Dari Surabaya Menuju Kota Masa Depan

Volume XV

OKTOBER 2016

Volume XV OKTOBER 2016

daftaR isi

13

PROFIL

Wajah Baru Pengurus APEKSI Dewan Pengurus (DP) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Periode 2016-2020 Hasil Musyawarah Nasional V di Jambi telah terbentuk.

18

JEJAK 5

Semangat Baru Membangun Kota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) V di Jambi. Muncul semangat inovatif untuk mempercepat pembangunan perkotaan di Indonesia.

Laporan KHUSUS 30

Dari Surabaya Menuju Kota Masa Depan

Batu, Swiss-nya Jawa Dengan keindahan alam nan unik, Kota Batu di Jawa Timur pernah mendapat julukan De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

INFO APEKSI

Kota Surabaya sukses menjadi tuan rumah Sidang Komite Persiapan Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan.

33

25

Dari Bandung Menuju Smart Nation Kota Bandung sukses menggelar Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016. Langkah awal menuju terwujudnya smart nation.

w

Rekomendasi Munas V APEKSI

11

w

Rapat Perdana Pengurus Baru

27

w

Penguatan Program APEKSI di Daerah

28 Diterbitkan oleh: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Majalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Alamat: Rasuna Office Park III WO. 06-09, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, DKI Jakarta, 12960, Indonesia Telpon: +62-21 8370 4703 Fax: +62-21 8370 4733 http://www.apeksi.or.id

Membangun Ketangguhan Kota Penataan wilayah perkotaan menghadapi risiko tinggi akibat perubahan iklim.

Penanggung Jawab: Ketua Dewan Pengurus Apeksi Pemimpin Redaksi: Dr. Sarimun Hadisaputra, MSi Wakil Pemimpin Redaksi: H. Soeyanto, Sri Indah Wibi Nastiti Dewan Redaksi: Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan), Dzulmi Eldin (Wali Kota Medan), Syarif Fasha (Wali Kota Jambi), Jonas Salean (Wali Kota Kupang) Burhan Abdurahman (Wali Kota Ternate), Rizal Efendi (Wali Kota Balikpapan), Mohamad Muraz (Wali Kota Sukabumi), Illiza Sa’aduddin Djamal (Wali Kota Banda Aceh), M. Abdurahman, Tri Utari dan Sukarno, Suharto, Mukhlisin Iklan: Imam Yulianto Administrasi & Distribusi: Teguh Ardhiwiratno

Volume XV

OKTOBER 2016

dari REDAKsi

A Pengurus Baru,

khir Juli 2016, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Tentu, salah satu isu yang menarik adalah pemilihan atau pembentukan pengurus baru untuk periode

2016-2020.

Dengan proses yang lancar, terpilih Wali Kota Tangerang

Selatan Airin Rachmi Diany sebagai Ketua Dewan Pengurus

Semangat Baru

(DP) APEKSI 2016-2020. Kita ucapkan selamat, semoga diberi kemampuan mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Setelah Airin terpilih, Munas kemudian memilih tim formatur yang bertugas melengkapi struktur kepengurusan. Kemudian, terpilihlah 7 orang wali kota melengkapi struktur kepengurusan. Kepada mereka, juga kita ucapkan selamat, dan semoga diberi kemampuan mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik. Berkaitan dengan itu, Laporan Utama Majalah Kota Kita edisi ini mengangkat tema hasil Munas V, terutama berkaitan dengan kepengurusan baru dan program-program kerja pengurus baru. Dalam laporan tergambar, kehadiran pengurus baru terasa menghadirkan semangat baru untuk percepatan pembangunan memajukan kota-kota di Indonesia. Juga ditampilkan profil dari semua pengurus baru APEKSI. Dan, dengan laporan ini, diharapkan rencana kerja dan program-program pengurus baru APEKSI tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder kota-kota di Indonesia. Masih berkaitan dengan dinamika perkotaan, Majalah Kota Kita edisi ini menghadirkan isu tentang kebijakan dan model pembangunan kota masa depan dan smart city sebagai tema Laporan Khusus. Ada Sidang Ke-3 Komite Persiapan Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III) di Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia Smart City Forum di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, kami juga menurunkan berita-berita yang berkaitan dengan dinamika kota-kota di Indonesia dan kegiatan-kegiatan APEKSI. Semua laporan disuguhkan agar stakeholder perkotaan di Indonesia memiliki kekayaan referensi yang memadai untuk kemajuan kota. Selamat membaca.


Laporan Utama

Semangat Baru Membangun Kota

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) baru sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) V di Jambi. Muncul semangat inovatif untuk mempercepat pembangunan perkotaan di Indonesia.

Volume XV

OKTOBER 2016

Laporan Utama

M

esk ipun Presiden Joko Widodo berhalangan hadir, penyelenggaraan Munas V APEKSI di Kota Jambi, Provinsi Jambi, 27-28 Juli 2016, berlangsung meriah, semarak, dan sukses. Munas berhasil membentuk struktur kepengurusan yang solid dan kompak. Munas juga menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi strategis guna mendorong lahirnya banyak inovasi dan percepatan pembangunan perkotaan di Indonesia. Kali ini, Munas yang mengusung tema “Strategi Pelaksanaan Otonomi Paska Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono. Hadir dalam acara pembukaan adalah Gubernur Jambi Zumi Zola, Anggota DPD RI Daryati Uteng, Wali Kota Jambi Syarif Fasha, Wakil Wali Kota Jambi Abdullah Sani, Ketua Umum APEKSI Periode 2012-2016 Vicky Lumentut, Direktur Eksekutif APEKSI Sarimun Hadisaputra, Wali Kota dan Wakil Wali Kota seluruh Indonesia, dan para pejabat teras Pemerintah Kota dari seluruh Indonesia. Setiap tahun digelar, di dalam rangkaian penyelenggaraan Munas juga digelar Pawai Budaya yang diikuti delegasi kota-kota di Indonesia dan Indonesia City Expo (ICE). ICE yang ke-14 ini berlangsung mulai 27 hingga 31 Juli 2016. ICE merupakan gelaran pameran pemerintah kota-kota di seluruh Indonesia yang menampilkan produk-produk unggulan serta peluang investasi. Dan, dalam rangka meningkatkan kesenian dan budaya Nusantara, di area pameran disediakan panggung pertunjukan Seni Budaya Nusantara dari kota-kota anggota APEKSI. Ada juga kegiatan penanaman/penyerahan Pohon Khas Kota Anggota APEKSI kepada Wali Kota Jambi. Penanaman bertempat di kawasan hutan kota Muhammad Sabki. Struktur Kepengurusan Forum Munas di Jambi dimulai dengan seminar dan dilanjutkan dengan sidangsidang pleno. Seminar menghadirkan


