MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

BPK telah melalui tahun 2011. Ada capaian dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Pada titik ini, BPK dapat mengukur apa yang akan dilakukan ke depan.

MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

www.bpk.go.id 2

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2011

1

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2011

1. Drs. Hadi Poernomo, Ak. Ketua BPK RI Bidang Tugas

: Kelembagaan BPK, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara secara umum, dan Hubungan Kelembagaan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. Hasan Bisri, S.E., M.M. Wakil Ketua BPK RI Bidang Tugas

: Pelaksanaan Tugas Penunjang - Sekretaris Jenderal danPenanganan Kerugian Negara.

3. Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara , S.E., Ak., M.M. Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

4. Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H. Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemeriksaan Investigatif.

5. Dr. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Lingkungan Hidup, Pengelola Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.

6. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A. Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah I (Sumatera dan Jawa).

7. Dr. H. Rizal Djalil Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

2011

8. Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A. Anggota Bidang Tugas

: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bidang Keuangan negara yang Dipisahkan.

DAFTAR ISI Sambutan Sekretaris Jenderal BPK RI Sambutan Ketua BPK RI

SEBUAH PENGANTAR 11 SEKILAS BPK 21

Sejarah Singkat BPK 21/ Masa RIS 24/Masa Orde Lama 25/ Masa Orde Baru 26/ Masa Reformasi Hingga Saat Ini 26/ Tugas dan Wewenang 30/ Struktur Organisasi 33/Profil Anggota BPK 36/ KIlas Peristiwa 46/

MENELISIK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG NEGARA 59

Laporan Keuangan Entitas 59/ Opini WDP untuk Pemerintah Pusat 62/ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas LKKL 64/ Opini WDP pada LKPD Masih yang Terbanyak 67/ Disclaimer pada Dua LK BHMN dan Badan lainnya 72/ Lima BUMD Hanya Satu WTP 73/ 157 Objek Pemeriksaan Kinerja 77/ 208 Objek PDTT dan PDTT pada 618 entitas 79/ Selama Proses Pemeriksaan, 218,48 miliar Diselamatkan 87/ 318 Kasus Berindikasi Tindak Pidana 90/

MENATA LEMBAGA MELALUI REFORMASI BIROKRASI 92

Dua Capaian Penting 93/Reformasi Birokrasi Jilid Kedua 96/ Dua Aksi dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja 99/ Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja dalam Renstra 2011-2015 100/ Indeks Kepuasan Stakeholder “Memuaskan” 104/ Dua Peraturan BPK Diterbitkan 106/ Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Capai 58,33% 107/Penguatan SDM Masih Perlu Peningkatan 109/

MELANJUTKAN PENGEMBANGAN E-AUDIT 112

Jalinan Kesepakatan Bersama 113/ Tiga fokus Pengembangan 117/ Merancang Bangunan e-audit 119/ Membumikan e-Audit dengan Piloting 126/

BERPERAN AKTIF DI KANCAH INTERNASIONAL 132

BPK RI Inisiasi Pembentukan ASEANSAI 133/ Terpilih Sebagai Ketua WGEA INTOSAI 136/ Peran Serta dalam Lingkup Asia 140/ Menjalin Hubungan Bilateral 141/Kerjasama Multilateral dengan Lembaga Donor Internasional 143/

LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

MEMPERKUAT SINERGI DI DALAM NEGERI 148

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara 149/ Menciptakan Hubungan Harmonis dengan Stakeholder 153/ Komunikasi BPK dan Entitas dalam Penyelesaian Masalah 156/

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN 164

Daya Serap Anggaran 74,01 Persen 165/ Aliran Alokasi dan Realisasi Anggaran 169/ Hasil Penganggaran Berbasis Kinerja 170/ Laporan Keuangan Raih WTP 172/

MERANCANG KERJA DI TAHUN DEPAN 177 Renstra 2011-2015 Jadi Acuan 177/ Piloting e-audit Tahap Kedua 182/

PENUTUP 186 LAMPIRAN 192

2011

4 LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

5

Sambutan Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan Sekretaris Jenderal BPK RI

P

ertama-tama, kami panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan BPK Tahun 2011 dapat diselesaikan. Secara singkat kami laporkan proses pembuatan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan ini merupakan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK kepada semua stakeholder dan masyarakat sebagai amanat undang-undang. Dengan adanya laporan tahunan ini, BPK berupaya membuka diri sebagai lembaga publik di Indonesia. Apalagi peran penting BPK begitu sentral dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sebagai Pelaksana di BPK, kami berupaya menjalankan tugas BPK secara independen, berintegritas, dan profesional dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan. Apa yang kami upayakan tersebut dituangkan

dalam Laporan Tahunan BPK Tahun 2011 ini. Kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai apa yang telah dilakukan dan diraih BPK di tahun 2011. Kami juga membuka diri atas masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan tahunan ini ke depan. Karena, kami menyadari “tak ada gading yang tak retak”. Dengan adanya perbaikanperbaikan, laporan tahunan dapat memberikan manfaat dan informasi yang lebih baik kepada stakeholder tentang BPK. Akhirulkalam, kami berharap laporan tahunan ini dapat memberikan sesuatu yang positif bagi stakeholder dan seluruh masyarakat umum lainnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kami sampaikan Laporan Tahunan BPK Tahun 2011 ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Desember 2012

2011 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan

BPK SERAHKAN HASIL AUDIT INVESTIGASI LANJUTAN KASUS BANK CENTURY


7

2011

BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi lanjutan atas kasus PT Bank Century, berdasarkan permintaan DPR RI melalui surat tanggal 6 April 2011. DPR meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan forensik terhadap kasus Bank Century. “Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan/ atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Bank Century atau negara dan atau masyarakat, baik sebelum maupun sesudah bank ini diambil alih oleh LPS, termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut,” jelas Ketua BPK RI di hadapan pimpinan DPR dan media massa.

SAMBUTAN KETUA BPK RI

S

aya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya BPK dapat menyelesaikan Laporan Tahunan BPK Tahun 2011 ini. BPK punya perjalanan panjang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Sepanjang perjalanan tersebut, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dan capaian penting lainnya. Semua itu menjadi sumbangan yang sangat besar bagi perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Sebagai lembaga publik, perjalanan BPK tersebut perlu diketahui seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan penyampaian Laporan Tahunan BPK Tahun 2011 ini. Laporan Tahunan BPK tahun 201 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas BPK untuk memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan BPK selama setahun. Sebagaimana kita ketahui, untuk memenuhi

ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK, laporan keuangan dan sistem pengendalian mutu merupakan dua bentuk akuntabilitas BPK yang keduanya diperiksa oleh pihak independen yang ditunjuk DPR. Selain untuk melengkapi kedua bentuk akuntabilitas BPK itu, laporan tahunan ini juga dibuat utuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil peer review yang dilakukan Algemene Rekenkamer (ARK) atau badan pemeriksa Belanda atas sistem pengendalian mutu BPK pada tahun 2009. Tahun 2011 ini, BPK berupaya menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang digariskan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Hal tersebut untuk membangun kapasitas kelembagaan, melanjutkan program reformasi birokrasi, dan juga melakukan tiga jenis pemeriksaan sebagai mandat dari UUD 1945. Selain itu, dalam tahun 2011, BPK berhasil meraih capaian-capaian penting. Pembentukan ASEANSAI, Ketua WGEAINTOSAI, dan meraih nilai “A” atas LAKIP


9

HADI POERNOMO KETUA BPK

Sekretariat Jenderal BPK, merupakan beberapa capaian penting yang diraih BPK. BPK juga mulai mengembangkan penerapan e-audit melalui piloting pada pemeriksaan keuangan tahun 2011. Apa yang telah dicapai selama tahun 2011 tersebut merupakan hasil kerja keras dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Walau begitu, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Dengan bekal yang dibawa pada tahun 2011, semoga BPK dapat melalui tahun depan dengan lebih baik.

Saya berharap di masa mendatang, BPK dapat terus menjaga apa yang telah diraih dan memperbaiki apa yang kurang di tahun 2011. Dalam menjalankan tugas, hal yang terpenting adalah tetap berpegang pada independensi, integritas, dan profesionalisme. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh komponen di BPK atas semua upaya yang telah dilakukan. Semoga, apa yang telah diupayakan di tahun 2011 menjadi jalan yang lebih cerah di masa mendatang. Untuk BPK yang lebih baik.

Jakarta, Desember 2012 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2011 Ketua,

Hadi Poernomo

SEBUAH PENGANTAR

"

PADA TAHUN 2011, BPK MELAKUKAN PENILAIAN ATAS TINGKAT KEPUASAAN STAKEHOLDER ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK. PENILAIAN INI DILAKUKAN DENGAN SURVEI YANG DILAKSANAKAN LEMBAGA SURVEI INDONESIA (LSI). HASILNYA, TINGKAT KEPUASAAN STAKEHOLDER ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK MENCAPAI 3,47 ATAU BERPREDIKAT “MEMUASKAN”

"

10

11 SEBUAH PENGANTAR

R

entang 12 bulan dalam setahun begitu singkat terasa. Namun, setahun perjalanan bisa merekam banyak aktivitas yang berderet setiap bulannya. Tak ada yang sama jika diperbandingkan antara suatu tahun dengan tahun lainnya. Ada kekhususan tersendiri. Dalam hal pencapaian, potret-potret aktivitas akan tetap berbeda walau dari hal yang sama.

pertemuan pimpinan lembaga negara.

Tahun 2011 menjadi salah satu tahun spesial bagi BPK. Momen-momen tak terlupakan menghiasi rangkaian aktivitas sepanjang tahun itu. Ada banyak yang dilakukan, dan ada banyak hal-hal penting terdokumentasi. Termasuk di dalamnya momentum sejarah yang akan menjadi tonggak BPK dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Atas kewenangan dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, BPK menerbitkan hasil pemeriksaannya secara berkala dua kali dalam setahun, atau per semester. Hasil pemeriksaannya itu terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Pertemuan pimpinan lembaga negara menjadi terobosan baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Sebuah langkah awal dalam memudarkan hegemoni sebuah kekuasaan politik yang terkonsentrasi. Lebih dari itu, pertemuan pimpinan lembaga negara menjadi sebuah forum silaturahmi antar lembaga-lembaga negara yang setara. Punya tujuan mencari jalan bersama dalam mengarahkan negara ini seperti apa yang dicita-citakan founding fathers, sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Pertemuan pimpinan lembaga negara pertama kali diadakan di Istana Bogor, pada awal tahun 2010. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Presiden. Selanjutnya pertemuan pimpinan lembaga negara menjadi agenda rutin. Dan, tuan rumah tidak selalu Presiden, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya. Pada awal tahun 2011, untuk pertama kalinya, BPK sebagai tuan rumah menyelenggarakan

BPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pada tahun 2011 semester I, BPK melakukan pemeriksaan atas 682 objek pemeriksaan. Sebanyak 682 objek pemeriksaan itu terdiri dari 460 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 208 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari 682 objek pemeriksaan tersebut, ditemukan sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun. Rinciannya, Rp26,57 triliun, USD12.11 juta yang ekuivalen dengan Rp104,19 miliar, dan EUR212.87 ribu yang ekuivalen dengan Rp2,65 miliar. Sementara, temuan sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun tersebut terdiri dari temuan beberapa hal. Pertama, temuan ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun. Kedua, temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp18,96 triliun.

12

13

Pembangunan gedung kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dijadwalkan gedung kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selesai pada akhir tahun 2011 dan mulai digunakan pertengahan tahun 2012.

MEMBANGUN KAPASITAS LEMBAGA

2011

“HASIL KESELURUHAN

senilai Rp36,00 miliar untuk kasus kerugian negara/daerah/perusahaan. Senilai Rp9,53 miliar untuk kasus potensi kerugian negara/ daerah/perusahaan. Dan Rp36,17 miliar untuk kasus kekurangan penerimaan.

PEMERIKSAAN TERSEBUT MENGUNGKAPKAN 12.612 KASUS SENILAI Rp20,25 TRILIUN.” ...........................................................................................................................................................................

Hasil pemeriksaan selama semester I itu, sejumlah entitas baik di pusat maupun daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/ daerah, dan kekurangan penerimaan. Entitas menindaklanjutinya dengan menyetor ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan masih berlangsung. Sedangkan pada semester II, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 927 objek pemeriksaan. Jumlah 927 objek pemeriksaan itu terdiri dari 166 objek pemeriksaan keuangan, 143 objek pemeriksaan kinerja, dan 618 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil keseluruhan pemeriksaan tersebut mengungkapkan 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun. Jumlah total tersebut terdiri dari dua hal. Pertama, temuan kerugian negara/ daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan senilai Rp13,25 triliun. Kedua, temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp6,99 triliun. Atas hasil pemeriksaan BPK itu, sejumlah entitas baik di pusat dan daerah telah menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan

Selain itu, dalam tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang paling menyedot perhatian publik. Pemeriksaan itu adalah Pemeriksaan Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century dan Pemeriksaan Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah Pusat sebesar 7 persen. Dari sisi kuantitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pada tahun 2011, mengalami peningkatan. Secara total, pada tahun tersebut, jumlah LHP yang dihasilkan satuan-satuan kerja pemeriksa BPK mencapai 1.433 LHP. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, jumlah LHP yang dihasilkan sebanyak 1.032 LHP. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah LHP yang dihasilkan mencapai 1.282 LHP. Pada tahun 2011, juga BPK melakukan penilaian atas tingkat kepuasaan stakeholder atas hasil pemeriksaan BPK. Penilaian ini dilakukan dengan survei yang dilaksanakan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasilnya, tingkat kepuasaan stakeholder atas hasil pemeriksaan BPK mencapai 3,47 atau berpredikat “Memuaskan”. Pengukuran tingkat kepuasan stakeholder atas hasil pemeriksaan BPK ini punya tingkat objektivitas dan kredibilitas yang tinggi. Sebab, pada tahun 2011 itulah, pengukuran tingkat kepuasaan stakeholder dilakukan oleh lembaga di luar BPK. Sebelumnya survei dilakukan oleh


SEBUAH PENGANTAR

satuan kerja internal BPK yang dalam hal ini adalah Direktorat PSMK Ditama Revbang BPK. Penilaian tingkat kepuasaan yang dilakukan lembaga survei Indonesia juga dilakukan BPK pada tahun yang sama terkait dengan tingkat kepuasan pegawai. Hasil survei menunjukkan skala “Memuaskan”. Dalam tahun-tahun sebelumnya, survei dilakukan secara internal BPK. Dalam tahun 2011, BPK melakukan berbagai upaya dalam penguatan kelembagaannya. Hal yang menonjol, setidaknya terdapat dalam tiga aspek. Pertama, hubungan BPK dalam sekup internasional. Kedua, penguatan kinerja internal melalui berbagai program dan hasil evaluasinya. Ketiga, pelaksanaan, capaian dan hasil evaluasi program reformasi birokrasinya. Ketiga aspek inilah yang menciptakan momentum penting dan bersejarah. Secara internasional, BPK aktif dalam dua organisasi Supreme Audit Institutions internasional: INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) dan ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institution). INTOSAI merupakan organisasi Supreme Audit Institution dalam sekup global internasional. Sementara ASOSAI dalam tataran benua Asia. Hubungan internasional dalam dua wadah tersebut dirasa belum mengakomodir sepenuhnya kawasan regional Asia Tenggara. Dimana, negara-negara Asia Tenggara sendiri bisa dibilang negara-negara serumpun, yang punya banyak kesamaan. Baik secara kultural, sosial, ekonomi, dan segi kehidupan lainnya. Oleh karena itu, BPK menginisiasi

pembentukan ASEANSAI (ASEAN Supreme Audit Institutions), atau perkumpulan Supreme Audit Institution se-ASEAN. Inisiasi pembentukan ASEANSAI ini senada dengan cita-cita ASEAN sendiri yang ingin membentuk komunitas ASEAN. Pada tahun 2011, rencana tersebut direalisasikan dengan pendeklarasian ASEANSAI dalam rangkaian acara KTT ASEAN di Bali. Sebelum deklarasi pembentukan ASEANSAI ditahbiskan, BPK mengikuti pertemuan ke-11 Steering Committee INTOSAI WGEA (International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing) di Buenos Aires, Argentina. Pada acara tersebut, BPK terpilih menjadi Ketua INTOSAI WGEA atau Ketua kelompok kerja audit lingkungan INTOSAI untuk periode 2013–2016. Sebuah momentum bersejarah yang patut diberi catatan. Sebab, BPK sendiri masih perlu penguatan dalam bidang audit lingkungan. Hal ini menandakan kepercayaan Supreme Audit Institutions di INTOSAI terhadap BPK. Di dalam negeri sendiri, capaian-capaian BPK pada tahun 2011 tak bisa dikesampingkan begitu saja. Ada dua hal penting yang dicapai BPK: hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja tahun 2011 dan hasil evaluasi reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK yang dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai “A”. Bersama dengan KPK, akuntabilitas kinerja BPK tahun 2011 berpredikat “Sangat Baik”. Dibandingkan tahun sebelumnya, penilaian laporan akuntabilitas kinerja BPK mengalami peningkatan yang signifikan. Sebelumnya,

2011

15

hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK tahun 2010 mendapat nilai “B” atau berpredikat “Baik”. Sejalan dengan hal itu, pada tahun 2011 merupakan awal dari pelaksanaan program reformasi anggaran berbasis kinerja. Hal ini berimplikasi pada restrukturisasi program dan kegiatan BPK pada tahun tersebut. Dalam konteks ini, BPK juga melakukan terobosan-terobosan dalam membangun sebuah sistem yang dapat menilai kinerja, baik kinerja secara lembaga, maupun kinerja orang per orang pegawai. Termasuk di dalamnya pernyataan komitmen pencapaian kinerja yang ditandatangani seluruh komponen di BPK. Sementara, dalam program reformasi birokrasi nasional, pada tahun 2011, BPK juga punya pencapaian yang signifikan. BPK menjadi salah satu dari sedikit lembaga negara yang diikutkan dalam pilot project reformasi birokrasi nasional, yang pertama kali digulirkan pada tahun 2007. Menjelang akhir 2011, reformasi birokrasi di BPK dievaluasi tim quality assurance reformasi birokrasi nasional. Hasilnya BPK mendapatkan nilai “Baik”. Apa yang perlu dicatat di sini adalah BPK merupakan entitas yang pertama kali dievaluasi capaian reformasi birokrasinya.

DI BAWAH CAHAYA MALAM

Laporan akuntabilitas kinerja dan program reformasi birokrasi merupakan paket dalam rencana strategis (Renstra) BPK. Renstra BPK merupakan program penguatan kelembagaan dalam mencapai tujuan organisasi yang memiliki rentang lima tahunan. Renstra BPK dimulai pada kurun 2006-2010. Tahun 2011, merupakan tahun dimana dimulainya Renstra


SEBUAH PENGANTAR

BPK kedua, yang memuat rencana strategis BPK dalam jangka waktu 2011-2015. Renstra inilah yang menjadi hulu dari apa saja yang akan dilakukan BPK dalam lima tahun ke depan. Sebuah gambaran besar kebijakan BPK ke depan melalui programprogramnya yang mengarah pada tujuan organisasi yang diinginkan oleh internal BPK sendiri dan para stakeholder dan masyarakat atas peranan BPK sesuai tugas dan fungsinya. Tentu saja, rencana kebijakan BPK ke depan membutuhkan alokasi anggaran yang sesuai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari sisi anggaran dan SDM, BPK juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Anggaran BPK sendiri pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dua tahun sebelumnya. Alokasi anggaran BPK pada tahun itu mencapai Rp2,8 triliun. Sebelumnya, tahun 2010, anggaran BPK sebesar Rp2,3 triliun. Pada tahun 2009, anggaran BPK sebesar Rp1,7 triliun.

Auditor mengamati hasil pengukuran ketebalan aspal dengan pengujian core drill meskipun malam telah menyapa.

Sementara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK juga mengalami perkembangan. Sampai akhir tahun 2011, jumlah SDM BPK mencapai 6.176 orang. Jumlah itu memiliki komposisi berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 7 orang (S3), 876 orang (S2), 3174 orang (S1), 775 orang (D3), dan 804 berijazah D2 ke bawah.

2011 Secara umum, jumlah SDM BPK tahun 2011 itu, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2010, secara kuantitas SDM BPK berjumlah 5.838 orang. Sementara tahun 2009, jumlah SDM BPK sebesar 5.426 orang. Seiring dengan kuantitas jumlah pegawai

17

KOMPOSISI PENDIDIKAN PEGAWAI 7

JUMLAH PEGAWAI

876

2011

804

2010

6.176 5.838 5.426

2009

jumlah pegawai 2011

6.176 orang

775

3.174

•••S3 •••S2 •••S1•••D3 •••D2+

yang mengalami peningkatan, BPK juga berupaya meningkatkan kualitas pegawai dengan berbagai program kebijakan yang diambil. Peningkatan kualitas tak dipungkiri sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPK dan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap peran BPK sebagai lembaga negara yang secara langsung maupun tidak langsung, mengupayakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal lain yang patut dicatat di sini adalah kepemimpinan BPK periode 20092014 melakukan terobosan baru dimana akan dikembangkan pemeriksaan dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi atau disebut dengan e-audit. Perkembangannya pada tahun 2011 mulai menampakkan secercah harapan.

Konsep awal yang digaungkan pada awal tahun 2010, mulai disambut baik oleh entitas. Jika sebelumnya para pimpinan lembaga negara yang menyambut baik, sampai tahun 2011, hampir sebagian besar entitas yang diperiksa BPK juga merespon secara positif. Tak hanya entitas dari lingkungan lembaga negara, kementerian/lembaga, juga BUMN, pemerintah daerah, dan entitas lainnya. ...........................................................................................................................................................................

“JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI BPK JUGA MENGALAMI PERKEMBANGAN. SAMPAI AKHIR TAHUN 2011, JUMLAH SDM BPK MENCAPAI 6.176 ORANG.”


SEBUAH PENGANTAR

Penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan entitas merupakan langkah awal dalam penerapan e-audit ini. Pada tahun 2010, baru 39 entitas, terdiri dari 6 lembaga negara, 29 kementerian/lembaga dan empat BUMN yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait dengan pengembangan teknologi dan informasi untuk akses data yang merupakan pengejawantahan dari e-audit. Pada tahun 2011, BPK telah berhasil menjalin kesepakatan bersama dengan 538 entitas. Selain itu, BPK juga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung

pengembangan e-audit. Bahkan, BPK telah melakukan piloting penerapan e-audit pada beberapa entitas. Tanpa mengesampingkan sektor-sektor di BPK yang masih perlu perbaikan, dari catatan-catatan itu, tak pelak tahun 2011 merupakan catatan sejarah BPK dengan berbagai capaiannya. Jika diibaratkan, tahun 2011 merupakan rentang waktu yang berisi rangkaian momentum sejarah bagi BPK. Momentum sejarah yang tak hanya dicatat dalam guratan tinta emas BPK, tetapi pijakan BPK dalam menatap tantangan ke depan yang tentu tidak ringan.

2011

19

SEKILAS BPK

"

SEBELUM DITERBITKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI BPK, MAKA TATA CARA KERJA DAN KEDUDUKANNYA DISESUAIKAN DENGAN ALGEMENE REKENKAMER (ARK/BADAN PEMERIKSA MASA KOLONIAL BELANDA). ALGEMENE REKENKAMER SENDIRI MUNCUL PADA MASA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA YANG SECARA RESMI MENGAMBIL-ALIH KEWENANGAN KOLONIALISASI BELANDA DI INDONESIA PADA ABAD 19, MENGGANTIKAN MONOPOLI PERDAGANGAN VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE (VOC).

"

20

SEKILAS BPK

K

Sejarah Singkat BPK

elahiran BPK nyaris sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensinya diakui dalam satu bagian UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tak heran jika fungsi dan kedudukan BPK seiring-sejalan dengan konstitusi yang berlaku dari sejak proklamasi hingga kini. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia saat ini, terdapat delapan entitas yang dikenal sebagai lembaga negara. BPK salah satunya. BPK salah satu dari empat lembaga negara yang punya sejarah panjang sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, BPK mengalami pasang surut sampai menuju kemandirian yang berlandaskan konstitusi negara. Sebagai pemeriksa keuangan negara, BPK secara yuridis (de jure) telah lahir bersamaan dengan rumusan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi sebuah negara merdeka. Hasil godokan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/ Dokuritsu Junbi Cosakai) pada rapat kedua tanggal 10-16 Juli 1945.

Kemudian ditindaklanjuti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/Dokuritsu Junbi Inkai) yang dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Dan, pada 18 Agustus sehari setelah kemerdekaan diproklamirkan, PPKI mengesahkan UndangUndang Dasar yang sebelumnya sudah dibahas, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUD ’45. Dalam UUD ‘45 tersebut, Pada Bab VIII tentang Keuangan Negara, pasal 23, ayat

5 dinyatakan bahwa untuk memeriksa tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atas amanat UUD’45 itulah, Menteri Keuangan M. Safroedin Prawiranegara menerbitkan surat edaran atau pengumuman No.003-21-49, tanggal 10 Desember 1946. Isinya tentang rencana pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan secepatnya. Surat edaran Menteri Keuangan No.00321-49 tersebut kemudian disusul dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No.11/ Um, tertanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Penetapan Pemerintah itu ditandatangani M. Safroedin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno. Bersamaan dengan Penetapan Pemerintah tentang pembentukan BPK tersebut, terbit pula Surat Keputusan (SK) Presiden RI Soekarno yang berisi pengangkatan R. Soerasno sebagai Ketua BPK yang pertama, Dr. Aboetari sebagai Anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris. SK Presiden tersebut terhitung mulai berlaku pada 1 Januari 1947. Tepat sebulan setelah BPK resmi berdiri, Ketua BPK R. Soerasno melalui SK No.16/Peg, tertanggal 1 Januari 1947, mengangkat R. Kasirman, Banji, M. Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi, pada awal berdirinya, BPK hanya memiliki dua Pimpinan, seorang pejabat eselon I, dan enam pegawai. Atau secara keseluruhan terdapat sembilan orang yang menjalankan roda tugas BPK.

21


23

Tak mudah mencapai tujuan. Tapi dengan kebersamaan seluruh elemen akan mudah meraih tujuan. Kebersamaan yang berlandaskan Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

BERSAMA UNTUK MAJU

2011

Sebelum diterbitkan undang-undang mengenai BPK, maka tata cara kerja dan kedudukannya disesuaikan dengan Algemene Rekenkamer (ARK/Badan Pemeriksa masa kolonial Belanda). Algemene Rekenkamer sendiri muncul pada masa pemerintah Kerajaan Belanda yang secara resmi mengambil-alih kewenangan kolonialisasi Belanda di Indonesia pada abad 19, menggantikan monopoli perdagangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dengan kata lain, ARK ini dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa keuangan kolonial Hindia Belanda. Diawali pada masa pimpinan Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Jadi, sebelum memiliki undang-undang sendiri, BPK mengambil alih fungsi Algemene Rekenkamer dengan perangkat peraturannya yang terakomodir dalam Indische Comptabiliteits Wet (ICW), Indische Bedrijven Wet (IBW), Indische Staatsregeling (IS), dan Intructie Voor het Algemene Rekenkamer (IAR). Selanjutnya, kedudukan BPK ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Lebih jauh hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Artinya, BPK hanya wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan DPR. Hal yang sama dijumpai pula pada hubungan kerja antara Algemene Rekenkamer dengan Volksraad pada masa kolonial Hindia Belanda.

Masa RIS

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidaklah selesai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebab rongrongan dari Belanda yang ingin kembali menjajah

Indonesia tetap ada. Bangsa Indonesia pun disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan. Puncak dari usaha mempertahankan kemerdekaan itu adalah memaksa Belanda menggelar apa yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949. Hasil dari KMB itu adalah bentuk negara Indonesia menjadi negara serikat: Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdirinya RIS membuat UUD 45 digantikan dengan Konstitusi Sementara RIS yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS ’50). Fungsi BPK pun digantikan Dewan Pengawas Keuangan, seperti yang tercantum dalam Bab II Ketentuan Umum pasal 44 tentang Alat-alat Perlengkapan Negara; Bagian 4 tentang Dewan Pengawas Keuangan pasal 80, pasal 81 (ayat 1-4); Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara Pasal 112 (ayat 1-2). Berdasarkan UUDS ’50 itu, maka implementasinya melalui sebuah perundingan pada 15 Agustus 1950 antara BPK RI dan Dewan Pengawas Keuangan RIS, menghasilkan peleburan BPK RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan RIS. BPK RI sendiri menjadi kantor cabang Dewan Pengawas Keuangan RIS. Fungsi dan tugasnya masih mengacu pada Algemene Rekenkamer masa kolonial Belanda. Namanya saja UUDS, maka undang-undang dasar RIS ini bersifat sementara. Dalam UUDS ’50 Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan


SEKILAS BPK

“PADA TAHUN 2001, UUD ’45 DIAMANDEMEN. PASAL TERKAIT BPK DALAM UUD ’45 PUN TURUT DIAMANDEMEN. DALAM UUD ’45, POSISI DAN KEDUDUKAN BPK SEMAKIN KUAT, BEBAS DAN MANDIRI.” ...........................................................................................................................................................................

Negara Bagian 2 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 57, diamanatkan bahwa Anggota DPR (Konstituante) dipilih dalam suatu pemilihan umum. Artinya, UUDS 1950 ini hanya undang-undang dasar sementara yang nantinya diganti dengan undang-undang dasar yang tetap dari hasil bahasan DPR (Konstituante) yang anggota-anggotanya hasil dari pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri berhasil diselenggarakan pada tahun 1955. Dan, kemudian menelurkan Badan Konstituante. Sayangnya, badan sejenis Dewan Perwakilan Rakyat ini ternyata tak mampu membuat undang-undang dasar pengganti UUDS ’50 dengan berbagai kendalanya.

Masa Orde Lama

mengembalikan UUD ’45 sebagai undangundang dasar negara yang tetap. Berlaku kembalinya UUD ’45, membuat Dewan Pengawas Keuangan dengan berbagai aturannya di UUDS ’50 tercerabut. Diganti seperti pada awal mula berdirinya yang termaktub dalam UUD ‘45. Untuk BPK sendiri, karena belum ada undang-undang yang mengatur secara detail BPK, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 yang menyebut BPK sebagai BPK Gaya Baru. Poin penting dalam Perpu itu, kedudukan BPK seolah-olah di bawah Presiden. Semua perangkat BPK diangkat dan diberhentikan Presiden. Laporannya pun tidak lagi hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Presiden. Sementara, cakupan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK lebih luas, karena menyangkut juga ruang lingkup pengelolaan keuangan dari instansi atau perusahaan swasta. Perpu ini ternyata tidak bertahan lama. Tak berselang lama, tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan lagi Perpu No.6 Tahun 1964 sebagai penyempurnaan dari Perpu sebelumnya. Dalam perpu yang kedua ini, fungsi dan teknis BPK lebih detail. Namun, kedudukan BPK di bawah Presiden lebih tegas lagi. Penegasan ini menandakan bagaimana Presiden Soekarno menjadi poros tertinggi dalam tata negara Indonesia. Dengan begitu, posisi BPK tidak mandiri lagi. Spiritnya berbeda. Tidak seperti diawal pendiriannya.

2011

Dengan mandeknya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar, maka Presiden Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan keadaan ini. Langkah berani yang diambil adalah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya:

Lagi-lagi perpu kedua tentang BPK tak berlangsung lama. Setahun kemudian, BPK mempunyai undang-undang sendiri, dengan diterbitkannya UU No.17 Tahun 1965. Dengan

25

undang-undang tersebut, BPK punya payung hukum yang lebih kuat dengan detail tugas, fungsi, dan tataran teknisnya. Sayang, kembali, dengan lebih eksplisit dan tegas, BPK di bawah kendali Presiden Soekarno. Artinya, kedudukan BPK tidak setara dengan DPR dan Presiden. Tugasnya masih memiliki cakupan luas, karena punya kewenangan untuk memeriksa pengelolaan uang dan kekayaan negara juga pada perusahaan swasta/bank-bank dimana pemerintah punya kepentingan di dalamnya, yayasan-yayasan negara, juga penetapan-penetapan pajak langsung maupun tidak langsung, juga pungutan lainnya.

Masa Orde Baru

Usia Undang-Undang No.17 Tahun 1965 tak berlanjut lama. Pasca G/30S, dan pamor Presiden Soekarno meredup, melalui Ketetapan MPRS No.X/MPRS/1966, fungsi dan kedudukan BPK dikembalikan seperti yang diamanatkan UUD ’45. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan Orde Lamanya berakhir. Digantikan Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Pada tahun 1973, dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 menggantikan produk undang-undang masa Presiden Soekarno, UU No. 17 Tahun 1965. Dalam undang-undang tentang BPK produk masa Presiden Soeharto ini, fungsi dan kedudukan BPK sejatinya lebih mandiri. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Terutama dalam tugas utamanya sebagai Badan Pemeriksa yang memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan uang negara, khususnya

penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang termaktub pada Pasal 2 undang-undang tersebut. Walau punya muatan yang lebih baik, namun Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 ini pada kenyataannya mengurangi kewenangan BPK. Pengurangan peranan BPK dilakukan dengan membatasi obyek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan. Bahkan laporan BPK tidak boleh dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Akibatnya, laporan BPK pada masa Orde Baru itu tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini pada kondisi keuangan negara bagi pengambilan keputusan sehingga tidak dapat mengantisipasi krisis ekonomi dan perbankan yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Pemerintah Orde baru juga mengontrol BPK melalui organisasi, personil, dan anggarannya. Selain itu, sarana dan prasarana untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) BPK pun sangat terbatas.

Masa Reformasi Hingga Saat Ini Seperti halnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto pun jatuh akibat tuntutan besar dari masyarakat. Era reformasi digulirkan pada tahun 1998. Semangat reformasi pun menyelimuti BPK. Semangat reformasi ini juga menuntut DPR untuk mengamandemen UUD ’45. Pada tahun 2001, UUD ’45 diamandemen. Pasal terkait BPK dalam UUD ’45 pun turut diamandemen. Dalam UUD ’45, posisi dan kedudukan BPK semakin kuat, bebas dan mandiri. Hal ini bisa tergambar dalam Bab


SEKILAS BPK

VISI MISI TUJUAN STRATEGIS NILAI-NILAI DASAR VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

TUJUAN STRATEGIS

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

2011

27

NILAI-NILAI DASAR

Independensi Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

MENJAGA TETAP BERSIH


SEKILAS BPK

2011

29

VIIIA tentang BPK Pasal 23E ayat 1-3, Pasal 23F ayat 1-2, dan Pasal 23G. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi BPK yang termuat dalam UUD ’45 Amandemen ini, pada tahun 2006, dikeluarkanlah UU No. 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1973 tentang BPK. Dengan produk undang-undang baru ini, BPK telah menjadi lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional. BPK kini dapat menentukan sendiri susunan organisasi dan diberikan fleksibilitas dalam mengelola SDM-nya. Pemberhentian pimpinan BPK pun tidak lagi oleh Presiden, tetapi oleh BPK sendiri, dan atau DPR. Pun hal yang sama dengan laporan pemeriksaan keuangan, tidak lagi hanya disampaikan kepada Presiden, atau kepada DPR, tetapi juga ke DPD dan DPRD. Bahkan kepada kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaannya terbuka untuk umum jika telah menyerahkannya kepada lembaga perwakilan. Dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 15 Tahun 2006, BPK pun punya kekebalan hukum jika melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai undangundang yang berlaku. Dengan pasal itu, bukan berarti BPK institusi super body. Jika pimpinan atau pegawai BPK melakukan tindak pidana, proses hukum tetap berjalan tanpa halangan, seperti yang termaktub dalam Pasal 24 dan 25 dengan mekanisme yang telah diatur dalam pasal tersebut. Selain itu, untuk mendukung peran BPK, sebelum diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2006, BPK juga diperlengkapi dengan seperangkat undang-undang lainnya, seperti UU. No. 17

Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan seperangkat undang-undang tersebut, maka BPK memiliki cakupan luas dalam bidang pemeriksaannya. Seluruh entitas yang mengelola keuangan negara menjadi objek pemeriksaan BPK. Dalam meraih kemandirian, BPK butuh waktu yang sangat lama untuk meraih kebebasan dan kemandiriannya. Dan, UUD’45, UU No 15 Tahun 2006, serta perangkat undang-undang keuangan negara lainnya memberikan pondasi kuat dalam legalitas hukum kemandirian dan kebebasan BPK.

Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E ayat 1-3 UUD’45, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negaranya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya. Dan, hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Pada UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, dalam keterangan pembuka huruf b, disebutkan BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas BPK ini juga tertuang dalam Pasal 2 pada undang-undang yang sama. Sementara dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2006, kembali


SEKILAS BPK

ditegaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada ayat 7 Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 dijelaskan pengertian keuangan negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan ayat 8 Pasal 1 dijelaskan pengertian pengelolaan keuangan negara, yaitu keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ayat 9 Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 dijelaskan pula mengenai pengertian pemeriksaan, yaitu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara spesifik, tugas BPK dijelaskan pada Bab III Tugas dan Wewenang, Bagian Kesatu tentang Tugas, Pasal 6 ayat 1 UU. No. 15 Tahun 2006. Pada pasal 6 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pada Pasal 6 ayat 3 UU. No. 15 Tahun 2006, dijelaskan jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pada ketentuan itu pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tugas BPK tak hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di setiap entitas yang menggunakan uang negara, tetapi juga melaporkan ke pihak penegak hukum atau pihak yang berwenang jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 8 Ayat 3 UU. No. 15 Tahun 2006. Pada Ayat 5 pasal yang sama, BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, dan Pemerintah.

Wewenang

Kewenangan BPK diatur pada Pasal 9, 10, dan 11 UU No. 15 Tahun 2006. Pada Pasal 9 Ayat 1, BPK dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan: 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

2011 2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

31

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, suratsurat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; 8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa; 9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 10.Memberi pertimbangan atas rancangan

sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah. Pada Pasal 10, BPK memiliki kewenangan dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: a. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b.Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan c. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil pemantauan BPK ini diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Sementara pada Pasal 11, diatur kewenangan BPK yang dapat memberikan: 1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD,


SEKILAS BPK

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; 2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan 3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, BPK memiliki 9 Anggota yang sifatnya kolegial. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama oleh kesembilan Anggota BPK. Biasanya melalui rapat pimpinan atau disebut dengan Sidang Badan. Kesembilan Anggota BPK ini terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 Anggota (Anggota I-VII). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Utama (Itama), Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum), Auditorat Utama Keuangan Negara I-VII (AKN I-VII), Perwakilan BPK RI, dan Staf Ahli. Sekretariat Jenderal bertugas

menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran BPK RI, pembinaan administrasi dan pelayanan administrasi, serta mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI serta pelaksana BPK RI. Sekretariat Jenderal ini dipimpin oleh pejabat eselon I yang disebut Sekretaris Jenderal (Sekjen). Membawahi satuan-satuan kerja eselon II, yaitu: Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Luar Negeri, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, dan Biro Umum. Inspektorat Utama bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK RI. Dipimpin oleh seorang pejabat eselon I yang disebut Inspektur Utama (Irtama). Membawahi tiga satuan kerja eselon II, yaitu: Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) bertugas menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Dipimpin oleh pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama). Membawahi satuan-satuan kerja eselon II, yaitu: Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

2011 Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum)

33

bertugas memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota BPK RI dan Pelaksana BPK RI, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. Dipimpin seorang pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama). Membawahi dua satuan kerja eselon II, yaitu: Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah dan Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum.

kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi obyek-obyek pemeriksaan.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah core bisnis BPK. Terdiri dari tujuh AKN yang memiliki tugas pemeriksaan di bidang yang berbedabeda. Masing-masing dari ketujuh AKN itu dipimpin oleh pejabat setingkat eselon I yang disebut dengan Auditor Utama (Tortama). Setiap AKN membawahi beberapa satuan

2. AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota II BPK.

Adapun tugas-tugas pemeriksaan AKN I-VII tersebut, yaitu: 1. AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota I BPK.

3. AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan


SEKILAS BPK

negara pada bidang lembaga Negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan Negara, aparatur Negara, dan riset dan teknologi. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota III BPK. 4. AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur. Berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota IV BPK. 5. AKN V mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK. 6. AKN VI mempunyai tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah

di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK. 7. AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara). Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Anggota VII BPK. Kecuali Auditorat Utama Keuangan Negara, unsur pelaksana BPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua BPK. Sementara ketujuh Auditorat Utama Keuangan Negara masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota BPK, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK. Sementara BPK Perwakilan terdapat di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Dipimpin oleh pejabat eselon II yang disebut Kepala BPK Perwakilan (Kalan). Dalam hal tugas pemeriksaan yang diemban BPK Perwakilan, secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN V untuk BPK Perwakilan yang berada di wilayah Sumatera dan Jawa. Sementara untuk BPK Perwakilan yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada AKN VI.

2011

35

PROFIL ANGGOTA BPK

36

SEKILAS BPK

Ketua BPK

Drs. Hadi Poernomo, Ak.

Dunia perpajakan dan akuntansi bukan hal baru bagi Hadi Poernomo. Pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947 ini telah menjadi pegawai negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tak lama setelah lulus SMA pada tahun 1965. Setelah menjadi pegawai, beliau mengikuti pendidikan Bond A (1966), lalu pendidikan Bond B (1967). Tak cukup dengan pendidikan Bond A dan Bond B yang merupakan pendidikan pembukuan atau akuntansi, beliau melanjutkan pendidikan di Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Tahun 1969, dinyatakan lulus. Setelah itu, beliau masuk Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan yang diselesaikannya pada tahun 1973.

Berbagai posisi pemeriksa pajak di Ditjen Pajak telah dicicipi. Sempat mengikuti pendidikan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Spama) tahun 1996 dan pendidikan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (Spamen) tahun 1999. Selang sekitar setahun kemudian, tahun 2000, beliau diangkat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Ditjen Pajak. Baru saja menjabat, pada tahun 2001, beliau diangkat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Jabatan Dirjen Pajak dipegangnya selama sekitar lima tahun. Setelah menjalankan tugas sebagai Dirjen Pajak selama lima tahun selesai, tahun 2006, beliau sempat dipercaya untuk menjabat Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis Badan Intelejen Negara (BIN). Pada saat masa jabatan pimpinan BPK periode 2004-2009 berakhir, beliau terpilih sebagai Anggota BPK periode 2009-2014. Dan, melalui Sidang Badan, beliau dipercaya sebagai Ketua BPK.

2011

37

Wakil Ketua BPK

Hasan Bisri, S.E., M.M.

Jika ada Pemeriksa BPK yang dipercaya menjabat Anggota BPK kemudian menjadi Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri lah orangnya. Kariernya di BPK bisa dibilang merangkak dari bawah. Tahun 1977, beliau diterima sebagai pegawai negeri di BPK. Selama tahun 1977 – 1981, menjadi Staf Admisnistrasi Umum pada Bagian Humas dan Persidangan, Biro Hukum dan Humas, Setjen BPK. Setelah dari Biro Hukum dan Humas, dialihtugaskan menjadi verifikatur-Penilik atau Auditor Terampil pada Auditorat A BPK, tahun 1981-1988. Kariernya sebagai Pemeriksa mulai merangkak naik ketika diangkat sebagai Pemeriksa Muda (Auditor Ahli) pada Auditorat E BPK yang dijalani dalam periode 1988-1994. Setelah bertugas sebagai Pemeriksa Muda, tahun 1994, ia diangkat pada jabatan struktural menjadi Kepala Sub Bidang Litbang Pemeriksaan Fiskal BPK. Jabatan itu dilakoni sampai tahun 1999. Lalu, beliau diangkat sebagai Kepala Sub Auditorat II.A.1 BPK. Sekitar dua tahun kemudian, beliau dimutasikan sebagai Kepala Sub Auditorat II.B.2 BPK tahun 2001. Tak berselang lama, tahun 2004, dipromosikan sebagai Kepala Auditorat II.C. BPK.

Belum sempat menikmati lama jabatan baru itu, Beliau coba mengikuti pemilihan Anggota BPK periode 2004-2009. Dan, akhirnya terpilih sebagai Anggota BPK. Setelah masa jabatannya berakhir, beliau kembali mengikuti pemilihan Anggota BPK periode 2009-2014, dan berhasil terpilih kembali, dengan memperoleh suara terbanyak (44 suara) diantara 7 (tujuh) orang Anggota BPK periode 20092014 yang dipilih oleh Komisi XI DPR RI. Pada kepemimpinan BPK periode 2009-2014, beliau menjabat Anggota III BPK. Namun, setelah Wakil Ketua Herman Widyananda meninggal dunia, posisi Wakil Ketua BPK lowong. Posisi itu kemudian dipercayakan kepadanya melalui Sidang Anggota BPK pada 7 September 2011 dan dilantik secara resmi pada 27 September 2011 di Mahkamah Agung. Pria kelahiran Tegal, 8 Mei 1957 ini pernah dianugerahi penghargaan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun, dari Pemerintah pada tahun 1999 dan Satya Lancana Wira Karya, dari Pemerintah pada tahun 2001.


SEKILAS BPK

Anggota I BPK

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA.

Pria kelahiran Bandung, 31 Mei 1955 ini meniti karier sebagai Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1982. Terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Seksi pada Deputi Bidang Investigasi BPKP (1992-1995). Bukan hanya auditor pada instansi pemerintah, beliau juga pernah bekerja sebagai auditor pada perusahaan swasta dan BUMN, diantaranya: Internal Auditor PT TIHA International – HC Bank TATA Group (1995-1996), Anggota Komite Audit PT Dahana (Persero) periode 2007-2009, Anggota Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) tahun 2008-2009, dan Anggota Komite Audit PT Apexindo Tbk sampai tahun 2009. Pernah dipercaya juga sebagai Komisaris Independen PT Mitra Rajasa Tbk (2008-2009) dan Komisaris PT Pulau Kencana Raya (2008). Tak hanya itu, bersama rekan sejawatnya, beliau mendirikan Kantor Akuntan Publik Moermahadi & Rekan (1997-2002) dengan posisi managing partner. Lalu bekerja pada KAP Arifin Wirakusumah & Rekan (2002-2004) dan KAP Drs. Johan, Malonda, Astika & Rekan (2004-2007).

Keahliannya sebagai auditor terbilang lengkap karena bukan hanya pada tataran praktis beliau geluti. Keahliannya disalurkannya juga di dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar akuntansi di beberapa perguruan tinggi. Bahkan, beliau juga duduk pada jajaran manajemen perguruan tinggi. Pernah menjabat sebagai Ketua STIE Kesatuan Bogor (19962009) dan Direktur Akademi Manajemen Kesatuan Bogor (2006-2010). Beliau juga aktif pada organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang saat ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasehat IAI 2010. Dunia akuntansi yang digelutinya sebagai praktisi dan pengajar ditunjang dengan berbagai jenjang pendidikan tinggi di bidang ekonomi, khususnya akuntansi yang berhasil diraih. Lulus pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1981) dan memperoleh sertifikasi akuntan terdaftar (Akuntan Register Negara D 2703). Gelar magister yang diselesaikannya di STIE IPWI Jakarta tahun 2000. Program Doktoral Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2005 di Universitas Padjadjaran. Memperoleh sertifikat Akuntan Publik (CPA) pada tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2011

39

Anggota II BPK

Drs. H. Taufiequrachman Ruki, S.H.

Hidup Taufiequrachman Ruki bisa dibilang terisi oleh tiga pekerjaan besar dan penting yang saling kait-mengait. Sebagai penegak hukum, legislator, pemberantas korupsi, dan penanggung jawab pemeriksaan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Lahir di Rangkasbitung, 18 Mei 1946, beliau terlahir menjadi sosok paling dikenal dalam hal pemberantasan korupsi. Beliau adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama sejak lembaga itu didirikan. Bukan hanya itu, awal kariernya dihabiskan sebagai seorang polisi, aparat penegak hukum. Selepas lulus SMA tahun 1965, beliau mengikuti tes untuk masuk ke Akademi ABRI Bagian Kepolisian. Dan, berhasil masuk. Pendidikan Tinggi Militer itu diselesaikannya pada tahun 1970. Setelah itu, beliau dipercaya sebagai Komandan Pleton Taruna Akpol (1971). Dimulailah kariernya di kepolisian. Selama bekerja sebagai polisi, beliau melanjutkan pendidikan kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang diselesaikannya tahun 1978. Tak lama kemudian, beliau melanjutkan kembali pendidikan kepolisiannya di Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian. Selesai tahun 1983. Tak cukup sampai di situ, beliau mendalami ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diselesaikannya tahun 1987. Selain pendidikan formal perguruan tinggi, beliau juga mengikuti pendidikan-pendidikan singkat: Kursus Perwira Reserse Senior (1987), Traffic Management Course yang diadakan JICA, Jepang (tahun 1992), dan Kursus Karyawan ABRI (1992).

Kariernya di kepolisian kemudian membawanya ke Gedung MPR/DPR di Senayan. Sempat menjabat Kapolres Tasikmalaya sampai tahun 1991, kemudian ditunjuk sebagai perwakilan Fraksi TNI/Polri di DPR dan ditempatkan di Komisi III Bidang Hukum Fraksi TNI/Polri. Tugas di lembaga perwakilan rakyat untuk pertama kalinya itu diakhiri tahun 1995. Namun, lembaga perwakilan rakyat seperti tak bisa ditinggalkan. Sempat diangkat sebagai Kapolwil Malang pada 1995, beliau kembali ke DPR tahun 1997 sebagai Anggota Komisi VII Bidang Kesra dari Fraksi TNI/Polri. Pada tahun 1999, ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi TNI/Polri dan Koordinator Bidang Kesra yang dijalaninya sampai tahun 2000. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua Komisi VII. Selama menjadi Anggota DPR dari Fraksi TNI/Polri, beliau juga pernah dipercaya sebagai Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI/Polri (1997-1999) dan Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR (1999-2001). Pengabdiannya sebagai anggota DPR akhirnya selesai tahun 2001 dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Komisi VII. Setelah itu, beliau ditarik ke pemerintahan, mengisi posisi Deputi IV Bidang Keamanan Nasional Menko Polkam. Jabatan yang dipegangnya sampai tahun 2003. Pendirian KPK pada tahun 2003 memberi berkah. Dari deretan nama calon, beliau terpilih dan dipercaya sebagai Ketua KPK. Jabatan itu disandangnya sampai tahun 2007. Setelah itu, sempat dipercaya mengisi jabatan Komisaris Utama PT Karakatu Steel, kemudian beliau ikut pemilihan Anggota BPK periode 20092014. Dan, akhirnya terpilih.


SEKILAS BPK

Anggota IV BPK

Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum.

Kehidupan keagamaan tampak lekat pada pria kelahiran Tulungangung, 12 September 1962 ini. Tak heran memang, daerah Tulungagung, tempat kelahiran beliau, merupakan daerah santri dan salah satu basis organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Bangku sekolah sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskannya pada sekolah bercorak Islam. Bahkan, beliau sempat merasakan pondok pesantren. Tak tanggung-tanggung dua pondok pesantren menjadi tempatnya menimba ilmu keagamaan: Pondok Pesantren Panggung Tarbiyatul Ulum Tulungagung (1975-1978) dan Pondok Pesantren Al-Fatah, Mangunsari, Tulungagung (19781981). Pendidikan bercorak keagamaan rupanya tidak dipilih lagi saat melanjutkan ke perguruan tinggi. Beliau memilih program S1 Fisip Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember yang diselesaikannya tahun 1986. Pilihannya bisa dibilang tepat. Sebab, setelah lulus beliau diangkat menjadi pengajar di almamaternya itu. Pada awal menjadi pengajar, sempat mengikuti Study Internship tentang Studi Kawasan di Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas Gajah Mada tahun 1987 dan Study Internship Metode Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di PAU Universitas Indonesia tahun 1988. Terjun di dunia pendidikan rupanya membuat bersemangat untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana walau kemudian ia berkecimpung di dunia politik praktis. Pada awalnya, tahun 1998, beliau menyelesaikan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Selang bertahun-tahun lamanya, pada tahun 2007, beliau menyelesaikan program Doktoralnya pada bidang Manajemen Pendidikan

dengan Konsentrasi Study Kebijakan dan Politik Anggaran di Universitas Negeri Jakarta. Dan, tahun 2009, menyelesaikan S2 Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada. Setahun setelah menyelesaikan S2-nya yang pertama, tahun 1999, beliau memutuskan untuk tidak lagi berkecimpung di dunia pendidikan sebagai pengajar. Terjun ke politik praktis menjadi pilihan berikutnya. Sebagai aktivis Partai Kebangkitan Bangsa, ia mencalonkan diri menjadi Anggota DPR. Dan, berhasil. Beliau sempat mengecap pengalaman pertamanya sebagai Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam periode 19992001. Setelah itu, beberapa jabatan di DPR pernah dipegang, seperti: Anggota BKSAP DPR (1999-2003), Anggota Komisi IX DPR (1999-2002), Anggota Komisi VI DPR (2002-2003), Wakil Ketua Komisi IX Bidang Perencanaan Pembangunan dan BUMN DPR (20032004), Wakil Ketua Komisi XI Bidang Perbankan dan LKBB DPR (2004-2006), Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR (2005-2009), dan Anggota Komisi XI DPR (2006-2009). Selama pengabdiannya di DPR, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris PAH I BP MPR tentang Perubahan UUD 1945 (2000-2003), Anggota Working Committee Parliament OKI (2002-2005), dan Komisaris Utama PT. Carara Crema Stones (20022009). Selain itu, sejak tahun 2008, beliau menjadi staf pengajar di program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana. Pada tahun 2009, beliau terpilih menjadi Anggota BPK periode 2009-2014.

2011

41

Anggota V BPK

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.

Lahir di Kota Gudeg Yogyakarta, 19 Mei 1955, Sapto Amal Damandari memang awalnya tak bisa lepas dari kota kelahirannya itu. Pendidikannya dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi berada di Yogyakarta. Bahkan, menjalani awal kariernya pun di Yogyakarta. Setelah lulus Sarjana Muda Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada tahun 1978, ia diangkat sebagai asisten dosen di almamaternya. Kemudian berturut-turut menjadi asisten dosen di AKPRIND Yogyakarta (1980) dan STIE YKPN Yogyakarta (1981-1984). Setahun kemudian menjadi pengajar Pendidikan Sekretaris LPK Budaya Wacana Yogyakarta (19821991). Selain sebagai pengajar, pada tahun 1986, beliau diangkat sebagai Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan LPK Budaya Wacana sampai tahun 1991. Selama masih menjadi pengajar di LPK Budaya Wacana, beliau juga bekerja sebagai staf Bagian Perencanaan dan Pengembangan Yayasan Duta Wahana Swadaya Yogyakarta (1986-1991). Pada tahun 1991, beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Gajah Mada.

Cukup lama menjadi pengajar akuntansi, beliau membuat pilihan untuk terjun ke dunia praktis akuntan. Bukan di Yogyakarta, tetapi Jakarta. Awalnya di Jakarta, tahun 1991, bekerja sebagai staf konsultan PT. Stephanus Junianto & Rekan dan Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Stephanus Junianti & Rekan. Pekerjaannya di sana dilakoni sampai tahun 1996. Tahun berikutnya masih bekerja di KAP yang sama namun sebagai partner KAP tersebut. Setelah bekerja pada KAP Drs. Stephanus Junianto & Rekan, pada tahun 1998, beliau bekerja sebagai Auditor pada KAP Haryono, Junianto & Saptoamal (1998-Mei 2007). Sewaktu bekerja di KAP ini, beliau juga mengajar di STIE Kesatuan Bogor dan Akademi Kesatuan Bogor. Selain itu, pada tahun 2003-2004, beliau dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi IX DPR Bidang Keuangan dan Perbankan. Tahun 2005-2006, ia ditunjuk sebagai Partner Ahli Panitia Anggaran DPR. Dalam tahun 2007, beliau terpilih sebagai Anggota BPK dengan masa jabatan 2007-2012.


SEKILAS BPK

Anggota VI BPK

Dr. H. Rizal Djalil, M.M.

Awalnya bekerja pada lembaga nirlaba internasional Hellen Keller dengan program penanggulangan kebutaan pada Anak Pra-Sekolah pada 1982-1983. Setelah itu, bekerja pada BUMN yang memiliki core bisnis jaminan kesehatan dan pensiunan: Perum Husada Bhakti. Pada tahun 1987, beliau diangkat sebagai Manager Perum Husada Bhakti Provinsi Jambi. Jabatannya itu dipegang sampai tahun 1992. Pada tahun 1993, dipindahkan ke Perum Husada Bhakti DKI Jakarta dengan jabatan sama sampai tahun 1997. Tak lama kemudian, beliau terjun ke dunia politik dengan memilih aktif di Partai Amanat Nasional (PAN). Pada pemilu anggota lembaga legislatif tahun 1999, pria kelahiran Kerinci, 20 Februari 1956 ini berhasil terpilih sebagai Anggota DPR periode 19992004. Pada pemilu berikutnya tahun 2004, beliau kembali terpilih sebagai Anggota DPR periode 20042009. Selama menjadi Anggota DPR, banyak jabatan yang disandangnya. Jabatan dalam DPR yang pernah dipegang itu adalah: Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR (2003), Wakil Ketua Sub Perbankan DPR (2003), Wakil Ketua Fraksi PAN DPR (2005), Wakil Ketua Panja Asumsi Makro Panitia Anggaran DPR (2006), Ketua Panitia Kerja RUU Ketentuan Umum Perpajakan DPR (2007), dan Wakil Ketua Pansus Perpajakan DPR (2006 -2009).

Selain itu, beliau juga punya peranan dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara sebagai anggota panitia khusus atau tim perumus rancangan undang-undang (Pansus RUU). Peraturan perundang-undangan dimana beliau ikut urun rembug tersebut yaitu: RUU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2003), RUU Perbendaharaan Negara (2003), RUU Keuangan Negara (2003), RUU tentang Bank Indonesia (2003), dan Pansus Bank Syariah (2004), Amandemen Undang-Undang APBN 2005 Terkait dengan Bencana Tsunami di Aceh dan Nias (2006), RUU BPK RI (2006), RUU Surat Berharga Suku Nasional (2007), RUU Mata Uang (2007), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (2007). Walau sibuk dengan pekerjaannya sebagai wakil rakyat, beliau tidak lupa dengan pendidikan formal. Program S1 Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia diselesaikan tahun 1984. Tahun 1996, beliau menyelesaikan Program Magister Manajemen IPWI Jakarta. Tak sampai di situ, beliau pun menyelesaikan program Doktoralnya di Universitas Padjadjaran pada 2008.

2011

43

Anggota VII BPK

Drs. Bahrullah Akbar, B.Sc.,S.E.,M.B.A.

“Back to Home” mungkin kalimat itu pantas disematkan kepada Bahrullah Akbar. Sempat berkarier di BPK, kemudian berkarya di tempat lain, dan kembali ke BPK. Jalan hidup beliau bisa dikatakan seperti itu. Pria kelahiran Jakarta, 23 Maret 1959 ini memang tidak langsung bekerja di BPK. Selepas lulus sebagai Sarjana Muda Manajemen Keuangan di Akademi Pimpinan Perusahaan, Departemen Perindustrian, Jakarta tahun 1983, sempat bekerja sebagai pengajar SMA selama sekitar dua tahun. Setelah itu, baru bekerja di BPK sebagai Pemeriksa Muda (1985-1996). Selama menjadi pemeriksa muda, beliau melanjutkan pendidikan tinggi Strata 1, program studi Administrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diselesaikannya pada 1989. Selain itu, beliau juga melanjutkan pendidikan pasca sarjananya pada bidang akuntansi di Hull University, Inggris yang dituntaskannya tahun 1992. Setelah sekitar 11 tahun sebagai pemeriksa muda, beliau kemudian ditugaskan sebagai Widyaiswara BPK atau pengajar di Pusdiklat BPK tahun 1996-2004. Selama mengajar di Pusdiklat BPK, beliau sempat mengikuti Post Graduate Program in Performance Management di Leicester University, Inggris yang diselesaikan tahun 2000. Dua tahun sebelum beliau tidak lagi menjadi widyaiswara BPK, sempat dipercaya sebagai Staf Khusus di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri (2003-2004). Sampai akhirnya, beliau memutuskan keluar dari BPK di tahun 2004. Setahun kemudian, pada tahun 2005, setelah sempat menjadi Staf Khusus Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, beliau kemudian bekerja sebagai Staf Khusus

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri. Jabatan tersebut diembannya sampai tahun 2007. Dari tahun 2007 sampai September 2011, beliau dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2011, beliau terpilih sebagai Anggota BPK untuk mengisi posisi Anggota VII yang lowong sepeninggal T.M Nurlif untuk periode 2011-2014. Selain menjabat sebagai Anggota BPK, beliau juga masih aktif di dunia akademisi. Sampai saat ini beliau menjabat sebagai Lektor Kepala Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dijabatnya sejak tahun 2011. Dunia pendidikan memang tak bisa lepas dari dirinya. Selain masih menjabat akademisi, berbagai pendidikan formal pernah diikuti. Setelah meraih Sarjana Muda Manajemen Keuangan (B.Sc) di Akademi Pimpinan Perusahaan, Departemen Perindustrian, Jakarta, beliau meraih Sarjana Administrasi Negara di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 1989. Pada tahun 1992, beliau menyelesaikan pendidikan di University of Hull, Inggris, dengan meraih M.B.A dalam bidang akuntansi. Pada tahun 2010, beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di STIE DR. Muchtar Thalib, Jakarta. Kandidat doktoral di dua perguruan tinggi: Ph.D Candidate pada Public Sector Management di University of Leicester, Inggris dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung.


SEKILAS BPK

TUJUAN STRATEGIS MELALUI PELAKSANAAN MISINYA, BPK BERUPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN STRATEGIS SEBAGAI BERIKUT:

1. MENDORONG TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG TERTIB, TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN; 2. MEWUJUDKAN PEMERIKSAAN YANG BERMUTU UNTUK MENGHASILKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG BERMANFAAT DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN; DAN 3. MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MODERN DI BPK.

2011

45

Kilas Peristiwa Januari

Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP dan LKKL 2010

Pada 10 Januari 2011, BPK mengadakan workshop Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2010. Acara diselenggarakan di Auditorium Pusdiklat BPK RI Jakarta. Dibuka oleh Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki dan dihadiri oleh para Anggota BPK, sekjen BPK, para pejabat eselon I di lingkungan BPK dan diikuti oleh 583 pemeriksa dari seluruh Auditorat Keuangan Negara di BPK. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 12 Kementerian Negara/Lembaga Pada 18 Januari 2011, BPK menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 12 Kementerian/ Lembaga di Auditorium Kantor Pusat BPK. Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun ke12 kementerian/lembaga yang menandatangani nota kesepahaman tersebut, yaitu: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Komisi Pemilihan Umum dan BPH Migas. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 7 Kementerian/Lembaga dan 5 BUMN Pada 21 Januari 2011, bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, ditandatangani nota kesepahaman antara BPK dengan 7 kementerian/ lembaga dan 5 BUMN. Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun tujuh kementerian/lembaga yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sementara lima BUMN yang menandatangani nota kesepahaman yaitu: PT Sucofindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, PT Angkasa Pura serta PT Kereta Api Indonesia. Peresmian Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Pada 24 Januari 2011, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari meresmikan penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Jl. Adam Malik Km 8, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Sebelumnya, sejak resmi dibuka pada 30 Oktober 2008, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menempati Gedung Kantor eks Gedung Korpri Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 16, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bangunan baru yang

diresmikan tersebut menempati areal seluas 9.874 m2 dengan bangunan 3 lantai seluas 4.000 m². Wokshop Validasi RIR

Pada 31 Januari-2 Februari 2011, BPK menyelenggarakan workshop Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015. Diselenggarakan di Wisma Pusdiklat Kalibata BPK RI, Jakarta. Acara dibuka Ketua BPK Hadi Poernomo dan diikuti oleh para pejabat di lingkungan BPK, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan pelaksanaan Inisiatif Strategis baik satker pelaksana maupun satker terkait. Workshop tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan atas konsep RIR 20112015 dan merupakan rangkaian kegiatan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPK yang telah ditetapkan sesuai Keputusan BPK RI No.7/K/I-XIII/12/2010 pada 17 Desember 2010. Renstra merupakan pedoman bagi para pelaksana BPK dalam melakukan tugasnya dan harus dijabarkan dalam RIR 20112015. Sementara, RIR 2011-2015 berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja BPK dalam mewujudkan mandat UUD 1945 dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat komunikasi antara Pimpinan/ Anggota BPK dan pelaksana BPK maupun antar unit pelaksana BPK.


SEKILAS BPK

Februari

Seminar Bersama BPK RI dengan SAC Iran Pada 7-11 Februari 2011, diadakan Seminar Bersama antara BPK RI dan Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran (SAC Iran) di Teheran, Iran. BPK Selenggarakan Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara Pada 7 Februari 2011, BPK menyelenggarakan Pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 4 Kementerian/ Lembaga Pada 8 Februari 2011, BPK menandatangani nota kesepahaman dengan empat kementerian/ lembaga di Auditorium Kantor Pusat BPK. Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keempat kementerian/lembaga yang menandatangani nota kesepahaman tersebut adalah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI. BPK dan 3 Kementerian/Lembaga Tandatangani Nota Kesepahaman Pada 10 Februari 2011, bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, ditandatangani nota kesepahaman antara BPK dan tiga kementerian/ lembaga. Ketiga kementerian lembaga tersebut adalah Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nota kesepahaman sendiri berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Workshop Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah Pada 10 Februari 2011, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menggelar acara Workshop Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Lampung. Anggota V BPK Sapto Amal Damandari memberikan pengarahan dalam acara tersebut. Peresmian Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Banten

Anggota V BPK, Sapto Amal Damandari, Gubernur Provinsi Banten, Ratu Atut Chosiyah, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, Pimpinan DPRD, Bupati/ Walikota dan Anggota Muspida di wilayah Provinsi Banten serta para pejabat di lingkungan BPK. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda SeProvinsi Banten Pada 24 Februari 2011, BPK dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten melakukan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Maret

Pertemuan Bilateral BPK dan JAN Malaysia

Pada 24 Februari 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Raya Palka Nomor 1, Palima, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Menempati areal seluas + 6.872 m2 yang terdiri atas tiga bagian gedung yaitu Gedung Utama tiga lantai seluas + 2.201 m2, Gedung Arsip dua lantai seluas + 995 m2 dan Gedung Penunjang satu lantai seluas + 177 m2 atau keseluruhan luas seluruh gedung mencapai 3.373 m2 dan luas halaman + 5.414 m2.Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Banten menempati Gedung milik Pemerintah Kabupaten Tangerang di Jalan Ki Samaun Nomor 1 Tangerang dengan status Pinjam Pakai.

Pada 1 Maret 2011, BPK mengadakan pertemuan bilateral dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia di Langkawi, Malaysia. BPK Terima Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Kemendagri Pada 7 Maret 2011, BPK melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka Penyerahan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

2011

Peresmian ini dihadiri oleh

47

(Kemendagri) Tahun 2010 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kepada Ketua BPK Hadi Poernomo. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 16 BUMN

Pada 14 Maret 2011, BPK menandatangani nota kesepahaman dengan 16 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Nota kesepahaman berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun ke-16 BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), Perum Perumnas, PT Nindya Karya (Persero), PT Bina Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Amarta Karya (Persero). BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 12 BUMN Pada 15 Maret 2011, BPK menandatangani nota kesepahaman dengan 12 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Nota kesepahaman berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses

Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun ke12 BUMN tersebut adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pengerukan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero), PT Djakarta Lyoid (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Perum Damri, Perum PPD, dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero).

(Persero), PT Kimia Farma (Persero), Tbk, PT Batan Teknologi (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Garam (Persero), PT Primissima (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

April

BPK Serahkan IHPS II Tahun 2010 ke Presiden

BPK Serahkan IHPS II tahun 2010 ke DPD Pada 8 April 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2010 kepada Ketua DPD RI Irman Gusman di Gedung DPD, Jakarta.

BPK Serahkan IHPS II Tahun 2010 ke DPR

Pada 5 April 2011, Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2010 kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie di Gedung DPR, Jakarta. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 10 BUMN Pada 7 April 2011, BPK menandatangani nota kesepahaman bersama dengan 10 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Nota kesepakatan berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi sebagai sarana dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun sepuluh BUMN tersebut adalah PT Indofarma (Persero), Tbk, PT Bio Farma

Pada 11 April 2011, Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2010 kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta. Kunjungan Delegasi ANAO ke BPK Pada 11-13 April 2011, delegasi Australian National Audit Office (ANAO) berkunjung ke BPK. Kunjungan Delegasi BPK ke Australia Pada 11-15 April 2011, delegasi BPK RI melakukan kunjungan ke Australia. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 26 BUMN Pada 12 April 2011, BPK menandatangani kesepakatan bersama dengan 26 pimpinan


SEKILAS BPK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Nota kesepahaman berisi tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi sebagai Sarana dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun ke26 BUMN tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT LEN Industri (Persero), Perum LKBN Antara, Perum Produksi Film Negara, Perum Peruri, PT Balai Pustaka (Persero), Perum Percetakan Negara RI, PT Pradnya Paramitha (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Taman Widata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), dan Otorita Asahan. BPK Adakan BPK Goes To Campus di Unlam Pada 14 April 2011, BPK menyelenggarakan acara BPK Goes To Campus di Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. BPK dan Pemda se-Provinsi Papua Tandatangani Nota Kesepahaman Pada 14 April 2011, BPK dan Pemda se-Provinsi Papua melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua

Haedar dengan 27 Kepala Daerah se-Provinsi Papua. Pelaksanaan penandatangan Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepahaman disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Selain itu, BPK juga menyepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan dengan DPRP/DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK dengan DPRP dan DPRD di wilayah Provinsi Papua dilakukan oleh Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dengan Ketua DPRP dan 21 Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua. Ketua BPK Lantik Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Pada 25 April 2011 Ketua BPK Hadi Poernomo melantik dan mengambil sumpah Dr. Bambang Pamungkas, M.B.A, Ak., sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK menggantikan Sudin Siahaan, SH yang memasuki masa purna bhakti. Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI. Dihadiri oleh para Anggota BPK serta Pejabat eselon I dan II di lingkungan BPK RI. BPK Hadiri Konferensi ACAG dan ACPAC Pada 26 – 30 April 2011, BPK menghadiri Konferensi dua tahunan Australasian Council of Auditors General (ACAG) yang ke-28 dan Australasian Council of Public Account Committee (ACPAC) ke-11 di Perth, Australia Barat.

