struktural - Tunj. PPh - Tunj. Beras iii Tunjangan-tunjangan II - Tunj. Komunikasi intensif - Uang Kehematan - Uang Paket Harian - Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan - Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak - Tunj. Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pegawai Pe~an Belanja Pegawai Pe~an - Belanja Pegawai Perjan
511222 511223 511224 511225 511226 511227 511228 511229 51123 511231 511232 511233 511234 511235 511236 511237 511238 511239 5113 51131 511311 51132 511321 511322 511323 511324 511325 51133 511331 511332 511333 511334 511335
5110 5110 5110 5110 5120
511336 5114 51141 511411
5110
Honorarium/LmburNakasi/Tunj.Khusus & Belanja Pgw Transite 1 Honorarium Honorarium - Uang Honor Tetap - Uang Honor Tidak Tetap
512
2
5122 51221 512211 5123 51231 512311 5124 51241
3 4
Lembur Lembur - Uang Lembur Vakasi Vakasi - Vakasi Tunj. Khur.us & Belanja Pegawai Transite Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transite
5121 51211 512111 512112
5140 5164 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110
5163
5150 5881 5190 5960 5150 5150
78
- Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) - Belanja Pegawai Transite
c
Kontribusi Sosial 1 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara - PNS - Pejabat Negara - PNS TNI/Dephan - PNS Polri ii TNI/Polri - TNI/Polri {lama) - TI'II/Dephan - Polri 2 Asuransi Kesehatan Askes PNS I Pejabat Negara - Askes PNS - Askes Pejabat Negara ii Askes Penerima Pensiun - Askes Penerima Pensiun iii Askes TNI/Dephan - Askes TN 1/Dephan Askes Polri - Askes Polri v Askes Veteran - Askes Veteran Tunjangan Kesehatan Veteran Tunjangan Kesehatan Veteran - Tunjangan Kesehatan Veteran nontuvet iv
3
II
Belanja Barang A Belanja Barang 1 Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional - Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Belanja lnventaris Kantor - Belanja Pengadaan Bahan Makanan - Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKSI { bersifat kontraktual ) - Belanja Operasional Lainnya
2
Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasic,nal - Belanja Bahan - Belanja Barang Transite - Belanja Barang Pe~an - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
b
Belanja Jasa 1 9elanja Jasa Belanja Jasa
512411 512412 513 5131 51311 513111 513112 513113 513114 51312 513121 513122 513123 5132 51321 513211 513212 51322 513221 51323 513231 51324 513241 51325 513251 5133 51331 573311 52 521 5211 52111 521111 521112 521113 521114 521119 5212 52121 521211 521212 521213 521219 522 5221 52211
5161 5162
5171 5171 5174 5173 5172 5174 5173 5282 5282 5282 5282 5282 5282 5561
5210 5220 5240 5250 5889 5960
5882 5290 5263 5264 5265 5889
79
- Langganan Daya dan Jasa - Jasa Pos dan Giro - Pengeluaran Bebas Porto - Pembiayaan Surveyor - Jasa Konsultan -Sewa - Jasa Lainnya
c
Belanja Pemeliharaan 1 Belanja Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
ii
iii
iv
d
Ill
c
d
523 5231 52311 523111
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523112 52312 523121
- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Biaya Pemeliharaan Jalan, lrigasi dan Jaringan - Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Biaya pemeliharaan lrigasi - biaya Pemeliharaan Jaringan Biaya Pemeliharaan Lainnya - Biaya Pemeliharaan Lainnya
523122 52313 523131 523132 523133 52314 523149
Belanja Pe~alanan 1 Biaya Perjalanan Biaya Perjalanan - Biaya Perjalanan Biasa - Biaya Perjalanan Tetap - Biaya Perjalanan Lainnya
Belanja Modal a Belanja Modal Tanah 1 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Tanah b
522111 522112 522113 522114 522115 522116 522119
524 5241 52411 524111 524112 524119
53 531 5311 53111 531111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja 1\ilodal Peralatan dan Mesin
532 5321 53211 532111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533 5331 53311 533111
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan 1 Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan i Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan
534 5341 53411
5230 5272 5273 5277 5889 5960
5310 5320 5930 5330 5350 5920 5940 5940 5940 5350 5360 5950
5410 5420 5461 5490 5883
5885 5910
5887 5920
5886 5930
80
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111
5886
- Belanja Modallrigasi
534112
5886
- Belanja Modal Jaringan
534113
5940 5940
5886 5940
e
535 5351 53511 535111
Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya - Belanja Modal Fisik Lainnya
5888 5950
Sumber: PP No 20 & 21 tahun 2005 diolah
Dari tabel diatas tampak bahwa banyak terjadi dualisme MAK pada tahun anggaran 2004. Banyak jenis MAK yang digunakan untuk satu jenis uraian pengeluaran. Dalam penerapan unified budget, kode mata anggaran
keluaran
telah
disempurnakan
dengan
memberikan
kodifikasi yang lebih rinci.
5. Duplikasi Kegiatan
Oari
hasil penelitian banyak terjadi
satu kegiatan yang
mendapat pembiayaan dari dua jenis sumber dana yaitu Rutin dan Pembangunan . Seperti misalnya kegiatan pemeliharaan kendaraan roda 2 atau 4. Seharusnya hanya mendapat pembiayaan dari rutin akan tetapi pada kenyataanya dalam pembangunan masih dijumpai biaya pemeliharaan yang sama. Hal ini tidak akan menjadi duplikasi ketika
kendaraannya
kenyataanya pemeliharaan.
yang
kendaraan
dipelihara
yang
sama
berbeda yang
namun
pada
mendapat
biaya
81
Untuk memperjelas jenis duplikasi apa yang terjadi, berikut dikemukakan empat jenis duplikasi yang terjadi dalam dokumen anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Tabel 9. Duplikasi 1 Kegiatan
KODE
Bahan Kebutuhan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Komputer Pe~alanan Dinas
A
B
c D
Rutin
Keperluan sehari-hari perkantoran, belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, kendaraan roda 2 dan4 Perbaikan komputer, pemeliharaan komputer Pembinaan dan konsultasi ke pusat dan daerah
Pembangunan
Bahan Atk, keperluan komputer, komputer supllies, eksploitasi komp. Eksploitasi kendaraan roda 2dan4
Upgrade komputer, pemeliharaan komputer Konsultasi dan koordinasi ke pusat dan daerah
Keterangan Dilihat jumlah agregat LT 1
LT 1 Ke pusat maks 3 kali, ke daerah maks 5 kali
Duplikasi diatas dapat diartikan sebagai tumpang tindih di bidang pembiayaan yang kemudian menyebabkan inefisiensi dana. Kegiatan yang sama meski memiliki nama yang berbeda mendapat dua alokasi pembiayaan. Dalam melakukan penelitian atas terjadinya duplikasi ini, mengingat banyaknya dokumen dan sempitnya waktu, digunakan purposive sampling dengan mengambil 15 dokumen DIK maupun DIP untuk setiap tahun anggaran.
Dari dokumen tersebut masing-masing memiliki
kriteria
sehingga dapat disebut terjadi duplikasi. Untuk duplikasi bahan kebutuhan kantor yaitu tidak melebihi 10% atas total pagu dana yang ada. Kemudian untuk
biaya
pemeliharaan
kendaraan
roda
2
dan
4
dengan
membandingkan lampiran yang telah ada (STNK dan Laporan Tahunan lnventaris). Hal ini berlaku juga untuk perneliharaan komputer. Sedangkan
82
untuk perjalanan dinas , pembatasan yang dilakukan adalah 3 kali ke pusat dan 5 kali ke daerah. Apabila lebih dari frekuensi tersebut dikategorikan terjadi duplikasi. Selanjutnya, dalam melakukan pengambilan sampel dilakukan seleksi terhadap dokumen DIKIDIP yaitu satu satker yang memiliki anggaran rutin dan juga memiliki anggaran pembangunan. Hal ini perlu dilakukan
karena
tidak
semua
satker
yang
memiliki
anggaran
pembangunan juga memiliki anggaran rutin dari sumber yang sama yaitu APBN. Berdasarkan penelitian, berikut dikemukakan duplikasi yang terjadi dalam dokumen Dl K dan Dl P. Tabel 10. Duplikasi 2 No 1
-
Tahun Anggaran 2002
Kode Duplikasi A
Jumlah diperiksa 15 DIK+DIP B 15 DIK+DIP 15 DIK+DIP c D 15 DIK+DIP Rata-rata 2 2003 A 15 DIK+DIP B 15 DIK+DIP c 15 DIK+DIP D 15 DIK+DIP Rata-rata 2004 A 15 DIK+DIP 3 15 DIK+DIP B 15 DIKIDIP c D 15 DIK+DIP Rata-rata 4 2005 A 15 DIPA B 15 DIPA c 15 DIPA D 15 DIPA Rata-rata Sumber: DIKIDIP/DIPA TA 2002-2005 d1olah
Duplikasi 11 DIK+DIP 12 DIK+DIP 11 DIK+DIP 15 DIK+DIP 13 DIK+DIP 12 DIK+DIP 11 DIK+DIP 15 DIK+DIP 12 DIK+DIP 12 DIK+DIP 13 DIK+DIP 15 DIK+DIP 11 DIPA 10 DIPA 11 DIPA 12 DIPA
prosentase 73,4% 80% 73,4% 100% 81,7% 86,7% 80% 73,4% 100% 85.02% 80% 80% 86,7% 100% 86,7% 73,4% 66,7% 73,4% 80% 73,4%
83
Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi duplikasi rata-rata diatas 70 %. Artinya dari setiap DIK dan DIP yang diteliti kemungkinan besar akan dijumpai adanya duplikasi atas empat kategori diatas. Bahkan yang paling banyak dijumpai adalah duplikasi pada kategori perjalanan dinas baik ke pusat maupun daerah. Disamping hal tersebut, yang menarik untuk di perbandingkan adalah munculnya duplikasi pada DIPA dimana sudah mengunakan format unified budget. Meski prosentasenya mengalami penurunan namun masih terjadi duplikasi.
C. Penerapan Unified Budget System 1. DIPA Sebagai Bentuk Unified Budget Daftar lsian pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja, berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA memiliki dua dokumen yang saling melengkapi, mendukung dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang menyatu yaitu: 1. DIPA yang ditandatangani oleh Menteri/Ketua lembaga atau atas namanya oleh Sekretaris Jenderai/Panitera Mahkamah
84
Agung atau Direktur Jenderal atau pejabat lain berdasarkan surat kuasa Menteri/Ketua Lembaga yang bersangkutan. 2. Surat Pengesahan (SP) DIPA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan untuk DIPA yang dibuat di Pusat dan kepala Kanwil Ditjen PBN atas nama Menteri Keuangan untuk DIPA yang dibuat didaerah. SP DIPA merupakan dokumen yang menyatakan pagu
DIPA telah
sesuai dengan APBN
dan secara
adminsitrasi sudah benar. Dengan adanya keterkaitan antara DIPA dan SP DIPA, dan memperhatikan pula dokumen DIPA yang berfungsi sebagai alat pelaksanaan,
pengendalian,
pengawasan
evaluasi/pelaporan
dari
kegiatan satuan kerja, serta sebagai dokumen pendukung kegiatan akuntasi pemerintah, maka perlu konsistensi dalam pengisian DIPA dan SP DIPA. lnformasi yang ada dalam DIPA dan SP DIPA harus tidak menimbulkan mengakibatkan
keraguan, hambatan
perbedaan dalam
penafsiran pelaksanaan,
yang
dapat
pengendalian,
pengawasan, evaluasi pelaporan dan kegiatan satuan kerja. DIPA terdiri atas: 1. SP DIPA adalah dokumen pengesahan dokumen pelaksanaan angaran yang ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen PBN.
85
2. DIPA Halaman I. Halaman I A memuat informasi umum atau rekapitulasi dari seluruh satuan kerja pada satu propinsi. '
Halaman I B merupakan rincian indikator keluaran untuk masing-masing kegiatan. 3. DIPA Halaman II. Berisi informasi untuk masing-masing satuan kerja, baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan MAK. 4. DIPA Halaman Ill merupakan rencana penarikan dana oleh masing-masing satuan kerja. 5. DIPA Halaman IV merupakan rencana penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggungjawab masing-masing satuan kerja. 6. DIPA Halaman V yaitu halaman catatan dimana berisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh pelaksana kegiatan. Catatan ini dapat berupa hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh
pelaksanaan
kegiatan
sehubungan
dengan
belum
lengkapnya persyaratan yang diperlukan.
2. Prosedur Penyusunan DIPA
Prosedur penalahaan dan penyusunan DIPA di daerah diatur sebagai berikut : 1. Setelah SRAA diterima dari Kantor Pusat Ditjen PBN, Kanwil Ditjen PBN segera menyampaikan fotocopy SRAA kepada kantor daerah
86
Kementerian
satuan
atau
Negara/Lembaga
kerja
pelaksana
dekonsentrasi dan tugas perbantuan untuk menyusun konsep DIPA bagi satker-satker di wilayah kerjanya. Setelah itu, Kepala Kanwil Diijen PBN segera menyusun jadual penelahaan serta menetapkan petugas penelaah, koordinator penelaahan (kepala bidang PA) dan penanggung jawab penelahaan. 2. Kantor daerah Kementerian negara/lembaga atau satker pelaksana dekonsentrasi setelah menerima
toto copy SRAA dari Kanwil Ditjen
PBN dan pagu definitif untuk kantor/satker yang bersangkutan dari Kementerian dengan
segera
Lembaga/Negara satker
semua
di
wilayah
melakukan
koordinasi
binaannya.
Kemudian
memberitahukan kepada satker dimaksud untuk segera menyusun konsep DIPA yang selanjutnya disampaikan kepada Kanwil Ditjen PBN beserta disketnya. 3. Petugas penelaah Kanwil Ditjen PBN melakukan penelahaan konsep
yang
DIPA
Negara/Lembaga
diajukan
Kantor
Daerah
Kementrian
atau satker pelaksana dekonsentrasi yang
mengacu kepada : a. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) b. Formulir 1.5 rincian perhitungan biaya perkegiatan untuk satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. 4. Petugas
penelaah
Kementerian
Kanwil
Ditjen
Negara/Lembaga
PBN atau
dan
kantor
satker
daerah
pelaksana
87
dekonsentrasi tertuang
melakukan
dalam
penelahaan semua
DIPA dan selanjutnya
kegiatan yang
menyampaikan
hasil
'
penelelahannya kepada Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran yang berwenang dengan melampirkan catatan penelahaan, konsep surat pengesnh DIPA/konsep DIPA dan dokumen pendukung untuk diteliti lebih lanjut. 5. Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran meneliti dan menilai hasil penelahaan
DIPA para petugas
penelaahan dan kemudian
mengembalikan berkas penelahaan jika terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, apabila benar diparaf dan snlanjutnya disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN selaku penanggung jawab penelahaan. 6. Kepala Kanwil Ditjen PBN meneliti dan menilai hasil penelahaan DIPA dan kemudian mengembalikan berkas penelaahan jika terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki apabila benar disetujui dan ditetapkan. 7. Berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil Diijen PBN tersebut, petugas penelaahan menyerahkan kepada Bagian Umum untuk proses pencetakan net SP DIPA dan menyampaikan disket DIPA kepada Kantor daerah Kementerian Negara/Lembaga atau satker pelaksana dekonsentrasi yang ditunjukan untuk di net cetak dan ditandatangani petugas penelahaan/seksi PA kemudian meneliti net SP DIPA untuk diteruskan kepada Kepala Bidang PA.
88
8. Kepala Bidang PA melakukan penelitian net SP DIPA untuk diteruskan dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN. I
9. Net SP DIPA dan DIPA yang telah ditandatangani dan digandakan kemudian dijilid untuk didistribusikan kepada instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku. Dalam alur prosedur penelaahan diatas, dapat digambar sebagai berikut: SKEMA 1 ALUR PROSEDUR PENELAHAAN DIPA SATKER
BAGIAN UMUM
BIDANG PA
KEPALA KANTOR
Penerimaan
Konsep DIP A
SRAA
Penelaahan Konsep DIPA
Tidak Konsep SP + DIPA
Proses Cetak & ttd DIPA
Proses Cetak SP + DIPA
f+--7-
Konsep SP + DIPA + Disket
SP DIPA DIP A
(
Sumber. PMK No 571/PMK.06/2004
SP + DIPA )
Ya
SP DIPA
89
3. Penyusunan DIPA Tahun Anggaran 2005 Dalam proses penelaahan yang dilakukan tahun anggaran 2005, SRAA yang datang berkisar tanggal 1 Februari sampai dengan 15 Maret 2005. Kondisi ini sebenarnya sudah sangat terlambat dan keterlambatan tersebut terjadi di proses awal pengabungan bentuk Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Kondisi demikian semakin mempersulit proses penelaahan ketika batas waktu yang diberikan hanyalah 2 minggu untuk masing-masing SRAA. Dari pihak Kanwil Ditjen PBN hal ini bukanlah menjadi masalah mengingat SDM yang ada memang sudah terlatih untuk bekerja secara optimal. Namun demikian tidaklah dengan SDM dari departemen teknis. Banyak dari unsur departemen teknis terkesan tidak siap untuk bekerja cepat. Tabel11. Penyelesaian DIPA Hari Kerja <8 9 10 11 12 > 13 Total
Frekuensi 5 14 18 52 43 2 134
Prosentase 3,7% 10,4°'<> 13,4% 38,8% 32,2% 1,5% 100%
Sumber: Kanwil XXIII Diijen PBN,2005
Dari total 134 DIPA yang dihasilkan, waktu penyelesaiannya dengan prosentase terbesar ada pada 11 dan 12 hari kerja. Target penyelesaian
proses penelaahan yang cepat ini dapat dimaklumi
mengingat ada biaya-biaya operasional kantor yang sudah harus dibayar seperti: biaya listrik, telepon, atk. Dengan demikian kebijakan tersebut
90
akan membuat proses pemblokiran dana sebagai alternatif pertama jika terdapat hal-hal yang dapat menghambat proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Grafik 3 Penghematan dan Blokir .em.ooo '
2,000,em,""'
r-
r-
-
1.500.em.""'
,.--
rrrRl!TIN
PEMBANGUNAN
TOTAl
RUTIN
0 200:
371,322,237
785,338,873
1,156,661,110
om
643,862,339
992,675,029
1,636,537,368
0 200<
700,624,676
983,610,645 1,919.813,104
1,000.em.
,em,ooo 0
om
Ket :
r-
-
Pagu
1-
PEMBANGUNAN
TOTAl
PEMBANGUNAN
Rl!TIN
528,670
9,268,602
639,518
3,572,634
14,009,424
927,141
20,745,959
3,696
30,745,603
52,422.399
1,684,235,321
16,259,577
7,121,455
2.355,648
1,919,813,104
0
0
Penghematan
27,305,676
53,042,368
852,004,714
852,004~
Blokir
Sumber: Hasil Penelitian diolah
Dari kondisi yang demikian sisi positif dari kebijakan ini adalah bahwa proses penelaahan dilakukan dengan cepat dan dokumen dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat serta tepat. Efek lain yaitu bahwa setiap kegiatan yang belum lengkap akan diblokir. Seperti terlihat dalam table diatas te~adi pemblokiran dana dalam dokumen DIPA yang cukup besar yaitu 44,3% dari seluruh total pagu dana yang ada. Apabila kita melihat ke tahun anggaran sebelumnya nampak perbedaaan yang cukup besar dimana prosentase dana yang dihemat (saving) dan diblokir kurang dari 4% dari total pagu dana. Meski demikian masih ada alasan lain dalam pemblokiran dana DIPA seperti yang diungkap oleh Kepala Bidang PA II:
91
Ada dua kemungkinan tentang blokir. 1. data pendukung tidak ada dan 2 akibat top down banyak tidak sinkron sehingga kanwil harus meluruskan tetapi kalau memang sudah tidak sesua ya harus diblokir. Kemudian kegiatan diperbaiki. Tetapi pebaikan kegiatan sudah wewena'ng DJAPK. Bahkan sampai saat ini ada departemen yang di blokir dengan pagu besar lalu direvisi ke DAJPK dan sampai saat ini belum selesai (BKN). Kesalahannya yaitu seharusnya di belanja barang tetapi dimasukan belanja modal. IW (54th)
Grafik dibawah ini akan lebih memperjelas trend blokir yang meningkat yang terjadi pada tahun 2005.
Grafik 4Total Blokir 900,000,000 800,000,000 700,000,000 Rupiah 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000
....
)•
'·'!.I" u~
.· ...
~·
·''
[":
~.
-... -
'~
..
-
"'
~
I
'
I
I
I
I
I
I
I "
1-- Total Blokir ,,...
,.
0
2002
2003
2004
2005
Tahun
Sumber: Hasil Penelitian diolah
4. Hambatan Penyusunan DIPA Dalam
pelaksanaan di tahun
yang
pertama
ini,
terdapat
hambatan-hambatan yang muncul yaitu : a. Ketertambatan anggaran
yang
penerimaan dimulai
SRAA.
dari
Dalam
Januari
satu
sampai
tahun dengan
Desember, idealnya dokumen pelaksanaan anggaran sudah disahkan pada bulan Januari/Februari. Dengan demikian
92
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran dapat dilakukan dengan optimal. Kenyataan yang terjadi yaitu bahwa SRAA dari kantor pusat datang mulai bulan Februari s.d April (antara triwulan pertama dan kedua). Dalam waktu yang relatif singkat SRAA harus ditelaah dan disahkan. b. Keterlambatan petunjuk pelaksanaan penelahaan yang berupa aturan-aturan. Keterlambatan aturan tersebut akan menghambat proses penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Seperti aturan klasifikasi belanja modal dan belanja barang. Ketika sudah dilakukan proses penelahaan dan akan disahkan,
muncul aturan baru
mengenai batasan belanja modal dan belanja barang. Dengan demikian dokumen yang telah siap untuk disahkan harus ditelaah kembali. Hal ini jelas akan memperlambat proses penelahaan dan membutuhkan alokasi waktu yang lebih banyak. c. Ketidaksiapan dari satker dalam proses penelahaan. Pada saat SRAA sudah akan ditelaah, banyak satker yang masih belum siap dengan kegiatan yang akan ditelaah. Hal ini mengakibatkan petugas penelaahan dari Kanwil XXIII Ditjen PBN harus menunggu. Ketidaksiapan satker juga ditunjukan dengan banyaknya dokumen RKA-KI yang dibuat secara
93
manual (program excel) tanpa melalui aplikasi RKA-KL yang sudah dimiliki. '
d. Aturan penelahaan yang kurang memberi keleluasaan dalam melakukan penelahaan. Akibat dari hal ini yaitu bahwa terjadi birokrasi yang lebih panjang karena membutuhkan persetujuan dari kantor pusat dan Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan
5. Keunggulan dan Kelemahan
5.a Keunggulan Penerapan sistem unified budget pada tahun anggaran 2005 merupakan sebuah langkah besar di bidang perencanaan anggaran dan
pengelolaan
keuangan
negara.