Peserta Munas APEKSI V, di Jambi. beberapa pembicara, yaitu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono, anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar, dan Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian Keuangan Anwar Syadat. Dalam seminar yang dimoderatori Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini, Sony Sumarsono membawakan makalah berjudul “Pelaksanaan Pemetaan Urusan dan Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”; Bahrullah Akbar membawakan makalah berjudul “Pengelolaan Keuangan untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014”; dan, Anwar Syadat membawakan makalah berjudul “Implementasi Transfer ke Daerah Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014”. Usai seminar, hingga hari kedua Munas dilanjutkan dengan sidang-sidang yang membahas kebijakan program kerja dan evaluasi program kerja 2012-2016 serta pemilihan Dewan Pengurus (DP) dan Pengawas APEKSI. Dari situ, Munas kemudian menghasilkan program kerja, rekomendasi APEKSI, DP dan Dewan Pengawas APEKSI 2016-2020.

Dalam sidang pemilihan Dewan Pengurus (DP) APEKSI pada hari terakhir, dibentuk tujuh anggota tim formatur. Tim formatur diketuai GS Vicky Lumentut selaku Ketua DP APEKSI domisioner dengan anggota Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S mewakili Komisariat Wilayah (Komwil) I, Wali Kota Jambi H Syarif Fasha (Komwil II), Wali Kota Sukabumi Moh. Muraz (Komwil III), Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (Komwil IV), Wali Kota Samarinda Syahari Jaang (Komwil V), dan Wali Kota Gorontalo Marten A Taha (Komwil VI). Melalui perdebatan sidang yang cukup alot, akhirnya tim formatur berhasil mencapai kata mufakat menetapkan Ketua Dewan Pengurus (DP) APEKSI Periode 2016-2020 adalah Airin Rachmi Diany, yang tak lain adalah Wali Kota Tengerang Selatan, Banten. (Lihat: Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus APEKSI 2016-2020). Dalam sejarah APEKSI, Airin tercatat sebagai wali kota perempuan pertama yang memimpin asosiasi ini. Bagi Airin sendiri, kepercayaan peserta Munas yang diberik an kepadanya untuk memimpin APEKSI merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. “Kepercayaan ini amanah dan harus dipertanggungjawabkan,” ujar Airin.

Laporan Utama

Usai pemilihan Dewan Pengurus (DP) APEKSI.

Peserta wellcome dinner. Airin mengaku masih harus banyak belajar dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari para pengurus APEKSI Periode 2016-2020. Ia berharap kepengurusan baru ini kompak dan solid sehingga seluruh program kerja dan rekomendasi yang dihasilkan Munas dapat dijalankan secara efektif dengan

hasil optimal. “Kami akan menjalankan semua program kerja dan rekomendasi Munas. Dengan kekompakan pengurus dan dukungan berbagai pihak, saya yakin APEKSI mampu menjalankan perannya dengan baik,” jelas Airin. Wali Kota Jambi Syarif Fasha, selaku

tuan rumah, menilai saat ini Airin merupakan sosok yang tepat untuk memimpin APEKSI. Sebab, katanya, selama ini Airin sudah menjabat sebagai pengurus ketika pengurus yang lain cuti mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015, dan roda organisasi tetap berjalan dengan baik. Di samping itu, menurut Syarif Fasha yang dalam kepengurusan saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Pembangunan, Airin telah menduduki jabatannya yang kedua dan kedudukannya dekat dengan Ibu Kota Negara. “Jadi, sosok Bu Airin ini memang cocok untuk memimpin APEKSI. Selain berpengalaman, memiliki kedekatan dengan pemerintahan pusat, sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi,” jelasnya. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, yang dalam kepengurusan ini dipercaya menjadi bendahara, optimistis APEKSI dalam empat tahun ke depan dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai harapan dan tuntutan stakeholders perkotaan. “Keberadaan APEKSI sangat penting dan mempermudah untuk melakukan koordinasi lintas kota di Indonesia,” demikian Illiza menjelaskan Volume XV

OKTOBER 2016

Laporan Utama salah satu alasannya bersedia menjadi pengurus APEKSI. Organisasi ini, menurutnya, akan membantu dan mempermudah pemerintah kota untuk berbagi pengalaman, membangun, dan memperkuat perkotaan di Indonesia. “Saya bersedia jadi pengurus karena kepercayaan anggota, saya tidak minta, amanah diberikan itu kepercayaan. Bagi saya ini sangat baru dan saya semangat untuk kerja,” imbuh Illiza. Program dan Rekomendasi Sarimun Hadisaputra, yang kembali dipercaya menduduki jabatan Direktur Eksekutif sekaligus Sekretaris DP APEKSI 2016-2020, menjelaskan, pembentukan kepengurusan periode ini disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika perkotaan di Indonesia. “Tantangan ke depan jauh lebih berat. Karena itu, organisasi seperti APEKSI akan dituntut untuk berkinerja lebih baik lagi,” ujar Sarimun. Karena itu, menurutnya, pengurus memang harus kompak, solid, dan gesit dalam menjalankan organisasi. Sarimun mengaku senang pengurus sudah terlihat kompak, solid, dan gesit dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, sekitar sepekan setelah Munas, pengurus langsung menggelar rapat koordinasi dan telah membuat beberapa keputusan penting dan strategis. Pengurus juga sudah mengadakan