Pada 27 April 2011, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki didampingi Auditor Utama II

BPK Syafri Adnan Baharuddin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahunan Bank Indonesia (BI) tahun 2010 kepada Deputi Gubernur BI, Ardhayadi M di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Acara penyerahan ini dihadiri oleh Anggota III BPK, Hasan Bisri, Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi, Budi Mulya, Mulyaman D. Hadad, serta para pejabat di lingkungan Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Mei

BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seYoyakarta Pada 5 Mei 2011, BPK dan pemerintah daerah se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Auditorium BPK Kantor Perwakilan Provinsi DIY, di Yogyakarta.

2011

BPK Adakan Pertemuan Bilateral dengan OAG Pada 27 April 2011, di sela-sela acara Konferensi ACAG dan ACPAC, BPK melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Badan Pemeriksa Office of Auditor General (OAG) Australia Barat, di Kantor OAG. BPK Serahkan LHP atas LK BI 2010

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY bersama Gubernur DIY, Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, Bupati Sleman, dan

49

Bupati Kulonprogo. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, serta pimpinan DPRD Provinsi DIY. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seJawa Tengah Pada 6 Mei, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, BPK dan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Bambang Adi Putranto bersama Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, serta 35 pimpinan kota/kabupaten se-Jawa Tengah. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, serta pejabat dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Jabar Pada 12 Mei 2011, di Bandung, BPK melakukan penandatangan nota kesepahaman pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dengan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Slamet Kurniawan dengan para pimpinan daerah. Disaksikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pimpinan DPRD, anggota Muspida serta para pejabat di lingkungan BPK RI.

Peresmian Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada 12 Mei 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi

Provinsi Jawa Timur. BPK Goes to Campus di ITS Pada 20 Mei 2011, BPK mengadakan acara BPK Goes to Campus bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Ketua BPK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di MK Pada 24 Mei 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri pertemuan pimpinan lembaga negara yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawa Barat. Gedung ini terletak di Jalan Moch Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat, yang dibangun di atas lahan seluas 7.140 meter persegi. Gedung terdiri dari dua bangunan utama, yaitu bagian depan dengan empat lantai seluas 3.742 meter persegi dan bagian belakang lima lantai seluas 2.992 meter persegi. Luas seluruh bangunan utama adalah 6.734 meter persegi. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Jawa Timur Pada 19 Mei 2011, BPK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah seProvinsi Jawa Timur di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota se-Jatim dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Heru Kreshna Reza bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta 38 pimpinan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, serta Ketua DPRD

Ketua BPK Terima Kunjungan Delegasi SAV Pada 24 Mei 2011, di Kantor Pusat BPK, Ketua BPK RI Hadi Poernomo menerima kunjungan delegasi State Audit Office of Vietnam (SAV) yang dipimpin oleh Ketua SAV Mr. Vuong Dinh Hue. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 23 BUMN Pada 26 Mei 2011, bertempat di Auditorium Kantor Pusat BPK, BPK RI dengan 23 BUMN melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun ke-23 BUMN tersebut, yaitu: PT. Jamsostek (Persero), PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), PT. ASABRI (Persero), PT. Taspen (Persero), PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT. Danareksa (Persero), PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Perum Pegadaian, PT. PANN Multi Finance (Persero), PT. Bahana PUI (Persero), PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero),


SEKILAS BPK

dengan Pemerintah Daerah seProvinsi Kalimantan Barat. Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT. Hotel Indonesia Natour (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. BPK Serahkan LHP atas LK BMKG Pada 30 Mei 2011, bertempat di Gedung Umar Wirahadikusumah BPK, Jakarta, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kepada Kepala BMKG Sri Woro H. Harijono dengan disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo.

paripurna DPD di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh Ketua DPR kepada Ketua DPD Irman Gusman. BPK Serahkan LHP atas LK Polri Tahun 2010 Pada 14 Juni 2011, bertempat di Markas Besar Polri, Jakarta,

BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2010 ke DPR Pada 31 Mei 2011, bertempat di Gedung DPR/MPR, Jakarta,

BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP tahun 2010 kepada DPR dalam rapat paripurna DPR RI. Penyerahan dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Wakil Ketua DPR Anis Matta.

Juni

BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2010 ke DPD Pada 14 Juni 2011, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 kepada DPD dalam sidang

BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kepolisian RI Tahun 2010. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian RI tersebut dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dan didampingi oleh Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo. Kunjungan NAA Kamboja ke BPK Pada 14-16 Juni 2011, National Audit Authority (NAA) Kamboja mengunjungi BPK.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Adi Sudibyo bersama Gubernur Kalimantan Barat Cornellis dan para pimpinan pemerintah daerah kabupaten/kota seProvinsi Kalimantan Barat. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Auditor Utama Keuangan Negara VI Abdul Latief, para pimpinan DPRD, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Barat, dan para pejabat di lingkungan BPK RI. BPK Goes To Campus ke Universitas Tanjungpura, Pontianak Pada 16 Juni 2011, BPK menyelenggarakan acara BPK Goes To Campus yang mengambil tempat di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Wakil Ketua BPK Herman Widyananda Wafat Pada 20 Juni 2011, Wakil Ketua BPK Herman Widyananda wafat pada usia 51 tahun. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan pemda seProvinsi Bali Pada 20 Juni 2011, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK dan pemda se-provinsi Bali menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2011

BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Kalbar Pada 16 Juni 2011, bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, BPK menandatangani nota kesepahaman

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Maulana Ginting dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta

51

9 Bupati/Walikota di wilayah Bali. Disaksikan Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, dan Ketua DPRD Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi. BPK Serahkan LHP atas LK Kemenhub Tahun 2010 Pada 21 Juni 2011, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010, di Gedung Umar Wirahadikusumah, Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Menteri Perhubungan Freddy Numberi, disaksikan oleh Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang beserta para pejabat eselon I di lingkungan BPK dan Kementerian Perhubungan. BPK Serahkan LHP atas LK 32 Kementerian/Lembaga Tahun 2010 Pada 24 Juni 2011, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 32 Laporan Keuangan Lembaga Negara, Kementerian Negara, dan Lembaga Non Kementerian di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.

BPK Kunjungi COA Philipina Pada 26 – 29 Juni 2011, BPK mengunjungi Commission on Audit (COA) Philipina di Quezon City, Philipina. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Kalteng Pada 27 Juni 2011, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, BPK dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Maman Abdulrachman bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah R. Atu Narang, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI Abdul Latief, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Tengah serta Para pejabat di lingkungan BPK RI. BPK Kunjungi SAI Myanmar Pada 30 Juni – 2 Juli 2011, BPK

berkunjung ke Supreme Audit Institution (SAI) Myanmar di Kota Nay Pyi Taw, Myanmar.

Juli

BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Sumsel Pada 5 Juli 2011, bertempat di Griya Agung Gubernur, Palembang, BPK dan 15 pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Selatan menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi NTT Pada 8 Juli 2011, bertempat di Aula El Tari, Komplek Kantor Gubernuran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, BPK dan Pemerintah Daerah Se-Nusa Tenggara Timur (NTT) menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Rudi Irwanto Hamonangan Sinaga bersama Gubernur Provinsi NTT Frans Lebu Raya. Disaksikan oleh


SEKILAS BPK

Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Gubernur Provinsi NTT Esthon Leyloh Funay, Ketua DPRD Provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Auditor Utama Keuangan Negara VI Abdul Latief, pimpinan instansi vertikal Provinsi NTT, serta para pejabat di lingkungan BPK RI. Ketua BPK Hadiri 21st UN/ INTOSAI Symposium di Wina Pada 12-15 Juli 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri simposium ke-21 United Nation/ International Organization Auditor Institutions (UN/INTOSAI) di Wina, Austria. Pelatihan Audit Investigasi oleh BPK RI dan JAN Malaysia Pada 18-22 Juli 2011, BPK RI dan JAN Malaysia menggelar pelatihan audit investigasi di Pusdiklat BPK RI Kalibata, Jakarta. ANAO Berkunjung ke BPK Pada 19 – 22 Juli 2011, melakukan kunjungan ke BPK. Technical Meeting Pembentukan ASEANSAI Pada 25-27 Juli 2011 diselenggarakan technical meeting pembentukan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Agustus

Ketua BPK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka Pada 4 Agustus 2011, Ketua BPK RI Hadi Poernomo menghadiri pertemuan dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan lima pimpinan lembaga negara lainnya di Istana Merdeka, Jakarta. Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Media Massa

Pada 12 Agustus 2011, pimpinan BPK mengadakan acara silaturahmi dan berbuka puasa bersama dengan pimpinan dan wartawan media massa dalam acara Editor’s Forum bertema BPK Sinergi, di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta. Pertemuan Konsultasi antara BPK dan Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR Pada 15 Agustus 2011, Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI, di Kantor BPK RI, Jakarta. Rapat Konsultasi antara BPK dengan Tim Pengawas Century DPR Pada 18 Agustus 2011, Badan Pemeriksa Keuangan RI menggelar rapat konsultasi dengan Tim Pengawas Century DPR RI, di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Ketua BPK Hadiri Acara di MK Pada 24 Agustus 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo menghadiri acara deklarasi Zona Anti Korupsi dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, peluncuran e-Audit dan Penandatanganan nota kesepahaman, dan penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

September

Wakil Ketua Baru Dilantik Pada 27 September 2011, Wakil Ketua BPK baru Hasan Bisri dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

8 Mei 1957 ini menggantikan Wakil Ketua BPK sebelumnya, Herman Widyananda, yang meninggal dunia pada 20 Juni 2011.

Oktober

BPK dan JAN Malaysia Adakan Pertemuan Teknis Audit Lingkungan Pada 3-5 Oktober 2011, Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia mengadakan pertemuan teknis bidang audit lingkungan di Manado, Sulawesi Utara.

2011

Hasan Bisri terpilih menjadi Wakil Ketua BPK periode 2011-2014 melalui sidang Badan Anggota BPK yang berlangsung pada 7 September 2011 dan ditetapkan dalam Keputusan Sidang Anggota BPK No.1/K/IXIII.2/9/2011. Pria kelahiran Tegal,

BPK Sampaikan IHPS I Tahun 2011 kepada DPR dan Presiden Pada 4 Oktober 2011, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 kepada DPR dan Presiden. Penyampaian IHPS tersebut dilakukan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, kepada Ketua DPR, Marzuki Alie, di Gedung DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana

53

Negara. BPK Sampaikan IHPS I Tahun 2011 kepada DPD Pada 6 Oktober 2011, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penyampaian IHPS tersebut dilakukan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo kepada Ketua DPD Irman Gusman, dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta. Senior Officials Meeting Pembentukan ASEANSAI

Pada 13 Oktober 2011, delegasi badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) dari 10 negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan tingkat pejabat senior (Senior Officials Meeting) dalam rangka pembentukan ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI). Pertemuan yang berlangsung selama satu hari ini dilaksanakan di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Kalsel Pada 27 Oktober 2011, bertempat di Auditorium BPK Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, BPK dan 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman

terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan serta 11 pimpinan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, serta Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Abdul Latief. Pertemuan Konsultasi BPK dan BAKN DPR Pada 27 Oktober 2011, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR melakukan pertemuan konsultasi dengan BPK di Kantor Pusat BPK, Jakarta. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi Kaltim Pada 31 Oktober 2011, bertempat

di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, BPK dan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur menandatangani nota kesepahaman terkait terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Sri Haryoso Suliyanto, dengan para pimpinan daerah. Disaksikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Nizam Burhanuddin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Pimpinan DPRD, Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Timur, serta para pejabat di lingkungan BPK. Peresmian Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Pada 31 Oktober 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Gedung ini terletak di Jalan M. Yamin No. 19, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dibangun di atas lahan seluas 5.917 meter persegi. Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kaimantan Timur tersebut terdiri dari tiga lantai seluas 3.300 meter. Lantai pertama digunakan untuk Ruang Sub Bagian Hukum dan Humas dan Ruang Sub Bagian Umum yang merupakan satuan


SEKILAS BPK

kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Lantai dua digunakan untuk Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruang Sub Bagian Keuangan, Ruang Sub Bagian SDM, dan lantai tiga digunakan untuk Sub Auditorat Kaltim I dan II yang merupakan satuan kerja pelaksana tugas pemeriksaan. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi dengan sarana teknologi informasi yang dipasang untuk mendukung proses pemeriksaan.

November

BPK Terpilih Sebagai Ketua INTOSAI WGEA 2013-2016 Pada 11 November 2011, dalam acara 11th Steering Committee Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) di Pan Americano Hotel, Buenos Aires, Argentina, BPK terpilih sebagai Ketua INTOSAI WGEA untuk periode 2013 – 2016. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan State Audit Office of Vietnam Pada 15 November 2011, BPK dan State Audit Office of Vietnam menandatangani nota kesepahaman di bidang audit sektor publik. Nota kesepahaman kerjasama tersebut ditandatangani oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, dan Auditor General of The State Audit Office of Vietnam Mr. Dinh Tien Dung, di Nusa Dua, Bali. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota BPK RI Sapto Amal Damandari dan Bahrullah Akbar, Deputy Auditor General of The State Audit Office of Vietnam Mr. Doan Xuan Tien, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Mr. Nguyen Xuan Thuy, serta para pejabat eselon I dan II di BPK RI. 10 SAI se-ASEAN Sepakati Pendirian ASEANSAI

Pada 16 November 2011, 10 Ketua Badan Pemeriksa atau supreme audit institution negara-negara anggota ASEAN menandatangani agreement pendirian ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI), pada 16 November 2011 di Bali International Convention Center, Westin Hotel, Nusa Dua, Bali. Badan Pemeriksa tersebut adalah Jabatan Audit Brunei Darussalam, National Audit Authority of Kingdom of Cambodia, The State Audit Organization of Lao’s People Democratic Republic, Jabatan Audit Negara Malaysia, Office of the Auditor General of the Union, the Republic of the Union of Myanmar, The Commision on Audit of the Republic of the Philippines, AuditorGeneral’s Office of Singapore, Office of the Auditor General of Thailand, State Audit Office of Vietnam, dan BPK RI sendiri selaku tuan rumah. Ketua BPK Terpilih Sebagai Ketua ASEANSAI Pertama Pada 16 November 2011, setelah peresmian pendirian ASEANSAI, dalam sidang pertama ASEANSAI (ASEANSAI First Assembly) yang dihadiri oleh 10 ketua badan pemeriksa se-ASEAN, Ketua BPK Hadi Poernomo, ditetapkan sebagai Ketua ASEANSAI pertama pada periode 2011-2013.

BPK Adakan Forum Bakohumas Pemerintah Pada 22 November 2011, bertempat di Hotel Santika, Jakarta, BPK mengadakan kegiatan Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) bertema BPK dan Keuangan Negara. BPK Serahkan LHP atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan 30 Entitas Pada 22 November 2011, bertempat di Gedung kementerian

Keuangan, Jakarta, Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan APBN dan APBD TA 2010 kepada 30 entitas yang terdiri dari:11 Kementerian, 9 Pemerintah Provinsi, dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota. ANAO dan OAG Kunjungi BPK Pada 24-25 November 2011, ANAO dan OAG mengunjungi BPK.

2011

Workshop Quality Assurance bidang Pemeriksaan Keuangan Pada 20-30 November 2011, BPK menyelenggarakan Workshop Quality Assurance Pemeriksaan Keuangan di Pusdiklat BPK, Jakarta. Delegasi Australian National Audit Office (ANAO) menjadi narasumber dalam Workshop tersebut.

BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda sePapua Barat Pada 23 November 2011, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Manokwari, BPK dan 12 pemda se-Provinsi Papua Barat menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam

55

rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat R. Suyatna, dengan para pimpinan daerah. Disaksikan oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Auditor Utama Keuangan Negara VI Abdul Latief, Inspektur Utama Mahendro Sumardjo, Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Papua Barat, Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Papua Barat, serta para pejabat di lingkungan BPK RI. Peresmian Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Pada 23 November 2011, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri meresmikan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat yang terletak di Jalan Sowi Gunung No. 3, Manokwari, Papua Barat. Dibangun di atas lahan seluas 7.800 meter persegi. Gedung ini terdiri dari dua bangunan utama. BPK Ikuti Workshop di China Pada tanggal 28-30 November 2011, delegasi BPK mengikuti Workshop yang diadakan oleh National Audit Office of The People’s Republic Of China (CNAO). Workshop diadakan di Kantor Pusat CNAO di Beijing, Cina. NAA Kamboja Kunjungi BPK Pada 28 November - 23 Desember 2011, National Audit Authority (NAA) of the Kingdom of Cambodia melakukan kunjungan ke BPK. Kunjungannya itu dimaksudkan untuk melakukan Study Tour dan program Secondment.

Desember

Peresmian Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB Pada 1 Desember 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo meresmikan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB), di Mataram. Acara ini dihadiri oleh Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, Auditor Utama KN VI Abdul Latief, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pimpinan DPRD, dan seluruh pejabat di lingkungan pemda NTB dan BPK RI. Gedung ini beralamat di Jl. Udayana No. 22 Mataram. Sebelumnya, BPK meminjam gedung milik Dinas Kehutanan Provinsi NTB. BPK Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemda seProvinsi NTB Pada 1 Desember 2011, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPK dan 11 Pemda se-Provinsi Nusa Tenggara Barat menandatangani Nota Kesepahaman terkait pengembangan pengembangan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Djoni Kirmanto dengan para pimpinan daerah. BPK Adakan Seminar Nasional Tentang Kinerja BPD di Indonesia Pada 12 Desember 2012, BPK mengadakan seminar nasional dengan tema: “Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia: Kontribusi Untuk Pembangunan Daerah”. BPK dan Polri Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada 14-16 Desember 2011, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPK dan Polri membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri sampai dengan semester II tahun 2011.

kegiatan Briefing Peningkatan Penerimaan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelaporan Perpajakan. Sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin, Kepala Dinas Pajak BP Migas Sukri Usman. Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat di lingkungan Dirjen Pajak, BP Migas, dan BPK. BPK Serahkan Hasil Audit Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century Pada 23 Desember 2011, Ketua BPK Hadi Poernomo menyerahkan laporan hasil audit investigasi lanjutan atas kasus Bank Century kepada Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta. BPK dan Media Massa Bahas Hasil Audit Kasus Bank Century Pada 29 Desember 2011, bertempat di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Pimpinan BPK bersama pimpinan media massa cetak dan elektronik melakukan diskusi membahas hasil pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank Century. Acara ini juga diikuti oleh para wartawan media cetak, elektronik, dan online nasional. Pertemuan BPK dengan Entitas Penegak Hukum Pada 29 Desember 2011, BPK menyelenggarakan pertemuan untuk memaparkan laporan hasil pemeriksaan investigasi lanjutan atas kasus PT Bank Century kepada KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan PPATK di Kantor BPK, Jakarta.

AKN II Adakan Briefing Tentang Perpajakan Pada 20 Desember 2011, bertempat di Ruang Pola, Gedung Arsip, Kantor Pusat BPK, Auditorat Keuangan Negara (AKN) II BPK melaksanakan


SEKILAS BPK

2011

57

MENELISIK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG NEGARA

"

DARI SISI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS, SEBAGIAN BESAR LKKL MEMPEROLEH OPINI “WAJAR TANPA PENGECUALIAN DAN “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”, ATAU SEKITAR 98 PERSEN. ARTINYA, SECARA UMUM, ADA PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DITUANGKAN SECARA WAJAR PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA.

"

58


Laporan Keuangan Entitas

Pada semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa 455 laporan keuangan entitas. Jumlah 455 laporan keuangan tersebut terdiri dari: satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010, 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2010, 358 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, lima LKPD Tahun 2009, dan delapan Laporan Keuangan Badan Hukum Milik Negara dan badan lainnya.

Cakupan pemeriksaan 158 LKPD pada semester II tahun 2011 sendiri meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran. Untuk neraca, terdiri dari aset senilai Rp256,25 triliun, kewajiban senilair Rp2,67 triliun, dan ekuitas senilai Rp253,57 triliun. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan senilai Rp100,76 triliun, belanja senilai Rp98,48 triliun, dan pembayaran netto senilai Rp10,81 triliun.

Adapun cakupan pemeriksaan keuangannya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Untuk neraca, rinciannya: aset senilai Rp4.926,54 triliun, kewajiban senilai Rp2.946,94 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.979,58 triliun. Sementara untuk LRA, rinciannya meliputi: pendapatan senilai Rp1.361,93 triliun, belanja senilai Rp1.422,33 triliun, pembiayaan netto senilai Rp127,26 triliun, dan laba/rugi atau surplus/ defisit badan lainnya senilai negatif Rp20,53 triliun.

Dari semua laporan keuangan entitas tersebut, BPK memberikan opininya atas kategori tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW/adverse opinion), dan Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer/TMP).

Pada semester II Tahun 2011, BPK tidak lagi memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian/ lembaga karena sudah dilakukan pada semester I tahun 2011. Sementara pemeriksaan LKPD sebagian besar telah dilakukan pada semester I tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan entitas hanya dilakukan pada 158 LKPD tahun 2010 dan delapan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah dan badan lainnya. Sehingga, dalam tahun 2011, BPK telah memeriksa 516 LKPD tahun 2010 dari 524 pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lima LKPD tahun 2009, delapan laporan keuangan Badan Hukum Milik Negara, dan delapan Badan Usaha Milik Daerah dan badan lainnya.

BPK memberikan Opini WTP karena laporan keuangan entitas telah disajikan dan diungkap secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini WDP diberikan karena laporan keuangan entitas telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Opini TW diberikan karena laporan keuangan entitas tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal

59


61

Auditor BPK tak hanya mengamati angka demi angka di sehelai kertas. Tapi, turun ke lapangan memastikan angka-angka itu digunakan berdasarkan ketentuan.

TURUN KE LAPANGAN DEMI KEBENARAN

2011

“PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, BPK MEMBERIKAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP).” ...........................................................................................................................................................................

yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangannya tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Sedangkan, Tidak Menyatakan Pendapat atau disclaimer diberikan karena laporan keuangan entitas tidak dapat diperiksa sesuai standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak yakin bahwa laporan keuangan entitas tersebut bebas dari kesalahan penyajian secara material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangannya tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

Opini WDP untuk Pemerintah Pusat

Pada laporan keuangan pemerintah pusat, BPK memberikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dengan cakupan pemeriksaan meliputi neraca, LRA, Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan. Untuk neraca, terdapat aset senilai Rp2.423,68 triliun, kewajiban senilai Rp1.796,07 triliun, dan ekuitas senilai Rp627,61 triliun. Untuk LRA, terdapat pendapatan negara dan hibah senilai Rp995,27 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.042,11 triliun, pembiayaan netto senilai Rp91,55 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp46,84 triliun.

Pemberian Opini WDP itu, dikarenakan BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Pertama, pada penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan pajak. Permasalahan muncul karena pengakuan pendapatan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah senilai Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas senilai Rp19,30 triliun juga tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid. Selain itu, transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. Secara umum, data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran penerimaan pajak. Kedua, pencatatan uang muka Bendahara Umum Negara (BUN) tidak memadai. Hal ini dikarenakan saldo uang muka dari rekening BUN yang disajikan pada neraca senilai Rp1,88 triliun tidak didukung rincian, baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan, maupun dokumen usulan pergantiannya (reimbursement). Hal lainnya, nilai dana talangan dan penggantian tahun 2009 senilai Rp1,14 triliun dan tahun 2010 senilai Rp1,43 triliun tidak dapat diidentifikasi. Selain itu, nilai pengajuan penggantian senilai Rp2,92 triliun lebih kecil dibandingkan reimbursement-nya. Atas dasar itulah, catatan yang ada tidak memungkinkan BPK menguji kewajaran uang muka BUN dan pengaruhnya terhadap catatan saldo anggaran lebih (SAL). Ketiga, permasalahan dalam pengendalian atas pencatatan piutang pajak. Hal ini dikarenakan penambahan piutang menurut data aplikasi piutang senilai Rp2,51 triliun



berbeda dengan dokumen sumbernya yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) atau surat tagihan pajak (STP). Selain itu, pengurangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp1,03 triliun berbeda dengan penerimaannya. Dengan begitu, data dan catatan yang ada tidak memungkinkan BPK untuk menguji kewajaran piutang pajak. Keempat, permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset tetap. Permasalah tersebut didasarkan pada nilai koreksi hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap berbeda dengan hasil koreksi pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) senilai Rp12,95 triliun. Hal lainnya, aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp5,34 triliun pada tujuh kementerian/lembaga belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap pada empat kementerian/lembaga senilai Rp56,42 triliun juga belum dibukukan. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap aset tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Selain keempat permasalahan yang ditemukan tersebut, BPK juga menemukan permasalahan pada sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan entitas pada peraturan perundang-undangan. Dua hal tersebut, SPI dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kriteria objek pemeriksaan laporan keuangan entitas. Permasalahan dalam SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini telah diperinci dalam IHPS BPK Semester I yang telah disampaikan kepada DPR,DPD, dan Presiden. Atas permasalahan-permasalahan tersebut,

BPK memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPK tersebut, yaitu: 1. Menyempurnakan sistem penetapan, pencatatan, dan penagihan penerimaan serta piutang pajak; 2. Melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak yang diakibatkan oleh pembayaran PBB Migas serta menagih kekurangan PPh Migas; 3. Mengupayakan amandemen atas klausul production sharing contract yang belum memperhitungkan penerapan tax treaty; 4. Menyempurnakan peraturan terkait pencatatan hibah yang diterima langsung kementerian/lembaga; 5. Menertibkan dan menyempurnakan pengelolaan rekening khusus dan dana talangan dari rekening Bendahara Umum Negara; 6. Menyempurnakan pencatatan dan pengelolaan aset tetap; 7. Memperbaiki metode inventarisasi dan penilaian dan penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 8. Menyempurnakan regulasi dana pegawai negeri sipil (PNS); 9. Menerbitkan klasifikasi belanja dalam penyusunan anggaran; 10. Menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penggunaannya di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 11. Membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai penentuan alokasi dana penyesuaian; dan 12. Mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas.

2011

63

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas LKKL

Pada semester I tahun 2011, LKKL dari sisi kualitas maupun kuantitas meningkat dengan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 83 LKKL tahun 2010 yang diperiksa, BPK memberikan opini WTP pada 52 LKKL, 29 LKKL mendapat opini WDP, dan hanya dua LKKL yang mendapat TMP atau BPK tidak memberikan pendapatnya. Cakupan pemeriksaan pada 83 LKKL sendiri meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk neraca, terdiri dari aset senilai Rp2.420,05 triliun, kewajiban senilai Rp1.798,03 triliun, dan ekuitas senilai Rp622,01 triliun. Untuk laporan realisasi anggaran, terdiri dari pendapatan negara dan hibah senilai Rp995, 27 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.042,11 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp91,55 triliun. Bandingkan LKKL tahun 2009. Jumlah LKKL yang diperiksa sebanyak 78 LKKL. Dari 78 LKKL tersebut, BPK tidak memberikan pendapat pada delapan LKKL, 26 LKKL mendapat opini WDP, dan 44 LKKL mendapat opini WTP. Dari sisi kualitas maupun kuantitas, sebagian besar LKKL memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian dan “Wajar dengan Pengecualian”, atau sekitar 98 persen. Artinya, secara umum, ada perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan yang dituangkan secara wajar pada kementerian/lembaga dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah LKKL tahun 2010 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan

tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya penambahan pemeriksaan pada bagian anggaran yang diperiksa, baik kementerian/ lembaga (KL), non KL, dan Bendahara Umum Negara. Penambahan LKKL yang diperiksa yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Badan SAR Nasional, dan Komisi Persaingan Usaha. Penambahan pemeriksaan bagian anggaran non KL disebabkan belanja anggaran subsidi dan belanja lainnya pada tahun 2010 dipecah menjadi belanja anggaran subsidi dan belanja lainnya. BPK juga memeriksa laporan keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2010. Sebelumnya, belum diberikan opini secara utuh, melainkan parsial pada bagian anggaran tertentu. Walau adanya perbaikan dalam penyajian laporan keuangan entitas KL, namun dari sisi sistem pengendalian intern (SPI) ditemukan kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut ditemukan pada entitas KL yang sebelumnya mendapat opini WTP, pada tahun 2010 turun menjadi WDP, atau dari WDP menjadi TMP. Kasus-kasus kelemahan SPI ini pada umumnya mencakup tiga hal: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil evaluasi SPI ini menunjukkan 519 kasus kelemahan SPI. Dari 519 kasus tersebut, ditemukan 226 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Ada 134 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Dan, 159 kasus ditemukan karena kelemahan struktur pengendalian intern.



“DARI SISI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS, SEBAGIAN BESAR LKKL MEMPEROLEH OPINI “WAJAR TANPA PENGECUALIAN DAN “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN”, ATAU SEKITAR 98 PERSEN.” ...........................................................................................................................................................................

Secara umum, dari 519 kasus tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pencatatan tidak/belum akurat; sumber daya manusia yang tidak memadai; perencanaan yang tidak memadai; entitas KL tidak mentaati ketentuan dan prosedur; penetapan kebijakan yang tidak tepat; belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas; belum ditetapkannya prosedur kegiatan; belum adanya koordinasi dengan pihak terkait; dan lemahnya pengawasan maupun pengendalian. Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah memberikan rekomendasirekomendasinya. Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK itu diantaranya: agar pimpinan entitas yang diperiksa memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat; meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pembinaan SDM di entitas KL; melakukan perencanaan dengan lebih cermat; dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

yang berlaku. Kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ini sebanyak 731 kasus senilai Rp1,50 triliun yang meliputi: kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan/pemborosan, dan ketidakefektifan. Dalam kasus kerugian negara, ditemukan 235 kasus senilai Rp294,19 miliar. Beberapa kasus yang mengakibatkan kerugian negara ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: ketidakmampuan rekanan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugasnya; tidak mentaati dan memahami ketentuan yang berlaku; dan kuasa pemegang anggaran satuan kerja tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas kasus-kasus tersebut BPK memberikan rekomendasi agar pimpinan KL memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkannya dengan menyetor sejumlah uang ke kas negara atau mengembalikan barang ke negara melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kasus potensi kerugian negara, ditemukan 39 kasus senilai Rp530,72 miliar. Pada umumnya kasus-kasus ini terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan pengamanan atas pengelolaan aset negara; kurang mentaati dan memahami ketentuan yang berlaku; dan kepala satuan kerja lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tersebut, BPK memberikan rekomendasi: agar pimpinan instansi memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang

2011

Selain itu, hasil pemeriksaan atas 83 LKKL tahun 2010 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

65

OBJEK PEMERIKSAAN BPK PADA SEMESTER I TAHUN 2011 10 46 9

8

158

682

460

OBJEK PEMERIKSAAN

4

OBJEK PEMERIKSAAN

459

PEMERINTAH DAERAH

208

92

PEMERIKSAAN KINERJA

BUMN

BUMD

61

OBJEK PEMERIKSAAN

8

PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

44

14

OBJEK PEMERIKSAAN

363

TOTAL

9 2

2

89

PDTT BHMN/BLU/LAINNYA

PRESENTASE KASUS KERUGIAN 9%

29%

11%

15%

lain-lain belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan

1.852 KASUS/ Rp964,67M

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Kekurangan volume pengerjaan dan/atau barang

20%

16%

Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

PRESENTASE KASUS POTENSI KERUGIAN

16%

20%

32%

428 KASUS/ Rp4,53T

Aset tidak diketahui keberadaanya Aset dikuasai pihak lain lain-lain piutang /pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih

32%



bertanggung jawab; melakukan pengamanan aset; mengupayakan penagihan jaminan pelaksanaan kepada tujuh Kontraktor Kontrak Kerjasama untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Untuk kasus kekurangan penerimaan, terdapat 118 kasus senilai Rp420,81 miliar. Kasus kekurangan penerimaan ini, umumnya disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan berkaitan dengan PNBP; adanya peraturan daerah yang mengklaim PNBP tersebut sebagai pendapatan asli daerah (PAD); serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung. Atas beberapa kasus kekurangan penerimaan tersebut, BOK memberikan rekomendasi kepada pimpinan KL agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara. Terkait kasus administrasi, menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat administrasi sebanyak 269 kasus yang tak dinilai secara nominal uang. Penyebab dari kasus administrasi ini umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya; kurang mematuhi ketentuan yang berlaku; serta kuasa pengguna anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar mempertanggungjawabkan secara administratif; mengelola dan menatausahakan aset sesuai ketentuan; serta memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang bertanggung jawab. Sementara kasus ketidakhematan atau pemborosan ditemukan 25 kasus senilai Rp11,31 miliar. Pada umumnya, kasus ini

diakibatkan pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas. Atas kasus ini, BPK merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan kasus ketidakefektifan ditemukan 45 kasus senilai Rp249,72 miliar. Kasus ini umumnya disebabkan karena kekurangcermatan bagian perencanaan, kurang koordinasi, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan. Atas kasus yang terjadi ini, BPK memberikan rekomendasi kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar membuat perencanaan yang memadai; memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; meningkatkan pengawasan; dan segera memanfaatkan hasil pengadaan.

Opini WDP pada LKPD Masih yang Terbanyak

Pada semester I Tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2010 sebanyak 358 LKPD dari 524 pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan pada lima LKPD tahun 2009. Lima LKPD tahun 2009 itu berasal dari tiga LKPD pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Maluku, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Dua LKPD lainnya adalah LKPD Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua dan LKPD Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. LKPD tahun 2009 tersebut baru diselesaikan pada semester I tahun 2011 karena

2011

67

LKPD tiga kabupaten di Provinsi Maluku dan LKPD Memberamo Raya, Provinsi Papua baru diterima pada semester II tahun 2010. Sedangkan LKPD Kabupaten Teluk Wondama diselesaikan setelah ditunda karena status daerah tersebut force majeure akibat banjir Wasior. Cakupan pemeriksaan 358 LKPD itu meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran. Untuk neraca terdiri dari aset senilai Rp1.281,03 triliun, kewajiban senilai Rp8,26 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.272,75 triliun. Sementara pada laporan realisasi anggaran, terdiri dari pendapatan senilai Rp345,22 triliun, belanja termasuk transfer senilai Rp338,25 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp35,71 triliun. Dari 358 LKPD tahun 2010, BPK memberikan opini WTP pada 32 LKPD, WDP pada 271 LKPD, Tidak Wajar (TW) pada 12 LKPD, dan TMP pada 43 LKPD. Sedangkan pada lima LKPD tahun 2009, BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer). Berdasarkan tingkatan pemerintahan di daerah, pada semester I Tahun 2011, LKPD tahun 2010 yang mendapatkan opini WTP diperoleh 15 entitas pemerintahan daerah tingkat kabupaten, 11 pemerintah kota, dan enam pemerintah provinsi. Sementara yang mendapatkan opini WDP diperoleh 200 pemerintah kabupaten, 51 pemerintah kota, dan 20 pemerintah provinsi. Sedangkan opini “Tidak Wajar” diperoleh 10 pemerintah kabupaten dan dua pemerintah kota, sementara pemerintah provinsi nihil. Pemerintah daerah yang laporan keuangannya disclaimer terdapat pada 35 pemerintah kabupaten, enam pemerintah kota, dan dua pemerintah provinsi.

Sementara pada semester II Tahun 2011, BPK memeriksa LKPD tahun 2010 pada 158 LKPD. Sehingga dalam tahun 2011, BPK telah memeriksa 516 LKPD tahun 2010 dari 524 jumlah pemerintah daerah. Ada 8 pemerintah daerah yang belum diperiksa BPK. Delapan daerah yang belum diperiksa BPK ini karena dua pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Waropen dan Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua, baru menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK pada tahun 2012. Dua daerah lainnya, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, masih dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sedangkan empat daerah sisanya, merupakan daerah pemekaran baru di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Memberamo tengah, dan Kabupaten Puncak Jaya, belum wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya. Cakupan pemeriksaan atas 158 LKPD tersebut meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran. Untuk neraca terdiri dari aset senilai Rp256,25 triliun, kewajiban senilai Rp2,67 triliun, dan ekuitas senilai Rp253,57 triliun. Sedangkan laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan senilai Rp100,76 triliun, belanja senilai Rp98,48 triliun, dan pembiayaan netto senilai Rp10,81 triliun. Dari 158 LKPD tahun 2010 itu, dua LKPD mendapat opini WTP, 70 LKPD mendapat opini WDP, 14 LKPD mendapat opini “Tidak Wajar” dan pada 72 LKPD, BPK tidak memberikan pendapat alias disclaimer. Dua LKPD tahun 2010 yang mendapatkan WTP dalam semester II tahun 2011 itu adalah LKPD Kota Lhokseumawe, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, serta LKPD Kabupaten Luwu



“SECARA TOTAL, DALAM TAHUN

pemerintah kota, dan tiga pemerintah provinsi.

2011, 516 LKPD TAHUN 2010, 34

Secara total, dalam tahun 2011, 516 LKPD tahun 2010, 34 laporan keuangan entitas pemerintah daerah mendapat opini WTP. Sementara, 341 entitas pemerintah daerah mendapat Opini WDP. BPK memberikan Opini “Tidak Wajar” pada 26 laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Dan, pada 115 laporan keuangan pemerintah daerah, BPK tidak memberikan pendapat atau disclaimer.

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PEMERINTAH DAERAH MENDAPAT OPINI WTP. SEMENTARA, 341 ENTITAS PEMERINTAH DAERAH MENDAPAT OPINI WDP. BPK MEMBERIKAN OPINI “TIDAK WAJAR” PADA 26 LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PEMERINTAH DAERAH. DAN, PADA 115 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, BPK TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT ATAU DISCLAIMER.” ...........................................................................................................................................................................

Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan tingkatan pemerintahan di daerah, pada semester II tahun 2011, LKPD yang mendapatkan opini WTP adalah satu pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota. Sementara LKPD yang mendapatkan opini WDP terdiri dari 52 pemerintah kabupaten, 16 pemerintah kota, dan dua pemerintah provinsi. Sementara opini “Tidak Wajar” masing-masing didapatkan 13 pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota. Selanjutnya LKPD yang disclaimer didapatkan 64 pemerintah kabupaten, lima

Dari catatan ini, maka secara kuantitas, laporan keuangan entitas pemerintah daerah sebagian besar mendapatkan opini WDP. Kemudian disusul oleh pemerintah daerah yang laporan keuangannya disclaimer. Setelah itu, pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP. Sisanya, pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini “Tidak Wajar”. Secara umum, dibandingkan tahun sebelumnya, ada peningkatan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP. Sedangkan kenaikan terjadi pula pada LKPD yang mendapat disclaimer. Dan, Opini “Tidak Wajar” mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan pada kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pada LKPD tahun 2009, jumlah LKPD yang diperiksa sebanyak 504 LKPD. Dari 504 LKPD, yang mendapatkan opini WTP sebanyak 15 entitas pemerintah daerah. Sementara laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP sebanyak 330 entitas. Adapun opini “Tidak Wajar” didapatkan oleh 48 entitas pemerintah daerah pada laporan keuangannya. Dan, pada 111 LKPD, BPK tidak

2011

69

memberikan pendapat atau disclaimer. Laporan keuangan pemerintah daerah sendiri dievaluasi pada sisi sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Pada sisi kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan ditemukan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan atau penyimpangan administrasi, ketidakhematan atau pemborosan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Dari sisi sistem pengendalian intern atau SPI, pada semester I Tahun 2011, sekitar 15 persen LKPD tahun 2010 yang masih mendapatkan opini TMP dan “Tidak Wajar” menunjukkan belum optimalnya efektivitas SPI pemerintah daerah. Hasil evaluasi SPI terhadap 358 LKPD ditemukan 3.397 kasus kelemahan SPI. Dari 3.397 kasus tersebut, 1.401 kasus karena kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Lalu, 1.368 kasus karena kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Dan, 628 kasus karena kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, secara umum, terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Kemudian, para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab juga kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-

HASIL HUTAN TANPA PENYELEWENGAN



pihak terkait. Atas kasus-kasus tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar pejabat yang berwenang segera menyusun dan menetapkan kebijakan formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Kepala daerah juga harus meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab juga perlu dilakukan.

Konstitusi mengamanatkan bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BPK turut memastikannya.

Pada sisi kepatuhan terhadap perundangundangan, hasil pemeriksaan terhadap 358 LKPD tahun 2010 juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 4.551 kasus senilai Rp5,28 triliun. Dari 4.551 kasus tersebut, kasus yang menimbulkan kerugian daerah sebanyak 1.197 kasus senilai Rp376,9 miliar; 313 kasus menimbulkan potensi kerugian daerah senilai Rp3,2 triliun, kekurangan penerimaan sebanyak 857 kasus senilai Rp478,1 miliar, ketidakhematan sebanyak 144 kasus senilai Rp73,2 miliar, ketidakefisienan sebanyak dua kasus senilai Rp1,3 miliar, 264 kasus ketidakefektifan senilai Rp1,068 triliun, dan 1.774 kasus karena permasalahan administrasi yang tidak ada taksiran nilai kerugiannya.

2011 Sementara LKPD tahun 2009 yang diperiksa BPK pada semester I tahun 2011, terdapat kerugian daerah diantaranya terjadi di Kabupaten Memberamo Raya, Provinsi Papua. Kasusnya adalah pekerjaan pembangunan kantor bupati dan sekretariat daerah senilai

71

Rp5,93 miliar dan pekerjaan pembangunan kantor DPRD tahun anggaran 2008 senilai Rp7,09 miliar tidak dilaksanakan dan dikontrakkan kembali dari awal kegiatan pada tahun anggaran 2009 kepada rekanan yang sama. Pada semester II tahun 2011, hasil evaluasi SPI pada 158 LKPD, ditemukan 1.796 kasus kelemahan SPI. Temuan 1.796 kasus tersebut terdiri dari 805 kasus karena kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; 683 kasus karena kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan 308 kasus karena kelemahan struktur pengendalian intern. Penyebab dari kasus ini dan rekomendasi BPK atas kasus tersebut sama seperti pada hasil pemeriksaan semester I tahun 2011. Dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, ditemukan 2.585 kasus senilai Rp1,72 triliun. Dari 2.585 kasus tersebut, 971 kasus karena masalah administrasi yang tak ada nilai kerugiannya. Selebihnya terdapat nilai kerugiannya, yaitu: 763 kasus yang menimbulkan kerugian daerah senilai Rp555,55 miliar; 125 kasus menimbulkan potensi kerugian daerah senilai Rp406,96 miliar; 481 kasus menimbulkan kekurangan penerimaan senilai Rp260,76 miliar; 104 kasus menimbulkan ketidakhematan senilai Rp174,16 miliar, dan ketidakefektifan sebanyak 141 kasus senilai Rp328,73 miliar.

Disclaimer pada Dua LK BHMN dan Badan lainnya

Pada semester I tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan laporan keuangan (LK) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan badan lainnya. Kedelapan

laporan keuangan BHMN dan badan lainnya tersebut, yaitu: LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tahun 2008, LK Bank Indonesia tahun 2010, LK Konsolidasi Project Management Office of Asian Development Bank on Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) tahun 2010, LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2010, LK Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tahun 2010, LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2010, LK Loan ADB 2575INO pada Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Loan ADB 2575-INO) tahun 2010, dan LK Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010. Cakupan pemeriksaan atas LK BHMN dan badan lainnya ini meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, dan laporan arus kas. Atas kedelapan LK BHMN dan badan lainnya yang diperiksa tersebut, BPK memberikan opini “Tidak Memberikan Pendapat” pada dua entitas, yaitu BPIH dan LPS. Enam LK entitas lainnya mendapatkan Opini WTP. Selain pemberian opini, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kedelapan LK itu dengan melihat sisi SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan. Pada sisi SPI, BPK menemukan 41 kasus kelemahan SPI. Dari 41 kasus tersebut, 11 kasus karena kelemahan sistem



pengendalian akuntansi dan pelaporan, tujuh kasus karena kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 23 kasus karena kelemahan struktur pengendalian intern. Penyebab kasus-kasus tersebut, umumnya, karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan BHMN dan badan lainnya. Atas kasus-kasus itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan BHMN dan badan lainnya memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Pada sisi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan 41 kasus yang menimbulkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/ perusahaan, kekurangan penerimaan, masalah administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Nilai nominal dari 41 kasus tersebut ditaksir sebesar Rp14 triliun dan USD201,05 ribu atau ekuivalen dengan Rp1,72 miliar. Terjadinya kasus pada kepatuhan perundang-undangan tersebut, umumnya disebabkan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam mentaati ketentuan yang berlaku, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Atas dasar itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan BHMN dan badan lainnya memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. BPK juga merekomendasikan agar entitas mempertanggungjawabkan kasus kerugian negara/perusahaan dan kekurangan penerimaan negara/perusahaan dengan

menyetor ke kas negara/perusahaan.

Lima BUMD Hanya Satu WTP

Sementara untuk semester II tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan pada delapan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya. Delapan laporan keuangan BUMD dan lainnya ini terdiri dari lima entitas: PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, PDAM Kota Padang, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Dana Abadi Umat, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) atau dahulu dikenal dengan nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dari kelima entitas ini, laporan keuangan yang diperiksa BPK pada semester II tahun 2011 adalah LK PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang tahun 2010, LK PDAM Kota Padang tahun 2010, LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tahun 2009 dan 2010, LK Dana Abadi Umat tahun 2008, 2009, dan 2010, dan LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tahun 2010. Adapun cakupan pemeriksaan atas delapan LK BUMD dan badan lainnya ini meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, dan laporan arus kas.

2011 Hasil dari pemeriksaan BPK atas kedelapan laporan keuangan BUMD dan badan lainnya itu, hanya ada satu entitas pada dua laporan keuangannya, tahun 2009 dan 2010, yang mendapatkan opini WTP, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Bahkan, pada tahun 2008, entitas ini juga mendapat opini WTP.

73

Dari Pemondokan sampai Katering Salah satu pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada semester I tahun 2011, dan mendapat sorotan luas dari masyarakat adalah pemeriksaan kinerja terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 mencakup penilaian atas efektivitas pengelolaan pelayanan pemondokan, transportasi darat, dan katering. Pada pelayanan pemondokan, BPK berpendapat bahwa penyelenggara ibadah haji telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi, khususnya di Mekkah. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan penyewaan pemondokan lebih awal dari tahun sebelumnya. Tujuannya, agar mendapatkan pemondokan yang letaknya dekat dengan Masjidil Haram dengan harga terjangkau sesuai plafon dan memenuhi kriteria pemondokan. Hanya saja karena adanya perluasan Masjidil Haram yang telah dimulai sejak musim haji tahun-tahun sebelumnya, dan masih berlangsung, telah menggusur gedung dan hotel-hotel yang biasa digunakan untuk menampung jemaah haji. Kondisi ini berdampak pada melambungnya harga sewa pemondokan. Akibatnya, penyelenggara ibadah haji mengalami kesulitan untuk memperoleh pemondokan di wilayah Ring I yang berjarak di bawah 2000 m dari Masjidil Haram. Kesulitan tersebut karena terbatasnya plafon harga sewa perumahan yang telah ditetapkan pemerintah. Plafon pemondokan sendiri masih perkiraan karena plafon resmi belum ditetapkan DPR saat penyelenggara ibadah haji melalui tim perumahan melakukan penyewaan pemondokan lebih awal. Selain itu, penetapan jarak pemondokan ke Masjidil Haram di Mekkah yang terbagi dalam Ring I dan Ring II, pada tahun 1429H/2008, 1430H/2009, dan 1431H/2010 mengalami perubahan. Sayangnya, perubahan jarak tersebut belum disosialisasikan kepada calon jemaah haji. Permasalahan pemondokan ini, secara umum, disebabkan Direktur Pelayanan Haji belum mengusulkan pedoman penyewaan yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pengambilan keputusan penyewaan perumahan pada saat proses peninjauan lapangan, proses negosiasi, dan penetapan harga akhir yang menetapkan komposisi maupun jumlah tim yang hadir. Hal serupa juga pada pembentukan tim untuk menyusun database perumahan yang belum dilakukan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji agar memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) untuk menyempurnakan pedoman penyewaan perumahan/ pemondokan; membentuk tim penyusun database perumahan di wilayah Makkah dan Madinah; dan menetapkan dan mensosialisasikan petunjuk atau edaran kepada jemaah haji terkait dengan perubahan jarak pemondokan berikut hak yang dimiliki dan kewajiban yang dipenuhi jemaah haji. Selain pemondokan, masalah pelayanan transportasi juga menjadi bagian dari pemeriksaan kinerja BPK atas penyelanggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010. Hasilnya ada beberapa temuan. Pertama, tugas pengendalian dan

pengawasan angkutan jemaah haji di Mekkah oleh Tim Penyiapan Angkutan Jemaah Haji di Mekkah tumpang tindih dengan bidang transportasi daerah kerja (Daker) Mekkah. Kedua, petunjuk pelaksanaan pelayanan transportasi belum disusun dan ditetapkan. Akibatnya peran dan tanggung jawab petugas transportasi tidak dapat diukur dan menyulitkan petugas transportasi dalam memahami tugasnya yang berpotensi terjadinya ketidakseragaman dalam pelayanan transportasi kepada jemaah. Ketiga, pelayanan transportasi terhadap perumahan yang lokasinya jauh dari titik penjemputan belum optimal. Akibatnya, ada gangguan pelayanan yang diberikan kepada jemaah dan menimbulkan kelelahan fisik, khususnya bagi jemaah usia lanjut/sakit. Temuan atas kelemahan pelayanan transportasi tersebut, secara umum, disebabkan ketidakjelasan pembagian tugas dan belum adanya petunjuk pelaksanaan transportasi darat. Dengan permasalahan yang muncul pada pelayanan transportasi tersebut, BK merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji untuk memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh agar menyempurnakan uraian tugas tim penyiapan angkutan jemaah haji di Mekkah; menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan transportasi darat dan memberikan pelatihan kepada para petugas secara intensif; dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan transportasi darat dengan memperhatikan beban kerja petugas transportasi. Untuk masalah pelayanan katering, ada beberapa temuan dari hasil pemeriksaan kinerja BPK. Pertama, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama belum memiliki pedoman formal yang merinci tata cara tentang pembentukan dan pembagian tugas tim pengadaan beserta tim pendukungnya, serta belum ada pedoman formal mengenai evaluasi dan penilaian penyedia katering. Dua hal itu menimbulkan potensi terbentuknya tim dengan susunan anggota yang tidak sesuai dengan tujuannya; adanya tumpang-tindih pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan pembagian tugas antar personil tim; serta penunjukan perusahaan penyedia katering kurang dapat diyakini.Selain itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi tidak konsisten menerapkan pemberian sanksi blacklist terhadap perusahaan katering yang wanprestasi. Hal ini mengakibatkan adanya potensi terulangnya pelanggaran atau wanprestasi di kota lain. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji agar memerintahkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh untuk menetapkan pedoman tata cara pembentukan dan pembagian tugas tim pengadaan beserta tim pendukungnya, tata cara evaluasi dan penilaian penyedia katering, dan petunjuk pelaksana petugas katering. Selain itu, kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh agar memberikan sanksi blacklist yang berlaku untuk seluruh kota perhajian bagi penyedia katering yang wanprestasi.



Sementara keempat entitas lainnya mendapat opini WDP untuk tahun 2009 dan 2010. Untuk PDAM Kota Padang, laporan keuangannya pada 2008, malah BPK tak memberikan pendapat atau disclaimer. Sedangkan untuk PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, pada tahun 2009 diperiksa oleh KAP S.Mannan, Wahyudi dan Rekan yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan tahun 2008 diperiksa oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta yang juga digunakan untuk dan atas nama BPK. Dari sisi sistem pengendalian intern (SPI), hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kelima entitas BUMD dan badan lainnya menunjukkan ada 73 kasus kelemahan SPI. Kelemahan SPI dengan temuan 73 kasus ini dikelompokan ke dalam tiga kategori. Pertama, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 39 kasus. Kedua, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 20 kasus. Dan, ketiga, kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 14 kasus. Penyebab dari kelemahan SPI itu, umumnya, karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan serta pengendalian pimpinan BUMD dan badan lainnya.

laporan keuangan pada kedelapan laporan keuangan pada lima entitas BUMD dan badan lainnya itu, ditemukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan negara/perusahaan, masalah administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Temuan kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sendiri berjumlah 53 kasus senilai Rp15,59 miliar. Dari Rp15,59 miliar tersebut, tiga kasus senilai Rp75,20 juta mengakibatkan kerugian negara/ daerah/perusahaan milik negara atau daerah. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara atau daerah sebanyak lima kasus senilai Rp2,448 miliar. Lima kasus senilai Rp1,539 miliar mengakibatkan kekurangan penerimaan. Sebanyak 32 kasus masalah administrasi yang tidak dinilai nominalnya. Empat kasus senilai Rp3,861 miliar mengakibatkan ketidakhematan. Dan, yang mengakibatkan ketidakefektifan sebanyak empat kasus senilai Rp7,668 miliar.

Atas temuan kasus-kasus kelemahan SPI ini, BPK merekomendasikan kepada pimpinan BUMD dan badan lainnya agar menegur pihak yang bersalah atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan, serta pimpinan BUMD diminta untuk meningkatkan pengawasan.

Penyebab dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, umumnya karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam mentaati ketentuan yang berlaku, tidak cermat dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Atas temuan kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan agar para pejabat untuk lebih mentaati ketentuan, lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Pada sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pemeriksaan terhadap

Secara umum, atas kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan

2011

75

TABEL 1. OBJEK PEMERIKSAAN BPK PADA SEMESTER II TAHUN 2011

67 220

37

26

62

927

19

166

OBJEK PEMERIKSAAN

OBJEK PEMERIKSAAN

557

29

158

TOTAL

PEMERINTAH DAERAH

143

OBJEK PEMERIKSAAN

618

56

OBJEK PEMERIKSAAN

190

363

30

PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT

1 36 28

9

PDTT

PEMERIKSAAN KINERJA

BUMN

BUMD

BHMN/BLU/LAINNYA

PRESENTASE KASUS KERUGIAN 29,41%

30,06%

12.612 KASUS/ Rp20,25T 7,76%

Lain-lain Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda, fiktif, dan atau melebihi standar yang ditetapkan Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang

17,43%

15,44%

PRESENTASE KASUS POTENSI KERUGIAN

24,46%

39,32%

Lain-lain Aset dikuasai pihak lain

646 KASUS/ Rp6,61T 13,78%

Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak, namun pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

22,45%



perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan agar pejabat terkait untuk lebih mentaati ketentuan serta lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

157 Objek Pemeriksaan Kinerja

Selain laporan keuangan, BPK juga memiliki tugas memeriksa kinerja entitas. Tujuannya untuk mengukur aspek keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas kinerja entitas, sesuai objek yang diperiksa. Dalam tahun 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 157 objek pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja paling banyak dilakukan pada semester II tahun 2011, yaitu sebanyak 143 objek pemeriksaan. Sementara pada semester I tahun 2011, pemeriksaan kinerja hanya dilakukan pada 14 objek pemeriksaan. Pada semester I tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada 14 objek pemeriksaan. Dari 14 objek pemeriksaan kinerja itu, delapan objek di lingkungan pemerintah pusat, empat objek di lingkungan pemerintah daerah, dan dua objek di lingkungan BUMN. Ada beberapa objek pemeriksaan kinerja yang dilaksanakan BPK pada semester I tahun 2011 itu, yaitu:

katering di Mekkah, Madinah, dan hotel transit di Jeddah; 2. Pemeriksaan kinerja rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa Kota Langsa, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, dan RSUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; 3. Pemeriksaan kinerja bea dan cukai. Pemeriksaan atas kegiatan audit kepabeanan dan cukai tahun 2002 dan 2010 pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta di Jakarta dan Kanwil DJBC Jawa Timur I di Surabaya. Pemeriksaan juga dilakukan pada pelayanan dan penatausahaan penyelesaian impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan dan Kantor Tukar Pos Udara tahun anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta di Tangerang. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada pelayanan dan penatausahaan pengeluaran barang impor untuk dipakai dari tempat penimbunan sementara (TPS) tahun anggaran 2009 dan 2010 pada KPPBC tipe Madya Pabean Belawan di Medan;

2011

1. Pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H atau tahun 2010 untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan pemondokan, transportasi darat, dan katering. Pemeriksaan dilakukan di Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, pemondokan, transportasi darat, dan

4. Pemeriksaan terkait efektivitas pengelolaan kajian pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Bandung, dan Makassar; 5. Pemeriksaan kinerja program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pada Deputi Ekonomi dan Deputi Kemiskinan,

77

Dana Otsus Papua:

Ditemukan 218 Kasus Senilai 281,07 Miliar Melalui jalan yang panjang dan berliku, bersama dengan Aceh, Papua dijadikan suatu daerah otonomi khusus. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan dengan daerah lain, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, dan mempercepat pembangunan. Dengan keluarnya UU No.21 Tahun 2001, maka secara legal formal, Provinsi Papua ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus. Provinsi Papua Barat sendiri yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua juga ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus dengan keluarnya UU No.35 Tahun 2008.

Rp6,27 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp20,34 triliun.

Dengan penetapan daerah otonomi khusus ini, maka Papua pun memperoleh dana dari Pemerintah Pusat yang disebut dengan dana otonomi khusus atau dana otsus. Secara keseluruhan, dalam kurun 2002-2010, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mendapatkan dana otsus mencapai Rp28,84 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh dana otsus sebesar Rp14,52 triliun. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua mendapatkan Rp10,84 triliun. Adapun alokasi dana otsus untuk Provinsi Papua Barat baru didapat sejak tahun 2009. Dari 2009-2010, Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapatkan dana otsus mencapai Rp1,94 triliun. Sementara alokasi dana otsus untuk pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,53 triliun.

Hasil dari pemeriksaan SPI, ditemukan 75 kasus kelemahan SPI. Kelemahan SPI ini umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab atas dana otsus ini kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan belum sepenuhnya memahami ketentuan serta belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Dengan uang negara yang besar itu, pada semester I tahun 2010, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada entitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otsus. Hasilnya, ada temuan sebanyak 218 kasus senilai Rp281.075,41 juta dengan cakupan pemeriksaan senilai

Dari entitas-entitas yang diperiksa, BPK menekankan pemeriksaan untuk menilai SPI dalam pengelolaan dana otsus; kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan dana otsus; ketepatan jumlah, waktu dan rekening penyaluran dana otsus dari pemerintah pusat ke dua provinsi di Papua dan penyalurannya ke daerah tingkat II; dan kesesuaian penggunaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana otsus terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 218 kasus senilai Rp281,07 miliar yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, masalah administrasi, ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan. Rincian temuan BPK pada pemeriksaan dana otsus Papua ini telah disajikan dalam IHPS dan LHP Semester I Tahun 2011.



Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bapenas); 6. Pemeriksaan kinerja pelayanan pendidikan pada Pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010; 7. Pemeriksaan kinerja kegiatan transportasi dan antaran kiriman pos PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2009 dan 2010 (sampai dengan Oktober) di Bandung dan Jakarta; 8. Pemeriksaan kinerja pada PT Jasa Raharja (Persero). Sementara pada semester II tahun 2011, objek pemeriksaan kinerja lebih banyak lagi: 143 objek pemeriksaan. Dari 143 objek pemeriksaan kinerja tersebut, 30 objek pemeriksaan dilakukan di lingkungan pemerintah pusat, 56 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, sembilan objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Layanan Umum (BLU). Objek pemeriksaan pada pemeriksaan kinerja semester II 2011 memang lebih banyak dikarenakan BPK, pada semester II tahun 2011, lebih menitikberatkan tugasnya pada pemeriksaan kinerja. Secara garis besar, pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan atas: pelayanan kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan, pengelolaan perusahaan daerah air minum (PDAM), pengelolaan pendidikan, upaya pengendalian korupsi, program konversi minyak tanah (mitan) ke liquied petroleum gas (LPG), efektivitas pengendalian pertumbuhan penduduk, penetapan formasi dan pengadaan

pegawai negeri sipil (PNS), efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring dalam kegiatan bisnis perbankan, serta pemeriksaan kinerja lainnya. Pemeriksaan kinerja lainnya ini terdiri dari 21 objek pemerintah di lingkungan pemerintah pusat, enam objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, enam objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, enam objek pemeriksaan BUMN, dan satu objek pemeriksaan BUMD. Hasil pemeriksaan kinerja atas objekobjek tersebut mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp31,12 miliar dan USD 10,84 juta yang ekuivalen dengan Rp98,35 miliar. Sehingga total keseluruhan mencapai Rp129,47 miliar. Selain itu, terdapat potensi kerugian senilai Rp3,64 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp39,59 miliar. Atas kasus-kasus yang mengakibatkan kerugian tersebut, ada yang telah ditindaklanjuti. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang menyetor ke kas negara sebesar Rp124,09 juta. Sementara kasus-kasus yang mengakibatkan potensi kerugian, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyetor ke kas negara sebesar Rp698,60 juta. Untuk kasus-kasus kekurangan penerimaan, salah satunya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetor ke kas negara sebesar Rp513,95 juta.

2011 208 Objek PDTT dan PDTT pada 618 entitas

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) merupakan pemeriksaan yang menjadi salah satu wewenang dan tugas BPK,

79

selain pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Tujuannya memberikan simpulan atas objek yang diperiksa. Tapi, tidak memberikan opini ataupun memberikan penilaian kinerja. Hanya lebih bersifat pengujian, reviu, dan prosedural yang telah disepakati. Walau begitu, secara umum, PDTT ini bersifat memberikan simpulan. Dengan kata lain, PDTT ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan investigatif. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemeriksaan investigatif ini bertujuan untuk mengungkap ada-tidaknya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Pada semester I tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 208 objek pemeriksaan. Sebanyak 208 objek pemeriksaan tersebut terdiri dari 61 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 92 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 44 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, sembilan objek pemeriksaan di lingkungan BUMD, dan dua objek pemeriksaan di lingkungan BHMN/ BLU/badan lainnya. Cakupan pemeriksaan 208 objek pemeriksaan itu senilai Rp207,64 triliun. Adapun hasil pemeriksaannya dikategorikan dalam beberapa bidang, yaitu: pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan; pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja; pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus; pelaksanaan subsidi pemerintah; sistem pengendalian intern BUMN; operasional

BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. Pada bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, dalam semester I tahun 2011, BPK telah melakukan PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan negara/ daerah tahun anggaran 2008-2010 pada sembilan kementerian atau lembaga (KL) di lingkungan pemerintah pusat dan dua entitas pada pemerintah daerah. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dilakukan pada sembilan KL, yaitu Kementerian Luar Negeri, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno (GBK)/Sekretariat Negara, BLU Kemayoran. Sementara dua entitas pemerintah daerah yang diperiksa terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD). Kedua entitas pemerintah daerah tersebut adalah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan senilai Rp16,77 triliun atau 97,61 persen dari realisasi pendapatan senilai Rp17,18 triliun. Total temuan pemeriksaannya senilai Rp813,10 miliar dan USD 198.44 ribu yang ekuivalen dengan Rp1,70 miliar. Temuan tersebut merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai uang. Pada pemeriksaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja, dalam semester I tahun 2011, BPK telah memeriksa belanja



PRESENTASE KASUS KEKURANGAN PENERIMAAN 5,52% 7,74% 7,74%

Lain-lain

1.976 KASUS/ Rp4,96T

Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah

79%

Penerimaaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum /tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah

OPINI LKPD TAHUN 2010

34 115

26

32

12

2

43

516 LKPD

TOTAL

72

358 LKPD 341

14

158 LKPD 271

LKPD IHPS I 2011

70

LKPD IHPS II 2011 WTP

WDP

TMP

TW

2011

81

Kasus Bank Century Selain hasil tiga pemeriksaan BPK, pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT yang termuat dalam IHPS Semester I dan II tahun 2011, dalam tahun yang 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan investigasi lanjutan atas Kasus Bank Century. Sesuai dengan namanya, Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century merupakan kelanjutan dari pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century yang pertama yang hasilnya telah dilaporkan kepada DPR pada 23 November 2009. Laporan hasil pemeriksaan investigasi yang pertama tersebut menuai banyak pujian dari berbagai kalangan. Namun, karena hasil pemeriksaan investigasi yang pertama tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Malah, KPK menyatakan bahwa perlu dilakukan audit forensik agar bisa lebih menjawab ada tidaknya bukti kuat bahwa kasus ini bermuatan tindak pidana. Atas hal itu, kemudian pada 30 Maret 2011, DPR meminta BPK untuk melakukan audit forensik seperti yang dinyatakan KPK. Namun, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada istilah audit forensik, maka atas permintaan DPR, BPK melanjutkan pemeriksaan investigasi lagi atas kasus Bank Century ini dengan dasar dari hasil pemeriksaan investigasi yang pertama. Tujuan dari pemeriksaan investigasi lanjutan ini adalah untuk menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar dan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang merugikan negara, Bank Century sendiri dan msyarakat. Termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi tersebut. Fokus pemeriksaannya menitikberatkan pada transaksi-transaksi sebelum dan sesudah Bank Century diambil-alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

BPK. Selain itu, metodologi pemeriksaannya yang terdiri dari beberapa langkah. Petama, dengan mengembangkan hipotesis pemeriksaan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan investigasi sebelumnya dan informasi lainnya. Kedua, mengidentifikasi transaksi-transaksi yang terkait dengan pemegang saham, manajemen, pihak terafiliasi dan pihak-pihak mencurigakan lainnya. Ketiga, menelusuri dan menganalisis transaksitransaksi mencurigakan yang diduga menyebabkan kerugian Bank Century, serta memvalidasi prediksi terjadinya kecurangan (fraud) pada transaksi-transaksi tersebut. Keempat, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkaji bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan transaksi-transaksi yang diduga merugikan Bank Century. Kelima, mendapatkan informasi dan melakukan konfirmasi untuk menganalisis dan menguji bukti-bukti dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan, yaitu: Pansus dan Tim Pengawas Century DPR; Keputusan Pengadilan terkait Bank Century yang sudah inkracht; Bank Indonesia dan bank lainnya; kepolisian, kejaksaan, KPK dan PPATK; dan Bapepam-LK, Kementerian Keuangan, serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Keenam, mengidentifikasi dan mengungkapkan pihakpihak yang diduga terlibat dalam transaksi-transaksi yang diduga merugikan Bank Century. Dan ketujuh, menyusun laporan berdasarkan bukti dan informasi yang ada, yang memuat fakta dan proses kejadian, modus operandi, unsurunsur melawan hukum, dampak kerugian Bank Century dan keuangan negara yang ditimbulkan, sebab-sebab terjadinya, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas transaksitransaksi yang mengakibatkan terjadinya kerugian tersebut. Hasil pemeriksaan investigasi lanjutan atas Kasus Bank Century ini selesai pada akhir tahun 2011. Kemudian diserahkan kepada DPR dan aparat penegak hukum: Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya masing-masing.

Dalam melakukan pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank Century ini, BPK mendasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan



atau pengadaan barang/jasa pemerintah pusat tahun anggaran 2009 dan 2010. Pemeriksaan dilakukan pada 31 KL yang meliputi 47 objek pemeriksaan. Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 31 KL ini senilai Rp23,37 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp78,83 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan belanja pada 31 KL ini senilai Rp3,19 triliun. Sementara pada belanja daerah, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah tahun anggaran 2008, 2009, dan 2010 pada 29 objek pemeriksaan. Sebanyak 29 objek pemeriksaan tersebut, terdiri dari 19 objek pemeriksaan pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Selain itu, pemeriksaan atas belanja daerah juga meliputi satu objek pemeriksan atas belanja infrastruktur tahun anggaran 2009 dan 2010 pada Provinsi Kalimantan Timur dan sembilan objek pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2010 pada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 29 objek pemeriksaan sendiri senilai Rp5,52 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp10,09 triliun. Total temuan pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah daerah itu senilai Rp187,39 miliar.

yaitu: Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Waropen. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat dilakukan pada enam entitas, yaitu: Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan. Cakupan pemeriksaannya sendiri senilai Rp6,27 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp20,34 triliun. Total temuan pemeriksaannya senilai Rp281,07 miliar. Pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bidang pendidikan, BPK telah memeriksa tiga objek pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bidang pendidikan. Tiga objek pemeriksaan sendiri adalah dana pendidikan yang bersumber dari APBN terkait rintisan sekolah bertaraf internasional, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan dana tambahan penghasilan guru, serta dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan. Rincian hasil pemeriksaannya terdapat pada IHPS Semester I dan LHP tahun 2011. Untuk PDTT bidang pelaksanaan subsidi pemerintah, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi pada tujuh entitas di lingkungan BUMN, yaitu: subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero); subsidi listrik pada PT PLN (Persero), dan subsidi pupuk pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan bantuan langsung

2011

Untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus, BPK telah melakukan PDTT atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus tahun 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan di Provinsi Papua dilaksanakan pada 15 entitas,

83

BARISAN MASA DEPAN



benih unggul pada Kementerian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Pertani (Persero). Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah pada tujuh entitas BUMN dan Kementerian Pertanian sendiri senilai Rp148,06 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp166,30 triliun. Adapun hasil pemeriksaan terdapat temuan-temuan yang totalnya senilai Rp905,40 miliar dan koreksi subsidi senilai Rp1,45 triliun. Pada PDTT bidang sistem pengendalian intern BUMN, BPK telah melakukan pemeriksaan pada 33 entitas BUMN. Rincian pemeriksaan, hasil dan temuannya, secara rinci terdapat dalam IHPS Semester I dan LHP tahun 2011. Untuk PDTT bidang operasional BUMN, BPK telah melakukan pemeriksaan pada tiga entitas, yaitu: PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Pupuk Sriwijaya, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Cakupan pemeriksaannya senilai Rp3,23 triliun dari realisasi anggaran sebesar Rp4,64 triliun. Total temuan pemeriksaannya senilai Rp35,70 miliar dan EUR 212.87 ribu yang ekuivalen dengan Rp2,65 miliar.