Dokumen
perencanaan
anggilran yang sudah terpadu ini memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut: a. Memiliki indikator keluaran. Hal ini merupakan keunggulan yang tidak dimiliki dual budgeting system. lndikator yang jelas akan mendukung pencapaian kinerja dari kegiatan yang telah direncanakan oleh satuan kerja. b. Pengabungan
dua
jenis
anggaran
yaitu
rutin
dan
pembangunan dalam sebuah doKumen mempermudah dalam penilaian kegiatan yang ada didalamnya. Dengan
94
demikian dokumen yang sudah terpadu menjadi lebih transparan. c. Mempermudah perencanaan pengelolaan anggaran karena didalamnya termuat rencana penarikan dana dari kegiatan pada tiap bulannya. d. Secara umum pengabungan dari dua dokumen menjadi satu akan mewujudkan efektifitas dan efisiensi. e. Pembagian kegiatan ke dalam jenis belanja memperjelas sifat dari
kegiatan
itu
sendiri
sehingga
memperkecil
kemungkinan terjadi duplikasi. 5.b Kelemahan
Dalam format unified budget, dokumen pelaksanaan anggaran masih memiliki kelemahan yaitu : a. Meskipun sudah lebih transparan, masih dijumpai adanya duplikasi
seperti yang diungl\ap dalam pembahasan
sebelumnya. b. Sistem
unified budget merupakan
sistem
yang
baru
diterapkan dan memiliki banyak perbedaan dengan sistem yang
lama.
Akibatnya,
banyak petugas
yang terlibat
didalamnya masih belum mengerti sepenuhnya sehingga ada beberapa bagian yang dibuat hanya untuk memenuhi syarat administratif saja seperti halaman Ill DIPA (rencana penarikan dana)
95
D. Faktor Pendukung Penerapan Unified Budget 1. Sumber Daya Manusia
Yang dimaksud dengan sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas penelaahan intern kanwil yaitu dari Kanwil XXIII Diljen PBN baik di Bidang Pelaksanaan Anggaran maupun bidang lain dimana seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya memiliki kualifikasi yang baik. Tabel 12 Tingkat Pendidikan Petugas Penelaahan Pendidikan
S2 S1 03 01 SMA TOTAL
..
Jumlah
-
% --
21 7 1 1 30
71% 23% 3% 3% 100%
Sumber : Kanwll XXIII Ditjen PBN,2004
Dari tabel diatas dapat diungkapkan bahwa petugas penelahaan memiliki kualifikasi tamatan sarjana paling besar yaitu 71%. Selanjutnya
petugas lainnya dilatarbelakangi lulusan
Diploma 3 sebesar 23 % dan sisanya lulusan diploma 1 dan SMA Grafik 5 Tingkat Pendidikan Petugas Penelahaan 25
- -21-- - - - - - - - ,
20 + - - - ora'W; + - - - 10 + - - - 5 +--~-
0 +---.-S2
S1
0 3
pendldlkan
Sumber: Koowil XXIII Ditjen PBN,2004
D1
SMA
96
Dengan
demikian
untuk
petugas
penelahaan
sudah
dikondisikan yang memiliki kualitas yang baik. Hal ini jelas akan mendukung
proses
pelaksanaan
tugas
penelahaan
dokumen
pelaksanaan anggaran. Diharapkan dengan standar pendidikan yang lebih baik akan mendukung pelaksanaan tugas penelaahan. Tabel 13 Latar Belakang Pendidikan Sarjana Petugas Penelahaan Latar Belakang Pendidikan
Sarjana Hukum Sarjana Ekonomi Sarjana Sosial Sarjana T eknik Sarjana komputer Lain-Lai11 TOTAL
..
Jumlah
%
1 9 5 2 2 2 21
4,8% 42,8% 23,8% 9,5% 9,5% 9,5% 100%
Sumber: Kanw1l XXIII DltJen PBN,2005
Lebih terinci lagi pada latar belakang pendidikan sarjana, sumber daya manusia Kanwil Ditjen PBN yang terlibat dalam penelahaan terbagi dalam enam kategori. Terbanyak adalah petugas penelaahan yang berlatarbelakang sarjana ekonomi (42,e%) dan sarjana sosial (23,8%). Sementara itu latar belakang pendidikan yang lain hampir merata. Hal ini membuktikan bahwa dalam kompetensi latar belakang pendidikan sarjana tidak begitu mendukung tugas penelaahan. Hal ini dapat terjadi karena dokumen yang ditelaah banyak membutuhkan keahlian diluar ekonomi, seperti pertanian, transmigrasi, kehutanan, dan lain-lain. Meski
demikian,
pengalaman
kekurangan
pendidikan
dan
ini
dapat
pelatihan
diminimalkan dibidang
dengan
perencanaan
anggaran dan pengalaman penelahaan yang cukup proporsional.
97
Tabel14 Pengalaman Kerja Penelaahan Tahun Anggaran 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 0
Jumlah 4
% 14%
--
-7 9 10 30
23% 30% 33% 100%
0
Sumber: Kanw1l XXIII DltJen PBN,2005
Melihat tabel diatas, petugas penelaahan yang telah mengalami tugas penelahaan selama diatas tiga periode tahun anggaran adalah sebanyak 37%. Artinya, semakin mereka berpengalaman dalam melaksanakan tugas kemungkinan terjadi kesalahan akan semakin kecil. Yang patut dicermati adalah besaran 33% atas petugas yang baru tahun 2005 melaksanakan tugas penelahaan. Ada kemungkinan yang lebih besnr terhadap terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penelaahan. Apalagi tahun 2005 merupakan penerapan unified budget. Petugas baru dan sistem baru memungkinkan terjadinya
banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, Tabel 15 Pengalaman Diklat Perencanaan Anggaran Diktat Perencanaan Pernah Belum Pernah TOTAL 0
Jumlah 17 13 30
% 57% 43% 100%
0
Sumber : Kanw1l XXIII Dltjen PBN,2005
Dari tabel
diatas dapat dikemukan grafik dari pengalaman
pendidikan dan pelatihan perencanaan anggaran yang dimiliki petugas penelahaan yaitu sebagai berikut.
98
Grafik 6 Diklat Perencanaan Petugas Penelahaan
43% ~ ~57% Sumber: Kanwil XXIII Diijen PBN,2005
Melihat kondisi diatas, petugas penelaahan pada umumnya telah
mendapat bekal
pendidikan
dan
pelatihan
dibidang
perencanaan. Sejumlah 57% dari total petugas telah mendapat pelatihan. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan demikian secara langsung SDM ini mendukung proses penerapan unified budget. Kedua yaitu SDM dari satuan kerja/instansi vertikal yang terlibat dalam penelaahan. Dari daftar tabel yang disajikan tampak bahwa sebagian besar dari SDM mereka masih kurang mendukung yaitu dari sisi kompetensi. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan penelahaan berasal dari bagian keuangan bukan dari
bagian
yang
berkaitan dengan kegiatan
yang
akan
dilaksanakan. Disamping itu, SDM yang dilibatkan dalam proses penggunan aplikasi RKA-KL pada kenyataanya juga tidak dapat mengoperasikannya. Hal ini paling tidak memberikan hambatan terhadap proses penyelesaian DIPA di Kanwil XXIII Ditjen PBN.
99
Dalam
penelitian
dilakukan
test
terhadap
petugas
penelahaan guna mengetahui seberapa jauh pengetahuan tentang perencanaan anggaran. Test yang diberikan berupa 20 pertanyaan dengan pilihan ganda dimana dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama tentang dual budgeting system (5 pertanyaan) dan unified budget system (15 pertanyaan). Adapun daftar pertanyaan ini diberikan kepada 30 petugas penelahaan di Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan. Hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 16 Tingkat Pengetahuan Perencanaan Anggaran SDM Intern Kanwil XXIII Ditjen PBN
No 1 2 3 4
Interval Skor 7,5-8,5 5,5-6,5 3,5-4,5 1,5-2,5 ..
Kategori Tinggi Sedan_g_ Rendah Sangat Rendah
Frekuensi Prosentase 16,7% 5 63,3% 19 20% 6 0
Sumber: Has1l penehtlan 2005
Tabel diatas menunjukan bahwa 63,3% petugas penelahaan dokumen pelaksanaan anggaran memiliki tingkat pengetahuan perencanaan anggaran dengan kategori sedang. Sedangkan pada kategori rendah terdapat 20% dari total petugas penelahaan dan sele bihnya memiliki kategori yang tinggi. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penelahaan sudah dapat dikategorikan mampu melaksanakan penelahaan. Petugas yang berkategori rendah akan dibantu petugas yang berkategori tinggi dan didukung oleh petugas yang berkategori sedang.
100
Tabel17 Tingkat Pemahaman Teknis Perencanaan Anggaran Interval > 13 1---· 9-12 5-8 <4
Frekuensi 2 18 10 0
Kategori Tin_ggi Sedang Rendah Sangat Rendah ..
Prosentase 6,7% 60% 33,3% 0
Sumber: Has1l Peneht1an 2005
Dari tabel 16 diatas, dapat diperinci kembali kedalam dua kategori pemahaman. Kategori pertama adalah pemahaman teknis perencanaan anggaran. Pemahaman teknis memiliki pengertian pemahaman perencanaan anggaran dari segi administratif dan perhitungan-perhitungan teknis lainnya. Dari hasil pengolahan dalam tabel 17 dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman .teknis mempunyai kategori tinggi sejumlah 6,7% dan rendah 33,3 %. Prosentase terbesar ada pada kategori sedang. Dengan demikian, masih dibutuhkan usaha-usaha peningkatan pemahaman teknis perencanaan anggaran. Tabel18 Tingkat Pemahaman Substantif Perencanaan Anggaran Interval 5 3-4 <2
Kate_g_ori nnggi Sedan_g_ Rendah ..
Frekuensi 6 4 20
Prosentase 20% 13,3% 66,7%
Sumber: Has1l Peneht1an 2005
Berbeda dengan tingkat pemahaman teknis, pada tingkat pemahaman substantif justru prosentase terbesar ada pada kategori
rendah
(66,7%).
Hal
ini
berarti
bahwa
diperlukan
peningkatan pemahaman substantif dari petugas penelahaan dokumen anggaran.
101
2 Data Pendukung
Dalam hasil penelitian, hampir semua DIPA yang ada mengalami pemblokiran dana dengan alasan kekurangan data pendukung. Jumlah kegiatan yang diblokir bervariasi jumlahnya. Banyaknya blokir dana menunjukan bahwa, pertama, banyak kegiatan dalam DIPA yang masih belum didukung dengan data yang lengkap. Kedua, yaitu menunjukan bahwa data pendukung menjadi salah satu faktor yang mendukung suksesnya penerapan unified budget.
Tabel19 Penyebab Blokir Dana DIPA No 1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
%
Tidak terdapat dim SRAA Persetujuan DJAPK Loan Agrement blm efektif Unallocated Tidak ada data pendukung Salah jenis belanja lndikator keluaran tdk sesuai Persetujuan Ditjen PBN
1 14 3 27 339 28 4 44
0,24% 3% 0,66% 5,87% 73,69% 6,09% 0,08% 9,56%
TOTAL
460
100%
Jenis Penyebab
..
Sumber : Has1l peneht1an d1olah
Dari hasil penelitian, terlihat bahwa dana blokir yang ada dalam DIPA penyebab utamanya adalah tidak adanya data pendukung (73%). Penyebab berikutnya yaitu karena salah jenis belanja (6,09%) dan belum dialokasikan/Una/ocated sebesar 5,87%. Dengan demikian dapat gambarkan peranan dari data pendukung dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran penerapan
unified
budget.
Banyaknya
prosentase
data
102
pendukung yang belum ada dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama karena SDM dari departemen teknis yang memang belum siap. Kedua karena kegiatan yang ada dalam SRAA pada mulanya tidak diusulkan oleh satker terkait sehingga ketika muncul kegiatan yang baru, satker harus mempersiapkan data pendukungnya. Dan ketiga adalah karena waktu yang diberikan untuk memproses pengesahan dokumen DIPA lewat penelahaan yang relatif singkat, seperti yang diungkap oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran II : Pengesahan OIPA itu dikejar waktu. SRAA datang bulan Februari dan Maret. Jika tidak dikerja cepat kan bisa menghambat operasional satker, Akibatnya ditempuh jalan pintas. Jika data pendukung belum ada langsung diblokir. Nanti menyusul baru direvisi. Oiharapkan metode ini tidak menghambat pencairan dana operasional satker (listrik telpon, air honor, vakasi A TK) dengan demikan bulan April semua OIPA harus sudah jadi. Jadi data pendukung tidak lengkap bukan semata-mata SOM yang tidak mampu tetapi situasi dan kondisi mengharuskan cepat. IW (54 th) 3. Aplikasi Software
Sampai
dengan
saat
dilakukan
penelaahan
dokumen
pelaksanaan anggaran dilakukan telah dilakukan penyempurnaan aplikasi software RKA-KL . Satu hal yang cukup baik adalah bahwa Kantor Pusat memberikan respon yang cukup cepat sehingga tidak terjadi hambatan ketika diadakan pergantian aplikasi.
103
Sampai dengan saat ini telah dilakukan pergantian aplikasi RKA-KL sebanyak tiga kali. Setiap aplikasi yang diterima, dilakukan praktek kemudian dilaporkan masalah dan kendala yang muncul. Kantor pusat dalam merespon aplikasi yang bermasalah cukup cepat sehingga tidak menganggu kelancaran proses penelaahan. Apabila datang aplikasi yang disempurnakan yang di-insta/1 hanya programnya saja, data tetap bisa ditransfer. Salah satu kelemahan dalam pengoperasian aplikasi software yaitu bahwa petunjuk untuk pengoperasian aplikasi hanya klik a, klik b tanpa penjelasan lebih lanjut fungsi apa yang termuat didalamnya. Akibatnya jika muncul masalah operator tidak bisa menganalisa lebih lanjut. Disamping itu, hambatan aplikasi lebih banyak muncul dari SDM yang mengoperasikannya. Seperti diungkap oleh Md (36 th): Setiap departemen teknis sudah dikirim aplikasi RKA-KL. Cuma mereka tidak bisa mengoperasikannya. Ketika dikirim ke Ditjen PBN berbentuk hasil komputer tetapi memakai program lain (excel). Akibatnya kita menginput ulang data dari satker lain. Seharusnya kan transfer data saja.
Secara teknis aplikasi RKA-KL yang telah disempurnakan membantu proses penyelesaian DIPA dengan tepat waktu. Tabel 20 Alat Pengolah Data Bidang Pelaksanaan Anggaran I Pelaksanaan Anggaran II Umum Total
Komputer PC 5 4 6 15
.. Sumber: Kanwll XXIII DltJen PBN,2004
Notebook 0 0 1 1
Printer 1
2 4 7
·-
104
Alat pengolah data merupakan sarana utama dari aplikasi software. Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa untuk
menunjang pelaksanaan penelahaan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran jumlah sarana alat pengolah data masih belum optimal. Dari 30 petugas penelahaan, alat pengolah data yang ideal adalah 15 untuk bidang pelaksanaan anggaran dan 10 untuk bidang umum. Meski demikian kondisi alat pengolah data memang harus dikaitkan dengan kondisi keuangan negara sehingga jumlah yang ada harus dioptimalkan.
E. Unified Budget Sebagai Solusi Duplikasi
Sebagai sebuah sistem perencanaan anggaran yang baru, unified budget telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005. Guna mendukung
penerapannya,
telah
diadakan
sosialisasi
unified budget baik
di
lingkungan internal Kanwil XXIII Ditjen PBN maupun di lingkungan kementerian/lembaga yang lain. Sosialisasi diutamakan pada dokumen RKA-KL dimana dokumen teersebut menjadi bahan utama dalam proses penelaahan dengan SRAA. Dokumen
RKA-KL
dapat
disusun
oleh
masing-masing
kementerian/lembaga karena masing-masing sudah mendapat pelatihan penyusunan dan program aplikasinya. Dalam dokumen RKA-KL tersebut termuat tiga bentuk yaitu Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3. Masing bentuk formulir dibagi menjadi :
105
1. Formulir 1.1, berupa rincian kegiatan dan keluaran,
dan
disusun oleh satker 2. Formulir 1.2, berupa rincian anggaran belanja, dan disusun oleh satker. 3. Formulir 1.3, berupa rincian anggaran belanja per jenis belanja dan disusun oleh satuan kerja 4. Formulir 1.4, berupa rincian anggaran pendapatan per MAP dan disusun oleh satker. 5. Formulir 1.5, berupa rincian perhitungan biaya per kegiatan dan disusun oleh satker Formulir 2 dan tiga kurang lebih memiliki bentuk sama dengan perbedaan pada penyusunnya. Formulir 2 disusun oleh unit organisasi sedangkan fomulir 3 disusun oleh kementerian/lembaga. Dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2005, diperlukan sebuah usaha penyesuaian dari bentuk dokumen anggaran rutin dan anggaran pembangunan menjadi satu bentuk anggaran terpadu. Dengan demikian pola pemikiran dual budget masih dipergunakan yaitu anggaran rutin menjadi belanja barang dan anggaran pembangunan menjadi belanja modal. Pendapat ini diperkuat oleh Kepala Kanwil XXIII Diljen PBN Makassar, yaitu bahwa:
Perlu anda ketahui, penyusunan APBN tahun 2005 ini dilakukan pada tahun 2004 denga UU no 25 ttg APBN. Penyusunan itu masih mengunakan format lama. Karena digunakan tahun anggaran 2005, format tersebut harus distel. Stet ini tidak langsung ke form 1 s.d 3. Bahkan Form 1.5 dibuat belakangan. Akibatnya banyak benturan di tahun 2005 dan agak sedikit
106
terlambat, karena menterjemahkan dari yang lama ke yang baru · perlu satu konsitensi. Jangan sampai keliru Waktu penyusunan masih mengunakan format rutin dan pembangunan. Belanja rutin masuk dalam belanja barang dan belanja pembangunan masuk dalam belanja modal. RBT (50 Th) Dari situasi yang demikian dapat dimaklumi apabila penerapan unified budget masih menunjukan sifat-sifat dari dual budget, seperti adanya duplikasi seperti dibawah ini: Matrik Duplikasi Du_Qiikasi A Duplikasi 8 Duplikasi C Duplikasi D .. Sumber : Has1l peneht1an d1olah
Dual Budget 80,03% 80% 77,8% 100%
Unified Budget 73,4% 66,7% 73,4% 80%
Dari matriks diatas terlihat bahwa duplikasi kegiatan masih ada pada unified budget meski prosentase yang ada sudah sedikit turun. Hal ini terjadi karena dokumen pelaksanaan anggaran dalam format unified budget sudah transparan dan dapat dinilai dengan lebih mudah. Duplikasi yang masih muncul disebabkan oleh adanya sifat-sifat dual budget yang tidak dapat lepas dari format baru. Pendapat demikian juga disampaikan oleh OK (40th), Kepala Seksi Anggaran IC di Ditjen APK, Jakarta. Masih sulit dipisahkannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dengan pembangunan. Secara nomenklatur memang sudah berubah tetapi secara substansi masih sama saja. Disini tampak bahwa pengabungan hanya terjadi pada format dokumen anggaran saja. Sebagai contoh. Pada pagu eks satker sementara (dahulu merupakan sebuah proyek), dahulu bisa berjumlah 5 institusi tetapi sekarang menjadi satu satker saja. Munculah kesulitan untuk mengabung sehingga substansinya juga sulit untuk dilihat. Dengan demikian masih ada duplikasi yang muncul karena hal tersebut akan mendukung eksistensi dari eks proyek yang dahulu dianggap satker
107
Dari kondisi di atas dapat ditarik sebuah benang merah yaitu bahwa penerapan unified budget pada tahun anggaran 2005 masih sebatas formatlbentuknya saja. Substansi dari perencanaan anggaran terpadu itu sendiri masih banyak memiliki kesamaan dengan model dual budget. Meski demikian, dibawahi dikemukakan matrik keunggulan dan
kelemahan dari dual budget dan unified budget. Matrik Keunggulan dan Kelemahan Dual Budget Kelemahan
Keunggulan
-
Terjadi duplikasi indikator keluaran tidak jelas sulit dianalisa Rencana penarikan dana tidak ada tidak efisien Pembagian jenis belanja tidak jelas Muncul dualisme MAK sudah dipahami dengan baik lebih mudah dibuat tidak tergantung satu sama lain
Unified Budget - masih ada duplikasi - kurl3ng dipahami
- mengakomodasi indikator keluaran terhadap kegiatan - bentuk penggabungan memudahkan penilaian kegiatan - teknis penggabungan lebih efisien (hemat biaya, waktu, SDM) - mengakomodasi rencana penarikan dana - Pembagian mata anggaran keluaran lebih rinci - Pembagian jenis belanja memudahkan analisis biaya - Perencanaan yang dibuat satker menjadi dasar alokasi anggaran.
Sumber : Has1l Penelitian 2005 d1olah
Di tahun pertama penerapan unified budget tidak dapat dihindari adanya hambatan-hambatan yang dapat menjadi titik lemah dari unified budget itu sendiri.
Dari hambatan-hambatan yang muncul diatas,
hambatan yang dapat menjadi titik lemah dari unified budget adalah : 1.