Peserta Kirab Budaya Munas V APEKSI. audensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo guna melaporkan hasil Munas V di Jambi. “Kita harus bergerak cepat karena tuntutannya memang begitu,” tandas Sarimun. Setelah itu, pengurus langsung menyusun agenda untuk bisa menghadap Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga sedang disusun agenda untuk bertemu dengan menteri-menteri anggota kabinet yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan di Indonesia.“Kita juga membuat

Atraksi Kirab Budaya di Munas V di Jambi.


rapat koordinasi dengan menteri supaya sebahasa dalam membangun kota ke depan, agar kota-kota di Indonesia tidak kalah maju dengan kota-kota di manca negara,” Sarimun menjelaskan. Kepengurusan APEKSI periode ini, menurut Sarimun, juga akan dilengkapi dengan Dewan Pakar. Diakui, rencana itu memang baru usulan dan sedang dibahas di tingkat pengurus. Dewan Pakar, menurutnya, diperlukan untuk memberikan masukan kepada pengurus dalam menjalankan seluruh program kerja dan rekomendasi Munas V. Yang jelas, menurut Sarimun, seluruh sumber daya APEKSI akan dikerahkan untuk melaksanakan program kerja dan rekomendasi hasil Munas V. Menurut Sarimun, sedikitnya ada 7 program strategis yang diamanatkan Munas V. Pertama, bidang lingkungan hidup. Programnya meliputi penguatan kapasitas ketahanan iklim dan serta penguatan kapasitas pemerintah kota menuju kota berkelanjutan. Kedua, bidang kerja sama antardaerah. Di bidang ini, menurut Sarimun, tugas APEKSI adalah mendorong penguatan kapasitas kerja sama pemerintah kota melalui berbagai kegiatan. “Dengan begitu kita berharap antara daerah satu dengan daerah lain saling mendukung, berkolaborasi, tidak saling bersaing,

Laporan Utama

Dewan Pengurus APEKSI 2016-2020, menyampaikan hasil Munas ke Menteri Dalam Negeri. untuk membangun kotanya. Saat ini waktunya berkolaborasi, bukan bersaing lagi. Seluruh pemerintah kota harus sama-sama memiliki kepedulian untuk memajukan daerah masing masing,” Sarimun menjelaskan.

Ketiga, bidang advokasi kebijakan dan layanan hukum. Program di bidang ini, menurut Sarimun, diarahkan untuk pemantauan kebijakan otonomi daerah, pemantauan kebijak an refor masi birokrasi, dan pemberian layanan hukum

kepada semua anggota. Keempat, bidang peningkatan kapasitas pemerintah kota. Program bidang ini meliputi peningkatan kapasitas fungsi pemerintahan/pelayanan publik pemerintah kota, peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyusun

Susunan Dewan Pengurus APEKSI 2016-2020 Pengawas Ketua: GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado. Anggota: Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor. Sofian Saga, Wali Kota Tarakan. M. Irwansyah Sofyan, Wali Kota Pangkalpinang. Muhammad Idaham, Wali Kota Binjai. HM. Taufan Pawe, Wali Kota Parepare. Mochammad Anton, Wali Kota Malang. Pengurus Ketua: Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi: Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan.

Wakil Ketua Bidang Pembangunan: Syarif Fasha, Wali Kota Jambi. Wakil Ketua Bidang Kerjasama: Jonas Salean, Wali Kota Kupang. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan: Burhan Abdurahman, Wali Kota Ternate. Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan. Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum: Mohamad Muraz, Wali Kota Sukabumi. Sekretaris: Sarimun Hadisaputra, Direktur Eksekutif APEKSI. Bendahara: Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh.

Volume XV

OKTOBER 2016

Laporan Utama kebijakan yang responsif gender dan kelompok disabilitas, penguatan daya saing pemerintah kota dalam menghadapi pasar global, dan pengembangan best practice kota-kota di Indonesia. “ Tujuannya, agar kota-kota di Indonesia mampu bersaing dalam percaturan pasar global,” tegas Sarimun. Kelima, bidang komunikasi dan informasi. Program bidang ini meliputi penguatan jaringan informasi dan komunikasi antarpengurus APEKSI dengan anggota maupun mitra serta pengembangan kota cerdas (smart city) kota-kota di Indonesia dalam mengoptimalkan pelayanan publik dan fungsi pemerintahan. Keenam, bidang humas dan kemitraan. Program bidang ini meliputi penguatan kehumasan pemerintah kota yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan citra pemerintah kota serta penguatan kemitraan APEKSI dengan berbagai pihak untuk penguatan pemerintah kota. Dan, ketujuh, bidang penguatan organisasi. Program bidang ini meliputi penguatan jaringan internal, optimalisasi pelayanan kepada anggota, dan peningkatan kapasitas

Gala Dinner Munas V APEKSI di Jambi. personil direktorat eksekutif APEKSI. Di samping itu, Sarimun melanjutkan, Munas V telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dimaksud untuk mendorong percepataan pembangunan dan kemajuan kota-kota di Indonesia.