Para pegawai BPK menjadi tulang punggung pelaksana tugas BPK dalam menjalankan amanat undang-undang.

Selain PDTT dengan beberapa bidang di atas, dalam semester I tahun 2011, BPK juga telah melakukan pemeriksaan pada 16 objek PDTT lainnya. Dari 16 objek pemeriksaan itu, lima objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, satu objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, dan 10 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD. Rinciannya dimuat dalam IHPS dan LHP Semester I tahun 2011.

2011

85

Pembelian 7 Persen Saham Divestasi PT NNT Dalam semester II tahun 2011, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas proses pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia. Pemeriksaan BPK ini guna memenuhi permintaan DPR. Berdasarkan Surat DPR RI Nomor PW.01/5188/DPRRI/ VI/2011 tertanggal 21 Juni 2011, DPR dalam hal ini adalah Komisi XI DPR meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas proses pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP. Lamanya pemeriksaan ditentukan selama sebulan. Tujuan pemeriksaan sendiri untuk menilai apakah proses pembelian telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apakah untuk melaksanakan transaksi pembelian tersebut Pemerintah perlu terlebih dahulu meminta persetujuan DPR RI atau tidak. Dalam pemeriksaannya, BPK telah melakukan berbagai prosedur pemeriksaan yaitu: 1. Mengkaji peraturan perundang-undangan; 2. Mewawancarai para pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang terkait; 3. Menelaah dokumen/data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan BKPM; dan 4. Mewawancarai beberapa Anggota Komisi XI DPR RI. Hasil perolehan data atau dokumen dan informasi selama pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan beberapa hal. Pertama, penawaran dan pembelian 7% saham PT NNT tahun 2010 merupakan pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah RI dan PT NNT tanggal 2 Desember 1986. Persyaratan jangka waktu 30 hari (18 November-17 Desember 2010) bagi Pemerintah RI menggunakan haknya untuk membeli 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 terpenuhi, sesuai Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya Pertambangan tersebut. Kedua, pembelian saham PT NNT oleh Pemerintah melalui PIP adalah investasi jangka panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan swasta. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan swasta yaitu PT NNT dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu adanya Kontrak Karya antara Pemerintah dan PT NNT, yang memberikan hak kepada Pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, untuk memiliki 51% saham PT NNT. Dengan demikian, pembelian 7% saham PT NNT oleh Pemerintah adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR RI, sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 7 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

yang dikelola oleh PIP tahun 2006-2007 diarahkan untuk mendukung dana infrastruktur. Sedangkan alokasi APBN tahun 2009-2011 untuk dana investasi tidak dijelaskan uraian penggunaannya. Sementara itu APBN tahun anggaran 2008 tidak mengalokasikan anggaran investasi untuk PIP. Alokasi APBN untuk dana investasi tanpa ada rincian dan penjelasan yang memadai, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 5 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Keempat, Keputusan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada PT NNT adalah kewenangan pemerintah. Bukan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara di bidang investasi adalah menempatkan uang negara dan mengelola atau menatausahakan investasi pemerintah. Dalam konteks investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pemerintah, kewenangan menteri keuangan untuk mengelola atau menatausahakan investasi adalah merupakan tindak lanjut keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang. Kelima, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah, diduga telah memperluas kewenangan menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara di bidang investasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, seluruh proses pengelolaan investasi pemerintah diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan menteri keuangan. Termasuk kewenangan memutuskan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta yang seharusnya kewenangan pemerintah. Keenam, kelembagaan PIP sebagai Badan Layanan Umum diduga tidak sesuai dengan filosofi dan semangat pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 68 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena PIP tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan PIP bertujuan untuk memupuk keuntungan ekonomi dan keuntungan lainnya. Berdasarkan keenam kesimpulan itu, BPK berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 3 Ayat 3 dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta, yaitu pembelian 7 persen saham divestasi PT NNT oleh PIP untuk dan atas nama pemerintah, harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR sebagai pemegang hak budget, baik mengenai substansi keputusan investasi atau penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.

Ketiga, hingga saat pemeriksaan telah dilakukan, belum ada alokasi APBN untuk pembelian saham PT NNT oleh Pemerintah. Alokasi APBN untuk dana investasi



Sementara pada semester II tahun 2011, BPK melakukan PDTT atas 618 entitas. Sebanyak 618 entitas yang dilakukan PDTT tersebut terdiri dari 190 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 363 entitas di lingkungan pemerintah daerah, 28 entitas di lingkungan BUMN, 36 entitas di lingkungan BUMD, dan satu entitas di lingkungan BLU atau badan lain. Cakupan pemeriksaan pada 618 entitas tersebut senilai Rp726,16 triliun. Hasil pemeriksaannya dikelompokan ke dalam beberapa bidang, yaitu: pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, pengelolaan barang milik negara/daerah, penyertaan modal daerah, pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, reviu sistem pengendalian intern BUMN, operasional BUMN, operasional RSUD/RKSD, PDAM, dan BUMD lainnya, operasional bank daerah, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. Rincian lengkapnya termuat dalam IHPS dan LHP semester II tahun 2011. Hasil PDTT semester II tahun 2011, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan adanya 2.309 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Dari 2.309 kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, 303 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1.400 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 606 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

ketentuan perundang-undangan, hasil PDTT semester II tahun 2011, mengungkapkan, secara total, 5.744 kasus senilai Rp18,32 triliun. Dari kasus sebanyak tersebut disimpulkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan (1.527 kasus senilai Rp965,67 miliar), potensi kerugian negara/daerah/perusahaan (511 kasus senilai Rp6,2 triliun), kekurangan penerimaan (1.469 kasus senilai Rp4,6 triliun), masalah administrasi (1.434 kasus tanpa implikasi nominal uang), ketidakhematan (249 kasus senilai Rp1,4 triliun), ketidakefisienan (lima kasus senilai Rp55,18 miliar), dan ketidakefektifan (549 kasus senilai Rp5,012 triliun).

Selama Proses Pemeriksaan, 218,48 miliar Diselamatkan

Atas hasil pemeriksaan BPK dalam tahun 2011, senilai Rp218,48 miliar telah disetor ke kas negara atau daerah. Artinya, selama proses pemeriksaan BPK masih berlangsung, baik semester I maupun semester II tahun 2011, ada sebanyak Rp218,48 miliar uang negara berhasil diselamatkan. Pada semester I tahun 2011, sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti kasus kerugian negara/ daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan dengan menyetor ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan berlangsung. Rinciannya, penyetoran atas kasus kerugian negara/daerah senilai Rp82,59 miliar, kasus potensi kerugian negara/daerah senilai Rp4,33 miliar, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp49,83 miliar.

2011

Berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap

87

Sedangkan pada semester II tahun 2011, total setoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan masih berlangsung sebesar Rp81,71 miliar. Rinciannya, kasus kerugian negara/daerah/perusahaan disetor senilai Rp36 miliar, kasus potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar, dan kasus kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar. Pada sisi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, jika ditarik sejak tahun 2005 sampai semester II tahun 2011, BPK telah memberikan 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun. Rekomendasi ini harus ditindaklanjuti entitas yang diperiksa dengan melakukan perbaikan SPI, perbaikan administrasi, penyetoran kas atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan. Dari 216.122 rekomendasi yang diberikan BPK tersebut, 127.310 rekomendasi atau 58,91 persen, senilai Rp51,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 47.094 rekomendasi atau 21,79 persen, senilai Rp45,43 triliun ditindaklanjuti entitas namun belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut. Dan, sebanyak 41.718 rekomendasi atau 19,30 persen, senilai Rp24,37 triliun belum ditindaklanjuti. Rekomendasi yang ditindaklanjuti itu, dimana entitas telah menindaklanjuti rekomendasi dengan menyetor atau menyerahkan aset ke negara/daerah/ perusahaan, ada nominal sebesar Rp30,33 triliun atau 24% dari rekomendasi senilai Rp121,34 triliun. Dengan kata lain, sejak tahun 2005 sampai semester II 2011,terdapat Rp30,33 triliun uang negara yang diselamatkan. Rinciannya, setoran dari pemerintah pusat senilai Rp14,83 triliun, pemerintah daerah

senilai Rp7,47 triliun, dan BUMN baik induk perusahaan dan anak perusahaannya, senilai Rp8,02 triliun. Dalam hal rekomendasi yang ditindaklanjuti ini, jika dibandingkan dengan semester I tahun 2011, pada semester II tahun 2011, ada peningkatan. Dimana, pada semester I tahun 2011, rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 106.058 rekomendasi. Sementara, semester II tahun 2011, meningkat menjadi 127.310 rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Peningkatan terjadi juga pada rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut. Pada semester I Tahun 2011, ada 40.841 rekomendasi, sedangkan pada semester II Tahun 2011, meningkat menjadi 47.094 rekomendasi. Dengan adanya peningkatan rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut pada semester II tahun 2011, maka secara otomatis ada penurunan pada jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti pada semester I Tahun 2011 sebanyak 44.858 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada semester II Tahun 2011 menjadi 41.718 rekomendasi. Sementara, dari sisi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam kurun akhir 2003-semester II tahun 2011, menunjukkan sebanyak 16.778 kasus senilai Rp4,32 triliun. Penyelesaian angsuran terpantau sebanyak 4.401 kasus senilai Rp550,01 miliar. Pelunasan sebanyak 6.794 kasus senilai Rp712,83 miliar. Penghapusan kerugian negara/daerah telah dilakukan atas 125 kasus senilai Rp12,43 miliar. Sementara



Uji coba di laboratorium kerap dilakukan oleh auditor untuk memastikan hasil temuan pemeriksaan.

sisa kasus kerugian negara/daerah sebanyak 9.859 kasus senilai Rp3,04 triliun. Khusus dalam tahun 2011, kasus kerugian negara/daerah sebanyak 516 kasus senilai Rp761,50 miliar. Penyelesaian angsurannya sebanyak 152 kasus senilai Rp7,73 miliar. Sedangkan pelunasannya sebanyak 168 kasus senilai Rp7,61 miliar. Sisa kerugian negara/ daerah sampai akhir semester II Tahun 2011 sebanyak 348 kasus senilai Rp746,15 miliar.

dilakukan sebanyak 31 kasus senilai Rp7,17 miliar dan pelunasan sebanyak 135 kasus senilai Rp6,78 miliar. Sisa kerugian negara yang belum diselesaikan sebanyak 90 kasus senilai Rp734,17 miliar. Sementara pada pemerintah daerah, terdapat 291 kasus senilai Rp13,37 miliar, dimana penyelesaian berupa angsuran sebanyak 121 kasus senilai Rp550,64 juta dan pelunasan sebanyak 33 kasus senilai Rp832,43 juta. Sisa kerugian daerah yang belum belum diselesaikan sebanyak 258 kasus senilai Rp11,98 miliar.

2011

Jika diperinci, kasus kerugian negara pada instansi pusat sebanyak 225 kasus senilai Rp748,13 miliar, dimana angsuran yang telah

89

318 Kasus Berindikasi Tindak Pidana

Sejak tahun 2003 sampai akhir 2011, jumlah laporan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK), sebanyak 318 kasus. Nilainya Rp33,87 triliun. Dari 318 kasus tersebut, telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sebanyak 186 kasus. Tindaklanjut kasus ini terdiri dari 37 kasus telah masuk pelimpahan ke jajaran penyidik aparat

penegak hukum; 21 kasus dalam proses ekspos, telaah, dan koordinasi; 30 kasus dalam proses penyelidikan; 10 kasus dalam proses penyidikan; dua kasus dalam proses sidang; 11 kasus dalam proses penuntutan; 64 kasus dalam tataran vonis/banding/kasasi; dan 11 kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sedangkan sisanya, 132 kasus belum ditindaklanjuti dan tidak ada data tindaklanjutnya. Dalam tahun 2011 sendiri, terdapat 13 kasus yang telah disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.



2011

91

MENATA LEMBAGA MELALUI REFORMASI BIROKRASI

"

BPK MENJADI SALAH SATU DARI SEDIKIT LEMBAGA NEGARA YANG DIIKUTKAN DALAM PILOT PROJECT REFORMASI BIROKRASI NASIONAL, YANG PERTAMA KALI DIGULIRKAN PADA TAHUN 2007.

"

92


Dua Capaian Penting Pada tahun 2011, BPK mendapat dua penghargaan dalam menata kelembagaannya. Dua capaian penting tersebut mengiringi keikutsertaannya dalam program reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak tahun 2007 dan akuntabilitas kinerjanya. BPK sendiri telah melakukan penataan kelembagaan melalui Rencana Strategis (Renstra) periode 2006-2010 dengan implementasi Renstranya.

dan penguatan organisasi, peñata tatalaksana (business process), penataan sistem SDM Aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Patut disyukuri, BPK menjadi salah satu dari tiga entitas -dua lainnya adalah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung- yang dipilih untuk mengikuti pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2007. Artinya, sejak reformasi birokrasi dicanangkan, BPK punya andil sedari awal dalam melaksanakan program perbaikan birokrasi di Indonesia.

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan bobot 10 mendapat skor 84,73, nilai akhirnya 8,47; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan bobot 10, mendapat skor 90,25 nilai akhirnya 9,03; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi dengan bobot 10, mendapat skor 88,25, nilai akhirnya 8,83; 4. Penataan Tatalaksana dengan bobot 10, mendapat skor 82,00, nilai akhirnya 8,20; 5. Penataan Sistem SDM Aparatur dengan bobot 20, mendapat skor 85,95, nilai akhirnya 17,19; 6. Penguatan Pengawasan dengan bobot 10, mendapat skor 81,92, nilai akhirnya 8,19; 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan bobot 10, mendapat skor 85,63, nilai akhirnya 8,56; dan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot 20, mendapat skor 86,00, nilai akhirnya 17,20.

Periode reformasi birokrasi 2007-2010, pun telah dilalui dengan baik. Tim Quality Assurance (Penjamin Kualitas) Reformasi Birokrasi Nasional (Tim QA RBN) telah mengevaluasi dan menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK pada akhir tahun 2011. Hasilnya, Tim QA RBN memberi BPK predikat B, dengan nilai 85, 67.Evaluasi yang dilakukan oleh Tim QA RBN ini sendiri merupakan yang pertama kalinya dilakukan. Artinya, BPK merupakan entitas yang pertama kali dinilai capaian dan pelaksanaan program reformasi birokrasinya. Tim QA RBN telah melakukan evaluasi di BPK sejak 21 November 2011 sampai 14 Desember 2011. Ada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang dievaluasi. Kedelapan area perubahan yang dinilai tersebut, yaitu: pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan, penataan

Setelah dievaluasi, nilai akhirnya mencapai 85,67. Nilai tersebut masuk dalam predikat “Baik”. Adapun skor masing-masing area perubahan yang dievaluasi, yaitu:

Walau dinilai baik, pada delapan area perubahan tersebut, Tim QA RBN juga memberikan masukan-masukannya sebagai bahan perbaikan yang perlu dilakukan BPK dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya. Selain penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi BPK dari Tim QA RBN dengan predikat “Baik”, BPK juga mendapat penilaian

93


95

Menjalankan tugas tak mudah dilakukan sendiri-sendiri. Perlu sebuah tim yang tangguh dan solid untuk menuntaskan tugas tersebut.

MEMBENTUK TIM YANG TANGGUH

2011

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) terkait laporan akuntabalitas kinerja kementerian/lembaga tahun 2011. Hasil dari penilaian laporan akuntabilitas kinerja ini, BPK meraih predikat A atau “Sangat Baik”. Capaian ini lebih baik dibandingkan laporan akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya, yang mendapat predikat B. Predikat A dari hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja ini hanya dua entitas saja yang mendapatkannya: BPK dan KPK. Laporan akuntabilitas kinerja sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam program reformasi birokrasi. Salah satu pelaksanaan dari area perubahan reformasi birokrasi, yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun penilaian laporan akuntabilitas kinerja sendiri didasarkan pada lima komponen manajemen kinerja, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja dengan bobot nilai 35. Komponen perencanaan kinerja ini meliputi kelengkapan, kualitas, dan pemanfaatan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Pada penetapan kinerja di sini adalah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) atau pekerjaanpekerjaan utama pada bisnis proses di suatu entitas. Pengukuran Kinerja dengan bobot nilai 20. Komponen pengukuran kinerja ini meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Pengukuran kinerja ini sebagai alat untuk mengukur realisasi dari target-target indikator kinerja utama. Atau, untuk mengukur apakah target-

target pekerjaan utama bisa direalisasikan dengan baik atau tidak. Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai 15. Komponennya meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja. Komponen ini memberikan tujuan bahwa kinerja di setiap entitas ada laporannya. Kemudian laporan kinerja entitas tersebut disajikan dengan informasi yang lengkap atau tidak. Dan, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja entitas tersebut punya manfaat yang positif baik bagi entitas itu sendiri dan juga bagi masyarakat atau kurang dimanfaatkan. Evaluasi kinerja dengan bobot nilai 10. Komponennya meliputi pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Komponen evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari tugas entitas dalam mengevaluasi kinerjanya sendiri dengan sistem yang ada di entitas tersebut. Capaian Kinerja dengan bobot nilai 20. Komponennya meliputi kinerja yang dilaporkan baik hasilnya (output) maupun dampaknya (outcome). Pada capaian kinerja ini bisa terlihat sejauhmana realisasi target-target indikator kinerja utama (IKU) di suatu entitas tercapai yang tercermin dari hasil maupun dampaknya. Reformasi Birokrasi Jilid Kedua Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, BPK mengikuti dan melaksanakan program reformasi birokrasi sejak program perbaikan birokrasi nasional dicanangkan pada tahun 2007. Pada waktu itu, ada empat komponen yang menjadi bagian reformasi birokrasi, yaitu: sektor kelembagaan, bisnis proses, sumber daya mausia (SDM), dan sarana prasarana.



Rapat Internal pegawai kerap dilakukan guna merencanakan strategi dan metode pemeriksaan yang tepat.

Empat komponen birokrasi yang menjadi bidang untuk direformasi itu kemudian mengalami perubahan. Kemudian terbit Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Permenpan No.9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Perubahan, Penataan Peraturan Perundangundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi. Maka, BPK pun melaksanakan reformasi birokrasi jilid keduanya.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka reformasi birokrasi pada entitas, baik pemerintah pusat, daerah, dan lembaga, tak terkecuali BPK harus dijalankan dalam koridor delapan area perubahan, yaitu: Manajemen

BPK sendiri mengantisipasi perubahan peraturan tersebut dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi BPK 2011-2015. Penyusunan Road Map ini merupakan komitmen BPK dalam melaksanakan

2011

97

“BPK JUGA MENYUSUN TIM REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAKSANA UNTUK MENJALANKAN PROGRAM-PROGRAM REFORMASI BIROKRASI BERDASARKAN DELAPAN AREA PERUBAHAN YANG TELAH DITETAPKAN ITU.” ...........................................................................................................................................................................

reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Melanjutkan pelaksanaannya sejak tahun 2007. Dengan Road Map ini diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaaan reformasi birokrasi di BPK agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Dengan harapan tersebut maka Road Map ini juga diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2011-2015. Penyelarasannya dengan Renstra dan RIR ini juga bisa saling mendukung sehingga sesuai dengan salah satu tujuan strategis BPK yang tertuang dalam Renstra, yaitu “mewujudkan birokrasi yang modern”. Jadi, dalam Renstra tersebut terdapat unsur-unsur program reformasi birokrasi yang berimbas pada akuntabilitas kinerja BPK dalam kurun waktuyang telah ditetapkan. Seiring dengan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi jilid kedua ini, BPK juga menyusun tim reformasi birokrasi sebagai pelaksana untuk menjalankan programprogram reformasi birokrasi berdasarkan

delapan area perubahan yang telah ditetapkan itu. Tim Reformasi Birokrasi ini dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua BPK. Tim pelaksana ini sendiri meliputi seluruh satuan kerja Eselon I beserta jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi BPK 2011-2015 itu, agenda yang akan diprioritaskan dalam rangka mencapai sasaran program reformasi birokrasi jilid kedua ini adalah pengembangan pemeriksaan secara elektronik (e-Audit). Tujuannya, untuk mewujudkan suatu sistem pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih efisien dan efektif. Setidaknya ada tiga alasan mendasar pengembangan pemeriksaan secara elektronik ini menjadi salah satu prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi jilid kedua. Pertama, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2006–2010, outcome (hasil) yang diperoleh BPK masih belum optimal. Pada tahun 2010 terdapat 63 Laporan Keuangan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 590 laporan keuangan yang diperiksa BPK. Hal itu menandakan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah masih rendah dan belum memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kedua, harmonisasi antara BPK dan para pemangku kepentingan (sinergi eksternal). Khususnya dalam hal pemberian informasi kepada BPK oleh para pemangku kepentingan perlu didorong sehingga BPK dapat melakukan perencanaan pemeriksaan yang tepat sasaran, sesuai dengan tema dan isu



yang sedang menjadi perhatian. Sementara itu para pemangku kepentingan juga dapat menggunakan informasi dan meminta layanan BPK untuk melakukan penegakan hukum dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPK baik berupa sumber daya manusia, keuangan maupun waktu dalam melakukan pemeriksaan sangat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Pengembangan e-Audit diharapkan akan mampu mengatasi keterbatasan tersebut. E-Audit akan mengandalkan teknologi informasi yang cukup intensif baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan pemeriksaan. Lebih lanjut, penerapan e-Audit akan mendorong kepada penghematan anggaran pemeriksaan dan dampak yang lebih besar lagi yaitu mendorong percepatan terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan negara melalui sinergi antara BPK dengan institusi pemerintah pengelola keuangan negara. Dua Aksi dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Ada dua aksi yang saling terkait dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja BPK tahun 2011. Pertama, pelaksanaan tindak lanjut atas langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja BPK tahun 2010. Kedua, pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pencapaian target kinerja tahun 2011.

dan pemahaman entitas terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, ada juga peningkatan kualitas perumusan dan pemberian rekomendasi untuk meningkatkan persentase tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih baik, transparan,dan akuntabel. Kedua, pelaksanaan survei eksternal dan internal BPK oleh pihak eksternal, yaitu lembaga survei profesional. Lembaga survei profesional ini dipilih dan ditetapkan melalui mekanisme lelang. Tujuan penggunaan lembaga survei dari eksternal ini untuk menghasilkan angka realisasi indikatorindikator kinerja utama yang berupa indeks yang lebih obyektif dan independen. Ketiga, penyempurnaan peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI dan Penerbitan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. Penyempurnaan kedua peraturan BPK tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik dan optimalisasi penanganan pelanggaran kode etik di lingkungan BPK. Keempat, peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK. Ada dua cara yang dilakukan, yaitu: 1. Peningkatan pemahaman pemeriksa atas pelaksanaan reviu berjenjang dan penggunaan Quality Assurance Check List untuk meningkatkan SPM di bidang pemeriksaan;

2011

Untuk bagian pertama, selama tahun 2011, Ada beberapa langkah perbaikan yang telah dilakukan. Pertama, peningkatan awareness

2. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama khusus terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerolehan

99

Keyakinan Mutu (SPKM) dan tindak lanjut hasil peer review atas SPM BPK RI untuk meningkatkan SPM di bidang kelembagaan. Kelima, peningkatan koordinasi untuk menghasilkan usulan bahan pendapat yang dapat ditetapkan Badan menjadi Pendapat BPK. Keenam, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kerugian Negara/ Daerah (SIKAD) dan penetapan indikator kinerja utama terkait Tingkat Penyelesaian Penetapan Kerugian Perbendaharaan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian penetapan ganti kerugian negara

Adapun pelaksanaan kegiatan dan pengukuran pencapaian target kinerja tahun 2011 secara tidak langsung dipengaruhi pelaksanaan tindak lanjut atas rencana perbaikan tahun 2010 ini. Pengukuran tingkat capaian sendiri dilakukan dengan cara membandingkan rencana capaian (target) tahun 2011 dengan realisasi capaian setiap indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis.

Ketujuh, penyusunan POS tentang legal drafting produk hukum BPK dan penyempurnaan Keputusan BPK RI Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada BPK RI. Tujuannya untuk meningkatkan pemenuhan peraturan BPK RI di bidang pemeriksaan keuangan Negara. Kedelapan, penetapan standar kompetensi teknis pemeriksa. Penetapan standar ini sebagai pedoman bagi pemeriksa BPK untuk memiliki kompetensi standar minimal yang dipersyaratkan dan pengembangannya dalam rangka menghasilkan pemeriksaan yang lebih berkualitas. Kesembilan, penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama terkait peningkatan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana kerja. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai BPK dan juga sekaligus ditujukan untuk peningkatan angka indeks kepuasan kerja pegawai. Kesepuluh, peningkatan upaya integrasi

sistem perencanaan, penganggaran, informasi keuangan, dan perbendaharaan untuk mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja di BPK.

Sementara evaluasi kinerja dilakukan dengan beberapa cara. Diantaranya, dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja. Mengidentifikasi juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah perbaikannya. Lalu, dengan membandingkan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2010 dan 2009. Perbandingan ini berguna untuk melihat tren kenaikan atau penurunan capaian. Selain itu, dengan membandingkan capaian tahun 2011 dengan target kinerja organisasi di akhir periode RIR BPK Tahun 2011-2015. Hal ini untuk memberikan gambaran sampai sejauhmana target tersebut telah tercapai. Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja dalam Renstra 2011-2015 Tahun 2011 merupakan tahun awal dari dimulainya mengimplementasikan Rencana Strategis BPK periode 2011-2015. Implementasinya merupakan kelanjutan dari Renstra BPK periode 2006-2010. Renstra ini sendiri merupakan cakupan program-program penataan kelembagaan dalam rentang waktu



tertentu. Dalam renstra itu sendiri sudah memuat unsur-unsur reformasi birokrasi dan pengukuran kinerja BPK. Renstra BPK 2011-2015 sendiri telah menetapkan visi dan misi baru BPK. Visi BPK yang baru tersebut: “Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.” Sementara misi BPK yang baru: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Dalam Renstra 2011-2015 sendiri terdapat tiga tujuan strategis yang hendak dicapai. Ketiga tujuan strategis tersebut, yaitu: 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;

Ketiga tujuan strategis tersebut diarahkan untuk memenuhi sasaran strategis masingmasing. Pada tujuan strategis pertama diarahkan untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pada tujuan strategis kedua diarahkan untuk memenuhi lima sasaran strategis, yaitu: meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan; meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan; meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; meningkatkan efektivitas penerapan sistem pemerolehan keyakinan mutu; dan pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara. Sedangkan tujuan strategis ketiga diarahkan untuk memenuhi empat sasaran strategis, yaitu: meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan; meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen; meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana; dan meningkatkan pemanfaatan anggaran. Untuk mengukur pencapaian Renstra 20112015, BPK menetapkan target-target pada program-program kerja utama BPK yang dimasukkan dalam Renstra. Target-target pada program-program kerja utama ini disebut dengan indikator kinerja utama.

2011

3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

Ada 20 indikator kinerja utama dan targetnya yang akan dicapai selama periode tahun 20112015 sebagai ukuran keberhasilan Renstra 20112015. Dan, 20 indikator kinerja utama ini pula yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kinerja BPK tahun 2011 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra 2011-2015.

101

Agar pelaksanaan target programprogram kerja utama tahun 2011 itu berjalan dengan baik, maka target-target yang telah ditetapkan itu didokumentasikan ke dalam perjanjian kinerja yang disebut Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK). Dokumen perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen pimpinan di tingkat Badan, eselon I, dan eselon II. PKPK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPK RI (mewakili Badan), Eselon I dan Eselon II pada bulan Desember tahun 2011, pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Pelaksana BPK RI. PKPK memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, peta strategi, indikator kinerja utama dan targetnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2011, pada tanggal 8 Desember 2010, telah dilakukan penandatanganan atas PKPK BPK, 11 PKPK eselon I dan 68 PKPK satuan kerja eselon II. Sementara pengukuran dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja utama dan targetnya dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. SIMAK sendiri merupakan alat untuk mengukur kinerja satuan-satuan kerja di BPK yang telah dimulai sejak tahun 2008. Adapun 20 indikator kinerja utama tersebut terbagi ke dalam empat kelompok indikator: Indikator Dampak, Indikator Hasil, Indikator Proses, dan Indikator Input. Indikator Dampak meliputi tiga indikator kinerja utama, yaitu: rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti; laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum; dan indeks kepuasan pemilik kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK.

Indikator Hasil meliputi empat indikator kinerja utama, yaitu: laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, pendapat BPK yang diterbitkan, dan laporan hasil pemantauan kerugian negara yang diterbitkan. Indikator Proses meliputi lima indikator kinerja utama, yaitu: ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan; tingkat pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan; tingkat penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan; rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti; dan pemenuhan penyusunan peraturan BPK. Indikator Input meliputi delapan indikator kinerja utama, yaitu: pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan; pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan; pemenuhan



Pertemuan akhir tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional dengan pihak BPK setelah melakukan evaluasi terhadap kemajuan reformasi birokrasi di BPK - 14 Desember 2011

standar jam pelatihan pemeriksa; indeks kepuasan kerja pegawai; tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja; bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; opini laporan keuangan BPK; dan tingkat pemanfaatan anggaran BPK. Hasil dari pencapaian 20 indikator kinerja utama sebagai perwujudan dari capaian sepuluh sasaran strategis BPK tahun 2011 secara keseluruhan adalah 85,46 atau berpredikat “Baik”, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang perlu mendapat perhatian khusus.

2. Sebanyak 6 indikator kinerja utama telah mencapai atau dengan capaian di atas 80% (80%-99,99%); dan 3. Sebanyak 6 indikator kinerja utama dengan capaian kurang dari 80%. Terdapat 8 indikator kinerja utama yang pencapaiannya sama atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti. Tingkat realisasinya sebesar 58,99% dari target 51,00%;

2011

Dari 20 indikator kinerja utama tersebut, berdasarkan capaiannya dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 1. Sebanyak 8 indikator kinerja utama telah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan (kurang dari 100%);

2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan. Realisasinya sebanyak 1.433 LHP dari target 1.384 LHP;

3. Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan. Realisasi sebesar 93,68% dari target 90%;

103

4. Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan. Realisasinya sebanyak 714 Laporan Hasil Pemantauan (LHPT) dari target 453 LHPT; 5. Pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa. Tingkat realisasinya sebesar 84,74% dari target 80%;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan sebanyak 133 LHP dari target 149 LHP; 3. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan baru terealisasi 84,79% dari target 87%;

6. Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja. Tingkat realisasinya mencapai 74,86% dari target 70%;

4. Tingkat pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan baru mencapai 96,42% dari target 100%;

7. Bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tingkat realisasinya mencapai 80% dari target 70%; dan

5. Indeks kepuasan kerja pegawai tercapai 3,46 dari target sebesar 3,50; dan

8. Opini Laporan Keuangan BPK yang memenuhi target yang dicanangkan yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Tingkat pemanfaatan anggaran baru tercapai 74,01% dari target 90%.

Dari kedelapan indikator kinerja utama tersebut terdapat satu indikator kinerja utama yang merupakan indikator dampak, yaitu rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti dan dua indikator kinerja utama yang merupakan indikator hasil (output), yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan dan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan. Hal ini menunjukan bahwa peran BPK RI dalam mendorong terwujudnya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih baik, bersih, akuntabel, dan transparan sudah lebih baik. Sementara itu, terdapat enam indikator kinerja utama yang pencapaiannya berkisar antara 80,00 % - 99,99%, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK baru tercapai 3,74 dari target sebesar 4,00;

Indeks Kepuasan Stakeholder “Memuaskan” Terkait dengan kepuasan stakeholder selaku pemilik kepentingan terhadap hasil laporan BPK perlu diukur. Hal ini untuk mengetahui bagaimana kepuasan stakeholder terhadap hasil laporan BPK. Imbasnya kepada kualitas pemeriksaan sebagai bisnis proses utama BPK. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pemilik kepentingan atau stakeholder terhadap hasil pemeriksaan, BPK melakukannya dengan meminta jasa lembaga eksternal untuk mengukurnya. Lembaga eksternal yang terpilih melalui mekanisme tender ini adalah Lembaga Survey Indonesia LSI. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk indeks kepuasaan pemilik kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK.



“SEKALI DALAM ENAM BULAN BPK JUGA MENERBITKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) YANG MERUPAKAN

Hasil pemeriksaan dinilai dari unsur-unsur ketepatan waktu penyampaian, substansi, penyajian, dan manfaat dengan empat kategori sampel, yaitu: 1. Audit dua semester terakhir, di luar lembaga legislatif dan aparat penegak hukum; 2. Anggota legislatif, yang terdiri dari DPR, DPD, DPRD Tingkat Provinsi, dan DPRD Tingkat Kabupaten/kota;

IKHTISAR DARI LHP-LHP YANG TELAH DITERBITKAN BPK. HASIL PEMERIKSAAN BPK TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN.” ....................................................................... Indeks kepuasan pemilik kepentingan inti merupakan ukuran yang dinyatakan dalam skala yang merupakan hasil survey yang pada tahun 2011. Salah satu komponen indikator kinerja utama ini juga merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil dari proses bisnis utama BPK, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menghasilkan output berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP). Sekali dalam enam bulan BPK juga menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang merupakan ikhtisar dari LHP-LHP yang telah diterbitkan BPK. Hasil pemeriksaan BPK tersebut akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Indikator Kinerja Utama ini menunjukkan sejauhmana hasil pemeriksaan BPK RI (LHP dan IHPS) dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam proses tersebut.

3. Aparat penegak hukum (APH) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK; dan 4. Media massa nasional (TV, Koran/tabloid, majalah, radio, internet). Sampel dipilih secara acak, kecuali untuk kategori media massa yang dipilih secara purposive. Dari hasil survey yang dilakukan LSI diperoleh nilai indeks kepuasan pemilik kepentingan BPK adalah 3,74. Nilai ini dikategorikan sebagai “memuaskan”. Hasil dari nilai tersebut sedikit melenceng dari target untuk mendapatkan nilai 4. Atau, secara persentase sebesar 93,50% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mengalami sedikit penurunan dari capaian pada tahun 2010 dan 2009. Pada tahun 2010 realisasi target nilai indeks kepuasan pemeilik kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK mencapai 97,25%. Sementara tahun 2009, mencapai 96,88 %.

2011 Penurunan realisasi target dari dua tahun sebelumnya lebih disebabkan perbedaan metodologi yang digunakan LSI tingkat indepensi dan objektivitasnya lebih tinggi. Pada dua tahun sebelumnya, metodologi survey dilakukan secara in-house oleh

105

satuan kerja di lingkungan BPK sendiri yairu Direktorat PSMK. Selain itu, pada tahun 2011, ada penambahan kategori media massa dan aparat penegak hukum di dalam survey. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil survey kepada pemilik kepentingan BPK menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh.

dipahami satuan-satuan kerja di BPK. Dua Peraturan BPK Diterbitkan Ada dua peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan dalam tahun 2011. Dua peraturan tersebut, yaitu: Peraturan BPK RI No 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI dan Peraturan BPK RI No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BPK RI.

Selain itu, ada enam indikator kinerja utama yang pencapaiannya kurang dari 80%, yaitu: 1. Laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum dengan realisasi sebesar 11,54% dari target sebesar 50%;

Selain dua peraturan yang diterbitkan pada tahun 2011, ada dua peraturan lainnya yang telah disampaikan ke pimpinan BPK atau Badan, tetapi belum diterbitkan. Kedua peraturan yang masih pending tersebut adalah Peraturan BPK RI tentang Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan BPK RI tentang Pemeriksaan Investigatif.

2. Pendapat BPK yang diterbitkan hanya satu dari target dua pendapat; 3. Rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti mencapai 21,95% dari target 50%;

Secara umum, tahun 2011, BPK sebenarnya menargetkan empat Peraturan BPK RI yang diterbitkan. Namun, realisasinya baru dua Peraturan BPK. Secara persentase, BPK menargetkan penyusunan peraturan BPK RI sebesar 75%. Pada tahun 2011, BPK menargetkan Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK RI sebesar 75%. Namun, realisasinya sekitar 66,67% dari target yang telah ditetapkan.

4. Pemenuhan penyusunan peraturan BPK mencapai realisasi sebesar 50% dari target sebesar 75%; 5. Pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan terealisasi sebesar 58,33% dari target 75%; 6. Pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan realisasinya baru 46,55% dari target 60%. Faktor penyebab belum tercapainya target yang telah ditetapkan adalah karena sebagian indikator kinerja utama tersebut merupakan indikator-indikator kinerja utama yang baru diukur dalam periode Renstra 2011-2015, sehingga tingkat pengertian terkait definisi indikator kinerja utama, mekanisme, dan instrumen pengukurannya belum sepenuhnya

Capaian atas pemenuhan penyusunan peraturan BPK RI ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2010 dan 2009. Pada tahun 2010 capaiannya sebesar 28,57%, dimana dihasilkan 4 peraturan dari 14 peraturan yang ditargetkan. Sementara tahun 2009 capaiannya sebesar 17,86%, dimana realisasinya hanya menghasilkan 1 peraturan dari 8 peraturan yang ditargetkan. Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK



Anggota BPK Moermahadi Soerdja Djanegara menyerahkan LHP Kementerian Polhukam.

RI sebagai salah satu indikator kinerja utama ini bertujuan untuk memenuhi amanat undang-undang dalam rangka melengkapi peraturan-peraturan BPK RI yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya kewenangan penuh BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan tersebut maka diharapkan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK.

Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Capai 58,33% Pada tahun 2011 capaian sasaran strategis dalam hal meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan sebesar 58,33%. Capaian ini didukung indikator kinerja utamanya yaitu pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/ non pemeriksaan dengan realisasi sebesar 58,33% dari target sebesar 75%. Persentase capaian tersebut diartikan bahwa dari sebanyak 7 perangkat lunak pemeriksaan yang diperlukan, terdapat 3 perangkat lunak pemeriksaan yang telah

diterbitkan. Sedangkan untuk perangkat lunak non pemeriksaan yang diperlukan sebanyak 5 item, dan sebanyak 4 perangkat lunak non pemeriksaan yang telah diterbitkan. Dengan demikian untuk pemenuhan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan di tahun 2011 sebesar 58,33%. Persentase ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dari tahun 2010 dan 2009. Pada tahun 2010, pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan sebesar 54,17%. Sementara tahun 2009, capaiannya hanya 19,05 %. Perangkat lunak pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para auditor BPK dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan yaitu berupa petunjuk pelaksana (Juklak) atau petunjuk teknis (juknis). Sementara perangkat lunak non pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pegawai BPK pada unit penunjang dan pendukung dalam menjalankan kegiatan operasional BPK RI sehari-hari yaitu berupa SOP (Standard Operating Procedure).

2011

107

Wakil Ketua BPK menghadiri Talkshow di televisi membahas tentang hasil pemeriksaan bank Century.

Pengukuran pada indikator utama pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/ non pemeriksaan ini bertujuan mengetahui ketersediaan juklak/juknis pemeriksaan dan SOP dalam memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan di seluruh satuan kerja. Dengan begitu, dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penunjang dan pendukung. Untuk mengukur indikator kinerja utama

ini dilakukan perbandingan antara jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang telah diterbitkan dengan jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diperlukan. Perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diterbitkan dapat berupa revisi dari perangkat lunak yang telah ada sebelumnya, atau merupakan perangkat lunak baru yang diterbitkan karena adanya kebutuhan. Perangkat lunak, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang diterbitkan di tahun



2011, seluruhnya merupakan perangkat lunak baru. Adapun perangkat lunak yang merupakan revisi dari perangkat lunak yang sudah ada, masih dalam proses legislasi dan diharapkan akan dapat diterbitkan di tahun 2012.

Penguatan SDM Masih Perlu Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting peranannya bagi kinerja entitas agar mencapai performa yang baik. BPK sendiri, khususnya pada tahun 2011, sesuai Renstra 2011-2015, berupaya melakukan penguatan SDM yang dimilikinya. Hasil upaya penguatan SDM tersebut, pada tahun 2011, relatif stabil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, secara umum masih perlu peningkatan. Salah satu sasaran strategis dalam hal penguatan SDM ini adalah meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen. Untuk mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi SDM dan dukungan manajemen ini digunakan tiga indikator kinerja utama: pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa, dan indeks kepuasan kerja pegawai. Dalam hal pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, salah satu upaya BPK untuk meningkatkan kecakapan dan keahlian para pegawai adalah telah dimilikinya standar kompetensi perilaku (soft skill) yang telah ditetapkan melalui SK Sekjen BPK RI No. 380/X.XIII.2/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009.

Jakarta. Keberadaan Assessment Center ini diharapkan akan dapat mempercepat proses pemenuhan pegawai yang kompeten untuk melakukan mandat BPK dalam memeriksa keuangan negara. Indikator kinerja utama ini mengukur persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang disahkan oleh Surat Keputusan (SK) Sekjen untuk jabatan di lingkungan BPK yang terdiri dari kompetensi perilaku dan atau kompetensi teknis dengan level kompetensi tertentu dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah dinilai (diassess). Pada tahun 2011, capaian indikator kinerja utama ini sebesar 77.58. Dimana, terpatok target sebesar 60%, sedangkan realisasinya sebesar 46.55%. Assessment pegawai dilakukan atas beberapa peran pemeriksa yaitu Pengendali Teknis, Ketua Tim Yunior dan Ketua Tim Senior. Rendahnya pencapaian indikator kinerja utama ini karena beberapa hal. Pertama, SK Penetapan Peran Pemeriksa baru diterbitkan pada bulan Juli 2011 sehingga pelaksanaan assessment sedikit terlambat. Kedua, jumlah assessor (penilai) masih relatif sedikit karena beberapa assessor berasal dari beberapa satuan kerja yang ada di BPK. Pelaksanaan assessment juga yang harus menyesuaikan dengan jadwal para assessor karena harus melakukan kegiatan pemeriksaan.

2011

Selanjutnya pada tahun 2010 BPK telah meresmikan Assessment Center yang berlokasi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI

Sejak tahun 2009, unsur yang dihitung untuk indikator kinerja utama ini tidak berubah, yaitu jumlah pegawai yang sudah sesuai dengan standar kompetensi dan jumlah pegawai yang diasses. Target yang ditetapkan dari tahun 2009 hingga 2011 tetap sama yaitu 60%.

109

BPK menargetkan pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa sebesar 80%. Realisasinya sebesar 84.75%. Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Artinya, dari seluruh pegawai pemeriksa sebanyak 2.877, yang telah memenuhi standar pelatihan pemeriksa adalah sebanyak 2.438 pemeriksa.

Capaian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 capaiannya sebesar 75.77. Sementara, tahun 2010 capaiannya mengalami kenaikan sebesar 26.43 sehingga mencapai 102.00. Dan, pada tahun 2011 capaiannya mengalami penurunan kembali sebesar 24.42 sehingga mencapai 77.58.

Jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2009 hingga 2011, indikator kinerja utama ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 capaiannya sebesar 120.00. Pada tahun 2010 capaiannya turun 37.91 menjadi 82.09. Dan, pada tahun 2011 capaiannya naik kembali mencapai 105.00.

Pada pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), setiap dua tahun, pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan. Hal ini secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Pengukuran terhadap pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai pemeriksa bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Tujuannya, untuk mendorong para pemeriksa agar senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan. Indikator kinerja utama ini mengukur persentase pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa agar memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Dihitung berdasarkan persentase jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan dari seluruh pegawai pemeriksa. Pada tahun 2011, capaian atas indikator kinerja utama ini sebesar 105.00, dimana

Dari perbandingan capaian selama tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa capaian atas pemeriksa yang memenuhi standar jam pada tahun 2009 sebesar 120.00 yang turun di tahun 2010 sebesar 37.91 menjadi 82.09. Sedangkan pada tahun 2011 naik 22.91 menjadi 105.00. Hal ini disebabkan, pada tahun 2010 adanya peningkatan beban kerja secara umum di setiap satuan kerja. Akibatnya, diklat yang dapat diikuti oleh pegawai menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2009. Sementara pada tahun 2011, capaiannya meningkat disebabkan karena koordinasi antara satuan kerja pemeriksa dengan Pusdiklat yang semakin baik sehingga tercapai kesesuaian antara jadwal pelatihan yang diberikan Pusdiklat dengan waktu pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan. Selain melakukan penilaian atas pegawai melalui assessment dan pemberian pelatihan, BPK perlu juga mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pegawai. Maka, dilakukanlah survei atas kepuasan kerja pegawai. Komponen yang digunakan untuk menilai kepuasan kerja pegawai adalah kesejahteraan,



iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada tahun 2011, survey atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh LSI agar hasilnya lebih independen dan objektif. Sementara pada tahun 2008, 2009, dan 2010, survey dilakukan secara swakelola oleh BPK. Metode yang digunakan adalah stratified two-stage random sampling. Jumlah responden sebanyak 420 orang dari 5.580 populasi. Sampel terpilih mewakili Kantor Pusat. Lalu, perwakilan BPK wilayah Barat sebanyak 8 dari 16 provinsi yang dipilih secara acak. Dan, perwakilan BPK wilayah Timur sebanyak 8 dari 17 provinsi yang juga dipilih secara acak. Seluruh responden diwawancarai melalui tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei menunjukkan skala 3,46 atau berpredikat “memuaskan”. Capaian ini sedikit kurang dari target. Targetnya sendiri yang dipatok sebesar 3,5. Sehingga capaiannya adalah sebesar 98,85. Secara umum terjadi peningkatan realisasi atas komponen-komponen pada indikator kinerja utama indeks kepuasan pegawai jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010. Hanya terdapat sedikit penurunan pada komponen kesejahteraan dan iklim organisasi. Realisasi komponen kesejahteraan pada tahun 2011 atau menunjukkan skala 3,20.

Hasil ini tetap jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang juga menunjukkan skala 3,20. Tapi, capaian ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang sebesar 3,24. Penurunan ini disebabkan pada survey tahun 2011, dimensi kesejahteraan memisahkan kepuasan terhadap penghasilan dengan kesempatan pengembangan diri dan akomodasi kepentingan pribadi. Sementara pada tahun 2009 dan 2010 ketiga komponen tersebut digabung. Pada komponen iklim organisasi, pada tahun 2011 realisasinya menunjukkan skala 3,66. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang menunjukkan skala 3,77 dan tahun 2009 yang menunjukkan skala 3,74. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 dan 2009 komponen iklim organisasi hanya menilai empat hal: budaya (culture), kepemimpinan (leadership), keterhubungan (alignment), dan kerja kelompok (teamwork). Sementara pada tahun 2011 komponen iklim organisasi menilai lima hal: kedisiplinan, hubungan dengan rekan kerja, kepemimpinan, hubungan dengan atasan, dan kejelasan/informasi. Secara umum, tren dari Indeks Kepuasan Pegawai cukup stabil dibandingkan dengan dua sebelumnya, walaupun sedikit mengalami penurunan jika dibandingka pada tahun 2010. Jika pada tahun 2011 mencapai 98,85, maka tahun 2010 sebesar 99,40 dan tahun 2009 sebesar 93,14.

2011

111

MELANJUTKAN PENGEMBANGAN E-AUDIT

"

KONSEP PENERAPAN E-AUDIT INI MUNCUL KETIKA MELIHAT ADANYA KESENJANGAN ANTARA JUMLAH ENTITAS YANG DIPERIKSA, OBJEK PEMERIKSAAN, HARAPAN STAKEHOLDER DENGAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI BPK. ADA SEBUAH HAL YANG TIMPANG ANTARA KEKUATAN SENDIRI DENGAN TUGASTUGASNYA DAN HARAPAN MASYARAKAT ATAUPUN STAKEHOLDER TERHADAP BPK.

"

112


Jalinan Kesepakatan Bersama

Ide pemeriksaan secara eletronik atau e-audit mulai diapungkan pada kepemimpinan BPK periode 2009-2014. Dituangkan dengan konsep besar BPK Sinerginya dan Pusat Data BPK sebagai salah satu pilar pentingnya.

Konsep penerapan e-audit ini muncul ketika melihat adanya kesenjangan antara jumlah entitas yang diperiksa, objek pemeriksaan, harapan stakeholder dengan sumber daya yang dimiliki BPK. Ada sebuah hal yang timpang antara kekuatan sendiri dengan tugastugasnya dan harapan masyarakat ataupun stakeholder terhadap BPK. BPK memiliki keterbatasan dalam jumlah pemeriksanya. Di sisi lain, jumlah entitas yang diperiksa dan objek pemeriksaan begitu banyak. Ditambah tuntutan yang tinggi dari masyarakat dan stakeholder terhadap kinerja BPK. Jika e-audit berhasil diterapkan, maka diyakini dapat memperkecil kesenjangan tersebut. Pemeriksaan BPK akan lebih efektif dan efisien. Keuntungan yang kurang lebih sama juga didapat entitas yang diperiksa BPK. Dengan penerapan e-audit ini juga bisa mewujudkan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) antara BPK dan entitasentitas yang diperiksa BPK yang bermuara pada Pusat Data BPK. SNSI ini sendiri diharapkan mampu menciptakan pusat data keuangan negara yang terintegrasi. Jadi, seluruh data, baik keuangan maupun nonkeuangan semua entitas yang diperiksa BPK masuk ke dalam Pusat Data BPK. Pusat Data inilah yang kemudian digunakan untuk tujuan pemeriksaan BPK

melalui e-audit. Hasilnya akan meningkatkan upaya-upaya dalam mengurangi KKN yang terjadi secara sistemik, mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara dan daerah. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nilai positif yang didapatkan dari penerapan e-audit ini tentu perlu dicapai. Untuk mencapainya tidak bisa hanya pada tataran konsep saja. Sebelum e-audit ini diterapkan perlu pondasi yang kuat melalui pengembangan-pengembangan. Dan, BPK tidak bisa sendirian melakukannya. Perlu dukungan dari berbagai pihak. Saat pertemuan pimpinan lembaga negara tanggal 21 Januari 2010, di Bogor, BPK mendapat dukungan penuh dari pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya. Setelah mendapat dukungan penuh dari pimpinan lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah, konsep e-audit mulai dimatangkan. Menyongsong tahun 2011, pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 20112015 dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR), dimasukkanlah pengembangan e-audit sebagai salah satu bagian dalam inisiatif strategis yang ingin dicapai BPK. Berbagai komponen pun disusun dan dibangun sebagai pondasi dalam mendukung pengembangannya Dari sinilah Grand Design e-audit dan Road Map pengembangan e-audit disusun. Seiring dengan hal itu, BPK juga mulai menjalin kesepakatan bersama dengan semua entitas yang diperiksa BPK dalam rangka pengembangan e-audit. Intinya, BPK dan

113


115

Pemeriksaan secara elektronik atau e-audit akan menjawab tantangan BPK ke depan. Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi ketimpangan antara terbatasnya sumber daya dan banyaknya obyek pemeriksaan. Lebih efisien, efektif dan ekonomis.

PEMERIKSAAN SECARA ELEKTRONIK

2011

Anggota BPK Taufiequrachman Ruki bersama pimpinan entitas di lingkungan entitas AKN II

entitas yang diperiksa sama-sama bersepakat dalam mengembangkan sistem teknologi dan informasi di institusi masing-masing untuk mendukung penerapan e-audit. Upaya BPK menjalin kesepakatan bersama ini hanya untuk mengatur tatacaranya saja. Bukan meminta ijin. Sebab, berdasarkan amanat UUD’45 dan peraturan perundangundangan yang terkait keuangan negara, khususnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK memiliki kewenangan dalam

meminta data yang diperlukan. Dan, entitas yang diperiksa wajib menyerahkan data yang diminta. Kesepakatan bersama terkait dengan pengembangan e-audit ini pertama kali dilakukan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pertengahan bulan Juni 2010. Kemudian BPK terus menjalin kesepakatan bersama dengan entitas-entitas lainnya, baik entitas di Pusat maupun pemerintah-pemerintah daerah.



Jalinan kesepakatan bersama ini kemudian lebih diintensifkan pada tahun 2011. Tak heran memang, karena dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2011-2015 yang diikutkan dalam Renstra BPK 2011-2015, pengembangan e-audit menjadi salah satu prioritas BPK. Hasilnya, sampai Desember 2011, sudah 1050 entitas yang melakukan kesepakatan bersama dengan BPK. Entitas terakhir yang melakukan kesepakatan bersama dengan BPK adalah 11 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jumlah entitas pada tahun 2011, yang menjalin kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan e-audit ini mengalami lonjakan yang besar. Bandingkan dengan tahun 2010. Sampai per Desember 2010, baru sekitar 50-an entitas yang menjalin kesepakatan bersama ini. Jalinan kesepakatan bersama antara BPK dan entitas yang diperiksa ini berupa nota kesepahaman dalam rangka pengembangan akses data dalam kerangka teknologi dan informasi. Nota kesepahaman inilah yang menjadi salah satu dasar hukum untuk melaksanakan e-audit. Nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk mengatur tatacara pemerolehan data entitas untuk kepentingan pemeriksaan BPK. Pengaturan tatacara pemerolehan data ini didukung dengan petunjuk teknis akses data entitas. Fungsinya sebagai panduan bagi para pemeriksa BPK dan pelaksana dari entitas yang berperan dalam pelaksanaan e-audit.

pengembangandan pengelolaan sistem informasi untuk akses data entitas dalam rangka pelaksanaan e-audit. Kedua, untuk menentukan batasan tanggung jawab bagi para pemeriksa BPK dan pelaksana dari entitas yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data entitas. Seluruh entitas yang telah menjalin kesepakatan bersama ini nantinya secara otomatis menyediakan data-data elektronik yang dibutuhkan BPK dalam kegiatan pemeriksaannya. Namun, ini juga butuh pengembangan. Perlu sarana infrastruktur teknologi informasi (TI), baik di BPK maupun entitas-entitas yang telah menjalin kesepakatan bersama. Sehingga nanti lebih terstruktur.

Tiga fokus Pengembangan

Pengembangan e-audit tahun 2011, selain terus menjalin kesepakatan bersama dengan entitas, juga memfokuskan diri pada tiga hal. Ketiga hal yang menjadi fokus BPK untuk dikembangkan dalam kerangka pengembangan e-audit ini adalah penyiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas (capacity building), dan uji coba implementasi dalam bentuk piloting e-audit. Fokus pertama terkait penyiapan infrastruktur. Dalam tahun 2011, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan penerapan e-audit dilakukan. Dalam tahun itu juga infrastruktur yang dibangun sudah memenuhi prasyarat pokok penerapan e-audit. Infrastruktur yang dibangun tersebut, di antaranya: koneksi jaringan, server/pusat data, dan software pengolah data, dll. Penyediaan infrastruktur TI untuk mendukung pengembangan e-audit ini

2011

Tujuan juknis sendiri ada dua hal. Pertama, untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah

117

SKENARIO PILOTING TPP

4. Kormonev

4. Koordinasi Monitoring Evaluasi (Kormonev)

COMMAND CENTER 2. Link dan Akses Data

6. Query Data 9. Kirim LHP

10. Akses TP

3. Olah dan Upload Data

5. Akses dan Matching Data

Auditor

PORTAL E-AUDIT

1. Penyiapan Data

PUSAT DATA BPK

7. Korespondensi Audit

Auditee

8. Field Audit selama tahun 2011 telah menelan biaya Rp62,9 miliar. Terkait dengan hal ini, BPK juga melakukan IT Assessment yang salah satunya melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh entitas. Dimana, BPK melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan infrastruktur TI entitas yang telah menjalin kesepakatan bersama. Hal ini berpengaruh pada data apa yang dibutuhkan BPK dalam melakukan pemeriksaan secara elektronik. Selain itu, disiapkan pula perangkat prosedural seperti Pedoman, Prosedur Operasi Standar (POS), dan Panduan terkait e-audit. Perangkat prosedural ini sendiri sebagian telah disusun dan sebagian lagi masih dalam bentuk draft. Adapun bidang-bidang yang

dibuatkan Pedoman, POS, Panduannya ini, yaitu: pengelolaan dokumentasi pemeriksaan elektronik, struktur data, pengamanan data, pemerolehan data, pemanfaatan data e-audit, back up dan restore data, retensi dan pemusnahan data, pemanfaatan Command Center, dan piloting. Fokus kedua, terkait peningkatan kapasitas untuk mengimplementasikan penerapan pengembangan dan penerapan e-audit. Dilaksanakanlah workshop dan piloting e-audit. Workshop dan piloting dilaksanakan secara terpisah. Pelaksanaan workshop bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan untuk pemeriksa BPK agar mendapatkan gambaran dan arahan apa yang harus dilakukan



“DENGAN ADANYA PORTAL

penyajian laporan keuangan entitas yang selama ini sulit ditemukan atau diungkap dalam prosedur pemeriksaan biasa.

E-AUDIT AKAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PENGGUNA

SATU GERBANG. TANPA HARUS

Realisasi dari ketiga fokus pengembangan e-audit pada tahun 2011 sebagian besar sudah tercapai sesuai rencana. Walau begitu, tetap perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan mengingat penerapan e-audit ini melibatkan entitas yang diperiksa dan cakupannya yang luas.

MENGETAHUI BERBAGAI ALAMAT

Merancang Bangunan e-audit

UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI SECARA ALL-IN-ONE MELALUI

WEB YANG BERBEDA. ” ...........................................................................................................................................................................

dalam kegiatan piloting e-audit. Workshop dilaksanakan selama empat hari, 4-7 Oktober 2011 di tiga tempat: Pusdiklat BPK, Command Center Kantor Pusat BPK, dan Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Materinya meliputi: Grand Design e-audit; metodologi dan teknik pemeriksaan atas laporan keuangan interim semester I tahun 2011 dengan pendekatan e-audit; memahami konsep tentang TABK, database, Command Center, dan aplikasi e-BPK; serta pedoman dan panduan e-audit. Pesertanya melibatkan seluruh satuan kerja pemeriksa di BPK pada 17 entitas yang ikut serta dalam piloting. Setelah dilakukan workshop, maka tim pemeriksa yang ambil bagian dalam piloting e-audit melakukan pemeriksaan interimnya (sementara) dengan rentang waktu pemeriksaan bervariasi antara 15-60 hari. Pada tahap piloting ini hasilnya ternyata menggambarkan bahwa pemanfaatan e-audit mampu mengungkapkan indikasi-indikasi ketidakakuratan maupun kesalahan dalam

Setelah memasukkan pengembangan e-audit dalam Renstra 2011-2015, BPK mulai menyusun rancang bangun e-audit. Ada beberapa komponen yang dibangun untuk mendukung pengembangan dan penerapannya. Pembangunan ini seiringsejalan dengan proses menjalin kesepakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dan entitas-entitas yang diperiksa.

Adapun komponen-komponen yang dibangun untuk pengembangan dan penerapan e-audit ini adalah: Komponen penyajian informasi dan korespondensi, Pusat Data, Master Agent Consolidator dan Agent Consolidator, serta Document Management. 1. Penyajian informasi dan korespondensi Komponen ini terdiri dari portal e-audit dan Command Center. Portal e-audit adalah website yang berfungsi sebagai antar muka bagi pihak internal (BPK) maupun pihak eksternal (entitas terperiksa) dalam pemanfaatan sistem e-audit. Informasi yang disajikan melalui Portal e-audit bersumber dari Pusat Data e-audit, yaitu meliputi data umum, data spesifik, dan data unik.

2011

119

Portal e-audit dapat diakses oleh pihak internal melalui alamat http://eportal.eaudit.bpk.go.id. Untuk melakukan akses, pemeriksa melakukan login menggunakan username dan password aplikasi PIP. Sedangkan pihak eksternal dapat mengakses Portal e-audit melalui alamat http:// eaudit.bpk.go.id menggunakan username dan password yang disediakan untuk masingmasing entitas pemeriksaan.

Bagi BPK, portal e-audit ini akan mengurangi pekerjaan administratif di BPK terkait perekaman tindak lanjut. Sebab, entitas dapat secara online menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaansecara online. Selama ini dilakukan menggunakan aplikasi SMP (Standar Manajemen Pemeriksaan).Selain itu, Portal e-audit ini dapat pula digunakan untuk melakukan pengiriman data ke sistem e-audit.

Dengan adanya portal e-audit akan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memperoleh informasi secara all-in-one melalui satu gerbang. Tanpa harus mengetahui berbagai alamat web yang berbeda.

Secara umum Portal e-audit ini terdiri atas beberapa fungsi antara lain: 1. Browse status pemeriksaan; 2. Perekaman tindak lanjut atas rekomendasi BPK; 3. Informasi tingkat penyelesaian sebuah rekomendasi 4. Upload Data Elektronik dengan isi dan format yang disepakati; 5. Korespondensi Pemeriksaan berupa: - Notifikasi status penyelesaian akses data elektronik dari entitas ke BPK; - Notifikasi kontrol total atas data yang berhasil diterima Pusat Data; - Notifikasi atas terbitnya Surat Tugas Pemeriksaan; - Notifikasi atas terbitnya sebuah LHP, lengkap dengan detil temuan dan rekomendasinya; - Notifikasi permintaan data baru sesuai kebutuhan pemeriksaan.

Di sisi lain, bentuk portal ini berupa website sebagai antarmuka bagi pihak internal maupun eksternal yang ingin langsung memanfaatkan sistem e-audit. Bagi entitas, portal e-audit dapat digunakan entitas untuk melakukan penelusuran terhadap tindak lanjut pemeriksaan, progress penyelesaian suatu temuan pemeriksaan, LHP, dan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah yang terkait dengan entitas yang bersangkutan. Selain itu, dapat pula dimanfaatkan untuk menyajikan hasil analisis data keuangan/ non keuangan yang dihasilkan sistem ini dan diperuntukkan untuk entitas apabila dikehendaki.



Terkait dengan keamanan atas informasi di portal e-audit ada mekanisme yang diterapkan. Melalui mekanisme persetujuan, otorisasi, otentifikasi, dan pemisahan informasi. Selain itu, data-data entitas yang telah terkumpul akan saling ‘terpisah’ karena portal e-audit ini bagi entitas adalah bersifat Mutual Exclusion Data Exchange dengan BPK. Dimana, dalam skema transaksi data,walaupun entitasentitas yang mengakses informasi melalui infrastruktur yang sama, tidak dapat saling bersatu entitas dengan entitas yang lain. Dengan kata lain, tidak ada proses komunikasi di antara mereka. Entitas hanya dapat mengenal dan melakukan komunikasi dengan e-BPK dan dengan data yang terkait entitas yang bersangkutan. Sementara, Command Center digunakan Pemeriksa sebagai jembatan bagi Pemeriksa untuk memanfaatkan Pusat Data BPK melalui media Portal e-audit. Command Center berupa suatu ruangan khusus yang dilengkapi beberapa workstation atau komputer yang berhubungan dengan sistem e-audit. Ruangan khusus ini dapat dimanfaatkan Pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Untuk mendukung Command Center, maka di dalamnya dilengkapi dengan scanner, printer, dan mesin fotokopi. Keberadaan dan fungsi dari Command

Center dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Untuk kebutuhan tertentu dimana BPK berkepentingan untuk melakukan akses sistem milik entitas secara jarak jauh, maka aktifitas tersebut hanya dapat dilakukan melalui Command Center. Dalam Command Center terdapat fungsi end user computing. Fungsi ini merupakan suatu sistem untuk mengembangkan sarana otomatisasi dan membuat pelaporan sendiri berbasis TABK, selain yang ada di portal e-audit. Selain Portal e-audit dan Command Center, sebagai alat bantu pemeriksa dalam menganalisis data, BPK melalui Biro TI-nya telah menyiapkan software Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Beberapa software yang telah disiapkan itu adalah ACL, Arbutus, dan MS. Excel. Pada piloting 2011 tercatat bahwa masih terdapat beberapa pemeriksa yang belum familiar dalam menggunakan TABK. Dengan demikian, Biro TI dan Dit. Litbang akan menyempurnakan Manual penggunaan TABK dan memberikan pelatihan singkat penggunaan TABK kepada pemeriksa yang entitasnya terpilih sebagai objek piloting.

2011 Portal e-audit dibuat untuk melakukan

121

pengumpulan menjadi satu berbagai data dan informasi yang tersebar. Berfungsi juga untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi situs web. Selain itu, portal ini digunakan sebagai media akses utama bagi pihak internal dan eksternal BPK untuk mengakses ke berbagai informasi atau aplikasi berbasis web. 2. Pusat Data Komponen lain yang dibangun adalah Pusat Data. Pusat Data ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang bersifat data terstruktur (data olahan) maupun tidak terstruktur (data mentah) yang berasal dari entitas. Pusat Data terintegrasi dengan modul penerima pertukaran data elektronik (master agen konsolidator). Dapat difungsikan sebagai pusat kolaborasi dokumen dari pihak-pihak pengguna internal yang ingin memanfaatkan data tersebut. Pusat data dibangun dengan rancangan yang mendukung penerapan model Business Intelligent. Berintegrasi dengan modul penerima pertukaran data elektronik (master agen konsolidator) yang diharapkan mampu menyediakan fitur early warning sistem (sistem peringatan dini) dalam sistem e-audit sebagai pengamanan. Beberapa sub komponen dari Pusat Data ini adalah BPK Data service, Database dan Data Warehouse, Data Quality Management, dan komponen integrasi dengan sistem internal BPK. BPK Data Service merupakan aplikasi core audit business. Dimana, komponen yang berfungsi ini akan menjalankan fitur otomatisasi proses bisnis yang berkaitan dengan proses audit pemeriksaan di BPK. Dapat dikatakan juga sebagai smart engine yang digunakan untuk pengolahan data elektronik pada Pusat Data BPK secara

elektronik sesuai alur proses yang sudah didefinisikan pada sistem. Komponen ini melebur di dalam Pusat Data dan berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi sistem dengan database sehingga tidak ada hubungan secara langsung antara aplikasi sistem dengan database. Beberapa contoh proses yang dilakukan oleh BPK data Service antara lain: data cleansing atau pembersihan data dari data-data duplikasi terutama dari kesalahan pengetikan, terkait aspek akurasi dan keterpaduan integritas data; konversi struktur data ke dalam standar data BPK (standarisasi data); matching data antar entitas; otomasi prosedur analitis pemeriksaan, termasuk prosedur data matching; dan fitur early warning system. Database dan Data Warehouse ini terdiri dari basis data dan fungsi-fungsi perancangan struktur data pelaporan dan penyajian data analisis (OLAP) sebagai data pendukung pengambilan keputusan. Database sendiri adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sementara Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data suatu organisasi, seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Database e-audit ini menggunakan skema data dengan pendekatan data warehouse. Dalam pembentukannya, data warehouse ini pada sistem e-audit dibangun dengan mengelompokan data menurut kelompok entitas (Kementerian/Lembaga dan Bank Indonesia, BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan



SIMPLIFIKASI MONITORING BPK Kemenkeu

e-BPK a.l. e-Audit

Data Req. Model-A

Command Center

Interface A

Portal e-BPK

Data Req. Model-A

Interface A Interf. B Interf. B Interf. C

PUSAT DATA BPK

K/L 1

Interf. C Interf. D

Pemerintah Daerah). Lalu, Data Quality Management atau manajemen kualitas data. Terdiri dari beberapa fitur yang dapat melakukan standarisasi data dari berbagai berapa sumber. Fitur tersebut bertujuan antara lain: untuk mengidentifikasi duplikasi dengan berbagai tingkat kemiripan (degree of similarity); memberikan saran atau pilihan data yang dianggap paling akurat sesuai dengan kriteria yang ditentukan; dan menyediakan tempat penyimpanan sementara untuk data yang tidak konsisten sebelum dilakukan proses standarisasi. Teknologi fiturfitur tersebut ini sangat membantu BPK untuk memperoleh data eksternal yang ‘bersih’ dan siap digunakan.

Data Req. Model-B Data Req. Model-B

BUMN 1 BUMN 2

Data Req. Model-C

PEMDA 1

Data Req. Model-C

PEMDA 2

Data Req. Model-D

Lain-lain

Dan, komponen integrasi dengan sistem internal BPK. Dalam model ini, sistem informasi internal atau yang kemudian disebut sebagai e-BPK adalah kumpulan sistem komputerisasi proses bisnis BPK-RI yang sudah saling terintegrasi yang meliputi Sistem Informasi SDM, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi BMN, Database Entitas Pemeriksaan dan Sistem Manajemen Pemeriksaan. Keempat sistem tersebut membentuk suatu Sistem Auditing Resource Planning yang saling terintegrasi dan mengusung konsep Single Point of Truth. Dimana, tidak terjadi penyebaran data elektronik yang redundan atau mubazir. Sistem ini juga menjadi salah satu sumber pengaya Knowledge Center. Sistem inilah yang saat ini

2011

123

“KEGIATAN PILOTING SEBAGAI

Master agen konsolidator terletak di Pusat Data BPK RI. Sementara Agen konsolidator adalah aplikasi yang dikembangkan BPK RI yang dipasang di Pusat Data milik entitas untuk memindahkan data dari entitas ke pusat data BPK RI.

METODE UJI COBA PEMERIKSAAN PADA LINGKUNGAN E-AUDIT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP. SESUAI DENGAN KESIAPAN SISTEM E-AUDIT UNTUK MENYEDIAKAN KEBUTUHAN DATA BAGI PARA PEMERIKSA BPK. ” ...........................................................................................................................................................................

Namun demikian, BPK berusaha untuk mengefisienkan proses pemindahan data ini dengan menggunakan jalur komunikasi yang paling murah dengan memperhatikan aspek keamanan dan kehandalan data. Komponen ini dapat memberikan early warning system dalam bentuk notifikasi otomatis pada saat proses ETL setelah pengiriman data dan identifikasi ketidaksesuaian terhadap hasil konsolidasi data entitas hasil analisis dalam sistem e-audit.

selalu digunakan oleh pegawai BPK baik pemangku Jabatan Fungsional Pemeriksa maupun yang bukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Keempat sistem tersebut dibungkus dalam suatu platform aplikasi yang disebut Portal Induk Pegawai yang dilengkapi dengan Data Mining Model untuk keperluan analisa data baik terkait kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang dan pendukung pemeriksaan.