Keterlambatan yang terjadi baik dari turunnya surat rincian alokasi anggaran maupun aturan-aturan yang mendukung
108
pelaksanaan
pengesahan
dokumen
pelaksanaan
anggaran. 2.
Sebagai sistem penganggaran yany baru, banyak sumber daya manusia yang terlibat belum memahami dengan baik sistem
baru
ini.
Sebagai
akibatnya,
proporsi
data
pendukung sebagai penyebab blokir dana menjadi besar. Akibat lainnya yaitu bahwa bentuk unified budget yang telah disusun hanya digunakan untuk melengkapi syarat administratif saja seperti indikator keluaran yang masih salah dan rencana penarikan dana yang tidak nyata.
F. Unified Budget Menghilangkan Dualisme Dualisme MAK terjadi karena
terda~at
satu jenis pengeluaran yang
mengunakan lebih dari satu kode MAK. Pada tahun anggaran 2004 hal semacam ini dapat terjadi karena penganggaran yang digunakan memisahkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Akibatnya satu jenis pengeluaran dapat diberi kode yang berbeda sesuai dengan kategori anggaran rutin ataupun anggaran pembangunan. Kondisi demikian akan menyulikan penilaian terhadap jenis pengeluaran itu sendiri. Disamping itu, juga akan memperlambat proses penilaian itu sendiri. Dari tiga jenis MAK yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja pemerliharaan, tabel dibawah ini mengemukakan dualisme yang terjadi.
109
Tabel 21 Dualisme MAK
No 1
- Uang Honor Tidak Tetap
2005 512112
2
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya
521219
3
- Jasa Lainnya
522119
4
- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523111
5
- Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523121
6
- Biaya Pemeliharaan Lainnya
523149
7
- Biaya Perjalanan Lainnya
524119
8
- Belanja Modal Tanah
531111
9
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
10
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533111
11
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111
12
- Belanja Modal lrigasi
534112
13
- Belanja Modal Jaringan
534113
14
- Belanja Modal Fisik Lainnya
535111
Uraian Belanja
2004 5881 5190 5960 5265 5889 5889 5960 5310 5320 5330 5350 5350 5360 5950 5461 5490 5883 5885 5910 5887 5920 5886 5930 5886 5940 5886 5940 5886 5940 5888 5950
Sumber : PP 20 & 21 Tahun 2005 d1olah
Pada tahun anggaran 2005, seiring dengan penerapan unified budget, dualisme MAK akan menjadi masalah tersendiri karena
anggaran rutin dan anggaran pembangunan sudah digabung dalam satu bentuk. Penggabungan ini membutuhkan sebuah kodifikasi baru dimana diharapkan dualisme MAK akan hilang. Tabel diatas pada kolom tahun anggaran 2005 memperlihatkan jenis MAK yang baru . Kode MAK tersebut sudah lebih rinci dan tidak ada satu jenis pengeluaran menggunakan dua atau lebih kode MAK. Dengan
110
demikian dapat dilakukan penilian atas jenis pengeluaran dengan baik dan lebih mudah. Keuntungan
lain
kode
MAK
ini
adalah
mempermudah
pengambilan kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran I:
Dengan MAK yang lebih rinci dharapkan menghilangkan dualisme meski kadang merepotkan (karena rinci) Tetapi ada untungnya. Dengan MAK yang rinci diketahui secara makro oleh pusat berapa komponen-komponen pengeluaran. Seandainya ingin menaikan komponen X data /angsung diketahui. Berapa yang mau dinaikan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk kenaikan tersebut. Jadi membantu ana/isis perencanaan untuk mengambil kebijakan. HP (46 tahun) G. Kategori Faktor Pendukung Unified Budget
Penerapan unified budget dalam bentuk dokumen DIPA sampai dengan saat ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik meski ada keterlambatan. Banyak kegiatan terutama yang rutin operasional satker sudah dapat dibayarkan. Kenyataan ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung kesuksesan penerapan unified budget itu sendiri yaitu sumber daya manusia, data pendukung dan aplikasi software. Dalam wawancara diungkapkan bahwa :
SDM, masih dalam masa transisi sehingga serba meraba-raba. Data pendukung sekarang sudah mulai banyak yang disusulkan. Dan Aplikasi masih tambal sulam. Bahkan saat datang jenis aplikasi baru. Software yang ada dirancang untuk dapat digunakan di ap/ikassi lainnya seperti SA/, SAKUN. Sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi masih trial and error. Saat ini aplikasi sudah dua kali ganti. Yang ketiga ini /umayan bagus sehingga dapat dipakai juga di Seksi Vera dan Aklap. IW (54 Th)
111
Matrik Faktor Pendukung
Unified Bud_g_et Uraian Tingkat Pendidikan - Pengalaman Penelaahan Pengalaman Diklat Tin_g_kat _Qen_g_etahuan Penyebab Blokir Frekuensi Perbaikan Kemudahan operasi - PC pendukung
-
SDM
Data Pendukung Aplikasi Software
.. Sumber : Has1l penehtlan d1olah
Kategori Tinggi Sedang Sedang Sedan_g_ Tinggi Sedang Tinggi Sedang
Sumber daya manusia untuk tingkat pendidikan memiliki kategori tinggi karena latar belakang petugas penelaaha'l banyak terdiri dari lulusan
sarjana
yaitu
71%.
Kategori
sedang
untuk
pengalaman
penelahaan (30% berpengalaman lebih dari satu kali dan 33 % baru pertama kali mengalami penelahaan), pengalaman diklat (57% pernah mengikuti diklat perencanaan) dan tingkat pengetahuan (skor sedang sejumlah 63,3%). Sedangkan untuk data pendukung sebagai penyebab blokir memiliki kategori tinggi karena sebanyak 73,69% penyebab dana blokir karena tidak ada data pendukungnya. Untuk Aplikasi software yang digunakan
selama ini baru
mengalami tiga kali perbaikan dan dalam waktu yang relatif singkat sehingga dikategorikan sedang. Jumlah PC yang ada juga dikategorikan sedang, karena masih dalam perbandingan yang cukup yaitu 30 petugas dengan 15 PC. Sedangkan kemudahan operasi dikategorikan tinggi karena aplikasi software yang ada dengan mudah dapat dioperasikan petugas
BABV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa: 1.
Dari tahun anggaran 2002 s.d tahun angaran 2004 rata-rata duplikasi yang terjadi adalah 84,47%. Ketika Unified budget sebagai
penyatuan
anggaran
rutin
dan
anggaran
pembangunan diterapkan duplikasi yang terjadi turun menjadi 73,4%. Hal ini merupakan bentuk ke arah yang lebih baik sehingga merupakan jawaban atas terjadinya permasalahan duplikasi pembiayaan dan dualisme mata anggaran keluaran. Disamping keunggulan
itu,
unified
dalam
budget
menciptakan
memiliki sebuah
lebih
banyak
perencanaan
anggaran dan pengelolaan keuangan negara yang baik. 2.
Pada tahun pertama penerapan ini, unified budget telah dilaksanakan dengan pendekatan penggabungan format dan masih kurang memperhatikan substansi yang ada. Terbukti masih ada rata-rata 73,37% duplikasi pembiayaan atas DIPA yang diteliti. Dengan demikian penerapan unified budget baru sebatas format/bentuk sedangkan substansinya masih tidak berbeda jauh dengan dual budgeting system.
113
3.
Sumber daya manusia, data pendukung dan aplikasi software merupakan faktor pendukung utama yang secara signifikan memberikan
kontribusi
terhadap
kesuksesan
penerapan
unified budget. Sumber daya manusia memiliki katagori
sedang
yang
berarti
mendukung
pelaksanaan
proses
penelaahan. Data pendukung memiliki proporsi 73,69% dari total penyebab adanya blokir dana dan aplikasi software mempunyai kategori sedang karena bentuk aplikasi yang ada akan
tergantung
pula
sumber
daya
manusia
yang
mengoperasikannya.
B. Saran Berdasarkan
kesimpulan
diatas,
berikut dapat dikemukakan
beberapa saran sehubungan dengan pelaksanaan unified budget yaitu : 1. Guna
mengoptimalkan
usaha
menghilangkan
duplikasi
pembiayaan adalah bermanfaat untuk mengikutsertakan pihak Kanwil Diljen Perbendaharaan dalam proses awal penyusunan RKA-KL
sehingga
Diharapkan
bahan
rnenjadi
bahan
penetapan
tersebut mempemudah
kegiatan.
dalam
proses
penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Memberikan kejelasan aturan dan tenggang waktu yang lebih banyak
terhadap
Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan
dalam
melakukan penelaahan sehingga tidak terjadi inefisiensi dan
114
inefektivitas dalam proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Memberikan pendidikan dan pelatihan yang intensif terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penelahaan terutama berkaitan dengan pengoperasian aplikasi software yang
mendukung
serta
menugaskan
pihak-pihak
yang
berkepentingan terhadap kegiatan dalam proses penelahaan. 4. Mengingat batasan penelitian ini pada proses paling ujung dari penerapan unified budget, akan lebih baik untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di proses awal yaitu antara DPR, Bappenas bersama Departemen Teknis dan proses di tengah yaitu antara Teknis.
Departemen Keuangan dengan
Departemen
DAFTAR PUSTAKA Abimanyu, Anggito, 13 Mei 2004, Format Anggaran Menghilangkan Tumpang Tindih, Kompas Hal.7 Adya
Terpadu,
Barata, Atep dan Tirhartanto, Bambe.ng, 2004, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah: Berdasarkan UndangUndang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
Amien, Mappadjantji, PRPW: Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah (Pendekatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Berdimensi Ruang), Pusat Studi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Lembaga Penelitian Universitas Hasnuddin, Makassar. Austin, Allan L, 1982, Penganggaran Dasar No/ (Zero Base Budgeting): Pengaruh dan Akibatnya terhadap Organisasi, Jakarta, PT Pustaka Binarian Pressindo. Auerback, Allan J., Gale, William G., Orszag, Peter R., Potter, Samar R., 2002, Budget Blues: The Fiscal Outlook and Options for Reform. (http:/www.worldbank.org diakses tanggal 5 maret 2005) Baker, Dean dan Rasnick, David, 2003, The Real Budget and The Real Budget Deficit (http:/www.worldbank.org diakses 6 Maret 2005) Badan Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, 2002 Bahan Ajar: Kebijakan Anggaran. Jakarta, 2004 _ _ _ _ _ , 2002 Bahan Ajar: Perencanaan Anggaran /, Jakarta, 2004 _ _ _ _ _ , 2002 Bahan Ajar: Perencanaan Anggaran //, Jakarta, 2004 Bryant, Coralie dan White, Lousie G., 1987, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian. Jakarta, PT Rineka Cipta Chadwick, A Bruce ,et all , 1991, Metode Penelitian 1/mu Pengetahuan Sosial (terjemahan), Universitas Brigham Young, IKIP Semarang Press Departemen Keuangan, 2004 Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2005, Jakarta
116
Menteri Keuangan, 2004 KMK Nomor 427/KMK.0212004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005, Jakarta _ _ _ _ _ , 2004 PMK Nomor 571/PMK.0612004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar /sian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005, Jakarta Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, Jakarta, Ul Press Lynch, Thomas Dexter, 1990, Public Bugdeting in America, Prentice Hall, Florida Atlantic University, United States of America Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah (http:/www.ekonomi rakyat.org diakses 19 April2005) Nasution, Mulia P., 2003, Reformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 dan RUU tentang Perbendaharaan Negara, makalah disajikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2003, Kemayoran , Jakarta Pusat 29 September 2003. , 2004, Sistem Penganggaran Berdasarkan Kinerja, Makalah disajikan dalam sosialisasi Undang-Undang No 17 Tahun 2003, Medan, 03 Agustus 2004 Nataraj, Sita dan Shaven, Jhon B., 2004, Has The Unified Budget Undermined The Federal Goverment Trust Fund ?, makalah disajikan dalam National Press Club, Washington DC, USA, 12-13 Agustus 2004 Parry,
Michael, 1997, Integrated Financial Management: Training Workshop on Goverment Budgeting in Developing Countries (http:/www.imcl.biz diakses 19 April2005)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencar.a Kerja Permintah Republik Indonesia, Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Jakarta Potter, Barry H dan Diamond , Jack, 1999, Guidelines for Public Expenditure Management, IMF, Vlfashington DC.
117
PSKPM & JICA,2003 , In Country Training: Proses dan Mekanisme Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Universitas Hasanuddin, Makassar PSKPM & Pusbindiklatern Bappenas, 2003 , Modu/ Ana/isis Daerah, Universitas Hasanuddin, Makassar Salman, Darmawan, 2005, Jenis-Jenis Penelitian dalam Kajian Sosial Ekonomi, makalah disajikan dalam pelatihan metode enelitian dan lokakarya penulisan artikel imliah, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 16-17 Mei 2005. Schiavo-Campa, Salvatore dan Tommasi, Daniel, 1999, Managing Goverment Expenditure, ADB , Manila Shim, Jack dan Siegel, Joe L.G., 2000, Budgeting: Pedoman Lengkap Langkah-Langkah Penganggaran, Jakarta PT Gelora Aksara Pratama Sugiyono,2002, Metodologi Penelitian Administratif, Bandung CV Alfabeta Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004, Jakarta Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta, 2004 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jakarta,2004
PANDUAN IN DEPTH INTERVIEW
Pertanyaan dalam wawancara ini disusun dan diajukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam proposal penelitian.
Panduan
ini
hanya
memuat pertanyaan
inti
sehingga
dimungkinkan pengembangannya sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Diharapkan panduan ini dapat berkembang sesuai dengan informasi yang muncul.
Berikut daftar pertanyaan sebagai panduan
wawancara mendalam: A Tingkat Penentu dan Penanggungjawab Kebijakan
1. Apa
alasan/latar
keuangan
dan
belakang mengapa
adanya
reformasi
mekanisme
dual
dibidang budgeting
ditinggalkan ? 2. Salah satu kelemahan sistem penganggaran saat ini adalah adanya duplikasi kegiatan dan dualisme mata anggaran keluaran, bagaimana menurut Bapak ? 3. Apakah pengertian dari duplikasi kegiatan dan tumpang tindih kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran . Bagaimana dapat terjadi dan seperti apa contohnya ? 4. Sejauh mana Unified budget menjadi solusi atas kelemahan diatas? 5. Apakah pernah diadakan sosialisasi terhadap mekanisme Unified budget terhadap
petugas
penelahaan
dokumen
pelaksanaan anggaran ? 6. Apakah yang mau dicapai dari Unified budget? (deskripsi latar belakang : apakah ingin lebih muda'l dari segi akuntansi (Bakun) atau memang usulan dari DJA ) 7. Dalam penerapan unified budget setiap program/kegiatan yang masuk dalam SRAA memiliki syarat: meruapkan prioritas pembangunan, prioritas anggaran dan sudah dievaluasi.
119
Apakah proses ini juga menjadi bagian dalam penelaahan dokumen anggaran ? 8. lstilah pembahasan digunakan dalam proses dual budget kemudian diganti dengan penelahaan dalam unified budget, apakah ada perbedaan yang substansial dalam istilah tersebut
? 9. Kegiatan
pembahasan dalam dual budget mengunakan
indikator tujuan, sasaran, rincian kegiatan dan costing , apakah hal ini juga berlaku pada unified budget? 10. Secara substansi, apakah ada perubahan mekanisme dalam unified budget ?
11. Apakah dengan unified budget, pekerjaan teknis di Ia pang an menjadi lebih baik (efisien, efektif) walau secara teori unified budget memiliki keunggulan. Bagaimanakah pembuktiannya
selama satu tahun anggaran ini ? 12. Hambatan
apa
yang
muncul dalam
proses
perubahan
mekanisme perencanaan anggaran ? 13. Ada tiga faktor yang minimal harus disiapkan untuk penerapan unified budget yaitu sumber daya manusia, data pendukung
dan aplikasi software, Apakah faktor ini sudah siap dalam menerapkan unified budget? 14. Faktor-faktor pendukung apa saja yang membantu suksesnya penerapan unified budget di tahun 2005 ini ? B. Tingkat Pelaksana Tugas Perencanaan Anggaran 1. Apakah pernah mengikuti sosialisasi mekanisme unified budget dalam proses penelahaan dokumen perencanaan
anggaran? 2. Apakah pernah mengikuti pendidikan dan latihan sehubungan dengan tugas penelahaan dokumen perencanaan ? (baik saat dual budget maupun unified budget)
120
3. Apakah
ada
perbedaan
atas
perubahan
mekanisme
penelahaan dokumen perencanaan anggaran ? baik secara substansi maupun teknis pekerjaan. 4. Hambatan apa yang muncul dalam proses perubahan ini ? 5. Faktor-faktor pendukung apa saja yang membantu suksesnya penerapan unified budget ? C. Tingkat Operator Aplikasi 1. Apakah pernah mengikuti sosialisasi aplikasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 2. Apakah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan aplikasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 3. Apa perbedaan aplikasi dual budget dan united budget ? mana yang lebih mendukung penyelesaian tugas ? 4. Hambatan apa yang muncul ketika menjalankan aplikasi unified budget ?
121
DATA RESPONDEN Nama NIP Golongan Jabatan Seksi Pendidikan terakhir Melaksanakan tugas di PA 1111 sejak Diklat yg pernah dijalani yg tidak berhubungan dg tugas PA
yg berhubungan dg tugas PA
1.............................................Th
1.............................................Th
2 ............................................. Th
2 ............................................. Th
3.............................................Th
3 ............................................. Th
4 ............................................. Th
4 ............................................. Th
5 ............................................. Th
5............................................. Th
Beban Pekerjaan Pembahasan I Penelahaan : Tahun Anggaran 2004
Tahun Anggaran 2004
1..................................................... (R)
1.................................................... ..
2 ..................................................... (R)
2 .................................................... .
3 ..................................................... (R)
3 .................................................... ..
4 ..................................................... (R)
4 .................................................... ..
5 ..................................................... (P)
5 ...................................................... .
6 ..................................................... (P)
6.................................................... ..
7 ...................................................... (P)
7 .................................................... ..
8 ...................................................... (P)
8 .................................................... ..
9 ...................................................... (P)
9 .................................................... ..
10..................................................... (P)
10 ................................................... ..
Keterangan : R per proyek)
=Rutin (satker yang ditangani) ; P =Pembangunan (per satker bkn
122
DAFTAR PERTANYAAN Bagian I
Dalam tahun anggaran sebelumnya, kita mengenal anggaran negara yang dibagi menjadi anggaran belanja pembangunan dan anggaran belanja rutin. Sehubungan dengan hal tersebut jawablah lima pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling benar. 1. Anggaran belanja pembangunan adalah belanja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN dalam rangka pencapaian sasaran PROPENAS dan REPETA berupa kegiatan fisik dan non fisik. Dibawah ini ciri-ciri anggaran belanja pembangunan, kecuali... a. Dilaksanakan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu b.Menghasilkan nilai tambah dan peningkatan kapasitas produksi atau kemampuan c. Dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu d. Menunjang pencapaian sasaran PROPENAS yang dirinci dalam REPETA 2. Dalam merumuskan tolok ukur harus dipertimbangkan kriteriakriteria sebagai berikut : a. tolok ukur merupakan kegiatan atau kumpulan kegiatan dalam proyeklbagpro b. kegiatan tersebut dapat diidentifikasi, berarti dapat dikenal dan dimengerti dengan jelas c. kegiatan tersebut memberi gambaran kuantitatif dan secara fisik dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu d. semua benar. 3. SPAAP merupakan singkatan dari : a. surat penjelasan alokasi anggaran pembangunan b. surat pengesahan administrasi anggaran pembangunan c. surat pengesahan alokasi anggaran pembangunan d. surat pertanggungjawaban admnistrasi anggaran pembngunan
123
4. Yang termasuk MAK belanja penunjang kecuali... I
a. MAK 5920
c. MAK 5190
b. MAK 5290
d. MAK 5890
5. Dokumen pembantu dalam penyusunan DIP yang memuat rincian perhitungan biaya kegiatan suatu proyek disebut. .. a. Kertas Kerja c. Petunjuk Teknis b. Petunjuk Operasional
d. Lembaran Kerja
Bagian II
Mulai tahun 2005 diterapkan sistem penganggaran terpadu (unified budget) sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut jawablah lima belas pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling benar. 1. Klasifikasi anggaran dibuat berdasarkan dibawah ini kecuali... I
a. Organisasi
c. Sosial
b. Fungsi
d. Ekonomi
2. Kegiatan disusun berdasarkan: a. Term of Reference c. Rincian Anggaran Biaya b. Harga Satuan Umum
d. Rencana Strategis
3. Berikut ini adalah lembaga dibawah Departemen Keuangan yang
menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan: a. Ditjen Perbendaharaan c. Ditjen Lembaga Keuangan b. Ditjen Anggaran dan
d. lnspektorat Jenderal
Perimbangan Keuangan 4. Tujuan utama penetapan sub kegiatan dalam RKA-KL adalah sebagai berikut kecuali : a. Memperl3ncar penyaluran kegiatan b. Memperpanjang rentang pengawasan c. Memperlancar pelaksanaan kegiatan melalui pendelegasian wewenang d. Memperjelas pnggjwb pelaksana fisik dan keuangan kegiatan
124
5. Dalam penelaahan konsep DIPA diperkenankan perubahan sebagai berikut: a. Dana antar sub kegiatan dalam satu kegiatan b. Pagu masing-masing unit organisasi/satker c. Kegiatan dan program d. Dana antar MAK dalam satu jenis belanja yang dapat mengurangi gaji 6. Berikut ini adalah contoh ukuran output, kecuali: a. Berapa km jalan yg diaspal c. Total pegawai yang dilatih b. Jumlah dokumen yang diproses d. Tingkat kecelakaan di jalan 7. Jumlah klasifikasi fungsi dan sub fungsi seluruhnya berjumlah: a. 11 fungsi dan 78 sub fungsi c. 10 fungsi dan 78 sub fungsi b. 11 fungsi dan 79 sub fungsi d. 10 fungsi dan 79 sub fungsi 8. Yang termasuk pagu terikat (non discretionary) adalah sebagai berikut: a. Keperluan sehari-hari kantor c. Biaya langganan daya dan jasa b. Pengadaan bahan makanan d. Pencetakan 9. Dalam DIPA kantor daerah, Kanwil Ditjen PBN menetapakan SP DIPA atas nama: a. Dirjen Perbendaharaan c. Gubernur b. Menteri Keuangan
d. Semua benar
10. DIPA terdiri atas satu SP DIPA dan 5 halaman DIPA Pada halaman 3 DIPA berisikan: a. Rencana Penarikan Dana c. Rincian indikator Keluaran b. Rencana PNBP
d. Sasaran dan alokasi dana
11. Berikut ini termasuk belanja barang, kecuali: a. Belanja Jasa c. Belanja Pemeliharaan b. Belanja Pensiun d. Belanja Perjalanan 12. Belanja barang dibagi menjadi dua yaitu operasional dan non operasional. MAK untuk belanja inventaris kantor yaitu: a.521111 c.521113 b. 521112
d.521114
13 Badu adalah pegawai departemen X. Ia ditunjuk sebagai bendaharawan pengguna anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 500 juta, terdiri dari pagu belanja pegawai Rp. 250 juta, pagu
125
belanja barang Rp. 100 juta dan pagu belanja modal Rp.150 juta. Berapakah honor yang dapat dibayar untuk Badu ? c. Rp. 265.000 /bulan a. Rp 235.000 /bulan b. Rp. 245.000 /bulan
d. Rp. 250.000 /bulan
14. Sebuah kantor X memiliki 30 orang pegawai, 5 orang honorer dan 1 orang sopir. Dalam mengajukan biaya pemeliharaan inventaris kantor, sesuai HSU tahun 2005 berapakah biaya pemeliharaan maksimal yang dapat diajukan: c. Rp. 962.500 /tahun a. Rp. 840.000 /tahun b. Rp. 990.000 /tahun 15 Net SP DIPA dicetak oleh: a. Bidang PA 1111 b. Satker
d. Rp. 68.750 /bulan c. Bagian Umum d. Petugas Penelahaan
Keterangan :
A Daftar Referensi yang digunakan: 1. Modul Diklat Perencanaan Anggaran I TA 2004 2. Modul Diklat Perencanaan Anggaran II TA 2004 3. Modul Diklat Pengelolaan Dokumen Anggaran TA 2005 B. Kategori Pertanyaan : 1. Pertanyaan Substantif : Bagian I nomor 1 dan 2 ; Bagian II Nomor 1, 3 dab 4 2. Pertanyaan Teknis : Nomor-nomor selain nomor pertanyaan subtantif.