“Pengurus baru juga akan menyampaikan dan menjalankan rekomendasi tersebut agar tidak ada lagi hambatan bagi pemerintah kota dalam menjalankan program-program pembangunan untuk memajukan kota,” tandasnya.

PROGRAM KERJA APEKSI 2016 - 2020 BIDANG/PROGRAM 1. LINGKUNGAN HIDUP 1.1 Penguatan kapasitas ketahanan iklim dan bencana pemerintah kota. 1.2 Penguatan kapasitas pemerintah kota menuju kota berkelanjutan 2. KERJASAMA ANTARDAERAH Penguatan Kapasitas Kerjasama Pemerintah Kota 3. ADVOKASI KEBIJAKAN DAN LAYANAN HUKUM 3.1. Pemantauan Kebijakan Otonomi Daerah 3.2 Pemantauan Kebijakan Reformasi Birokrasi 3.3 Layanan Hukum 4. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA 4.1. Peningkatan Kapasitas Fungsi Pemerintahan/ Pelayanan Publik Pemerintah Kota 4.2. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyusun kebijakan yang responsif gender dan kelompok disabilitas 4.3. Penguatan Daya Saing Pemerintah Kota Dalam Menghadapi Pasar Global

10


4.4. Pengembangan Best Practice Kota-Kota di Indonesia 5. KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5.1. Penguatan jaringan informasi dan komunikasi antar Apeksi dengan anggota maupun mitra 5.2. Pengembangan kota cerdas (smart city) kota-kota Indonesia dalam mengoptimalkan pelayanan publik/ fungsi pemerintahan 6. HUMAS DAN KEMITRAAN 6.1. Penguatan Kehumasan Pemerintah Kota Untuk Mengoptimalkan Citra Pemerintah Kota 6.2. Penguatan Kemitraan Apeksi Dengan Berbagai Pihak Untuk Penguatan Pemerintah Kota 7. PENGUATAN ORGANISASI 7.1. Penguatan Jaringan Internal Apeksi 7.2. Optimalisasi pelayanan kepada anggota Apeksi 7.3. Peningkatan kapasitas personil Direktorat Eksekutif 7.4. Penguatan Sistem Manajemen Organisasi 7.5. Penguatan keuangan organisasi

Laporan Utama

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) V ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI) TAHUN 2016 Otonomi Daerah telah berumur satu dasawarsa. Selama perjalanan waktu tersebut sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dibuat oleh pemerintah. Selama kurun waktu 2012-2016, tercatat oleh Apeksi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah yang menimbulkan berbagai implikasi. Dalam kurun waktu 2012-2016 setidaknya ada 1 kali perubahan peraturan perundang-undangan, yakni UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dan lahirnya berbagai kebijakan baru, yakni: UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan aspirasi anggota dan fakta di lapangan, seluruh kebijakan tersebut pada tataran implementasi di daerah, ternyata belum berjalan mulus bahkan cenderung menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Musyawarah Nasional V APEKSI memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1. Segera Melakukan Evaluasi dan Revisi Terhadap Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama terhadap Pasal-Pasal yang substansinya tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah/kota; 2. Segera melengkapi peraturan pelaksana terkait perundangundangan yang berimplikasi pada kewajiban penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (di antaranya: PP untuk pengaturan BAB XVI tentang Kawasan Khusus; PP untuk pengaturan BAB XX tentang Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah; PP untuk pengaturan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, PP untuk pengaturan FORKOPIMDA kab/kota, PP tentang Pemerintahan Umum, dsb). UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa; 3. Segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur

4.

5.

6.

7.

8.

tentang vertikalisasi kelembagaan untuk memperjelas fungsi koordinasi dan kewenangan dengan pemerintah di daerah (contoh: keberadaan kanwil/ uptd/instansi vertikal lainnya) beserta ketentuan tata kelola keuangannya agar tidak terjadi kesenjangan dengan pegawai ASN di daerah; Meminta segera dirumuskan Undang-Undang Kota sebagai urgensi dari dinamika pembangunan kota yang sangat dinamis; Memberi penguatan perlindungan hukum secara proporsional kepada kepala daerah terkait beragam kebijakan dan inovasi yang mungkin tidak terwadahi secara formal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Selalu melibatkan APEKSI untuk setiap perumusan undangundang/peraturan yang berdampak pada warga perkotaan dan kinerja pemerintah kota; Memberi kemudahan-kemudahan regulasi dan insentif pada inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Mengakselerasi konsep pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

Menyangkut masalah sektoral, MUNAS V APEKSI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bidang Aparatur atau Personil: a. Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan dan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara; b. Peninjauan kembali kebijakan moratorium CPNS; c. Mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam APBN (Dana DAU) untuk program remunerasi bagi seluruh pegawai ASN di daerah. 2. Bidang Keuangan Daerah: a. Segera mengeluarkan peraturan pengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Kota; b. Mendorong pemerintah untuk tidak mengurangi penghitungan DAU dan DAK bagi pemerintah kota berkaitan dengan adanya penyerahan P3D; c. Mendorong pemerintah agar pemotongan anggaran APBD tahun berjalan yang bersumber dari DAK dilakukan tahun berikutnya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan;