4. Document Management Komponen ini merupakan sistem yang memproses dokumen non-elektronis pemeriksaan data-data hardcopy dokumen pemeriksaan, misalnya Laporan Keuangan, menjadi dokumen elektronis dan mengelola dokumen elektronis kegiatan pelaksanaan pemeriksaan. Termasuk Kertas Kerja Pemeriksaan elektronis.

3. Master Agen Konsolidator dan Agen Konsolidator Agen Konsolidator dan Master Agen Konsolidator adalah sepasang aplikasi yang berfungsi sebagai ETL (extract, transform, load) dari sumber data yang ada di database entitas ke pusat data BPK. Master Komponen ini, agen konsolidator dan agen konsolidator merupakan sistem aplikasi yang dikembangkan untuk memindahkan mengkonsolidasikan data elektronis dari sistem entitas ke Pusat Data BPK melalui saluran komunikasi data yang disepakati bersama.

Pengelolaan dokumen meliputi kegiatan penyimpanan (repository), penomorann/ versioning, indexisasi, publikasi, tracing (penelusuran), pencarian (searching) dan pengarsipan dokumen elektronik, baik data digital untuk keperluan pengarsipan dan database untuk keperluan perbandingan. Hasil digitalisasi data hardcopy akan diperbandingkan dengan database yang diperoleh dari transaksi keuangan/ non keuangan entitas. Komponen ini dikembangkan apabila komponen utama e-audit lainnya telah efektif diimplementasikan.



Data Kemenkeu

Data Yang disampaikan Penerusan pinjaman LN/ Pembayaran Termin Kontrak

PERBEDAAN DATA

Data Dinas PU/ SKPD Pengolah

Basisdata

Data Yang disampaikan DPA Proyek Pembangunan Jalan; SPM/ SP2D, Nota Debet, Bukti Transfer Data Pihak ketiga

Pasal 10 UU 15/2004 Pasal 9 UU 15/2006

Konfirmasi ke Auditee yang terkait; via Korespondensi Audit, peringatan di Sistem Informasi Auditee, dll.

Data Yang disampaikan Omzet jasa konstruksi pd Lap Keu-nya

Empat komponen bangunan e-audit tersebut tentu tidak berarti jika tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, pada saat piloting e-audit tahun 2011 dilakukan, Tim Implementasi e-audit 2011 telah menginisiasikan kegiatan untuk berbagi pengetahuan antara Tim Implementasi e-audit dan Tim Pemeriksa. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk workshop yang berisi pemaparan dari Tim Implementasi e-audit kepada Tim Pemeriksa mengenai: 1. Pemahaman mengenai sistem e-audit yang terdiri dari Pusat Data, Command Center, dan Portal e-audit melalui pemaparan Grand Design e-audit serta Pedoman, POS, dan Panduan terkait implementasi e-audit;

2. Pemanfaatan sistem e-audit dalam pemeriksaan serta keterkaitannya dengan lingkup pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan; 3. Pemahaman mengenai keterhubungan data antar-entitas; 4. Penerapan metodologi dan teknik pemeriksaan atas Laporan Keuangan Interim Semester I Tahun 2011 dengan pendekatan e-audit;

2011 5. Memberikan praktik langsung cara mengakses, menarik, dan mengolah data di Pusat Data dan Command Centre;

6. Pelatihan TABK bagi Tim Pemeriksa. Pelatihan ini tidak hanya diberikan pada saat

125

Ketua BPK Hadi Poernomo, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Tortama KN VII Ilya Avianti bersama pimpinan BUMN saat penandatanganan MoU terkait akses data secara elektronik dalam rangka penerapan e-audit.

workshop saja, namun juga akan dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan pelaksanaan piloting. Dalam kegiatan workshop tersebut, Tim Pemeriksa merancang penerapan metodologi pemeriksaan terinci dengan memanfaatkan sistem e-audit sehingga tim pemeriksa menghasilkan Program Pemeriksaan (P2) berbasis e-audit.

Membumikan e-Audit dengan Piloting Tahun 2011 menjadi tahun dimana terobosan e-audit mulai diperkuat pondasinya. Setelah konsep muncul ke

permukaan, maka tataran implementasi dari konsep itu mulai dijalankan. Tahun 2011 itulah implementasi konsep e-audit mulai dijalankan secara lebih gencar, walau rintisannya sudah dilakukan pada 2010. Dimulai dengan jalinan kesepakatan dengan entitas dan pematangan konsep e-audit yang sudah mulai dirintis sejak tahun 2010. Pada tahun 2011, jalinan kesepakatan lebih dioptimalkan lagi. Konsep penerapan e-audit pun telah dimasukkan dalam Rentrsa 2011-2015 dan menjadi fokus utama dalam program reformasi birokrasi 2011-2015. Selain itu, BPK pun telah melakukan



piloting e-audit tahap pertama. Piloting sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan yang besar. Sebab dengan piloting, hasil pengembangan sistem secara bertahap dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh pengguna dalam hal ini pemeriksa BPK.

kegiatan piloting e-audit untuk pertama kalinya. Pada tahap inisiasi, piloting dilakukan dalam rangka pemeriksaan interim laporan keuangan pada beberapa entitas terperiksa yang sebelumnya terpilih menjadi sampel. Beberapa dari sampel terpilih telah memenuhi beberapa komponen utama untuk melakukan piloting, yaitu: 1. BPK dan entitas terperiksa telah terikat dengan Nota Kesepahaman Bersama untuk mengakses data secara elektronik;

2011

Kegiatan piloting sebagai metode uji coba pemeriksaan pada lingkungan e-audit dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan kesiapan sistem e-audit untuk menyediakan kebutuhan data bagi para pemeriksa BPK. Pada tahun 2011, BPK dalam hal ini Tim Pengembangan e-audit telah menginisiasi

2. Entitas terperiksa memiliki kesiapan sistem Teknologi Informasi (TI) yang cukup memadai; serta

127

“HASIL DARI PILOTING TAHAP PERTAMA INI BERHASIL DILAKUKAN DALAM TAHUN 2011. MASIH MENINGGALKAN BERBAGAI KEKURANGAN DAN PEKERJAAN RUMAH LAINNYA YANG PERLU

Dari 17 entitas tersebut, 15 entitas diantaranya terdiri dari tujuh Kementerian dan Lembaga (K/L) pada level pemerintah pusat dan delapan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang diperiksa pada 15 entitas tersebut yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), enam Laporan Keuangan Kementrian dan Lembaga (LKKL), dan delapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

DIPERBAIKI. NAMUN, HAL ITU TAK MENGURANGI BPK UNTUK TERUS MENGEMBANGKAN DAN MENERAPKAN E-AUDIT. SEBAGAIMANA TUJUAN PILOTING SENDIRI YANG MENCARI BENTUKBENTUK IDEAL SETELAH DILAKUKAN UJI COBA . ” ...........................................................................................................................................................................

3. Tim Pemeriksa terkait memiliki kesiapan yang memadai dalam hal pemahaman terhadap proses bisnis entitas dan pemahaman dalam penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Piloting tahap pertama ini dilakukan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2011 dari 17 entitas pemeriksaan. Adapun ke-17 entitas yang diikutsertakan dalam piloting, yaitu: Kementerian Perhubungan, Lembaga

Sandi Negara, Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Way Kanan ( Provinsi Lampung), Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat), Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gorontalo (Provinsi Gorontalo), kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), PT PLN, dan PT Pertamina.

Dua entitas lainnya merupakan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN): PT PLN dan PT Pertamina. Keduanya menyediakan bagian data yang dibutuhkan untuk proses match pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut. PT PLN menyediakan data PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) yang akan dimatching-kan dengan data Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Sedangkan PT Pertamina akan menyediakan data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang akan di-matching-kan dengan data Pemerintah Daerah Tingkat I. Terkait dengan pembangunan jaringan koneksi antara BPK dan entitas yang dipilih dalam piloting e-audit ini, sebagian besar berhasil. Dari 17 entitas yang mengikuti piloting, Tim Pengembangan e-audit 2011 telah



berhasil membangun jaringan komunikasi data dengan 15 entitas terperiksa. Entitas yang belum memiliki komunikasi data dengan BPK hanya dua: Kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung dan Provinsi DKI Jakarta. Untuk Kabupaten Way Kanan, jaringan belum terpasang karena di entitas tersebut belum memiliki infrastruktur TI yang memadai. Hal yang serupa juga dengan Provinsi DKI Jakarta yang belum siap infrastruktur TI-nya dalam mendukung piloting e-audit ini. Hasil Pemeriksaan dalam kerangka piloting e-audit 2011 tersebut berfokus untuk mengujicoba empat hal utama. Pertama, infrastruktur TI. Termasuk di dalamnya adalah jaringan komunikasi data antara BPK dan entitas, pusat data, serta portal e-audit.

Kedua, perangkat lunak pendukung implementasi e-audit berupa Pedoman, Prosedur Operasional Standar (POS), dan Panduan. Ketiga, sumber data dari entitas dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh sistem e-audit, yang dikenal dengan pengujian intra dan antar-entitas dari datadata elektronik dalam pusat data e-audit. Keempat, kemampuan pemeriksa dalam mengimplementasikan sistem e-audit secara mandiri. Sementara itu, dalam hal pengadaan perangkat TI dalam mendukung piloting e-audit ini, Biro TI BPK telah melakukan penambahan bandwidth jaringan kantor pusat BPK. Penambahan bandwidth ini mencapai 20 Mbps dari sebelumnya 10 Mbps. Besaran bandwidth sendiri idealnya mencapai 40

2011

129

Mbps. Untuk di BPK Perwakilan yang ikut serta dalam piloting, juga ada penambahan bandwidth dari 512 Kbps menjadi 1 Mbps. Penambahan bandwidth di BPK Perwakilan idealnya 3 Mbps.

Dapat membantu dalam mengakses data baik langsung (direct) ke dalam sistem jaringan ataupun tidak langsung (indirect) melalui media lain seperti softcopy dalam bentuk teks file atau report.

Bandwidth sendiri adalah nilai maksimum besaran transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Data ini bisa berupa tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya.

Juga dibangun ruang data center beserta perlengkapannya di Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan. Beberapa BPK perwakilan yang ikut dalam piloting e-audit sudah selesai pembangunannya, seperti BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Banten. Lampung, dan Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Selain penambahan bandwidth, juga dilakukan penambahan daya tampung data (storage). Untuk Kantor Pusat BPK, daya tampung data ditambah menjadi 40 Tb dari sebelumnya hanya 10 Tb. Daya tampung tambahan sebesar 40 Tb itu sudah cukup untuk keperluan piloting. Hal lainnya yang dipersiapkan adalah telah dilakukan konfigurasi VLAN e-audit, VLAN entitas piloting, VPN Portal, dan Segmentasi e-audit di Data Center. VLAN ini merupakan sekelompok perangkat pada satu Local Area Network (LAN) atau lebih, yang dikonfigurasikan dengan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi. Sementara VPN (virtual private network) merupakan sebuah cara aman untuk mengakses LAN yang berada pada jangkauan, dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi, dengan enkripsi. Selain jaringan komputer dan internet, telah diadakan pula software ACL (Audit Command Language) dan komputer/notebook untuk membantu analisa pemeriksaan. Software ACL ini adalah software yang biasa digunakan dalam pemeriksaan keuangan.

Beberapa komponen TI lainnya yang mendukung penerapan piloting e-audit juga sudah disiapkan. Termasuk juga jenis-jenis obyek pemeriksaan dari entitas yang sudah siap untuk mengikuti piloting. Ada beberapa hasil yang diperoleh pada saat piloting tahap pertama ini. Hasil pertama, portal e-audit telah dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan serta menyajikan fitur-fitur tambahan lainnya. Hasil kedua, sebagian pemeriksa telah dapat memanfaatkan pusat data BPK melalui Command Center. Infrastruktur pendukung Command Center dinilai telah cukup memadai pada kantor pusat. Hasil ketiga, Tim Pengembangan e-audit telah menyelesaikan lima dari delapan konsep Pedoman, POS, dan Panduan yang digunakan baik oleh pengelola maupun pengguna sistem e-audit. Hasil keempat, Tim Pengembangan e-audit telah memetakan data entitas ke dalam peta data BPK untuk terutama untuk memungkinkan sistem e-audit melakukan pengujian antar entitas.



Hasil kelima, Pemeriksa secara umum dinilai telah cukup familiar dalam menggunakan prosedur pengujian intra dan antar-entitas dengan memanfaatkan sistem e-audit. Hasil keenam, pelatihan TABK masih diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemeriksa agar dapat mengimplementasikan e-audit dengan pendampingan minimal.

Hasil dari piloting tahap pertama ini berhasil dilakukan dalam tahun 2011. Masih meninggalkan berbagai kekurangan dan pekerjaan rumah lainnya yang perlu diperbaiki. Namun, hal itu tak mengurangi BPK untuk terus mengembangkan dan menerapkan e-audit. Sebagaimana tujuan piloting sendiri yang mencari bentuk-bentuk ideal setelah dilakukan uji coba.

2011

131

BERPERAN AKTIF DI KANCAH INTERNASIONAL

"

PEMBENTUKAN ASEANSAI INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN MENDORONG KERJASAMA ANTAR BADAN PEMERIKSA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG DILATARBELAKANGI OLEH KESAMAAN BUDAYA, KEBUTUHAN, DAN TANTANGAN, SERTA MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI KEBERSAMAAN SALING MENGHORMATI DAN SOLIDARITAS.

"

132


“PROSES PEMBENTUKAN ASEANSAI SENDIRI TERBILANG CUKUP SINGKAT. MASIH DALAM TAHUN 2011” ...........................................................................................................................................................................

BPK RI Inisiasi Pembentukan ASEANSAI

Pada tanggal 16 November 2011 menjadi tonggak sejarah bagi badan-badan pemeriksa keuangan atau supreme audit institution (SAI) negara-negara anggota ASEAN (Association South-east Asian Nations). Sebab, pada tangggal tersebut telah resmi dibentuk forum supreme audit institutions ASEAN atau disebut dengan Association South-east Asian Nation of Supreme Audit Institution (ASEANSAI). Pembentukannya merupakan inisiasi dari BPK RI. Pembentukan secara resmi ASEANSAI ini melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN yang diselenggarakan di Bali International Convention Center, Denpasar, Bali. Satu rangkaian acara dengan KTT ASEAN ke-19. Acara KTT dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam acara tersebut dilakukan penandatanganan Agreement pembentukan ASEANSAI oleh sepuluh ketua badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN, yaitu: Jabatan Audit Brunei Darussalam, National Audit Authority of The Kingdom of Cambodia, BPK RI, The State Audit Organization of Lao’s People Democratic

Republic, Jabatan Audit Negara Malaysia, The Office of the Auditor General of the Union the Republic of the Union of Myanmar, The Commision on Audit of the Republic of the Philippines, Auditor General’s Office of Singapore, Office of the Auditor General of Thailand, State Audit Office of Vietnam Selain peresmian pembentukan ASEANSAI, dalam agenda KTT ASEANSAI yang pertama ini, juga memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Jenderal ASEANSAI. Setelah itu ada pembahasan mengenai struktur organisasi, anggaran dasar dan hal lainnya. Dalam pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Jenderal ASEANSAI yang pertama, terpilih Ketua BPK RI Hadi Poernomo sebagai Ketua ASEANSAI. Sementara Auditor General Jabatan Audit Brunei Darussalam Pengiran Haji Abd. Rahman bin Pengiran Haji Mat Salleh terpilih sebagai Wakil Ketua ASEANSAI. Sedangkan Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ASEANSAI. Ketiganya melaksanakan tugas selama periode 2011-2013. Pembentukan ASEANSAI ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mendorong kerjasama antar badan pemeriksa negaranegara anggota ASEAN yang dilatarbelakangi oleh kesamaan budaya, kebutuhan, dan tantangan, serta mengedepankan nilainilai kebersamaan saling menghormati dan solidaritas. Wadah kerjasama ini memiliki peran strategis. Karena, tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kapasitas di antara badan pemeriksa se-ASEAN. Tapi, juga diharapkan dapat berkontribusi positif dan konstruktif bagi Komunitas ASEAN Tahun 2015. ASEAN

133

134

135

ASEANSAI dibentuk dalam semangat persahabatkan yang lebih erat diantara Badan Pemeriksa negara-negara anggota ASEAN. Untuk membangun kapasitas pemeriksaan yang lebih baik.

BERGANDENGAN TANGAN MEMPERERAT HUBUNGAN

2011

sendiri telah merancang komunitas ASEAN 2015 dengan moto: “Satu Visi, Satu Identitas, serta Satu Komunitas yang Peduli dan Berbagi” (One Vision, One Identity, and One Caring dan and Sharing Community), seperti yang tercantum dalam ASEAN Charter. Setelah didirikannya ASEANSAI, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ini ada karena didasarkan kebutuhan adanya akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peraturan hukum melalui mekanisme pembelajaran dan pertukaran pengalaman antar anggota. Untuk mengefektifkan ASEANSAI dan memberikan berbagai manfaat untuk pengembangan komunitas ASEAN, ASEANSAI akan diatur dan dioperasikan sebagai organisasi independen yang berasosiasi dengan ASEAN, tetapi tidak di bawah organisasi ASEAN. Proses pembentukan ASEANSAI sendiri terbilang cukup singkat. Masih dalam tahun 2011. Dimulai dengan pertemuan BPK RI dengan badan-badan pemeriksa negaranegara ASEAN di berbagai kesempatan. Hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi lebih intens guna mendapatkan dukungan dan komitmen dari seluruh badan pemeriksa negara-negara Anggota ASEAN.

MEMBANGUN KOMITMEN ASEANSAI

Lalu, dilanjutkan pada tataran yang lebih serius dengan diselenggarakannya pertemuan teknis pada Juli 2011 dan pertemuan tingkat pejabat senior pada Oktober 2011 yang semuanya diselenggarakan di Jakarta. Hingga akhirnya pendeklarasian dilakukan pada 16 November 2011 di Bali.

Terpilih Sebagai Ketua WGEA 136 LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


INTOSAI

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) adalah organisasi badan-badan pemeriksa se-dunia. BPK RI sendiri resmi menjadi anggota INTOSAI 22 Mei 1968 pada Kongres INTOSAI ke-6 di Tokyo, Jepang. Dalam struktur organisasi INTOSAI, terdapat beberapa kelompok kerja. Salah satunya, yaitu Working Group on Environmental Auditing (WGEA). Sehingga dikenal dengan sebutan International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA) atau kelompok kerja pada pemeriksaan lingkungan INTOSAI. INTOSAI WGEA ini secara periodik menyelenggarakan pertemuan Steering Committee. Pada tanggal 11 November 2011, INTOSAI WGEA menyelenggarakan pertemuan Steering Committee-nya yang ke11 di di Pan Americano Hotel, Buenos Aires, Argentina. Acara tersebut dihadiri 32 delegasi dari 16 negara.

Para Pimpinan Badan Pemeriksa negara-negara anggota ASEAN ketika penandatangan pembentukan ASEANSAI di Bali - 16 November 2011

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agendanya adalah pemilihan ketua INTOSAI WGEA untuk periode 2013-2016. Dalam pemilihan tersebut, BPK RI mendapat suara mayoritas dari para anggota Steering Committee. BPK RI akan menjalankan tugasnya sebagai ketua INTOSAI WGEA untuk menggantikan National Audit Office of Estonia yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua.

2011 Terpilihnya BPK sebagai Ketua INTOSAI WGEA periode 2013-2016 ini tidak lepas aktivitas BPK sejak lama. Tercatat BPK sebagai anggota WGEA sejak tahun 1999 dan anggota Steering Committee WGEA sejak tahun 2004.

137

2011. Pada 12-15 Juli 2011, BPK menghadiri simposium ke 21 United Nation/INTOSAI di Wina, Austria. Dalam simposium tersebut dibahas praktik-praktik efektif dalam hubungan badan pemeriksa dengan warga negara untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

“DALAM TAHUN 2011, HUBUNGAN KERJASAMA BILATERAL DENGAN BEBERAPA LEMBAGALEMBAGA PEMERIKSA DARI

Dalam upaya memerangi korupsi dan pencucian uang, BPK pun ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pertemuan kelima INTOSAI Working Group Fight Corruption and Money Laundering, pada 13-14 September 2011, di Praha, Republik Ceko. Dalam acara tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting yang berguna pula bagi peningkatan kapasitas BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaannya dengan mengaplikasikan standar pemeriksaan internasional terkait memerangi korupsi dan pencucian uang.

KE-14 TERIMPLEMENTASIKAN. TIDAK SEMUA DARI 14 LEMBAGA PEMERIKSA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN BENTUK KERJASAMANYA DALAM TAHUN ITU.” ...........................................................................................................................................................................

Capaian dari aktivitas dalam kelompok kerja tersebut adalah BPK berhasil mengembangkan suatu pedoman untuk pemeriksaan kehutanan yang digunakan oleh badan pemeriksa di seluruh dunia yang menjadi anggota INTOSAI. Dan, saat ini tengah menyusun modul pemeriksaannya. Masih dalam tahun 2011, BPK menghadiri pertemuan Sub Commitee WGEA ke-10 di Marakesh, Maroko pada 8-11 Maret 2011. Pada pertemuan tersebut BPK mempresentasikan progress kerjanya sebagai Ketua Sub Committee bidang Penyusunan Modul Pemeriksaan Kehutanan Selain di WGEA, dalam lingkup INTOSAI, BPK juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan INTOSAI selama tahun

Pada 24-26 Oktober 2011, BPK juga menghadiri pertemuan ke-5 INTOSAI Working Group on Accountability for and Audit of Disaster-related Aid (AADA) atau kelompok kerja INTOSAI terkait audit bencana dan dana bantuan bencana. Pertemuannya sendiri dilaksanakan di Antalya, Turki. Dan, beberapa kegiatan INTOSAI lainnya. Seperti pertemuan ke-4 INTOSAI Working Group terkait peran lembaga pemeriksa dalam pemeriksaan Key National Indicator, pada 1314 April 2011, di Helsinki, Finlandia. Lalu, pertemuan ke-2 Sub Group 2B INTOSAI Task Force on Global Financial Crisis pada 8 Maret 2011 di Ufficio Affari Internazionali, Corte dei Conti (SAI Italy), di Viale Mazzini 105, Roma, Italy. Pertemuan ini merupakan pertemuan internal SAI yang tergabung dalam Subgrup 2B INTOSAI Task



Ketua BPK Hadi Pernomo tengah menyampaikan paparannya di forum INTOSAI

Force on Global Financial Crisis. Tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan kajian terkait dengan dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap perekonomian riil. Medio Agustus 2011, BPK RI resmi bergabung dalam INTOSAI Working Group on Public Debt (WGPD) yang merupakan kelompok kerja INTOSAI yang membahas mengenai audit utang publik dan hal terkait lainnya. Selain itu, 28 Juni 2011, BPK RI juga bergabung dalam INTOSAI Working Group on Information Technology Audit (WGITA), dimana BPK RI berkepentingan karena

tengah mengembangkan pemeriksaan secara elektronik (e-audit). Dan, bertukar pengalaman dan meningkatkan kapasitas terkait bagaimana menerapkan audit berbasis teknologi informasi. Pada waktu yang sama juga BPK resmi mengirimkan surat keinginan untuk bergabung dengan INTOSAI Task Force on SAIs Information Database dimana akhirnya BPK bergabung. Task Force ini dibentuk untuk menciptakan suatu database mengenai SAI-SAI secara update dan spesifik. Pada pertemuan pertama INTOSAI Task Force on SAIs Informartion Database yang pertama, pada 6-7 September 2011, di Mexico City, Meksiko,

2011

139

Pertemuan delegasi BPK dengan ANAO di Canberra Australia

BPK RI turut hadir.

internasional.

Sebagai Anggota INTOSAI, BPK termasuk aktif ikut serta berbagai kegiatannya. Beberapa Banyak standar, panduan, atau pedoman audit yang berlaku secara internasional bisa diadopsi. Berbagi pengalaman dengan SAISAI negara-negara maju. Masih banyak lagi yang bisa didapat BPK dengan berkiprah di INTOSAI. Intinya, BPK dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga pemeriksa yang didapat dari hubungannya dengan dunia

Peran Serta dalam Lingkup Asia

Jika dalam lingkup internasional terdapat INTOSAI, sebagai satu-satunya wadah SAI-SAI se-dunia. Maka, organisasi persatuan SAI-SAI se-Asia juga ada. Dikenal dengan nama Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI). Sepertihalnya peran serta di INTOSAI, keikutsertaan BPK RI dalam keanggotaan



ASOSAI sudah sejak lama. BPK RI merupakan salah satu pendiri ASOSAI pada tahun 1978 di Berlin, Jerman Barat. Selama keanggotaannya di ASOSAI, BPK RI telah dua kali menjabat menjadi Ketua ASOSAI, yaitu pada periode 1988-1991 dan 1997-2000. Saat ini BPK RI juga menjadi anggota Governing Board ASOSAI periode tahun 2009-2012. Peran aktif BPK dalam berbagai kegiatan ASOSAI tercermin dalam beberapa kedudukan BPK di organisasi kawasan benua ini, yaitu: 1. Menjadi ASOSAI Audit Committee 20032006; 2. Menjadi tuan rumah, instruktur dan peserta dalam kegiatan the ASOSAI Design Meeting on Audit Privatization, the ASOSAI Workshop on Audit Procurement, the ASOSAI-IDI Instructor’s Design Meeting on Financial Audit in an IT Environment, dan the IDI ASOSAI QualityAssurance Program Review Meeting; 3. Mengirimkan training specialist dalam berbagai Design dan Development Meeting, Course Delivery, dan Capacity Building Needs Assessment, dan 4. mengirimkan delegasi dalam berbagai kegiatan ASOSAI lainnya. Selama tahun 2011, BPK RI telah mengikuti beberapa program training dan workshop yang menjadi kegiatan ASOSAI. Kegiatan-kegiatan ASOSAI yang diikuti BPK selama tahun 2011, yaitu: ASOSAI Sponsored Workshop, INTOSAI Development Initiative (IDI)-ASOSAI Cooperation Program, Japan International Cooperation Agency (JICA) Sponsored Seminar, ASOSAI Seminar, ASOSAI Governing Board Meeting, ASOSAI-Sponsored Workshop on Audit of Public Debt, dan The 1st ASOSAI-EUROSAI

Joint Conference . Selain itu, BPK RI juga berperan aktif dalam ASOSAI Research Project yang ke-9 dengan topik riset “Evaluation and Improvement of Internal Audit Systems and the Relationship between the Internal Audit Units and SAIs”. Pertemuan kelima atau terakhir ASOSAI Research Project ini dilaksanakan di Bali pada tanggal 1-3 Desember 2011.

Menjalin Hubungan Bilateral

Sejak tahun 2006 BPK RI telah melakukan kerjasama bilateral dengan 13 lembaga pemeriksa atau SAI negara lain, baik itu dari Australia, Asia, Eropa dan Afrika. Kerjasama yang dijalin oleh BPK dengan 13 lembaga pemeriksa tersebut bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemeriksaan BPK agar lebih baik lagi dan sejalan dengan kualitas yang diakui secara global.

Lembaga pemeriksa yang telah melakukan kerjasama dengan BPK RI, antara lain: Australian National Audit Office (ANAO/ Australia), Najwyzsa Izba Kontroli (NIK/ Polandia), Swedish National Audit Office (SNAO/Swedia), Supreme Audit Court of the Islamic Republic of Iran (SAC/Iran), Czech Supreme Audit Office (Czech SAO/Rep. Ceko), Jabatan Audit Negara (JAN/Malaysia), National Audit Office of The People’s Republic of China (CNAO/RRC), Accounts Chamber of the Russian Federation (Rusia), Riksrevisjonen/the Office of the Auditor General of Norway (OAGN/ Norwegia), National Audit Authority of the Kingdom of Cambodia (NAA/Kamboja), The Audit Court Account of the Kingdom of Morocco (ACAM), The Court of Account of Tunisia (CAT) dan The Account Court of the Democratic and Popular Republic of Algeria (Aljazair).

2011

141

Selain dengan ke-13 lembaga pemeriksa dari beberapa negara di dunia, pada tahun 2011, BPK juga menjalin kerjasama bilateral dengan State Audit Office of Vietnam (SAV/ Vietnam). Bentuk kerjasama bilateral tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 15 November 2011. Sehari sebelum pendeklarasian pembentukan ASEANSAI.

untuk memperkuat kapasitas BPK RI dalam penerapan quality assurance dan quality control pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang lebih baik lagi. Dalam kunjungannya ke BPK RI, ANAO juga berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal audit terhadap sistem informasi yang relevan dengan implementasi e-audit di BPK RI.

Dengan penandatanganan MoU antara BPK RI dan SAV pada 15 November 2011 itu, maka BPK RI, sejak tahun 2006 telah melakukan hubungan bilateral dengan 14 lembaga pemeriksa di beberapa negara di dunia. Dalam tahun 2011, hubungan kerjasama bilateral dengan beberapa lembaga-lembaga pemeriksa dari ke-14 terimplementasikan. Tidak semua dari 14 lembaga pemeriksa yang mengimplementasikan bentuk kerjasamanya dalam tahun itu. Implementasi hubungan bilateral dengan ANAO pada tahun 2011, direalisasikan dengan beberapa kegiatan. Pertama, ANAO mengirimkan seorang ahli di bidang pemeriksaan kinerja untuk membantu BPK RI dalam mengembangkan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan sistem kendali kecurangan, serta perencanaan dan pelaporan pemeriksaan di BPK RI. Sementara dari BPK RI mengirimkan pemeriksanya untuk mengikuti program secondment atau magang di kantor ANAO, Australia. Selain itu, ANAO melakukan kunjungan ke Indonesia dalam kegiatan scoping study terkait penerapan quality assurance dan quality control pemeriksaan di BPK RI. Kegiatan ini juga mempunyai timbal balik bagi BPK

Masih dalam bentuk kerjasama bilateral BPK-ANAO, dalam tahun 2011, BPK juga ikut serta dalam acara konferensi Australasian Council of Public Accounts Committee (ACPAC) and Australasian Council of Auditor General (ACAG). Konferensi tersebut diadakan di di Perth, Australia Barat. Selain itu, bersama dengan BAKN, Kejaksaan dan KPK, BPK RI mengunjungi Australia untuk mempelajari penerapan fraud control system di sana. Tak hanya sampai di situ, Auditor General ANAO Ian McPhee memenuhi undangan BPK RI untuk mengunjungi BPK. Kunjungannya ke Indonesia selama sekitar 4 hari (19-22 Juli 2011). Kunjungannya ke BPK RI ini juga, salah satunya, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait quality assurance dan quality control pemeriksaan. Selain dengan ANAO, dalam tahun 2011, BPK RI juga mengimplementasikan kerjasama bilateral dengan JAN Malaysia. Bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan adalah penguatan kapasitas dan kerjasama dalam bidang audit lingkungan, khususnya audit manajemen Mangrove di Selat Malaka. Tak hanya sebatas audit lingkungan, BPK dan JAN Malaysia juga melakukan sharing di bidang pemeriksaan secara elektronik (e-audit) dan pengunaan Geographical Information Systems (GIS) untuk tujuan pemeriksaan. Selain itu juga antara BPK RI dan JAN Malaysia



melakukan pertukaran metodologi dan pengalaman audit sektor publik.

“SEJAK TAHUN 2006 BPK RI

Hubungan bilateral dengan SAC Iran juga dilakukan implementasinya dalam tahun 2011. Dalam tahun itu, BPK RI mengunjungi SAC Iran. Dimana, agenda utamanya adalah seminar bersama SAC Iran-BPK RI dengan topik penerapan audit berprespektif lingkungan, khususnya Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dan audit terkait teknologi informasi. Dilaksanakan pada 7-11 Februari 2011 di Teheran, Iran.

TELAH MELAKUKAN KERJASAMA BILATERAL DENGAN 13 LEMBAGA PEMERIKSA ATAU SAI NEGARA LAIN, BAIK ITU DARI AUSTRALIA, ASIA, EROPA DAN AFRIKA. KERJASAMA YANG DIJALIN OLEH BPK DENGAN

Menindaklanjuti hubungan bilateral dengan CNAO RRC, BPK melakukan kunjungan ke kantor pusat CNAO. Kunjungan itu dalam rangka mengikuti kegiatan workshop bidang pemantauan tindak lanjut hasil audit, e-audit, Audit bank sentral, dan studi banding mengenai training center. Kunjungan dilakukan pada 28 November-1 Desember 2011.

13 LEMBAGA PEMERIKSA

Dalam tahun 2011, implementasi hubungan bilateral BPK RI dengan NAA Kamboja juga dilakukan. Pada 28 November – 2 Desember 2011, NAA Kamboja mengunjungi BPK RI. Kunjungannya ke Indonesia dalam rangka study tour di bidang audit atas proyek yang didanai lembaga donor. Tindak lanjut dari kunjungan ini, NAA Kamboja menempatkan dua pemeriksanya di BPK RI untuk mempelajari audit atas proyek yang didanai lembaga donor.

KUALITAS YANG DIAKUI SECARA

Kerjasama Multilateral dengan Lembaga Donor Internasional

TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENGEMBANGKAN KAPASITAS PEMERIKSAAN BPK AGAR LEBIH BAIK LAGI DAN SEJALAN DENGAN

GLOBAL.” ...........................................................................................................................................................................

2011

Implementasi kerjasama dalam hubungan multilateral juga dilakukan BPK. Selama tahun 2011, BPK melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi internasional. Khususnya,

143

lembaga donor internasional. Organisasi internasional yang bekerjasama dengan BPK ini, yaitu:

Strategic Plan Project, diimplementasikan BPK dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPK 2011-2015. Sementara Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions atau SPIRIT.

1. World Bank untuk proyek Innovation Demonstration Fund (IDF) Grant for Support to BPK for Preparation of New Strategic Plan Project dan Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT); 2. Asian Development Bank (ADB) untuk proyek State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP) dan State Audit Reform and Public Procurement (STARPRO); 3. United State Agency International Development (USAID) untuk proyek Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP-I); 4. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk proyek Strengthening the Rule of Law and Security in Indonesia Program: Support to the Fighting Against Corruption, European Union untuk proyek Education Sector Support Programme (ESSP). Sementara pelaksanaan pemeriksaan baru meliputi proyek–proyek yang didanai oleh ADB untuk proyek State Audit Reform Sector Development Project (STAR-SDP), Earthquake and Tsunami Emergency Sector Project (ETESP), Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project II (RIS PNPM II), dan Asia Pasific Response Fund West Sumatra Earthquake Disaster Project - G0168-INO. Kerjasama World Bank dengan BPK pada proyek Innovation Demonstration Fund (IDF) Grant for Support to BPK for Preparation of New

SPIRIT merupakan program peningkatan kapasitas organisasi melalui peningkatan kapasitas SDM. Baik kapasitas kemampuan manajerial (soft skills) maupun kemampuan teknis (hard skills) dalam bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan. Program SPIRIT terwujud dalam pemberian beasiswa S2 dan S3 dengan pilihan studi di universitas dalam negeri atau luar negeri yang diperuntukkan bagi para pegawai di lingkungan BPK. Program ini direncanakan terbagi dalam lima kali intake session untuk periode 2010-2014. Untuk tahun 2011, implementasi dari program SPIRIT ini, BPK telah melakukan beberapa hal. Pertama, pengiriman delapan pegawai BPK RI penerima beasiswa untuk tahun 2011. Kedua, pelaksanan proses seleksi administrasi, TOEFL, dan wawancara kandidat penerima beasiswa SPIRIT tahun anggaran 2012. Ketiga, pengambilan kandidat penerima program SPIRIT tahun 2011, yang terdiri dari 23 orang penerima beasiswa S2 Dalam Negeri, sebelas orang penerima beasiswa S2 Luar Negeri, empat orang penerima beasiswa S3 Dalam Negeri, dan dua orang penerima beasiswa S3 Luar Negeri Kerjasama BPK dan ADB diimplementasikan dalam program State Audit Reform Sector Development Project atau STAR-SDP. STAR-SDP merupakan proyek yang bertujuan untuk mengembangkan dan melaksanakan reformasi kapasitas dan kinerja pemeriksa atau auditor BPK.



Hubungan dan kerjasama dengan lembaga donor selama ini memang cukup memberikan pengaruh yang posistif terhadap perkembangan BPK. Terutama peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan para pemeriksa sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, dapat memenuhi upaya perbaikan sistem dan prosedur yang mendukung pelaksanaan tugas BPK. Selain itu ada juga program State Audit Reform and Public Procurement atau STARPRO. STAR-PRO merupakan program reformasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Proyek ini melibatkan tiga pihak, yaitu Bappenas, LKPP, dan beberapa instansi yang terlibat dalam proyek STAR SDP termasuk BPK. Keterlibatan BPK pada program STARPRO tersebut kemudian tidak dilanjutkan. Sesuai dengan surat Sekjen BPK RI No. 191/S/X/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Posisi BPK RI dalam Proyek STAR-PRO, BPK secara resmi mengundurkan diri dari Proyek STAR PRO per Mei 2011. Keputusan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, tengah dilakukannya proses reviu atas semua pinjaman dan hibah yang ditawarkan ke BPK. Sebab, saat ini BPK tengah menyusun peta pengembangan kapasitas kelembagaan. Kedua, prioritas sumber pendanaan pengembangan kapasitas BPK didasarkan pada optimalisasi penggunaan APBN, penerimaan hibah, dan pinjaman luar negeri. Ketiga, adanya keinginan BPK dalam menjaga independensinya. Kerjasama BPK RI dengan USAID diimplementasikan pada kegiatan

Strengthening Integrity and Accountability Program atau SIAP-I. Program ini bertujuan sebagai upaya untuk mendukung lembaga utama, seperti KPK dan BPK, dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitasnya dalam pemerintahan Republik Indonesia serta untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas politis dengan mengurangi “money politics”. SIAP I merupakan bantuan yang diberikan kepada BPK dan KPK oleh USAID dengan nilai total sebesar USD 13 Juta. Adapun jumlah anggaran kegiatan SIAP-I untuk BPK adalah sebesar USD4.483.574 selama lima tahun. Dalam tahun 2011, BPK tengah mengembangkan Sistem Kendali Kecurangan (Fraud Control System). Bantuan ini meliputi penyusunan modul FCS termasuk persiapan piloting pelaksanaan FCS pada satker Pusdiklat dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Saat ini BPK juga dibantu oleh AusAid untuk pengembangan FCS melalui kegiatan study tour melibatkan BAKN, KPK dan Kejaksaan. Selain itu, BPK juga melaksanakan pemeriksaan tematik terkait penerapan FCS pada instansi yang dijadikan sample pemeriksaan. Kerjasama BPK dengan UNODC diimplementasikan dalam kegiatan Strengthening the Rule of Law and Security in Indonesia Program: Support to the Fighting Against Corruption. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi dengan memperkuat kapasitas lembaga antikorupsi dan menyediakan pelatihan antikorupsi khusus, serta melakukan kegiatan penguatan implementasi Rencana Aksi NasionalPemberantasan Korupsi.

2011

145

Anggota BPK Ali Masykur Musa dalam pertemuan WGEA

Dalam tahun 2011, pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2011, BPK, diikutsertakan dalam rapat inisiatif untuk menyusun kegiatan dan kampanye terkait peringatan hari anti korupsi sedunia tersebut. Selain itu, sepanjang tahun 2011, UNODC telah melaksanakan tiga jenis pelatihan yang melibatkan BPK sebagai salah satu lembaga peserta pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut

adalah Pelatihan Wawancara Penyidikan (17 Januari–5 Februari), Pelatihan Penyidikan Komputer Forensik (23 Mei–8 Juli), dan Pelatihan Penyidikan Keuangan dan Forensik Akuntansi (12–23 Desember). BPK sendiri mengirimkan tiga orang peserta pada setiap gelombang di tiap pelatihan yang diikuti. Implementasi hubungan kerjasama multilateral dengan UNODC dalam tahun



2011 tak hanya itu. BPK juga berpartisipasi dalam Governing Board UNODC yang dibentuk untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan UNODC yang dibiayai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Norwegia. BPK juga ikut terlibat dalam perumusan kerangka kerja program UNODC Indonesia tahun 2011-2014 melalui pertemuan yang diikuti pada tanggal 7 April 2011 dan 2 Mei 2011. Kerangka kerja program UNODC Indonesia dimaksudkan agar dapat memberikan panduan strategis selama periode pelaporan tahun 2011-2014.

2011

147

MEMPERKUAT SINERGI DI DALAM NEGERI

"

IBISA DIBAYANGKAN JIKA DELAPAN LEMBAGA NEGARA BERJALAN SENDIRI-SENDIRI. TANPA ADA KOMUNIKASI, SILATURAHMI, DAN KOORDINASI. RODA KENEGARAAN TIDAK BERJALAN DENGAN SEMESTINYA. CITA-CITA BANGSA YANG DIAMANATKAN DALAM KONSTITUSI UUD’45 PUN JAUH PANGGANG DARI API.

"

148


Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara

Secara ketatanegaraan, kedudukan BPK, berbagi dalam kesetaraan dengan 7 lembaga negara lainnya: Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden/Pemerintah, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Bersama BPK, ketujuh lembaga negara tersebut yang berperan dalam menjalankan negara sesuai fungsi, tugas, kewenangan, dan kedudukannya masingmasing. Bisa dibayangkan jika delapan lembaga negara berjalan sendiri-sendiri. Tanpa ada komunikasi, silaturahmi, dan koordinasi. Roda kenegaraan tidak berjalan dengan semestinya. Cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi UUD’45 pun jauh panggang dari api. Oleh karena itu, kedelapan lembaga negara ini sudah semestinya bersinergi. Saling berkomunikasi dan berkoordinasi, membicarakan dan menentukan langkahlangkah apa yang dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam mencari jalan keluar dari permasalahan negara yang terjadi. Dengan begitu, roda kenegaraan akan berjalan dengan baik sesuai dengan relnya.

pertemuan di Istana Bogor. Pada pertemuan yang diadakan untuk pertama kalinya itu, BPK menyampaikan ide BPK Sinergi dengan penerapan e-audit-nya. Dan, ide tersebut disambut baik para pimpinan lembaga negara. Setelah itu, pertemuan pimpinan lembaga negara menjadi rutinitas. Secara periodik, pimpinan kedelapan lembaga negara bertemu dalam jalinan silaturahmi dan komunikasi. Sepanjang tahun 2011 saja pertemuan ini dilaksanakan setidaknya tiga kali. BPK pun ikut serta di dalamnya. Mengawali pertemuan pimpinan lembaga negara di tahun 2011, BPK yang membukanya. Pada 7 Februari 2011, BPK bertindak selaku tuan rumah pertemuan tersebut. Dalam acara silaturahmi yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPK tersebut, BPK kembali melontarkan konsep BPK Sinergi dengan muara pada penerapan e-audit. Para pimpinan lembaga negara pun melanjutkan komitmennya untuk mendukung penuh upaya BPK itu. Pertemuan kali ini juga membahas mengenai berbagai permasalahan fundamental yang terjadi di negeri ini. Selain itu, juga mendiskusikan upaya-upaya untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, masing-masing lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai kewenangan. Namun, tidak mengesampingkan persatuan di antara mereka sendiri. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tanpa intervensi.

Pertemuan itu, menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan diperkuat. Tidak hanya pada sisi belanja, tetapi juga penerimaan negara.

Implementasi dari bersinerginya delapan lembaga negara mulai mendapatkan momennya pada 21 Januari 2010. Kedelapan lembaga negara, termasuk BPK, mengadakan

Para pimpinan lembaga ini bersepakat, untuk terus berkomunikasi dalam memastikan semua pihak berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Salah satu

149


151

Independensi BPK tidak berarti mengesampingkan peran lembagalembaga negara. Perlu sinergi untuk mendukung apa yang telah, sedang dan akan dilakukan BPK agar mencapai tujuannya. Tanpa intervensi dan sesuai tugas serta fungsi lembaga negara masingmasing.

SINERGI DALAM NEGERI

2011

pertemuan adalah MK. Para pimpinan lembaga negara bersua di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

“PARA PIMPINAN LEMBAGA JUGA SEPENDAPAT UNTUK MENJAGA

Tema dalam pertemuan tersebut: “Memantapkan Posisi dan Peran Lembaga Negara dalam Upaya Penguatan Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara”. Sesuai dengan tema yang diusung, pada pertemuan ini, pimpinan lembaga negara mendiskusikan upaya-upaya untuk menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

PEMBANGUNAN EKONOMI GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI YANG DISERTAI KEPATUHAN HUKUM.” ...........................................................................................................................................................................

terobosan untuk meningkatkan kualitas itu dengan membangun pusat data BPK. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik (e-audit). Dengan upaya itu, maka bisa diharapkan mampu mendorong pencapaian strategis pembangunan yang dilakukan pemerintah yang pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment. Selain itu, disepakati juga upaya pemberantasan korupsi terutama aspek penangkalan dan pencegahannya. Adapun mengenai penegakan hukum, ada pemahaman pentingnya penegakan hukum disertai rasa keadilan. Para pimpinan lembaga juga sependapat untuk menjaga pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun kehidupan demokrasi yang disertai kepatuhan hukum. Pertemuan pimpinan lembaga negara kembali diselenggarakan pada 24 Mei 2011. Kali ini yang bertindak sebagai tuan rumah

Hasil pertemuan ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, para pimpinan lembaga negara menyepakati untuk secara aktif, mengambil tanggungjawab dalam upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sesuai dengan peran, posisi dan kewenangannya masing-masing. Kedua, Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, harmonis dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok atau golongan. Selain itu, para pimpinan lembaga negara juga menyepakati bahwa Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat pilar yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan rencana aksi nasional yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pada 4 Agustus 2011, pertemuan pimpinan lembaga negara kembali digelar. Kali ini



bertindak sebagai tuan rumah, Presiden/ Pemerintah. Istana Merdeka sebagai istana kepresidenan menjadi tempat bertemunya para pimpinan lembaga ini. Topik utama yang dibahas dan didiskusikan para pimpinan lembaga negara berkaitan dengan refleksi kemerdekaan dan refleksi pembangunan bangsa. Para pimpinan lembaga negara menitikberatkan pembahasan pada upaya peningkatan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan kehidupan demokrasi yang stabil, bermartabat dan makin berkualitas serta menegakkan hukum dan keadilan bagi semua. Pada pertemuan kali ini, para pimpinan lembaga negara menyepakati beberapa hal. Pertama, penegakan hukum dan keadilan menjadi agenda utama, disamping perlunya untuk terus melaksanakan reformasi dibidang hukum demi keadilan untuk rakyat. Kedua, perlu untuk terus menjaga stabilitas politik sambil tetap menghidupkan demokrasi, memelihara keamanan dan ketertiban publik, memastikan birokrasi yang responsif, menjaga iklim investasi dan pembangunan ekonomi serta memastikan terjadi sinergi antara pembangunan tingkat pusat dan daerah.

Menciptakan Hubungan Harmonis dengan Stakeholder

BPK tentu tidak dapat bekerja sendiri. Butuh kerjasama dan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Lebih jauh lagi, perlu sinergi antara BPK dan stakeholder ataupun entitas lainnya. Dengan begitu, mereka memahami dan ikut serta dalam membantu dan mendukung BPK dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu upaya untuk itu adalah diselenggarakannya acara BPK Mendengar. Diselenggarakan semenjak kepemimpinan BPK periode 2009-2014. Tujuannya adalah mendengarkan masukan, kritik, ataupun saran dari stakeholder atau entitas untuk perbaikan BPK dalam menjalankan tugasnya. BPK Mendengar merupakan bagian dari rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun BPK. Pada awal tahun 2011, dimana BPK berulang tahun yang ke-64, diselenggarakanlah acara BPK Mendengar. Tepatnya, pada 13 Januari 2011 di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Tema yang dibahas adalah “Kebutuhan dan Manfaat Pemeriksaan BPK”. Sebagai narasumber yang memberikan saran, kritik, ataupun masukan adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany, Direktur Keuangan Pertamina Afdel Baharuddin, pengamat kebijakan publik Sofian Effendi, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Yahya Sacawiria. Selain itu, sebagai narasumber lainnya Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Aang Hamid Suganda, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bachder Djohan B, dan Pemimpin Radaksi TVOne Karni Ilyas.

2011 BPK juga melakukan sinergi dengan dunia pendidikan. Khususnya perguruan tinggi. Upaya ini bertujuan untuk “memasyarakatkan” atau mengenal lebih dekat BPK kepada masyarakat, khususnya civitas akademika.

153

Diharapkan juga terjalin hubungan yang baik dengan entitas pendidikan. Sehingga dapat bersama-sama mengawal terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, walau bagaimanapun, perguruan tinggi merupakan wadah interaksi keilmuan yang bisa menularkannya bukan hanya kepada civitas akademika, tetapi juga ke masyarakat luas. Lebih dari itu, generasi penerus bangsa, tak terkecuali generasi penerus BPK, bertumpu pada mahasiswa. Upaya sinergi ini dituangkan dalam program BPK Goes to Campus. Dalam tahun 2011, dilaksanakan program BPK Goes to Campus ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Pada tanggal 14 April 2011, BPK menyelenggarakan BPK Goes to Campus di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bersamaan dengan pelaksanaan BPK Goes to Campus di Unlam, kegiatan public awareness BPK ini juga diisi dengan mengunjungi media yang ada di Banjarmasin. Kantor Surat Kabar Hasioan Banjarmasin Post menjadi tujuan kunjungan BPK. Selain itu, TVRI Banjarmasin juga melakukan wawancara khusus dengan Anggota BPK. Isinya mengenai tugas dan peran BPK secara keseluruhan dan bidang tugas Auditorat Keuangan Negara IV BPK.

BERSUA DEMI BANGSA DAN NEGARA

Pada 20 Mei 2011, BPK menggelar BPK Goes to Campus di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, Jawa Timur. Tema yang diangkat adalah BPK dan Keuangan Negara. BPK Goes to Campus juga digelar di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah pada 16 Juni 2011. Setelah itu, BPK juga mengunjungi kantor Harian Suara Merdeka sebagai upaya



BPK menjalin hubungan baik dengan media massa. Selesai dari pulau Kalimantan dan Jawa, BPK Goes to Campus juga diadakan di Sumatera. Kali ini diadakan di Universitas Bengkulu, pada 28 Juli 2011. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi kantor redaksi Harian Rakyat Bengkulu dan RB TV. Seusai pertemuan dengan jajaran dewan redaksi media, Anggota BPK diundang untuk menjadi narasumber dalam dialog khusus yang disiarkan secara live di RB TV. Dialog mengambil tema “Peran BPK dalam Turut Serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Upaya menjalin hubungan baik dengan media massa yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa kantor media massa di daerah, juga dilakukan di Kantor Pusat BPK di Jakarta. Pada 12 Agustus 2011, BPK bersilaturahmi dengan pimpinan dan wartawan media massa nasional, khususnya yang berpusat di Jakarta.

Pertemuan antar pimpinan lembaga negara menjadi sebuah alat dalam mencari jalan keluar permasalahan bangsa secara bersama-sama.

Acaranya sendiri disebut “Editor’s Forum. Tema yang diangkat: BPK Snergi. Kepada media massa, BPK kembali menyampaikan salah satu kebijakan BPK periode 2009-2014, yaitu implementasi BPK Sinergi dengan penerapan e-audit. Setelah hasil Pemeriksan Investigasi Lanjutan Kasus Bank Century disampaikan ke DPR, BPK melakukan pertemuan dengan media massa di Jakarta pada 29 Desember 2011. Pertemuan ini merupakan dialog antara BPK dan media massa untuk membahas mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

2011 Upaya menjalin hubungan yang erat

155

dan baik antara BPK dan media massa diimplementasikan BPK dengan melakukan kunjungan ke beberapa kantor media massa dan petemuan-pertemuan dengan media massa di Kantor Pusat. BPK memandang perlu menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Sebab, media massa merupakan salah satu jembatan perantara komunikasi antara BPK dengan masyarakat. Tak sampai di situ, BPK juga menjalin hubungan dengan lembaga kemasyarakatan. Pada 25 Juli 2011, BPK melakukan audiensi dan gathering dengan Badan Koordinator Nasional Kesatuan Organisasi Pemuda Peduli Pangan dan Energi (BKNKOP3E), di Kantor Pusat BPK, Jakarta. BKNKOP3E merupakan perkumpulan atau komunitas organisasi mahasiswa dan pemuda intra dan ekstra kampus dan komunitas pemuda kedaerahan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat pemuda untuk berperan aktif melalui langkah nyata dalam perwujudan kemandirian pangan dan energi nasional yang berkelanjutan. ...........................................................................................................................................................................

“BPK BERSAMA KPK, KEMENTERIAN/ LEMBAGA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DAN BEBERAPA LEMBAGA INTERNASIONAL MELAKUKAN KAMPANYE ANTIKORUPSI DENGAN TEMA “BERANI JUJUR, HEBAT! .”

Tujuan dari audiensi dan gathering ini sendiri untuk mendapatkan arahan dan saran terkait fungsionalisasi dan maksimalisasi peran organisasi untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Terutama dengan instansi pemerintah yang terkait dengan pangan dan energi karena sampai saat ini masih mengalami kendala dan hambatan. Dari audiensi dan gathering ini, BKNKOP3E mengharapkan bisa membangun hubungan untuk memperkuat keberadaan BKNKOP3E. Sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi nasional yang berkelanjutan.

Komunikasi BPK dan Entitas dalam Penyelesaian Masalah

Komunikasi BPK dalam menciptakan sinergi dengan entitas untuk berupaya mengatasi permasalahan yang ada, khususnya terkait permasalahan pengelolaan dan tanggung jawab negara, BPK melakukannya dengan beberapa cara. Salah satunya melalui penyelenggaraan seminar tingkat nasional. Selama tahun 2011, BPK menyelenggarakan serta turut berpartisipasi dalam beberapa seminar nasional dengan berbagai temanya. Tujuannya, menciptakan komunikasi dua arah dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonsia. Khususnya, terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dimana, BPK punya peran penting di dalamnya. Sebagai lembaga negara yang memeriksa penggunaan keuangan negara. Pada 28 November 2011, BPK menyelenggarakan seminar nasional bertajuk: “Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia: Kini dan Esok?” Seminar ini diselenggarakan di



BPK mendengar dan menerima masukan ataupun kritikan dari berbagai kalangan guna menjadi bahan intropeksi dalam menjalankan tugas BPK ke depan - 13 Januari 2011

Hotel Shangrilla, Jakarta. Selain dari BPK, narasumber dalam seminar tersebut terdiri dari kalangan politisi, pengamat, akademisi, dan tokoh pemuda. Latar belakang diadakan seminar ini adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya alokasi dana untuk parpol yang bersumber dari APBN dan APBD.

Kontribusi Untuk Pembangunan Daerah”. Seminar ini diselenggarakan pada 12 Desember 2011. Selain dari BPK narasumber acara ini terdiri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, Direktur Investasi PT Jamsostek Evelyn G. Masassya, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi. Sementara peserta seminar meliputi Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR, Wakil Ketua dan para Anggota BPK, Ketua DPRD se-Indonesia, para Kepala Daerah, Direktur Utama BPD se-Indonesia, pimpinan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA),

2011

BPK juga menyelenggarakan seminar nasional dengan mengambil tema: “Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia:

157

Rapat Dengar Pendapat antara BPK, KPK, dan DPR di Gedung DPR membahas pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank Century.

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan pengamat perbankan. Seminar ini bertujuan untuk mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana oleh BPD. Di sisi lain, memberikan pemahaman yang memadai terhadap pengelolaan dana oleh BPD yang transparan dan akuntabel. Dan, mencari bentuk pengelolaan dana BPD yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas demi terciptanya kemakmuran masyarakat di daerah. Melalui kegiatan ini, BPK berharap permasalahan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPD mendapat perhatian dari seluruh stakeholder. Sehingga BPD berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan efektif sehingga keberadaannya dapat berkontribusi secara optimal bagi pembangunan di daerah.

Selain seminar, BPK juga mengadakan pertemuan dengan entitas untuk mengupayakan pemecahan masalah. Seperti pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Maret 2011 di Kantor Pusat BPK. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka Penyerahan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2010 oleh Mendagri Gamawan Fauzi kepada BPK. Penyerahan Laporan Rencana Aksi Kemendagri ini dimaksudkan untuk melaporkan progress pencapaian rencana aksi. Dari progress tersebut, Kemendagri bisa memperoleh masukan dari BPK untuk mencapai perolehan Opini WTP dari BPK. Selain menerima Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi dari Kemendagri, BPK juga menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 kepada Mendagri. Dalam kesempatan tersebut,



BPK meminta agar laporan pemantauan tindak lanjut dapat dipelajari dengan baik. Selain itu, BPK meminta agar rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti segera dilakukan tindak lanjutnya oleh Kemendagri. Pada 13-14 Juli 2011, di Kantor Pusat, BPK melakukan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pertemuan pembahasan ini merupakan langkah untuk mengkonsolidasikan informasi yang belum seragam antara BPK dengan pihak auditee sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam informasi antara BPK dengan pihak auditee. Seiring dengan hal itu, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi jembatan dan melancarkan saluran komunikasi antara BPK dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup serta instansi terkait lainnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, bebas dari praktik- praktik korupsi dan kolusi. BPK juga mengadakan Pertemuan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Strategi Perbaikan Opini LKKL di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 22 September 2011.

2011

Pertemuan ini bertujuan untuk memperbaiki Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga, sehingga pada tahun 2011 Kementerian/Lembaga sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Salah satu cara untuk memperbaikinya

159

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri turut serta dalam acara memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di kantor KPK - 24 Agustus 2011

dengan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga. Pada 15 Agustus 2011, Panja Sektor Hulu Listrik Komisi VII DPR dan BPK melakukan pertemuan konsultasi di Kantor Pusat BPK, Jakarta. Pertemuan konsultasi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dimana Panja Sektor Hulu Listrik meminta BPK RI untuk melakukan audit kepada PLN termasuk didalamnya penggunaan energi di sektor Hulu. Pada pertemuan kali ini Panja ingin mengetahui sejauh mana hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap hipotesa di Panja terhadap carut marutnya pengelolaan energi primer yang dikelola oleh PLN.

BPK sendiri telah melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap PLN dan anak perusahaannya, BP MIGAS, ESDM, dan Instansi yang terkait. Hasil audit ini secara resmi akan diserahkan kepada DPR pada 20 September 2011. Pada 18 Agustus 2011, BPK mengikuti Rapat Konsultasi dengan Tim Pengawas Century DPR RI, pada kamis 18 Agustus 2011 di Kantor BPK. Rapat konsultasi ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan audit forensik (Pemeriksaan Investigasi Lanjutan) serta mengetahui sejauh mana perkembangan pekerjaan atas Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus PT Bank Century, Tbk yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan permintaan DPR. Pertemuan konsultasi juga dilakukan



BAKN DPR dengan BPK pada 27 Oktober 2011. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat BPK ini dilakukan untuk membahas hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2011. Khususnya tentang temuan yang krusial di Kementerian/Lembaga. Agenda pertemuan sendiri mencakup tiga pokok pembahasan. Pertama, membahas proses telaahan BAKN atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Kedua, rencana BAKN akan melakukan investigasi terhadap masalah yang signifikan dan krusial. Ketiga, klarifikasi temuan BPK atas laporan hasil pemeriksaan semester I tahun 2010. Pertemuan Konsultasi atas penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK ini akan disampaikan kepada komisi-komisi DPR RI sebagai bahan rapat komisi dengan mitra kerjanya. Selain itu, BAKN memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada 14-16 Desember 2011, BPK dan Kepolisian Negara RI (Polri) membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polri sampai dengan semester II tahun 2011. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Polriini dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan DKI Jakarta.

ini adalah Dirjen Pajak Fuad Rahmany dan Kepala Dinas Pajak BP Migas, Sukri Usman. Kegiatan briefing ini dilakukan sebagai persiapan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan opini dari laporan keuangan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu BPK berkepentingan turut serta membantu dalam penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengungkapkan celah permasalahan tidak optimalnya penerimaan negara. Setelah merampungkan Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus Bank Century, pada 23 Desember 2011, BPK menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan tersebut kepada DPR. Pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas kasus Bank Century ini sendiri dilakukan untuk memenuhi permintaan DPR yang meminta BPK RI untuk melakukan Audit Forensik terhadap Kasus Bank Century. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Investigasi Lanjutan atas Kasus Bank Century yang telah diserahkan kepada DPR, BPK kemudian menyelenggarakan pertemuan dengan entitas penegak hukum dan yang terkait: Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan PPATK. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 29 Desember 2011, di Kantor Pusat BPK. Pertemuan ini sendiri bertujuan agar hasil pemeriksaan BPK tersebut bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sementara BPK akan membantu jika diminta oleh aparat penegak hukum.

2011

Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan dan akuntabilitas pelaporannya, BPK menyelenggarakan briefing Peningkatan Penerimaan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelaporan Perpajakan. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Pusat BPK. Selain dari BPK, sebagai narasumber dalam kegiatan

Selain seminar, pertemuan-pertemuan, dan

161

Anggota BPK Rizal Djalil melakukan pertemuan dengan Ikatan Alumni UI

kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan entitas ataupun stakeholder, dalam tahun 2011, BPK juga ikut serta dalam momen-momen tertentu yang diselenggarakan entitas. Pada 24 Agustus 2011, misalnya, BPK menghadiri acara Deklarasi Zona Anti Korupsi dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, kegiatan peluncuran e-audit dan penandatanganan MoU Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta. BPK juga menghadiri

peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor KPK pada 9 Desember 2011. BPK bersama KPK, Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa lembaga internasional melakukan kampanye antikorupsi dengan tema “Berani Jujur, Hebat!”. Kampanye ini bertujuan untuk menyalakan kembali semangat kejujuran sebagai langkah awal pemberantasan korupsi.



2011

163

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN

"

PADA TAHUN ANGGARAN 2011, BPK MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP2.820.097.896.000,00. SEMENTARA, PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN TERSEBUT MENGHABISKAN RP2.087.267.029.049,00. SECARA PERSENTASE, REALISASI DARI ALOKASI ANGGARAN TERSEBUT ATAU DAYA SERAPNYA MENCAPAI 74,01%. .

"

164

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Daya Serap Anggaran 74,01 Persen

Pada tahun anggaran 2011, BPK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.820.097.896.000,00. Sementara, penggunaan alokasi anggaran tersebut menghabiskan Rp2.087.267.029.049,00. Secara persentase, realisasi dari alokasi anggaran tersebut atau daya serapnya mencapai 74,01%. Realisasi anggaran tahun 2011 ini mengalami penurunan jika dibandingkan realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir. Atau, dalam tiga tahun terakhir penyerapan anggaran ini cenderung mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2009, realisasi anggaran mencapai 92,20%. Sementara tahun anggaran 2010, realisasi anggarannya turun menjadi 86,44%. Dan, tahun 2011, kembali turun menjadi 74,01%. Penurunan daya serap anggaran ini seiring dengan peningkatan alokasi anggaran. Dengan kata lain, semakin meningkat alokasi anggaran, ada kecenderungan menurun daya serapnya, setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2009, alokasi anggaran BPK sebesar Rp1.736.279.337.000. Alokasi anggaran tersebut yang digunakan sebesar Rp1.590.920.682.420 atau daya serapnya 91,63%. Alokasi anggaran mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp2.305.958.213.000. Alokasi anggaran itu yang digunakan sebesar Rp1.974.201.755.349 atau daya serapnya 85,61%.

Terkait dengan penurunan terhadap tingkat daya serap anggaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, belum disetujuinya pembayaran kenaikan Tunjangan Kegiatan

dan Pembinaan Khusus (TKPK) per Januari 2011 yang telah dianggarkan untuk tahun 2011 menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan anggaran BPK RI. Kedua, ketentuan pemanfaatan anggaran berdasarkan at cost (sesuai pengeluaran riil). Hal ini menyebabkan biaya pemeriksaan yang terealisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Ketiga, adanya penambahan anggaran yang tidak berimbang dengan jumlah SDM yang ada. Jumlah entitas yang harus diperiksa meningkat sementara dengan adanya moratorium untuk tidak menambah jumlah SDM, mengakibatkan jumlah SDM yang ada belum dapat mengakomodir seluruh tugas pemeriksaan atas seluruh auditee tersebut. Keempat, pemanfaatan teknologi yang baik yaitu e-Audit memungkinkan BPK dapat mengurangi anggaran biaya pemeriksaan secara fisik. Sementara itu, dilihat dari nilai rupiah, penyerapan anggaran tahun 2011 dipengaruhi oleh beberapa hal yang cukup signifikan, yaitu: 1. Adanya penghematan anggaran di BPK sebagai tindaklanjut atas Inpres No 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Penggunaan anggaran yang dihemat di BPK berjumlah Rp171 milyar; 2. Persetujuan penyesuaian tarif Tunjangan Kinerja (TKPK) hanya sebesar 87% dari tarif Kementerian Keuangan dan tidak berlaku surut per Januari 2011, usulan penyesuaian ini telah disampaikan sejak tahun 2010, sehingga terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan sekitar Rp247,10 miliar;

165


167

Untuk meningkatkan kinerja, BPK melakukan perbaikan di berbagai komponen. Salah satunya membangun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas.

GEDUNG BARU SEMANGAT BARU

2011

“DI SISI LAIN, SECARA UMUM, INDIKATOR PENCAPAIAN KELUARAN MERUPAKAN INDIKATOR YANG PALING BERKONTRIBUSI POSITIF TERHADAP CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING PROGRAM, DENGAN SKOR RERATA MENCAPAI SEBESAR 94,36%, SKOR TERTINGGI SEBESAR 99,98%, DAN SKOR TERENDAH SEBESAR 88,21%.” ...........................................................................................................................................................................

3. Tidak direalisasikannya target Keluaran LHP atas Permintaan Pemangku Kepentingan pada Program Pemeriksaan Keuangan Negara, karena pencapaian keluaran ini sangat tergantung dengan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan BPK seperti DPR/DPRD, Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terdapat anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp168,2 miliar; 4. Mundurnya jadwal pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Pusat BPK terkait dengan adanya persyaratan dari Kementerian Keuangan yang mewajibkan seluruh K/L untuk mendapatkan clearance/ persetujuan dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pekerjaan Umum dan BPKP sebelum pembangunan gedung dilaksanakan. Dengan mundurnya



pelaksanaan pembangunan tersebut mengakibatkan anggaran yang tidak terserap sekitar Rp51,11 miliar. Keempat faktor di atas secara agregat mempengaruhi capaian kinerja BPK di tahun 2011, tidak hanya pada indikator penyerapan anggaran, tetapi juga pada indikator pencapaian keluaran, konsistensi perencanaan dengan implementasi, dan nilai efisiensi.

Aliran Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2011 sendiri dialirkan kepada beberapa pos kegiatan atau program. Pertama, alokasi anggaran pada program penganggaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang merupakan proses bisnis utama BPK. Alokasinya sebesar Rp670.000.000.000,00. Realisasinya sebesar Rp419.184.976.712,00 atau daya serapnya sebesar 62,56%.

Anggota BPK Ali Masykur Musa melakukan pertemuan dengan BKNKOP3E.

Alokasi anggaran untuk program-program peningkatan mutu kelembagaan, aparatur, dan pemeriksaan keuangan negara. Alokasi untuk sektor ini terkait dengan upaya peningkatan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan serta peningkatan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan. Alokasi anggarannya Rp66.329.969.000,00. Realisasinya sebesar Rp58.553.332.970,00. Daya serapnya mencapai 88,28%.

2011 Alokasi anggaran untuk program-program kepaniteraan kerugian negara/daerah, pengembangan dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara. Tingkat penyerapan anggaran sebesar 73,91%. Dimana, jumlah anggaran sebesar Rp16.933.339.000,00. Realisasinya sebesar Rp12.515.494.896,00. Alokasi anggaran untuk sektor ini terkait

169

“TAHUN 2011 MERUPAKAN TAHUN PERTAMA DALAM PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK) DI BPK KHUSUSNYA, DAN DI SELURUH INSTANSI ATAU LEMBAGA

Alokasi anggaran untuk program-program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur. Alokasi anggaran untuk sektor ini terkait dengan upaya BPK menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme peer review. Tingkat penyerapan anggarannya sebesar 76,47%. Dimana alokasi anggaran sebesar Rp16.297.536,000,00 yang terealisasi sebesar Rp12.462.658.156,00.

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA, Hasil Penganggaran Berbasis Kinerja

PADA UMUMNYA.” ...........................................................................................................................................................................

upaya peningkatan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara serta pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di BPK khususnya, dan di seluruh instansi atau lembaga pengelola keuangan negara, pada umumnya.

Alokasi anggaran untuk program-program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPK lainnya. Alokasi anggaran untuk sektor ini terkait dengan penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK. Tingkat penyerapan anggarannya sebesar 69,99%. Dimana, alokasi anggaran sebesar Rp1.129.342.825.000,00, sementara yang terealisasi sebesar Rp790.416.692.856,00.

Penganggaran Berbasis Kinerja sendiri merupakan sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dengan kata lain, anggaran yang disusun memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.

Alokasi untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,11% . Dimana, alokasi anggarannya sebesar Rp921.194.227.000,00. Realisasinya sebesar Rp811.705.010.353,00. Alokasi untuk sektor ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hal itu, BPK telah melaksanakan Rencara Kerja dan Anggaran tahun 2011 dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran dan penilaian aspek implementasi atas enam program yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



BPK; 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK; 4. Program Kepaniteraaan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara; 5. Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara; 6. Program Pemeriksaan Keuangan Negara.

dan terakhir Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK sebesar 71,99%.

Dari keenam program tersebut, hasil pengukuran dan penilaian aspek implementasi atas enam program yang dilaksanakan oleh BPK itu, program yang mendapatkan skor tertinggi sampai terendah, yaitu: Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK sebesar 91,73%; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK sebesar 90,30%; Program Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar 78,81%; Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar 76,00%; Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar 73,53%;

Pada indikator Penyerapan Anggaran, skor yang dicapai pada setiap program sebesar 76,55%, dengan skor tertinggi sebesar 88,28%, dan skor terendah sebesar 62,56%.

Di sisi lain, secara umum, indikator Pencapaian Keluaran merupakan indikator yang paling berkontribusi positif terhadap capaian kinerja pada masing-masing program, dengan skor rerata mencapai sebesar 94,36%, skor tertinggi sebesar 99,98%, dan skor terendah sebesar 88,21%.