126
WAWANCARA TERTULIS
1. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi penyusunan dokumen pe 1aksanaan anggaran tahun anggaran 2005? a. Tidak Pernah b. Pernah (sabutkan) 2. Menurut Saudara, apakah perbedaan antara PEMBAHASAN dan PENELAAHAN dalam proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran?
3. Dalam penelaahan dokumen pelaksanaan anggaran, menurut Saudara, hambatan dan permasalahan apa yang ditemukan ?
4.
Dalam penelaahan dokumen pelaksanaan anggaran, ada pihak kementerianllembaga
lain
yang
terlibat.
bagaimana peran mereka ? (pilih salah satu) a. Mendukung alasannya b. Tidak Mendukung alasannya
Menurut
Saudara
127
c. Ragu-ragu alasannya 5. Menurut Saudara, mana yang lebih baik ? (pilih salah satu) a.
Model Anggaran
Belanja
Rutin
dan Anggaran
proses
penelaahan
Belanja
Pembangunan alasannya
b. Model Penganggaran Terpadu alasannya
c. Tidak ada yang lebih baik alasannya
6.
Apa
saran
Saudara
untuk
dokumen
pelaksanaan anggaran tahun anggaran yang akan datang ?
128
label Hasil Test Pengetahuan Perencanaan Anggaran SDM intern Kanwil XXIII Ditjen PBN .. No
Responden
Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A1 A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Nilai Benar ·
10 12 11 9 8 16 14 13 12 12 12 9 9 11 10 14 9 10 13 16 18 10 10 12 11 9 10 11 12 10 Nilai Rata-Rata
Skor
5 6 5,5 4,5 4 8 7 6,5 6 6 6 4,5 4,5 5,5 5 7 4,5 5 6,5 8 9 5 5 6 5,5 4,5 5 5,5 6 5 5,72
129
Tabel Hasil Test Pengetahuan Perencanaan Anggaran Menurut tingkat pemahaman No
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Responden
A1 A2 A3 A4 AS A6 A7 AS A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A24 ' A2~
A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
Teknis (15 soal)
Substantif (5 soal)
Total Nilai Benar
8 7 9 8 8 12 14 9 11 10 9 9 9 10 9 9 9 9 8 11 13 8 8 8 11 9 9 10 7 8
2 5 2 1 0 4 0 4 1 2 3 0 0 1 1 5 0 1 5 5 5 2 2 4 0 0 1 1
10 12 11 9 8 16 14 13 12 12 12 9 9 11 10 14 9 10 13 16 18 10 10 12 11 9 10 11 12 10
5
2
KEPALA KANWIL
8AGIAN UMUM I I
I
SU88AG KEPEGAWAIAN
I
SU8BAG KEUANGAN
SU88AG TU & RT I
f--
f--
..__
I
I
81DANG PELAKSANAAN ANGGARANI
81DANG PELAKSANAAN ANGGARANI
I
I
SEKSI PA I A
SEKSI PA I A
f--
SEKSI PEM81NAAN PER8ENDAHARAAN A
r--
SEKSI PA I A
f--
SEKSI PEM81NAAN PER8ENDAHARAAN 8
f--
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN AKUNTANSI
SEKSI PA I A
'-----
..____
SEKSI PELAPORAN KEUANGAN
SEKSI PA I 8
. SEKSI PA I C
r-
r-
L-
I
I 81DANG PEM81NAAN PER8ENDAHARAAN DAN KEKAYAAN NEGARA
81DANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
I
KPPN
SEKSI PEM81NAAN KEKAYAAN NEGARA DAN PN8P
SEKSI 81M81NGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KELOMPOK JA8ATAN FUNGSIONAL
w
0
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA TEMA : Penerapan Unified Budget PERSON : Bpk. Hari Purnomo JABATAN : Kepala Bidang PA I Kanwil XXIII Ditjen PBN Makassar WAKTU : 15 Juni 2005, Pk 10.15 WITA (Pewawancara = P, Person= HP) P HP
P HP
P HP P HP
P HP
P HP
Menurut Bapak, apa yang menjadi latar belakang pergantian sistem penganggaran ? Kebijakan dari pusat. Cuma alasannya yaitu kurang adanya keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan, menghindari duplikasi anggaran, kadang dibiayai di Rutin kadang dibiayai di Pembangunan. Bukan satu dokumen sehingga tidak terlihat duplikasi tersebut. Dengan adanya sistem baru jadi kelihatan yang duplikasi. Ide penyatuan anggaran sebenarnya dari sisi kemudahan akuntasinya atau memang ide dari orang Anggaran ? Dahulu Rutin/pembangunan di pusat dibahas oleh Direktorat PAR dan PAB. Sekarang sudah digabing menjadi PA. Dahulu dibahas sendiri-sendiri kemudian digabung menjadi PA supaya padu, sehingga masing-masing sudah membahas rutin/pembangunan yang sama. Denganharapan jika dibahas di satu orang, ditangan yang sama, meski dokumennya msih dua (DIK, DIP,DIKS) diharapkan tidak ada duplikasi. Tetapi ternyata masih tidak mampu sehingga sekarang dibuat satu dokumen. Jadi meski secara organisatoris diusahakan terpadu, duplikasi masih muncul juga ? Kemungkinan masih ada karena volume pekerjaan yang banyak sehingga masih dimungkinkan adanya duplikasi. Dalam SRAA harus dipenuhi kriteria sebagai Unified Budget, apakah kriteria ini ditelaah kembali di Kanwil ? Kalu sudah didaerah sudah tidak lagi. Karena in i sudah dibahas oleh DJAPK dan departemen teknis. SRAA itu sudah rinci makanya tinggal proses costing. Sehingga dalam SRAA ditelaah tidak boleh adal realokasi dalam sub kegiatan. Yang boleh hanya menambah volume. T eta pi nanti waktu revisi baru diperbolehkan realokasi sub kegiatan. Apakah pernah diadakan sosialisasi mengenai unified budget ? Sosalisasi yang diadakan tidak akan terserap dengan baik. Baru ketika praktek diperhatikan, baik departemen teknis maupun kita sendiri. Sosialisasi sudah ada tetapi kembali kepada kemampuan masing-masing sumber daya manusiannya. Hambatan apa yang muncul dalam penerapan Unified Budget ? Belum saling memahami, pusat belum konsisten. Misalnya waktu penelahaan datang aturan dari pusat (SE ttg kategori belanja
132
P HP P HP P HP P HP
P HP
barang dan modai).Aturan datang teralmbat. Harusnya disampaikan jauh sebelum penyusunan anggaran. Bagaimana dengan data pendukung dan aplikasi software, apakah sudah siap mendukung penerapan unified budget? Memang sudah disiapkan, tetapi masih ada kendala-kendala yang muncul. Aplikasi sudah cepat dikirim, data pendukung tergantung dari SDM. Dari model Dual budget dan Unified Budget, mana yang lebih baik? Ya lebih baik Unified Budget Apakah unified budget menjadi solusi atas kelemahan Dual Budget? Solusi itu soal mental. Perangkat sebagus apapun kalau mentalnya seperti saat ini, ya sama saja. Yang utama mental SDM nya. Lalu bagaimana dengan dualisme MAK yang muncul di tahun anggaran yang lalu ? Dengan MAK yang lebih rinci dharapkan menghilangkan dualisme meski kadang merepotkan (karena rinci) Teta pi ada untungnya. Dengan MAK yang rinci diketahui secara makro oleh pusat berapa komponen-komponen pengeluaran. Seandainya ingin menaikan komponen X data langsung diketahui. Berapa yang mau dinaikan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk kenaikan tersebut. Jadi membantu analisis perencanaan untuk mengambil kebijkan. Merepotkan karena masih barang baru. Saran Bapak untuk proses penelaahan tahun anggaran yang akan datang ? RKA-KL sudah dibuat dari satker sehingga diharapkan lebih lancar dari tahun ini. Tahun ini RKA-KL dibuatkan oleh departemen di pusat. DUK,DUP dan DUKS digabung di Jakarta sehinga satker didaerah kadang tidak tahu. SDM labih siap, aturan datang lebih cepat, terutama yang mendasar. Arah unified budget sudah baik tinggal unsur SDM dan terutama mentalnya itu. Penelaahan mirip dengan proses costing. Dalam SRAA semua sudah jelas sampai dengan MAK dan volume. Sehingga tinggal diselesaikan. Yang diperbolehkan hanya pergeseran volume mengingat sudah terlambat.
133
TEMA : Penerapan Unified Budget PERSON : Bpk. lsmu Wibisono JABATAN : Kepala Bidang PA II Kanwil XXIII Diijen PBN Makassar WAKTU : 17 Juni 2005, Pk 09.00 WITA (Pewawancara P, Person IS)
=
P IS
P IS
P IS
P IS
P
=
Menurut Bapak, apa yang menjadi Jatar belakang pergantian sistem penganggaran ? Mengarah ke depan dengan sistem Single Treasury, mau tidak mau harus unified budget dimana tidak dipisahkan antar Rutin dan Pembangunan. Karena jika dipisahkan bisa muncul duplikasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang di rutin ada dan di proyek juga ada Namun demikian dalam DIPA ternyata masih ada duplikasi, komentar Bapak ? Tidak juga. Sekarang masih masa transisi, tidak semudah membalik tangan. ltu sifatnya hanya mengalihkan. Dahulu proyek sekarang namanya kegiatan. Orang dahulu menikmati jadi PIMPRO sekarang sudah tidak ada sehingga langsung hilang. Meski menjadi penanggungjawab kegiatan tetapi stat yang terlibat lebih sedikit/dikurangi. Jadi tetap ada pengeluaran untuk itu tetapi lebih sedikit. Kalau sama dengan tahun yang lalu tidak mungkn mereka mengeluh. Dahulu bendaharawan ada di tiap proyek sekarang cuma satu. Juga jika ada honor untuk pengadaan barang pun paling juga untuk 2 bulan atau maksimal 3 bulan saja. Dalam PMK 571 ada syarat-syarat sebuah SRAA. Apakah indikator tersebut ditelaah kembali di Kanwil ? Penelaahan berdasarkan SRAA. SRAA hanya bersifat umum. Kanwil mem-break down rinciannya dengan dasar SRAA. Apabila antara rincian dengan Form1.5 tadi tidak sama. Maka akan diluruskan. Banyak terjadi hal yang tidak sama. RKA-Ki... harusnya Bottom Up tetapi di masa transisi ini masih Top Down dengan alasan darah tidak siap. (meski tidak semuanya) Akibatnya banyak yang tidak sinkron. Misalnya ada satker yang tidak membutuhkan bangunan (karena bangunan sudah ada) tetapi muncul kegiatan bangunan di RKA-KL. Secara teknis di lapangan, bagaimana penerapan unified budget ? Sementara ini ada duplikasi yang bisa hilang dan masih ada yang belum hilang. Misalnya, banyak honor di LAN yang sudah dipangkas. Kegiatan masih seperti yang dulu tetapi banyak macam-macam honor yang dipangkas. Yang belum hilang ya pelatihan-pelatihan yang mirip-mirip tetapi tidak bisa ditolak sepihak oleh Kanwil. Dalam mekanisme ada perbedaan ?
134
IS
P IS
P IS
P IS
Ada bedanya. DIPA menjadi format keseluruhan, dahulu kan parsial, sehingga lebih hemat dari biaya dan waktu. Dua kegiatan jadi satu. Tetapi saat ini Pusat juga sedang mencari bentuk yang terbaik. SRAA seharusnya tidak teralmbat sehingga bulan desember rutin bisa selesai dan januari-februari pembangunan. DIPA saat ini selesai april karena SRA yang datang sudah terlambat. Untuk itu pihak pusat (DPR, Bapenas, DJAPK) harus siap. Bagaimana dengan kendala dan hambatan unified budget ? Rekan-rekan stakeholder belum siap. Ada yang belum punya RKA-KL ada yang sudah. Bahkan ada satker yang memang belum tahu. Satker yang tidak bisa membuat RKA-KL akan dibuatkan oleh Kanwil Namun secara riil mereka tidak bisa memahami sehingga meski sudah dibantu tetap salah juga. Faktor SDM dari departemen benar-benar berpengaruh. Komentar Bapak tentang faktor yang pengaruh terhadap untied budget? (SDM, data pendukvng dan aplikasi software) SDM, masih dalam masa transisi sehingga serba meraba-raba. Data pendukung sekarang sudah mulai banyak yang disusulkan. Dan Aplikasi masih tambal sulam. Bahkan saat datang jenis aplikasi baru. Sofware yang ada diarancang untuk dapat digunakan di aplikassi lainnya seperti SAl, SAKUN. Shingga menjadi satu kesatuan. Jadi masih trial and error. Saat ini aplikasi sudah dua kali ganti. Yang ketiga ini lumayan bagus sehingga dapat dipakai juga di Seksi Vera dan Aklap. Bagaimana dengan banyaknya data pendukung yang belum lengkap sehingga banyak muncul dana yang diblokir ? Pengesahan DIPA itu dikejar waktu. SRAA datang bulan Februari-Maret. Jika tidak dikerja cepat kan bisa menghambat operasional satker, Akibatnya ditempuh jalan pintas. Jika data pendukung belum ada langsung diblokir. Nanti menyusul baru direvisi. Diharapkan metode ini tidak menghambat pencairan dana operasional satker (listrik telpon, air honor, vakasi ATK) dengan demikan bulan april semua DIPA harus sudah jadi. Jadi data pendukung tidak lengkap bukan semata-mata SDM yang tidak mampu tetapi situasi dan kondisi mengharuskan cepat. Mudah-mudahhan tahun 2006 sudah lebih baik karena saat ini sudah mulai dibuat RKAKL sehingga bulan Desember sudah dapat ditelaah.
135
: Penerapan Unified Budget TEMA : Bpk. J.A.E Rombot PERSON : Kepala Kanwil XXIII Ditjen PBN Makassar JABATAN 20 Juni 2005, Pk 12.15 WITA : WAKTU (Pewawancara = P, Person= RBT) P RBT
P RBT P RBT
P RBT
Menurut Bapak, apa yang menjadi latar belakang pergantian sistem penganggaran ? Banyak masalah yang melatarbelakanginya. Pertama, Sistem anggaran kita terpisah (Rutin dan Pembangunan). Akibatnya kita tidak bisa melihat apakah sesuatu kegiatan sudah atau belum tertampung. Bisa juga malah ditampung di dua-duanya (duplikasi). Kedua, sistem perencanaan yang berjangka ke depan. Setiap kegiatan saat ini tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan. Perencanaanya jadi jelas bukan seperti yang dahulu, terpotong-potong perencanaanya pada setiap tahun anggaran sehingga kita tidak pernah tahu berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk satu kegiatan tertentu. Jadi dalam hal ini Unified budget merupakan solusi atas kelemahan dari dual budget ? Kelemahan yang lalu .. iya. Dalam PMK 571 dipersyaratkan tentang penerapan unified budget. Apakah indikator ini digunakan dalam proses penelahaan ? Perlu anda ketahui, penyusunan APBN tahun 2005 ini dilakukan pada tahun 2004. Karena digunakan tahun anggaran 2005, format tersebut harus distel. Stel ini tidak langsung ke form 1 s.d 3. Bahkan Form 1.5 dibuat belakangan. Akibatnya banyak benturan di tahun 2005 dan agak sedikit terlambat, karena menterjemahkan dari yang lama ke yang baru perlu satu konsitensi. Dimasa transisi ini, alam pemikiran (suasana) masih DIKIDIP yang digabung. Masih proses bergabung tetapi yang jelas sudah berjalan dan bisa dilaksanakan. Waktu penyusunan masih mengunakan format rutin dan pembangunan. Belanja rutin masuk dalam belanja barang dan belanja pembangunan masuk dalam belanja modal. Dengan aturan yang ada seperti barang inventaris dengan kapitalisasi diatas 300 ribu masuk belanja modal kemudian untuk rehab bangunan yang menambah daya manfaat (masa pakai) masuk belanja modal. Selama ini dalam belanja rutin masuk belanja barang tanpa memperhitungkan kondisi tersebut. Melihat kenyataan pelaksanaan unified budget sepertinya dipaksakan, karena perangkatnya belum siap tetapi sudah harus diterapkan. Komentar Bapak ? Kalau begitu, kapan mau mulai ?? 10 tahun yang akan datang
136
P RBT
P RBT
P
RBT
P RBT
pun tidak akan siap !! Karena ini tidak hanya menyangkut departemen keuangan, tetapi semua dflpartemen dan lembaga. Dan kalau tidak pernah dimulai, paket UU Keuangan Negara tidak akan pernah dilaksanakan/berjalan. Dengan demikan SRAA yang ada sudah memenuhi syaratsyarat unified budget ? 0 iya. Pada proses penelahaan hanya mencocok-cocokan (costing) dulu bukan hanya costing karena masih memadukan antara rencana dan kegiatan dan biaya. Sekarang kita memadukan antara kegiatan dan uangnya (harusnya berapa rupiah). Jadi ada perbedaan substantif yang jauh dibanding dengan dahulu. Sekarang aktivitas sudah benar tinggal di costing saja dan posting (benar tidak pos-nya). Misalnya, benar tidak masuk belanja barang/belanja modal. Dahulu kita bisa bongkar semuanya. Bisa bikin yang ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Sekarang tidak bisa karena dasarnya sekarang adalah RKA-KL form 1.5 Secara teknis pelaksanaan untied bugdet bagaimana ? Lebih bagus. Banyak hal yang positif karena kita harus jadi lebih profesional. Saat ini kita mengarah pada TSA (treasury single account). Dengan sistem unified budget kita tahu bagaimana mengelola uang yaitu yang tercantum dalam halaman 4 DIPA (rencana penarikan dana) disini cash management berlaku. Yaitu supaya bagaimana kita mengatur uang sehingga tahu berapa uang yang harus diputar. Apakah masalah seperti data pendukung yang kurang menjadi hambatan dimana didalamnya termasuk kualitas sumber daya manusia dari departemen teknis ? Masalahnya bukan karena SDM tapi kesalahan-kesalahan kecil yang berdampak. Misalnya seharusnya di belanja barang tetapi masuk dibelanja modal (sebaliknya) Harusnya belanja pegawai masuk belanja barang. Hal itu menjadi masalah karena persepsi orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan belanja pegawai untuk eks belanja PNS sipil padahal tidak. lni bisa bikin pusing orang. Dahulu yang ditampung di 5110 sama untuk PNS Sipil, 5150 non sipil. Eks rutin juga ada masalah mislanya gaji upah, 5250, non fisik lainnya dan pelatihan (yang mengandung banyak kegiatan) tidak masuk dalam belanja pegawai tetapi belnja barang. ltukan menjadi masalah. Apakah pernah diadakan Sosialisasi tentang Untied Budget di Kanwil? Ada, 3 atau 4 kali. Formalitas itu perlu. Kita sudah sampaikan tidak direspon sudah urusan lain. Setelah sosialisasi dianggap mengerti. ltu menjadi masalah bagi SDM nya. Begitu banyak perubahan yang dikerja secara simultan, kemudian orang-orang-
137
P RBT
P RBT
P RBT
nya ganti-ganti, aturan main berubah. Yang jelas jauh hari sudah dipersiapkan. Khusus kita harus tahu lebih dalam. llmu kita harus kita kuasai. Dalam prakteknya apa keunggulan dari unified budget ini ? Unified budget lebih sederhana dan lebih bagus. Bagus yaitu keberadaan satker-satker diperhatikan kegiatan-kegiatannya yang tertuang dalam Form 1.5 sehingga tidak ada kegiatan yang datang tiba-tiba. Sim salabim. Semua sudah direncanakan sejak awal berdasarkan pagu indikatif. . Unified budget juga kelihatan lebih transparan, Cuma bagaimana kegiatan-kegiatan yang didanai dari PNBP juga bisa disatukan. Saat ini masih berdiri sendiri. Dahulu ada duplikasi dimana satu kegiatan dibiayai dari dua sumber pembiayaan, saat ini ternyata masih ada dalam Form 1.5, Komentar Bapak? Saat ini masih digabung saja, berarti yang lama masih ada. Untuk tahun depan akan diperhatikan. Dari DIPA akan bisa dilihat mana yang akan diperbaiki, gimana merubah format honor. Yang jelas DIPA memudahkan penilaian. Anda kan dalam observasi dengan mudah bisa melihat duplikasiloverlapping yang terjadi secara tidak langsung. Coba kalau dipisah !!. ini mempermudah kita melihat sesuatu kegiatan di departemen intu efisien atau tidak baru kemudian diatur, Harus pakai langkahlangkah, tidak bisa langsung jadi. Saran Bapak untuk penelaahan di tahun anggaran 2006 ? Perangkat yang ada sudah memadai. Untuk mempercepat proses penyusunan dokumen DIPA, berdasarkan PP 20/21, Ditjen PBN berada di paling ujung sehingga diharapkan bulan Januari DIPA sudah ada. UU APBN selesai bulan oktober (dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan) Padahal UU APBN masih dibuat satuan 3-nya /rincian APBN. Lha kalau menunggu dari DJAPK akan lbih lama lagi. Mengapa kita tidak duduk bersama saja yaitu DJPBN, DJAPK dan Departemen Teknis .. Dengan demikian dapat lebih cepat untuk mengatur sedemikian rupa sehingga bulan Januari DIPA dapat selesai. Jadi disini untuk menghemat waktu saja. Kan aktivitas kita meningkat ketika memasuki bulan desember. Sehingga perlu diperhatikan juga. SRAA yang sudah jadi bisa langsung dikirim. Masalah didaerah muncul karena kelambatan SRAA. Bisa bayak hal terjadi. Pekerjaan dilaksanakan cepat dengan jaminan kualitas hasil yang tidak bagus. Khusus di daerah, Sejak dini sudah ditetapkan petugas penelahaan baik dari departemen teknis maupun dari kanwil. Jika awal desember SRAA dari pusat sudah selesai, bulan itu juga dapat ditelaah.