Volume XV

OKTOBER 2016

11

Laporan Utama d. Mendorong pemerintah untuk memberikan alokasi dana yang lebih besar kepada pemerintah kota mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh kota; e. Segera mengeluarkan Peraturan Pengganti tentang Penyesuaian Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; f. Segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana pengganti yang disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mempercepat perhitungan dan pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak, Bukan Pajak dan Bantuan Lainnya baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi kepada pemerintah kota paling lambat pada Awal Triwulan I; g. Segera melakukan peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; h. Peninjauan kembali peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu PMK.No.84/PMK.07/2008 dan PMK No.20/PMK.07/2009 diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan skala prioritas. 3. Bidang Infrastruktur a. Mendorong pemerintah untuk segera menjalankan program penyediaan energi listrik untuk masyarakat; b. Mempercepat pembangunan akses jalan ke pelabuhan niaga maupun perikanan; c. Segera mengeluarkan peraturan pengganti terkait penyerahan atau pendelegasian pengelolaan jalan beserta pendanaannya dari nasional atau pemerintah provinsi ke kota atau kabupaten; d. Mendorong agar pemerintah konsisten menjalankan surat keputusan menteri perhubungan yang mengatur tentang tonase jalan antar lintas propinsi; e. Mendorong pemerintah untuk memberikan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pemerintah daerah yang memiliki sungai dan segera mengeluarkan peraturan pengganti dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan sungai di daerah; f. Segera mempercepat pembangunan prasarana transportasi yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan, Sulawesi dan Papua melalui darat, udara dan laut. 4. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup a. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akses dan pendanaan terkait program adaptasi dan mitigasi bencana termasuk program adaptasi perubahan iklim; b. Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait kebijakan pengurangan resiko bencana dan skenario penanganan bencana di daerah termasuk konflik sosial dan kebakaran; c. Mendorong pemerintah untuk segera melengkapi kebijakan turunan untuk UU No.32 Tahun 2009 tentang 12


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan panduan dan kebijakan yang operasional serta koheren untuk mendukung dan memperkuat pemanfaatan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memiliki potensi sebagai entry point untuk mengoperasionalisasikan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui pendekatan top-down dan bottom-up; e. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan standar yang menginklusifkan konteks perubahan iklim di dalam program-program pembangunan, misalnya standar yang mengatur kebutuhan infrastruktur yang berketahanan iklim; f. Mendorong pemerintah untuk melakukan keterpaduan atau penyepakatan penggunaan indikator yang bersumber dari SIDIK, RAN API, SDGs dan yang lain secara sederhana dan dimerge dalam kerangka pembangunan berkelanjutan; g. Mendorong pemerintah untuk membuat dan merumuskan payung hukum untuk trust fund, yang harus disinergikan dengan sistem keuangan yang dipergunakan oleh pemerintah saat ini; h. Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi antar lembaga untuk isu perubahan iklim dan menunjuk koordinator antar lembaga dengan menggunakan instrumen yang sama; i. Pemerintah daerah harus dapat meyakinkan pemerintah bahwa daerah mampu mengelola pendanaan terkait perubahan iklim. 5. Bidang Pendidikan a. Segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai juknis bidang urusan pendidikan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Bidang Kesehatan a. Mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi, dan pembenahan terhadap seluruh kebijakan manajemen pengelolaan JKN yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan agar terjadi sinkronisasi dan kepastian hukum di daerah; b. Mendorong pemerintah untuk memastikan tersedianya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan secara menyeluruh di seluruh daerah; c. Mendorong pemerintah untuk menyempurnakan PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; d. M e n d o r o n g p e m e r i n t a h u n t u k m e l a k u k a n penyederhanaan kebijakan pengadaan obat sesuai dengan fornas dan e-catalog; e. M e n d o r o n g p e m e r i n t a h u n t u k m e l a k u k a n penyederhanaan ketentuan aturan tarif kapitasi, klaim dana non kapitasi, tarif klaim INA-CBG’s dan kebijakan pemanfaatan dana sisa.

PROFIL

Wajah Baru Pengurus APEKSI

Serah terima jabatan ke Dewan Pengurus baru.

Dewan Pengurus (DP) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Periode 2016-2020 hasil Musyawarah Nasional V di Jambi telah terbentuk. Mereka inilah yang dalam lima tahun ke depan akan mengendalikan jalannya organisasi untuk mendorong kemajuan kota-kota di Indonesia. Inilah sosok-sosok mereka. Volume XV

OKTOBER 2016

13

PROFIL

Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan

Burhan Abdurahman, Wali Kota Ternate

B elum l a m a d i l a n t i k sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk kedua kalinya, Airin Rachmi Diany dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2016-2020. Airin terpilih dalam Musyawarah Nasional V APEKSI yang dilaksanakan di Kota Jambi, Provinsi Jambi, akhir Juli 2016. Dengan terpilih sebagai Ketua Umum APEKSI, langkah Airin dalam menapak jalur politik pemerintahan pun kian mantap. Airin dipilih peserta dengan banyak pertimbangan, di antaranya sukses memimpin Kota Tangerang Selatan hingga terpilih untuk kedua kalinya dan berpengalaman memimpin berbagai organisasi. Dalam kepengurusan APEKSI periode sebelumnya, Airin tercatat sebagai salah satu Wakil Ketua. Dan, dalam beberapa bulan hingga Munas V digelar, praktis Airin-lah yang memimpin APEKSI lantaran hampir semua pengurus periode lalu berakhir masa jabatannya sebagai wali kota. Air in memang dikenal sebagai perempuan aktif berorganisasi, baik sebelum maupun sesudah menjadi wali kota. Airin lahir di Banjar, Jawa Barat, 28 Agustus 1976. Namun, ia dibesarkan di Bandung. Hampir seluruh jenjang pendidikannya, mulai dari tingkat SMP, SMA, Sarjana, hingga Pascasarjana dituntaskan di Kota Kembang tersebut. Airin berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Parahyangan Bandung. Selain itu, studinya di Universitas Padjajaran berbuah dua gelar, yaitu Spesialis Satu (SP-1) Program Studi Notariat dan Magister Hukum (MH) untuk Program Studi Ilmu Hukum Bisnis. Ia mulai meniti karier sebagai notaris. Selepas meraih gelar sarjana hukum, Airin magang dan menjadi asisten di kantor notaris. Empat tahun kemudian Airin membuka kantor notaris sendiri, dan pada 2008 dia sudah mengantungi izin Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang. Sukses mengelola kantornya, Airin tetap aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya, ia menjadi pengurus Ikatan Alumni Notariat Unpad. Berbagai kegiatan sosial banyak digelutinya, mulai di organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pramuka, pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, sampai ketua Dewan Koperasi Indonesia. Pengalaman hidup itulah yang kemudian mengantar Airin terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan pada 2011. Tentu, berbekal pengalaman itu pula, Airin akan sukses memajukan APEKSI, organisasi yang kini dia pimpin.