Pada indikator Konsistensi Perencanaan dengan Implementasi skor yang dicapai setiap program adalah 62,29%, skor tertinggi sebesar 97,67%, dan skor terendah sebesar 43,47%. Terakhir, pada indikator Nilai Efisiensi skor rerata yang dicapai setiap program adalah 71,97%, skor tertinggi sebesar 100,00%, dan skor terendah sebesar 49,47%.

2011

171

Anggota BPK Sapto Amaldamandari dalam acara Workshop Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Lampung.

Laporan Keuangan Raih WTP

Tidak seperti laporan keuangan entitas yang mengelola keuangan negara, yang diperiksa BPK, maka laporan keuangan BPK sendiri diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Termaktub pada Bagian Ketiga tentang Akuntabilitas, Pasal 32 ayat 1, 2, 3, dan 4.

Pasal 32 Ayat 1 dinyatakan: “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik”. Ayat 2 lebih memperjelas: “Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan, yang masingmasing mengusulkan tiga nama akuntan publik”.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. +62-21-25549000, Fax. +62-21-57953198

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.16/DPR RI/III/2011-2012 tanggal 30 Maret 2012 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B. Soewito dan Rekan untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2011 dengan hasil sebagai berikut : LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited) URAIAN

TAHUN ANGARAN 2011 Anggaran

TAHUN ANGARAN 2010

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

PENDAPATAN PENDAPATAN DALAM NEGERI PENDAPATAN PERPAJAKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK PENDAPATAN HIBAH JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

-

-

-

-

-

-

1.220.725.000

8.200.308.411

671,76

464.415.000

2.852.775.024

614,27

-

-

-

-

-

-

1.220.725.000

8.200.308.411

671,76

464.415.000

2.852.775.024

614,27

BELANJA Belanja Pegawai

844.274.924.000

575.538.741.844

68,17

674.261.438.000

520.435.179.520

77,19

Belanja Barang

1.270.557.976.000

877.435.418.289

69,06

832.759.585.000

669.124.755.650

80,35

Belanja Modal

705.264.996.000

634.292.868.916

89,94

798.937.190.000

784.641.820.179

98,21

Subsidi

-

-

-

-

-

-

Hibah

-

-

-

-

-

-

Bantuan Sosial

-

-

-

-

-

-

Belanja Lain-Lain

-

-

-

-

-

-

2.820.097.896.000

2.087.267.029.049

74,01

2.305.958.213.000

1.974.201.755.349

85,61

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

-

-

-

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

-

-

-

-

-

-

Non Perbankan Dalam Negeri

-

-

-

-

-

-

PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

-

-

-

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

-

-

-

-

-

-

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri

-

-

-

-

-

-

JUMLAH PEMBIAYAAN

-

-

-

-

-

-

JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN

Catatan: Laporan Keuangan yang telah tersebut diatas telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. KANTOR AKUNTAN PUBLIK WISNU B. SOEWITO dan REKAN

Wisnu B. Soewito, CPA Izin Praktik No. D-1645 Izin Usaha No. KEP-183/KM.6/2004 Untuk informasi lebih lanjut klik di www.bpk.go.id

Ditetapkan di Jakarta, 31 Mei 2012 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal

Hendar Ristiawan, S.H., M.H. NIP. 19580321197802100

2011

173

INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME NERACA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited) URAIAN

31 DESEMBER 2011

31 DESEMBER 2010

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Uang Muka Belanja Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

15.805.535.379

12.861.631.482

2.510.592.423

389.630.542

110.604.020

408.856

79.136.483

35.597.037

1.866.471.405

2.731.358.438

14.149.867.432

16.727.245.089

34.522.207.142

32.745.871.444

1.432.088.569.622

1.217.453.857.475

ASET TIDAK LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

922.631.310.356

721.992.421.346

1.505.477.580.313

1.248.902.204.243

230.309.891.623

173.304.414.775

Aset Tetap Lainnya

15.486.419.936

27.610.384.347

Konstruksi Dalam Pengerjaan

61.788.162.680

55.799.339.600

4.167.781.934.530

3.445.062.621.786

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

-

9.435.000

Aset Tak Berwujud

46.281.373.781

24.641.047.711

Aset Lain-Lain

26.300.729.803

15.128.960.140

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET

72.582.103.584

39.779.442.851

4.240.364.038.114

3.484.842.064.637

4.274.886.245.256

3.517.587.936.081

27.009.591.017

2.191.341.392

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

189.313.796

290.014.900

15.805.535.379

12.861.631.482

2.337.892.791

329.570.519

45.342.332.983

15.672.558.293

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

189.740.503

36.005.893

14.149.867.432

16.727.245.089

(26.836.891.385)

(2.131.281.369)

Barang/Jasa yang Harus Diterima

1.866.471.405

2.731.358.438

Barang/Jasa yang Harus Diserahkan

(189.313.796)

(290.014.900)

(10.820.125.841)

17.073.313.151

4.167.781.934.530

3.445.062.621.786

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

72.582.103.584

39.779.442.851

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

4.240.364.038.114

3.484.842.064.637

JUMLAH EKUITAS DANA

4.229.543.912.273

3.501.915.377.788

4.274.886.245.256

3.517.587.936.081

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA



Lalu, Ayat 3 disebutkan: “Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK”. Hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK ini diserahkan kepada DPR dan disalin kepada Pemerintah Pusat sebagai komponen dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sebab, anggaran BPK sendiri bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat melalui anggaran Sekretariat Jenderal BPK. Seperti diamanatkan Pasal 32 Ayat 4 yang berbunyi: “Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada DPR dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat”. Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK harus menjadi contoh bagi entitas lainnya dalam penyajian laporan keuangannya. Ini dibuktikan BPK pada laporan keuangan tahun anggaran 2011. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.16/

DPR RI/III/2011-2012 tanggal 30 Maret 2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B. Soewito dan Rekan untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK tahun anggaran 2011. KAP Wisnu B. Soewito melakukan pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran BPK untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (audited). Hasil dari pemeriksaan tersebut, Laporan Keuangan BPK telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan BPK pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, Laporan Keuangan BPK tahun anggaran 2011 mendapat Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atau WTP. Opini WTP yang diraih BPK atas laporan keuangannya merupakan pencapaian yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

2011

175

MERANCANG KERJA DI TAHUN DEPAN

"

TAHUN 2011 MERUPAKAN TAHUN PERTAMA DILAKSANAKANNYA RENSTRA 2011-2015. RENCANA KERJA BPK TAHUN 2012 JUGA DIDASARKAN PADA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2011-2015 YANG MERUPAKAN KOMITMEN BPK DALAM MENJALANKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DENGAN HASIL ADAPTASI DARI RENSTRA 2011-2015.

"

176


Renstra 2011-2015 Jadi Acuan

Setelah menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra 2006-2010, BPK telah menyusun rencana jangka menengah selanjutnya, Renstra 20112015. Untuk mendukungnya, juga telah disusun Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015.

Tahun 2011 merupakan tahun pertama dilaksanakannya Renstra 2011-2015. Targettarget kerja yang diamanatkan Renstra 20112015 untuk tahun 2011 sudah dilakukan. Selain itu, rencana kerja BPK tahun 2012 juga didasarkan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2011-2015 yang merupakan komitmen BPK dalam menjalankan program reformasi birokrasi dengan hasil adaptasi dari Renstra 2011-2015. Untuk tahun 2012 sendiri, berdasarkan rentang waktu Renstra 2011-2015, maka rencana kerja BPK tetap mengacu pada Renstra tersebut. Sambil melakukan perbaikanperbaikan dari hasil kerja tahun 2011, rencana kerja tahun 2012 dijalankan dengan acuan target tahun 2012 dari Renstra 2011-2015. Namun, seperti halnya tahun 2011, tetap rencana kerja tahun 2012 beradaptasi juga dengan kondisi riil yang terjadi. Berdasarkan Renstra dan RIR 2011-2015, maka rencana kerja tahun 2012 berpedoman pada tiga tujuan strategis. Pertama, mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tujuan strategis ini akan memandu BPK dalam merancang pekerjaan tahun depan dengan upaya meningkatkan kualitas dan pemanfaatan rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder). Kedua, mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Tujuan strategis ini akan memandu BPK dalam menyusun rencana kerja tahun depan untuk meningkatkan kualitas pada proses bisnis utamanya. Proses bisnis utama ini meliputi: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (quality assurance); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan dibidang pemeriksaan keuangan negara. Ketiga, mewujudkan birokrasi yang modern. Tujuan strategis ini akan menjadi dasar BPK dalam merancang rencana kerja tahun 2012 dengan mengupayakan perubahan dan perbaikan dalam proses bisnis yang dijalankannya, baik proses bisnis utama maupun proses bisnis penunjang dan pendukung. Perubahan dan perbaikan fundamental yang dilakukan dalam proses bisnis utama yaitu pemenuhan pedoman atau panduan dalam menjalankan pemeriksaan agar hasil atau produk utama BPK lebih berkualitas. Sementara perubahan atau perbaikan atas proses bisnis penunjang dan pendukung dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya BPK yang meliputi organisasi, SDM, sarana dan prasarana serta keuangan.

177


179

BPK telah melalui tahun 2011. Ada capaian dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Pada titik ini, BPK semakin meningkatkan kualitas pegawainya baik mengenai teknis pemeriksaan maupun non teknis.

BELAJAR DEMI BANGSA

2011

Ketiga tujuan strategis tersebut nantinya dijabarkan ke dalam beberapa langkah dan diimplementasikan dalam rencana kerja masing-masing satuan-satuan kerja di BPK, baik satuan kerja teknis pemeriksaan maupun satuan kerja pendukung dan penunjang. Selain berpedoman pada Renstra 2011-2015 beserta RIR-nya, rencana kerja tahun 2012 juga berlandaskan pada penerapan sistem anggaran berbasiskan kinerja yang mengacu pada konsep dasar yang disyaratkan dalam panduan reformasi perencanaan dan penganggaran Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dimana, dalam melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program-program kerja yang akan dilaksanakan periode setahun ke depan, orientasinya tidak lagi hanya pada keluaran (output) tapi juga pada manfaat (outcome) atas kegiatan dalam suatu program kerja. Adapun rencana kerja BPK tahun anggaran 2012 ini meliputi Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Sekretariat dan Penunjang (RKSP). Rencana kerja kegiatan pemeriksaan berisi rencana kerja di bidang pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. Rencana kerja di bidang pemeriksaan sendiri, seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini ada upaya untuk meningkatkan ketiga jenis pemeriksan secara kualitas maupun kuantitas. Pada pemeriksaan laporan keuangan, BPK ke depan akan fokus untuk memperluas

cakupan pemeriksaan. Untuk memperluas cakupan pemeriksaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPK akan melakukan dua hal. Pertama, penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK yang sudah terseleksi dan terdaftar di BPK diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Penggunaan KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK nantinya harus didukung dengan adanya kebijakan operasional berupa petunjuk pelaksana (Juklak), petunjuk teknis (Juknis), ataupun Standard Operational Procedure (SOP) dan kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan KAP oleh BPK. Penggunaan KAP ini mengantisipasi terbatasnya SDM di BPK, sementara obyek pemeriksaannya sangat banyak. Walau begitu, BPK juga ke depan akan memprioritaskan peningkatan SDM-nya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kedua, perancangan metodologi pemeriksaan keuangan untuk mendukung perluasan cakupan pemeriksaan. Termasuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, khususnya bagi entitas-entitas yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara dengan jumlah yang besar. Pada pemeriksaan kinerja, BPK akan mengupayakan tujuan pemeriksaan kinerja pada empat hal, yaitu: mendorong upaya pemberantasan korupsi; meningkatkan transparansi; menjamin terlaksananya akuntabilitas; dan meningkatkan ekonomi,



efisiensi, etika, nilai keadilan dan efektivitas. Sementara, fokus pemeriksaan kinerja sendiri akan diarahkan untuk menilai program-program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2010-2014. Sejalan dengan fokus pemeriksaan kinerja tersebut, maka pemeriksaan kinerja akan diprioritaskan pada bidang pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur serta reformasi birokrasi dan tata kelola. Termasuk fraud control plan untuk mendukung pemberantasan korupsi oleh entitas. BPK menargetkan LHP yang dihasilkan pada pemeriksaan kinerja lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK akan menyeimbangkan proporsinya pada seluruh aspek keuangan negara. Sebelumnya, pemeriksaan kinerja lebih didominasi pada pemeriksaan belanja. Dengan kata lain, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini dilaksanakan secara berimbang antara pendekatan neraca maupun pendekatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta berimbang antara akun pendapatan maupun akun belanja. Dalam konteks pelaksanaan pemeriksaan, BPK akan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas subsidi Public Service Obligation (PSO). Hal ini dikarenakan subsidi PSO ini punya kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. PSO sendiri PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/ jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

“RENCANA KERJA DI BIDANG PEMERIKSAAN SENDIRI, SEPERTI YANG DIAMANATKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MELIPUTI PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU. DALAM HAL INI ADA UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KETIGA JENIS PEMERIKSAN SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS. ” ...........................................................................................................................................................................

BPK juga akan melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap prioritas RPJMN 2010-2014. Sejalan dengan hal itu, BPK mengangkat tema-tema sebagai objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tematema tersebut adalah: 1. Penyelenggaraan haji; 2. Dana-dana bantuan luar negeri; 3. Pajak yang dipungut oleh bendaharawan; 4. Koordinasi pengamanan laut; 5. Pelaksanaan tertib kependudukan; 6. Denda tilang; 7. Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan BUMNIS (BUMN Industri Strategis); 8. Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral, Kehutanan dan Kelautan, Dana Bagi Hasil serta pengelolaan lingkungan; 9. Hutang penggunaan BBM oleh Kemhan-TNI

2011

181

kepada Pertamina; 10. Pelayanan di bidang keimigrasian; 11. Pembangunan Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara; 12. Pengambilalihan kegiatan bisnis TNI; dan 13. Manajemen Aset/Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah(BMN/D) Diluar tema-tema tersebut, BPK juga memproyeksikan dapat memeriksa beberapa objek lainnya terkait dengan program pencapain visi pemerintah dalam mencapai kemandirian, kemajuan, dan keadilan dan kemakmuran. Selain itu, BPK akan fokus pada pengembangan pemeriksaan yang berorientasi fraud assessment melalui pemeriksaan investigasi yang merupakan bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara rencana kerja kegiatan pemeriksaan nonpemeriksaan sendiri meliputi: pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; pemantauan tindak lanjut; Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP); rumusan bahan pendapat; layanan administrasi pemeriksaan; laporan kajian pemeriksaan Keuangan Negara/ Keuangan Daerah (KN/KD); Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS); analisis pemeriksaan keuangan daerah; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas permintaan pemangku kepentingan; dan LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK.

KOMITMEN E AUDIT TETAP DIJALANKAN

Piloting e-audit Tahap Kedua

Sejak awal tahun 2010 konsep e-audit mulai diapungkan dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan lembaga-lembaga negara. Konsep e-audit ini mulai diimplementasikan pada tataran penguatan konsepnya.



Dalam Rensra 2011-2015, dimasukkanlah program e-audit sebagai salah satu program utama yang akan dijalankan BPK. Penerapan e-audit sendiri menjadi salah satu prioritas utama dalam program kerja BPK. Seiring dengan pelaksanaan jalinan kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan entitas, pada tahun 2011 sendiri, penerapan e-audit mulai dilakukan melalui modul piloting. Piloting pemeriksaan secara e-audit ini untuk pertama kalinya dilakukan. Pada tahun 2012, melalui SK Sekjen BPK RI No.245/K/X-XIII.2/5/2012, telah ditetapkan Grand Design e-audit. Artinya, penyusunan grand design e-audit ini telah ditetapkan setelah ada perbaikan dan penyempurnaan dari grand design tahun sebelumnya yang telah disusun. Selain itu, tahun 2012, BPK pun akan melanjutkan piloting e-audit tahap kedua. Pelaksanaan piloting e-audit tahun 2012 ini diharapkan pelaksanaannya memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan piloting 2011. Penerapan e-audit sudah dimulai sejak tahun 2010. Berbagai upaya telah dilakukan ditahun 2011. Tahun 2012 pun akan tetap berlanjut.

Piloting e-audit tahun 2012 ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan dan tidak terpisahkan dari piloting e-audit tahun 2011 dengan ruang lingkup yang diperbesar. Berbeda dengan kegiatan piloting yang dilakukan hanya pada periode pemeriksaan, pengembangan e-audit dilakukan sepanjang tahun sehingga hasil pengembangan e-audit yang dilakukan diluar periode piloting akan diujicobakan pada tahun 2012.

2011 Pada piloting tahun 2012 akan diujicoba komponen-komponen pendukung pelaksanaan

183

Anggota BPK Rizal Djalil memberikan keterangan pers mengenail hasil pemeriksaan.

e-audit. Adapun komponen-komponen yang diujicobakan itu, pertama, ujicoba hasil pengembangan infrastruktur. Akan dilakukan ujicoba terhadap pembangunan koneksi antara BPK dengan entitas terperiksa serta antara BPK Kantor Pusat dengan BPK Kantor Perwakilan. Selain itu juga akan diujicoba Command Center dan fasilitas pendukungnya. Kedua, Ujicoba hasil penyempurnaan perangkat lunak pendukung implementasi

sistem e-audit serta perangkat aturan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem e-audit. Pada komponen ini akan diujicobakan Pusat Data dan Portal e-audit serta Pedoman, POS (Prosedur Operasional Standar), Panduan terkait Implementasi e-audit. Pada tahun 2011, piloting pemeriksaan dengan dukungan e-audit terbatas hanya untuk kegiatan pemeriksaan laporan keuangan. Pada 2012, akan ada perluasan penggunaan jenis



pemeriksaan lain. Pada piloting tahap kedua, pemeriksaan keuangan terinci tetap akan menjadi objek sebagai kelanjutan dari pelaksanaan piloting tahap pertama. Sebagai perluasan cakupan kegiatan, piloting 2012 juga akan mengikutsertakan jenis pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemilihan entitas calon calon objek Piloting 2012 akan mempertimbangkan kesiapan tim pemeriksa dan kesiapan entitas dari sisi teknologi informasi. Entitas yang memiliki struktur data yang dapat memenuhi kebutuhan tim pemeriksa dan telah siap melakukan komunikasi data akan menjadi prioritas objek piloting 2012. Anggaran Biaya untuk kebutuhan Piloting 2012 menggunakan Rencana Kegiatan Sekjen dan Penunjang (RKSP) dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) tahun anggaran 2012 yang

terdapat pada masing-masing Satker Pelaksana dan Pendukung e-audit dengan mengacu pada kegiatan pengembangan e-audit yang tercantum pada inisiatif strategis penerapan e-audit dalam perolehan data pemeriksaan. Adapun piloting e-audit tahap kedua ini akan melibatkan pihak eksternal yaitu entitas terperiksa dan pihak internal BPK. Entitas terperiksa sebagai pihak eksternal merupakan counterpart Tim Pengembangan e-audit yang berperan sebagai penyedia data untuk kebutuhan pemeriksaan. Sementara pihak internal BPK merujuk kepada Tim Implementasi e-audit yang akan dibantu oleh Tim Pendamping Piloting sebagai pengembang sistem e-audit (developer), Biro Teknologi Informasi di kantor pusat dan Liaison Officer atau petugas penghubung teknologi informasi di kantor perwakilan sebagai pengelola, serta Tim Pemeriksa sebagai pengguna.

2011

185

PENUTUP

"

TAHUN 2011 MENJADI TAHUN MENGAGUMKAN BAGI BPK. TAHUN DIMANA BANYAK RAIHAN POSITIF DIDAPAT. TINTA EMAS AKAN TERTOREH PADA LEMBARAN-LEMBARAN BUKU EKSISTENSI BPK. SEBUAH LANGKAH LANJUTAN YANG CUKUP BAIK SETELAH PONDASI KUAT BPK DIBANGUN PADA MASA KEPEMIMPINAN BPK PERIODE 2004-2009.

"

186

PENUTUP

Tahun 2011 menjadi tahun mengagumkan bagi BPK. Tahun dimana banyak raihan positif didapat. Tinta emas akan tertoreh pada lembaran-lembaran buku eksistensi BPK. Sebuah langkah lanjutan yang cukup baik setelah pondasi kuat BPK dibangun pada masa kepemimpinan BPK periode 2004-2009. Pondasi BPK mulai dibangun secara kuat dengan diawali amandemen konstitusi negara, UUD’45. Sebelum amandemen, landasan hukum tertinggi BPK hanya terdapat pada satu pasal, yaitu Pasal 23 ayat 5 pada bab VIII Hal Keuangan, yang berbunyi: “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Semangat reformasi yang membuncah sejak tahun 1998, kemudian merasuk pada ketatanegaraan Indonesia. Maka, dimulailah amandemen konstitusi negara, UUD’45. Pada amandemen terakhir UUD’45, kedudukan BPK semakin kuat. Setelah amandemen keempat UUD’45, landasan hukum tertinggi BPK tidak hanya tertuang pada satu pasal saja. Bahkan tertuang dalam bab tersendiri yaitu Bab VIIIA dengan tiga pasal di dalamnya: Pasal 23E, 23F, dan 23G dengan tujuh ayat di dalamnya. Tak cukup sampai disitu. Landasan hukum tertinggi yang sedemikian kuat itu kemudian dilengkapi dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya BPK juga memiliki payung hukum lainnya, yaitu: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU

No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Payung hukum yang sangat kuat telah didapat. Hal yang terpenting lainnya adalah membangun organisasi sesuai dengan semangat reformasi dan amanat konstitusi. Lahirlah kemudian program reformasi birokrasi. BPK salah satu lembaga negara yang ikut ambil bagian di dalamnya. Dan, BPK juga dari sedikit institusi yang ikut serta dalam piloting reformasi birokrasi yang digulirkan medio 2008. Dalam internal BPK sendiri, telah dibuat perencanaan dalam pembangunan kapasitas kelembagaannya. Lahirlah Rencana Strategis (Renstra) pertama BPK periode 2006-2010. Selain itu, reorganisasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan reformasi. Pada tahun 2011, Renstra BPK 2011-2015 dirilis. Renstra ini merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya. Dalam tahun yang sama BPK menjadi institusi pertama yang dinilai capaian program reformasi birokrasinya. Nilainya ‘Baik’. Pada tahun tersebut, BPK lah satu-satunya yang dinilai. Selain itu, laporan kinerja BPK pada tahun 2011 menjadi yang terbaik bersama KPK. Capaian tersebut merupakan capaian yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 2007 sampai 2011, laporan kinerja BPK cenderung mengalami peningkatan yang positif. Laporan kinerja BPK tahun 2007 hanya menduduki peringkat 41 dari 70 institusi yang dinilai. Tahun 2008, laporan kinerja BPK mengalami peningkatan menjadi peringkat

187


189

Tahun 2011 telah dilalui. Jalan ke depan telah membentang.Masih banyak tantangan yang mesti dijawab BPK dalam menjalankan tugasnya.

OPTIMIS MENATAP MASA DEPAN

2011

“BPK PUNYA LANDASAN HUKUM YANG KUAT DAN KEWENANGAN YANG BESAR. NAMUN, TUNTUTAN RAKYAT PUN BESAR PULA. INI MENJADI TANTANGAN YANG TAK MUDAH. “ ...........................................................................................................................................................................

29 dari 74 institusi yang dinilai. Pada tahun 2009, kembali meningkat menduduki peringkat 10 dari 72 institusi yang dinilai. Setahun kemudian, 2010, menduduki peringkat ketujuh. Momen bersejarah juga lahir pada tahun 2011. Organisasi lembaga-lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution) negara-negara anggota ASEAN dideklarasikan. BPK RI merupakan salah satu penggagasnya. Terpilih untuk pertama kalinya Ketua ASEANSAI adalah BPK. Pun hal yang sama dengan Kepala Sekretariat ASEANSAI yang juga dari BPK. Tak hanya itu. Eksistensi BPK di dunia internasional kembali dikukuhkan. Pada tahun 2011 juga, BPK terpilih sebagai Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI WGEA). BPK memang cukup proaktif dalam melakukan pengembangan audit lingkungan. Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK secara rutin melakukan

pemeriksaan, baik itu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuannya, tak lain dan tak bukan, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sepertiapa yang diamanatkan konstitusi. Pada tahun 2011, BPK melakukan pemeriksaan atas objek-objek yang tengah menjadi perbincangan, baik di masyarakat maupun media massa. Sebut saja, pemeriksaan investigasi lanjutan kasus Bank Century, pemeriksaan atas pembelian saham 7 persen saham divestasi PT NNT, pemeriksaan kinerja penyelenggaraan haji, pemeriksaan dana otonomi khusus Papua, dan lain-lain. Apa yang telah dilakukan, dicapai, dan diraih BPK pada tahun 2011 tak serta-merta berpuas diri. Bermodalkan landasan hukum yang kuat dan kewenangan yang besar, tak lantas juga BPK dengan mudah melaksanakan tugasnya. Banyak tantangan ke depan yang justru lebih berat. Penerapan pemeriksaan secara elektronik atau e-audit salah satunya. Pada tahun 2011, pengembangannya baru dilakukan. Butuh kerja keras dari BPK sendiri untuk memantapkan pondasi yang sudah mulai dibangun. Selain itu, sinergi atau kerjasama dengan entitas mutlak perlu dilakukan dalam memuluskan penerapannya. Hal lain adalah dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada tahun 2011, memang ada kecenderungan kenaikan secara kuantitatif dalam perolehan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas laporan keuangan entitas yang diperiksa. Namun, tetap masih banyak entitas yang


PENUTUP

Ketua BPK dan Anggota BPK Bahrullah Akbar setelah acara pelantikan

laporan keuangannya belum terbilang wajar dari sisi penyajian sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sementara itu, anggaran BPK tahun 2011 terbilang cukup besar. Ada kenaikan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, penyerapan anggaran BPK masih belum terserap secara maksimal.

negara. BPK punya peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang muaranya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. BPK punya landasan hukum yang kuat dan kewenangan yang besar. Namun, tuntutan rakyat pun besar pula. Ini menjadi tantangan yang tak mudah. BPK berupaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung independensi, integritas, dan profesionalisme dari tahun ke tahun. Seperti tahun 2011 ini.

2011

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap BPK begitu besar. Hal yang lumrah memang, mengingat BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

191

LAMPIRAN

192

LAMPIRAN

193

BPK RI Pwk Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara, Telp. (0721) 474868 Fax. (0721) 472872/472870

Alamat Kantor --------------------------------

BPK RI Pusat Jl. Jend Gatot Subroto No. 31 Jakarta 10210 Telp. (021) 25549000 pes. 1182 & 1183 Fax. (021) 57953198

BPK RI Pwk Provinsi Bangka Belitung, Kompleks Perkantoran Terpadu Air Itam Jl. Pulau Bangka Pangkalpinang 33148, Telp. (0717) 439563 Fax. (0717) 423162

Perwakilan Wilayah Barat

BPK RI Pwk Provinsi Bengkulu, Jl. Adam Malik Km 8, Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348

BPK RI Pwk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Jl. Panglima Nyak Makam No.38 Banda Aceh, Telp. (0651) 32627, Fax. (0651) 21166 BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan, Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137, Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 BPK RI Pwk Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru, Telp. (0761) 856464 Fax. (0761) 858787 BPK RI Pwk Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Engku Putri Batam Center, Batam 29432, Telp. (0778) 468575/576/579 Fax.0778-468581/580 BPK RI Pwk Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang, Telp. (0711) 4105449, Fax. (0711) 3588948 BPK RI Pwk Provinsi Jambi, Jl. Pangeran Hidayat KM 6,5 No.65 Kel. Sukakarya Kec. Kota Baru Jambi 36127, Telp. (0741) 445388, 7102623 Fax. (0741) 445386

BPK RI Pwk Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 45-46 Jakarta, Telp. (021) 79180560 /7945460 Fax. (021) 7945483/ 7902574 BPK RI Pwk Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh. Toha no.164 Bandung- Jawa Barat, Telp. (022) 5207390/ 5207294 Fax. (022) 5207898 BPK RI Pwk Provinsi Banten, Jl. Palka No. 1 Palima, Serang, Banten, Telp. (0254) 250025, Fax. (0254) 250037 BPK RI Pwk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244, Telp. (0274) 563635, Fax. (0274) 588736 BPK RI Pwk Provinsi Jawa Tengah, Jl.Perintis Kemerdekaan No.175, Semarang Propinsi Jawa Tengah Telp. (024) 8660883, Fax. (024) 8660884 BPK RI Pwk Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Telp. (031) 8669244, Fax. (031) 8669206


LAMPIRAN

Perwakilan Wilayah Timur

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121 Pontianak, Telp. (0561) 585349 Fax. (0561) 713598

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao-sao No. 10 Kendari Sulawesi Tenggara, Telp. (0401) 3129385/3129309, Fax. (0401) 3129441

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Telp. (0536) 3241119/ 3241118 Fax. (0536) 3241120

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus No. 04, Manado, Telp. (0431) 8880205 Fax. (0431) 8880204

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Telp. (0511) 4784295 Fax. (0511) 4784296

BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Gedung Balai Diklat di Makassar Lantai 2 Jl. AP. Pettarani, Makassar, 90222, Sulsel Telp. (0411) 855395, 855485 Fax. (0411) 855434

BPK RI Pwk Provinsi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin No. 19, Samarinda 75123, Kalimantan Timur Telp (0541) 765029, 765048, 765041, 765079 Fax. (0541) 735757, 744680

BPK RI Pwk Provinsi Gorontalo, Jl. Tinaloga No.3, Kota Utara Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 96123 Telp. (0435) 822205/ 822208 Fax. (0435) 822205

BPK RI Pwk Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000, Telp. (0361) 229193 Fax. (0361) 229182, 229184

BPK RI Pwk Provinsi Maluku, Jl. Laksamana Madya Leo Wattimena, Negeri Lama- Ambon , Telp. (0911) 361295 Fax. (0911) 361295

BPK RI Pwk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22 Mataram, Telp. (0370) 6163333 Fax. (0370) 6162999, 6162762 BPK RI Pwk Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Amabi No.120, Tofa Kupang Telp. (0380) 840278 Fax. (0380) 840059 BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. A. P. Pettarani Makassar - Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995 BPK RI Pwk Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 84 Palu, Telp. (0451) 486622 Fax. (0451) 486633

BPK RI Pwk Provinsi Maluku Utara, Jl. Jati Lurus Ternate Maluku Utara Telp. (0921) 3127300/3126611 Fax. (0921) 3126602 BPK RI Pwk Provinsi Papua, Jl. Balai Kota No. 2 Entrop Jayapura 99224, Telp. (0967) 536097/ 536098 Fax. (0967) 536097/ 536098 BPK RI Pwk Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No 3 Manokwari Papua Barat Telp. (0986) 213656 Fax. (0986) 213073

2011

195

Halaman 1 - Lampiran 1 ĂŌĂƌKƉŝŶŝ>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶͬ>ĞŵďĂŐĂĚĂŶĂĚĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ dĂŚƵŶϮϬϬϲͲϮϬϭϬ KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϲ

KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϳ

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat

WDP

2 Dewan Perwakilan Rakyat

WDP

3 Badan Pemeriksa Keuangan 4 Mahkamah Agung

EŽ͘

ŶƟƚĂƐ<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶͬ>ĞŵďĂŐĂĚĂŶĂĚĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ

KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϴ

KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϵ

KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϭϬ

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WDP

WTP

WTP

WDP

WTP-DPP

WTP

WTP

WTP

TMP

TMP

TMP

TMP

WDP WDP

<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶͬ>ĞŵďĂŐĂ

5 Kejaksaan Agung

TMP

TMP

TMP

WDP

6 Sekretariat Negara

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

7 Kementerian Dalam Negeri

TMP

TMP

TMP

WDP

WTP-DPP

8 Kementerian Luar Negeri

TMP

TMP

WDP

TMP

WDP

9 Kementerian Pertahanan

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TMP

TMP

TMP

WTP-DPP

WTP-DPP

11 Kementerian Keuangan

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

12 Kementerian Pertanian

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

13 Kementerian Perindustrian

TMP

WDP

WTP-DPP

WTP

WTP

14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

TMP

WDP

WDP

WDP

WTP-DPP

15 Kementerian Perhubungan

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

16 Kementerian Pendidikan Nasional

TMP

TMP

WDP

WDP

TMP

17 Kementerian Kesehatan

TMP

TMP

WDP

TMP

TMP

18 Kementerian Agama

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

19 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

20 Kementerian Sosial

TMP

WDP

WDP

WDP

WDP

21 Kementerian Kehutanan

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

22 Kementerian Kelautan dan Perikanan

TMP

TMP

TMP

WDP

WTP-DPP

23 Kementerian Pekerjaan Umum

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĚĂŶŐWŽůŝƟŬ͕,ƵŬƵŵ͕ĚĂŶ 24 Keamanan

WDP

WDP

WTP-DPP

WTP

WTP

25 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

26 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

27 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

28 Kementerian Badan Usaha Milik Negara

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

29 Kementerian Riset dan Teknologi

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

30 Kementerian Lingkungan Hidup

WDP

TMP

TMP

TMP

WDP

31 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

TMP

TMP

WDP

WDP

WTP

32 Kementerian Pemberdayaan Perempuan

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

33 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

34 Badan Intelijen Negara

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

35 Lembaga Sandi Negara

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP-DPP

36 Dewan Ketahanan Nasional

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

37 ĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƟƐƟŬ

TMP

TMP

TMP

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP WDP

38

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

39 Badan Pertanahan Nasional

TMP

TMP

TMP

TMP

40 Perpustakaan Nasional

WDP

TMP

WDP

WDP

WTP

41 <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ŽŵƵŶŝŬĂƐŝĚĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ

WDP

TW

WDP

WDP

WDP

42 Kepolisian Negara Republik Indonesia

TMP

TMP

TMP

WTP-DPP

WTP-DPP

43 Badan Pengawas Obat dan Makanan

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP-DPP

44 Lembaga Ketahanan Nasional

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

45 Badan Koordinasi Penanaman Modal

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

46 ĂĚĂŶEĂƌŬŽƟŬĂEĂƐŝŽŶĂů

WDP

WDP

WTP-DPP

WTP-DPP

WTP-DPP

47 <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶĂĞƌĂŚdĞƌƟŶŐŐĂů

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

48 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

WDP

WDP

WDP

WTP

WDP

49 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

WDP

WDP

WTP-DPP

WTP-DPP

WTP

50 ĂĚĂŶDĞƚĞŽƌŽůŽŐŝ͕<ůŝŵĂƚŽůŽŐŝĚĂŶ'ĞŽĮƐŝŬĂ

TMP

WDP

WTP-DPP

WTP-DPP

WTP

51 Komisi Pemilihan Umum

TMP

TMP

TMP

TMP

WDP

1


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϮͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϭ KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϲ



52 DĂŚŬĂŵĂŚ<ŽŶƐƟƚƵƐŝ

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

53 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP-DPP

WTP-DPP

54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP

55 Badan Tenaga Nuklir Nasional

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

56 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

57 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

WDP

WDP

WDP

WTP

WTP

58 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

TMP

TMP

WTP

WTP

WDP

EŽ͘



KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϭϬ

59 Badan Standarisasi Nasional

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

60 Badan Pengawas Tenaga Nuklir

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP-DPP

61 Lembaga Administrasi Negara

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

62 Arsip Nasional Republik Indonesia

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

63 Badan Kepegawaian Negara

TMP

WDP

WDP

WTP

WTP

64 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

WDP

WDP

WTP-DPP

WTP

WTP

65 Kementerian Perdagangan

TMP

TMP

WDP

WTP-DPP

WTP-DPP

66 Kementerian Perumahan Rakyat

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

67 Kementerian Pemuda dan Olahraga

WDP

WDP

WDP

WTP

WDP

68 Komisi Pemberantasan Korupsi

WTP

WTP-DPP

WTP

WTP

WTP

69 Dewan Perwakilan Daerah

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

70 Komisi Yudisial

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

TMP

TMP

TMP

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WTP-DPP

WTP-DPP

71 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 72

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

73 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 74 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

WTP

75 Badan SAR Nasional

WDP

76 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

WTP

77 APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)

TMP

WTP

WTP

*

78 APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)

TMP

TMP

WTP-DPP

*

* *

79 APP 69 (Belanja Lain-Lain)

TMP

TMP

TMP

*

* *

80 APP 70 (Dana Perimbangan)

WDP

TMP

WDP

*

81 APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)

WTP

TMP

WTP

*

*

82 APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)

TMP

TMP

WTP-DPP

*

*

83 APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)

TMP

WTP

WTP

*

*

84 APP 98 (Penerusan Pinjaman)

TMP

TMP

TMP

*

*

85 APP 99 (Penyertaan Modal Negara)

WTP

WTP

WDP

*

*

86 BA 999.01 - Pengelolaan Utang

**

**

**

WTP

WTP

87 BA 999.02 - Hibah

**

**

TMP

WDP

WDP

88 BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara

**

**

**

WTP

WTP-DPP

89 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman

**

**

**

TMP

WDP

90 BA 999.05 - Transfer ke Daerah

**

**

**

WTP-DPP

WTP-DPP

91 BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

**

**

**

WDP

*

92 BA 999.07 - Belanja Subsidi

**

**

**

**

WDP

93 BA 999.08 - Belanja Lain-lain

**

**

**

**

WDP

***

***

WDP

WTP

WDP

****

WTP

WTP

TMP

TMP

WTP

WTP

WTP

WTP

94 Bendahara Umum Negara 95 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

TMP

ĂĚĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ 96 Lembaga Penjamin Simpanan 97 Bank Indonesia 98 Pusat Investasi Pemerintah 99 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

2011

100 Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1431 H/2010 M Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada PƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚKĸĐĞƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 101 ĂŶŬĂƌƚŚƋƵĂŬĞŶĚdƐƵŶĂŵŝŵĞƌŐĞŶĐǇ^ƵƉƉŽƌƚ Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta

2

WTP

WTP

WTP

Satker Kemenkeu

WDP

WTP

TMP

TMP

TMP

WTP

197

Halaman 3 - Lampiran 1

EŽ͘


KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϬϲ




Laporan Keuangan Loan ADB 2575-INO Pada ZƵƌĂů /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ^ƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞ PNPM Mandiri Project 2 102 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 ĂĚĂŶWĞůĂŬƐĂŶĂ<ĞŐŝĂƚĂŶhƐĂŚĂ,ƵůƵDŝŶǇĂŬĚĂŶ'ĂƐ 103 Ƶŵŝ;WD/'^ͿƵŶƚƵŬdĂŚƵŶzĂŶŐĞƌĂŬŚŝƌƉĂĚĂϯϭ Desember 2008

Keterangan WTP WTP-DPP WDP TW TMP * ** *** **** *****

198

: : : : : : : : : :

KƉŝŶŝ dĂŚƵŶϮϬϭϬ WTP

WTP

*****

*****

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (ƵŶƋƵĂůŝĮĞĚŽƉŝŶŝŽŶ) Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (ƵŶƋƵĂůŝĮĞĚŽƉŝŶŝŽŶǁŝƚŚŵŽĚŝĮĞĚǁŽƌĚŝŶŐ) Opini Wajar Dengan Pengecualian (ƋƵĂůŝĮĞĚŽƉŝŶŝŽŶ) Opini Tidak Wajar (ĂĚǀĞƌƐĞŽƉŝŶŝŽŶ) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (ĚŝƐĐůĂŝŵĞƌŽƉŝŶŝŽŶ) Perubahan nomor BA BA baru Tidak diberikan opini Dibubarkan Tahun 2009 Belum diperiksa


254

Rp

Rp

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rp Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya USD

2

3

2

1

1

Tema Pemeriksaan

No.

3

Mata Uang

1.197

235

4

Jml Kasus

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern BUMN

Operasional BUMN

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

6

7

8

9

10

11

USD

Rp (Total)

1.852

414

20

-

-

2

102

18

265

7

1.438

964.671,40

200.00

962.952,00

290.360,22

32.982,60

-

-

384,78

124.191,99

16.906,59

115.304,31

589,92

674.311,18

200.00

672.591,78

200.00

169

38

-

-

-

-

16

-

21

1

Keterangan Penjumlahan menggunakan data angka asal yang dibulatkan ke bawah

Jumlah

Rp

Rp

Rp

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan

Total Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Rp

Pelaksanaan Belanja

5

Rp

Pengelolaan Pendapatan

Rp (Total)

USD

Rp

4

Total Pemeriksaan Laporan Keuangan

6

2011

1.430,11

131

100

376.965,01

132.830,23

132.830,23

30.865,06

-

-

-

-

25.511,41

-

5.255,74

97,90

101.965,17

101.965,17

31.735,43

70.229,74

7

6

31

Nilai

Jml Kasus

Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa &ŝŬƟĨ

294.196,65

5

Nilai

Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi di Perusahaan

8

43

9

-

-

-

-

4

-

5

-

34

30

4

Jml Kasus

62.314,56

62.314,56

2.025,34

-

-

-

-

1.654,11

-

371,23

-

60.289,22

60.289,22

3.699,38

56.589,83

9

Nilai

Rekanan Pengadaan Barang/ :ĂƐĂƟĚĂŬ Menyelesaikan Pekerjaan

532

150

6

-

-

-

49

3

92

-

382

1

340

41

10

Jml Kasus

188.786,01

188.786,01

100.369,99

1.198,65

-

-

-

54.948,76

4.968,31

39.254,25

-

88.416,02

88.416,02

3,84

74.999,50

13.412,67

11

Nilai

Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang

57

290

85

-

-

-

-

7

3

73

2

205

1

147

12

Jml Kasus

73.734,60

73.734,60

25.064,30

-

-

-

-

264,69

961,28

23.721,05

117,26

48.670,30

48.670,30

4,07

30.970,01

17.696,21

13

Nilai

85

28

-

-

-

-

9

2

15

2

57

47

10

14

Jml Kasus

97.312,38

97.312,38

56.606,82

-

-

-

-

20.837,18

69,02

35.378,97

321,63

40.705,56

40.705,56

7.765,68

32.939,88

15

Nilai

<ĞůĞďŝŚĂŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ Pemahalan Harga Selain Kekurangan (Mark Up) Volume Pekerjaan dan/atau Barang

5

117

18

4

-

-

-

1

2

9

2

99

94

16

Jml Kasus

72.858,43

72.858,43

4.303,78

1.558,85

-

-

-

438,00

86,35

2.167,45

53,11

68.554,65

68.554,65

65.839,13

2.715,51

17

Nilai

Penggunaan Uang/ Barang Untuk <ĞƉĞŶƟŶŐĂŶ WƌŝďĂĚŝ

203

31

1

-

-

2

4

1

23

-

172

1

131

40

18

Jml Kasus

90.486,32

200.00

88.766,92

2.852,16

30,70

-

-

384,78

268,23

1,82

2.166,62

-

87.634,15

200.00

85.914,745

200.00

154,51

21.909,44

63.850,79

19

Nilai

62

13

-

-

-

-

-

1

12

-

49

37

12

20

Jml Kasus

19.132,75

19.132,75

6.360,85

-

-

-

-

-

1.234,93

5.125,91

-

12.771,90

12.771,90

8.195,68

4.576,21

21

Nilai

WĞŵďĂǇĂƌĂŶ Honorarium ^ƉĞƐŝĮŬĂƐŝ dan/atau Biaya Barang/Jasa yang Perjalanan Dinas Diterima Tidak Ganda dan/atau Sesuai Dengan DĞůĞďŝŚŝ^ƚĂŶĚĂƌ Kontrak yang Ditetapkan

285

38

8

-

-

-

12

5

13

-

247

3

217

27

22

Jml Kasus

153.930,34

153.930,34

59.157,50

29.858,86

-

-

-

20.269,59

7.475,37

1.553,67

-

94.772,84

94.772,84

1.267,68

68.909,07

24.596,08

23

Nilai

Belanja Tidak Sesuai atau DĞůĞďŝŚŝ Ketentuan

Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan

<ĞƟĚĂŬƉĂƚƵŚĂŶdĞƌŚĂĚĂƉ<ĞƚĞŶƚƵĂŶWĞƌƵŶĚĂŶŐͲƵŶĚĂŶŐĂŶǇĂŶŐDĞŶŐĂŬŝďĂƚŬĂŶ

Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011

-

11

1

1

-

-

-

-

-

-

-

10

10

24

Jml Kasus

-

25.775,07

25.775,07

335,53

335,53

-

-

-

-

-

-

-

25.439,54

25.439,54

-

25.439,54

25

Nilai

WĞŶŐĞŵďĂůŝĂŶ Pinjaman/ Piutang atau Dana Bergulir Macet

26

2

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

Jml Kasus

-

52,50

52,50

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

52,50

52,50

-

52,50

27

Nilai

<ĞůĞďŝŚĂŶ Penetapan dan WĞŵďĂǇĂƌĂŶ ZĞƐƟƚƵƐŝ Pajak atau Penetapan Kompensasi Kerugian

28 -

4

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

Jml Kasus

-

990,61

990,61

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

990,61

990,61

-

990,61

29

Nilai

Penjualan/ Pertukaran/ Penghapusan Aset Negara/ Daerah Tidak Sesuai Ketentuan dan Merugikan Negara/Daerah

30

1

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Jml Kasus

-

16,06

16,06

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

16,06

16,06

-

16,06

31

Nilai

Pelanggaran Ketentuan WĞŵďĞƌŝĂŶ Diskon Penjualan

8

48

3

-

-

-

-

-

1

2

-

45

37

32

Jml Kasus

46.451,48

46.451,48

2.418,85

-

-

-

-

-

2.109,48

309,36

-

44.032,62

44.032,62

-

36.442,94

7.589,68

33

Nilai

>ĂŝŶͲ>ĂŝŶ

420

51

5

-

-

-

2

-

40

4

369

291

78

34

Jml Kasus

82.596,97

82.596,97

7.178,44

609,78

-

-

-

260,75

-

6.228,27

79,63

75.418,53

75.418,53

-

50.649,63

24.768,90

35

Nilai

Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah ŝƟŶĚĂŬ>ĂŶũƵƟ dalam Proses Pemeriksaan

(dalam juta rupiah dan ribu valas)

Lampiran 48

LAMPIRAN

199

200


255

Rp

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

3

39

-

-

Rp

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah Rp


Operasional BUMN

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

7

8

9

10

11

Rp

Rp (Total)

EUR

USD

Rp

Rp (Total)

EUR

428

75

25

6

-

285,45

4.530.312,49

24.20

11,720.00 35.599,27

24.20

35.297,69

24.20

14.998,70

472,60

24.20

720,00

-

-

4.002,12

-

9.803,97

-

20.298,98

20.298,98

4.429.254,08 58

20.013,53

7

Nilai

15.300,28

28

2

2

-

-

3

-

21

-

30

1

29

6

Jml Kasus

1

17

3

-

-

-

-

-

-

3

-

14

-

13

8

Jml Kasus

1,68

26.284,57

26.284,57

95,37

95,37

-

-

-

-

-

-

95,37

-

26.189,20

26.189,20

-

26.187,51

9

Nilai

86

6

3

-

-

-

1

-

2

-

80

-

63

17

10

Jml Kasus

1.400.805,08

1.400.805,08

45.009,90

45.009,90

44.195,70

-

-

-

60,00

-

754,20

-

1.355.795,18

1.355.795,18

-

1.039.248,12

316.547,05

11

Nilai 12

1

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Jml Kasus

-

93.782,51

93.782,51

Ͳ

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

93.782,51

93.782,51

-

93.782,51

13

Nilai

WĞŵďĞůŝĂŶƐĞƚ yang Berstatus Sengketa

7

67

3

1

-

-

-

-

1

1

-

64

-

57

14

Jml Kasus

1.721.239,23

1.721.239,23

455,27

455,27

82,25

-

-

-

-

22,00

351,02

-

1.720.783,96

1.720.783,96

-

1.624.500,39

96.283,57

15

Nilai

-

9

1

11

1

-

-

-

-

-

-

1

-

10

16

Jml Kasus

-

201.761,35

11,720.00

101.004,51

36,58

36,58

-

-

-

-

-

-

36,58

-

201.724,77

11,720.00

100.967,93

-

100.967,93

11,720.00

17

Nilai 18

7

2

-

-

-

-

-

-

2

-

5

-

3

2

Jml Kasus

5.526,53

5.526,53

887,01

887,01

-

-

-

-

-

-

887,01

-

4.639,52

4.639,52

-

1.650,53

2.988,98

19

Nilai

6

137

21

15

2

-

-

-

-

-

4

116

-

110

20

Jml Kasus

979.743,72

979.743,72

636.910,69

636.910,69

30.813,87

1.313,98

-

-

-

-

-

604.782,84

342.833,03

342.833,03

-

330.681,39

12.151,63

21

Nilai

WĞŵďĞƌŝĂŶ:ĂŵŝŶĂŶ WŝŚĂŬ<ĞƟŐĂĞůƵŵ dalam Pelaksanaan Melaksanakan Piutang/Pinjaman Aset Tidak Diketahui WĞŬĞƌũĂĂŶ͕WĞŵĂŶĨĂĂƚĂŶ <ĞǁĂũŝďĂŶhŶƚƵŬ atau Dana Bergulir <ĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ ĂƌĂŶŐĚĂŶWĞŵďĞƌŝĂŶ Menyerahkan Aset yang Berpotensi Tidak Fasilitas Tidak Sesuai Kepada Negara/ Tertagih Ketentuan Daerah

Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan

<ĞůĞďŝŚĂŶ Rekanan Belum WĞŵďĂǇĂƌĂŶ Melaksanakan dalam Pengadaan <ĞǁĂũŝďĂŶ Barang/Jasa Tetapi Pemeliharaan Aset Dikuasai Pihak Lain WĞŵďĂǇĂƌĂŶ Barang Hasil WĞŬĞƌũĂĂŶďĞůƵŵ Pengadaan yang ĚŝůĂŬƵŬĂŶ^ĞďĂŐŝĂŶ Telah Rusak Selama atau Seluruhnya Masa Pemeliharaan

715.963,20

24.20

715.661,62

83.378,40

24.20

3.890,85

-

-

5.039,28

66,20

18.504,04

604.782,84

3.814.349,29

11,720.00

3.713.592,45

285,45

3.283.343,78

11,720.00

429.963,21

5

Nilai


Jumlah

Total Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Rp

EUR

Rp

Rp

5

Rp

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bidang Pendidikan

6

2

33

Rp

5

Pelaksanaan Belanja


4

4

353

1

313

4

Jml Kasus

Rp

Rp (Total)

Total Pemeriksaan Laporan Keuangan USD

Rp

Rp

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2

3

Laporan Keuangan Kementerian Rp Negara/Lembaga USD

2

1

Mata Uang

1

Tema Pemeriksaan

No.

Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi di Perusahaan


Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011

5

44

11

4

2

-

-

1

1

3

-

33

-

28

22

Jml Kasus

65.570,19

65.570,19

17.268,07

17.268,07

7.813,97

1.856,86

-

-

977,15

44,20

6.575,87

-

48.302,11

48.302,11

-

46.311,83

1.990,28

23

Nilai

>ĂŝŶͲ>ĂŝŶ

-

19

8

3

1

-

-

-

-

4

-

11

-

11

24

Jml Kasus

-

4.337,46

24.20

4.035,89

1.072,86

24.20

771,29

493,07

24.20

-

-

-

-

-

278,21

-

3.264,60

3.264,60

-

3.264,60

25

Nilai

Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang dĞůĂŚŝƟŶĚĂŬ >ĂŶũƵƟĚĂůĂŵWƌŽƐĞƐ Pemeriksaan


Lampiran 49

256

Tema Pemeriksaan

2

No.

1

Rp

19

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rp Dana Otonomi Khusus

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah


6

7

8

9

Rp

Rp

Rp (Total)

USD

Rp

RP (Total)

1.183

189.495,82

1.517,21

-

822.550,03

5.350,11

671,27

99.238,79

198.44

2.224.418,56

199.49

2.222.703,48

1.322.970,43

198.44

1.321.264,40


Jumlah

199

5

38

Rp

-

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Rp Lainnya

Rp

Total Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu USD

11

10 Operasional BUMN

3

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Rp Dana Bidang Pendidikan

5

93

Rp

Pelaksanaan Belanja

USD

5

36

202.441,14


901.448,13

1.05

901.439,07

1.05

Rp

984

9

2.519,47

478.101,00

420.818,59

5

Nilai

Rp (Total)

USD

Rp

USD

857

118

4

Jml Kasus

Total Kekurangan Penerimaan

4

Total Pemeriksaan Laporan Keuangan

3

Rp

2

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp

1

2011

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

3

Mata Uang

95

933

181

36

5

-

1

19

3

90

27

752

9

648

6

Jml Kasus

712.036,22

199.49

710.321,13

377.292,59

198.44

375.586,57

189.240,87

1.517,21

-

25.811,97

5.350,11

671,27

98.075,04

198.44

54.920,07

334.743,62

1.05

334.734,56

1.05

2.519,47

188.300,94

143.914,14

7

Nilai

206

10

1

-

-

-

-

-

2

7

196

-

179

17

8

Jml Kasus

666.037,66

666.037,66

147.545,40

147.545,40

64,40

-

-

-

-

-

967,67

146.513,32

518.492,26

518.492,26

-

260.680,54

257.811,72

9

Nilai 10

4

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

Jml Kasus -

4.373,28

4.373,28

Ͳ

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

4.373,28

4.373,28

-

4.373,28

11

Nilai

-

8

3

11

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

11

12

Jml Kasus

21.792,41

21.792,41

Ͳ

Ͳ

-

-

-

-

-

-

-

-

21.792,41

21.792,41

-

5.160,99

16.631,41

13

Nilai

Penerimaan Negara/ Daerah atau Denda <ĞƚĞƌůĂŵďĂƚĂŶ ĂŶĂWĞƌŝŵďĂŶŐĂŶ Penerimaan Negara/ Pekerjaan Belum/ Penggunaan Langsung yang Telah Daerah Diterima Tidak Ditetapkan atau Penerimaan Negara/ Ditetapkan Belum atau Digunakan oleh Dipungut/Diterima/ Daerah Masuk ke Kas Instansi yang Tidak Disetor ke Kas Negara/ Daerah Berhak Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah

2

20

3

-

-

-

-

-

-

1

2

17

-

15

14

61,31

13.221,19

13.221,19

1.203,81

1.203,81

-

-

-

-

-

-

196,07

1.007,74

12.017,37

12.017,37

-

11.956,06

15

Nilai

WĞŶŐĞŶĂĂŶdĂƌŝĨ WĂũĂŬͬWEW>ĞďŝŚ Rendah dari Ketentuan

Jml Kasus

Kekurangan Penerimaan

16

6

4

-

-

-

4

-

-

-

-

2

-

1

1

Jml Kasus

799.207,31

799.207,31

796.738,05

796.738,05

-

-

-

796.738,05

-

-

-

-

2.469,25

2.469,25

-

69,25

2.400,00

17

Nilai

<ĞůĞďŝŚĂŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ^ƵďƐŝĚŝ oleh Pemerintah


Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011

18

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

Jml Kasus

-

7.750,46

7.750,46

190,55

190,55

190,55

-

-

-

-

-

-

-

7.559,91

7.559,91

-

7.559,91

19

Nilai

>ĂŝŶͲ>ĂŝŶ

33

196

35

7

1

-

-

-

-

17

10

161

1

127

20

Jml Kasus

49.839,06

49.839,06

19.187,14

19.187,14

7.480,09

451,76

-

-

-

-

1.888,08

9.367,19

30.651,92

30.651,92

1,89

19.899,79

10.750,23

21

Nilai

Nilai Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan ǇĂŶŐdĞůĂŚŝƟŶĚĂŬ >ĂŶũƵƟĚĂůĂŵWƌŽƐĞƐ Pemeriksaan


Lampiran 50

LAMPIRAN

201

,ĂůĂŵĂŶϭͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ ĂŌĂƌ>ĂƉŽƌĂŶ,ĂƐŝůWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶ;>,WͿ^ĞŵĞƐƚĞƌ/dĂŚƵŶϮϬϭϭ No.

ŶƟƚĂƐ

PEMERIKSAAN KEUANGAN I Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 1 1 Pemerintah Pusat II

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan

Jml

>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶͬ>ĞŵďĂŐĂ 1 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat 2 3 Dewan Perwakilan Rakyat 3 4 Mahkamah Agung 4 5 Kejaksaan Republik Indonesia 5 6 Kementerian Sekretariat Negara 6 7 Kementerian Dalam Negeri 7 8 Kementerian Luar Negeri 8 9 Kementerian Pertahanan <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ,ƵŬƵŵĚĂŶ,ĂŬƐĂƐŝ 9 10 Manusia 10 11 Kementerian Keuangan 11 12 Kementerian Pertanian 12 13 Kementerian Perindustrian Kementerian Energi dan Sumber Daya 13 14 Mineral 14 15 Kementerian Perhubungan 15 16 Kementerian Pendidikan Nasional 16 17 Kementerian Kesehatan 17 18 Kementerian Agama Kementerian Tenaga Kerja dan 18 19 Transmigrasi 19 20 Kementerian Sosial 20 21 Kementerian Kehutanan 21 22 Kementerian Kelautan dan Perikanan 22 23 Kementerian Pekerjaan Umum <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĚĂŶŐWŽůŝƟŬ 23 24 ,ƵŬƵŵĚĂŶ<ĞĂŵĂŶĂŶ Kementerian Koordinator Bidang 24 25 Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang 25 26 Kesejahteraan Rakyat 26 27 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Negara Badan Usaha Milik 27 28 Negara 28 29 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 29 30 <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ>ŝŶŐŬƵŶŐĂŶ,ŝĚƵƉ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha 30 31 Kecil Menengah Kementerian Negara Pemberdayaan 31 32 Perempuan Kementerian Negara Pendayagunaan 32 33 Aparatur Negara 33 34 Badan Intelijen Negara 34 35 Lembaga Sandi Negara 35 36 Dewan Ketahanan Nasional 36 37 ĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƟƐƟŬ Kementerian Pembangunan dan 37 38 Perencanaan Nasional/Bappenas 38 39 Badan Pertanahan Nasional 39 40 Perpustakaan Nasional 40 41 <ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ŽŵƵŶŝŬĂƐŝĚĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂ 41 42 Kepolisian Negara Republik Indonesia 42 43 Badan Pengawas Obat dan Makanan 43 44 Lembaga Ketahanan Nasional 44 45 Badan Koordinasi Penanaman Modal 45 46 ĂĚĂŶEĂƌŬŽƟŬĂEĂƐŝŽŶĂů Kementerian Negara Pembangunan 46 47 ĂĞƌĂŚdĞƌƟŶŐŐĂů Badan Koordinasi Keluarga Berencana 47 48 Nasional

1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2010 LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2010 LK Mahkamah Agung Tahun 2010 LK Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2010 LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010 LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2010 LK Kementerian Pertahanan Tahun 2010

1 ><<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ,ƵŬƵŵĚĂŶ,DdĂŚƵŶϮϬϭϬ 1 LK Kementerian Keuangan Tahun 2010 1 LK Kementerian Pertanian Tahun 2010 1 LK Kementerian Perindustrian Tahun 2010 LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 1 2010 1 LK Kementerian Perhubungan Tahun 2010 1 LK Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 1 LK Kementerian Kesehatan Tahun 2010 1 LK Kementerian Agama Tahun 2010 1 LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 1 1 1 1

LK Kementerian LK Kementerian LK Kementerian LK Kementerian

Sosial Tahun 2010 Kehutanan Tahun 2010 Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 Pekerjaan Umum Tahun 2010

1 LK Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Tahun 2010 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010 LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Tahun 2010 1 LK Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010 1

1 LK Kementerian Negara BUMN Tahun 2010 1 LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2010 1 ><<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ>ŝŶŐŬƵŶŐĂŶ,ŝĚƵƉdĂŚƵŶϮϬϭϬ LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan 1 Menengah Tahun 2010 LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 1 2010 LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1 Tahun 2010 1 LK Badan Intelijen Negara Tahun 2010 1 LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2010 1 LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 1 ><ĂĚĂŶWƵƐĂƚ^ƚĂƟƐƟŬdĂŚƵŶϮϬϭϬ 1 LK Bappenas Tahun 2010 1 1 1 1 1 1 1 1

LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2010 LK Perpustakaan Nasional Tahun 2010 ><<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶ<ŽŵƵŶŝŬĂƐŝĚĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƟŬĂdĂŚƵŶϮϬϭϬ LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010 LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2010 LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 ><ĂĚĂŶEĂƌŬŽƟŬĂEĂƐŝŽŶĂůdĂŚƵŶϮϬϭϬ ><<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶWĞŵďĂŶŐƵŶĂŶĂĞƌĂŚdĞƌƟŶŐŐĂůdĂŚƵŶ 1 2010 LK Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 1 2010

202


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϮͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

III

258

ŶƟƚĂƐ

Jml

49 <ŽŵŝƐŝEĂƐŝŽŶĂů,ĂŬƐĂƐŝDĂŶƵƐŝĂ Badan Meteorologi Klimatologi dan 'ĞŽĮƐŝŬĂ 51 Komisi Pemilihan Umum 52 DĂŚŬĂŵĂŚ<ŽŶƐƟƚƵƐŝ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 53 Keuangan 54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 55 Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan 56 Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa 57 Nasional Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 58 Nasional 59 Badan Standardisasi Nasional 60 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 61 Lembaga Administrasi Negara 62 Arsip Nasional Republik Indonesia 63 Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan 64 Pembangunan 65 Kementerian Perdagangan 66 Kementerian Perumahan Rakyat 67 Kementerian Pemuda dan Olahraga 68 Komisi Pemberantasan Korupsi 69 Dewan Perwakilan Daerah 70 Komisi Yudisial 71 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan 72 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 73 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 74 Jasa Pemerintah 75 Badan SAR Nasional 76 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 77 Bendahara Umum Negara (BUN) 78 BA 999.01 - Pengelolaan Utang 79 ϵϵϵ͘ϬϮͲ,ŝďĂŚ 80 BA 999.03 - Investasi Pemerintah 81 BA 999.04 - Penerusan Pinjaman 82 BA 999.05 - Transfer ke Daerah 83 BA 999.07 - Belanja Subsidi 84 BA 999.08 - Belanja Lainnya 85 Kementerian Pertanian 86 Kementerian Energi dan Sumber Daya 87 Mineral 50

87

88 Kementerian Kelautan dan Perikanan

88


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 90 Provinsi Aceh 91 92 93 94 95 96 97 98 2 99 Provinsi Sumatera Utara 100 101

1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan ><<ŽŵŝƐŝEĂƐŝŽŶĂů,DdĂŚƵŶϮϬϭϬ ><ĂĚĂŶDĞƚĞŽƌŽůŽŐŝ<ůŝŵĂƚŽůŽŐŝĚĂŶ'ĞŽĮƐŝŬĂdĂŚƵŶ 2010 LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010 >
1 LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010 LK Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun 2010 LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010 LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010 LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2010 LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010 LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010 LK Kementerian Perdagangan Tahun 2010 LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2010 LK Komisi Yudisial Tahun 2010 LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010 LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010 LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2010 LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010 LK Badan SAR Nasional Tahun 2010 LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010 LK Bendahara Umum Negara Tahun 2010 LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2010 ><ϵϵϵ͘ϬϮͲ,ŝďĂŚdĂŚƵŶϮϬϭϬ LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2010 LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2010 LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2010 LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2010 LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2010 LK BA 999.07 Kementerian Pertanian Tahun 2010 LK BA 999.08 Kementerian Pertanian Tahun 2010 LK BA 999.08 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 LK BA 999.08 Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 LK BA 999.08 Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010

LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2010 LKPD Kota Sabang Tahun 2010 LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2010

2011

203

,ĂůĂŵĂŶϯͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ

No.