138
TEMA PERSON JABATAN WAKTU
: Penerapan Unified Budget : Bpk. Dendy Koska : Kepala Seksi Anggaran I C, DJAPK : 29 Juni 2005, Pk 7.30 WIB
1. Untuk UU APBN 2005 yaitu no 36 dan waktu membuat lampirannnya (rincian APBN ) terlambat. Efeknya ya terlambat semua. Sehingga yang terjadi adalah bahwa perlakuan-perlakuan khusus. Semua dilakukan dengan dasar keinginan untuk melayani pihak departemen/kemtrian lembaga. Contoh untuk RKAKL harusnya dikirim dengan disketnya dimana yang dikirm bisa % disket dengan isi yang berbeda. (meski masih diback up dengan hard copy). Dalam hal ini ada peluang perubahan. Ketika disket dikirim ke Ditjen PBN, isi disket dapat diubah se-enaknya karena DJAPK dapat merubah s.d satker. ( Pengawasan DPR hanya s.d unit organisasi) misalnya, belanja barang, besaran alokasi dana dapat diubah per wilayah /dana sulsel sebagian dipindah ke sulut 2. Secara teknis eks swakelola masuk di belanja barang (belanja modal non fisik) padahal didalamnya ada sifat modalnya). Aturan yang membatasi > 300 ribu pembelian inventaris masuk dalam belanja modal sebenarnya berasal dari Ditjen PBN sendiri dimana memasukan unsur kebutuhan akuntansi. Mana yang menjadi aset negara dan mana yang tidak. ldenya sedini mungkin sudah dipisahkan yaitu pada proses penelaahan. (solusi dari Mahendra: sepanjang barang tersebut ada pemeliharaannya maka dikategorikan belanja barang.) 3. Pembahasan di DPR. Kalu Departemen Teknis berhubungan dengan komisi APBN, sedangkan Depkeu berhubungan dengan panitia anggaran. Hasil pembahasan departemen teknis kemudian dilaporkan ke pembahasan panita anggaran dan Depkeu, cocok atau tidak. 4. Dalam sistem anggaran yang baru dibedakan hspk dengan standar biaya. Dalam aturan perundangan disebutkan bahwa yang digunakan adalam standar biaya dimana diperoleh dengan melihat output/keluarannya apa. Sedangkan hspk hanya bagian dari cara menghitung standar biaya saja. Standar biaya dibuat oleh DJAPK bersama BPS berdasar pada usulan yang telah disampaikan oleh departemen teknis. Setelah jadi, digunakan sebagai alah penelaahan konsep dokumen anggaran (ada banyak unsur yang digunakan spt, pagu sementara, standar biaya dll) 5. Satuan anggaran dibuat oleh DJAPK dengan rincian per satker, kemudian dikirim ke Ditjen PBN. Dimana sejak satuan anggaran sudah mencerminkan indikator/prasyarat dari unified budget. DJAPK juga sudah tidak melihat DUKIDUP lagi pada saat penelahaan dokumen anggaran tahun ini. Departemen
139
6.
7.
8.
9.
diinformasikan untuk membuat dokumen anggaran dalam bentuk united budget (digabung antara rutin dan pembangunan). Jadi memang sudah riil unified budget. SRAA yang dibuat sebenarnya hanya untuk mempermudah proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran didaerah. Jika diperbolehkan DJAPK mengirimkan ka satker Ditjen PBN (kanwil) di daerah maka sudah dapat dijadikan dasa pengesahan. Yang jelas disini semua berdasar RKA-KL dan dikirim oleh DJAPK kepada Ditjen PBN. Fakta yang terjadi yaitu bahwa RKA-KL dikirim oleh Departemen Teknis. Proses pengajuan RKA-KL. Kementrian/lembaga memiliki prioritas kemudian ditujukan kepada Bapenas. Kemudian menjadi sebuah program (ditetapkan dengan undang-undang) yang tercover dalam renstra. Lalu diberikanlah pagu indikatif yang mana hasilnya adalah rencana kerja anggaran /KL yang kemudian dikirim ke DJAPK dan Bapenas. Oleh Bapenas dibawa ke DPR untuk menjadi pagu sementara dengan mempertimbangkan indikator kebijakan makro, inflasi, dll. Hambatan yang muncul. Adanya keterbatasan personil di DJAPK. Sehingga bisa terjadi miskomunikasVhuman error. Tidak ada sosialisasi dari departemen teknis ke instansi dibawahnya terhadap pembuatan dokumen anggaran (RKA-KL). Masih sulit dipisahkannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dengan pembangunan. Secara nomenklatur memang sudah berubah tetapi secara substansi masih sama saja. Disini tampak bahwa pengabungan hanya terjadi pada format dokumen anggaran saja. Sebagai contoh. Pada pagu eks satker sementara (dahulu merupakan sebuah proyek), dahulu bisa berjumlah 5 institusi tetapi sekrang menjadi satu satker saja. Munculah kesulitan untuk mengabung sehingga substansinya juga sulit untuk dilihat. Dengan demikian masih ada duplikasi yang muncul karena hal tersebut akan mendukung eksistensi dari eks proyek yang dahulu dianggap satker. Saat ini birokrasi revisi menjadi lebih panjang karena berimplikasi pada DPR. DJAPK tidak bisa seenaknya melakukan revisi. Harus melalui persetujuan DPR. Adapun blokir dana yang dilakukan DJAPK terjadi karena ada perbedaan antara apa yang telah diputuskan oleh komisi APBN dengan RKAKL yang diajukan oleh kementrian lembaga.
140 I,,\i\ll'll{,\1\ Slil{t\'J' I'I•:NCESAIIAN AI.OKASI AN(;(;AI\AN PEMBANGUNAN""' ~ TAII\1~ ,\NC(!/\1{_:_\i''q_!!!l·l T:\NGGA L : 01-0 l-200-t : 20/0JI>IA1201l..t NOi\101{
...
PROPINS"i'
:)lll.1\ WI::SI SU.t\T:\N
N/\ rvJ 1\ PIW 1' I·: 1\.
I'H·!YIIJIJ..:,\N IJ:V·: I'I:NCilJ.ii,\N \TTI:I~INI:J~ I~HiiON1\I. VII i'vl;\1\•lS I
~
a. IWI'l/\11 MlJI{:-.ll
~ . ()I)().(:()(). ()0()
- IWI'IMI i'•ll)N I'I:NIJMdi'IN(i - RliJ'I;\1 i
I'I~Nili\i'dl'li'!~i
ll. l'INJI\tvl/\Nt! 1':'. -
I'IN.li\1\IM~
.wo .l 100. uop
/ v
\III.Ui\1~
::'. ( •1 )()
oou ()()()
/
lJ
NLCL:.I\1
1.\ l1\l·! NH.il:l\1
- lllllt\lll.ll;\1.: NJ.:(i(:l\1
() ()
.0
TUJ Ut\N 1'1\.0Y u,: i~NIJ< Jl
St\St\1\/\N I'IUJ\TK
8/.ty?'
·~'i.t0AN IU.:NC:\NI\ TL:KN IS X K l:l4, I'I:.Nli:\IJI\:\N M l:il EL :1 Ui.J IT, I'ENl ii\ D. ,\1_:\T I'ENliOL,\11 IJ:\'IA .C> UN IT, I'U'•'lii\D,\1\N 1\!.1\T Ll\11 I(>
:.O:.I'E~\.A[i_KI't:!IJi\1(1\•\N 1(-2lf~TlJK 1'~1.1\1'1\NC>AN I liNIT, I'FNCii\IJ. 1( .. 11\11\ISl/S 1'1:1.:\Y(~;·;,\~: 1-;ESWI\I'{.I)t.\fj HS~I{\VET~ ..
•rr. I'I;,!:!C iAI l. Sl\1{1\1~1\ I' I{() Ill IKSI 1·1 II NIT. I'E~11l ·
1 ' . A D.~N· 1;1(:\S,\I{M~ \ I.INl iKl IN~i,:\r'l.\ifT111Nrt-'H-t~IT;-T'l:)~\N 'AI SAl lA T,\NI3 KE
141 g. Ui\Cil.'\N I'IWYH;. :
KODE I'IWYI:K :
li~
I
!l~
)'JlO'\:! 0.1 S 05.1 ')
-----·--·--------·----------~--------
1\U JIA(; IAN I' IW \' E 1\
.IUl\l! ..AI: I>ANA -~--·-------·---
flkOYEK PENYI()IKAN
01
1----'-----·--~
&
PENUJIAN VET. REG. VII MAROS
---·-·----
.~.
'1
Jl ;tvii.J\ I i I' t\Ci lJ R lJ 1'11\11 M URN i .llJi\IL,\III'ACilJ PHI..N
2.600.000.000 (0)
2.600.000.000
(0)
i\ngl\;1 d;da111 klll1111g 1111.:rupabn 1:.:rkira;111 junll;lll pinj;111W1/iliball !uM 11\.:gcri.
'J. KE.TENTI!t\N:
- Rincian kbih l;1nju1 dari pruyd~ iel:~l.'!Hil di;1L1s di;1jukilll ukil bnwillkj)ilrl•~lll\:.11/lcmbaga/dinas kcp:1da Kanwil DJA ~~l1.:111pa1 unluk p~1~ilaian. - l<;:nlul IL1yar ditcl;1pbn okh l<.;lnwil I )J,\ S·..:lCIII(lill.
LEMBARAN KERJ A ( LK ) DIP DAERAH THN Ai'~GGARAN 2 0 0 4
142
(LK INI HANYA MERUPAKAN DOKUMEN PEM8ANTU PENYUSUNAN DIP DAN TIDAK MEF.UPAKAN 8AGIAN DOKUMEN DARI DIP YANG FINAL. TETAPI ACUAN HISTORI)
NAMA PROYEK
PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN
KODE PROYEK DEPT /LEt-18/ I NST VERT/ DIN PROP/KAB/KODYA UNIT ORGANISASI TUJUAN PROYEK
02.1.02.393032.0.18.05.19 PERT AN IAN
VETE~INER
REGIOI~AL
VII MAROS
DIREKTCRAT JENDERAL BINA PEODUKSI PETERNAI:AN MENDRG PHI T1·1!:1-: f'EI'JC;A"fAI·IN~ 1'1·:: :wNI. Ml·:t·ll lJ.:(; . /. PROTEHJ HEWAH! A:~AL TEI~I~AK L, MENVI~G. l:'U·lHlLiK. PETERNAKAN . YG AMJ\N SEHA1 UTUH & HALAL
~'1-:l·lll·li
;1·
PROYEK DIMULAI DIPERKIRAKAN SELESAI
PERHITUNGAN URAJ.AN PENGELUARAN
Halaman
.
BAG IAN PROYEK/TOLOK UKUR URAIAN KEGIATAN/JENIS·PENGELUARAN
(1)
(3)
PROYEK PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL VII :
MAR OS 01.0101
Bl/\ Y 11 SATU/\N P•:R KEGIATAN I Rl' I
VOLUME K'EG!ATAN
(2)
01
Pl~ODUK
PENYS.RENTEK 8KEG.MEUBEL.3UNT.PENGOLH.DT.6UNT.ALT.LAB.16UNT.KEND.R2 PTGS. LAP .1 UNT. R4 . KH~. PELA Y. KESI.VAN&KESMAVET. 2UNT. SR~l. PROD. 14 UNT. PEMB SRN&PRASRN. LINGK. GED. 7UNT. PERAW. GED. KHS. 4Ut-H. DIKLAT. TEK. 11\.EG. PENGEM STAN.3KEG.SDM1KEGPANTAU&EVAL1KEG TAHUN 2004 TAHUN 2004
SASARAN PROYEK
KODE BAG PRO/ TOLUKIMAK LOKASI
l'l
l·'~l~'x'ElllAAI·J
JlJMI.NJ 131/\ Y A PER CA KPKN. - KEGJ/\TAN TAT CAR/\ • TOLOK UKUR - BAGIAN PROYEK AN BAY AI ( Rl' l 2.598.766.000
96,00 OB
I
(6)
(!'i)
(4)
=
ADMINISTRASI pqQYEK
69.695.000
72,00 OH
i
1
(7)
~
v v
3,00 OK rll Odll rl9 07)
r:>I.Oilll ( !9.07)
5190
5290
GAJI UPAH
lf.' 632.000
- Pemimp~n ProyE'k
12,00 08
325.000
3.900.000
- Bendaharawan Proyek
2.772.000
12,00 Oil
23' 000
- Slaff Sekretaria: Proyek
48,00 OB
14o.OOO
6 960.000
- Pengemudi
·24.00 0£!
12:i 000
. 3.000.000
BAHAN-B/\HAN
12.0CO.OOO
- Alat Tulis Kantor & Komputer Suplies 11111111 ')',' 07)
~·1~0
L0.963.000
- Konsultasi ke (SetdiV~eswan/Kesmavet) di Jakarta 5K<Jll
110.000
3.00 OK
4 347 BOO
'
- Operasronal Persiapar. Pelaksanaan Proyeok
1.00 Kl
2.000.000
- Ops. Penyus. ROP. JUKI.A~ & JUKNIS TA 2004
3.00 LAP
1 000.000
- Eksploitasi Koml)uter
2.00 UNIT
650 000
1 300 000
12.00 BLN
400 000
4 300 000
1,00 PKT
9.000.000
- Operasional Penyus. Program Komputer Adrr. Proyek
054
. 2 000 000 3 ')00 000
9 000 000
-
1,00 KEG
I
13 043 000 20 100.00')
·STUOI KELAYAKAN
054
7.920.000
LAIN -LAIN
- Administrasi, Dokumentasi & Pelaporan
1.02(11
72,00 OH
054
1? 000 000
PERJALANAN - Konsultasi/Koord. ke Propinsi&lnstaf')si terkait [:; ORG x 2 HR x· 12 KL)
11.11101 19 07)
3 000 000
4,0n mw
051
10.200 000
(/
2,00 OK 1.0201 1~.07)
5960
'
KAJIAN PENDIRIAN LAB. KESWAN
10.200.000
2.00 OK
3.600.000
- Operasio'1al Studi Kelayakan & Pelaporan
1.00 KEG
3.000.000
PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS
4,00 OK
- Persiapan Pemtangunan Laboratorium Keswan di Sorong
7.200.000 3.000.000
4. LAIN-LAIN
020~
054
7 200.000
3. PERJALANf.N
45.00 OH
, PAf
KW. D J A
3.000.000 J
35.544.000
.
LV c..
'iGOMOR SP-DIP: 121/XVIII/01911/-12004
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PROYEK T AHUN ANGGARAN 2004 At;~s
dasar SPAAF Menteri Keuangan Nomor 20/019/A/2004 yang berlaku sebagai SKO, dengan ini menetapkan: 5. Nama dan Kode Kantor Pembayflr :
Departemen /lembaga
: PERTANIAN
1. Kode Proyek
: 02.1.02.393032.18.05.19
(1). MAKASSAR
2. Nama Proyek
: PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL VII MAROS
(2). (3). (4) . (5). (6).
a). KPKN 1.) R:Jpiah Murni
.... 3. Anggaran Proyek 2004
:Rp.
2.598.766.000,-
(DUA MIL YAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN.JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM R1!3U RUPIAH )
a). Rupiah Murni
:Rp.
b). Pinjaman/Hibah Luar Negeri 1). Pinjaman Luar Negeri
:Rp.
(1 ). Val uta asing (2). RPLN
:US$
4. Lokasi Proyek
:US$
2.591
2.) RPLN (RK) (1 ). (2). (3). (4).
2.598.766.000,-
Rp. Rp.
2). Hibah
(1). Valuta asing (2). RHLN
(054) Rp.
Rp. Rp.
b). Ditjen Anggaran/KPKN ~lakarta Vl/81 (1). Rupiah Murni (2). PP (3). PL (4). LC (5). RK
:Rp. .;Rp. :Rp. :Rp. :Rp.
: SULAWESI SELATAN
urat Pengesahan DIP ini berlaku sebagai dasar pembayaran dan pelaksanaan proyek bersangkutan.
MAKASSAR, 1 Januari 2004
~
A.N. MENTERI KEUANGAN Rl KEPALA KANWIL XXIII~ MOOSSAR
.1. .
JEAN A. E. ROMBOT NJP.Oil00'\?Ril1
~
~
w
1i1111ttf 1 temb
PERTANIAI'I
Kode Proyek
02.1.02.393032.18.05.19
:o::le
Ill
PEN:NGKATAN KETAHANAN PANGAN
'nit Organisa.;i
DIREKTORAT JENDER/,L BINA I'RODUKSI PETERNAKAN
DAFTAR ISIAN PROYEK.(DIP) T.A. 2004
Prugram
ode
Sub Sektor
05
PERTANIAN
omor SP-DIP
121/XVIII/0 19'1/--/200~
I.UMUM
Sektor
PERTANIAN. KEilUTANAN, KELAlJTA:-.1 DA--: PERIKANN (10
Nama Proyek
l'io\'YIIliKAN DAi>J I'FNGUJIAN VETE!ONER REGIONAl. VII MAROS
Lokasi
SlJI..-\\\TSI SELAT AN MARt)S
Propinsi Kabupaten
a Pemimpin Proyek Jabdtan A•amat Pas b Bendaharawan Proyek Jab3tan Alamat Pas· l Anggaran Proyek Tahun 2004 I) Rupiah Murni ?)PinjamaO,/Hibah Luar Negeri a) Pinjarr.an Luar Negeri (1). Valuta asing (2). R P L N b) Hibah (1). Valuta asing (2). R H L N Rincian Pinjaman/Hibah Luar negeri
DR II
5. a. Proyek uimula: Tahun b. Proyek Diperkir:Jkan Selesai Tahun 6. Tujua11 Pembangunan Proyek
MENDRG. I'ENINGK. PENGAMANAN KESWAN. MEND~G & MLNit;GJ.; P.:NY:::L>...·\N PROTEI~\ HEW ANI ASAL TERNAK & MENDRG I'ENINGK PENYEDIAAN PRODUK PETER:-- >X.-'.N 1'G '\M SEHAT UTUI! & HAl.AL .
!~!lAND!
SlJMIJANTO. M I' I'EN.-\ STAF 13.-\I.AI PENDIDIKAN .'k I'ENGUJIAN 'Y'ETERINER MAROS JLN DR SAM RATULANGI, MAROS
7. Sasaran Proyek Tahun
s·, AF !l \I.AII'ENDIIJIKAN &
:
0
US$
0
PAGU PHLN 1. Pagu Total 2. Pagu proyek Valuta Asing (X 1000)
-~
Kod~
-
2
3 .
Dana
'4
Penarikan 1. s/d Tahun Lalu 2. Tahun lm USS . . Kadel Dana
c
01.
PROYEK PENYIDIKAN DAI)I PENGUJIAN VETERINER REGIONAL VII MAROS
01. 0101
AOMINISTRASI PROYEK 3.00 OK 96,00 OB 72.00 0,_. STUDI KELAYAKAN KEG 2.00 Qt; 1,00 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS 1.00 LAP OH 4.00 OK 45.00 PENGADAAN MEUBELAIR :;,oo PKT PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 8,00 UNIT PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PKT 17.00 UNIT 3,00 PENGADMN KENDARAAN BERMOTOk .-OOA-2 1.00 UNIT PENGADAAN KENDARAAN KHUSUS 2.00 UNIT PENGADAAN SARANA PRODUKSI PKT . 1,00 UNIT 1.00 THN 14,00 PEMaANGUNAN PRASARANA QAN SARANA UNGKUNGAN GEOUNG 8,00 M2 17.00 M3 600.00 M'
01. 0_201
Rp. .Rp.
0
Rp. Rp.
0 0
0
I
5
Rincian & Cara Penarikan (PP, PL. RK,LC) Rp. (X 1000)
7
:
8. Bagian Proyek dan Tolok Ukur
2.598. 7b6.000 2.59&. ~66.000
01. 0204
0
01. 2102 01. 2209 01. 2227
'v1BER PHLN. NPI.N/Tahun Kegister
2004
I'ENYS.RENTEK.8KEG,MEUBEL.3UNT,I'ENGOLI! DT 6lJNT,ALT.LAB 16U"T.KEND R2 PTGS.LAP.I UNT,R4.KI!S.PELA Y.KESWAN&KESMA VET 2UNT,SRN.PROD.l~IINT.!'E!\.1B SRN&PRASRN.LINGK.GED.7UNT,PERAW.GED.KHS.4UNT,DIKLA T.TEK.I KEG,Pi:SGEMB.UST AN SDMIKEGPANTAU&EVALJKEG
Rp. Rp. Rp.
uss
2004 2004
Dana Pendamping : 3.Rp Lac Cost 1 .Rp Pdp . .· 2.R P L N 4.Rp APBD . Kadel RD. (X 1000)
8
I
9
01. 2301 01. 2303 01. 2603
I 01. 3201 01. 4118 01. 5103 01. 5206 01. 7203
PERAWATAN GEDUNG KHUSUS 875,00 M2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSION.. l 22,00 OK 28.00 ORG PENGEMBANGAN USAHA TANI 61,00 OK 532.00 OH PEMANTAUAN DAN EVALUASI 72.00 OH 3.00 OK
1.00
KEG
16.00
LAP
2.00
LAP
--"
.t>. .t>.
?" \\AI'
Nomor S?-DIP:
II. RINCIAN JENIS PENGELUARAN MENURUT BAGIAN PROYEK TOLOK UKUR DAN URAIAN PENGELUARAN (RIBUAN' RUPIAH)
121/XVUI/01911/--/2004
Kode Bag Proyek
Belanja Penunjang
Bagoan Proyek. Tole< Ukur Dan Uraian Pengeluaran
Tolok Ukur
GaJI Upah (5190)
MAK/DATI II 1
2
01
I
I1
i
01 n1n1 '190
ADMINISTRASI PROYEK 96.00 uB GAJI UPAH
nt 0101
BAHAN-BAHAN
01 0101
OH
2.00
1 1'" 011 1 01 0101 <490 ( 19 07) I 01 0101 <S90 110 07) 01 0201
I
Ol 0201
5~00 ( (•I 07)
01 0204 020~ ~%0
( 1907)
.;
5
I: Ol.lO
.
.:ll 1)0J
:n •l6.1
------· ------·
6
...
Peralatan dan Mesin
(5910)
(5920)
8
9
-- ... -... ------· o969)
:!fHtl\l
flQ6Q$
I
01 210:
·''no
(1907) n~
01 2209.5920.
(IQ07) 01 2227
012227 5920 (19 07) 01 2301 0 1.230 I 5920 (1907)
11
1C ~-1:
(5950)
(5960)
12
13
Kode I KPKN I /OJ A I SELURUHNYA I JUMLAH
JUMLAH
2()1')
387
15.
1'
I fJ92 .y:,;
2 ~=~ 071
16
2 S98 71>!-
69 -------
!
16 63::
054
12 000
O.i4
.!O 963
20
Q(\~
0'4
:o J0(J
20 10\1
054
10 :::•o 10::!00 ------------10 :.rJO 10 200 IO"W ------- - -- ----------·---------j,1 :(ICJ
----~--
~
OH ·
Non Fis•"·
(
------- ------- ------- -------
!lf7
STUD! KcLAYAKAN 1.00 2,00 KEG OK KAJIAN PENDIRIAN LAB KESWAN 01 SORONG
PENYUSUNAN RENCANA TB
Fis•k Lainnya
-
1.: 00(J
2() !0{)
02.1.02.393032.18.05.19
0~~
------- ------·
,)lqh_;
Gedung dan Janngan (jln. Bangunan WIQ3SI, dll) (5940) (5930)
------· -----74) 100
lt16J2
PERJALANAN LAIN- LAIN
7
20 lfMl
1: 000
1.00
7
I
~..:~
~.1~
;:' ~J.1
20
12 30·:
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 8.00 UNIT PENGADAAN KOMPUTER. NOTE BOOK. POCKET PC. PRINTER. DAN UPS
PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2 1.00 UNIT PENGAD KENO KHUSUS R2 UNTUK PETUGAS LAPANGAN
~44
0~4
3 000
3 PERJALANAN
PENGADAAN MEUBELAIR 3.<'0 PKT · PENGAIJ MEUBELAIR UNTUK LAB. R APRE~IASI&RAPAT. GUEST HOUSE
)5
------35 ~~~ ----------- ------ ---- -----------
4 LAIN-LAIN
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM 17.00 3.ao UNIT PKT. PENGADAAN PERALATAN INVESTIGA~' & DIAGNOSA VET, KESMAVt:T. & INFO \IETERINER
.
::oo
3~ ~~~
35
-
0;4
3 (f.J{J
3:' ------- -------
LAP
2. BAHAN
01 2102
01
(5890)
Tanah
4 LAIN-LAIN
I I
(5<190)
lttbH
3. PERJALANAN
01
(5290)
. 1:000
h~:!
------
OK
La•n~la•n
------ ------· ------· lb
16 b.11
i2.00
(1~07)
~:!90
.
PerJalanan
JUMLAH
3
PROYEK PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN VETERINER REGIONAL VII MAR OS
Bahan
Kode Provek :
Belanja Modal
:.!~
76 000 71.•000 -------------
7:1_000
------·
it-
76 000
()1)0
76000
-------
------- -------
..:s (){Jf)
48 000
4S 000
•s ooo
48 000
48 000
054
236 100 236 100 -------------
:!.16.100
------·
2~o
2JU 100
iOO
23~.1()')
0~4
13.000
13000 ----.--.-------
13 000
------·
13 000
0~4
I
13 000
13000
0~4
'K
\;.
-->.
..r::..
(}'1
LAMPIRAN DIP HALAMAN 2 DAFTAR KEGIATAN/MAK YANG PELAKSANAANYA MEMERLUKAN PERSYARATAN (RIBUAN RUPIAH) KODE' PROYEK02.1.02. 3930J2.18.05.19 -
Hal .1
~
KODE BAGIAN PROYEK TOLOK UKUR DAN MAK 01.5206.5960
SWA3
<'1.52:>5.5960
SWA4
URAIAN Pert.Harmonisasi SPS antara lndonesia&Singapura di Singapura~dan t!ksploitasi Kend rd 4&2 baru Pert.Harmonisasi SPS antara lndonesia&Singapura dl Singapura dan eksploitasi kend rd 4&2 baru JUMLAH
JUMLAH
CARAPE NARIKAN
SYARAT PELAKSANAAN
19.000
RM
Dli.AKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN KANWIL DJA
9.000
RM
DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN KANWIL DJA
28.000
....... ~
m
•• .
·':, ~
~!-.•:.:•·.~.
··1;:):·;,....... ··.<'. -:·~· .. :_{·~!l~7..'·?f:~;tii,:J;._ ....
1. Departeme.~/~_~m~aga,t("
2. Umt Orgamsas1 3. Propinsi
. 'i\f:i~~\-(18) :· :: 1 (01) ·..: (19)
·.. ·.
·
:. .. .·. . PERTANIAN SEKRETARIAT .Jt:.I'IUt:.IV W' SULAWESI SELATAN
4. Anggaran Rutin 2004 ': .Rp. 21.251.215.000 Untuk k~glc.l
.
(DUA PULUH SATU MILYAR
....,..,. ..
Kode tlan Nama Sektor, Sub Sektor, Program, Kegiatan
:Jlli_nlah_· uang
TERLAMPIR
Jumlah tersebut sudah tennasuk : a. Biaya Langganan Daya dan Jasa (MAK 5230), sebesar b. Biaya Bahan Makanan (MAK 5240), sebesar
Rp.
Rp.
1.010.163.000 756.000.000 .........
I Rinclan Pendapatan Rutin sampai dengan Mata anggaran dan Rinclan Belanja Rutin sampai dengan Kegiatan dan jenis pengeluaran sebagaim ana tertera dalam daftar ter1ampir. 5. Kantor Bayar/KPKN : 1. MAKASSAR (~) 2. PARE- PARE (057)
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 6. KETENTUAN \ : a. Surat Penges,ahan Alokasi Anggaran rutin ini ber1aku sebagai Sura! Keputusan Otorisasi (SKO) b. Rinclan per Kantor/Satuan Ke~a dituangkan dalam DIK yang ditetapka n pleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan merupaka n dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan bagi Kantor I Satuan Ke~a bersangkutan.
...... ~
Jakarta, 5 Desember %003
I
~N.MENTERI
KEUANGAN Pgs. DIREK1J.LR J~ERAL ANGGARAN ,_.
/
.
.......J
Jtode dan Nama Sektor, · Sub; Sekto~·~ ~P~~~i Jte'giata n ~.< ·~ 7~~.-:- :.~'-~'-?l:~·!~~t-~. .~..-;. ·.. ;.·.'J_;7;._, '"-.:;. ~ · : .
!\~.... • '; •-~~~_:;..';",~ •:
. . 02 .0:
0
, •
I
:·
,•PERTANIA •_· •'
N,t>;· JtEHOTANAN/"- ULAOTA N DAN PERIJtAN AN
:'·.·o2.:l·~:
.PERTiiNu.N·.,~_;·:'·>:~:_'~:~-~+··:
_: ·.:
·
02 .1. 02 02.1.02 .6655 02 .1. 02.6661
PEMBINAAN 'AGRIBIS NXS PEMBINAAN:DAN PBNGBMBANGAN PETERNAKAN PENYELBNOOARAAN KARANTINA PBRT.M! Ii.'f ... ·
11 • ........... 11.2 11.2.02 11.2.02 .4393
PENDIDI JtAN,. JtEBUDAYAAN NASIONA L, PEMUDA DAN OLAH RAGA PENDIDI JtAN LU~ SEKOLAH.DAN KEDINASAN PENDIDI JtAN·KED INASAN. PENYELENGGARAAN PENDIDI JtAN DAN PELATIH AN PERTANI AN ILMU PENGETAHUAN D~ TEKNOLOGI PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK PENGKA JIAN DAN PENELIT IAN TERAPAN PENELIT IAN TAN~ PANGAN STATIST IK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMA SI PEMBINAAN INFORMA SI DAN PENGKAJ IAN TEKNOLOGI PERTANI AN APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN APARATUR NEGARA PENDIDI JtAN DAN PELATIH AN APAP.ATUR NEGARA PENYELENGGAP-AAN PENDIDI JtAN DAN PELATIH AN APARATUR NEGARA
.........
16 16.2 16.2.01 16.2.01 .4832 16.4 16.4.01 16.4.01 .5052 18 18.1 18.1.03 18.1.03 .5344
.
•/
RD• .RD. RD. .at:-.-
RD. RD. Ro. Ro. RD. Ro. RD. RD. RD. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
v 9.88·a.o 5o.ooo 6 ~3f4'~ 527.000 6 ;33~·;_527~:ooo
6 ;33·4. 527 ~ 6oo· V"" 3. 5S.3'. 523. Qpo: 3. 553. 523. o·o:> 3. 553.523 .000 \/"' 1.828.2 56.000 "1.828. 256.000 1.828.2 56.000 1.828.2 56.000
v
........ ~
OJ
PENILAIAN RP-DIK Dept/Unit/Lok: 18.01.19
Satker: 238069 SEKOLAH TINGGI PENYlLlHA:\ PERTANIA:\ GOWA Halaman:
KEGIATAN I KELOMPOK MAK I MAK I SUB MAK KODE
URAIAN
PERHITUNGAN
2
1
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN
51
BELANJA PEGAWAI/PENSIUN
1100001 0001 0002 0003 0004 0005 0006 5120
GAJI
1500002 1500008 0001 0002 0003 0004 52 5210
XRp XRp XRp XRp XRp XRp
90.802.800 1.180.436.000 2.938.253 12.554.596 55.509.109 16.845.122
------------------------------------· Tunjangan Beras Pegawai Negeri
1200001 0001 - Realisasi Mei 2003 0002 - Acress 5150 LAIN-LAIN BELANJA PEGAWAI
13 BLN XRp XRp 2,50%
------------------------------------Honorarium/Vakasi Uang Lembur - Uang Lembur Golongan I - Uang Lembur Golongan II - Uang Lembur Golongan III ; Uang Lembur Golongan IV BELANJA BARANG/BELANJA LAIN-LAIN
177.620.000
XRp XRp XRp XRp
5.200 5.600 6.000 6.000
2200H 1.2000H 7500H 500H
KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN -
-
----
-------
5.426.600 70.545.000
1 PKT XRp
4.119.057.000
v
2.526.702.000
v
6
1.301.650.000
-
0
-------------·
--------------
--------------
-------------177.620.000
--------------
12.664.000 1.144.000 6.720.000 4.500.000 300.000 1.462.640.000
0
2.264.110.000 1.180.436.000 29.510.000 35.259.000 150.655.000 666.109.000 202.141.000 72.308.000
0
0
72.308.000 70.545.000 1.763.000 190.284.000
0
0
v
1.201.942.000 29.142.000
------------------
Keterangan : Item yang dicoret (laiR laiR) tidak digunakan lagi
0
--------------
31.900.000
------------------------------------· ~-
JUML AH
5
2.264.110.000
13 BLN 2,50% 12 BLN 12 BLN 12BLN 12 BLN
I II III IV
PERHITUNGAN
4
------------------------------------· Gaji Dalam Negeri - Realisasi Mei 2003 - Acress - F - B Peg. Golongan - F - B Peg. Golongan - F - B Peg. G::>longan - F - B Peg. Golongan TUNJANGAN BERAS
D I K 2003 JUML AH
3
4393
5110
PENILAI.-\:\ RP-DIK 2004
--------------~-
-
-
_... ~
CD
PENILAIAN RP-DIK Dept/Unit/Lok: 18.01.19
Satker: 238069 SEKOLAH TINGGI PEN\TLL"HA:\" PERTA!'IIAN GOWA Halaman:
KEGIATAN I KELOMPOK MAK I MAK I SUB MAK KODE
URAIAN
PERHITUNGAN
2
1 2100002 2100003 5220
PENILAIAN RP-DIK 2004
Keperluan Pokok Biaya Satpam/Pengamanan INVENTARIS KANTOR
700T 480B
XRp XRp
FIWNG CABINET BESI MEUBELAIR A.C. SPLIT WIRELESS PERALATAN KOMPUTER PRINTER/PLOTER Pengadaan/Penggantian Inventaris Kantor - Penggantian untuk pegawai Lama LANGGANAN DAYA DAN JASA
-------------------------------------
2300001 Listrik 2300002 Telepon 2300003 Gas dan Air 5240 BAHAN MAKANAN
250.000 300.000
6
17.500.000 14.400.000
63peg XRp 48ob XRp
234.000 300.000
2UNT XRp 2UNT XRp 1pkt XRp
1.000.000 1.200.000 3.500.000
1UNT XRp 1UNT XRp
10.000.000 12.000.000
29.000.000
1 UNT XRp
4.600.000
4.600.000
3UNT XRp 4UNT XRp
6.000.000 1.000.000
18.000.000 4.000.000 2.400.000 2.400.000 123.840.000
30T
XRp
12BLN XRp 12BLN XRp 12BLN XRp
800.000
6.000.000 3.000.000 1.320.000
-------------72.000.000 36.000.000 15.840.000 756.000.000
100.8000H
XRp
7.500
XRp
300.000
1 PKT XRp
447.900.000
1 thn XRp
10.000.000
--
2.400.000 3.500.000 10.000.000 12.000.000
108.696.000
~nn
XRp
XRp n XRp
5.500.000 2.308.000 1.250.000
66.000.000 27.696.000 15.000.000 567.000.000
--------------
756.000.000 75o.aoo.ooo 521.900.000
75.600mhs XRp
7.500
567.000.000 567.000.000 _____________ 467.204.000...
3.600.000 3.600.000 447.900.000
12bln XRp
300.000
3.600.000 3.600.000 404.204.000
lthn XRp
404.204.000
lthn XRp
10.000.000
447.900.000 10.000.000 10.000.000 --
-------------2.000.000
--------------
-------------12 bin
14.742.000 14.400.000 29.900.000
0
--------------
-------------------------------------
0200001 PENCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI 0004 Lain-lain 0300008 PENDIDIKAN/PENGAJARAN/PERKUUAHAN (TERMASUK PENYELENGGARAAN PRAKTEK) 0004 ~ain-lain 0300010 PENYELENGGARAAN ASRAMA PENDIDIKAN 0004 Lain-lain
JUMLAH
5
--------------
-------------------------------------
2400001 BAHAN MAKANAN 0032 - BM Mahasiswa Akademi Penyuluhan Pertanian 5250 BELANJA BARANG LAINNYA
PERHITUNGAN
4
------------------------------------· 205010102 MESIN KETIK MANUAL STANDARD
205010405 205020100 205020404 205020612 212010000 212010111 2200003 0002 5230
D I K 2003 JUML AH
3
2
/
-
404.204.000 10.000.000 10.000.000
--
Keterangan : Item yang dicoret (laiR laiR) tidak digunakan lagi ~
01 0
LAMPIRAN : l (SATIJ) BERKAS DIK
SURA T PENET APAN DAFT AR IS IAN KEG IA TAN T AHUN ANGGARAN 2004 NOMOR: 019/18/2004 Alas dasar Sural Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin Tahun
garan 2004 Nomor: 019118/2004 tanggal5 Desember 2003 yang berlaku sebagai SKO, dengan mi menetapkan:
(18) PERTANIAN
1. Departemen I Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Propinsi-
(01) SEKRETARIAT JE~DERAL (19) SULAWESI SELATAN Rp.
4. Anggaran Rutin 2004
21.250.866.000
DUA PULUH SATU MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Sektor, Subsektor, Program, Kegiatan
Jumlah Uang
Terlampir
Rincian kredit anggaran untuk masing-masing kantorlsatuan ke~a per Mala Anggaran Pengeluaran (MAK) adalah st:bagaimana tertera dalam Daftar lsian Keg~n (DIK) terlampir 5. Kantor Bayar I KPKN:
5.1. MAKASSAR 5.2. PARE - PARE
(054) Rp. (057) Rp.
20.556.817.000 694.049.000
// ,__..,/
5.3.
5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. Surat Penetapan DIK ini beriaku sebagai dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan KantoriSatuan Kerja bersangkutan
Makassar, 1 Januari 2004 A.n. Menteri Keuangan R.i ep•l• KamMI XXIII DJA M•k"'"J
'?K
'X;-
flL fpr Jean A. E. Rombot
_... 01 _...
Lampiran : Surat Penetapan Daftar lsian Kegiatan (DIK) T AHUN ANGGARAN 2004 NOMOR: 019/18/2004 Kode dan Naya Sektor, Subsektor, Program, Kegiatan PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN / 02 ~ PERTANIAN"' PEMBINAAN AGRIBISNIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN "'" 02.1.02.6655 02.1.02.6661 _ / ' PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA _. 11 . / . / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEDINASAN 11.2 . / /
02.1 / / 02.1.02 .
t/'
11.2.02 / 11.2.02:993 / 16 /
.
16.2
//
PENDIDIKAN KEDINASAN ,., PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN "" ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI --
_/"f"ENGKAJIAN DAN PENELITIAN TERAPAN 16.2.01.4832 . . / PENELITIAN TANAMAN PANGAN , STATISTIK / 16.4 ../ PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ,.,. 16.4.01 / 16.4.01.5052 . / PEMBINAAN INFORMASI DAN PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN "
16.2.01
18 / / 18.1 18.1.03
J
18.1.03.5344 /
APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN "'" APARATUR NEGARA ,.,. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEG.AP.A. ' PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA ...-
/
Rp.
Rp. Rp.
~
5.415.547.000
Rp. Rp.
~
5.415.547.000
5.415.547.000 _ / "
/
~·2}07.651.000 ~ ~.407.896.000 /
Rp.
.119.057.000
Rp.
4.119.057.000
Rp.
4.119.057.000
Rp.
4.119.057 .000/ 9.888.014.000 6.334.501.000
Rp.
6.334.501.000
Rp. Rp.
/
V'
Rp.
6.334.501.000 3.553.513.000
Rp.
3.553.513.000
Rp.
/
~
Rp.
3.553.513.000 1.828.248.000
Rp.
1.828.248.000
Rp.
1.828.248.000
Rp.
1.828.248.000 ,.../.
Rp.
/
-" (J1
N
DAFTAR ISIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2004 (RIBUAN RUPIAH) DEPARTEMEN UNIT LOKASI NO.SP
( ( ( (
PERTANIAN 18 ) 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL 19) SULAWESI SELATAN 019/18/2004) ---
Halaman : I I ----~-
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Bel. Pemeliharaan
Subsidi Bantu an
Bel. Perj. Dinas
SATKER I KEGIATAN I KANTOR BAYAR MAK
1 SATKER : 238052 ~ BALAI KARANTINA TUMBUHAN MAKASSAR
vi ~ 1
0 0
KPKN : ( 054 ) MAKASSAR DATI II : (51) KOTA MAKASSAR 0001. Kegiatan :02.1.02.6661 "'
51
JUMLAH PER SATKER SATKER :238069 v SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA KPKN : ( 054 ) MAKASSAR ' DATI II : ( 02 ) KAB. GOWA 0002. Kegiatan : 11.2.02.4393 ./
/
JUMLAH PER SATKER SATKER :238080 :rLAI PENEL!TIAN SEREALIA LAIN MAR~ : ( 054 ) MAKASSAR KPKN DATI II : ( 07 ) KAB. MAROS 0003. Kegiatan : 16.2.01.4832
UANG 3
2
~AK
UANG
MAK
4
5
6
1.071.450 I 5210 64.139.t 5220 - 5230 23.2991 5240 5250 1.158.888~
52
53.070"' 5310 10.000"' 5320 48.682/ 5330 - 5350 54.565,/ 166.317 o? 53
5110 5120 5140 5150
1.071.450./ 5210 64.139./ 5220 - 5230 23.299-' 5240 5250
51
1.158.tl88"" 52
166.317
5110 5120 5140 5150
2.264.110 v 5210 72.308/ 5220 - 5230 190.284 / 5240 5250
31.900 ...... 29.000 V' 123.840"' 756.000 o./ 521.900 v
51
2.526.702/ 52
5110 5120 5140 5150
2.264.110\/ 5210 72.308"' 5220 - 5230 190.284"' 5240 5250
51
1
---
2.526.702
v
52
53.070"' 10.000 V' 48.682 ..... 54.565 v
5310 5320 5330 5350 53 5310 5320 5330 5350
1.462.640" 53 31.900"' 29.000./ 123.840./ 756.000./ 521.900V 1.462.640..,
5310 53LO 5330 5350 53
5110 5120 5140 5150
5.185.842 "' 5210 282.276 v 5220 5230 10.751 v 5240 5250
28.404 v 5310 13.000 v 5320 347.089 .... 5330 - 5350 34.614 ..)