ŶƟƚĂƐ

3

4

5

6

7

204

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Riau

Provinsi Jambi

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Bengkulu

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ƵŵďĂŶŐ,ĂƐƵŶĚƵƚĂŶdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kabupaten Karo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2010 LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 LKPD Kota Binjai Tahun 2010 LKPD Kota Medan Tahun 2010 LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2010 LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2010 LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Agam Tahun 2010 LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Solok Tahun 2010 ><W<ŽƚĂƵŬŝƫŶŐŐŝdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kota Padang Tahun 2010 LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2010 LKPD Kota Pariaman Tahun 2010 LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2010 LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2010 LKPD Provinsi Riau Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶZŽŬĂŶ,ƵůƵdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kabupaten Siak Tahun 2010 LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2010 LKPD Provinsi Jambi Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶĂƚĂŶŐ,ĂƌŝdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2010 LKPD Kota Jambi Tahun 2010 LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2010 LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2010 LKPD Kota Palembang Tahun 2010 LKPD Kota Prabumulih Tahun 2010 LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2010 LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϰͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

8

9

10

11 12

260

ŶƟƚĂƐ 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Provinsi Lampung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2010 LKPD Kota Bengkulu Tahun 2010 LKPD Provinsi Lampung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2010 LKPD Kota Metro Tahun 2010 LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2010 LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 LKPD Kabupaten Anambas Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2010 LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2010 LKPD Kota Tanjung Pinang Tahun 2010 LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2010 LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2010 LKPD Kabupaten Garut Tahun 2010 LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2010 LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 LKPD Kabupaten Subang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 LKPD Kota Bandung Tahun 2010 LKPD Kota Banjar Tahun 2010 LKPD Kota Bekasi Tahun 2010 LKPD Kota Bogor Tahun 2010 LKPD Kota Cimahi Tahun 2010 LKPD Kota Cirebon Tahun 2010 LKPD Kota Depok Tahun 2010

2011

205

,ĂůĂŵĂŶϱͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

13

14

15

206

ŶƟƚĂƐ 232 233 234 Provinsi Jawa Tengah 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Provinsi D I Yogyakarta 271 272 273 274 275 276 Provinsi Jawa Timur 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kota Sukabumi Tahun 2010 LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2010 LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2010 LKPD Kabupaten Batang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Blora Tahun 2010 LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2010 LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2010 LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2010 LKPD Kabupaten Demak Tahun 2010 LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2010 LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2010 LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶWĂƟdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2010 LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 LKPD Kota Magelang Tahun 2010 ><W<ŽƚĂ^ĂůĂƟŐĂdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kota Semarang Tahun 2010 LKPD Kota Surakarta Tahun 2010 LKPD Kota Pekalongan Tahun 2010 LKPD Kota Tegal Tahun 2010 LKPD Provinsi DIY Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 LKPD Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2010 LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2010 LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2010 LKPD Kabupaten Jember Tahun 2010 LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2010 LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Malang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2010


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϲͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

16

17

18

19

20

262

ŶƟƚĂƐ 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

Provinsi Banten

Provinsi Bali

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Kalimantan Barat

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2010 LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 LKPD Kota Batu Tahun 2010 LKPD Kota Blitar Tahun 2010 LKPD Kota Kediri Tahun 2010 LKPD Kota Madiun Tahun 2010 LKPD Kota Malang Tahun 2010 LKPD Kota Mojokerto Tahun 2010 LKPD Kota Pasuruan Tahun 2010 LKPD Kota Probolinggo Tahun 2010 LKPD Kota Surabaya Tahun 2010 LKPD Provinsi Banten Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Serang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2010 LKPD Kota Cilegon Tahun 2010 LKPD Kota Serang Tahun 2010 LKPD Kota Tangerang Tahun 2010 LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 LKPD Provinsi Bali Tahun 2010 LKPD Kabupaten Badung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2010 LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2010 LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2010 LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2010 LKPD Kota Denpasar Tahun 2010 LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bima Tahun 2010 LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 LKPD Kota Bima Tahun 2010 LKPD Kota Mataram Tahun 2010 LKPD Provinsi NTT Tahun 2010 LKPD Kabupaten Belu Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ende Tahun 2010 LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 LKPD Kota Kupang Tahun 2010 LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶWŽŶƟĂŶĂŬdĂŚƵŶϮϬϭϬ

2011

207

,ĂůĂŵĂŶϳͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

21

22

23

24 25

26

27

28

29

208

ŶƟƚĂƐ 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Barat

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2010 ><W<ŽƚĂWŽŶƟĂŶĂŬdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kota Singkawang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2010 LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝ^ĞůĂƚĂŶdĂŚƵŶϮϬϭϬ ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝhƚĂƌĂdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2010 LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Berau Tahun 2010 LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Paser Tahun 2010 LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 LKPD Kota Balikpapan Tahun 2010 LKPD Kota Tarakan Tahun 2010 LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2010 LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Buol Tahun 2010 LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2010 LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2010 LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 LKPD Kabupaten Poso Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 LKPD Kota Palu Tahun 2010 LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bone Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2010 LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 LKPD Kabupaten Maros Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2010 LKPD Kota Palopo Tahun 2010 LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Buton Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2010 LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2010 LKPD Kota Kendari Tahun 2010 LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2010 LKPD Kota Gorontalo Tahun 2010 LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010


LAMPIRAN

,ĂůĂŵĂŶϴͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

30

31

32

33

IV

428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Papua

Provinsi Papua Barat

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya 1 453 Badan Pengelola Minyak dan Gas 2 454 Bank Indonesia 3 455 Pusat Investasi Pemerintah 4 456 Lembaga Penjamin Simpanan 5 457 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 6 458 Kementerian Agama WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚKĸĐĞƐŝĂŶ Development Bank Earthquake and 7 459 Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rural Infrastructure Support to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal 8 460 Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

PEMERIKSAAN KINERJA V WĞŶǇĞůĞŶŐŐĂƌĂĂŶ/ďĂĚĂŚ,Ăũŝ 1 VI


Kinerja Bea dan Cukai 1

462 Kementerian Keuangan 463

464

465

264

Jml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 363 1 1 1 1 1 1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2009 LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2009 LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2009 ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ĂůŵĂŚĞƌĂ^ĞůĂƚĂŶdĂŚƵŶϮϬϭϬ ><W<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ĂůŵĂŚĞƌĂhƚĂƌĂdĂŚƵŶϮϬϭϬ LKPD Kota Ternate Tahun 2010 LKPD Provinsi Papua Tahun 2010 LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2010 LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010 LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010 LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2010 LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010 LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2010 LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2009 LKPD Kota Sorong Tahun 2010 LKPD Kabupaten Teluk Wondama TA 2009

LK BP Migas TB 2008 LK Bank Indonesia Tahun 2010 LK Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2010 LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2010 LK Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2010 >
1 LK Konsolidasi PMO ADB ETESP Tahun 2010

LK LOAN ADB 2575-INO pada Rural Infrastructure Support 1 to The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 8

1 1

<ŝŶĞƌũĂƚĂƐWĞŶǇĞůĞŶŐŐĂƌĂĂŶ/ďĂĚĂŚ,ĂũŝdĂŚƵŶ ϭϰϯϭ,ͬϮϬϭϬD

Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 1 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta di Jakarta Kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 1 2009 dan 2010 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I di Surabaya Pelayanan dan Penatausahaan Penyelesaian Impor Barang <ŝƌŝŵĂŶDĞůĂůƵŝWĞƌƵƐĂŚĂĂŶ:ĂƐĂWĞŶŝƟƉĂŶĚĂŶ<ĂŶƚŽƌ 1 Tukar Pos Udara Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dŝƉĞDĂĚǇĂWĂďĞĂŶ^ŽĞŬĂƌŶŽ,ĂƩĂĚŝdĂŶŐĞƌĂŶŐ Pelayanan dan Penatausahaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) 1 Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan di Medan 4

2011

209

,ĂůĂŵĂŶϵͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

VII Kinerja Rumah Sakit 1


2

467 Provinsi Aceh 468

3

469 Provinsi Maluku

VIII Kinerja Lainnya 1

470 Bappenas

2


3

472 PT Jasa Raharja (Persero)

4

473 PT Pos Indonesia (Persero)

5

474 Provinsi Maluku

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU IX Pelaksanaan Belanja dan Pendapatan 1

475 Dewan Perwakilan Rakyat

2

476 Mahkamah Agung

3

477 Kementerian Sekretariat Negara

4

478 Kementerian Luar Negeri 479 480 481 482 483 484

210

5

485 Kementerian Pertahanan

6

486 Mabes TNI

7

487 TNI AD

Jml

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan ĮƐŝĞŶƐŝĚĂŶĨĞŬƟĮƚĂƐWĞŶŐĞůŽůĂĂŶ^ĂƌĂŶĂWƌĂƐĂƌĂŶĂ 1 ĚĂŶWĞƌĂůĂƚĂŶ<ĞƐĞŚĂƚĂŶZ^,ĂƌĂƉĂŶ<ŝƚĂdϮϬϬϵĚĂŶ Semester I 2010 di Jakarta Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dan Satuan Kerja Lainnya Yang 1 Menangani Bidang Kesehatan Kabupaten Aceh Barat TA 2009 dan 2010 di Meulaboh Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Langsa 1 di Kota Langsa Pelayanan Kesehatan TA 2009-2010 pada RSUD Kabupaten 1 Buru di Namlea 4 <ĞŐŝĂƚĂŶĞƉƵƟŝĚĂŶŐ<ĞŵŝƐŬŝŶĂŶ͕<ĞƚĞŶĂŐĂŬĞƌũĂĂŶĚĂŶ 1 h
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja 1 Negara Dewan Perwakilan Rakyat Tahun Anggaran 2009 dan 2010 di Jakarta Belanja Negara Pada Badan Urusan Administrasi Dan ĂĚĂŶWĞŶĞůŝƟĂŶĂŶWĞŶŐĞŵďĂŶŐĂŶĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶĂŶ 1 WĞůĂƟŚĂŶ,ƵŬƵŵĂŶWĞƌĂĚŝůĂŶDĂŚŬĂŵĂŚŐƵŶŐdĂŚƵŶ 2009 (Semester II) Dan Tahun 2010 Di Jakarta Dan Bogor Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 1 Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 KJRI Kota Kinabalu di Malaysia Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 KJRI Kuching di Malaysia Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 KJRI Sydney di Australia Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada KRI 1 Darwin di Australia Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 KJRI Chicago di Amerika Serikat Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada 1 PTRI New York di Amerika Serikat Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Tahun 1 2009 dan Semester I 2010 pada Kementerian Pertahanan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Badan Pembekalan (BABEK) TNI beserta 1 jajarannya Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Aceh Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kesdam Rumah 1 Sakit di Lingkungan Kodam III/Siliwangi dan Kodam VI/ Mulawarman di Bandung dan Balikpapan


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϭϬͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ 488

1

489

1

490

1

491 TNI AL

1

492

1

493 TNI AU

1

494

1

10


1

11


1

497

1

8

9

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12

498

13

499 Kementerian Sosial

14

500

1 1

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara

1

501 Kementerian Komunikasi dan Informasi

1

502

1

503

1

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

504

16

505 Kepolisian Negara Republik Indonesia

1

506

1

507

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AD TA 2009 dan 2010 pada Kodam IV/ Diponegoro dan Kodam VII/Wirabuana di Semarang dan Makassar Pelaksanaan Anggaran Diretorat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Ditbekangad) Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Ditbekangad, Kodam Jaya, Kodam I/ Bukit Barisan, Kodam V/Diponegoro dan Kodam XVII/ Cenderawasih di Jakarta, Medan, Semarang, dan Jayapura Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Diretorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) di :ĂŬĂƌƚĂ͕ĂŶĚƵŶŐĚĂŶWŽŶƟĂŶĂŬ Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Rumkit Dr Mintohardjo, Lembaga Kedokteran Gigi R.E Martadinata dan instansi terkait di Jakarta Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AL TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI AL, Lembaga Farmasi TNI AL Drs. Mochamad Kamal, Rumah Sakit Dr. Ramelan dan Instansi terkait di Jakarta dan Surabaya Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (DISKESAU), LembagaKesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra), Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) dan Rumah Sakit dr. Salamun serta Instansi Terkait di Jakarta dan Bandung Pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesehatan Unit Organisasi TNI AU TA 2009 dan 2010 pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau), Lembaga Farmasi Angkatan hĚĂƌĂ;>ĂĮĂƵͿ͕ZƵŵĂŚ^ĂŬŝƚZ͘ƐŶĂǁĂŶŶƚĂƌŝŬƐĂĚĂŶ ZƵŵĂŚ^ĂŬŝƚ,ĂƌĚũŽůƵŬŝƚŽƐĞƌƚĂ/ŶƐƚĂŶƐŝdĞƌŬĂŝƚĚŝ:ĂŬĂƌƚĂ͕ Bandung, dan Yogyakarta Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Tahun 2007-2010 (semester I) pada Kementerian Kesehatan di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 31 Oktober 2010) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d 15 Desember 2010) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada UPTP Kemenakertrans di Bekasi, Serang, Yogyakarta, Medan, Ternate dan Sorong Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Sosial di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian PAN & RB di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan Tahun 2010 pada Kemenkominfo di Jakarta Pengelolaan PNBP TA 2009 dan Semester I Tahun 2010 pada Ditjen Postel di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta Belanja Barang, Modal dan PNBP TA 2009 dan 2010 pada Kepolisian Daerah Sumatera Barat Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan 2010 pada Korbrimob Kepolisian Republlik Indonesia Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja TA 2009 dan 2010 s.d Triwulan III pada BKKBN Provinsi Riau, <ĂůƟŵ͕EdĚĂŶEdd

2011

15

17

266

Jml

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

1

1

211

,ĂůĂŵĂŶϭϭͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

Jml

18

508 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1

19

509 Badan Tenaga Nuklir Nasional

1

20

510

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1

511

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

1

21

512

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

1

22


1

23


1

24

515

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1

516

1

25

517 Kementerian Perumahan Rakyat

1

26

518 Kementerian Pemuda dan Olahraga

1

27

519 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1

520

1

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

28

521

29

522 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

1

30

523 Provinsi Aceh

1

31

524 Provinsi Sumatera Utara

1

525

1

526

1

527 Provinsi Riau

1

528

1

529

1

32

212

ŶƟƚĂƐ

1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2009 dan semester I 2010 pada LIPI di Jakarta, Serpong, Cibinong dan Bandung Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 dan Tahun 2010 (s.d Triwulan III) pada BATAN di Jakarta, Serpong dan Bandung Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2009 (s.d Triwulan III) dan Tahun 2010 pada LAPAN di Jakarta, Bandung, Serpong dan Bogor Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2010 Pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Lembaga Administrasi Negara di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun Anggaran 2010 Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (Triwulan III) di Jakarta, Bogor, Palembang, Lampung, Banjarmasin dan Jayapura Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) dan Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2010 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2010 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Pasca Bencana TA 2009 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 pada BLU PPKGBK di Jakarta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Periode 22 Agustus 2008 s.d 30 Juni 2010 di Jakarta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian Dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya di Calang Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Parapat Belanja Daerah TA 2009 dan 2010 pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di Salak Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Pengadaan Daya Listrik pada Dinas Pertambangan dan Energi Serta Instansi Terkait Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2009-2010 di Bengkalis Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan Kota Dumai di Dumai


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϭϮͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ 530

1

531

1

532

1

533 Provinsi Jambi

1

534

1

535

1

536

1

537

1

538

1

539

1

540

1

541

1

542 Provinsi DKI Jakarta

1

543

1

35

544 Provinsi Kalimantan Timur

1

36

545 Provinsi Sulawesi Selatan

1

37

546 Provinsi Maluku

1

547

1

548

1

549 Provinsi Maluku Utara

1

550

1

551

1

552 Provinsi Papua

1

553

1

33

34

38

39

X

79 WĞŶŐĞůŽůĂĂŶĚĂŶWĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂďĂŶĂŶĂŝĚĂŶŐWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ 1

554 Kementerian Pendidikan Nasional

555

556

268

Jml

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Belanja Modal pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2009 2010 di Bangkinang Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 2010 (s.d. September) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan DĞƌĂŶƟĚŝ^ĞůĂƚWĂŶũĂŶŐ Belanja Modal Tahun Anggaran 2009 dan 2010 pada WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶZŽŬĂŶ,ŝůŝƌĚŝĂŐĂŶ^ŝĂƉŝĂƉŝ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚWƌŽǀŝŶƐŝ:Ăŵďŝ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶĂƚĂŶŐ,Ăƌŝ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶƵŶŐŽ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶ<ĞƌŝŶĐŝdĂŚƵŶϮϬϭϬ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶ^ĂƌŽůĂŶŐƵŶ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶdĂŶũƵŶŐ:ĂďƵŶŐĂƌĂƚ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶdĞďŽ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ŽƚĂ:Ăŵďŝ Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai WŽůŝƟŬƉĂĚĂWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ŽƚĂ^ƵŶŐĂŝWĞŶƵŚ Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Belanja Bidang Infrastruktur TA 2009 & 2010 (per 31 Oktober 2010) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros TA 2009 dan 2010 (s.d. September 2010) di Maros Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah TA 2009 dan 2010 di Masohi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Maluku TA 2009 dan 2010 di Ambon Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Ambon TA 2009 dan 2010 di Ambon ĞůĂŶũĂĂĞƌĂŚWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ĂůŵĂŚĞƌĂdŝŵƵƌ TA 2009 (Semester II) Dan TA 2010 Di Maba Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 (Semester II ) dan TA 2010 Di Sanana Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate Semester II 2009 Dan Tahun 2010 Di Ternate Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2008, 2009 dan 2010 di Kobakma Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo Tengah TA 2008 dan 2009 di Elelim

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus 1 (Dana Alokasi Khusus (DAK)) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2009 dan 2010 pada Kementerian Pendidikan 1 Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, Depok, Bekasi dan Bogor Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN TA 2008, 2009 dan 2010 yang Terkait 1 ĞŶŐĂŶZŝŶƟƐĂŶ^ĞŬŽůĂŚĞƌƚĂƌĂĨ/ŶƚĞƌŶĂƐŝŽŶĂů;Z^/ͿƉĂĚĂ SMPN 1 Jambi, SMPN 7 Jambi, SMKN 3 Jambi, SMKN 4 Jambi

2011

213

,ĂůĂŵĂŶϭϯͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

2

557 Provinsi Aceh

1

558

1


1

560

1

4

561 Provinsi Sumatera Barat

1

5

562 Provinsi Riau

1

6

563 Provinsi Jambi

1

7

564 Provinsi Sumatera Selatan

1

8

565 Provinsi Bengkulu

1

9

566 Provinsi Lampung

1

10

567 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1

11

568 Provinsi Kepulauan Riau

1

12

569 Provinsi Jawa Barat

1

570

1

571 Provinsi Jawa Tengah

1

572

1

14

573 Provinsi D I Yogyakarta

1

15

574 Provinsi Jawa Timur

1

575

1

16

576 Provinsi Banten

1

17

577 Provinsi Bali

1

18

578 Provinsi Nusa Tenggara Barat

1

19

579 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1

3

13

214

Jml

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Aceh Besar Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Sabang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Deli Serdang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Langkat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanah Datar Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kuantan Singingi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ogan Ilir Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Rejang Lebong Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lampung Utara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bangka Selatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lingga Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ciamis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tasikmalaya Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Batang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Boyolali Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kulon Progo Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Blitar Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Pasuruan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Pandeglang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Lombok Barat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Ende


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϭϰͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

XI

270

ŶƟƚĂƐ

Jml

580

1

20

581 Provinsi Kalimantan Barat

1

21

582 Provinsi Kalimantan Tengah

1

22

583 Provinsi Kalimantan Selatan

1

23

584 Provinsi Kalimantan Timur

1

24

585 Provinsi Sulawesi Utara

1

25

586 Provinsi Sulawesi Tengah

1

26

587 Provinsi Sulawesi Selatan

1

588

1

27

589 Provinsi Sulawesi Tenggara

1

28

590 Provinsi Gorontalo

1

29

591 Provinsi Sulawesi Barat

1

30

592 Provinsi Maluku

1

31

593 Provinsi Maluku Utara

1

32

594 Provinsi Papua

1

33

595 Provinsi Papua Barat

1

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Sikka Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Melawi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Kapuas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Tabalong Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Nunukan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kota Manado Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Banggai Kepulauan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Bone Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wajo Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Wakatobi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Gorontalo Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Mamasa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Maluku Tenggara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) ƉĂĚĂ<ĂďƵƉĂƚĞŶ,ĂůŵĂŚĞƌĂhƚĂƌĂ Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Jayapura Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2007 s.d. 2010(Triwulan III) pada Kabupaten Raja Ampat

42 WĞŶŐĞůŽůĂĂŶĚĂŶWĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐũĂǁĂďĂŶĂŶĂKƚŽŶŽŵŝ<ŚƵƐƵƐĚĂŶĂŶĂĂŐŝ,ĂƐŝů Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 1 596 Kementerian Kesehatan 1 Khusus TA 2002-2010 pada Provinsi Papua dan Papua Barat Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 597 1 Khusus TA 2002-2010 pada Provinsi Papua serta WĞŵĂŶƚĂƵĂŶdŝŶĚĂŬ>ĂŶũƵƚ,ĂƐŝůWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶ^ĞďĞůƵŵŶǇĂ Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 598 1 Khusus TA 2002-2010 pada Kabupaten Biak Numfor Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 599 1 Khusus TA 2002-2010 pada Kota Jayapura Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 600 1 Khusus TA 2010 pada Provinsi Papua Barat Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 601 1 Khusus TA 2010 pada Kabupaten Manokwari di Manokwari Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 2 602 Provinsi Papua 1 Khusus Tahun Anggaran 2007-2009 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 603 1 Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Asmat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi 604 1 Khusus Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2010

2011

215

,ĂůĂŵĂŶϭϱͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

3

XII

Jml

605

1

606

1

607

1

608

1

609

1

610

1

611

1

612

1

613

1

614

1

615

1

616

1

617 Provinsi Papua Barat

1

618

1

619

1

620

1

621

1

622

1

^ƵďƐŝĚŝWĞŵĞƌŝŶƚĂŚ

27

1

623 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

1

2

624 PT Pertamina (Persero)

1

3

625 PT Petrokimia Gresik

1

4

626 PT Pupuk Iskandar Muda

1

5

627 PT Pupuk Kalimantan Timur

1

6

628 PT Pupuk Kujang

1

7

629 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

1

8

630

<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶWĞƌƚĂŶŝĂŶ͕Wd^ĂŶŐ,ǇĂŶŐ Seri (Persero), PT Pertani (Persero)

1 8

216

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007 - 2009 pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2007-2009 di Merauke Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Nabire Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Paniai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Pemerintah Kabupaten Sarmi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kabupaten Supiori Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Tolikara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2009 pada Pemerintah Kabupaten Waropen di Botawa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2007-2008 pada Pemerintah Kota Jayapura Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2009 pada Provinsi Papua Barat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Fakfak Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Kaimana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2004-2009 pada Kabupaten Manokwari Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 pada Kabupaten Sorong Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Otonomi Khusus TA 2008-2009 Kabupaten Sorong Selatan

Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2010 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Tabung 3 Kg TA 2010 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, dan PT Petronas Niaga Indonesia Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Petrokimia Gresik Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Iskandar Muda Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kalimantan Timur Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Kujang Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2010 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran ϮϬϬϵƉĂĚĂ<ĞŵĞŶƚĞƌŝĂŶWĞƌƚĂŶŝĂŶ͕Wd^ĂŶŐ,ǇĂŶŐ^Ğƌŝ (Persero), PT Pertani (Persero), dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta dan Makassar


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϭϲͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

Jml

XIII Reviu Sistem Pengendalian Intern

272

1

631 PT Pertamina (Persero)

2

632 PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk

3

633 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

4

634 PT Batan Teknologi (Persero)

5

635 PT Wijaya Karya (Persero)

6

636

7

637 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

8

638 PT Jasa Marga (Persero)

9

639 PT Kawasan Industri Medan (Persero)

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk

10

640 PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

11

641 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)

12

642 PT Inhutani I (Persero)

13

643 PT Inhutani II (Persero)

14

644 Perum Perhutani

15

645 Perum Percetakan Uang RI

16

646 Perum Percetakan Negara RI

17

647 PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

18

648 PT Pos Indonesia (Persero)

19

649 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

20

650 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

21

651 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

22

652 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

23

653 Perum Bulog

24

654 PT Surveyor Indonesia (Persero)

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pertamina 1 (Persero) Tahun 2010 di Jakarta, Cilacap, Balikpapan, Surabaya dan Medan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Garuda 1 Indonesia (Persero),Tbk Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Cengkareng - Tangerang Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pelayaran 1 Nasional Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I Tahun 2010 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Batan 1 Teknologi (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (Triwulan I) di Serpong Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Wijaya 1 Karya (Persero) tbk periode tahun 2009 dan 2010 (smt I) Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT 1 Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk Periode Tahun 2009 dan 2010 (Semester I) di Bandung dan Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kereta Api 1 Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 sampai dengan Semester I 2010 di Bandung Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Marga 1 (Persero), Tbk. Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Kantor Pusat Dan Cabang Jagorawi Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Kawasan 1 Industri Medan (Persero) Periode Tahun 2009 Dan 2010 (Semester I) Di Medan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan 1 Nusantara VII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Lampung Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Perkebunan 1 Nusantara VIII TB 2009 dan 2010 (semester I) di Bandung Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani I 1 TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Balikpapan dan Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Inhutani 1 II TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Kalimantan Selatan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum 1 Perhutani TB 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Semarang Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum 1 Percetakan Uang Negara Republik Indonesia TA 2008, 2009 dan 2010 (semester I) di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum 1 Percetakan Negara Republik Indonesia TB 2010 (semester I) di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pupuk 1 Sriwidjaja (Persero) TA 2009 dan 2010 (semester I) di Palembang Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Pos 1 Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Bandung dan Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank 1 Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Purwakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank Rakyat 1 Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta dan Denpasar Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank 1 Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta dan Surabaya Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bank 1 Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2009 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Bulog 1 Periode Tahun 2009 s.d. Semester I 2010 di Jakarta, Yogyakarta dan Bali Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Surveyor 1 Indonesia (Persero) Periode Tahun 2009 s.d. Triwulan I Tahun 2010 di Jakarta dan Surabaya

2011

217

,ĂůĂŵĂŶϭϳͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No.

ŶƟƚĂƐ

25

655 PT Jasa Raharja (Persero)

1

26

656 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

1

27

657 Wd^ƵĐŽĮŶĚŽ;WĞƌƐĞƌŽͿ

1

28

658 Perum Jamkrindo

1

29

659 Perum Pegadaian

1

30

660 PT Askrindo (Persero)

1

31

661 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

1

32

662 PT Bukit Asam (Persero)

1

33

663 PT Aneka Tambang (Persero), Tbk

XIV KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůĂĚĂŶhƐĂŚĂDŝůŝŬEĞŐĂƌĂ;hDEͿ 1

664 PT Perikanan Nusantara

2

665 PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)

3

666 Perum Peruri

XV Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya 1

667 Mahkamah Agung

2

668

3


5

670 Badan Pertanahan Nasional

6


7

672 PT Kereta Api Indonesia (Persero)

7


8

674 Provinsi Riau 675 676

218

Jml

Kementerian Keuangan, Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)

1 33

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Jasa Raharja (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Semester I) di Jakarta ZĞǀŝƵ^ŝƐƚĞŵWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ/ŶƚĞƌŶ;^W/ͿƉĂĚĂWd^ƵĐŽĮŶĚŽ (Persero) Tahun Buku 2009 dan 2010 (s.d. Triwulan I) di Jakarta dan Balikpapan Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pada Perum Pegadaian Tahun Buku 2009 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Askrindo (Persero) Tahun Buku 2009 s.d. Semester I Tahun 2010 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2009 s.d semester I tahun 2010 di Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Tanjung Enim, Tarahan,Jakarta Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PT Antam (Persero) Tbk Tahun 2010 di Jakarta dan Pomalaa

WĞŶŐĞůŽůĂĂŶWĞŶĚĂƉĂƚĂŶ͕WĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶŝĂǇĂĚĂŶŬƟǀŝƚĂƐ 1 Investasi pada PT Perikanan Nusantara TB 2008 dan 2009 di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan Makasar Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Non Bersubsidi dan 1 Investasi TB 2009 dan 2010 (Semester I) pada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) di Palembang, Riau dan Jakarta Kegiatan Pengadaan TB 2009 dan 2010 (semester I) pada 1 Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia di Jakarta 3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan 1 Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 2010 pada Mahkamah Agung (MA) Pengelolaan Sisa Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada PT Perusahaan Pengelola Aset dan 1 Kementerian Keuangan di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung dan Surabaya Pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier Block-C (paket 13: LCB 7) Muncak Kabau di Kabupaten Ogan Komering Ulu 1 Timur (OKU Timur) Tahun 2008 s.d 2010 pada Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta dan Palembang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Tahun 2009 dan 1 2010 (s.d. Juni 2010) pada Badan Pertanahan Nasional di :ĂŬĂƌƚĂ͕WŽŶƟĂŶĂŬ͕ĚĂŶĐĞŚ͘ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2009 dan 1 2010 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pengelolaan Aset Non Produksi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2008 dan 2009 di Jakarta, 1 Bandung, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, Jember, Medan, dan Aceh Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan Untuk TB 1 2009 dan 2010 Pada PD Pasar Kota Medan Kegiatan Operasional PT Bumi Laksamana Jaya TB 2007, 1 2008, 2009, dan 2010 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis Kegiatan Operasional PT Permodalan Ekonomi Rakyat TB 1 2009 dan 2010 di Pekanbaru Operasional PT Bank Riau Kepri Tahun 2008, 2009 dan 2010 1 di Pekanbaru


LAMPIRAN ,ĂůĂŵĂŶϭϴͲ>ĂŵƉŝƌĂŶϱϭ No. 9 10

11

ŶƟƚĂƐ 677 Provinsi Sumatera Selatan

1

678 Provinsi DKI Jakarta

1

679

1

680

1

681 Provinsi Papua

1

682

1 Total LHP

274

Jml

16 682

ĂŌĂƌ>,W Objek Pemeriksaan Perjanjian Kerjasama PD Sarana Pembangunan Muara Enim ĚĞŶŐĂŶWŝŚĂŬ<ĞƟŐĂĚĂůĂŵƌĂŶŐŬĂWĞŶŐĞůŽůĂĂŶ>ĂƉĂŶŐĂŶ Selo dan Betun pada Kabupaten Muara Enim Pendapatan dan Biaya pada PD Pasar Jaya TB 2009 dan 2010 WĞŶĚĂƉĂƚĂŶĚĂŶŝĂǇĂƉĂĚĂWd&ŽŽĚ^ƚĂƟŽŶdũŝƉŝŶĂŶŐ:ĂǇĂ TB 2009 dan 2010 Pendapatan dan Biaya pada PT Jakarta Tourisindo TB 2009 dan 2010 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja RSUD Dok II Jayapura Tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai dengan November di Jayapura Pengelolaan Operasional PT Bank Papua Tahun 2009 dan 2010 (semester I) di Jayapura

2011

219

Halaman 1 - Lampiran 1 ĂŌĂƌKƉŝŶŝ>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ Tahun 2010 No. 1

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ

Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011

Prov. Aceh LKPD

2

Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011 9

15

ϭ

ϭ

WƌŽǀ͘ĐĞŚ

tW

Ϯ

Ϯ

<Ăď͘ĐĞŚĂƌĂƚ

tW

ϯ

ϯ

<Ăď͘ĐĞŚĂƌĂƚĂǇĂ

tW

ϰ

ϰ

<Ăď͘ĐĞŚĞƐĂƌ

ϱ

ϱ

<Ăď͘ĐĞŚ:ĂǇĂ

ϲ

ϲ

<Ăď͘ĐĞŚ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϳ

ϳ

<Ăď͘ĐĞŚ^ŝŶŐŬŝů

tW

ϴ

ϴ

<Ăď͘ĐĞŚdĂŵŝĂŶŐ

tW

ϵ

ϵ

<Ăď͘ĐĞŚdĞŶŐĂŚ

tdW

ϭϬ

ϭϬ

<Ăď͘ĐĞŚdĞŶŐŐĂƌĂ

tW

ϭϭ

ϭϭ

<Ăď͘ĐĞŚdŝŵƵƌ

tW

ϭϮ

ϭϮ

<Ăď͘ĐĞŚhƚĂƌĂ

dDW

ϭϯ

ϭϯ

<Ăď͘ĞŶĞƌDĞƌŝĂŚ

tW

ϭϰ

ϭϰ

<Ăď͘ŝƌĞƵĞŶ

tW

ϭϱ

ϭϱ

<Ăď͘'ĂǇŽ>ƵĞƐ

tW

ϭϲ

ϭϲ

<Ăď͘EĂŐĂŶZĂǇĂ

tdW

ϭϳ

ϭϳ

<Ăď͘WŝĚŝĞ

tW

ϭϴ

ϭϴ

<Ăď͘WŝĚŝĞ:ĂǇĂ

tW

ϭϵ

ϭϵ

<Ăď͘^ŝŵĞƵůƵĞ

ϮϬ

ϮϬ

<ŽƚĂĂŶĚĂĐĞŚ

Ϯϭ

Ϯϭ

<ŽƚĂ>ĂŶŐƐĂ

tW

ϮϮ

ϮϮ

<ŽƚĂ>ŚŽŬƐĞƵŵĂǁĞ

tdW

Ϯϯ

Ϯϯ

<ŽƚĂ^ĂďĂŶŐ

Ϯϰ

Ϯϰ

<ŽƚĂ^ƵďƵůƵƐƐĂůĂŵ

tW tW

dt tdW

tdW tW

Prov. Sumatera Utara LKPD

22

12

ϭ

Ϯϱ

WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂhƚĂƌĂ

tW

Ϯ

Ϯϲ

<Ăď͘ƐĂŚĂŶ

dDW

ϯ

Ϯϳ

<Ăď͘ĂƚƵďĂƌĂ

ϰ

Ϯϴ

<Ăď͘Ăŝƌŝ

tW

ϱ

Ϯϵ

<Ăď͘Ğůŝ^ĞƌĚĂŶŐ

dDW

ϲ

ϯϬ

<Ăď͘,ƵŵďĂŶŐ,ĂƐƵŶĚƵƚĂŶ

tW

ϳ

ϯϭ

<Ăď͘<ĂƌŽ

tW

ϴ

ϯϮ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵ

tW

ϵ

ϯϯ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϭϬ

ϯϰ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵhƚĂƌĂ

ϭϭ

ϯϱ

<Ăď͘>ĂŶŐŬĂƚ

dDW

ϭϮ

ϯϲ

<Ăď͘DĂŶĚĂŝůŝŶŐEĂƚĂů

tW

ϭϯ

ϯϳ

<Ăď͘EŝĂƐ

dDW

ϭϰ

ϯϴ

<Ăď͘EŝĂƐĂƌĂƚ

dDW

ϭϱ

ϯϵ

<Ăď͘EŝĂƐ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

ϭϲ

ϰϬ

<Ăď͘EŝĂƐhƚĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

1


LAMPIRAN Halaman 2 - Lampiran 1

No.

3

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϭϳ

ϰϭ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐ>ĂǁĂƐ

ϭϴ

ϰϮ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐ>ĂǁĂƐhƚĂƌĂ

ϭϵ

ϰϯ

<Ăď͘WĂŬƉĂŬŚĂƌĂƚ

tW

ϮϬ

ϰϰ

<Ăď͘^ĂŵŽƐŝƌ

tW

Ϯϭ

ϰϱ

<Ăď͘^ĞƌĚĂŶŐĞĚĂŐĂŝ

tW

ϮϮ

ϰϲ

<Ăď͘^ŝŵĂůƵŶŐƵŶ

tW

Ϯϯ

ϰϳ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝ^ĞůĂƚĂŶ

Ϯϰ

ϰϴ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝdĞŶŐĂŚ

Ϯϱ

ϰϵ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝhƚĂƌĂ

Ϯϲ

ϱϬ

<Ăď͘dŽďĂ^ĂŵŽƐŝƌ

Ϯϳ

ϱϭ

<ŽƚĂŝŶũĂŝ

Ϯϴ

ϱϮ

<ŽƚĂ'ƵŶƵŶŐ^ŝƚŽůŝ

Ϯϵ

ϱϯ

<ŽƚĂDĞĚĂŶ

tW

ϯϬ

ϱϰ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐƐŝĚŝŵƉƵĂŶ

tW

ϯϭ

ϱϱ

<ŽƚĂWĞŵĂƚĂŶŐƐŝĂŶƚĂƌ

tW

ϯϮ

ϱϲ

<ŽƚĂ^ŝďŽůŐĂ

ϯϯ

ϱϳ

<ŽƚĂdĂŶũƵŶŐďĂůĂŝ

tW

ϯϰ

ϱϴ

<ŽƚĂdĞďŝŶŐƟŶŐŐŝ

tW

dDW dDW

dt tW tW tW dt tW

tW

13

7

ϭ

ϱϵ

WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂĂƌĂƚ

tW

Ϯ

ϲϬ

<Ăď͘ŐĂŵ

tW

ϯ

ϲϭ

<Ăď͘ŚĂƌŵĂƐƌĂǇĂ

dDW

ϰ

ϲϮ

<Ăď͘<ĞƉ͘DĞŶƚĂǁĂŝ

tW

ϱ

ϲϯ

<Ăď͘>ŝŵĂWƵůƵŚ<ŽƚĂ

tW

ϲ

ϲϰ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐWĂƌŝĂŵĂŶ

tW

ϳ

ϲϱ

<Ăď͘WĂƐĂŵĂŶ

tW

ϴ

ϲϲ

<Ăď͘WĂƐĂŵĂŶĂƌĂƚ

ϵ

ϲϳ

<Ăď͘WĞƐŝƐŝƌ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϭϬ

ϲϴ

<Ăď͘^ŝũƵŶũƵŶŐ

tW

ϭϭ

ϲϵ

<Ăď͘^ŽůŽŬ

tW

ϭϮ

ϳϬ

<Ăď͘^ŽůŽŬ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

ϭϯ

ϳϭ

<Ăď͘dĂŶĂŚĂƚĂƌ

tW

ϭϰ

ϳϮ

<ŽƚĂƵŬŝƫŶŐŐŝ

tW

ϭϱ

ϳϯ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐ

tW

ϭϲ

ϳϰ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐWĂŶũĂŶŐ

tW

ϭϳ

ϳϱ

<ŽƚĂWĂƌŝĂŵĂŶ

tW

ϭϴ

ϳϲ

<ŽƚĂWĂǇĂŬƵŵďƵŚ

ϭϵ

ϳϳ

<ŽƚĂ^ĂǁĂŚůƵŶƚŽ

ϮϬ

ϳϴ

<ŽƚĂ^ŽůŽŬ

Prov. Riau LKPD

Ϯ


Prov. Sumatera Barat LKPD

4

Dilaporkan Pada IHPS I Tahun 2011

tW

2011 tW tW

tW

6

ϭ

ϳϵ

WƌŽǀ͘ZŝĂƵ

Ϯ

ϴϬ

<Ăď͘ĞŶŐŬĂůŝƐ

7

tdW

tW

221


No.

5

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϴϭ

<Ăď͘/ŶĚƌĂŐŝƌŝ,ŝůŝƌ

tW

ϰ

ϴϮ

<Ăď͘/ŶĚƌĂŐŝƌŝ,ƵůƵ

ϱ

ϴϯ

<Ăď͘<ĂŵƉĂƌ

ϲ

ϴϰ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶDĞƌĂŶƟ

ϳ

ϴϱ

<Ăď͘<ƵĂŶƚĂŶ^ŝŶŐŝŶŐŝ

ϴ

ϴϲ

<Ăď͘WĞůĂůĂǁĂŶ

tW

ϵ

ϴϳ

<Ăď͘ZŽŬĂŶ,ŝůŝƌ

tW

ϭϬ

ϴϴ

<Ăď͘ZŽŬĂŶ,ƵůƵ

tW

ϭϭ

ϴϵ

<Ăď͘^ŝĂŬ

tW

ϭϮ

ϵϬ

<ŽƚĂƵŵĂŝ

ϭϯ

ϵϭ

<ŽƚĂWĞŬĂŶďĂƌƵ

tW

dt tW tW tW

tW

Prov. Jambi 9

3

ϭ

ϵϮ

WƌŽǀ͘:Ăŵďŝ

tW

Ϯ

ϵϯ

<Ăď͘ĂƚĂŶŐ,Ăƌŝ

tW

ϯ

ϵϰ

<Ăď͘ƵŶŐŽ

tW

ϰ

ϵϱ

<Ăď͘<ĞƌŝŶĐŝ

tW

ϱ

ϵϲ

<Ăď͘DĞƌĂŶŐŝŶ

tW

ϲ

ϵϳ

<Ăď͘DƵĂƌŽ:Ăŵďŝ

tW

ϳ

ϵϴ

<Ăď͘^ĂƌŽůĂŶŐƵŶ

tW

ϴ

ϵϵ

<Ăď͘dĂŶũƵŶŐ:ĂďƵŶŐĂƌĂƚ

tW

ϵ

ϭϬϬ <Ăď͘dĂŶũƵŶŐ:ĂďƵŶŐdŝŵƵƌ

ϭϬ

ϭϬϭ <Ăď͘dĞďŽ

tW

tW

ϭϭ

ϭϬϮ <ŽƚĂ:Ăŵďŝ

tW

ϭϮ

ϭϬϯ <ŽƚĂ^ƵŶŐĂŝWĞŶƵŚ

tW

Prov. Sumatera Selatan LKPD ϭ

222


ϯ

LKPD

6


16 ϭϬϰ WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂ^ĞůĂƚĂŶ

tW

Ϯ

ϭϬϱ <Ăď͘ĂŶǇƵĂƐŝŶ

tW

ϯ

ϭϬϲ ŬĂď͘ŵƉĂƚ>ĂǁĂŶŐ

tW

ϰ

ϭϬϳ <Ăď͘>ĂŚĂƚ

tW

ϱ

ϭϬϴ <Ăď͘DƵĂƌĂŶŝŵ

tW

ϲ

ϭϬϵ <Ăď͘DƵƐŝĂŶǇƵĂƐŝŶ

tW

ϳ

ϭϭϬ <Ăď͘DƵƐŝZĂǁĂƐ

tW

ϴ

ϭϭϭ <Ăď͘KŐĂŶ/ůŝƌ

tW

ϵ

ϭϭϮ <Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐ/ůŝƌ

tW

ϭϬ

ϭϭϯ <Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵ

tW

ϭϭ

ϭϭϰ <Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϭϮ

ϭϭϱ <Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵdŝŵƵƌ

tW

ϭϯ

ϭϭϲ <ŽƚĂ>ƵďƵŬůŝŶŐŐĂƵ

tW

ϭϰ

ϭϭϳ <ŽƚĂWĂŐĂƌĂůĂŵ

tW

ϭϱ

ϭϭϴ <ŽƚĂWĂůĞŵďĂŶŐ

tdW

ϭϲ

ϭϭϵ <ŽƚĂWƌĂďƵŵƵůŝŚ

tW

ϯ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No. 7


ϭ

11 ϭϮϬ WƌŽǀ͘ĞŶŐŬƵůƵ

tW

Ϯ

ϭϮϭ <Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϯ

ϭϮϮ <Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵdĞŶŐĂŚ

tdW

ϰ

ϭϮϯ <Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵhƚĂƌĂ

tW

ϱ

ϭϮϰ <Ăď͘<ĂƵƌ

tdW

ϲ

ϭϮϱ <Ăď͘<ĞƉĂŚŝĂŶŐ

tW

ϳ

ϭϮϲ <Ăď͘>ĞďŽŶŐ

tW

ϴ

ϭϮϳ <Ăď͘DƵŬŽŵƵŬŽ

tdW

ϵ

ϭϮϴ <Ăď͘ZĞũĂŶŐ>ĞďŽŶŐ

tW

ϭϬ

ϭϮϵ <Ăď͘^ĞůƵŵĂ

tW

ϭϭ

ϭϯϬ <ŽƚĂĞŶŐŬƵůƵ

tW

Prov. Lampung LKPD ϭ

9

15 ϭϯϭ WƌŽǀ͘>ĂŵƉƵŶŐ

Ϯ

ϭϯϮ <Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐĂƌĂƚ

tdW

ϭϯϯ <Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

tdW

ϰ

ϭϯϰ <Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐdĞŶŐĂŚ

tW

ϱ

ϭϯϱ <Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐdŝŵƵƌ

dDW

ϲ

ϭϯϲ <Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐhƚĂƌĂ

dDW

ϳ

ϭϯϳ <Ăď͘DĞƐƵũŝ

tW tW

ϴ

ϭϯϴ <Ăď͘WĞƐĂǁĂƌĂŶ

ϵ

ϭϯϵ <Ăď͘WƌŝŶŐƐĞǁƵ

dDW

ϭϬ

ϭϰϬ <Ăď͘dĂŶŐŐĂŵƵƐ

tW

ϭϭ

ϭϰϭ <Ăď͘dƵůĂŶŐĂǁĂŶŐ

tW

ϭϮ

ϭϰϮ <Ăď͘dƵůĂŶŐĂǁĂŶŐĂƌĂƚ

tW

ϭϯ

ϭϰϯ <Ăď͘tĂǇ<ĂŶĂŶ

tdW

ϭϰ

ϭϰϰ <ŽƚĂĂŶĚĂƌ>ĂŵƉƵŶŐ

tdW

ϭϱ

ϭϰϱ <ŽƚĂDĞƚƌŽ

tdW

Prov. Kepulauan Bangka Belitung 8

ϭ

ϭϰϲ WƌŽǀ͘ĂŶŐŬĂĞůŝƚƵŶŐ

tW

Ϯ

ϭϰϳ <Ăď͘ĂŶŐŬĂ

tW

ϯ

ϭϰϴ <Ăď͘ĂŶŐŬĂĂƌĂƚ

tW

ϰ

ϭϰϵ <Ăď͘ĂŶŐŬĂ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϱ

ϭϱϬ <Ăď͘ĂŶŐŬĂdĞŶŐĂŚ

ϲ

ϭϱϭ <Ăď͘ĞůŝƚƵŶŐ

ϳ

ϭϱϮ <Ăď͘ĞůŝƚƵŶŐdŝŵƵƌ

ϴ

ϭϱϯ <ŽƚĂWĂŶŐŬĂůWŝŶĂŶŐ

Prov. Kepulauan Riau LKPD

ϰ

tW

ϯ

LKPD

10


Prov. Bengkulu LKPD

8


2011 tW

tW

tW

tW

7

ϭ

ϭϱϰ WƌŽǀ͘<ĞƉƵůĂƵĂŶZŝĂƵ

Ϯ

ϭϱϱ <Ăď͘ŝŶƚĂŶ

tdW

tW

1

223


No.

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϯ

11

ϭϱϲ <Ăď͘<ĂƌŝŵƵŶ

ϰ

ϭϱϳ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶŶĂŵďĂƐ

tW

ϭϱϴ <Ăď͘>ŝŶŐŐĂ

tW tW

ϲ

ϭϱϵ <Ăď͘EĂƚƵŶĂ

ϳ

ϭϲϬ <ŽƚĂĂƚĂŵ

ϴ

ϭϲϭ <ŽƚĂdĂŶũƵŶŐƉŝŶĂŶŐ

tW tW

Prov. DKI Jakarta ϭ

1 ϭϲϮ WƌŽǀ͘
tW

Prov. Jawa Barat LKPD ϭ

13


tW

ϱ

LKPD

12


27 ϭϲϯ WƌŽǀ͘:ĂǁĂĂƌĂƚ

tW

Ϯ

ϭϲϰ <Ăď͘ĂŶĚƵŶŐ

tW

ϯ

ϭϲϱ <Ăď͘ĂŶĚƵŶŐĂƌĂƚ

dDW

ϰ

ϭϲϲ <Ăď͘ĞŬĂƐŝ

tW

ϱ

ϭϲϳ <Ăď͘ŽŐŽƌ

tW

ϲ

ϭϲϴ <Ăď͘ŝĂŵŝƐ

tW

ϳ

ϭϲϵ <Ăď͘ŝĂŶũƵƌ

tW

ϴ

ϭϳϬ <Ăď͘ŝƌĞďŽŶ

tW

ϵ

ϭϳϭ <Ăď͘'ĂƌƵƚ

tW

ϭϬ

ϭϳϮ <Ăď͘/ŶĚƌĂŵĂǇƵ

tW

ϭϭ

ϭϳϯ <Ăď͘<ĂƌĂǁĂŶŐ

tW

ϭϮ

ϭϳϰ <Ăď͘<ƵŶŝŶŐĂŶ

tW

ϭϯ

ϭϳϱ <Ăď͘DĂũĂůĞŶŐŬĂ

tW

ϭϰ

ϭϳϲ <Ăď͘WƵƌǁĂŬĂƌƚĂ

tW

ϭϱ

ϭϳϳ <Ăď͘^ƵďĂŶŐ

tW

ϭϲ

ϭϳϴ <Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ

tW

ϭϳ

ϭϳϵ <Ăď͘^ƵŵĞĚĂŶŐ

tW

ϭϴ

ϭϴϬ <Ăď͘dĂƐŝŬŵĂůĂǇĂ

tW

ϭϵ

ϭϴϭ <ŽƚĂĂŶĚƵŶŐ

tW

ϮϬ

ϭϴϮ <ŽƚĂĂŶũĂƌ

tW

Ϯϭ

ϭϴϯ <ŽƚĂĞŬĂƐŝ

tW

ϮϮ

ϭϴϰ <ŽƚĂŽŐŽƌ

tW

Ϯϯ

ϭϴϱ <ŽƚĂŝŵĂŚŝ

tW

Ϯϰ

ϭϴϲ <ŽƚĂŝƌĞďŽŶ

tW

Ϯϱ

ϭϴϳ <ŽƚĂĞƉŽŬ

tW

Ϯϲ

ϭϴϴ <ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ

tW

Ϯϳ

ϭϴϵ <ŽƚĂdĂƐŝŬŵĂůĂǇĂ

tW

Prov. Jawa Tengah LKPD

36

ϭ

ϭϵϬ WƌŽǀ͘:ĂǁĂdĞŶŐĂŚ

tW

Ϯ

ϭϵϭ <Ăď͘ĂŶũĂƌŶĞŐĂƌĂ

tW

ϯ

ϭϵϮ <Ăď͘ĂŶǇƵŵĂƐ

tW

224



No.

14

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϰ

ϭϵϯ <Ăď͘ĂƚĂŶŐ

tW

ϱ

ϭϵϰ <Ăď͘ůŽƌĂ

tW

ϲ

ϭϵϱ <Ăď͘ŽǇŽůĂůŝ

tW

ϳ

ϭϵϲ <Ăď͘ƌĞďĞƐ

tW

ϴ

ϭϵϳ <Ăď͘ŝůĂĐĂƉ

tW

ϵ

ϭϵϴ <Ăď͘ĞŵĂŬ

dDW

ϭϬ

ϭϵϵ <Ăď͘'ƌŽďŽŐĂŶ

tW

ϭϭ

ϮϬϬ <Ăď͘:ĞƉĂƌĂ

tdW

ϭϮ

ϮϬϭ <Ăď͘<ĂƌĂŶŐĂŶǇĂƌ

tW

ϭϯ

ϮϬϮ <Ăď͘<ĞďƵŵĞŶ

tW

ϭϰ

ϮϬϯ <Ăď͘<ĞŶĚĂů

tW

ϭϱ

ϮϬϰ <Ăď͘<ůĂƚĞŶ

tW

ϭϲ

ϮϬϱ <Ăď͘<ƵĚƵƐ

tW

ϭϳ

ϮϬϲ <Ăď͘DĂŐĞůĂŶŐ

tW

ϭϴ

ϮϬϳ <Ăď͘WĂƟ

tW

ϭϵ

ϮϬϴ <Ăď͘WĞŬĂůŽŶŐĂŶ

tW

ϮϬ

ϮϬϵ <Ăď͘WĞŵĂůĂŶŐ

tW

Ϯϭ

ϮϭϬ <Ăď͘WƵƌďĂůŝŶŐŐĂ

tW

ϮϮ

Ϯϭϭ <Ăď͘WƵƌǁŽƌĞũŽ

tW

Ϯϯ

ϮϭϮ <Ăď͘ZĞŵďĂŶŐ

tW

Ϯϰ

Ϯϭϯ <Ăď͘^ĞŵĂƌĂŶŐ

tW

Ϯϱ

Ϯϭϰ <Ăď͘^ƌĂŐĞŶ

tW

Ϯϲ

Ϯϭϱ <Ăď͘^ƵŬŽŚĂƌũŽ

tW

Ϯϳ

Ϯϭϲ <Ăď͘dĞŐĂů

tW

Ϯϴ

Ϯϭϳ <Ăď͘dĞŵĂŶŐŐƵŶŐ

tW

Ϯϵ

Ϯϭϴ <Ăď͘tŽŶŽŐŝƌŝ

tW

ϯϬ

Ϯϭϵ <Ăď͘tŽŶŽƐŽďŽ

tW

ϯϭ

ϮϮϬ <ŽƚĂDĂŐĞůĂŶŐ

tW

ϯϮ

ϮϮϭ <ŽƚĂWĞŬĂůŽŶŐĂŶ

tW

ϯϯ

ϮϮϮ <ŽƚĂ^ĂůĂƟŐĂ

tW

ϯϰ

ϮϮϯ <ŽƚĂ^ĞŵĂƌĂŶŐ

tW

ϯϱ

ϮϮϰ <ŽƚĂ^ƵƌĂŬĂƌƚĂ

tdW

ϯϲ

ϮϮϱ <ŽƚĂdĞŐĂů

tW

ϭ

6 ϮϮϲ WƌŽǀ͘͘/͘zŽŐǇĂŬĂƌƚĂ

tdW

Ϯ

ϮϮϳ <Ăď͘ĂŶƚƵů

tW

ϯ

ϮϮϴ <Ăď͘'ƵŶƵŶŐ<ŝĚƵů

tW

ϰ

ϮϮϵ <Ăď͘<ƵůŽŶWƌŽŐŽ

ϱ

ϮϯϬ <Ăď͘^ůĞŵĂŶ

ϲ

Ϯϯϭ <ŽƚĂzŽŐǇĂŬĂƌƚĂ

Prov. Jawa Timur LKPD

ϲ


Prov. D.I. Yogyakarta LKPD

15


2011 tW

tW tdW

39

ϭ

ϮϯϮ WƌŽǀ͘:ĂǁĂdŝŵƵƌ

Ϯ

Ϯϯϯ <Ăď͘ĂŶŐŬĂůĂŶ

tdW tdW

225


No.

16



ϯ

Ϯϯϰ <Ăď͘ĂŶǇƵǁĂŶŐŝ

tW

ϰ

Ϯϯϱ <Ăď͘ůŝƚĂƌ

tW

ϱ

Ϯϯϲ <Ăď͘ŽũŽŶĞŐŽƌŽ

tW

ϲ

Ϯϯϳ <Ăď͘ŽŶĚŽǁŽƐŽ

tW

ϳ

Ϯϯϴ <Ăď͘'ƌĞƐŝŬ

tW

ϴ

Ϯϯϵ <Ăď͘:ĞŵďĞƌ

tW

ϵ

ϮϰϬ <Ăď͘:ŽŵďĂŶŐ

tW

ϭϬ

Ϯϰϭ <Ăď͘<ĞĚŝƌŝ

tW

ϭϭ

ϮϰϮ <Ăď͘>ĂŵŽŶŐĂŶ

tW

ϭϮ

Ϯϰϯ <Ăď͘>ƵŵĂũĂŶŐ

tW

ϭϯ

Ϯϰϰ <Ăď͘DĂĚŝƵŶ

tW

ϭϰ

Ϯϰϱ <Ăď͘DĂŐĞƚĂŶ

tW

ϭϱ

Ϯϰϲ <Ăď͘DĂůĂŶŐ

tW

ϭϲ

Ϯϰϳ <Ăď͘DŽũŽŬĞƌƚŽ

tW

ϭϳ

Ϯϰϴ <Ăď͘EŐĂŶũƵŬ

tW

ϭϴ

Ϯϰϵ <Ăď͘EŐĂǁŝ

tW

ϭϵ

ϮϱϬ <Ăď͘WĂĐŝƚĂŶ

tdW

ϮϬ

Ϯϱϭ <Ăď͘WĂŵĞŬĂƐĂŶ

tW

Ϯϭ

ϮϱϮ <Ăď͘WĂƐƵƌƵĂŶ

tW

ϮϮ

Ϯϱϯ <Ăď͘WŽŶŽƌŽŐŽ

tW

Ϯϯ

Ϯϱϰ <Ăď͘WƌŽďŽůŝŶŐŐŽ

tW

Ϯϰ

Ϯϱϱ <Ăď͘^ĂŵƉĂŶŐ

tW

Ϯϱ

Ϯϱϲ <Ăď͘^ŝĚŽĂƌũŽ

tW

Ϯϲ

Ϯϱϳ <Ăď͘^ŝƚƵďŽŶĚŽ

tW

Ϯϳ

Ϯϱϴ <Ăď͘^ƵŵĞŶĞƉ

tW

Ϯϴ

Ϯϱϵ <Ăď͘dƌĞŶŐŐĂůĞŬ

tW

Ϯϵ

ϮϲϬ <Ăď͘dƵďĂŶ

tW

ϯϬ

Ϯϲϭ <Ăď͘dƵůƵŶŐĂŐƵŶŐ

tdW

ϯϭ

ϮϲϮ <ŽƚĂĂƚƵ

dDW

ϯϮ

Ϯϲϯ <ŽƚĂůŝƚĂƌ

tdW

ϯϯ

Ϯϲϰ <ŽƚĂ<ĞĚŝƌŝ

tW

ϯϰ

Ϯϲϱ <ŽƚĂDĂĚŝƵŶ

tW

ϯϱ

Ϯϲϲ <ŽƚĂDĂůĂŶŐ

tW

ϯϲ

Ϯϲϳ <ŽƚĂDŽũŽŬĞƌƚŽ

tdW

ϯϳ

Ϯϲϴ <ŽƚĂWĂƐƵƌƵĂŶ

tW

ϯϴ

Ϯϲϵ <ŽƚĂWƌŽďŽůŝŶŐŐŽ

tW

ϯϵ

ϮϳϬ <ŽƚĂ^ƵƌĂďĂǇĂ

tW


Prov. Banten LKPD ϭ

9 Ϯϳϭ WƌŽǀ͘ĂŶƚĞŶ

tW

Ϯ

ϮϳϮ <Ăď͘>ĞďĂŬ

tW

ϯ

Ϯϳϯ <Ăď͘WĂŶĚĞŐůĂŶŐ

dDW

ϰ

Ϯϳϰ <Ăď͘^ĞƌĂŶŐ

tW

ϱ

Ϯϳϱ <Ăď͘dĂŶŐĞƌĂŶŐ

tdW

ϲ

Ϯϳϲ <ŽƚĂŝůĞŐŽŶ

dDW

ϳ

Ϯϳϳ <ŽƚĂ^ĞƌĂŶŐ

tW

226

ϳ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No.

17

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϴ

Ϯϳϴ <ŽƚĂdĂŶŐĞƌĂŶŐ

tdW

ϵ

Ϯϳϵ <ŽƚĂdĂŶŐĞƌĂŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

tdW

10

ϭ

ϮϴϬ WƌŽǀ͘Ăůŝ

tW

Ϯ

Ϯϴϭ <Ăď͘ĂĚƵŶŐ

tW

ϯ

ϮϴϮ <Ăď͘ĂŶŐůŝ

tW

ϰ

Ϯϴϯ <Ăď͘ƵůĞůĞŶŐ

dDW

ϱ

Ϯϴϰ <Ăď͘'ŝĂŶǇĂƌ

tW

ϲ

Ϯϴϱ <Ăď͘:ĞŵďƌĂŶĂ

ϳ

Ϯϴϲ <Ăď͘<ĂƌĂŶŐĂƐĞŵ

dDW

Ϯϴϳ <Ăď͘<ůƵŶŐŬƵŶŐ

tW

ϵ

Ϯϴϴ <Ăď͘dĂďĂŶĂŶ

tW

ϭϬ

Ϯϴϵ <ŽƚĂĞŶƉĂƐĂƌ

tW

Prov. Nusa Tenggara Barat ϭ

11 ϮϵϬ WƌŽǀ͘EƵƐĂdĞŶŐŐĂƌĂĂƌĂƚ

dDW

Ϯ

Ϯϵϭ <Ăď͘ŝŵĂ

tW

ϯ

ϮϵϮ <Ăď͘ŽŵƉƵ

dDW

ϰ

Ϯϵϯ <Ăď͘>ŽŵďŽŬĂƌĂƚ

tW

ϱ

Ϯϵϰ <Ăď͘>ŽŵďŽŬdĞŶŐĂŚ

tW

ϲ

Ϯϵϱ <Ăď͘>ŽŵďŽŬdŝŵƵƌ

tW

ϳ

Ϯϵϲ <Ăď͘>ŽŵďŽŬhƚĂƌĂ

tW

ϴ

Ϯϵϳ <Ăď͘^ƵŵďĂǁĂ

tW

ϵ

Ϯϵϴ <Ăď͘^ƵŵďĂǁĂĂƌĂƚ

tW

ϭϬ

Ϯϵϵ <ŽƚĂŝŵĂ

dDW

ϭϭ

ϯϬϬ <ŽƚĂDĂƚĂƌĂŵ

tW

Prov. Nusa Tenggara Timur LKPD

8

dt

ϴ

LKPD

19


Prov. Bali LKPD

18


12

ϭ

ϯϬϭ WƌŽǀ͘EƵƐĂdĞŶŐŐĂƌĂdŝŵƵƌ

Ϯ

ϯϬϮ <Ăď͘ůŽƌ

10

tW dDW

ϯ

ϯϬϯ <Ăď͘ĞůƵ

tW

ϰ

ϯϬϰ <Ăď͘ŶĚĞ

dDW

ϱ

ϯϬϱ <Ăď͘&ůŽƌĞƐdŝŵƵƌ

tW

ϲ

ϯϬϲ <Ăď͘<ƵƉĂŶŐ

dDW

ϳ

ϯϬϳ <Ăď͘>ĞŵďĂƚĂ

ϴ

ϯϬϴ <Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝ

ϵ

ϯϬϵ <Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝĂƌĂƚ

ϭϬ

ϯϭϬ <Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝdŝŵƵƌ

ϭϭ

ϯϭϭ <Ăď͘EĂŐĞŬĞŽ

ϭϮ

ϯϭϮ <Ăď͘EŐĂĚĂ

ϭϯ

ϯϭϯ <Ăď͘ZŽƚĞEĚĂŽ

ϭϰ

ϯϭϰ <Ăď͘^ĂďƵZĂŝũƵĂ

ϭϱ

ϯϭϱ <Ăď͘^ŝŬŬĂ

dDW

2011 tW

dDW

dDW

dDW dDW dDW

tW

dDW

227


No.

20

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϯϭϲ <Ăď͘^ƵŵďĂĂƌĂƚ

dDW

ϭϳ

ϯϭϳ <Ăď͘^ƵŵďĂĂƌĂƚĂǇĂ

tW

ϭϴ

ϯϭϴ <Ăď͘^ƵŵďĂdĞŶŐĂŚ

tW

ϭϵ

ϯϭϵ <Ăď͘^ƵŵďĂdŝŵƵƌ

dDW

ϮϬ

ϯϮϬ <Ăď͘dŝŵŽƌdĞŶŐĂŚ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

Ϯϭ

ϯϮϭ <Ăď͘dŝŵŽƌdĞŶŐĂŚhƚĂƌĂ

ϮϮ

ϯϮϮ <ŽƚĂ<ƵƉĂŶŐ

dDW tW

Prov. Kalimantan Barat ϭ

10 ϯϮϯ WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶĂƌĂƚ

5

tW

Ϯ

ϯϮϰ <Ăď͘ĞŶŐŬĂǇĂŶŐ

tW

ϯ

ϯϮϱ <Ăď͘<ĂƉƵĂƐ,ƵůƵ

tW

ϰ

ϯϮϲ <Ăď<ĂǇŽŶŐhƚĂƌĂ

ϱ

ϯϮϳ <Ăď͘<ĞƚĂƉĂŶŐ

tW

ϲ

ϯϮϴ <Ăď͘<ƵďƵZĂǇĂ

dt

ϳ

ϯϮϵ <Ăď͘>ĂŶĚĂŬ

ϴ

ϯϯϬ <Ăď͘DĞůĂǁŝ

tW

tW dt

ϵ

ϯϯϭ <Ăď͘WŽŶƟĂŶĂŬ

tW

ϭϬ

ϯϯϮ <Ăď͘^ĂŵďĂƐ

tW

ϭϭ

ϯϯϯ <Ăď͘^ĂŶŐŐĂƵ

tW

ϭϮ

ϯϯϰ <Ăď͘^ĞŬĂĚĂƵ

ϭϯ

ϯϯϱ <Ăď͘^ŝŶƚĂŶŐ

tW

ϭϰ

ϯϯϲ <ŽƚĂWŽŶƟĂŶĂŬ

tW

ϭϱ

ϯϯϳ <ŽƚĂ^ŝŶŐŬĂǁĂŶŐ

tW

tW

Prov. Kalimantan Tengah LKPD

22


ϭϲ

LKPD

21


8

ϭ

ϯϯϴ WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶdĞŶŐĂŚ

Ϯ

ϯϯϵ <Ăď͘ĂƌŝƚŽ^ĞůĂƚĂŶ

ϯ

ϯϰϬ <Ăď͘ĂƌŝƚŽdŝŵƵƌ

ϰ

ϯϰϭ <Ăď͘ĂƌŝƚŽhƚĂƌĂ

ϱ

ϯϰϮ <Ăď͘'ƵŶƵŶŐDĂƐ

ϲ

ϯϰϯ <Ăď͘<ĂƉƵĂƐ

7 tW

dt dDW dDW tW tW

ϳ

ϯϰϰ <Ăď͘<ĂƟŶŐĂŶ

ϴ

ϯϰϱ <Ăď͘<ŽƚĂǁĂƌŝŶŐŝŶĂƌĂƚ

tW

dDW dt

ϵ

ϯϰϲ <Ăď͘<ŽƚĂǁĂƌŝŶŐŝŶdŝŵƵƌ

ϭϬ

ϯϰϳ <Ăď͘>ĂŵĂŶĚĂƵ

ϭϭ

ϯϰϴ <Ăď͘DƵƌƵŶŐZĂǇĂ

ϭϮ

ϯϰϵ <Ăď͘WƵůĂŶŐWŝƐĂƵ

ϭϯ

ϯϱϬ <Ăď͘^ĞƌƵǇĂŶ

dDW

ϭϰ

ϯϱϭ <Ăď͘^ƵŬĂŵĂƌĂ

tW

ϭϱ

ϯϱϮ <ŽƚĂWĂůĂŶŐŬĂƌĂǇĂ

tW dt dt

tW

Prov. Kalimantan Selatan LKPD ϭ

5 ϯϱϯ WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶ^ĞůĂƚĂŶ

9

tW

228

ϵ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN


No.

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ Ϯ

23

ϯϱϰ <Ăď͘ĂůĂŶŐĂŶ

ϯ

ϯϱϱ <Ăď͘ĂŶũĂƌ

ϰ

ϯϱϲ <Ăď͘ĂƌŝƚŽ<ƵĂůĂ

ϱ

ϯϱϳ <Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝ^ĞůĂƚĂŶ

ϲ

ϯϱϴ <Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝdĞŶŐĂŚ

dt tW tW tW

ϳ

ϯϱϵ <Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝhƚĂƌĂ

ϴ

ϯϲϬ <Ăď͘<ŽƚĂďĂƌƵ

tW tW

ϵ

ϯϲϭ <Ăď͘dĂďĂůŽŶŐ

tW

ϭϬ

ϯϲϮ <Ăď͘dĂŶĂŚƵŵďƵ

ϭϭ

ϯϲϯ <Ăď͘dĂŶĂŚ>ĂƵƚ

tW

ϭϮ

ϯϲϰ <Ăď͘dĂƉŝŶ

tW

ϭϯ

ϯϲϱ <ŽƚĂĂŶũĂƌďĂƌƵ

tW

ϭϰ

ϯϲϲ <ŽƚĂĂŶũĂƌŵĂƐŝŶ

tW

tW

Prov. Kalimantan Timur 7

ϭ

ϯϲϳ WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶdŝŵƵƌ

tW

Ϯ

ϯϲϴ <Ăď͘ĞƌĂƵ

tW

8

ϯ

ϯϲϵ <Ăď͘ƵůƵŶŐĂŶ

dt

ϰ

ϯϳϬ <Ăď͘<ƵƚĂŝĂƌĂƚ

dt

ϱ

ϯϳϭ <Ăď͘<ƵƚĂŝ<ĂƌƚĂŶĞŐĂƌĂ

dDW

ϲ

ϯϳϮ <Ăď͘<ƵƚĂŝdŝŵƵƌ

dt

ϳ

ϯϳϯ <Ăď͘DĂůŝŶĂƵ

ϴ

ϯϳϰ <Ăď͘EƵŶƵŬĂŶ

dt

dt

ϵ

ϯϳϱ <Ăď͘WĂƐĞƌ

dt

ϭϬ

ϯϳϲ <Ăď͘WĞŶĂũĂŵWĂƐĞƌhƚĂƌĂ

dt

ϭϭ

ϯϳϳ <Ăď͘dĂŶĂdŝĚƵŶŐ

ϭϮ

ϯϳϴ <ŽƚĂĂůŝŬƉĂƉĂŶ

ϭϯ

ϯϳϵ <ŽƚĂŽŶƚĂŶŐ

tW

ϭϰ

ϯϴϬ <ŽƚĂ^ĂŵĂƌŝŶĚĂ

dDW

ϭϱ

ϯϴϭ <ŽƚĂdĂƌĂŬĂŶ

dDW tW

tW

Prov. Sulawesi Utara LKPD ϭ

ϭϬ

Dilaporkan Pada IHPS II Tahun 2011 tW

LKPD

24


1 ϯϴϮ WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝhƚĂƌĂ

15

tdW

Ϯ

ϯϴϯ <Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁ

dt

ϯ

ϯϴϰ <Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

ϰ

ϯϴϱ <Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁdŝŵƵƌ

dDW

ϱ

ϯϴϲ <Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁhƚĂƌĂ

dt

2011

ϲ

ϯϴϳ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶ^ĂŶŐŝŚĞ

ϳ

ϯϴϴ <Ăď͘<ĞƉ͘^ŝĂƵdĂŐƵůĂŶĚĂŶŐŝĂƌŽ

ϴ

ϯϴϵ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶdĂůĂƵĚ

ϵ

ϯϵϬ <Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂ

ϭϬ

ϯϵϭ <Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂ^ĞůĂƚĂŶ

ϭϭ

ϯϵϮ <Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂdĞŶŐŐĂƌĂ

ϭϮ

ϯϵϯ <Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂhƚĂƌĂ

dt

dt

dt

tW dDW dDW dDW

229


No.

25

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϯϵϰ <ŽƚĂŝƚƵŶŐ

ϭϰ

ϯϵϱ <ŽƚĂ<ŽƚĂŵŽďĂŐƵ

dt

ϭϱ

ϯϵϲ <ŽƚĂDĂŶĂĚŽ

dDW

ϭϲ

ϯϵϳ <ŽƚĂdŽŵŽŚŽŶ

dDW

tW

Prov. Sulawesi Tengah ϭ

12 ϯϵϴ WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝdĞŶŐĂŚ

tW

Ϯ

ϯϵϵ <Ăď͘ĂŶŐŐĂŝ

tW

ϯ

ϰϬϬ <Ăď͘ĂŶŐŐĂŝ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

tW

ϰ

ϰϬϭ <Ăď͘ƵŽů

dDW

ϱ

ϰϬϮ <Ăď͘ŽŶŐŐĂůĂ

tW

ϲ

ϰϬϯ <Ăď͘DŽƌŽǁĂůŝ

tW

ϳ

ϰϬϰ <Ăď͘WĂƌŝŐŝDŽƵƚŽŶŐ

dDW

ϴ

ϰϬϱ <Ăď͘WŽƐŽ

tW

ϵ

ϰϬϲ <Ăď͘^ŝŐŝ

tW

ϭϬ

ϰϬϳ <Ăď͘dŽũŽhŶĂͲhŶĂ

tW

ϭϭ

ϰϬϴ <Ăď͘dŽůŝͲdŽůŝ

tW

ϭϮ

ϰϬϵ <ŽƚĂWĂůƵ

tW

Prov. Sulawesi Selatan LKPD

230


ϭϯ

LKPD

26


14

ϭ

ϰϭϬ WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝ^ĞůĂƚĂŶ

Ϯ

ϰϭϭ <Ăď͘ĂŶƚĂĞŶŐ

ϯ

ϰϭϮ <Ăď͘ĂƌƌƵ

ϰ

ϰϭϯ <Ăď͘ŽŶĞ

11

tdW tW dDW tW

ϱ

ϰϭϰ <Ăď͘ƵůƵŬƵŵďĂ

tW

ϲ

ϰϭϱ <Ăď͘ŶƌĞŬĂŶŐ

tW

ϳ

ϰϭϲ <Ăď͘'ŽǁĂ

tW

ϴ

ϰϭϳ <Ăď͘:ĞŶĞƉŽŶƚŽ

tW

ϵ

ϰϭϴ <Ăď͘<ĞƉ͘^ĞůĂǇĂƌ

dDW

ϭϬ

ϰϭϵ <Ăď͘>ƵǁƵ

tW

ϭϭ

ϰϮϬ <Ăď͘>ƵǁƵdŝŵƵƌ

ϭϮ

ϰϮϭ <Ăď͘>ƵǁƵhƚĂƌĂ

ϭϯ

ϰϮϮ <Ăď͘DĂƌŽƐ

dDW

ϭϰ

ϰϮϯ <Ăď͘WĂŶŐŬĂũĞŶĞĚĂŶ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

tW

ϭϱ

ϰϮϰ <Ăď͘WŝŶƌĂŶŐ

tW

ϭϲ

ϰϮϱ <Ăď͘^ŝĚĞŶƌĞŶŐZĂƉƉĂŶŐ

tW

ϭϳ

ϰϮϲ <Ăď͘^ŝŶũĂŝ

tW

ϭϴ

ϰϮϳ <Ăď͘^ŽƉƉĞŶŐ

tW

ϭϵ

ϰϮϴ <Ăď͘dĂŬĂůĂƌ

dDW

ϮϬ

ϰϮϵ <Ăď͘dĂŶĂdŽƌĂũĂ

tW

Ϯϭ

ϰϯϬ <Ăď͘dŽƌĂũĂhƚĂƌĂ

tW

ϮϮ

ϰϯϭ <Ăď͘tĂũŽ

tW

Ϯϯ

ϰϯϮ <ŽƚĂDĂŬĂƐƐĂƌ

Ϯϰ

ϰϯϯ <ŽƚĂWĂůŽƉŽ

Ϯϱ

ϰϯϰ <ŽƚĂWĂƌĞƉĂƌĞ

tW tdW

tW dDW tW 11 LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No.

27


ϭ

ϰϯϱ WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝdĞŶŐŐĂƌĂ

Ϯ

ϰϯϲ <Ăď͘ŽŵďĂŶĂ

ϯ

ϰϯϳ <Ăď͘ƵƚŽŶ

ϰ

ϰϯϴ <Ăď͘ƵƚŽŶhƚĂƌĂ

ϱ

ϰϯϵ <Ăď͘<ŽůĂŬĂ

tW dDW tdW dDW tW

ϰϰϬ <Ăď͘<ŽůĂŬĂhƚĂƌĂ

tW

ϰϰϭ <Ăď͘<ŽŶĂǁĞ

dDW

ϴ

ϰϰϮ <Ăď͘<ŽŶĂǁĞ^ĞůĂƚĂŶ

ϵ

ϰϰϯ <Ăď͘<ŽŶĂǁĞhƚĂƌĂ

ϭϬ

ϰϰϰ <Ăď͘DƵŶĂ

dDW

ϭϭ

ϰϰϱ <Ăď͘tĂŬĂƚŽďŝ

tW

ϭϮ

ϰϰϲ <ŽƚĂĂƵͲĂƵ

dDW

ϭϯ

ϰϰϳ <ŽƚĂ<ĞŶĚĂƌŝ

tW

dDW dDW

Prov. Gorontalo 7 ϰϰϴ WƌŽǀ͘'ŽƌŽŶƚĂůŽ

tW

Ϯ

ϰϰϵ <Ăď͘ŽĂůĞŵŽ

tW

ϯ

ϰϱϬ <Ăď͘ŽŶĞŽůĂŶŐŽ

tW

ϰ

ϰϱϭ <Ăď͘'ŽƌŽŶƚĂůŽ

tdW

ϱ

ϰϱϮ <Ăď͘'ŽƌŽŶƚĂůŽhƚĂƌĂ

tW

ϲ

ϰϱϯ <Ăď͘WŽŚƵǁĂƚŽ

tW

ϳ

ϰϱϰ <ŽƚĂ'ŽƌŽŶƚĂůŽ

tW

Prov. Sulawesi Barat LKPD ϭ

5 ϰϱϱ WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝĂƌĂƚ

Ϯ

ϰϱϲ <Ăď͘DĂũĞŶĞ

ϯ

ϰϱϳ <Ăď͘DĂŵĂƐĂ

1

tW tW tW

ϰ

ϰϱϴ <Ăď͘DĂŵƵũƵ

tW

ϱ

ϰϱϵ <Ăď͘DĂŵƵũƵhƚĂƌĂ

tW

ϲ

ϰϲϬ <Ăď͘WŽůĞǁĂůŝDĂŶĚĂƌ

tW

Prov. Maluku LKPD ϭ

ϭϮ

7

ϲ

ϭ

30

6

ϳ

LKPD

29


Prov. Sulawesi Tenggara LKPD

28


3 ϰϲϭ WƌŽǀ͘DĂůƵŬƵ

Ϯ

ϰϲϮ <Ăď͘ƵƌƵ

ϯ

ϰϲϯ <Ăď͘ƵƌƵ^ĞůĂƚĂŶ

ϰ

ϰϲϰ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶƌƵ

ϱ

ϰϲϱ <Ăď͘DĂůƵŬƵĂƌĂƚĂǇĂ

ϲ

ϰϲϲ <Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐĂŚ

ϳ

ϰϲϳ <Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐŐĂƌĂ

ϴ

ϰϲϴ <Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐŐĂƌĂĂƌĂƚ

7 dDW

2011 dDW *** ***

dDW

dDW

dDW

dDW

231


No.