51
5.478.869 ..-- - 52
423.107 ... I-53
UANG 7
IYIAK 8
31.697• 5410 - 5420 46.800' 46.469"' 124.966 ... 54 31.697 ..., 5410 - 5420 46.800 v' 46.469 J 124.966
54
9.160 .; 5410 - 5420 26.600 v' 77.955 113.715 ,. >--54 9.160 - ~410 5420 26.600 ...... 77.955 ...... 113.715 ' 54 20.604 ... 5410 ~420
72.524"' 39.350 ... 132.478 ,. -54
Jumlah
(5550)
UANG
10
9
31.248
11
.
31.248 ,/ -
v
-
1.481.419\..
31.248 ..J
-
31.248
-
16.000
-
16.000 ...
-
16.000 ...
-
16.000"
-
4.119.057
-\: t:::=-
6.055.591 ...
-
-
-
21.137 .....
-
21.137 ...
1.481.419
4.119.057 ...
~
0'1
(J.)
\\
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2004 ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) KODE ORGANISASI & LOKASI
18.01.19 ( SP.N0.019/18/2004)
KODEKANTOR KANTOR SATUAN KERJA KODE KEGIATAN
BAG.PDIERINTAH ATAS LABA BUMN
( o.m- 0412)
PENDAPATAN PENJUALAN SEWA DAN JASA
PENDAPATA:" KEJAKSAA~
( 0611-0619)
//
-
-
14.940
-
-
66.500 .......
-
-
4.000
-
-
24.650
-
-
22.080
SATKER : 238080 BALAI PENEUTIAN SEREALIA LAIN
DATI II : ( 07 ) KAB. MAROS KEGIATAN : 16.2.01.4832 SATKER : 648702 LOKA PENEUTIAN PENYAKIT TUNGRO, NRANG SULAWESI SELATAN DATI II :( 17) KAB. SIDENRENG KEGIATAN : 16.2.01.4832 4.
SATKER : 634036 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI N SULAWESI SELATAN DATI II : ( 51 ) KOTA MAKASSAR KEGIATAN : 16.4.01.5052
5.
SATKER : 239661 BALAI DIKLAT AGRIBISNIS MEKANISASI PERTANIAN SATANG KALUKU, SULSEL DATI II : ( 02 ) KAB. GOWA KEGIATAN : 18.1.03.5344
6.
~
..
.. :,1~1. ........ ,. .. ..,,..,.,., n-.tloa h .. l'llrn...,n Jf titt"'lr rnD-rnililri
( 0711-0719)
( 0811 - 0899)
J U i\1 LA II
J
-
-
-
14.940
-
-
-
66.500
-
-
-
4.000
-
-
-
24.650
-
-
-
22.080 I
__._
DATI II : (51 ) KOTA MAKASSAR KEGIATAN : 02.1.02.6655 --·~
v
/ /
SATKER : 239015 BALAI PENYIDIKAN DAN PENGUJIAN ONAL VII MAROS, SULAWESI SELATAN
·
PE:"DAPATA:'\ LAIN- LAI:"
/
s
3.
PENDAPATA:" PENDIDIK-\:'\
DAN PERADIL-\;'11
( 0511 - 0583 )
SATKER : 238069 SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN GOWA DATI II : ( 02 ) KAB. GOWA KEGIATAN : 11.2.02.4393
2.
1
PE:"'ERIMAAN NEGARA Bl"K-\N PAJAK
PENDAPATAN SUMBERDAYA ALAM
( 0310-0350) 1.
Halaman : II I
P~n~rirn.,"lln
!\l,.ft"llr'll Rul.r'!ln P'lli"!!lt
-
20.000
../
/
(]1
,.r:..
-
-
"'\ ::> \ ~
20.000
CAT A TAN (RIBUAN RUPIAH) Halaman : III
KODE ORGANISASI & LOKASI : 18.01.19 ( SP.N0.019/18/2004) KODE
URAIAN
KEGIATAN :02.1.02.6655 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
- MA
5220
2200003
Pengadaan/Penggantian lnventaris Kantor
- MA
5250
UANG
KODE
URAIAN
- MA
5250
0700039
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM PELAKSANAAN FUNGSI KARANTINA PERTANIAN 01
0900014
PENGUJIAN LABORATORIUI\.1/PEMBERANTASAN HAMAIKOLEKSI/TANAMAN/HAMA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAERAH SEBAR ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN/HEW.A.N/IKAN
0700039
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
0700044
HEWAN PERCOBAAN, BAHAN MAKANAN DAN BAHAN PEMUSNAH BANGKAI HEWAN
2400055
SERTIFIKASI KARANTINA HEWAN/IKAN/TUMBUHAN
- MA 3300007
5330 Kendaraan Operasional 526601 STASIUN KARANTINA HEWAN KELAS I PARE-PARE
PENYIDIKAN HEWAN DAN SERTIFIKASI
2400056
BAHAN BAKARIPELUMAS UNTUK DIESEL
2400068
MAKANAN TERNAK, OBAT-OBATAN TERNAKIHEWAN PERLENGKAPAN/BAHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN
2400070
Satker
Rp.
- Roda 2
Rp
PERALATAN KESELAMATAN KERJAIBENGKEURADIASI ZAT RADIOAKTIF
- MA
5350
3500001
~500001
Pemeliharaan inventaris kantor
104000000 INSTALASI
104000000 INSTALASI
106010400 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 205000000 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 206000000 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
105020000 JARINGAN LISTRIK
208000000 ALAT LABORATORIUM
106010500 BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM 205020400 ALAT PENDINGIN
212010000 PERALATAN KOMPUTER
208000000 ALAT LABORATORIUM 212010000 PERALATAN KOMPUTER
4.800
6.ooo. I
5350 Pemeliharaan inventaris kantor
- MA
101020602 PADANG RUMPUT 103010206 SUMUR DENGAN POMPA
UANG
WILAYAH KERJA BALAI/STASIUN/POS
0900020 1300007
2400024
I 1
KEGIATAN :11.2.02.4393 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTAN IAN
KEGIATAN :q2.1.02.6661 PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
- MA
5220
205000000 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
- MA
5150
1500002 Satker
Honorarium I Vakasi 238069 SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA
Rp. Rp.
19.320 158.300. '
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T\7----------~ 01 • Jumlah ini baru dapat dilaksanakan/digunakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Anggaran Cq Kepala Kanwil DJA (J1
-'' c~.LJ·\1'4 r,r.UAN~AN
K.l.
156
'
SURAT RINCIAN ALOKASI ANGn~N TAHUN ANGGARAN: 2005 NOMOR: 19/18.12/2005
1. KEMENTERIAN
I LEMBAGA
(18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN
2. PROPINSI
(19) SULAWESI SELATAN
3. ALOKASI ANGGARAN
Rp.
8.420.871.000 /
a. KANTOR PUSAT (KP)
Rp.
0
b. KANTOR DAERAH (KD)
Rp.
8.420.871.000
DEKONSENTRASI (DK)
Rp.
0
d. TUGASPEMBANTUAN(TP)
Rp.
0
c.
4. SUMBER DANA a. RUPIAH
Rp.
8.420.871.000 1
- RM NON PENDAMPING
Rp.
8.420.871.000 /
- RM PENDAMPING - PNBP
Rp.
0
Rp.
0
Rp.
0
- PINJAMAN LUAR NEGERI
Rp.
0
- HIBAH LUAR NEGERI
Rp.
0
b. PINJAMAN /HIBAH LUAR NEGERI
5. KODE I NAMA SATUAN
TERLAMPIR
6. KETENTUAN a. SRAA ini digunakan sebagai dasar penelitian data alokasi anggaran dalam Konsep DIPA •. b. Rincian perhitungan kegiatan pada satuan kerja (satker) digunakan sebagai dasar penelaahan dan penerbitan DIPA di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). c. Rincian per satker dituangkan dalam DIPA ditetapkanoleh Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Kepala Kanwil DJPb dan merupakan dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan bagi satker bersangkutan. Jakarta, 31 Desember 2004 /) MENTERI KEUANGAN // U.B ) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
MULIA P. NASUTION NIP : 060046519
J
L-Ull ltJII Ull 1
SRAA No : 19/18.12/2005 Tgl : 31 Desember 2004
I
Kementerian Negara/Lembaga
(18}
l.inll Organisasi
(18.12)
BAD~
Propinsi
(19)
SULAWESI SELATAN
Halaman:
KARANTINA PERTAN~
Satuan Kerja Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan
No
Uraian
Kode
3
2
1
1. 238052 Q1,QJ.Q7l7
6661 2.
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KEL.AS I MAKASSAR ~R~MM ~!;NG!;t11;lA~GAN AGBll;llS~lS
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTAN~
526593
BALAI KARANTINA HEWAN KEL.AS I MAKASSAR
Q1.QJ.Q7l7
PR~RAM ~!;NGEMI;lA~GA~ AGBll;llS~lS
6661
3. 526601 Q1.QJ_Q717
6661
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERT~~ STASIUN KARANTINA HEWAN KEL.AS I PARE-PARE PROGMM PENG!;MI;lA~GAN AGBII;liS~lS PENYELENGGARAAN
KA~NA PERTAN~
1
Kewenangan : KD Alok.asi Anggaran (dalam ribuan rupiah} Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Modal
Sosial
4
5
1.208.122 1.208.122
JUMLAH
8 (4+5+6+7)
7
6
686.532
2,637.110
686.532
2.637.110
1.208.122
686.532
2.637.110
1.206.188
396.768
1.251.375
1.206.188
396.768
1.251.3:'5
1.206.188
396.768
1.251.375
247.513
226.678
560.585
247.513
226.678
560.585
247.513
226.678
560.585
-
-
-
4.531.764 4.531.764 4.531.764 2.854.331 2.854.331 2.854.331
.;
1.034.n6 1.034.776 1.034.776
-->.
CJ1 -....!
2.66L823
1.309.978
4.449.070
0
8.420.871 I
~-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2005 RINCIAN KEGIATAN DAN KELUARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA LOKASI SUB FUNGSI PROGRAM HASIL PROGRAM
(18) {!8.12) (238052) (19.51) (04.03) (Mo3.0717)
FORMULlR 1.1
PERTAN IAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI KARANTINA TUMBU~AN KELAS I MAKASSAR KOTA MAKASSAR PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PR.OGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Halaman:
KODE
KEGIATAN DAN KELUARAN
SASARAN KELUARAN
SATUAr-..J KEI.UARAN
2003
-
(1l
6661 6661.0001 66610012 6661.0024 6661.0032 6661.0034 6661.0042 6661.0050 6661.0051 6661.0059 6661.0065 6661.0084 6661.0088 6661.0105 6661.0122 6661.0131 6661.0162 6661.0166 6661.0167
(2)
(3)
(4)
2004
2005
(5)
(6)_
LOI
2006
(8)
(7)
KD
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN PPnyelenggaraan administrasi kegiatan
THN
Pelatihan teknis karantina tumbuhan
PKT OH
0 0 0
Pakaian dinas pegawdi
STEL
(l
Pakaian satpam/sopir/lab
STEL
Terselenggaranya laboratorium
PKT
Pengumpulanjanalisa/updating data statistik
pi(T
Pengembangan program/rencana kerja
OP·
0 0 0 0 0
Pengadaan mak2:-~anjminuman untuk penambah daya tahan tubuh
KP/DK /TP
Pembinaan koordina~i pengawasan
OP
Sosialisasi perkarantinaan
PKT
Evaluasi dan pelaporan
PKT
Koordinasi penyusunan program
PKT
Pas Pelabuhan
ORG
Uji coba perlakuan karantina
PKT
Pemantauan daerah sebar OPT
OP
Pembangunan gE'dung kantor Pembangunan insektaiium
M2 M2
Pembangunar. prasarana lingkungan gedung
PKT
6 I
0 0 0
~I
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 23 9.600 62 10 1 2· 0 10 2 1 101 30 1 1 715 35 1
5 23 9.600 62 10 1 2 4 10 2 1 101 30 1 1 715 35 1
(9) ...
PELAKSANA KEGIATAN *) TAHUN 2005 (10)
19.51
__.. (J1 (X)
FORMULIR 1.2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2005 RINCIA.N ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN (238052) (19.51) (04.03.0717)
SATUAN KERJA LOKASI PROGRAM
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR KOTA MAKASSAR PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Halaman · JUMLAH BELANJA (dalam ribuan rupiah) . KODE
KEGIATAN
~lokasi AnggaraiTA 200'-i
Realisasi TA
2003
Perhitungan Usulan TA
.
Perkrraan MdJU
2005
Sumber
PerLbahan
Usulan
(6)
(7)
4.531.764
4.53L'64~M
Til 1()()4 {l)
6661
{2)
PENYELENGGARA'IN KARANTINA PERTANIAN
(3)
(4)
u
{5)
0
0
Dono TA
Prakirilan Maju S11mber Oana TA TA 2006 2006
2005 (9,
{8)
{10)
0 RM
I ~UPIAH MURNI PINJAMAN LUAR NEGERI HIBAH LUAR NEGERI RUPIAH MURNI PENDAMPING SWADANA
0 0 0 0 0
JUMLAH TOTAL
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
4.531.764 0 0 0 0
4.531.764 0 0 0 0
0
0
4.531.764
4.531.764
0
0 0 0 0 0
,/
Drs. Susilo. MSi NIP. 080020422
0
....... Ol
en
RIENCAN~ KE:UA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA lOOS RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER ·JENIS BEL\NJA SATIIAN KERlA LOKASI PROGRAM
: {18.12.238052) : {19.51) : (04.03.0717)
FORMUUR 1.3
BALAI j(fl_RANTJNA TUMBUHAN KELAS I MAKAS5AR KOTA MAKASSAR PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
halaman: RINOAN ANGGARAN BELAN}A TA 2005 (dalam ribuan rupiah)
KODE
KEGIATAN Mengikat
1 6661
2 PENYELENGGARAAN. KARANTfNA PEI
PEGAWAI Tidak Mengikat
3 1.160.232
4
.
Mengikat
BARANG Tidak Mengikat .
5 47.890
6 411.226
275.306
MODAL
BANTUAN SOSIAL
JUMLAH
7
8
9
1
SUM- KP/KD/ BER DEII:ON/ DANA TP I
2.637.110
10
4.531.764 RM
0
11 KD
I
I
I I
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
RUPIAH MURNI PINJAMAN LUAR NEGERI HlBAH LUAR NEGERI RUPIAH MURI'\!1 PENDAMPING PNBP
1.160.232 0 0 0 0 1.160.232
47.890 0 0 0 0 47.890
411.226
0 0 0 0 411.226
275.306 0 0 0 0 275.306
2.637.110 0 0 0 0 2.637.110
0 0 0 0 0
-
~ //
Drs. Susilo. MSi NIP. 080020422
4.531.764 0 0 0 0 4.Sl1.764
......
m,....
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA TA 2005 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN PER MAP SATUAN KERJA
: (18.12.238052)
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR
LOKASI
: (19.51)
KOTA MAKASSAR
PROGRAM
: (04.03.0717)
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBI5NIS
KODE
halaman:
KEGIATAN, KELOMPOK PENDAPATAN, JENIS PEN:::>APATAN DAN MAP
REAUSASI PENDAPATAN TA 2003
2
3
--1 6661 6661.42 6661.42.4231
FORMUUR 1.4
-
PRAI(JRAAN
SASARAN PENDAPATAN TA 2004
liSUlAN PENDAPATAN TA 2005
PENDAPATAN TA 2006
4
5
6
-
KETERANGAN
326.800
800.000
Pe.1erimaan Negara Bukan Pajak
326.800
800.000
600.717
900.000
326.800
800.000
900.000
6G0.717
0
0
600.717 717
326.800
800.000
600.000
900.000
600.717.-
900.001)
I
I
7
SJO.OOO
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa 423131 Sewa Rumah Dinas/Rumah N~eri 423145 Sensor/Karar.tina, ?engawasan/Pemeriksaan
1
·-
0
II ->.
JUMLAH
326.800
800.000
, 31 Desember 2004
Drs. Susi!o. MSi NIP. 080020422
--'-·----·
(J) ->.
• Fonnulir 1.5
RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2005 SATUAN KfRJA LOKASI PROGRAM
KOOE
(11!.12.238052) (19.51) (04.03.0717)
Program Pengembangan Agribisnis
2004 (3)
(2)
VOLUME
HARGA SAlUAN
(4)
(5)
JUMLAH BIAYA
5,00 ORG
150.000
100,00 PKT 1,00 PKT
50.000 5.000.000
(9)
CP TA
7 KP/ KO/ DK/
2006
TP
(10)
(II)
AOO
5.000.000 5.000.000
Belanja perja 1anan biasa
15.000.000
( KPPN.054/19.51 ) Perjalanan Nara Sumber Koordinasi Penyusunan RKA Wilayah Timur - Tiket Makassar - Jakarta [5,00 org x 1,00 kl) - Lumpsum Gol. IV [5,00 org ic 1,00 kl x 2,00 hr)
15.000.000 12.000.000 3.000.000
5,00 OK 10,00 OH
2.400.000 300.000
Belan.ia barang operasional lainnya
1.500.000
( KPPN.054/19.51 ) Pas Pelabuhan/Bandara
30,00 ORG
50.000
AOO
.
AOO
1.500.000 30.400.000
UJJ.COBA Pll.ODUK/PROSES PRODUKSI
AOO
5.700.000
Uang Honor Tidak Te\ap ( KPPN.054/19.51 ) Honor Pelaksana Kegia\an Uji coba [ 5,00 org x 6,00 bin] Honor Panitia Penyelenggara Seminar Uji Coba
30,00 OB 3,00 ORG
175.000 150.000
5.250.000 450.000 AOO
16.000.000
Belanja barang operas
1;00 LAP 1,00 KEG
1.000.000 15.000.000
1.000.000 15.000.000 5.000.000
Belanja Bahan ( KPPN.OS4/19.51 ) Sahan llji Coba
524111
2006
50/
750.000
521119
521211
(8)
PRAKIRAAN TA
AOO
10.000.000
Belanja Bahan
1,500.000
521119
KP/ KO/ OK/ TP
'
PAS PELABUHAN LAUT/UDARADAN JASA TOL TAf~U NEGARA.
512112
(7)
750.000
6661.010~
6661.0122
2005
(6)
-
( KPPN.054/19.51 ) Perlengkapan Pes::-rta Koordinasi Penyusunan RKA Wilayah T1mur ATK dan Fotocopy Kegia\an Penyusunan RM Wil~yah Timur 524111
SO/ CP TA
PERHITUNGAN TAHUN 2005
Uang Honor Tidak Te\ap ( KPPN.054/19.51) Honor Pdnitia Penyelenggara Rakor Penyusunan RKA Wil. Timur
521211
Hal:oman ALOKASI Tl\
KEGIATAN/SUB KEGIATAN/lENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA
(I)
512112
BALAI KARANTIN .. TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR KOTA MAKASSAR
1,00 PKT
5.000.000
AOO
5.000.000 3.700.000
Belanja perjalanan biasa
I
AOO
:
( KPPN.OS4/19.51 )
-
--" (J)
N
Formullr 1.5
RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 200S SATUAN KERJA
(18.12.238052)
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR
LOKASI
(19.51)
KOTA MAKASSAR
PROGRAM
(04.03.0717)
Program Pengembangan Agribisnis
Halaman
---
KOOE
KEGIATAN/SUB KEG~ATAN/JENIS BELANJA / RWCIAN BELANJA
(i)
(2)
Pemehharaan Mobil Unit Laboratorium Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda • 2 6661.0256 523121
ALOKASI TA 2004 (3)
-
532111
532111
I
JUMLAH BIAYA (6)
8.100.000 1.615.300
25.056.000 62,00 PEG 20,00 UNIT 1,00 PKT
27.500 650.000 10.351.000
62.600.000
Belarija Modal Peraldtan dan Mesin
62.600.000 6.000.000 2.600.000
72.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.500.000 10,00 UNIT 10,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 10,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 SET 1,00 UNIT
1.000.000 750.000 2.500.000 5.1Jvu.OOO 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
(~)
SO/ CP TA 2006
KP/ KO/ OK/ TP
(10)
(11)
I
AOO
I
AOO
60.000.000 2.600.000
f'2NGADAAN MEUBELAIR
( KPPN.054 /19.51 ) Meja Kerja Laboratorium Kursi Kef)a Laboratonum Lemari Laboratorium
(8)
I
10
1.705.000 13.000.000 10.351.000
PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG
10,00 UNIT 1,00 PKT
(7)
KP/ K'O/ OK/ TP
PRAKIRAAN TA 2006
32.400.000 2Q.075.000
Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
~eja Pemeriks~on
532111
(5)
25.056.000
Meja Komputer untuk Wilayah l'erja Meja Musium '
HARGASATUAN
(4)
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR & SARANA GEDUNG
( KPPN.054/ 19.51 ) AC untuk Wilayah Kerja ( 4 wilkec) Information Box 6661.0:£/3
VOLUME
4,00 UNIT 18.00 UNIT
( KPPN.054/ 19.51 ) l'emeliharaan lnventans Kantor Komputer PC Pemehharaan Sarana Ka~tor 6661.0272
PERHITUNGAN TAHUN 2005
SO/ CP TA 2;)05
AOO
10.000.000 7.500.000 5.000.000 10.000.000 . 20.000.000 5.000.000 10.000.000 '5.000.000
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
171.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
171.50\l.OOC
AOO
( KPPN.054/19.51 )
I
.....>.