31

ŶƟƚĂƐWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ ϰϲϵ <Ăď͘^ĞƌĂŵĂŐŝĂŶĂƌĂƚ

dDW

ϭϬ

ϰϳϬ <Ăď͘^ĞƌĂŵĂŐŝĂŶdŝŵƵƌ

dDW

ϭϭ

ϰϳϭ <ŽƚĂŵďŽŶ

dDW

ϭϮ

ϰϳϮ <ŽƚĂdƵĂů

dDW

Prov. Maluku Utara 3

7

ϭ

ϰϳϯ WƌŽǀ͘DĂůƵŬƵhƚĂƌĂ

dDW

Ϯ

ϰϳϰ <Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂĂƌĂƚ

dDW

ϯ

ϰϳϱ <Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂ^ĞůĂƚĂŶ

ϰ

ϰϳϲ <Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂdĞŶŐĂŚ

ϱ

ϰϳϳ <Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂdŝŵƵƌ

ϲ

ϰϳϴ <Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂhƚĂƌĂ

dDW dDW dDW dDW

ϳ

ϰϳϵ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶ^ƵůĂ

dDW

ϴ

ϰϴϬ <Ăď͘WƵůĂƵDŽƌŽƚĂŝ

dDW

ϵ

ϰϴϭ <ŽƚĂdĞƌŶĂƚĞ

ϭϬ

ϰϴϮ <ŽƚĂdŝĚŽƌĞ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

dDW tW

Prov. Papua LKPD

232


ϵ

LKPD

32


9

ϭ

ϰϴϯ WƌŽǀ͘WĂƉƵĂ

dDW

Ϯ

ϰϴϰ <Ăď͘ƐŵĂƚ

tW

15

ϯ

ϰϴϱ <Ăď͘ŝĂŬEƵŵĨŽƌ

dDW

ϰ

ϰϴϲ <Ăď͘ŽǀĞŶŝŐŽĞů

dDW

ϱ

ϰϴϳ <Ăď͘ĞŝǇĂŝ

*

ϲ

ϰϴϴ <Ăď͘ŽŐŝǇĂŝ

dDW

ϳ

ϰϴϵ <Ăď͘/ŶƚĂŶ:ĂǇĂ

ϴ

ϰϵϬ <Ăď͘:ĂǇĂƉƵƌĂ

* tW

ϵ

ϰϵϭ <Ăď͘:ĂǇĂǁŝũĂǇĂ

tW

ϭϬ

ϰϵϮ <Ăď͘<ĞĞƌŽŵ

dDW

ϭϭ

ϰϵϯ <Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶzĂƉĞŶ

ϭϮ

ϰϵϰ <Ăď͘>ĂŶŶǇ:ĂǇĂ

ϭϯ

ϰϵϱ <Ăď͘DĂŵďĞƌĂŵŽZĂǇĂ

**

ϭϰ

ϰϵϲ <Ăď͘DĂŵďĞƌĂŵŽdĞŶŐĂŚ

*

ϭϱ

ϰϵϳ <Ăď͘DĂƉƉŝ

ϭϲ

ϰϵϴ <Ăď͘DĞƌĂƵŬĞ

dDW

ϭϳ

ϰϵϵ <Ăď͘DŝŵŝŬĂ

tW

ϭϴ

ϱϬϬ <Ăď͘EĂďŝƌĞ

dDW

ϭϵ

ϱϬϭ <Ăď͘EĚƵŐĂ

dDW

ϮϬ

ϱϬϮ <Ăď͘WĂŶŝĂŝ

dDW

Ϯϭ

ϱϬϯ <Ăď͘WĞŐƵŶƵŶŐĂŶŝŶƚĂŶŐ

ϮϮ

ϱϬϰ <Ăď͘WƵŶĐĂŬ

Ϯϯ

ϱϬϱ <Ăď͘WƵŶĐĂŬ:ĂǇĂ

Ϯϰ

ϱϬϲ <Ăď͘^Ăƌŵŝ

dDW

Ϯϱ

ϱϬϳ <Ăď͘^ƵƉŝŽƌŝ

dDW

Ϯϲ

ϱϬϴ <Ăď͘dŽůŝŬĂƌĂ

dDW

dDW dDW

dDW

dDW * dDW

ϭϯ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No.

33




Ϯϳ

ϱϬϵ <Ăď͘tĂƌŽƉĞŶ

**

Ϯϴ

ϱϭϬ <Ăď͘zĂŚƵŬŝŵŽ

dDW

Ϯϵ

ϱϭϭ <Ăď͘zĂůŝŵŽ

dDW

ϯϬ

ϱϭϮ <ŽƚĂ:ĂǇĂƉƵƌĂ

tW

Prov. Papua Barat LKPD

1

11

ϭ

ϱϭϯ WƌŽǀ͘WĂƉƵĂĂƌĂƚ

dDW

Ϯ

ϱϭϰ <Ăď͘&ĂŬĨĂŬ

dDW

ϯ

ϱϭϱ <Ăď͘<ĂŝŵĂŶĂ

tW

ϰ

ϱϭϲ <Ăď͘DĂŶŽŬǁĂƌŝ

dDW

ϱ

ϱϭϳ <Ăď͘DĂǇďƌĂƚ

dDW

ϲ

ϱϭϴ <Ăď͘ZĂũĂŵƉĂƚ

tW

ϳ

ϱϭϵ <Ăď͘^ŽƌŽŶŐ

dDW

ϴ

ϱϮϬ <Ăď͘^ŽƌŽŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

tW

ϵ

ϱϮϭ <Ăď͘dĂŵďƌĂƵǁ

dDW

ϭϬ

ϱϮϮ <Ăď͘dĞůƵŬŝŶƚƵŶŝ

dDW

ϭϭ

ϱϮϯ <Ăď͘dĞůƵŬtŽŶĚĂŵĂ

ϭϮ

ϱϮϰ <ŽƚĂ^ŽƌŽŶŐ

dDW dt

Jumlah

358

158

<ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ

ϭϰ

tdW

͗KƉŝŶŝtĂũĂƌdĂŶƉĂWĞŶŐĞĐƵĂůŝĂŶ;ƵŶƋƵĂůŝĮĞĚŽƉŝŶŝŽŶͿ

tW

͗KƉŝŶŝtĂũĂƌĞŶŐĂŶWĞŶŐĞĐƵĂůŝĂŶ;ƋƵĂůŝĮĞĚKƉŝŶŝŽŶͿ

dt

͗KƉŝŶŝdŝĚĂŬtĂũĂƌ(adverse opinion)

*

͗ĂĞƌĂŚƉĞŵĞŬĂƌĂŶďĂƌƵ;ďĞůƵŵǁĂũŝďŵĞŶǇƵƐƵŶĚĂŶŵĞůĂƉŽƌŬĂŶ><WͿ

**

͗ŶƟƚĂƐƚĞƌůĂŵďĂƚŵĞŶǇĂŵƉĂŝŬĂŶ><W

***

͗ĂůĂŵƉƌŽƐĞƐƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶůĂƉŽƌĂŶƉĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶ͘

2011

233

Halaman 1 - Lampiran 2 ĂŌĂƌKƉŝŶŝ>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ Tahun 2006 - 2010 No. 1


Opini Tahun 2007

Opini Tahun 2008

Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

Prov. Aceh LKPD

2

Opini Tahun 2006 22

22

24

24

24

1

1

WƌŽǀ͘ĐĞŚ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

Ϯ

<Ăď͘ĐĞŚĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϯ

<Ăď͘ĐĞŚĂƌĂƚĂǇĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϰ

ϰ

<Ăď͘ĐĞŚĞƐĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

5

5

<Ăď͘ĐĞŚ:ĂǇĂ

tW

tW

dt

tW

tW

ϲ

ϲ

<Ăď͘ĐĞŚ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϳ

<Ăď͘ĐĞŚ^ŝŶŐŬŝů

tW

tW

tW

tW

tW

8

8

<Ăď͘ĐĞŚdĂŵŝĂŶŐ

dDW

dDW

tW

tW

tW

ϵ

ϵ

<Ăď͘ĐĞŚdĞŶŐĂŚ

tW

tdW

tdW

tdW

tdW

ϭϬ

ϭϬ

<Ăď͘ĐĞŚdĞŶŐŐĂƌĂ

tW

dDW

tW

tW

tW

11

11

<Ăď͘ĐĞŚdŝŵƵƌ

dDW

dDW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϭϮ

<Ăď͘ĐĞŚhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

dDW

dDW

ϭϯ

ϭϯ

<Ăď͘ĞŶĞƌDĞƌŝĂŚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϭϰ

<Ăď͘ŝƌĞƵĞŶ

tW

tW

dDW

dDW

tW

15

15

<Ăď͘'ĂǇŽ>ƵĞƐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϲ

ϭϲ

<Ăď͘EĂŐĂŶZĂǇĂ

tW

tW

tdW

tdW

tdW

ϭϳ

ϭϳ

<Ăď͘WŝĚŝĞ

tW

tW

tW

tW

tW

18

18

<Ăď͘WŝĚŝĞ:ĂǇĂ

tdW

tW

tW

ϭϵ

ϭϵ

<Ăď͘^ŝŵĞƵůƵĞ

tW

tW

tW

dt

dt

ϮϬ

ϮϬ

<ŽƚĂĂŶĚĂĐĞŚ

dDW

tW

tdW

tdW

tdW

Ϯϭ

Ϯϭ

<ŽƚĂ>ĂŶŐƐĂ

tW

tW

tdW

tdW

tW

ϮϮ

ϮϮ

<ŽƚĂ>ŚŽŬƐĞƵŵĂǁĞ

tW

tW

tdW

tdW

tdW

Ϯϯ

Ϯϯ

<ŽƚĂ^ĂďĂŶŐ

tW

tW

tdW

tdW

tdW

Ϯϰ

Ϯϰ

<ŽƚĂ^ƵďƵůƵƐƐĂůĂŵ

tW

tW

tW

Prov. Sumatera Utara LKPD

26

27

27

29

34

1

Ϯϱ

WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂhƚĂƌĂ

dDW

dDW

tW

tW

tW

Ϯ

Ϯϲ

<Ăď͘ƐĂŚĂŶ

tW

dDW

ϯ

Ϯϳ

<Ăď͘ĂƚƵďĂƌĂ

ϰ

Ϯϴ

<Ăď͘Ăŝƌŝ

5

Ϯϵ

ϲ

ϯϬ

ϳ 8

dDW

tW

tW

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

tW

tW

<Ăď͘Ğůŝ^ĞƌĚĂŶŐ

dDW

tW

dDW

dDW

dDW

<Ăď͘,ƵŵďĂŶŐ,ĂƐƵŶĚƵƚĂŶ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϯϭ

<Ăď͘<ĂƌŽ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϯϮ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵ

tW

dDW

dDW

tW

tW

ϵ

ϯϯ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵ^ĞůĂƚĂŶ

ϭϬ

ϯϰ

<Ăď͘>ĂďƵŚĂŶďĂƚƵhƚĂƌĂ

11

ϯϱ

<Ăď͘>ĂŶŐŬĂƚ

ϭϮ

ϯϲ

ϭϯ

tW dDW tW

dDW

dDW

dDW

dDW

<Ăď͘DĂŶĚĂŝůŝŶŐEĂƚĂů

dt

dDW

dDW

tW

tW

ϯϳ

<Ăď͘EŝĂƐ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϰ

ϯϴ

<Ăď͘EŝĂƐĂƌĂƚ

15

ϯϵ

<Ăď͘EŝĂƐ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϲ

ϰϬ

<Ăď͘EŝĂƐhƚĂƌĂ

ϭϳ

ϰϭ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐ>ĂǁĂƐ

dDW

18

ϰϮ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐ>ĂǁĂƐhƚĂƌĂ

dDW

dDW

ϭϵ

ϰϯ

<Ăď͘WĂŬƉĂŬŚĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϮϬ

ϰϰ

<Ăď͘^ĂŵŽƐŝƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϭ

ϰϱ

<Ăď͘^ĞƌĚĂŶŐĞĚĂŐĂŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϮϮ

ϰϲ

<Ăď͘^ŝŵĂůƵŶŐƵŶ

tW

dDW

tW

tW

tW

Ϯϯ

ϰϳ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

tW

dDW

dt

dt

Ϯϰ

ϰϴ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝdĞŶŐĂŚ

dDW

tW

tW

tW

tW

dDW dDW dDW dDW

15



No.

3


Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

ϰϵ

<Ăď͘dĂƉĂŶƵůŝhƚĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

ϱϬ

<Ăď͘dŽďĂ^ĂŵŽƐŝƌ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

Ϯϳ

51

<ŽƚĂŝŶũĂŝ

dDW

tW

tW

dt

Ϯϴ

ϱϮ

<ŽƚĂ'ƵŶƵŶŐ^ŝƚŽůŝ

Ϯϵ

ϱϯ

<ŽƚĂDĞĚĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

ϯϬ

ϱϰ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐƐŝĚŝŵƉƵĂŶ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

ϯϭ

55

<ŽƚĂWĞŵĂƚĂŶŐƐŝĂŶƚĂƌ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

ϯϮ

ϱϲ

<ŽƚĂ^ŝďŽůŐĂ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϯϯ

ϱϳ

<ŽƚĂdĂŶũƵŶŐďĂůĂŝ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϯϰ

58

<ŽƚĂdĞďŝŶŐdŝŶŐŐŝ

dDW

tW

tW

tW

tW

20

20

20

20

20

dt tW

Prov. Sumatera Barat 1

ϱϵ

WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂĂƌĂƚ

tW

tW

tW

dDW

tW

Ϯ

ϲϬ

<Ăď͘ŐĂŵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϲϭ

<Ăď͘ŚĂƌŵĂƐƌĂǇĂ

tW

tW

tW

tW

dDW

ϰ

ϲϮ

<Ăď͘<ĞƉ͘DĞŶƚĂǁĂŝ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϲϯ

<Ăď͘>ŝŵĂWƵůƵŚ<ŽƚĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϲϰ

<Ăď͘WĂĚĂŶŐWĂƌŝĂŵĂŶ

tW

tW

tdW

tW

tW

ϳ

ϲϱ

<Ăď͘WĂƐĂŵĂŶ

dDW

tW

tW

tW

tW

8

ϲϲ

<Ăď͘WĂƐĂŵĂŶĂƌĂƚ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

ϵ

ϲϳ

<Ăď͘WĞƐŝƐŝƌ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϲϴ

<Ăď͘^ŝũƵŶũƵŶŐ

tW

dDW

tW

tW

tW

11

ϲϵ

<Ăď͘^ŽůŽŬ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϳϬ

<Ăď͘^ŽůŽŬ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϯ

ϳϭ

<Ăď͘dĂŶĂŚĂƚĂƌ

tW

dDW

tW

tdW

tW

ϭϰ

ϳϮ

<ŽƚĂƵŬŝƫŶŐŐŝ

tW

tW

tW

tW

tW

15

ϳϯ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϲ

ϳϰ

<ŽƚĂWĂĚĂŶŐWĂŶũĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϳ

ϳϱ

<ŽƚĂWĂƌŝĂŵĂŶ

tW

tW

tdW

tW

tW

18

ϳϲ

<ŽƚĂWĂǇĂŬƵŵďƵŚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϵ

ϳϳ

<ŽƚĂ^ĂǁĂŚůƵŶƚŽ

tW

tW

tW

tW

tW

ϮϬ

ϳϴ

<ŽƚĂ^ŽůŽŬ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Riau 12

12

12

12

13

1

ϳϵ

WƌŽǀ͘ZŝĂƵ

tW

tW

tW

tW

tdW

Ϯ

ϴϬ

<Ăď͘ĞŶŐŬĂůŝƐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

81

<Ăď͘/ŶĚƌĂŐŝƌŝ,ŝůŝƌ

dDW

dDW

tW

tW

tW

ϰ

ϴϮ

<Ăď͘/ŶĚƌĂŐŝƌŝ,ƵůƵ

dDW

dDW

dDW

dDW

dt

5

ϴϯ

<Ăď͘<ĂŵƉĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϴϰ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶDĞƌĂŶƟ

ϳ

85

<Ăď͘<ƵĂŶƚĂŶ^ŝŶŐŝŶŐŝ

dDW

tW

tW

tW

tW

8

ϴϲ

<Ăď͘WĞůĂůĂǁĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϴϳ

<Ăď͘ZŽŬĂŶ,ŝůŝƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

88

<Ăď͘ZŽŬĂŶ,ƵůƵ

tW

tW

tW

tW

tW

11

ϴϵ

<Ăď͘^ŝĂŬ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϵϬ

<ŽƚĂƵŵĂŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϯ

ϵϭ

<ŽƚĂWĞŬĂŶďĂƌƵ

tW

tW

tdW

tW

tW

Prov. Jambi LKPD

ϭϲ

Opini Tahun 2008

Ϯϲ

LKPD

5

Opini Tahun 2007

Ϯϱ

LKPD

4

Opini Tahun 2006

1

ϵϮ

WƌŽǀ͘:Ăŵďŝ

Ϯ

ϵϯ

<Ăď͘ĂƚĂŶŐ,Ăƌŝ

ϯ

ϵϰ

<Ăď͘ƵŶŐŽ

tW

2011 11

11

11

12

12

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

235


No.

6


Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

ϵϱ

<Ăď͘<ĞƌŝŶĐŝ

tW

tW

dDW

dDW

tW

ϵϲ

<Ăď͘DĞƌĂŶŐŝŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϵϳ

<Ăď͘DƵĂƌŽ:Ăŵďŝ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϵϴ

<Ăď͘^ĂƌŽůĂŶŐƵŶ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϵϵ

<Ăď͘dĂŶũƵŶŐ:ĂďƵŶŐĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϭϬϬ

<Ăď͘dĂŶũƵŶŐ:ĂďƵŶŐdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϭϬϭ

<Ăď͘dĞďŽ

dDW

dDW

tW

tW

tW

11

ϭϬϮ

<ŽƚĂ:Ăŵďŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϭϬϯ

<ŽƚĂ^ƵŶŐĂŝWĞŶƵŚ

tdW

tW

16

Prov. Sumatera Selatan 15

15

16

16

1

ϭϬϰ

WƌŽǀ͘^ƵŵĂƚĞƌĂ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϭϬϱ

<Ăď͘ĂŶǇƵĂƐŝŶ

tW

tW

dDW

dt

tW

ϯ

ϭϬϲ

ŬĂď͘ŵƉĂƚ>ĂǁĂŶŐ

tW

dt

tW

ϰ

ϭϬϳ

<Ăď͘>ĂŚĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϭϬϴ

<Ăď͘DƵĂƌĂŶŝŵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϭϬϵ

<Ăď͘DƵƐŝĂŶǇƵĂƐŝŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϭϭϬ

<Ăď͘DƵƐŝZĂǁĂƐ

tW

tW

tW

tW

tW

8

111

<Ăď͘KŐĂŶ/ůŝƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϭϭϮ

<Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐ/ůŝƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϭϭϯ

<Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵ

tW

tW

tW

dt

tW

11

ϭϭϰ

<Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

115

<Ăď͘KŐĂŶ<ŽŵĞƌŝŶŐhůƵdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϯ

ϭϭϲ

<ŽƚĂ>ƵďƵŬůŝŶŐŐĂƵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϭϭϳ

<ŽƚĂWĂŐĂƌĂůĂŵ

tW

tW

tW

tW

tW

15

118

<ŽƚĂWĂůĞŵďĂŶŐ

dDW

tW

tW

tW

tdW

ϭϲ

ϭϭϵ

<ŽƚĂWƌĂďƵŵƵůŝŚ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Bengkulu 10

10

10

11

11

1

ϭϮϬ

WƌŽǀ͘ĞŶŐŬƵůƵ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϭϮϭ

<Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

dDW

tW

tW

ϯ

ϭϮϮ

<Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵdĞŶŐĂŚ

ϰ

ϭϮϯ

<Ăď͘ĞŶŐŬƵůƵhƚĂƌĂ

tW

tW

5

ϭϮϰ

<Ăď͘<ĂƵƌ

tW

ϲ

ϭϮϱ

<Ăď͘<ĞƉĂŚŝĂŶŐ

dDW

ϳ

ϭϮϲ

<Ăď͘>ĞďŽŶŐ

tW

tW

8

ϭϮϳ

<Ăď͘DƵŬŽŵƵŬŽ

dDW

tW

ϵ

ϭϮϴ

<Ăď͘ZĞũĂŶŐ>ĞďŽŶŐ

tW

tW

ϭϬ

ϭϮϵ

<Ăď͘^ĞůƵŵĂ

dDW

11

ϭϯϬ

<ŽƚĂĞŶŐŬƵůƵ

tW

tW

tdW

tW

tW

tW

tW

tW

tdW

tdW

tW

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

tW

tdW

tdW

tdW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Lampung LKPD

236

Opini Tahun 2008

5

LKPD

8

Opini Tahun 2007

ϰ

LKPD

7

Opini Tahun 2006

11

11

11

12

15

1

ϭϯϭ

WƌŽǀ͘>ĂŵƉƵŶŐ

tW

tW

dDW

tW

tW

Ϯ

ϭϯϮ

<Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϯ

ϭϯϯ

<Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϰ

ϭϯϰ

<Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐdĞŶŐĂŚ

tW

tW

dDW

dDW

tW

5

ϭϯϱ

<Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐdŝŵƵƌ

tW

tW

dDW

dDW

dDW

ϲ

ϭϯϲ

<Ăď͘>ĂŵƉƵŶŐhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

tW

dDW

ϳ

ϭϯϳ

<Ăď͘DĞƐƵũŝ

8

ϭϯϴ

<Ăď͘WĞƐĂǁĂƌĂŶ

ϵ

ϭϯϵ

<Ăď͘WƌŝŶŐƐĞǁƵ

ϭϬ

ϭϰϬ

<Ăď͘dĂŶŐŐĂŵƵƐ

tW tW

tW

tW

tW

dDW tW

tW

tW

ϭϳ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No.

9


Opini Tahun 2010

tW

tW

tW

tW

tW

<Ăď͘dƵůĂŶŐĂǁĂŶŐ

ϭϰϮ

<Ăď͘dƵůĂŶŐĂǁĂŶŐĂƌĂƚ

ϭϯ

ϭϰϯ

<Ăď͘tĂǇ<ĂŶĂŶ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϭϰ

ϭϰϰ

<ŽƚĂĂŶĚĂƌ>ĂŵƉƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tdW

15

ϭϰϱ

<ŽƚĂDĞƚƌŽ

tW

tW

tW

tW

tdW

tW

Prov. Kepulauan Bangka Belitung 8

8

8

8

8

1

ϭϰϲ

WƌŽǀ͘ĂŶŐŬĂĞůŝƚƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϭϰϳ

<Ăď͘ĂŶŐŬĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϭϰϴ

<Ăď͘ĂŶŐŬĂĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϰ

ϭϰϵ

<Ăď͘ĂŶŐŬĂ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϭϱϬ

<Ăď͘ĂŶŐŬĂdĞŶŐĂŚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

151

<Ăď͘ĞůŝƚƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϭϱϮ

<Ăď͘ĞůŝƚƵŶŐdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϭϱϯ

<ŽƚĂWĂŶŐŬĂůƉŝŶĂŶŐ

tW

tW

dDW

tW

tW

Prov. Kepulauan Riau ϭϱϰ

WƌŽǀ͘<ĞƉƵůĂƵĂŶZŝĂƵ

7

7

7

8

8

tW

tW

tW

tW

tdW

Ϯ

155

<Ăď͘ŝŶƚĂŶ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϭϱϲ

<Ăď͘<ĂƌŝŵƵŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϰ

ϭϱϳ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶŶĂŵďĂƐ

5

158

<Ăď͘>ŝŶŐŐĂ

ϲ

ϭϱϵ

<Ăď͘EĂƚƵŶĂ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϭϲϬ

<ŽƚĂĂƚĂŵ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϭϲϭ

<ŽƚĂdĂŶũƵŶŐƉŝŶĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

dDW

tW

tW

dDW

tW

tW

tW

Prov. DKI Jakarta LKPD 1

ϭϲϮ

WƌŽǀ͘
1

1

1

1

1

tW

dDW

tW

tW

tW

Prov. Jawa Barat LKPD

18

Opini Tahun 2009

ϭϰϭ

1

12

Opini Tahun 2008

ϭϮ

LKPD

11

Opini Tahun 2007

11

LKPD

10

Opini Tahun 2006

26

26

27

27

27

1

ϭϲϯ

WƌŽǀ͘:ĂǁĂĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϭϲϰ

<Ăď͘ĂŶĚƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϭϲϱ

<Ăď͘ĂŶĚƵŶŐĂƌĂƚ

dDW

dDW

dDW

ϰ

ϭϲϲ

<Ăď͘ĞŬĂƐŝ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϭϲϳ

<Ăď͘ŽŐŽƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϭϲϴ

<Ăď͘ŝĂŵŝƐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϭϲϵ

<Ăď͘ŝĂŶũƵƌ

tW

dDW

tW

dDW

tW

8

ϭϳϬ

<Ăď͘ŝƌĞďŽŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϭϳϭ

<Ăď͘'ĂƌƵƚ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϭϳϮ

<Ăď͘/ŶĚƌĂŵĂǇƵ

tW

dDW

tW

tW

tW

11

ϭϳϯ

<Ăď͘<ĂƌĂǁĂŶŐ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϭϳϰ

<Ăď͘<ƵŶŝŶŐĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϯ

ϭϳϱ

<Ăď͘DĂũĂůĞŶŐŬĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϭϳϲ

<Ăď͘WƵƌǁĂŬĂƌƚĂ

tW

tW

tW

tW

tW

15

ϭϳϳ

<Ăď͘^ƵďĂŶŐ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϭϲ

ϭϳϴ

<Ăď͘^ƵŬĂďƵŵŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϳ

ϭϳϵ

<Ăď͘^ƵŵĞĚĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

18

ϭϴϬ

<Ăď͘dĂƐŝŬŵĂůĂǇĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϵ

181

<ŽƚĂĂŶĚƵŶŐ

tW

tW

tW

dDW

tW

ϮϬ

ϭϴϮ

<ŽƚĂĂŶũĂƌ

tW

tdW

tW

tW

tW

Ϯϭ

ϭϴϯ

<ŽƚĂĞŬĂƐŝ

tW

tW

tW

dDW

tW

2011

237


No.

13


Opini Tahun 2008

Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

ϭϴϰ

<ŽƚĂŽŐŽƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϯ

185

<ŽƚĂŝŵĂŚŝ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϰ

ϭϴϲ

<ŽƚĂŝƌĞďŽŶ

tW

dDW

tW

tW

tW

Ϯϱ

ϭϴϳ

<ŽƚĂĞƉŽŬ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϲ

188

<ŽƚĂ^ƵŬĂďƵŵŝ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϳ

ϭϴϵ

<ŽƚĂdĂƐŝŬŵĂůĂǇĂ

tW

dDW

tW

tW

tW

Prov. Jawa Tengah 36

36

36

36

36

1

ϭϵϬ

WƌŽǀ͘:ĂǁĂdĞŶŐĂŚ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϭϵϭ

<Ăď͘ĂŶũĂƌŶĞŐĂƌĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϭϵϮ

<Ăď͘ĂŶǇƵŵĂƐ

dt

dDW

dDW

tW

tW

ϰ

ϭϵϯ

<Ăď͘ĂƚĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϭϵϰ

<Ăď͘ůŽƌĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϭϵϱ

<Ăď͘ŽǇŽůĂůŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϭϵϲ

<Ăď͘ƌĞďĞƐ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϭϵϳ

<Ăď͘ŝůĂĐĂƉ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϭϵϴ

<Ăď͘ĞŵĂŬ

tW

tW

tW

tW

dDW

ϭϬ

ϭϵϵ

<Ăď͘'ƌŽďŽŐĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

11

ϮϬϬ

<Ăď͘:ĞƉĂƌĂ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϭϮ

ϮϬϭ

<Ăď͘<ĂƌĂŶŐĂŶǇĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϯ

ϮϬϮ

<Ăď͘<ĞďƵŵĞŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϮϬϯ

<Ăď͘<ĞŶĚĂů

tW

dDW

tW

tW

tW

15

ϮϬϰ

<Ăď͘<ůĂƚĞŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϲ

ϮϬϱ

<Ăď͘<ƵĚƵƐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϳ

ϮϬϲ

<Ăď͘DĂŐĞůĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

18

ϮϬϳ

<Ăď͘WĂƟ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϵ

ϮϬϴ

<Ăď͘WĞŬĂůŽŶŐĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϮϬ

ϮϬϵ

<Ăď͘WĞŵĂůĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϭ

ϮϭϬ

<Ăď͘WƵƌďĂůŝŶŐŐĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϮϮ

Ϯϭϭ

<Ăď͘WƵƌǁŽƌĞũŽ

tW

dDW

tW

tW

tW

Ϯϯ

ϮϭϮ

<Ăď͘ZĞŵďĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϰ

Ϯϭϯ

<Ăď͘^ĞŵĂƌĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϱ

Ϯϭϰ

<Ăď͘^ƌĂŐĞŶ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϲ

Ϯϭϱ

<Ăď͘^ƵŬŽŚĂƌũŽ

tW

dDW

tW

tW

tW

Ϯϳ

Ϯϭϲ

<Ăď͘dĞŐĂů

tW

tW

dDW

tW

tW

Ϯϴ

Ϯϭϳ

<Ăď͘dĞŵĂŶŐŐƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϵ

Ϯϭϴ

<Ăď͘tŽŶŽŐŝƌŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϬ

Ϯϭϵ

<Ăď͘tŽŶŽƐŽďŽ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϭ

ϮϮϬ

<ŽƚĂDĂŐĞůĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϮ

ϮϮϭ

<ŽƚĂWĞŬĂůŽŶŐĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϯ

ϮϮϮ

<ŽƚĂ^ĂůĂƟŐĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϰ

ϮϮϯ

<ŽƚĂ^ĞŵĂƌĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯϱ

ϮϮϰ

<ŽƚĂ^ƵƌĂŬĂƌƚĂ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϯϲ

ϮϮϱ

<ŽƚĂdĞŐĂů

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. D.I. Yogyakarta LKPD

238

Opini Tahun 2007

ϮϮ

LKPD

14

Opini Tahun 2006

6

6

6

6

6

1

ϮϮϲ

WƌŽǀ͘͘/͘zŽŐǇĂŬĂƌƚĂ

tW

tW

tW

tW

tdW

Ϯ

ϮϮϳ

<Ăď͘ĂŶƚƵů

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϮϮϴ

<Ăď͘'ƵŶƵŶŐ<ŝĚƵů

dt

dt

tW

tW

tW

ϰ

ϮϮϵ

<Ăď͘<ƵůŽŶWƌŽŐŽ

dDW

tW

tW

tW

tW

5

ϮϯϬ

<Ăď͘^ůĞŵĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

Ϯϯϭ

<ŽƚĂzŽŐǇĂŬĂƌƚĂ

tW

tW

tW

tdW

tdW

ϭϵ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No. 15


Opini Tahun 2008

Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

39

39

39

39

39

1

ϮϯϮ

WƌŽǀ͘:ĂǁĂdŝŵƵƌ

tW

dt

tW

tW

tdW

Ϯ

Ϯϯϯ

<Ăď͘ĂŶŐŬĂůĂŶ

tW

dt

tW

tW

tdW

ϯ

Ϯϯϰ

<Ăď͘ĂŶǇƵǁĂŶŐŝ

dt

dt

dDW

tW

tW

ϰ

Ϯϯϱ

<Ăď͘ůŝƚĂƌ

tW

dt

tW

tW

tW

5

Ϯϯϲ

<Ăď͘ŽũŽŶĞŐŽƌŽ

tW

dt

dt

tW

tW

ϲ

Ϯϯϳ

<Ăď͘ŽŶĚŽǁŽƐŽ

tW

dt

tW

tW

tW

ϳ

Ϯϯϴ

<Ăď͘'ƌĞƐŝŬ

tW

dt

tW

tW

tW

8

Ϯϯϵ

<Ăď͘:ĞŵďĞƌ

dt

dt

dt

tW

tW

ϵ

ϮϰϬ

<Ăď͘:ŽŵďĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

Ϯϰϭ

<Ăď͘<ĞĚŝƌŝ

tW

dt

tW

tW

tW

11

ϮϰϮ

<Ăď͘>ĂŵŽŶŐĂŶ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϮ

Ϯϰϯ

<Ăď͘>ƵŵĂũĂŶŐ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϯ

Ϯϰϰ

<Ăď͘DĂĚŝƵŶ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϰ

Ϯϰϱ

<Ăď͘DĂŐĞƚĂŶ

tW

dt

tW

tW

tW

15

Ϯϰϲ

<Ăď͘DĂůĂŶŐ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϲ

Ϯϰϳ

<Ăď͘DŽũŽŬĞƌƚŽ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϳ

Ϯϰϴ

<Ăď͘EŐĂŶũƵŬ

tW

dt

tW

tW

tW

18

Ϯϰϵ

<Ăď͘EŐĂǁŝ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϵ

ϮϱϬ

<Ăď͘WĂĐŝƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϮϬ

Ϯϱϭ

<Ăď͘WĂŵĞŬĂƐĂŶ

tW

dt

tW

tW

tW

Ϯϭ

ϮϱϮ

<Ăď͘WĂƐƵƌƵĂŶ

dt

dt

dDW

tW

tW

ϮϮ

Ϯϱϯ

<Ăď͘WŽŶŽƌŽŐŽ

tW

dt

dDW

tW

tW

Ϯϯ

Ϯϱϰ

<Ăď͘WƌŽďŽůŝŶŐŐŽ

tW

dt

tW

tW

tW

Ϯϰ

Ϯϱϱ

<Ăď͘^ĂŵƉĂŶŐ

tW

dt

dt

tW

tW

Ϯϱ

Ϯϱϲ

<Ăď͘^ŝĚŽĂƌũŽ

tW

dt

tW

dDW

tW

Ϯϲ

Ϯϱϳ

<Ăď͘^ŝƚƵďŽŶĚŽ

tW

dt

dt

tW

tW

Ϯϳ

Ϯϱϴ

<Ăď͘^ƵŵĞŶĞƉ

tW

dt

tW

tW

tW

Ϯϴ

Ϯϱϵ

<Ăď͘dƌĞŶŐŐĂůĞŬ

tW

dt

dDW

tW

tW

Ϯϵ

ϮϲϬ

<Ăď͘dƵďĂŶ

dt

dt

tW

tW

tW

ϯϬ

Ϯϲϭ

<Ăď͘dƵůƵŶŐĂŐƵŶŐ

tW

dt

tW

tW

tdW

ϯϭ

ϮϲϮ

<ŽƚĂĂƚƵ

tW

dt

dDW

dDW

dDW

ϯϮ

Ϯϲϯ

<ŽƚĂůŝƚĂƌ

tW

dt

tW

tW

tdW

ϯϯ

Ϯϲϰ

<ŽƚĂ<ĞĚŝƌŝ

tW

dt

dt

tW

tW

ϯϰ

Ϯϲϱ

<ŽƚĂDĂĚŝƵŶ

tW

dt

tW

tW

tW

ϯϱ

Ϯϲϲ

<ŽƚĂDĂůĂŶŐ

dt

dt

tW

tW

tW

ϯϲ

Ϯϲϳ

<ŽƚĂDŽũŽŬĞƌƚŽ

tW

dt

tW

tW

tdW

ϯϳ

Ϯϲϴ

<ŽƚĂWĂƐƵƌƵĂŶ

tW

dt

tW

tW

tW

ϯϴ

Ϯϲϵ

<ŽƚĂWƌŽďŽůŝŶŐŐŽ

tW

dt

tW

tW

tW

ϯϵ

ϮϳϬ

<ŽƚĂ^ƵƌĂďĂǇĂ

tdW

dt

dDW

dt

tW

7

7

8

9

9

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

dDW

dDW

tW

dDW

tW

tW

tW

tW

tW

tdW

tdW

tdW

tW

tW

tW

tW

dDW

tW

tW

tW

tdW

tdW

tW

tdW

Prov. Banten LKPD 1

Ϯϳϭ

WƌŽǀ͘ĂŶƚĞŶ

Ϯ

ϮϳϮ

<Ăď͘>ĞďĂŬ

ϯ

Ϯϳϯ

<Ăď͘WĂŶĚĞŐůĂŶŐ

ϰ

Ϯϳϰ

<Ăď͘^ĞƌĂŶŐ

5

Ϯϳϱ

<Ăď͘dĂŶŐĞƌĂŶŐ

ϲ

Ϯϳϲ

<ŽƚĂŝůĞŐŽŶ

ϳ

Ϯϳϳ

<ŽƚĂ^ĞƌĂŶŐ

8 ϵ

ϮϬ

Opini Tahun 2007

Prov. Jawa Timur LKPD

16

Opini Tahun 2006

Ϯϳϴ Ϯϳϵ

<ŽƚĂdĂŶŐĞƌĂŶŐ <ŽƚĂdĂŶŐĞƌĂŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

2011 tW

tdW

tdW

239


No. 17


Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

10

10

10

10

10

ϮϴϬ

WƌŽǀ͘Ăůŝ

tW

tW

dDW

tW

tW

Ϯ

Ϯϴϭ

<Ăď͘ĂĚƵŶŐ

tW

tW

dDW

tW

tW

ϯ

ϮϴϮ

<Ăď͘ĂŶŐůŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϰ

Ϯϴϯ

<Ăď͘ƵůĞůĞŶŐ

tW

tW

tW

tW

dDW

5

Ϯϴϰ

<Ăď͘'ŝĂŶǇĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

Ϯϴϱ

<Ăď͘:ĞŵďƌĂŶĂ

tW

tW

dDW

dt

dt

ϳ

Ϯϴϲ

<Ăď͘<ĂƌĂŶŐĂƐĞŵ

tW

tW

tW

tW

dDW

8

Ϯϴϳ

<Ăď͘<ůƵŶŐŬƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

Ϯϴϴ

<Ăď͘dĂďĂŶĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

Ϯϴϵ

<ŽƚĂĞŶƉĂƐĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Nusa Tenggara Barat 10

10

10

11

11

1

ϮϵϬ

WƌŽǀ͘EƵƐĂdĞŶŐŐĂƌĂĂƌĂƚ

tW

dDW

tW

tW

dDW

Ϯ

Ϯϵϭ

<Ăď͘ŝŵĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϮϵϮ

<Ăď͘ŽŵƉƵ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϰ

Ϯϵϯ

<Ăď͘>ŽŵďŽŬĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

5

Ϯϵϰ

<Ăď͘>ŽŵďŽŬdĞŶŐĂŚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

Ϯϵϱ

<Ăď͘>ŽŵďŽŬdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

Ϯϵϲ

<Ăď͘>ŽŵďŽŬhƚĂƌĂ

8

Ϯϵϳ

<Ăď͘^ƵŵďĂǁĂ

tW

dDW

tW

tW

tW

tW

tW tW

ϵ

Ϯϵϴ

<Ăď͘^ƵŵďĂǁĂĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

Ϯϵϵ

<ŽƚĂŝŵĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

11

ϯϬϬ

<ŽƚĂDĂƚĂƌĂŵ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Nusa Tenggara Timur LKPD

240

Opini Tahun 2008

1

LKPD

19

Opini Tahun 2007

Prov. Bali LKPD

18

Opini Tahun 2006

17

17

20

21

22

1

ϯϬϭ

WƌŽǀ͘EƵƐĂdĞŶŐŐĂƌĂdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϯϬϮ

<Ăď͘ůŽƌ

tW

tW

tW

dDW

dDW

ϯ

ϯϬϯ

<Ăď͘ĞůƵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϰ

ϯϬϰ

<Ăď͘ŶĚĞ

tW

tW

tW

dDW

dDW

5

ϯϬϱ

<Ăď͘&ůŽƌĞƐdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϯϬϲ

<Ăď͘<ƵƉĂŶŐ

tW

tW

dDW

dDW

dDW

ϳ

ϯϬϳ

<Ăď͘>ĞŵďĂƚĂ

dt

tW

tW

dDW

dDW

8

ϯϬϴ

<Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝ

tW

tW

tW

dDW

tW

ϵ

ϯϬϵ

<Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝĂƌĂƚ

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

ϭϬ

ϯϭϬ

<Ăď͘DĂŶŐŐĂƌĂŝdŝŵƵƌ

11

ϯϭϭ

<Ăď͘EĂŐĞŬĞŽ

dDW

dDW

tW

dDW

ϭϮ

ϯϭϮ

<Ăď͘EŐĂĚĂ

dDW

dDW

tW

tW

dDW

ϭϯ

ϯϭϯ

<Ăď͘ZŽƚĞEĚĂŽ

dDW

dDW

dDW

tW

dDW

ϭϰ

ϯϭϰ

<Ăď͘^ĂďƵZĂŝũƵĂ

15

ϯϭϱ

<Ăď͘^ŝŬŬĂ

tW

tW

tW

dDW

ϭϲ

ϯϭϲ

<Ăď͘^ƵŵďĂĂƌĂƚ

tW

tW

tW

dDW

dDW

ϭϳ

ϯϭϳ

<Ăď͘^ƵŵďĂĂƌĂƚĂǇĂ

tW

dDW

tW

18

ϯϭϴ

<Ăď͘^ƵŵďĂdĞŶŐĂŚ

tW

dDW

tW

ϭϵ

ϯϭϵ

<Ăď͘^ƵŵďĂdŝŵƵƌ

tW

tW

tW

dDW

dDW

ϮϬ

ϯϮϬ

<Ăď͘dŝŵŽƌdĞŶŐĂŚ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

tW

tW

dDW

dDW

Ϯϭ

ϯϮϭ

<Ăď͘dŝŵŽƌdĞŶŐĂŚhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

dDW

dDW

ϮϮ

ϯϮϮ

<ŽƚĂ<ƵƉĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

dDW tW dDW

Ϯϭ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No. 20


1

ϯϮϯ

WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶĂƌĂƚ

Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

13

13

14

15

15

dt

dDW

dDW

tW

tW

Ϯ

ϯϮϰ

<Ăď͘ĞŶŐŬĂǇĂŶŐ

dDW

dDW

dt

dDW

tW

ϯϮϱ

<Ăď͘<ĂƉƵĂƐ,ƵůƵ

tW

dt

dt

dDW

tW

ϰ

ϯϮϲ

<Ăď͘<ĂǇŽŶŐhƚĂƌĂ

dDW

dDW

tW

5

ϯϮϳ

<Ăď͘<ĞƚĂƉĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

dt

dt

tW

dt

dt

dt

tW

ϲ

ϯϮϴ

<Ăď͘<ƵďƵZĂǇĂ

ϳ

ϯϮϵ

<Ăď͘>ĂŶĚĂŬ

8

ϯϯϬ

<Ăď͘DĞůĂǁŝ

dDW

dDW

dDW

dt

dt

ϵ

ϯϯϭ

<Ăď͘WŽŶƟĂŶĂŬ

tdW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϯϯϮ

<Ăď͘^ĂŵďĂƐ

tdW

dDW

tW

tW

tW

11

ϯϯϯ

<Ăď͘^ĂŶŐŐĂƵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϯϯϰ

<Ăď͘^ĞŬĂĚĂƵ

tW

dDW

dDW

dDW

tW

ϭϯ

ϯϯϱ

<Ăď͘^ŝŶƚĂŶŐ

dDW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϯϯϲ

<ŽƚĂWŽŶƟĂŶĂŬ

tW

tW

dDW

tW

tW

15

ϯϯϳ

<ŽƚĂ^ŝŶŐŬĂǁĂŶŐ

tW

tW

tW

dt

tW

Prov. Kalimantan Tengah 1

ϯϯϴ

WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶdĞŶŐĂŚ

15

15

15

15

15

dt

dt

tW

dt

tW

Ϯ

ϯϯϵ

<Ăď͘ĂƌŝƚŽ^ĞůĂƚĂŶ

tW

dDW

dt

dt

dt

ϯ

ϯϰϬ

<Ăď͘ĂƌŝƚŽdŝŵƵƌ

dt

dDW

dDW

dt

dDW

ϰ

ϯϰϭ

<Ăď͘ĂƌŝƚŽhƚĂƌĂ

tW

dt

dt

dt

dDW

5

ϯϰϮ

<Ăď͘'ƵŶƵŶŐDĂƐ

tW

tW

dt

dt

tW

ϲ

ϯϰϯ

<Ăď͘<ĂƉƵĂƐ

dDW

dt

dt

tW

tW

ϳ

ϯϰϰ

<Ăď͘<ĂƟŶŐĂŶ

dt

dt

tW

tW

dDW

8

ϯϰϱ

<Ăď͘<ŽƚĂǁĂƌŝŶŐŝŶĂƌĂƚ

tW

tW

tW

dt

tW

ϵ

ϯϰϲ

<Ăď͘<ŽƚĂǁĂƌŝŶŐŝŶdŝŵƵƌ

ϭϬ

ϯϰϳ

<Ăď͘>ĂŵĂŶĚĂƵ

dt

dt

dt

dt

dt

tW

dt

dt

dt

tW

11

ϯϰϴ

<Ăď͘DƵƌƵŶŐZĂǇĂ

dDW

dDW

dt

dt

dt

ϭϮ

ϯϰϵ

<Ăď͘WƵůĂŶŐWŝƐĂƵ

tW

tW

dt

dt

dt

ϭϯ

ϯϱϬ

<Ăď͘^ĞƌƵǇĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϰ

ϯϱϭ

<Ăď͘^ƵŬĂŵĂƌĂ

tW

tW

tW

dt

tW

15

ϯϱϮ

<ŽƚĂWĂůĂŶŐŬĂƌĂǇĂ

tW

tW

tW

dt

tW

Prov. Kalimantan Selatan LKPD

ϮϮ

Opini Tahun 2008

ϯ

LKPD

22

Opini Tahun 2007

Prov. Kalimantan Barat LKPD

21

Opini Tahun 2006

14

14

14

14

14

tW

tW

tW

tW

tW

<Ăď͘ĂůĂŶŐĂŶ

dDW

tW

tW

tW

tW

<Ăď͘ĂŶũĂƌ

tW

dDW

dt

dt

dt

dt

dt

dt

dt

tW

1

ϯϱϯ

WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶ^ĞůĂƚĂŶ

Ϯ

ϯϱϰ

ϯ

ϯϱϱ

ϰ

ϯϱϲ

<Ăď͘ĂƌŝƚŽ<ƵĂůĂ

5

ϯϱϳ

<Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝ^ĞůĂƚĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

ϲ

ϯϱϴ

<Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝdĞŶŐĂŚ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϯϱϵ

<Ăď͘,ƵůƵ^ƵŶŐĂŝhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϯϲϬ

<Ăď͘<ŽƚĂďĂƌƵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϵ

ϯϲϭ

<Ăď͘dĂďĂůŽŶŐ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϬ

ϯϲϮ

<Ăď͘dĂŶĂŚƵŵďƵ

dt

dt

tW

tW

tW

11

ϯϲϯ

<Ăď͘dĂŶĂŚ>ĂƵƚ

dt

tW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϯϲϰ

<Ăď͘dĂƉŝŶ

tW

dt

tW

tW

tW

ϭϯ

ϯϲϱ

<ŽƚĂĂŶũĂƌďĂƌƵ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϯϲϲ

<ŽƚĂĂŶũĂƌŵĂƐŝŶ

tW

tW

tW

tW

tW

2011

241


No. 23


Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

14

14

14

15

15

dt

dt

dt

dt

tW

dt

dt

tW

dt

dt

dt

dt

dt dDW

ϯϲϳ

WƌŽǀ͘<ĂůŝŵĂŶƚĂŶdŝŵƵƌ

Ϯ

ϯϲϴ

<Ăď͘ĞƌĂƵ

dDW

dt

ϯ

ϯϲϵ

<Ăď͘ƵůƵŶŐĂŶ

dDW

dt

ϰ

ϯϳϬ

<Ăď͘<ƵƚĂŝĂƌĂƚ

dDW

dt

dt

5

ϯϳϭ

<Ăď͘<ƵƚĂŝ<ĂƌƚĂŶĞŐĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

ϲ

ϯϳϮ

<Ăď͘<ƵƚĂŝdŝŵƵƌ

dDW

dDW

dDW

dDW

dt

ϳ

ϯϳϯ

<Ăď͘DĂůŝŶĂƵ

dDW

dDW

dt

tW

dt

8

ϯϳϰ

<Ăď͘EƵŶƵŬĂŶ

dDW

dt

tW

dt

dt

ϵ

ϯϳϱ

<Ăď͘WĂƐĞƌ

dDW

dt

dt

dt

dt

ϭϬ

ϯϳϲ

<Ăď͘WĞŶĂũĂŵWĂƐĞƌhƚĂƌĂ

dDW

dDW

tW

dt

dt

11

ϯϳϳ

<Ăď͘dĂŶĂdŝĚƵŶŐ

dDW

dDW

ϭϮ

ϯϳϴ

<ŽƚĂĂůŝŬƉĂƉĂŶ

dDW

dt

tW

tW

tW

ϭϯ

ϯϳϵ

<ŽƚĂŽŶƚĂŶŐ

dDW

dt

tW

tW

tW

ϭϰ

ϯϴϬ

<ŽƚĂ^ĂŵĂƌŝŶĚĂ

dDW

dDW

dDW

dt

dDW

15

ϯϴϭ

<ŽƚĂdĂƌĂŬĂŶ

dDW

dDW

tW

tW

tW

Prov. Sulawesi Utara 10

10

14

16

16

1

ϯϴϮ

WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

tdW

tdW

Ϯ

ϯϴϯ

<Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁ

dDW

tW

tW

tW

dt

ϯ

ϯϴϰ

<Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁ ^ĞůĂƚĂŶ

tW

dDW

ϰ

ϯϴϱ

<Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁdŝŵƵƌ

tW

dDW

5

ϯϴϲ

<Ăď͘ŽůĂĂŶŐDŽŶŐŽŶĚŽǁhƚĂƌĂ

ϲ

ϯϴϳ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶ^ĂŶŐŝŚĞ

ϳ

ϯϴϴ

<Ăď͘<ĞƉ͘^ŝĂƵdĂŐƵůĂŶĚĂŶŐŝĂƌŽ

8

ϯϴϵ

ϵ

tW

tW

dt

tW

dt

dt dt

tW

dDW

tW

tW

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶdĂůĂƵĚ

dDW

dDW

dDW

dDW

dt

ϯϵϬ

<Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϬ

ϯϵϭ

<Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

dDW

dt

dt

dDW

11

ϯϵϮ

<Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂdĞŶŐŐĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

ϭϮ

ϯϵϯ

<Ăď͘DŝŶĂŚĂƐĂhƚĂƌĂ

dDW

dDW

tW

tW

dDW

ϭϯ

ϯϵϰ

<ŽƚĂŝƚƵŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϰ

ϯϵϱ

<ŽƚĂ<ŽƚĂŵŽďĂŐƵ

tW

tW

dt

15

ϯϵϲ

<ŽƚĂDĂŶĂĚŽ

dt

dDW

tW

dt

dDW

ϭϲ

ϯϵϳ

<ŽƚĂdŽŵŽŚŽŶ

dDW

tW

dt

dt

dDW

Prov. Sulawesi Tengah LKPD

242

Opini Tahun 2008

1

LKPD

25

Opini Tahun 2007

Prov. Kalimantan Timur LKPD

24

Opini Tahun 2006

11

11

11

12

12

1

ϯϵϴ

WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝdĞŶŐĂŚ

dDW

tW

tW

dDW

tW

Ϯ

ϯϵϵ

<Ăď͘ĂŶŐŐĂŝ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϰϬϬ

<Ăď͘ĂŶŐŐĂŝ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

ϰ

ϰϬϭ

<Ăď͘ƵŽů

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

5

ϰϬϮ

<Ăď͘ŽŶŐŐĂůĂ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

ϲ

ϰϬϯ

<Ăď͘DŽƌŽǁĂůŝ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

ϳ

ϰϬϰ

<Ăď͘WĂƌŝŐŝDŽƵƚŽŶŐ

tW

tW

tW

dDW

dDW

8

ϰϬϱ

<Ăď͘WŽƐŽ

tW

tW

dDW

tW

tW

ϵ

ϰϬϲ

<Ăď͘^ŝŐŝ

dDW

tW

ϭϬ

ϰϬϳ

<Ăď͘dŽũŽhŶĂͲhŶĂ

tW

dDW

tW

tW

tW

11

ϰϬϴ

<Ăď͘dŽůŝƚŽůŝ

tW

tW

tW

dDW

tW

ϭϮ

ϰϬϵ

<ŽƚĂWĂůƵ

tW

tW

dDW

dDW

tW

Ϯϯ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No. 26


Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

24

24

24

25

25

ϰϭϬ

WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝ^ĞůĂƚĂŶ

tW

dDW

dDW

tW

tdW

Ϯ

ϰϭϭ

<Ăď͘ĂŶƚĂĞŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϰϭϮ

<Ăď͘ĂƌƌƵ

tW

tW

tW

tW

dDW

ϰ

ϰϭϯ

<Ăď͘ŽŶĞ

tW

tW

tW

tW

tW

5

ϰϭϰ

<Ăď͘ƵůƵŬƵŵďĂ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϲ

ϰϭϱ

<Ăď͘ŶƌĞŬĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϳ

ϰϭϲ

<Ăď͘'ŽǁĂ

tW

tW

tW

tW

tW

8

ϰϭϳ

<Ăď͘:ĞŶĞƉŽŶƚŽ

dDW

tW

dDW

tW

tW

ϵ

ϰϭϴ

<Ăď͘<ĞƉ͘^ĞůĂǇĂƌ

dDW

tW

dDW

tW

dDW

ϭϬ

ϰϭϵ

<Ăď͘>ƵǁƵ

tW

tW

tW

tW

tW

11

ϰϮϬ

<Ăď͘>ƵǁƵdŝŵƵƌ

tW

dDW

tW

tW

tW

ϭϮ

ϰϮϭ

<Ăď͘>ƵǁƵhƚĂƌĂ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϭϯ

ϰϮϮ

<Ăď͘DĂƌŽƐ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϰ

ϰϮϯ

<Ăď͘WĂŶŐŬĂũĞŶĞĚĂŶ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

tW

tW

tW

tW

tW

15

ϰϮϰ

<Ăď͘WŝŶƌĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϲ

ϰϮϱ

<Ăď͘^ŝĚĞŶƌĞŶŐZĂƉƉĂŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϳ

ϰϮϲ

<Ăď͘^ŝŶũĂŝ

tW

tW

tW

tW

tW

18

ϰϮϳ

<Ăď͘^ŽƉƉĞŶŐ

tW

tW

tW

tW

tW

ϭϵ

ϰϮϴ

<Ăď͘dĂŬĂůĂƌ

tW

tW

tW

tW

dDW

ϮϬ

ϰϮϵ

<Ăď͘dĂŶĂdŽƌĂũĂ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϭ

ϰϯϬ

<Ăď͘dŽƌĂũĂhƚĂƌĂ

tW

tW

ϮϮ

ϰϯϭ

<Ăď͘tĂũŽ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϯ

ϰϯϮ

<ŽƚĂDĂŬĂƐƐĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯϰ

ϰϯϯ

<ŽƚĂWĂůŽƉŽ

tW

tW

tW

dDW

dDW

Ϯϱ

ϰϯϰ

<ŽƚĂWĂƌĞͲWĂƌĞ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Sulawesi Tenggara 11

11

13

13

13

tW

tW

dDW

dDW

tW

1

ϰϯϱ

WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝdĞŶŐŐĂƌĂ

Ϯ

ϰϯϲ

<Ăď͘ŽŵďĂŶĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϯ

ϰϯϳ

<Ăď͘ƵƚŽŶ

tW

tW

tW

tW

tdW

ϰ

ϰϯϴ

<Ăď͘ƵƚŽŶhƚĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

5

ϰϯϵ

<Ăď͘<ŽůĂŬĂ

tW

dDW

dt

dt

tW

ϲ

ϰϰϬ

<Ăď͘<ŽůĂŬĂhƚĂƌĂ

tW

dDW

dt

tW

tW

ϳ

ϰϰϭ

<Ăď͘<ŽŶĂǁĞ

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

8

ϰϰϮ

<Ăď͘<ŽŶĂǁĞ^ĞůĂƚĂŶ

tW

dt

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

dDW tW

ϵ

ϰϰϯ

<Ăď͘<ŽŶĂǁĞhƚĂƌĂ

ϭϬ

ϰϰϰ

<Ăď͘DƵŶĂ

tW

11

ϰϰϱ

<Ăď͘tĂŬĂƚŽďŝ

tW

dDW

dDW

dt

ϭϮ

ϰϰϲ

<ŽƚĂĂƵͲĂƵ

tW

tW

dt

dDW

dDW

ϭϯ

ϰϰϳ

<ŽƚĂ<ĞŶĚĂƌŝ

tW

dDW

dt

tW

tW

Prov. Gorontalo LKPD

Ϯϰ

Opini Tahun 2008

1

LKPD

28

Opini Tahun 2007

Prov. Sulawesi Selatan LKPD

27

Opini Tahun 2006

1

ϰϰϴ

WƌŽǀ͘'ŽƌŽŶƚĂůŽ

Ϯ

ϰϰϵ

<Ăď͘ŽĂůĞŵŽ

ϯ

ϰϱϬ

<Ăď͘ŽŶĞŽůĂŶŐŽ

ϰ

ϰϱϭ

<Ăď͘'ŽƌŽŶƚĂůŽ

5

ϰϱϮ

<Ăď͘'ŽƌŽŶƚĂůŽhƚĂƌĂ

ϲ

ϰϱϯ

<Ăď͘WŽŚƵǁĂƚŽ

ϳ

ϰϱϰ

<ŽƚĂ'ŽƌŽŶƚĂůŽ

2011 6

7

7

7

7

tW

tdW

tW

tW

tW

tW

dDW

tW

tW

tW

tW

tW

dDW

tW

tW

tW

tW

tW

tdW

tdW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

tW

dDW

dDW

tW

tW

243


No. 29


Opini Tahun 2010

6

6

6

6

6

WƌŽǀ͘^ƵůĂǁĞƐŝĂƌĂƚ

tW

tW

tW

tW

tW

Ϯ

ϰϱϲ

<Ăď͘DĂũĞŶĞ

tW

tW

tW

tW

tW

ϯ

ϰϱϳ

<Ăď͘DĂŵĂƐĂ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

ϰ

ϰϱϴ

<Ăď͘DĂŵƵũƵ

dDW

tW

tW

tW

tW

5

ϰϱϵ

<Ăď͘DĂŵƵũƵhƚĂƌĂ

tW

tW

dDW

tW

tW

ϲ

ϰϲϬ

<Ăď͘WŽůĞǁĂůŝDĂŶĚĂƌ

tW

tW

tW

tW

tW

Prov. Maluku 9

9

9

12

10

1

ϰϲϭ

WƌŽǀ͘DĂůƵŬƵ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯ

ϰϲϮ

<Ăď͘ƵƌƵ

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϯ

ϰϲϯ

<Ăď͘ƵƌƵ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

***

ϰ

ϰϲϰ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶƌƵ

5

ϰϲϱ

<Ăď͘DĂůƵŬƵĂƌĂƚĂǇĂ

ϲ

ϰϲϲ

<Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐĂŚ

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϳ

ϰϲϳ

<Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐŐĂƌĂ

tW

tW

dDW

dDW

dDW

8

ϰϲϴ

<Ăď͘DĂůƵŬƵdĞŶŐŐĂƌĂĂƌĂƚ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϵ

ϰϲϵ

<Ăď͘^ĞƌĂŵĂŐŝĂŶĂƌĂƚ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϬ

ϰϳϬ

<Ăď͘^ĞƌĂŵĂŐŝĂŶdŝŵƵƌ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

11

ϰϳϭ

<ŽƚĂŵďŽŶ

dDW

tW

dDW

dDW

dDW

ϭϮ

ϰϳϮ

<ŽƚĂdƵĂů

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

***

dDW

dDW

Prov. Maluku Utara 9

9

9

9

10

1

ϰϳϯ

WƌŽǀ͘DĂůƵŬƵhƚĂƌĂ

tW

dDW

dDW

dt

dDW

Ϯ

ϰϳϰ

<Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂĂƌĂƚ

dDW

tW

dDW

dt

dDW

ϯ

ϰϳϱ

<Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

tW

dDW

dt

dDW

ϰ

ϰϳϲ

<Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂdĞŶŐĂŚ

dDW

dDW

dDW

dt

dDW

5

ϰϳϳ

<Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂdŝŵƵƌ

tW

tW

dDW

dt

dDW

ϲ

ϰϳϴ

<Ăď͘,ĂůŵĂŚĞƌĂhƚĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

dt

dDW

ϳ

ϰϳϵ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶ^ƵůĂ

dDW

dDW

dDW

dt

8

ϰϴϬ

<Ăď͘WƵůĂƵDŽƌŽƚĂŝ

dDW dDW

ϵ

ϰϴϭ

<ŽƚĂdĞƌŶĂƚĞ

tW

tW

dDW

dt

dDW

ϭϬ

ϰϴϮ

<ŽƚĂdŝĚŽƌĞ<ĞƉƵůĂƵĂŶ

tW

tW

dDW

tW

tW

18

21

22

23

24

Prov. Papua LKPD

244

Opini Tahun 2009

ϰϱϱ

LKPD

32

Opini Tahun 2008

1

LKPD

31

Opini Tahun 2007

Prov. Sulawesi Barat LKPD

30

Opini Tahun 2006

1

ϰϴϯ

WƌŽǀ͘WĂƉƵĂ

dt

tW

tW

tW

dDW

Ϯ

ϰϴϰ

<Ăď͘ƐŵĂƚ

dDW

dDW

dDW

tW

tW

ϯ

ϰϴϱ

<Ăď͘ŝĂŬEƵŵĨŽƌ

dt

dDW

dDW

tW

dDW

ϰ

ϰϴϲ

<Ăď͘ŽǀĞŶŝŐŽĞů

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

5

ϰϴϳ

<Ăď͘ĞŝǇĂŝ

ϲ

ϰϴϴ

<Ăď͘ŽŐŝǇĂŝ

dDW

dDW

dDW

ϳ

ϰϴϵ

<Ăď͘/ŶƚĂŶ:ĂǇĂ

8

ϰϵϬ

<Ăď͘:ĂǇĂƉƵƌĂ

dt

dDW

tW

tW

tW tW

* *

ϵ

ϰϵϭ

<Ăď͘:ĂǇĂǁŝũĂǇĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϬ

ϰϵϮ

<Ăď͘<ĞĞƌŽŵ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

11

ϰϵϯ

<Ăď͘<ĞƉƵůĂƵĂŶzĂƉĞŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϮ

ϰϵϰ

<Ăď͘>ĂŶŶǇ:ĂǇĂ

ϭϯ

ϰϵϱ

<Ăď͘DĂŵďĞƌĂŵŽZĂǇĂ

ϭϰ

ϰϵϲ

<Ăď͘DĂŵďĞƌĂŵŽdĞŶŐĂŚ

15

ϰϵϳ

<Ăď͘DĂƉƉŝ

dDW dDW

**

dDW

dDW

* dDW

dDW

Ϯϱ LAPORAN TAHUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


No.

33


Opini Tahun 2006

Opini Tahun 2007

Opini Tahun 2008

Opini Tahun 2009

Opini Tahun 2010

ϭϲ

ϰϵϴ

<Ăď͘DĞƌĂƵŬĞ

dt

dDW

dDW

dDW

dDW

ϭϳ

ϰϵϵ

<Ăď͘DŝŵŝŬĂ

dt

dDW

dDW

tW

tW

18

ϱϬϬ

<Ăď͘EĂďŝƌĞ

dt

dDW

dDW

dDW

ϭϵ

ϱϬϭ

<Ăď͘EĚƵŐĂ

ϮϬ

ϱϬϮ

<Ăď͘WĂŶŝĂŝ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯϭ

ϱϬϯ

<Ăď͘WĞŐƵŶƵŶŐĂŶŝŶƚĂŶŐ

dDW

dDW

tW

tW

dDW

ϮϮ

ϱϬϰ

<Ăď͘WƵŶĐĂŬ

Ϯϯ

ϱϬϱ

<Ăď͘WƵŶĐĂŬ:ĂǇĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯϰ

ϱϬϲ

<Ăď͘^Ăƌŵŝ

dt

dDW

tW

dDW

dDW

Ϯϱ

ϱϬϳ

<Ăď͘^ƵƉŝŽƌŝ

dt

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯϲ

ϱϬϴ

<Ăď͘dŽůŝŬĂƌĂ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯϳ

ϱϬϵ

<Ăď͘tĂƌŽƉĞŶ

dDW

dDW

dDW

**

Ϯϴ

ϱϭϬ

<Ăď͘zĂŚƵŬŝŵŽ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

Ϯϵ

511

<Ăď͘zĂůŝŵŽ

ϯϬ

ϱϭϮ

<ŽƚĂ:ĂǇĂƉƵƌĂ

dt

dDW

tW

tW

tW

dDW dDW

*

dDW

Prov. Papua Barat LKPD

9

10

10

10

12

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

tW

1

ϱϭϯ

WƌŽǀ͘WĂƉƵĂĂƌĂƚ

Ϯ

ϱϭϰ

<Ăď͘&ĂŬĨĂŬ

ϯ

515

<Ăď͘<ĂŝŵĂŶĂ

ϰ

ϱϭϲ

<Ăď͘DĂŶŽŬǁĂƌŝ

dDW

5

ϱϭϳ

<Ăď͘DĂǇďƌĂƚ

ϲ

518

<Ăď͘ZĂũĂŵƉĂƚ

dDW

dDW

dDW

dDW

ϳ

ϱϭϵ

<Ăď͘^ŽƌŽŶŐ

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

8

ϱϮϬ

<Ăď͘^ŽƌŽŶŐ^ĞůĂƚĂŶ

dDW

dDW

dDW

dDW

tW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW

dDW dDW tW

ϵ

ϱϮϭ

<Ăď͘dĂŵďƌĂƵǁ

ϭϬ

ϱϮϮ

<Ăď͘dĞůƵŬŝŶƚƵŶŝ

dDW

11

ϱϮϯ

<Ăď͘dĞůƵŬtŽŶĚĂŵĂ

ϭϮ

ϱϮϰ

<ŽƚĂ^ŽƌŽŶŐ

tW

tW

tW

tW

dt

Jumlah

463

469

485

504

516

<ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ tdW

Ϯϲ

͗ KƉŝŶŝtĂũĂƌdĂŶƉĂWĞŶŐĞĐƵĂůŝĂŶ;ƵŶƋƵĂůŝĮĞĚŽƉŝŶŝŽŶͿ

tW

͗ KƉŝŶŝtĂũĂƌĞŶŐĂŶWĞŶŐĞĐƵĂůŝĂŶ;ƋƵĂůŝĮĞĚKƉŝŶŝŽŶͿ

dt

͗ KƉŝŶŝdŝĚĂŬtĂũĂƌ(adverse opinion)

dDW

͗ WĞƌŶǇĂƚĂĂŶDĞŶŽůĂŬDĞŵďĞƌŝŬĂŶKƉŝŶŝĂƚĂƵdŝĚĂŬDĞŵďĞƌŝŬĂŶWĞŶĚĂƉĂƚ(disclaimer of opinion)

*

͗ ĂĞƌĂŚƉĞŵĞŬĂƌĂŶďĂƌƵ;ďĞůƵŵǁĂũŝďŵĞŶǇƵƐƵŶĚĂŶŵĞůĂƉŽƌŬĂŶ><WͿ

**

͗ ŶƟƚĂƐƚĞƌůĂŵďĂƚŵĞŶǇĂŵƉĂŝŬĂŶ><W

***

͗ ĂůĂŵƉƌŽƐĞƐƉĞŶǇƵƐƵŶĂŶůĂƉŽƌĂŶƉĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶ͘

2011

245

246

Ϯϭϱ


2

1

1

Pemeriksaan Keuangan >ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ ϭ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ĂĞƌĂŚ >ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ Ϯ hDĚĂŶĂĚĂŶ >ĂŝŶŶǇĂ Jumlah Pemeriksaan Keuangan

2

Jumlah Kinerja

Pemeriksaan Kinerja WĞůĂǇĂŶĂŶ <ĞƐĞŚĂƚĂŶZƵŵĂŚ ϯ ^ĂŬŝƚĚĂŶŝŶĂƐ <ĞƐĞŚĂƚĂŶ WĞƌƵƐĂŚĂĂŶ ϰ ĂĞƌĂŚŝƌDŝŶƵŵ ϱ ŝĚĂŶŐWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ hƉĂǇĂ ϲ WĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ <ŽƌƵƉƐŝ WƌŽŐƌĂŵ<ŽŶǀĞƌƐŝ DŝŶǇĂŬdĂŶĂŚ ϳ ;DŝƚĂŶͿ<Ğ>ŝƋƵŝĞĚ WĞƚƌŽůĞƵŵ'ĂƐ ;>W'Ϳ ĨĞŬƟĮƚĂƐ WĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ ϴ WĞƌƚƵŵďƵŚĂŶ WĞŶĚƵĚƵŬ WĞŶĞƚĂƉĂŶ ϵ &ŽƌŵĂƐŝĚĂŶ WĞŶŐĂĚĂĂŶWE^ ŝĚĂŶŐWĞƌďĂŶŬĂŶ ϭϬ <ŝŶĞƌũĂ>ĂŝŶŶǇĂ ϭϭ

No

Ͳ 3

ϯ͘ϰϱϴ͕ϲϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϭ͘ϭϮϳ͕ϯϲ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲ

Ͳ h^ϭϬ͕ϴϰϲ͘Ϭϲ 26 45.920,89

USD10,846.06

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

ϮϬϱ͕ϵϭ

-

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵ͘ϳϯϬ͕Ϯϭ

ϲ

ϭ

84

ϳ

555.633,02

766

Ͳ

ϭ͘ϯϵϴ͕ϳϯ

ϳϱ͕ϮϬ

ϯ

6

Nilai

-

Ͳ 1.724,20

ϭϳϬ͕ϰϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϲϬ͕ϱϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϯϵϯ͕ϭϴ

57.416,86

Ͳ

ϴϰ ϱϳ͘ϰϭϲ͕ϴϲ

5

Jml Kasus

ϰ

ϱϱϱ͘ϱϱϳ͕ϴϭ

4

Nilai

ϳϲϯ

3

Jml Kasus

8

Nilai 9

Jml Kasus 10

Nilai 11

Jml Kasus 12

Nilai

Ͳ

-

Ͳ 1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

-

Ͳ 0,60

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϲϬ

16 11.299,45

Ͳ

-

Ͳ 2

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

124

ϭ

-

Ͳ 773,21

ϳϭϯ͕Ϯϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϬ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

48.779,64

ϭϭ͕ϭϯ

-

Ͳ 3

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

100

Ͳ

-

Ͳ 3.332,53

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘Ϯϵϴ͕ϭϮ

Ͳ

ϯϰ͕ϰϬ

Ͳ

Ͳ

40.107,05

Ͳ

ϭϲ ϭϭ͘Ϯϵϵ͕ϰϱ ϭϮϯ ϰϴ͘ϳϲϴ͕ϱϬ ϭϬϬ ϰϬ͘ϭϬϳ͕Ϭϱ

7

Jml Kasus

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

28

Ͳ

Ϯϴ

13

Jml Kasus

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

8.054,32

Ͳ

ϴ͘Ϭϱϰ͕ϯϮ

14

Nilai 16

Nilai 17

Jml Kasus 18

Nilai

Ͳ

-

Ͳ 2

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϭ

-

Ͳ 18,36

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϰ͕ϯϲ

ϰ͕ϬϬ

69 100.661,46

Ͳ

ϲϰ͕Ϭϳ

-

Ͳ 2

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ 88,50

ϳϱ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯ͕ϱϬ

Ͳ

Ͳ

90 19.644,38

ϭ

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

21

ϭ

ϮϬ

19

Jml Kasus 21

Jml Kasus 22

Nilai

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

6.241,30

Ͳ

-

Ͳ 9

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

ϰ

ϭ

186

Ͳ

-

Ͳ 570,36

ϵϯ͕ϱϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵϴ͕ϬϬ

ϯϳϳ͕ϴϲ

Ϭ͕ϵϰ

138.620,65

Ͳ

ϲ͘Ϯϰϭ͕ϯϬ ϭϴϲ ϭϯϴ͘ϲϮϬ͕ϲϱ

20

Nilai

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳ͘ϭϴϮ͕ϭϬ

24

Nilai

-

-

Ͳ Ͳ 1 7.182,10

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

23

Jml Kasus

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2

Ͳ

Ϯ

25

Jml Kasus

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

62,28

Ͳ

ϲϮ͕Ϯϴ

26

Nilai

-

Ͳ 1

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

ϭ

27

Jml Kasus

-

Ͳ 39,84

ϯϵ͕ϴϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

10,00

Ͳ

ϭϬ͕ϬϬ

28

Nilai 30

Nilai

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.229,92

Ͳ

ϭ ϭ͘ϮϮϵ͕ϵϮ

29

Jml Kasus

Penjualan/ pembayaran Kelebihan pertukaran/ honorarium penetapan dan ƐƉĞƐŝĮŬĂƐŝďĂƌĂŶŐͬ Pengembalian penghapusan dan/atau biaya ĞůĂŶũĂƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ pembayaran Penghapusan hak jasa yang diterima pinjaman/ aset negara/ atau melebihi ƌĞƐƟƚƵƐŝƉĂũĂŬ ƚĂŐŝŚƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ perjalanan dinas ƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ piutang atau dana ĚĂĞƌĂŚƟĚĂŬ atau penetapan ganda dan atau ketentuan ketentuan dengan kontrak bergulir macet sesuai ketentuan kompensasi melebihi standar dan merugikan yang ditetapkan kerugian negara/daerah

ϲϵ ϭϬϬ͘ϲϲϭ͕ϰϲ ϴϵ ϭϵ͘ϱϴϬ͕ϯϭ

15

Jml Kasus

Total kerugian negara/ Rekanan Kelebihan daerah atau kerugian penggunaan uang/ Belanja atau pengadaan Kekurangan pembayaran negara/daerah yang barang untuk Tema Pemeriksaan terjadi di perusahaan pengadaan barang/ ďĂƌĂŶŐͬũĂƐĂƟĚĂŬ volume pekerjaan selain kekurangan Pemahalan harga (Mark up) ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ ũĂƐĂĮŬƟĨ menyelesaikan dan/atau barang volume pekerjaan pribadi pekerjaan dan/atau barang



ĂŌĂƌZĞŬĂƉŝƚƵůĂƐŝ<ĞůŽŵƉŽŬdĞŵƵĂŶ<ĞƌƵŐŝĂŶ,ĂƐŝůWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶW<^ĞŵĞƐƚĞƌ//dĂŚƵŶϮϬϭϭ

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

31

32

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Jml Nilai Kasus

Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan

33

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus

34

Nilai

-

Ͳ -

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya

ϯϬ͘Ϭϯϱ͕Ϯϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϭϱϱ͕ϴϴ

Ͳ

123.505,67

Ͳ

ϭϮϯ͘ϱϬϱ͕ϲϳ

36

Nilai

-

USD10,846.06

Ͳ h^ϭϬ͕ϴϰϲ͘Ϭϲ 2 32.191,15

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

44

Ͳ

ϰϰ

35

Jml Kasus

Lain-lain

-

Ͳ 284,63

ϭϮϰ͕Ϭϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϲϬ͕ϱϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

13.967,36

ϲϰ͕Ϭϳ

ϭϯ͘ϵϬϯ͕Ϯϵ

37

Nilai

Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang ƚĞůĂŚĚŝƟŶĚĂŬ ůĂŶũƵƟĚĂůĂŵ proses pemeriksaan

;ŶŝůĂŝĚĂůĂŵũƵƚĂƌƵƉŝĂŚĚĂŶƌŝďƵǀĂůĂƐͿ


Ϯϭϲ

3

1

2

Ͳ ϭ͘ϭϰϮ͕ϱϬ

ϱϯϰ͕ϯϯ

ϭϰ

Ͳ

ϴ

Ͳ

WEWĚĂŶ ,^ĞŬƚŽƌ WĞƌƚĂŵďĂŶŐĂŶ

h^ϰ͘ϰϬ

ϮϵϬ͘Ϯϭϳ͕ϲϰ

Ͳ

ϵ

ϴ͘ϯϮϱ͕ϴϰ

Ͳ

h^ϰ͘ϰϬ

ϯ

ϯϬϬ͘ϮϮϬ͕ϯϮ

Ͳ

4

Nilai

ϯϰ

3

Jml Kasus

WEWĚĂŶ, ^ĞŬƚŽƌ<ĞŚƵƚĂŶĂŶ

WĞƌƉĂũĂŬĂŶ͕ <ĞƉĂďĞĂŶĂŶĚĂŶ ƵŬĂŝ

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan 12 Pendapatan

No

5

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus

ϭϲ

ϭϱ

ϭϰ

ĞůĂŶũĂ ĂĞƌĂŚŝĚĂŶŐ /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ ĞůĂŶũĂWĞŵŝůŝŚĂŶ <ĞƉĂůĂĂĞƌĂŚ ĂŶƚƵĂŶ^ŽƐŝĂů WĞŶŐĞůŽůĂĂŶ ĂƌĂŶŐDŝůŝŬ EĞŐĂƌĂͬĂĞƌĂŚ WĞŶǇĞƌƚĂĂŶDŽĚĂů ĂĞƌĂŚ WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ <ŽŶƚƌĂŬ<ĞƌũĂ ^ĂŵĂDŝŶǇĂŬĚĂŶ 'ĂƐƵŵŝ

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ĂĞƌĂŚ WĞŶŐĂĚĂĂŶĂƌĂŶŐ ĚĂŶ:ĂƐĂ

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚWƵƐĂƚ

ϮϬϲ͘ϬϭϮ͕Ϭϲ

h^ϳϲ͘ϭϵ

Ͳ

Ͳ

ϴ

Ͳ

ϴ

Ͳ

ϯ͘ϰϬϰ͕ϳϳ

ϰϯϱ͕ϳϬ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϱ͕ϴϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϮϬ ϭϵ͘ϰϵϲ͕ϭϲ

Ϯ͘ϮϳϮ͕ϵϵ

ϯϰ͘ϱϲϲ͕ϭϴ

ϱϰ

Ͳ

ϭ

ϭϬϱ

ϯϰ͘ϵϭϬ͕Ϭϱ

Ͳ Ͳ Ͳ ϯ͘ϯϯϮ͕ϰϲ Ͳ Ͳ Ͳ

ϯϰ ϭϮ͘ϲϭϰ͕ϲϰ

Ͳ Ͳ Ͳ ϵ Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

ϭϴ

Ͳ

Ͳ

9

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus 10

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ϯ

11

Jml Kasus

Ͳ Ͳ Ͳ ϲ͘ϯϮϴ͕ϭϮ Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ Ͳ Ͳ Ϯϰ Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ Ͳ Ͳ ϲ͘ϲϲϰ͕ϵϭ Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ h^ϳϲ͘ϭϵ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ϯϬ Ϯ͘ϳϳϳ͕ϮϬ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϴϳ͘ϭϳϱ͕ϲϱ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴ͘ϯϭϮ͕ϰϭ

Ͳ

ϴ͘ϯϭϮ͕ϰϭ

12

Nilai

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϰ͕ϵϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵϬ͕ϴϱ Ͳ

Ͳ

ϭ

ϲ

ϭϬ

Ϯ

Ͳ

ϵϱϵ͕ϭϳ

ϭ͘ϯϳϲ͕ϳϳ

ϭ͘ϮϮϲ͕ϴϵ

ϯ͕ϱϱ

ϱϬ ϭϮ͘ϭϬϴ͕ϱϯ

Ͳ

ϯϲ ϰϰ͘ϳϭϴ͕ϵϳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

ϲ

ϲ

ϭϭ

Ͳ

ϳϬϵ͕ϲϲ

ϰϲ͕ϵϬ

ϱϳϮ͕ϰϴ

ϰϴϬ͕ϰϯ

ϭ͘ϱϯϭ͕ϯϱ

Ͳ h^ϳϲ͘ϭϵ

ϱϴ ϰϭ͘ϵϰϮ͕ϲϵ

ϵ ϭϯ͘ϰϰϴ͕ϭϯ ϰϭϲ ϲϴ͘ϲϳϬ͕ϲϰ ϭϲϳ ϯϵ͘ϴϳϭ͕ϰϴ

Ͳ Ͳ Ͳ ϳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϭϳ ϭϵ͘ϴϲϳ͕ϭϭ ϱϯϴ ϭϯϯ͘ϯϵϯ͕ϱϭ Ϯϳϴ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

ϳϮ ϯϲ͘Ϭϭϰ͕ϳϳ

ϭϱ͘ϱϲϮ͕ϱϳ

ϳϲ

ϮϬϲ͘ϰϳϭ͕ϰϯ

ϭϯϲ

h^ϴϭ͘ϰϳ hZϮ͘Ϭϯ ZKEϳ͘ϭϲ Ϯϳ͘ϱϰϬ͕ϰϬ h^ϱ͘Ϯϳ hZϮ͘Ϭϯ ZKEϳ͘ϭϲ

ϰϵϮ͘ϰϮϱ͕ϲϲ

ϴϭϳ

ϭ͘ϯϮϭ Ͳ Ͳ Ͳ ϭϯϯ Ͳ Ͳ Ͳ

2011

WEW>ĂŝŶŶǇĂ WĞŶĚĂƉĂƚĂŶ ĂĞƌĂŚ Pelaksanaan 13 Belanja

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

8

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

7

6

Ͳ

Jml Kasus

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴϴ͘ϭϰϮ͕ϴϰ Ͳ Ͳ Ͳ ϯ͘Ϭϳϳ͕ϴϲ Ͳ Ͳ Ͳ

14

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

ϭ

ϭϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϵ͕ϵϬ

ϱϬ͕ϭϯ

ϰϭ͕Ϯϰ

ϳϲ͘ϱϰϱ͕ϵϮ Ͳ Ͳ

ϱϵ ϴ͘ϯϳϳ͕ϳϲ

Ͳ Ͳ Ͳ ϭϮ Ͳ Ͳ Ͳ

ϵϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

13

Jml Kasus

ϳϯ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

17

Jml Kasus

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ ϭ͘ϭϯϳ͕ϳϵ ϭϰ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϭϰ͘ϮϲϬ͕ϱϮ

ϯϳϭ͕Ϯϭ

Ͳ ϱϮϯ͕ϭϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴϵϰ͕ϯϴ

16

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϭ

ϰ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϵϲϵ͕ϵϵ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϴ

ϱϮϭ͕Ϭϯ ϭϴ

Ͳ

Ͳ

ϱϬ͕ϱϯ

Ͳ

ϭϵϱ͕ϯϲ

Ͳ

ϴϴϬ͕Ϭϯ

ϰϳϯ͕ϲϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰ͘ϵϰϰ͕ϯϴ

Ͳ Ͳ Ͳ Ϯ͘ϰϬϰ͕Ϭϳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϴ͘ϳϬϮ͕ϭϲ

Ͳ

Ͳ ϭϯϬ͕ϵϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϬ͕ϵϮ

18

Nilai

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ Ͳ Ϯϯϵ͕ϴϱ Ͳ Ͳ Ͳ

ϳϯ͘ϭϵϲ͕ϯϬ

20

Nilai

Ͳ

ϭ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϰ

Ͳ

Ͳ

ϯϴϲ͕ϵϰ

ϭϲϭ͕ϱϬ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϴϴϭ͕ϰϰ

Ͳ

ϭϵ ϰϬ͘ϯϲϯ͕ϯϯ

ϱϮ ϯϬ͘ϳϭϭ͕ϲϲ

Ͳ Ͳ Ͳ ϳ Ͳ Ͳ Ͳ

ϵϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

19

Jml Kasus

Ͳ

ϯ

Ͳ

ϰϮ

ϭϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϮ

Ͳ Ͳ Ͳ Ϯϰ Ͳ Ͳ Ͳ

ϭϭϮ

Ϯ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰ

21

Jml Kasus

Ͳ

ϭ͘Ϭϴϳ͕Ϭϳ

Ͳ

ϴ͘ϯϳϯ͕ϭϴ

ϯϬϴ͕ϰϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϲ͘Ϭϴϵ͕ϳϴ

h^ϱ͘Ϯϳ hZϮ͘Ϭϯ ZKEϳ͘ϭϲ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϵϰ h^ϱ͘Ϯϳ hZϮ͘Ϭϯ ZKEϳ͘ϭϲ

Ϯϱ͘ϵϴϯ͕ϯϳ

ϭϲϯ͕ϭϭ

Ͳ ϰϴϰ͕ϵϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϰϴ͕ϬϮ

22

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

24

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ ϯϮ͘ϭϲϯ͕ϱϵ

23

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

25

Jml Kasus 26

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

27

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϲ͕ϱϰ

ϯϵϲ͕ϯϴ

28

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

29

Jml Kasus 30

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Penjualan/ Kelebihan pembayaran pertukaran/ penetapan dan honorarium ƐƉĞƐŝĮŬĂƐŝďĂƌĂŶŐͬ Pengembalian penghapusan dan/atau biaya ĞůĂŶũĂƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ pembayaran Penghapusan hak jasa yang diterima pinjaman/ aset negara/ perjalanan dinas atau melebihi ƌĞƐƟƚƵƐŝƉĂũĂŬ ƚĂŐŝŚƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ piutang atau dana ĚĂĞƌĂŚƟĚĂŬ ƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ ganda dan atau ketentuan atau penetapan ketentuan dengan kontrak bergulir macet sesuai ketentuan melebihi standar kompensasi dan merugikan yang ditetapkan kerugian negara/daerah

ϴ ϭϬ͘ϱϴϭ͕ϭϲ ϯϯ

Ͳ Ͳ Ͳ Ϯ Ͳ Ͳ Ͳ

Ϯϲ

ϭϮ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱ

15

Jml Kasus

Total kerugian negara/ Rekanan Kelebihan daerah atau kerugian penggunaan uang/ Belanja atau pengadaan Kekurangan pembayaran negara/daerah yang barang untuk Tema Pemeriksaan terjadi di perusahaan pengadaan barang/ ďĂƌĂŶŐͬũĂƐĂƟĚĂŬ volume pekerjaan selain kekurangan Pemahalan harga (Mark up) ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ ũĂƐĂĮŬƟĨ menyelesaikan dan/atau barang volume pekerjaan pribadi pekerjaan dan/atau barang



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

31

32

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Nilai Kasus


33

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus

34

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

ϲ

ϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

ϳ

Ͳ Ͳ Ͳ ϰ Ͳ Ͳ Ͳ

Ϯϭ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϵ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϭϭ

35

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

ϳϰϵ͕ϵϵ

ϭ͘ϵϵϳ͕ϱϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϭϲϯ͕ϵϰ

ϭ͘ϭϲϭ͕ϳϲ

Ͳ Ͳ Ͳ ϯϲϲ͕ϭϲ Ͳ Ͳ Ͳ

ϱ͘ϲϴϵ͕ϰϭ

Ͳ

Ͳ ϯ͕ϱϬ

Ͳ

h^ϰ͘ϰϬ

ϮϵϬ͘Ϯϭϳ͕ϲϰ

Ͳ

ϭϯ͕ϰϮ

h^ϰ͘ϰϬ

ϮϵϬ͘Ϯϯϰ͕ϱϳ

36

Nilai

Lain-lain

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϭϴ͕ϴϲ

ϭϱϭ͕ϲϳ

ϭ͘ϴϯϯ͕Ϯϴ

Ͳ

ϭ͘ϭϮϴ͕Ϭϳ

ϭϮ͘Ϭϵϯ͕ϲϭ

Ͳ Ͳ ZKEϰ͘Ϯϭ ϯ͘Ϭϳϳ͕Ϭϳ Ͳ Ͳ ZKEϰ͘Ϯϭ

ϭϴ͘ϰϬϮ͕ϱϵ

Ϯϲϲ͕ϬϮ

Ͳ ϭϴϬ͕ϳϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϰϲ͕ϴϮ

37

Nilai




LAMPIRAN

247

248


Ϯϭϳ

ϵϰ͘ϭϱϵ͕ϳϲ

Ϯϵ͘ϳϳϴ͕ϱϲ

ϭ͘ϳϮϵ͕ϲϲ ϭϵ͘ϰϯϮ͕ϬϬ ϴ͘ϲϭϲ͕ϴϵ

ϱϲ

ϰϬ

ϱ ϯϯ Ϯ

1.566.404,41

USD10,931.94

EUR2.03 RON7.16

1.665.578,94

-

-

Jumlah Total Setelah Dikonversi 2.319

USD85.88 EUR2.03 RON7.16

ϴ͘ϳϴϰ͕ϳϰ

ϰϲ

964.850,49

Ͳ

Ͳ

-

ϱϰ͕ϬϬ

ϭ

1.527

ϭ͘ϭϭϮ͕ϲϬ

4

Nilai

ϯ

3

Jml Kasus

2.319

Jumlah Total

Jumlah PDTT

WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ <ĞǁĂũŝďĂŶ ϭϳ WĞůĂǇĂŶĂŶhŵƵŵ ^ŝƐƚĞŵ WĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ /ŶƚĞƌŶĂĚĂŶ ϭϴ hƐĂŚĂDŝůŝŬ EĞŐĂƌĂ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂů ϭϵ hDE KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůZ^hͬ Z^<͕WDĚĂŶ ϮϬ hD>ĂŝŶŶǇĂ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůĂŶŬ Ϯϭ ĂĞƌĂŚ Wdd>ĂŝŶŶǇĂ ϮϮ WƵƐĂƚ ĂĞƌĂŚ hDEͬ>h

2

-

77

Ͳ ϰ Ͳ

ϰ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

41.213,30

Ͳ ϱ͘ϭϲϴ͕ϲϯ Ͳ

ϱ͘ϭϲϴ͕ϲϯ

Ͳ

Ϯϵ͕ϵϬ

6

Nilai

-

-

164 100.354,37

-

-

164 100.354,37

5

Jml Kasus

<ĞƚĞƌĂŶŐĂŶ WĞŶũƵŵůĂŚĂŶŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶĚĂƚĂĂŶŐŬĂĂƐĂůǇĂŶŐĚŝďƵůĂƚŬĂŶŬĞďĂǁĂŚ

1

No

7

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϭ Ͳ

Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϭ

8

Nilai

-

-

-

39 33.504,19

-

-

39 33.504,19

-

22 22.204,12

Ͳ ϰ Ͳ

ϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

139.483,93 -

Ͳ ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϯ ϰϵ͕ϲϬ

ϯ͘ϭϯϴ͕Ϯϯ

ϰϵ͕ϭϵ

ϱϲϳ͕Ϭϰ

10

Nilai

-

-

697 189.036,79

-

-

697 189.036,79

-

571

Ͳ ϭϰ ϭ

ϭϱ

Ϯ

ϵ

9

Jml Kasus

Ͳ ϭϴϰ͕ϯϯ ϴ͘ϱϲϳ͕Ϯϵ

ϴ͘ϳϱϭ͕ϲϮ

ϵϯϯ͕ϵϮ

ϱϰ͕ϱϴ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϭϭϮ͕ϲϬ

12

Nilai

USD76.19 -

-

USD76.19

402 151.227,93

-

-

402 150.536,95

-

299 107.097,37

Ͳ ϰ ϭ

ϱ

ϱ

ϯ

Ͳ

Ͳ

ϯ

11

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϰϬ͕Ϯϴ Ͳ Ͳ

ϭϰϬ͕Ϯϴ

Ͳ

ϱϰ͕ϵϬ

14

Nilai

-

124

-

-

96.392,34

-

-

124 96.392,34

-

96 88.338,02

ϭ Ͳ Ͳ

ϭ

Ͳ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

13

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

17.699,33

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϲϲϮ͕ϱϳ

ϴϴϭ͕ϴϰ

16

Nilai

Ͳ

ϰϬ͕ϯϮ Ͳ Ͳ

ϰϬ͕ϯϮ

ϱ͘ϳϮϯ͕ϴϴ

ϭϮ͕ϱϲ

Ͳ

ϱϰ͕ϬϬ

18

Nilai

-

-

88 14.859,23

Ϯ Ͳ Ͳ

Ϯ

ϳ

Ϯ

Ͳ

ϭ

Ͳ

17

Jml Kasus

-

-

-

-

124 118.379,16 180 34.592,11

-

-

120

-

-

120

-

99

Ͳ ϯ Ͳ

ϯ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

19

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

88.440,13

-

-

88.440,13

-

82.198,82

Ͳ ϴ͘ϰϰϭ͕ϲϳ Ͳ

ϴ͘ϰϰϭ͕ϲϳ

Ͳ

ϭϮ͕ϰϬ

20

Nilai

358

-

-

358

-

163

Ϯ ϭ Ͳ

ϯ

Ϯϱ

ϭϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

21

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

244.579,28

EUR2.03 RON7.16

USD5.27

244.487,77

USD5.27 EUR2.03 RON7.16

105.296,75

ϭ͘ϱϰϵ͕Ϭϱ ϰϰ͕ϯϰ Ͳ

ϭ͘ϱϵϯ͕ϯϵ

ϳϰ͘Ϭϰϲ͕ϯϵ

ϭ͘ϵϯϴ͕ϱϬ

22

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

24

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

13

-

-

13

-

12

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

ϱ

45.361,40

-

-

45.361,40

38.179,30 -

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

ϵϯϰ͕ϯϰ

ϲ ϱ͘Ϭϴϭ͕ϯϲ

23

Jml Kasus

2

-

-

2

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

25

Jml Kasus

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

62,28

-

-

62,28

26

Nilai

4

-

-

4

-

2

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

27

Jml Kasus

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

512,77

-

-

512,77

-

462,93

28

Nilai

1

-

-

1

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

29

Jml Kasus

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.229,92

-

-

1.229,92

30

Nilai

Penjualan/ Kelebihan pembayaran pertukaran/ penetapan dan honorarium ƐƉĞƐŝĮŬĂƐŝďĂƌĂŶŐͬ Pengembalian penghapusan dan/atau biaya ĞůĂŶũĂƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ pembayaran Penghapusan hak jasa yang diterima pinjaman/ aset negara/ perjalanan dinas atau melebihi ƌĞƐƟƚƵƐŝƉĂũĂŬ ƚĂŐŝŚƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ ƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝ piutang atau dana ĚĂĞƌĂŚƟĚĂŬ ganda dan atau ketentuan atau penetapan ketentuan dengan kontrak bergulir macet sesuai ketentuan melebihi standar kompensasi dan merugikan yang ditetapkan kerugian negara/daerah

124 118.379,16 180 34.592,11

-

53

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

ϵ

ϯ

15

Jml Kasus

Total kerugian negara/ Rekanan Kelebihan daerah atau kerugian penggunaan uang/ Belanja atau pengadaan Kekurangan pembayaran negara/daerah yang barang untuk Tema Pemeriksaan terjadi di perusahaan pengadaan barang/ ďĂƌĂŶŐͬũĂƐĂƟĚĂŬ volume pekerjaan selain kekurangan Pemahalan harga (Mark up) ŬĞƉĞŶƟŶŐĂŶ menyelesaikan dan/atau barang volume pekerjaan ũĂƐĂĮŬƟĨ pribadi dan/atau barang pekerjaan



1

-

-

1

-

1

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

818,52

-

-

818,52

818,52 -

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

-

-

-

-

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

33

Jml Kasus

ϭ ϴϭϴ͕ϱϮ

32

34

Nilai

-

-

-

-

-

-

Ͳ Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

31

Jml Nilai Kasus


90

-

-

90

-

44

Ͳ ϯ Ͳ

ϯ

Ϯ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

35

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

561.087,67

USD10,850.46 -

462.695,62

USD4.40 -

306.998,80

Ͳ ϭϴϮ͕Ϯϳ Ͳ

ϭϴϮ͕Ϯϳ

ϵ͘ϵϵϬ͕ϵϭ

ϭϱϭ͕ϲϯ

36

Nilai

Lain-lain

Ͳ

Ͳ

36.004,12

RON4.21

-

35.992,50

RON4.21

21.740,49

ϭϳ͕ϴϱ ϭϯϱ͕ϵϴ Ͳ

ϭϱϯ͕ϴϯ

Ϯ͘ϲϴϯ͕ϭϴ

ϱϰ͕Ϭϱ

37

Nilai




Ϯϭϴ

2

1

Ϯ

1

>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶhDĚĂŶĂĚĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ

Ϯ

WĞůĂǇĂŶĂŶ<ĞƐĞŚĂƚĂŶZƵŵĂŚ^ĂŬŝƚĚĂŶŝŶĂƐ <ĞƐĞŚĂƚĂŶ

WĞƌƵƐĂŚĂĂŶĂĞƌĂŚŝƌDŝŶƵŵ

ŝĚĂŶŐWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ

hƉĂǇĂWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ<ŽƌƵƉƐŝ

WƌŽŐƌĂŵ<ŽŶǀĞƌƐŝDŝŶǇĂŬdĂŶĂŚ;DŝƚĂŶͿ<Ğ >ŝƋƵŝĞĚWĞƚƌŽůĞƵŵ'ĂƐ;>W'Ϳ

ĨĞŬƟĮƚĂƐWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶWĞƌƚƵŵďƵŚĂŶWĞŶĚƵĚƵŬ

WĞŶĞƚĂƉĂŶ&ŽƌŵĂƐŝĚĂŶWĞŶŐĂĚĂĂŶWE^

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

Pemeriksaan Kinerja

:ƵŵůĂŚWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶ

>ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ

ϭ

Pemeriksaan Keuangan

Tema Pemeriksaan

No

3

<ŝŶĞƌũĂ>ĂŝŶŶǇĂ

ϭϭ

ϭϮ

WEW>ĂŝŶŶǇĂ

WEWĚĂŶ,^ĞŬƚŽƌWĞƌƚĂŵďĂŶŐĂŶ

WEWĚĂŶ,^ĞŬƚŽƌ<ĞŚƵƚĂŶĂŶ

WĞƌƉĂũĂŬĂŶ͕<ĞƉĂďĞĂŶĂŶĚĂŶƵŬĂŝ

WĞŶŐĞůŽůĂĂŶWĞŶĚĂƉĂƚĂŶ

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Kinerja

ŝĚĂŶŐWĞƌďĂŶŬĂŶ

2011

ϭϬ

Ͳ

ϭ͘Ϭϲϭ͕ϳϮ

Ͳ

Ϯ

Ϯ

ϯϵ͘ϰϭϳ͕ϴϱ

Ͳ

h^ϮϮϰ͘ϭϳ

Ͳ

Ͳ

ϳϴϬ͕ϳϵ

ϰ

ϴϲ͘ϴϳϯ͕ϴϮ

h^ϮϮϰ͘ϭϳ

Ͳ

ϯ

ϭϱϮ͘ϭϲϮ͕ϵϬ

ϯϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4.705,17

Ͳ

5

ϯ͘ϲϰϯ͕ϰϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϬϵ͘ϰϭϭ͕ϯϭ

ϭϯϬ

Ͳ

ϵ

Ϯ͘ϰϰϴ͕ϰϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϬϲ͘ϵϲϮ͕ϴϱ

ϵ

5

ϱ

ϰ

ϯ

Jml Kasus

ϭϮϱ

Nilai

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3.394,45

Ͳ

ϯ͘ϯϵϰ͕ϰϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϭ͘ϯϰϭ͕ϵϯ

Ͳ

ϭϭ͘ϯϰϭ͕ϵϯ

ϲ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲ

Ϯ

ϰ

ϳ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϰϳϯ͕ϳϱ

ϴϰϳ͕ϲϱ

ϲϮϲ͕ϭϬ

8

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϬ

Ͳ

ϯϬ

ϵ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϴ͘Ϯϱϲ͕ϳϰ

Ͳ

ϱϴ͘Ϯϱϲ͕ϳϰ

ϭϬ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

11

Jml Kasus ϭϮ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

1

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϴ

Ͳ

ϭϴ

ϭϯ

Jml Kasus

Ϯ͕ϭϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϭ͕ϰϵ

Ͳ

249,00

Ͳ

Ϯϰϵ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϳϴ͘ϯϯϰ͕Ϯϴ

Ͳ

ϭϳϴ͘ϯϯϰ͕Ϯϴ

ϭϰ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱ

ϭ

ϰ

15

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘Ϯϯϭ͕ϳϱ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϯϯ͕ϴϯ

ϮϬϵ͕ϯϯ

ϱϮϰ͕ϱϬ

ϭϲ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳ

Ͳ

ϳ

ϭϳ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϭ͕ϵϬ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴ͘Ϭϳϭ͕ϳϱ

Ͳ

ϴ͘Ϭϳϭ͕ϳϱ

18

Nilai

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϰ

ϯ

Ͳ

ϯϯ

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϰϬ

Ϯ

ϯϴ

ϭϵ

Jml Kasus

ϯϵ͘ϰϭϱ͕ϲϴ

Ͳ

h^ϮϮϰ͘ϭϳ

ϳϴϬ͕ϳϵ

ϴϲ͘ϴϳϯ͕ϴϮ

h^ϮϮϰ͘ϭϳ

ϭϱϬ͘ϴϵϴ͕ϳϰ

Ͳ

139,16

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϵ͕ϭϲ

Ͳ

ϭϭϬ͘ϵϰϳ͕ϳϴ

ϭ͘ϯϵϭ͕ϰϳ

ϭϬϵ͘ϱϱϲ͕ϯϭ

ϮϬ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯϭ

Jml Kasus

ϮϮ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Total Potensi kerugian Rekanan belum negara/daerah atau keru- <ĞƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝĂŶƉĞŬĞƌũĂĂŶ melaksanakan Pemberian jaminan dalam WŝŚĂŬŬĞƟŐĂďĞůƵŵŵĞůĂŬgian negara/daerah yang Piutang/pinjaman atau dengan kontrak tetapi kewajiban pemelipelaksanaan pekerjaan, Pembelian aset yang ƐĞƚƟĚĂŬĚŝŬĞƚĂŚƵŝ sanakan kewajiban untuk Penghapusan piutang terjadi di perusahaan pembayaran pekerjaan haraan barang hasil Aset dikuasai pihak lain ƉĞŵĂŶĨĂĂƚĂŶďĂƌĂŶŐĚĂŶ dana bergulir yang berberstatus sengketa keberadaannya menyerahkan aset kepada ƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝŬĞƚĞŶƚƵĂŶ ƉŽƚĞŶƐŝƟĚĂŬƚĞƌƚĂŐŝŚ belum dilakukan sebagian pengadaan yang telah ƉĞŵďĞƌŝĂŶĨĂƐŝůŝƚĂƐƟĚĂŬ negara/daerah atau seluruhnya rusak selama masa sesuai ketentuan pemeliharaan



ĂŌĂƌZĞŬĂƉŝƚƵůĂƐŝ<ĞůŽŵƉŽŬdĞŵƵĂŶWŽƚĞŶƐŝ<ĞƌƵŐŝĂŶ,ĂƐŝůWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶW<^ĞŵĞƐƚĞƌ//dĂŚƵŶϮϬϭϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϭϱ

Ͳ

ϭϱ

Ϯϯ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

922,56

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵϮϮ͕ϱϲ

Ͳ

ϰϬ͘Ϯϱϭ͕Ϯϭ

Ͳ

ϰϬ͘Ϯϱϭ͕Ϯϭ

Ϯϰ

Nilai

Lain-lain

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱ͕ϲϰ

Ͳ

698,60

Ͳ

ϲϵϴ͕ϲϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϵϰϭ͕ϳϴ

Ͳ

ϭ͘ϵϰϭ͕ϳϴ

Ϯϲ

Nilai

Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang ƚĞůĂŚĚŝƟŶĚĂŬůĂŶũƵƟĚĂůĂŵƉƌŽƐĞƐ pemeriksaan



LAMPIRAN

249

250

Ϯϭϵ


13

Ϯ

1

6.619.134,00

USD 67.094,84

-

646

6.010.717,99

USD 67.094,84

-

646

5.596.601,49

511


Jumlah Total Setelah Dikonversi

Jumlah Total

Jumlah PDTT

ϱ͘ϵϴϳ͕Ϯϳ

Ͳ

h^ϲϲ͘ϴϯϴ͕Ϭϱ

Ͳ

ϭϳϮ͘ϯϮϲ͕ϭϮ

ϭ͘Ϭϴϴ͘ϭϴϰ͕ϵϯ

ϭϳ

ϱϯ

h^ϲϲ͘ϴϯϴ͕Ϭϱ

Wdd>ĂŝŶŶǇĂ

ϮϮ

ϯϮ͘ϬϬϮ͕ϴϴ

Ͳ

KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůĂŶŬĂĞƌĂŚ

Ϯϭ

ϭϵ

ϯϬ͘ϴϰϰ͕ϲϬ

ϭ͘ϬϴϮ͘ϭϵϳ͕ϲϱ

KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůZ^hͬZ^<͕WDĚĂŶhD >ĂŝŶŶǇĂ

ϮϬ

ϳ

ϴϭ͘ϯϳϱ͕ϭϱ

ϴ

KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůhDE

ϭϵ

Ϯ

Ͳ

ϲϱ͕ϳϳ

hDEͬ>h

^ŝƐƚĞŵWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ/ŶƚĞƌŶĂĚĂŶhƐĂŚĂDŝůŝŬ EĞŐĂƌĂ

ϭϴ

Ͳ

ϭ

ϵ

WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ<ĞǁĂũŝďĂŶWĞůĂǇĂŶĂŶhŵƵŵ

ϭϳ

ϮϬϵ͘ϱϲϱ͕ϵϰ

ϯ͘ϳϯϬ͘ϵϴϭ͕ϲϲ

ĂĞƌĂŚ

WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ<ŽŶƚƌĂŬ<ĞƌũĂ^ĂŵĂDŝŶǇĂŬĚĂŶ 'ĂƐƵŵŝ

ϭϲ

ϭϲ

ϱϬ

ϯϲ͕ϵϲ

ϰ͘Ϭϯϵ͕ϲϵ

Ͳ

WĞŶǇĞƌƚĂĂŶDŽĚĂůĂĞƌĂŚ

ϭϱ

Ϯ

ϭϭ

ϴ͘ϱϵϰ͕ϰϲ

h^ϯϮ͘ϲϭ

Ͳ

ϲϱ

ϭϰ͘ϯϲϱ͕ϰϳ

ϳϭ͘ϰϰϲ͕ϬϬ

ϭϲ

ϮϬϳ

ϲϬϴ͕ϵϬ

h^ϯϮ͘ϲϭ

Ͳ

ϲ

ϵϵ͘Ϭϵϭ͕ϱϬ

Ϯϱ͘ϬϵϬ͕ϰϯ

ϰ

Nilai

ϯϬϳ

ϯϬ

ϯ

Jml Kasus

WƵƐĂƚ

WĞŶŐĞůŽůĂĂŶĂƌĂŶŐDŝůŝŬEĞŐĂƌĂͬĂĞƌĂŚ

ϭϰ

ĂŶƚƵĂŶ^ŽƐŝĂů

ĞůĂŶũĂWĞŵŝůŝŚĂŶ<ĞƉĂůĂĂĞƌĂŚ

ĞůĂŶũĂĂĞƌĂŚŝĚĂŶŐ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ

WĞŶŐĂĚĂĂŶĂƌĂŶŐĚĂŶ:ĂƐĂ

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ


Pelaksanaan Belanja

WĞŶĚĂƉĂƚĂŶĂĞƌĂŚ

Tema Pemeriksaan

No

254

-

254

-

244

Ͳ

ϯ

ϰ

Ͳ

Ͳ

ϳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϭ

Ͳ

ϯ

ϭϲϵ

ϯ

Ͳ

Ϯϯϲ

Ͳ

5

Jml Kasus Ͳ

1.200.137,49

USD 40.661,73

831.416,91

USD 40.661,73

816.680,53

h^ϰϬ͘ϲϮϵ͕ϭϮ

ϳϰϲ͘ϯϯϴ͕ϯϭ

ϯϭϯ͕Ϯϯ

Ͳ

h^ϰϬ͘ϲϮϵ͕ϭϮ

ϳϰϲ͘ϲϱϭ͕ϱϰ

Ͳ

ϲϮ͕ϰϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴ͘ϰϱϱ͕Ϯϲ

h^ϯϮ͘ϲϭ

Ϯϵϳ͕ϬϮ

ϲϬ͘ϲϭϯ͕ϳϭ

ϲϬϬ͕ϱϬ

h^ϯϮ͘ϲϭ

ϲϵ͘ϵϲϲ͕ϱϬ

ϲ

Nilai

Ͳ

28

-

28

-

22

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

ϭ

ϭϱ

ϭ

Ͳ

ϮϬ

ϳ

Jml Kasus Ͳ

6.051,29

-

6.051,29

-

4.577,54

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϵϳϰ͕ϯϯ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϵϳϰ͕ϯϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϵ͕ϮϬ

Ͳ

ϴ͕ϳϱ

Ϯ͘ϰϱϱ͕Ϯϱ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϲϬϯ͕ϮϬ

8

Nilai

Ͳ

89

-

89

-

58

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

Ϯ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯ

ϯϯ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

ϲ

ϵ

Jml Kasus Ͳ

186.329,38

-

186.329,38

-

128.072,63

Ͳ

Ͳ

ϲϭ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϲϭ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϵϵ͕Ϯϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϮϬ͘ϴϰϯ͕ϰϵ

ϰ͘ϭϯϴ͕ϱϯ

Ͳ

Ϯϯ͕ϰϴ

Ͳ

Ͳ

ϴϳ͕ϯϲ

ϭϭϵ͕ϱϭ

Ͳ

Ͳ

ϮϯϬ͕ϯϲ

ϭϬ

Nilai

3

-

3

-

3

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

11

Jml Kasus Ͳ

2.244,30

-

2.244,30

-

2.244,30

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϯϬ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϯϬ

ϭϮ

Nilai

43

-

43

-

24

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱ

ϯ

ϭ

Ͳ

ϵ

ϭ

ϭϯ

Jml Kasus

225.225,02

-

225.225,02

-

46.641,73

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϮ͕ϴϱ

ϵϲϭ͕Ϯϯ

Ͳ

Ͳ

ϲϱ͕ϳϳ

Ͳ

Ͳ

ϰϯ͘ϯϴϱ͕ϲϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϯ

ϰϳϮ͕ϲϱ

ϭ͕ϱϬ

Ͳ

Ϯ͘ϭϱϰ͕ϲϴ

Ϯϵ͕ϯϯ

ϭϰ

Nilai

27

-

27

-

22

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϭ

Ͳ

ϭ

ϭϮ

Ͳ

Ͳ

ϭϱ

ϯ

15

Jml Kasus

11.690,22

-

11.690,22

-

10.956,38

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϳϵ͕ϯϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϯ͕ϰϳ

Ͳ

Ͳ

ϰ͘ϱϯϭ͕ϵϲ

ϰ͘ϱϵϵ͕ϴϭ

Ͳ

Ͳ

ϵ͘ϭϰϱ͕Ϯϱ

ϭ͘Ϯϯϭ͕ϳϱ

ϭϲ

Nilai

16

-

16

-

9

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϯ

ϭ

ϭϳ

Jml Kasus Ϭ͕ϵϬ

335.954,66

USD 26.208,93

98.292,08

USD 26.208,93

90.220,32

h^Ϯϲ͘ϮϬϴ͕ϵϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

h^Ϯϲ͘ϮϬϴ͕ϵϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϴϲ͘ϴϵϯ͕ϲϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϳϱϭ͕Ϯϲ

ϱϳϰ͕ϰϴ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϯϮϱ͕ϳϰ

18

Nilai

145

-

145

-

104

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϰϰ

ϭϰ

ϯ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

ϭ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

ϰ

Ϯϱ

ϭϵ

Jml Kasus

551.947,97

USD 224,17

549.915,11

USD 224,17

438.828,16

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϭϯϴ͕ϳϬ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϭϯϴ͕ϳϬ

ϭϰϰ͘Ϯϴϴ͕ϳϳ

ϯϬ͘ϰϲϯ͕ϱϳ

Ϯϭ͘ϱϴϰ͕ϯϳ

ϴϭ͘ϯϳϱ͕ϭϱ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϴϮϴ͕ϳϳ

ϰϯ͕ϳϬ

ϭϱϲ͕ϴϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱ͘ϬϬϴ͕ϱϵ

ϰϬ͕ϵϮ

Ͳ

Ͳ

ϱ͘ϮϬϲ͕ϯϱ

Ϯϯ͘ϴϮϴ͕ϰϰ

ϮϬ

Nilai

3

-

3

-

3

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯϭ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

27.645,90

-

27.645,90

-

27.645,90

Ͳ

ϯ͘ϬϯϬ͕Ϭϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϬϯϬ͕Ϭϯ

Ϯϰ͘ϲϭϱ͕ϴϲ

ϮϮ

Nilai

Total Potensi kerugian Rekanan belum negara/daerah atau keru- <ĞƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝĂŶƉĞŬĞƌũĂĂŶ melaksanakan Pemberian jaminan dalam WŝŚĂŬŬĞƟŐĂďĞůƵŵŵĞůĂŬgian negara/daerah yang dengan kontrak tetapi kewajiban pemelipelaksanaan pekerjaan, Piutang/pinjaman atau Penghapusan piutang Pembelian aset yang ƐĞƚƟĚĂŬĚŝŬĞƚĂŚƵŝ sanakan kewajiban untuk terjadi di perusahaan pembayaran pekerjaan haraan barang hasil Aset dikuasai pihak lain ƉĞŵĂŶĨĂĂƚĂŶďĂƌĂŶŐĚĂŶ dana bergulir yang bermenyerahkan aset kepada ƟĚĂŬƐĞƐƵĂŝŬĞƚĞŶƚƵĂŶ berstatus sengketa keberadaannya belum dilakukan sebagian pengadaan yang telah ƉĞŵďĞƌŝĂŶĨĂƐŝůŝƚĂƐƟĚĂŬ ƉŽƚĞŶƐŝƟĚĂŬƚĞƌƚĂŐŝŚ negara/daerah atau seluruhnya rusak selama masa sesuai ketentuan pemeliharaan



38

-

38

-

22

Ͳ

Ϯ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

ϭ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

ϭϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

1

Ͳ

ϭϯ

Ͳ

Ϯϯ

Jml Kasus

Ͳ

4.071.907,73

-

4.071.907,73

-

4.030.733,96

Ͳ

ϯϯϮ͘ϴϮϵ͕ϯϭ

ϱϬϬ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϯϯϯ͘ϯϮϵ͕ϯϭ

Ͳ

ϱϭϱ͕ϱϵ

ϵ͘ϮϲϬ͕ϮϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ͘ϲϴϯ͘ϰϭϯ͕ϳϰ

ϯ͘ϴϴϮ͕ϴϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϮϱ͕ϯϯ

ϲ͕ϴϵ

Ͳ

ϰ͘Ϯϭϱ͕Ϭϵ

Ϯϰ

Nilai

Lain-lain

9.530,31

-

9.530,70

-

6.890,31

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϮϰ͕ϭϯ

ϯϵϭ͕ϴϲ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϵ͕ϲϬ

Ͳ

ϭ͘ϱϱϯ͕ϳϵ

Ͳ

Ͳ

ϰ͘ϬϭϬ͕ϵϮ

ϯϴϰ͕ϯϲ

Ͳ

ϱ͘ϵϱϴ͕ϲϴ

ϭϱ͕ϲϰ

Ϯϲ

Nilai

Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang ƚĞůĂŚĚŝƟŶĚĂŬůĂŶũƵƟĚĂůĂŵƉƌŽƐĞƐ pemeriksaan



ϮϮϬ

1

Ϯ

1

Jumlah Pemeriksaan Keuangan

Ϯ >ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶhDĚĂŶĂĚĂŶ>ĂŝŶŶǇĂ

ϭ >ĂƉŽƌĂŶ<ĞƵĂŶŐĂŶWĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ

Pemeriksaan Keuangan

Tema Pemeriksaan

No

3

Ͳ

ϵ WĞŶĞƚĂƉĂŶ&ŽƌŵĂƐŝĚĂŶWĞŶŐĂĚĂĂŶWE^

ϭϮ

WEWĚĂŶ,^ĞŬƚŽƌ<ĞŚƵƚĂŶĂŶ

WĞƌƉĂũĂŬĂŶ͕<ĞƉĂďĞĂŶĂŶĚĂŶƵŬĂŝ

WĞŶŐĞůŽůĂĂŶWĞŶĚĂƉĂƚĂŶ

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Kinerja

ϭϭ <ŝŶĞƌũĂ>ĂŝŶŶǇĂ

ϰϬϲ͘ϵϳϳ͕Ϭϰ

h^ϭϭϭ͕ϯϲϴ͘Ϯϳ

ϲϳ

Ͳ

d,Ϯϱ͘ϬϬ ϴϵ͘ϰϮϲ͕ϭϵ

Ͳ

ϭϱϴ

Ϯ͘ϬϳϮ͘ϬϭϬ͕ϲϵ h^ϭϱϳ͕ϵϰϮ͘ϵϴ

Ͳ

40.863,50

ϯϵ͘ϱϵϱ͕ϰϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϱϮ͕ϱϯ

ϯϴϰ͕ϵϭ

ϱϯϬ͕ϱϱ

ϳϬϵ

21

ϱ

Ͳ

Ͳ

ϭϬ ŝĚĂŶŐWĞƌďĂŶŬĂŶ

Ͳ

ϴ ĨĞŬƟĮƚĂƐWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶWĞƌƚƵŵďƵŚĂŶWĞŶĚƵĚƵŬ

Ͳ

ϳ WƌŽŐƌĂŵ<ŽŶǀĞƌƐŝDŝŶǇĂŬdĂŶĂŚ;DŝƚĂŶͿ<Ğ>ŝƋƵŝĞĚ WĞƚƌŽůĞƵŵ'ĂƐ;>W'Ϳ

ϲ hƉĂǇĂWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ<ŽƌƵƉƐŝ

ϰ

ϵ

ϱ ŝĚĂŶŐWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ

ϯ

ϰ WĞƌƵƐĂŚĂĂŶĂĞƌĂŚŝƌDŝŶƵŵ

262.306,98

486

ϯ WĞůĂǇĂŶĂŶ<ĞƐĞŚĂƚĂŶZƵŵĂŚ^ĂŬŝƚĚĂŶŝŶĂƐ <ĞƐĞŚĂƚĂŶ

Pemeriksaan Kinerja

2011

2

ϭ͘ϱϯϵ͕ϱϱ

ϱ

ϮϲϬ͘ϳϲϳ͕ϰϮ

ϰ

ϯ

ϰϴϭ

Nilai

Jml Kasus


ϲϲ

Ͳ

ϲϬ

Ͳ

Ͳ

ϱϬϴ

19

ϰ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰ

ϴ

ϯ

381

ϰ

ϯϳϳ

5

Jml Kasus

ϰϬϲ͘ϵϲϮ͕Ϯϱ

h^Ϯϭ͕ϱϲϴ͘ϯϲ

ϯϰ͘Ϯϭϳ͕ϴϵ

d,Ϯϱ͘ϬϬ

h^ϲϴ͕ϭϮϯ͘ϭϯ

ϭ͘Ϯϴϳ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

40.314,10

ϯϵ͘Ϭϲϯ͕ϵϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯϱϮ͕ϱϯ

ϯϲϳ͕ϭϬ

ϱϯϬ͕ϱϱ

189.667,52

ϭ͘ϰϭϲ͕ϲϯ

ϭϴϴ͘ϮϱϬ͕ϴϵ

ϲ

Nilai

Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan ƉĞŬĞƌũĂĂŶďĞůƵŵͬƟĚĂŬ ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/ daerah

17,81

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϳ͕ϴϭ

Ͳ

67.455,97

Ͳ

ϲϳ͘ϰϱϱ͕ϵϳ

8

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϬ ϳϭϲ͘ϭϱϱ͕ϵϳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

81

Ͳ

ϴϭ

ϳ

Jml Kasus

Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah

ϵ

ϭϬ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.322,14

Ͳ

ϯ ϭ͘ϯϮϮ͕ϭϰ

Jml Kasus

Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

11

Ͳ

ϭϭ

11

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱϳ͕ϴϰ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

905,53

Ͳ

ϵϬϱ͕ϱϯ

ϭϮ

Nilai

Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang ƟĚĂŬďĞƌŚĂŬ

1

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

7

Ͳ

ϳ

ϭ

Ͳ

ϴϰ

Ͳ

Ͳ

ϭϮϰ

ϭϯ

Jml Kasus

ϭϰ͕ϳϴ

Ͳ

ϱϱ͘ϮϬϴ͕Ϯϵ

Ͳ

h^ϭϵ͘ϵϰ

ϲϴ͘ϭϯϲ͕ϴϲ

531,58

ϱϯϭ͕ϱϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2.534,35

Ͳ

Ϯ͘ϱϯϰ͕ϯϱ

ϭϰ

Nilai

WĞŶŐĞŶĂĂŶƚĂƌŝĨ pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan


-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϰ

Ͳ

Ͳ

ϭϰ

15

Jml Kasus

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

h^ϴϵ͕ϳϵϵ͘ϵϭ

Ͳ

Ͳ

h^ϴϵ͕ϳϵϵ͘ϵϭ

ϭϲ

Nilai

Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS


ĂŌĂƌZĞŬĂƉŝƚƵůĂƐŝ<ĞůŽŵƉŽŬdĞŵƵĂŶ<ĞŬƵƌĂŶŐĂŶWĞŶĞƌŝŵĂĂŶ,ĂƐŝůWĞŵĞƌŝŬƐĂĂŶW<^ĞŵĞƐƚĞƌ//dĂŚƵŶϮϬϭϭ

ϭϳ

18

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

195,08

Ͳ

ϭ ϭϵϱ͕Ϭϴ

Jml Kasus

Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2

ϭ

ϭ

ϭϵ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

226,37

ϭϮϮ͕ϵϮ

ϭϬϯ͕ϰϰ

ϮϬ

Nilai

Lain-lain

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϯϴϳ͕ϴϮ

Ͳ

h^ϯϮϬ͘ϯϯ

ϲ͘ϯϱϴ͕ϯϲ

513,95

ϱϭϯ͕ϵϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3.259,44

Ͳ

ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϰ

Ϯϭ

Nilai

Nilai penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ĚŝƟŶĚĂŬ ůĂŶũƵƟĚĂůĂŵ proses pemeriksaan



LAMPIRAN

251

252

ϮϮϭ


d,Ϯϱ͕ϬϬ

Ͳ

ϭϮ

Ͳ

ϭϵ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůhDE

ϭϴ ^ŝƐƚĞŵWĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ/ŶƚĞƌŶĂĚĂŶhƐĂŚĂDŝůŝŬ EĞŐĂƌĂ ϯϭ͘ϯϰϬ͕Ϭϰ

Ͳ

ϰϱϳ͕ϵϴ

h^ϰϬ͘Ϭϳϱ͕ϭϱ

Ͳ

ϯ

ϭϳ WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ<ĞǁĂũŝďĂŶWĞůĂǇĂŶĂŶhŵƵŵ

ϳϴϵ͕ϯϭ

ϲϳ

ϲ͘ϳϳϭ͕Ϯϭ

ϯϮ

Ϯϵϴ͘ϭϳϮ͕ϰϱ

ϳ͘ϰϲϬ͕ϭϲ

ϲϰϬ͕Ϯϴ

ϵ͘ϮϯϬ͕ϵϳ

ϯϵ͘ϳϴϯ͕ϮϮ

ϭϲ WĞůĂŬƐĂŶĂĂŶ<ŽŶƚƌĂŬ<ĞƌũĂ^ĂŵĂDŝŶǇĂŬĚĂŶ'ĂƐ Ƶŵŝ

ϯϳ

ϭϰ

ĂŶƚƵĂŶ^ŽƐŝĂů

WĞŶŐĞůŽůĂĂŶĂƌĂŶŐDŝůŝŬEĞŐĂƌĂͬĂĞƌĂŚ

Ϯϭ

ĞůĂŶũĂWĞŵŝůŝŚĂŶ<ĞƉĂůĂĂĞƌĂŚ

Ͳ

ϯϱ

Ͳ

ϱϯ

WĞŶŐĂĚĂĂŶĂƌĂŶŐĚĂŶ:ĂƐĂ

ĞůĂŶũĂĂĞƌĂŚŝĚĂŶŐ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ

ϴϮ͘ϴϬϳ͕Ϯϳ

ϯϭϮ

WĞŵĞƌŝŶƚĂŚĂĞƌĂŚ

ϭϵ͘ϰϳϵ͕ϭϯ

ϯϯ

ϭϱϵ͘ϰϬϭ͕Ϭϲ

ϰϲϴ


ϭϳϱ͘Ϯϯϲ͕ϰϳ

h^ϯϰ͕ϭϮ

Ͳ

ϰϮϵ

ϭ͘ϯϬϰ͘ϳϴϯ͕ϳϵ

ϰϱ

h^ϰϯ͘ϯϯϮ͕ϰϰ

Ͳ

Pelaksanaan Belanja

WĞŶĚĂƉĂƚĂŶĂĞƌĂŚ

WEW>ĂŝŶŶǇĂ

ϰ h^ϯ͕ϮϬϴ͘ϭϰ ϵϱ͘ϱϴϳ͕ϭϵ

Ͳ

Nilai

ϭϬ

ϯ

Jml Kasus

ϭϱ WĞŶǇĞƌƚĂĂŶDŽĚĂůĂĞƌĂŚ

ϭϰ

13

Ϯ

1

WEWĚĂŶ,^ĞŬƚŽƌWĞƌƚĂŵďĂŶŐĂŶ

Tema Pemeriksaan

No


Ͳ

ϭϮ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

ϭ

Ϯϲ

ϯϳ

ϭϰ

ϮϬ

ϯϱ

Ͳ

ϰϴ

ϯϬϰ

ϯϬ

ϰϱϭ

ϯϯϰ

Ͳ

Ͳ

ϯϴ

Ͳ

ϭϬ

5

Jml Kasus

ϯϭ͘ϯϰϬ͕Ϭϰ

Ͳ

ϯϴϱ͕ϭϴ

h^ϳϵϱ͕ϵϴ

Ͳ

ϱ͘ϱϱϭ͕ϱϰ

Ϯϵϴ͘ϭϳϮ͕ϰϱ

ϳ͘ϰϲϬ͕ϭϲ

ϲϯϴ͕ϰϱ

ϵ͘ϮϯϬ͕ϵϳ

Ͳ

ϲϮ͘ϱϬϱ͕ϲϳ

ϯϲ͘ϴϲϱ͕ϲϮ

ϭϵ͘Ϯϲϴ͕ϭϲ

ϭϯϱ͘ϵϲϵ͕Ϭϱ

ϭϰϲ͘ϲϰϵ͕ϴϱ

d,Ϯϱ͕ϬϬ

h^ϯϰ͕ϭϮ

ϲϬϰ͘ϭϰϮ͕ϴϬ

h^ϰϯ͘ϯϯϮ͕ϰϰ

ϵϱ͘ϱϴϳ͕ϭϵ

h^ϯ͕ϭϴϴ͘ϭϵ

ϲ

Nilai


8

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰ

Ͳ

ϭ

ϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϰϵϲ͕Ϯϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϮϬ͘Ϯϯϴ͕ϵϭ

Ͳ

ϭϴϴ͕ϯϬ

ϮϬ͘ϰϮϳ͕ϮϮ

ϭϲ͘Ϭϯϳ͕Ϯϵ

Ͳ

Ͳ

ϲ ϳϬϬ͘ϭϭϴ͕ϲϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱϰ

ϳ

Jml Kasus


ϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus ϭϬ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱϳ͕ϴϰ

ϭϮ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϮ͕ϴϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ ϭ͘ϯϴϭ͕ϯϴ

Ͳ

ϭ ϭ͘ϯϴϭ͕ϯϴ

ϯ

11

Jml Kasus


Ͳ

Ͳ

1

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϳ

ϭ

ϭϬ

ϯϴ

ϭϯ

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϬϯ͕ϰϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ͕ϴϯ

Ͳ

Ͳ

ϲϮ͕ϲϵ

ϭ͘ϱϯϲ͕ϮϮ

ϭϭ͕ϭϭ

ϭ͘ϲϭϭ͕ϴϱ

ϭϮ͘ϯϵϭ͕ϰϴ

Ͳ

Ͳ

ϱϮϮ͕ϯϬ

Ͳ

Ͳ

h^ϭϵ͘ϵϰ

ϭϰ

Nilai



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϭ

15

Jml Kasus

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

h^ϯϬ͘ϴϳϭ͕ϯϴ

ϭϲ

Nilai



ϭϳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus 18

Nilai


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱ

ϭ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

ϭ

ϭϵ

Jml Kasus

ϮϬ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϭ͕ϱϱ

ϭϭ͕ϱϱ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

h^ϴ͘ϰϬϳ͕ϳϴ

ϳϴϵ͕ϯϭ

ϮϬ

Nilai

Lain-lain

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ϯϰϰ͕ϰϬ

ϯ͕ϬϬ

Ͳ

ϯϵϱ͕ϵϭ

ϱϲϰ͕ϯϳ

Ͳ

ϭϮ͘ϯϬϰ͕ϲϳ

ϭ͘ϱϭϰ͕ϰϱ

ϲϬ͕ϴϯ

ϭϰ͘ϴϰϬ͕Ϯϱ

ϯ͘ϳϲϱ͕Ϭϯ

Ͳ

Ͳ

ϮϬϱ͕ϱϬ

h^ϯϮϬ͕ϯϯ

Ϯϭ

Nilai




ϮϮϮ

Ϯ

1

WƵƐĂƚ

ϮϮ Wdd>ĂŝŶŶǇĂ

Ϯϭ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůĂŶŬĂĞƌĂŚ

ϮϬ KƉĞƌĂƐŝŽŶĂůZ^hͬZ^<͕WDĚĂŶhD>ĂŝŶŶǇĂ

Tema Pemeriksaan

No

2011


Jumlah Total Setelah Dikonversi

Jumlah Total

Jumlah PDTT

hDEͬ>h

ĂĞƌĂŚ

ϯϯϲ͕ϯϰ

ϯ

EUR 31,15 GBP 181,70 THB 25,00

4.969.366,07

-

-

-

1.976

3.167.325,72

USD 198.404,20

-

-

THB 25,00

-

1.976

EUR 31,15 GBP 181,70

-

2.864.155,23

USD 198.404,20

-

Ϯϭϯ͘ϱϳϭ͕ϭϱ

1.469

ϵ

ϵ͘ϭϮϲ͕ϰϯ

ϯϮ

ϮϬ

ϯϮ͘ϲϴϮ͕ϭϴ ϮϮϯ͘Ϭϯϯ͕ϵϯ

ϱϬ

ϯϵ͘ϰϵϲ͕ϯϰ h^ϯϳϳ͕Ϯϱ

Ͳ

hZϯϭ͕ϭϱ 'Wϭϴϭ͕ϳϬ

Ͳ

Ͳ

ϱϵ

h^ϴ͕ϴϭ

ϰ

ϯ

Ͳ

Nilai

Jml Kasus


Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.561

-

-

-

-

1.561

-

-

-

-

1.161

ϵ

ϭϴ

ϯ

ϯϬ

ϰϲ

Ͳ

ϰϴ

5

Jml Kasus h^ϴ͕ϴϭ

2.906.044,08

THB 25,00

GBP 181,70

EUR 31,15

USD 69.305,18

2.274.673,64

THB 25,00

GBP 181,70

EUR 31,15

USD 69.305,18

2.044.692,01

Ϯϭϯ͘ϱϳϭ͕ϭϱ

ϳ͘ϲϬϮ͕ϬϬ

ϯϯϲ͕ϯϰ

ϮϮϭ͘ϱϬϵ͕ϱϭ

Ϯϲ͘ϵϮϰ͕ϭϲ

h^ϯϳϳ͕Ϯϱ

ϯϳ͘ϮϴϬ͕Ϭϰ

'Wϭϴϭ͕ϳϬ

hZϯϭ͕ϭϱ

ϲ

Nilai


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

153

-

-

-

-

153

-

-

-

-

71

ϳ

Jml Kasus

805.314,68

-

-

-

-

805.314,68

-

-

-

-

737.840,89

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϳϲϭ͕ϰϱ

8

Nilai


ϵ

ϭϬ

Nilai

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

1

Ͳ

2.476,56

-

-

-

-

2.476,56

-

-

-

-

1.154,42

Ͳ

ϭ ϭ͘ϭϱϰ͕ϰϮ

Ͳ

ϭ ϭ͘ϭϱϰ͕ϰϮ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jml Kasus


18

-

-

-

-

18

-

-

-

-

7

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭ

11

Jml Kasus

2.890,56

-

-

-

-

2.890,56

-

-

-

-

1.985,02

Ͳ

ϯϳϬ͕ϬϬ

Ͳ

ϯϳϬ͕ϬϬ

Ͳ

Ͳ

ϯ͕ϬϬ

ϭϮ

Nilai


Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϯ

Ͳ

ϲ

153

-

-

-

-

153

-

-

-

-

145

ϭϯ

Jml Kasus

79.901,78

-

-

-

USD 19,94

79.720,94

-

-

-

USD 19,94

76.655,01

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϱ͘ϭϯϯ͕Ϯϯ

Ͳ

ϭ͘Ϭϲϵ͕ϲϰ

ϭϰ

Nilai



Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

75

-

-

-

-

75

-

-

-

-

75

15

Jml Kasus

Ͳ

-

Ͳ

Ͳ

1.094.247,31

-

-

-

-

USD 120.671,29

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

Ͳ

Ͳ Ͳ

ϭϳ

Jml Kasus

-

-

-

-

-

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

195,08

-

-

-

-

195,08

18

Nilai


Ͳ

Ͳ

USD 120.671,29

ϭϲ

Nilai



11

-

-

-

-

11

-

-

-

-

9

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

Ͳ

ϭ

ϭϵ

Jml Kasus

78.295,99

-

-

-

USD 8.407,78

2.054,22

-

-

-

USD 8.407,78

1.827,85

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϲϮϰ͕ϳϴ

Ͳ

ϯϴϮ͕ϮϬ

ϮϬ

Nilai

Lain-lain

36.179,80

-

-

-

USD 439,55

32.193,93

-

-

-

USD 439,55

28.420,53

ϱ͘ϯϭϱ͕ϴϳ

Ͳ

ϱ͕ϱϵ

ϱ͘ϯϮϭ͕ϰϳ

ϴϮϳ͕ϲϰ

h^ϭϭϵ͕Ϯϭ

ϴϮϱ͕ϯϴ

Ϯϭ

Nilai




LAMPIRAN

253

Laporan Auditor Independen


LAMPIRAN

2011

255


LAMPIRAN

2011

257

Penghargaan

Tambah Kualitas untuk Akuntabilitas

DOK. BPK

Kementerian PAN dan RB menganugerahkan predikat “A” atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian kualitas untuk sebuah akuntabilitas.

Menteri PAN dan RB menyerahkan Hasil Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK kepada Kaditama Revbangdiklat BPK, Daeng M. Nazier.

U

predikat “A” (sangat baik) dalam penilaian laporan akuntabilitas tersebut. Predikat yang diberikan langsung oleh Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, pada 28 Februari lalu kepada Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan BPK, Daeng Mochamad Nazier ini diberikan atas pe nilaian terhadap kriteria utama lima kom ponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan, eva luasi, dan capaian kinerja BPK pada 2011. Untuk penilaian ini, Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap 82 Kementerian/Lembaga yang telah menyerahkan LAKIP tahun 2011 yang tepat waktu kepada Presiden me lalui Menteri PAN dan RB. Selanjutnya

ADV

ntuk meningkatkan kualitas aparatur negara dan untuk pe ningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, Kementerian Pen daya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melaksanakan penguatan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe merintah (SAKIP). Hal ini untuk men dongkrak organisasi pemerintah agar lebih akuntabel dan berkinerja. Untuk memacu hal ini Kementerian PAN dan RB meng anugerahkan penilaian Laporan Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui proses evaluasi dan penilaian. Dalam kesempatan tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih

Ke menterian PAN dan RB melakukan evaluasi penilaian lapangan guna melihat sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja pada kementerian/lembaga yang telah dijalankan. Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar mengatakan, dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian atau Lembaga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, sehingga target Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 dapat ter capai dengan baik. Selain itu, untuk men capai hal ini, Kementerian PAN dan RB mencanangkan sembilan program per cepatan reformasi birokrasi, yang me rupakan ekstraksi dari grand design refor masi birokrasi. Sembilan program tersebut meliputi penataan struktur birokrasi, pe nataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, pro fe sio nalis me PNS, pengembangan egovernment, penyederhanaan perijinan usaha, peningkatan transparansi dan akunta bilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri. Pencapaian predikat “A” yang diraih oleh BPK ini bukan tanpa perencanaan yang matang. BPK sendiri memang telah me nyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini dengan baik. LAK disusun secara berjenjang pada level BPKwide, eselon I dan II. Untuk LAK eselon I dan II yang di susun, menjadi sumbangan atau bahan pe ngambilan keputusan dan informasi dalam penyusunan LAKIP BPK, yang telah terin tegrasi dalam kerangka Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK sejak tahun 2008. Selain itu, di dalam internal BPK, terdapat mekanisme pelaporan secara rutin setiap triwulan sekali untuk laporan triwulan sekali antara kepala satuan kerja (eselon II) dengan eselon I, maupun satker Direktorat Perencanaan Strategis dan manajemen Kinerja sebagai pengelola SIMAK BPK. Perbaikan atas laporan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana pengem bangan SIMAK dan hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB atas implemen tasi sistem akuntabilitas kinerja BPK yang disampaikan setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan perwujudan keberhasilan reformasi birokrasi BPK. Tentu, penilaian yang dianugerahkan ini terus dilakukan untuk mencapai kualitas dibidang akuntabi litas aparatur negara.n

GATRA 18 APRIL 2012


LAMPIRAN

2011

259


MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

Recommend Documents