(J)
w
Ul:t"RK n:J"JI:n IU:URnii:IRn KI:I"UDL.Il\ DUJUftEbiR
LAMPIRAN ; 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2005 NOMOR: 019.0/18-12.0/X.XIII/2005 Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran : 1. Departemen I Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Propinsi
(18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA pERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
Sebesar
Rp.
8.420.871.000 ( ***DELAPAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU R18U RUPIAH*** )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan : 04 EKONOMI 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 04.03.0717 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 04.03.0717.6661 PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIA~' Sumber Dana Berasal : 1. Rupiah Mumi 2. PNBP 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri - Hibah
Rp. Rp. Rp. Rp.
Jumlah Uang Rp.
8.420.871.000 8.420.871.000 8.420.871.000 8.420.871.000
Rp. Rp. Rp.
8.420.871.000 0 0 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan per Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) adalah sebagaimana tertera dalam Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ter1ampir, Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di : 1. MAKASSAR 2. PARE - PARE
(054) Rp. (057) Rp.
7.386.095.000 1.034.776.000
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Surat Pengesahan ini ber1aku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanygu~ jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
Makassar, 31 Desember 2004 A.n. Menteri Keu \ \ Kepala Kantor Wilayah XXI
~
f
I
....... (J)
.:::...
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2005 lA. UMUM Nomor SP Kementerian{Lembag<> Unit Organisasi Propinsi
: : : :
019.0/18-12.0/XXIII/200S (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
1. Anggaran Tahun 200S
Rp.
8.420.871.000
1. Rupiah Mumi
Rp.
8.420.871.000
2.PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman{Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Halaman I A. 1
Keterangan
a. Pinjaman Luar Negeri b. Hibah
( 1) Val uta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
2. Rindan Pinjaman Hibah Luar Negeri : No.
PHL:"\ I. Pagu T ot.ol 2. Pagu Belanja Dept Valut.o Asing ( x 1000)
SUMBERPHLI'\ No. NPLNfTabuo No. Register
Kode
I
2
I
_31
-
-
Peoarikan I. sld. Tahun lalu 2. Tabun ini
(PP. PL, RK,LC) Rp. ( x 1000)
uss
Dana
Kode
4
s
--
Rincian & Cara Peaarikan
-
I
l
Dana 6 ·-
----
7 -----
Dana Pendampinc 3. RplocCost 4. RpAPBD 2. R P L N I. RpPdp
Kode
j
Rp. (X 1000)
8
I
9
-"
0)
01
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2005 IB. U MUM 019.0/ 18-12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
Nomor SP Kementenan I Lembaga Unit Organisasi Propinsi
HoliUTWI · 18 I
1. FungSI
04
EKONOMI
Rp
8.420.871.000
2. Sub Fungsl
04.03
PERTANIAN, KEHIJTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
3. Program
04.03.0717
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Rp Rp
8.420.871.000 8.420.871.000
lndikator KehJaran menurut kegiatan : PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
6661 0001 0001 0012 0018 0024 0024 0024 0032 0032 0032 0034 0034 0042 0042 0042 0050 0050 0050 0051 0051 0051 0059 0059 0059 0062 0065 0065 0065 0084 0084 0084 0088 0105
Administrasi umum Penyelenggaraan administrasi kegiatan Pelatlhan teknis karantina tumbuhan Rintisan pendidikan geiar Makan, dan Minuman Makanan dan minuman Pengadaan makanan/minuman untuk penambah daya tahan tubuh Pakaian Dinas Pegawai Pakalan dinas pegawai Pakaian dinas pegawai Pakaian sopir, pesuruh, satpam Pakaian satpam/sopir/lab Penyelenggaraan Laboratorium Penyelenggaraan laboratorium Terselenggaranya laboratorium Pengumpulan/analisa/updating data statistik Up Datlng/analisa data dan statistik Updating/analisa data dan statlstik Pengembangan program/rencana kerja Penyusunan Program/Rencana Kerja Teknis/Program Penyusunan program/rencana kerja tekniS/program Pelaksanaan Fungsi Karantina Pertanian di Wilayah Kerja Pelaksanaan fungsi karantina pertanian di wilayah kerja ,Pembinaan koordlnasi pengawasan Pameran, visualisasl, publlkasi dan promosi Penyuluhar. :Jan penyebaran informast Penyuluhan dan Penyebaran lnformast Sosiaiisasl perl<arantlnaan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Evaluasi dan laporan keglatan Evaluasi dan pelaporan Koordlnasi penyusunan program Pas pelabuhan
Rp
8.420.871.000 276,00 5,00 23,00 1,00 2400,00 4400,00 9600,00 20,00 60,00 62,00 8,00 10,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 9,00 0,00 32,00 10,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 101,00 30,00
BlN THN
PKT ORG OH OH OH OT OT STEL OT STEL PKT PKT PKT PKT PKT
PKT OP OP OP OP OP OP PKT LAP PKT PKT LAP LAP PKT PKT ORG
,.
~ __. (J) (J)
TAHUN ANGGARAN 2005 18. U MUM Nomor SP Kementerian I Lembaga Un1t Organisasi Propinsi 0122 0122 0131 0131 0131 0155 0162 0166 0166 0166 0167 0167 0205 0205 0205 0239 0239 0243 0243 0243 0251 0251 0251 0256 0256 0256 0272 0273 0273 0277 0277 0285 0285. 0285 0287 0289 0289 0289 0291 0291
019.0/18-12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANlAN (19) SULAWESI SELATA~
Ujl coba per1akuan karantina Uji coba produk/proses produkso Pemantauan daerah sebar OPT Pemantauan daerah sebar penyakit Pemantauan Daerah Sebar Penyakit Pengembangan hubungan kel)asarna luar negeri Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Khusus Pembangunan gedung khusus Pembangunan lnsektarium Pembangunan prasarana lingkungan gedung Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung Pemeliharaan gedung dan bangunan Perawatan Gedung Kantor Perawatan gedung kantor Operasional dan pemeliharaan laboratorium Pemeliharaan lab Sertifikasi Sertifikasi karantina tumbuhan Sertifikasi Pemeliharaan mobil unit lab dan kendaraan operasional roda 2 Perawatan Kendaraan Bermotor Perawatan kendaraan bermotor Pemeliharaan sarana kantor Pemeliharaan sarana kantor dan sarana gedung Pemeliharaan Sarana Kantor dan Sarana Gedung Pengadaan alat sarana gedung Meubelair Pengadaan meubelair Alat Pengolah Data Alat pengolah data Alat L.aboratorium Alat L.aboratorium Penyediaan alat lab Alat Studio dan Komunikasi Kendaraan Roda 2 Kendaraan operaSional roda 2 Kendaraan roda 2 Kendaraan Khusus Kendaraan khusus
llol.....,
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1720,00 230,00 521,00 35,00 1,00 4,00 3150,00 323,00 2157,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 22,00 9,00 26,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 26,00 5,00 28,00 2,00 2,00 4,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00
PICT PICT
OP OP PICT
OP M2 M2 M2 M2 PICT
PKT M2 M2 M2
PKT PICT
PKT PKT THN UNIT UNIT UNIT
PKT THN U!'lff
PKT SET UNIT UNIT UNIT
PKT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
~
1
_. Q)
-....J
IR
TAHUN ANGGARAN 2005
lB. Nomor SP Kementerian / Lembaga Unit Organisasi Propinsi 0291 0297 0578
: : : :
U MUM
019.0/18-12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANlAN (19) SULAWESI SELATAN
Mobil unit lab Tanah Terselenggaranya keglatan pelaporan keuangan melalui Sistem Akuntansi Pennerintah Pusat
llalaman
1,00 4000,00 144,00
Ill J
UNIT
M2 KL
->.
Makassar, 31 Desember 2004 • A.n. Mentert Pertanian R.I. Kepala Balal Karantlna Tumbuhan Kela~ I Makassar
~ Drs. Susilo, MSi NIP. 080020422
(j) (X)
II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) )r
SP: 019.0/18-12.0/XXIII/2005
:C' Satker/ alan I Sub ton I MAK
HaiOJIWlll
liRAIAN NAMA SATKER, KEGIAT AN, SUB KEGIATA:-o DAr\ :\IAK
Satuan I Recistor
PEG.-I.WAI
BAR-\:"'G
:\IODAL
BUNGA HUTANG
SUBSIDI
HI BAH
BANTU AN SOSIAL
LAIN-LAIN
JUMLAH SELURUH
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I]
I
........... ...........
38052
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR
)3.0717. 6661
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
0001
ADMJNISTRASI UMUM
11111 11121
Gajl Pokok PNS
19.51
Tunj. Suami/lstri PNS
19.51 19.51
11122 11123 11124 11125 11126 12111 12112
BELANJA
(IU'/KDI DKITP)I \"olumo/ Loluosi
Tunj. Anak PNS Tunj. Struktural PNS Tunj. Fungsional PNS Tunj. PPh PNS Tunj. Beras PNS Uang Honor Tetap Uang Honor Tidak Tetap
t2211 !1111 !1211 !2111 !2116
Sewa
Uang Lembur Kepertuan Sehart-hari Perkantoran Belanja Bahan Langganan daya dan jasa
KO
5
~2119
Jasa Lainnya Belanja petjalanan biasa
1012
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
2112 .1119 1211 4111
Uang Honor Tidak Tetap
19.51
Belanja barang operasional lainnya Belanja petjalanan biasa
19.51 19.51 19.51
024
PENGADAAN MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
686.532
----~~!!;.1}~
1.208.122
686.532
2.637.110
1.187.002
206.520 ----------------
-
----------------
-
30.960 6.000 54.000 2.000 54.000 59.560
9.600
14.220
6'1.935 ---------------- ----------------
-
14.220
28.800 ----------------
-
054 054
79.155 - ---------------14.220 28.625 6.635 29.675
28.625 6.635 29.675 OH
1.393.52 - ---·------------
054 17.343 054 16.236 61.807 054 054 27.411 054 61.43 42.000 • 054 054 26.770 054 23.35 054 30.960 6.000 054 054 54.00C 054 2.000 54.000 • 054 054 59.560
61.80/ 27.411 61.43 42.000 26.770 23.357
PKT
-
862.371 48.270
17.343 16.236
23
14
4.531.76'1 ..•....... ··-=········ ........... ........... ............-........... 4.531.764 -
862.371 48.270
19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51 19.51
~4111
Belanja Bahan
THN
1.208.122
KPP!'i
-
054 054 054 054
----------~~~~~
...... (J)
-
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) -,--
f. Sarker/ iatan I Sub 11an I :\IAK
l'RAI.-\!11 NAMA SATKER, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DA:'i MAK
BELANJA
(KPIKD/
Satu.an I
DKITPY
Register
PEGAWAI
BARANG
:\IODAL
BUNGA HlrTANG
St BSI!JI
Ill BAH
BANTliAN SOSIAL
LAIN-LAIN
JUMLAII SELtJRUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Volume/ Lokasi
I
3
2
;21114
Belanja Barang untuk Pelaksanaan TUPOKS1 (bersifat kontraktual)
0032
PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
;21211
!IPianja Bahan
0034
PENGADAAN TOGA/PAKAlAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPAM(TENAGA TEKNIS LAINNYA
19.51
28.800 62
STEL
19.51
21211
Belanja Bahan
0042
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM
21211
Belanja Bahan
u050
PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANAUSA DATA DAN STATISTIK
10
STEL
1.250 - ----------------
1
PKT
18.563
Belanja Bahan PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA
2
PKT
30.000 - ----------------
0
OP
22.950 - ----------------
21211 24111
Belanja Bahan Belan)a perjalanan biasa
:>059
PEM81NAAN/KDORDINA51 DAN KONSULTASI PENGAWASAN
21211 24111
BelanJa peljalanan biasa
)065
PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI
11119 !1211 !4111
Belanja barang operasional lainnya Belanja Bahan Belanja peljalanan biasa
)084
EVALUASI/LAPORAN
Belanja Bahan
KEGIAT~N
----------------
---------------10.633
-
----------------
1.250
10
OP
19.51 19.51 2
PKT
18.563
-
-
19.51
-
-
1
PKT
----------------
8.150 14.800
8.150 14.800
22.000 ----------------
22.00< ----------------
9.000 13.000
9.000 13.000
12.200
-
----------------
054 054
054 054
10.000 ---------------1.080 4.420 4.500
-
054
22.95(
1.080 4.420 4.500
19.51 19.51
054
----------~~:~ 30.000
10.000 ----------------
054
18.56 - ----------------
30.000
19.51 19.51
054
1.25(
-
-
054
10.63
18.563
19.51 KERJA/TEKJ~l5/PROGRAM
-
1.250
19.51
21211
----------------
14
28.800
10.633
19.51
0051
10.633
KPP:'>
-
-
054 054 054
12.20(
----------------
....... -..J
0
-
=-·" •-
III. RENCANA PENARIKAN DANA )p ,rerian
I
Lembaga
Jrganisasi
019.0/ 18·12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN
Hal a
(12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
,Jinsi
(dalam nb.
RENCANA PE:'\ARIKAN PENGELUARAN
I
1'0
I\ ODE
URAl A!" SA TKER
JANUARI
PEBRIJARI
6
APRIL
7
MEl
8
JL']III
JULI
AGUSTUS
SEPTE:\IBER OKTOBER
~OPDIBER
DESEMBER
Jll:'-11 SELUI 16
9
10
11
12
1)
14
15
112.396
113.896
433.145
447.503
844.242
235.646
272.103
782.507
276.910
213.315
199.021
112.762
112.762
120.412
334.773
197.228
445.784
219.104
334.803
301.614
386.462
165.622
601.080 123.005
4
2
238052 BA1.AI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR 526593 BALAI KARANTINA HEWAN KELAS I MAY..ASSAR
3
526601 STASIUN KARANTINA HEWAN KELAS I PARE-PARE
29.090
31.793
151.948
116.613
123.108
97.391
118.773
186.528
46.213
53.155
41.913
38.251
1.
254.248
258.451
705.505
898.8891
1.164.578
778.821
609.980
1.303.838
624.737
652.932
406.556
762.336
2
I
1
)
1
5
MARET
2.
~
JUMLAH RENCANA PENARIKAN. PENGELUARAN
-...J ~
f
Drs. Susilo, MSi
.;P ,,terian I Lembaga Organisasi nsi
: : : :
019.0/18-12.0/)0(Ill/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
Halaman
(dalam nbuan m
PRA PERKIR-\.-\'i PENERI:\fAA'i KODE
2
URAIAN SATKER DAN MAP
3
BALAJ KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR 238052 423131 Sewa Rurr.ah DinaS/RuiOIJh Negcri
423145 Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemerlksaan BALAJ KARANTINA HEWAN KELAS I MAkASSAR 526593 423131 Sewa Rumah DinaS/Rumah Negeri 423145 Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
526601 STASIUN KARANTINA HEWAN KELAS I PARE-PARE 423145 Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan
JUMLAH PERKIRAAN PENERIMMN
JANUARI
PEBRl'.-\RI
MARET
APRIL
MEl
JUI'I
JULI
AGt:STUS
SEPTEMBER
OKTOBER
l'iOPEMBER
DES EMBER
JUMLAH
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
42.733
71.410
57.795
56.310
42.301
51.652
33.872
47.453
38.231
59 71.351
59 57.736
59 56.251
59 42.242
59 51.593
59 33.813
59 47.394
53.467 59
51.958
59 42.674
53.535 59 53.476
59 51.899
68
38.163
600
20.000
40.200 200
40.000
20.2(;0
40.000
20.000
401.
-
-
-
40.000
40.000
40.000
40.000
200 40.000
40.000
40.200 200 40.000
20.000
200 20.000
40.000 -
40.200
-
20.000
40.200 200 40.000
40.000
-
20.000
20.000
400
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
8.000 8.000
10.000 10.000
10.000 10.000
100.
70.733
119.610
105.795
104.510
90.301
81.735
99.652
82.072
95.453
101.667
81.958
68.231
1.101
-
53.408
/
./7
Drs. Susilo, MSi NIP.080020422
600.
I
100
-->.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2005 V. CAT AT AN Nomor Kementerian Negara Unit Organisasi Propinsi
019.0/18-12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
1 Lembaga
Halaman KODE
URAIAN
238052
BALAI KARANTINA TUMBUHAN KELAS I MAKASSAR
04.03.0717
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
6661
KODE 532111
512111
I Uang Honor Tetap
05
( KPPN.054/19.51 )
Alai Laboratorium Kendaraan Khusus
Rp
12.000.000 *) .
*) 03 - DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL DJPB
Ket. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 2005
(6661.0289)
Nomor S- 566/PB/2005. Honor Satpam
I Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Ket. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 20 Nomor S- 566/PB/2005.
ADMINISTRASI UMUM
01
URA IAN
( KPPN.054/19.51 )
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
(6661.0001)
I
532111
Rp
I PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2 I Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.000.000 *) 03 ( KPPN.054/19.51 )
*)
522119
03 - DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL DJPB
Ket. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 201 Nomor S- 566/PB/2005.
IJasa Lainnya
01
( KPPN.054/19.51 ) Ket. Blokir : Belum dialokasikan. 01
Biaya Pengamanan dan Jasa Lainnya
*)
Rp
42.000.000 *) 03
(6661.0291) 532111
*) 03 - DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL DJPB
(6661.0166) 533111
PEMBANGUNAN GEDUNG KHUSUS
*)
I Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Nomor S- 566/PB/2005. 01
Rp
Mobil Unit Laboratorium
Rp
164.722.000 *)
526593
*) 03 - DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPBIKANWIL DJPB BALAI KARANTINA HEWAN KELAS I MAKASSAR
04.03.0717
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
60.025.000 *) 03
03- DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL DJPB
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
03- DILAKS SETELAH MEN OPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL DJPB
Ket. 8/okir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 201
Ket. Blokir : Tidak dilengkapi data pendukung.
(6661.0285)
15.000.000 *) '
PENGADAAN KENDARAAN KHUSUS
( KPPN.054/19.51 ) Pembangunan Gedung lnsektarium
Rp
( KPPN.054/19.51 )
I Belanja Modal Gedung dan Bangunan
01
Kendaraan Operasional Roda - 2
~
-.J (J.)
(
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2005 V. CAT AT AN Nomor Kementerian Negara Unit Organisasi Propinsi
019.0/18-12.0/XXIII/2005 (18) PERTANIAN (12) BADAN KARANTINA PERTANIAN (19) SULAWESI SELATAN
I Lembaga
Halaman · URAIAN
KODE 6661
PENYELENGGARAAN KARANTINA PERTANIAN
(6661.0001)
ADMINISTRASI UMUM
512111
KODE 533111
I
URA IA N
I Belanja Modal Gedung dar. Bangunan ( KPPN.054/19.51 )
lUang HonorTetap
Kef. Blokir : 03
( KPPN.054 /19.51 )
01
Honor Satpam
(6661.0285) Rp
20.611.000 ., 03
PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
Kef. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 20, Nomor S- 566/PB/2005.
( KPPN.054/19.51 ) 03
Kef. Blokir : Belum dialokasikan. Biaya Pengamanan
Rp
524119
(6661.0289) 532111
PENGEMBANGAN HUBUNGAN KERJASAMA LUAR NEGERI I Belanja pe~alanan lainnya
01
I Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Ket. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 20 Nomor S- 566/PB/2005. Rp
01
25.000.000 ., 03
") 03- DILAKS SETELAH MEf'!OPT PERSETUJUAN OJPB/KANWIL OJPB
(6661.0162)
37.250.000 ')
I PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA-2
Tidak dilengkapi data pendukung.
Perjalanan Studi Banding Ke Australia
Rp
( KPPN.054/19.51 )
( KPPN.054/19.51 ) Kef. Blokir :
Peralatan laboratorium Mobil Khusus
") 03 - DILAKS SETELAH MENDPT PERSETUJUAN DJPBIKANWIL DJPB
20.611.000 ") 03
") 03- OILAKS SETELAH MEN OPT PERSETUJUAN DJPB/KANWIL OJPB
(6661.0155)
110.763.000 ., (
( KPPN.054/19.51 )
IJasa Lainnya 01
Rp
532111 I Belanja Modal Peralatan dan Mesin
') 03- DILAKS SETELAH MEN OPT PERSETUJUAN OJPB/KANWIL OJPB
522119
Rehabilitasi Atap Gedung Kantor Balai
") 03 - OILAKS SETELAH MEN OPT PERSETUJUAN OJPB/KANWIL OJPB
Ket. Blokir : Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Februari 2005 Nomor S- 566/PB/2005.
Tidak dilengkapi data pendukung.
(6661.0291)
Kendaraan Bermotor
Rp
30.000.000
PENGADAAN KENDARAAN KHUSUS
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
....... ~ ""'""'
I
175
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK IN;JONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH XXIII MAKASSAR )I. Unp Sumoh.lrjo Km.4 CKN U {Ull)
Telp : (0411)456850 -456955 Faks : (0411) 456134 •
Makassar - 90232
Nomor : S-674/WPB.23/BG.0101/2005 Sifat : Biasa Lampi ran Hal : Permohonan Izin Penelitian
18 Mei 2005
Yth. Ketua Konsentrasi Studi Manajemen Perencanaan Program Pascasarjana UNHAS d.a. Gedung PSKMP Kampus Unhas Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Menunjuk surat Saudara Nomor : 149/MP-PPS/PSKMP-UH/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan penelitian di kantor kami untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh mahasiswa : Nama
: BENEDIKTUS
Nomor Pokok
: P08 03 204504
Judul Penelitian
: Menuju Perencanaan Anggaran Terpadu (Unified Budget): Studi
MARGIA~I
Kasus Pada Kanwil XXIII Ditjen PBN Makassar Penelitian tersebut dilaksanakan pada Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil XXIII Ditjen Perbendaharaan Makassar. Demikian untuk dimaklumi.
Tembusan: 1. Direktur PPS Universitas Hasanuddin; 2. Kepala Bidang PA I dan II Kanwil XXIII Ditjen PBN Makassar.
A:\lzin penelitian.doc