Wali Kota Ternate, Maluku Utara, Burhan Abdurahman, yang juga belum lama dilantik untuk jabatannya yang kedua, dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan dalam kepengurusan APEKSI periode 2016-2020. Burhan Abdurahman, yang berusia 59 tahun, dipercaya menjadi pengurus teras APEKSI lantaran dinilai sukses membangun Kota Ternate pada periode pertama. Selain itu, selama ini Burhan sudah aktif dalam kepengurusan Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI di daerahnya. Sejak terpilih menjadi wali kota pada 2010, Burhan punya program menyulap Ternate menjadi kota wisata. Salah satu keberhasilannya adalah di bidang permukiman, dengan program renovasi rumah tidak layak huni. Tak heran jika warga kemudian memilihnya kembali untuk jabatannya yang kedua. Kali ini, Burhan yang berpasangan dengan Abdullah Taher sebagai wakilnya terus menggalakkan konsep Barifola. Konsep Barifola ini diadopsi dari kearifan lokal masyarakat asal Tidore di Ternate, yakni membangun rumah dengan sistem gotong royong, baik dalam pengerjaannya maupun pengadaan bahan. “Pola renovasi rumah tidak layak huni, khususnya rumah warga tidak mampu tersebut, menarik perhatian Kementerian Sosial, bahkan saya dalam kapasitas sebagai Wali Kota Ternate mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial atas program itu,” kata Doktor bidang ekonomi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tersebut. Selain itu, masih banyak prestasi lain yang diukir Burhan Abdurahman selama memimpin Kota Ternate, seperti penghargaan sebagai Wali Kota yang memiliki komitmen dalam pengembangan Kota Pusaka serta dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Ternate memang dikenal sebagai kota dengan banyak obyek cagar budaya, di antaranya cagar budaya benteng peninggalan kolonial sebanyak tujuh buah dan Keraton Kesultanan Ternate. B e b e r a p a k a l i , Wa l i K o t a B u r h a n A b d u r a h m a n mendapatkan penghargaan Anugerah Pesona Indonesia (API), termasuk pada 2016 ini, yang diberikan Kementerian Pariwisata. Penghargaan diberikan karena Kota Ternate dinilai berhasil menjadikan ibu kota Maluku Utara itu sebagai destinasi wisata sejarah. Dengan pengalaman dan prestasinya tersebut, sangat cocok bila Burhan dalam kepengurusan APEKSI ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan.

14


PROFIL

Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan W ali K o t a M e d a n , Sumatera Utara, Dzulmi Eldin, cukup pas bila dalam kepengurusan APEKSI 20162020 dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi. Pengalamannya sebagai birokrat dan pejabat pemerintah di daerah yang cukup lama menjadi modalnya. Dzulmi lahir di Medan, 4 Julli 1960. Saat ini, ia menduduki jabatan Wali Kota Medan untuk yang kedua kalinya. Di birokrasi dan pemerintahan daerah, lulusan Program Pascasarjana Universitas Satya Gama Jakarta ini memiliki pengalaman yang cukup panjang. Meniti karier sebagai aparatur sipil negara sejak 1990-an. Pada 1992, misalnya, ia telah menjadi Kepala Seksi Dinas Pendapatan di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa tahun berikutnya, dua kali Dzulmi menjadi camat, yaitu di Kecamatan Patumbak dan Lubuk Pakam, semuanya di Kabupaten Deli Serdang. Karier Dzulmi sebagai orang pemerintahan terus menanjak. Dari Deli Serdang, Dzulmi memperoleh promosi untuk menjadi Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara. Tak lama kemudian, ia berkiprah di Pemerintahan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Ia dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, kemudian Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Medan (2007), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan. Pengalaman itulah yang melapangkan jalan Dzulmi menduduki jabatan kepala daerah. Pada 2010, ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Medan periode 2010-2015 saat berpasangan dengan Rahudman Harahap sebagai Wali Kota. Namun, jabatan Wakil Wali Kota diembannya hanya sampai 2013. Sebab, saat itu Rahudman Harahap diberhentikan jabatannya sebagai Wali Kota karena tersangkut kasus korupsi. Sebagai gantinya, Dzulmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, dan pada tahun terakhir sisa masa jabatan, 2014-2015, Dzulmi secara definitif ditetapkan sebagai Wali Kota. Pada 17 Februari 2016, Dzulmi Eldin kembali dilantik menjadi Wali Kota Medan untuk periode 2016-2021 hasil pemilihan kepala daerah pada Desember 2015. Selama memimpin Kota Medan pada periode sebelumnya, banyak terobosan yang telah dilakukan Dzulmi. Ia, misalnya, menggulirkan pembangunan di kawasan Medan Utara agar menjadi kota modern berkelas dunia. Kota baru ini memiliki sarana dan prasarana yang menjanjikan untuk berinvestasi, pengembangan wisata, hunian, industri, dan perdagangan yang menghubungkan berbagai negara di dunia. “K ami ak an bangun water front city, perumahan

untuk lapisan masyarakat rendah, menengah dan atas, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas Pelabuhan Belawan dan sebagainya,” katanya. Pengalamannya sebagai birokrat karier yang mampu memajukan daerah itulah yang menjadi bekal bagi Dzulmi untuk menjalankan tugas barunya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi di kepengurusan APEKSI.

Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan T ercatat p e r n a h menjadi jurnalis, Rizal Effendi adalah salah satu wali kota di Indonesia yang memiliki pengalaman panjang di birokrasi pemerintahan. Pada 30 Mei 2016 lalu, untuk kedua kalinya Rizal Effendi dilantik sebagai Wali Kota Balikpapan. Dalam kepengurusan APEKSI 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , R i z a l E f fe n d i dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. R i z a l E f fe n d i l a h i r d i Balikpapan, Kalimantan Timur, 27 Agustus 1958. Karier profesionalnya dimulai dari dunia jurnalistik. Pada 1990-1995, Rizal tercatat sebagai Redaktur Pelaksana Harian Kaltim Post Balikpapan, dan dari 1995 hingga 2006 menjadi Pemimpin Redaksi di harian yang sama. Namun, pada kurun yang bersamaan, Rizal dipercaya menduduki jabatan Direktur Umum Perusahaan Daerah Listrik Kaltim Samarinda. Semasa menjadi jurnalis, Rizal Effendi sudah merintis jalur politik. Pada periode 1994-1995, misalnya, sarjana ekonomi dari Universitas Mulawarman Samarinda ini dipercaya menjadi anggota MPR RI Utusan Daerah. Pengalaman itulah yang menjadi bekal Rizal untuk terjun ke birokrasi pemerintahan. Pada 2006, ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Imdaad Hamid yang menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2006-2011. Pada periode berikutnya, Rizal mencalonkan diri sebagai Wali Kota periode 2011-2016 dan terpilih. Dengan kinerja yang bagus, Rizal pun terpilih kembali menjadi Wali Kota Balikpapan untuk periode 2016-2021. Pada periode kedua ini, Rizal bertekad menjadikan Balikpapan sebagai kota terkemuka di Indonesia. Antara lain, dengan meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, mewujudkan kota layak huni dan berwawasan lingkungan, meningkatkan infrastruktur kota yang representatif, serta mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pengalamannya, Rizal sangat cocok dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan kepengurusan APEKSI periode 2016-2020. Volume XV

OKTOBER 2016

15

PROFIL

Syarif Fasha, Wali Kota Jambi Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Pembangunan dalam kepengurusan APEKSI periode 2016-2020. Bidang ini sangat sesuai dengan karakter Syarif Pasha yang dekat dengan warganya dalam membangun Kota Jambi selama ini. Syarif kerap berkantor di kelurahan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam membangun Kota Jambi. Dengan berkantor di kelurahan dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, Syarif bisa mengetahui masalahmasalah pembangunan di kota secara lengkap dan kemudian mencarikan solusinya di lapangan. Tak jarang, saat berkantor di kelurahan, Syarif mengajak pejabat terkait agar langsung memberikan tanggapan. Dengan begitu, program pembangunan bukan sekadar wacana, tetapi juga bisa ter wujud dengan baik dan berjalan efektif. Program pembangunan yang dirancang Syarif memang melibatk an peran aktif masyarak at. Seperti, ada jalan rusak di kelurahan, masyarakat diminta untuk mengajukan usulan berjenjang, dari kelurahan lalu dilanjutkan ke kecamatan dan sampai ke Dinas Pekerjaan Umum. Tidak perlu waktu lama, bisa dipastikan Dinas PU akan langsung memproses dengan memberikan bantuan material yang dibutuhkan. Syarif Pasha lahir di Plaju 12 Mei 1968. Sebelum menjadi wali kota, Syarif dikenal sebagai pengusaha sukses di Jambi. Sebagai pengusaha, ternyata Syarif sudah lama berhubungan dengan pemerintahan daerah. Misalnya, awal 1991 ia ditugaskan di Kabupaten Kerinci sebagai supervisor engineering Konsultan Supervisi Proyek IPJK se-Kabupaten Kerinci. Pada 1992, ia memperoleh tugas di Kabupaten Tanjung Jabung sebagai supervisor engineering. Tugas mengawasi semua proyek IPJL di Kabupaten Tanjung Jabung (Barat & Timur) dilakukan hingga 1997. Pada 1998, Syarif mendirikan sejumlah perusahaan yang bergabung di bawah “Persada Group” yang bergerak di bidang jasa konstruksi, jasa travel, properti, perdagangan, perhotelan, perkebunan, dan pertambangan, rental alat berat. Sebagai pengusaha sukses, Syarif aktif dan menjadi ketua di berbagai asosiasi dunia usaha, di antaranya menjadi Ketua Umum Gapeknas Jambi, Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Provinsi jambi, Ketua Kadin Provinsi Jambi (Bidang Organisasi), dan Ketua Pengprov GOLF Indonesia Jambi. Syarif juga tercatat sebagai Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Provinsi Jambi dan Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi Bidang Pemuda dan Olahraga.

16


Saat menjadi wali kota pun, kepemimpinan Syarif terbilang sukses dalam membangun. Kota Jambi cepat berubah dan berkembang. Misalnya, program perbaikan dan penataan ruas jalan, menata pohon pelindung dan trotoar sebagai sarana publik, dilakukan dengan baik. Ruang-ruang publik dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan fungsional. Seperti, penertiban papan merek dan reklame yang ditengarai menunggak pajak, dan mewujudkan kampung-kampung bantar (bersih, aman dan pintar) di lingkungan masyarakat Kota Jambi. Tak heran, banyak penghargaan yang diraih Kota Jambi di bawah kepemimpinan Syarif. Mulai dari pembina K3, Anugrah Adipura, Kalpataru, Wahana Tata Nugraha, Indonesia Road Safety Award, Sertifikat ISO 9001, sampai Satyalancana Kebaktian Sosial.

Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh S elain A i r i n , i n i l a h perempuan yang dipercaya menjadi Dewan Pengurus Nasional APEKSI periode 20162020. Namanya Illiza Sa’aduddin Djamal. Wali Kota Banda Aceh ini didapuk menjadi bendahara. Ia adalah perempuan pertama yang menjadi wali kota di Tanah Rencong. L a h i r d i B a n d a Ac e h , 31 Desember 1973, I l l i z a S a’a d u d d i n D j a m a l mengawali kariernya di politik pemerintahan sebagai anggota DPR Kota Banda Aceh. Dari sana, Illiza kemudian menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh selama dua periode, yaitu pada 2007-2012 dan 2012-2014. Pada periode kedua, ia ditetapkan menjadi Wali Kota, karena wali kota sebelumnya, Mawardi Nurdin, meninggal dunia pada awal Februari 2014. Illiza yang menyelesaikan pendidikan S T I M Banda Aceh pada 2009 memiliki tiga putra dan satu putri. Di bawah kepemimpinan perempuan keibuan ini, terhitung 9 tahun sejak ia menjadi wakil wali kota, Kota Banda Aceh pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Illiza, yang biasa disapa “Bunda” oleh warganya, dikenal kerap blusukan di malam hari, melakukan razia tempat yang diduga terjadi pelanggaran syariat Islam. Cita-cita Illiza adalah membangun Banda Aceh sebagai kota madani. Dan untuk itu, banyak program yang dirancang dan dijalankan. Misalnya, membangun masjid, memperkuat akidah, lalu menyatukan masyarakat yang heterogen. Sosok dan karakternya pas untuk posisi bendahara di kepengurusan APEKSI.

PROFIL

Jonas Salean, Wali Kota Kupang Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jonas Salean, dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dalam kepengurusan APEKSI periode 2016-2020. Jabatan ini sesuai dengan sosok dan kiprahnya selama ini, sebagai salah satu wali kota di Indonesia yang giat menggulirkan program pembangunan melalui skema kerja sama antardaerah. Lahir di Oetete, Kupang, pada 12 Maret 1958, anak ke-9 dari 11 bersaudara ini meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Jember, di Jawa Timur, pada 1984. Pendidikan terakhirnya adalah Program Pascasarjana Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (2002). Di lingkungan birokrasi pemerintahan, Jonas Salean memiliki pengalaman yang cukup panjang. Kariernya dimulai pada 1985 ketika ia diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Setahun kemudian, ia telah menduduki jabatan Kasubag Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Lima tahun Jonas bertugas di sana, hingga pada 1991 ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Tapi, di tahun yang sama, lelaki yang banyak mengikuti pendidikan singkat di dalam dan di luar negeri ini diangkat menjadi Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang. Setelah itu, Jonas mulai berkiprah di lingkungan pemerintahan Kota Kupang. Misalnya, pada 1993 dia diangkat menjadi Sekretaris Kota Administratif Kupang, lalu Asisten Administrasi Pembangunan Kotamadya Kupang pada 1996, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Kupang pada 1998. Ketika status Kota Kupang menjadi daerah otonom, untuk periode 1999 – 2002 Jonas diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan Sekretaris Daerah Kota Kupang selama lima tahun berikutnya. Sebelum terpilih menjadi Wali Kota Kupang pada 2012, Jonas sempat bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Pada 2009-2010, misalnya, Jonas menjadi Staf Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dan pada pada 2010-2012 menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi. Meskipun birokrat, Jonas ternyata sudah lama aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan politik. Jonas Salean, misalnya, tercatat pernah menjadi Ketua DPD II KNPI Kabupaten Kupang Masa Bhakti 1990-1993, kemudian Wakil Ketua KNPI Provinsi NTT Masa Bhakti 1994-1997. Di luar itu, dia pernah menjadi Ketua Umum Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTT Masa Bhakti 1998-2008, Ketua Harian Pengcab Pertina Kota Kupang Masa Bhakti 1998-2004, dan Dewan Penasihat Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT Masa Bhakti 2011-2016.

Sejak 1971 hingga 1999, Jonas tercatat sebagai anggota Golkar. Ia bahkan pernah menjadi Ketua Bidang Pemuda Golkar Kabupaten Kupang, Sekretaris Golkar Kota Kupang, dan terakhir Wakil Ketua Golkar Kota Kupang Masa Bhakti 1998-1999. Dengan pengalamannya tersebut, Jonas memang memiliki relasi dan lingkup pergaulan yang sangat luas. Cocok jika kemudian dia dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dalam kepengurusan APEKSI 2016-2020.

Mohamad Muraz, Wali Kota Sukabumi Dalam kepengurusan A P E K S I 2 0 1 6 - 2 0 2 0 , Wa l i Kota Sukabumi, Jawa Barat, Mohamad Muraz, dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang I nformasi, Advok asi, dan Hukum. Tugas ini sesuai dengan latar pendidikannya sebagai sarjana hukum. Mohamad Muraz yang lahir di Sukabumi, 6 Mei 1956, dan menjabat Wali Kota Sukabumi untuk periode 2013-2018. Sebelum menjadi wali kota, Mohamad Muraz adalah birokrat karier. Jebolan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan yang juga meraih gelar master manajemen keuangan ini, pada awal 1980-an, sudah menjadi Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan di Sekretariat DPRD Sukabumi. Dengan latar pendidikannya yang sarjana hukum dirotasi menjadi Kasubag Persidangan dan Risalah. Dengan kinerja yang baik, karier Mohamad Muraz terus naik. Pada 1987 dipercaya Kasi Pendapatan lain-lain Dispenda, namun setahun kemudian diangkat menjadi Wakil Direktur Bank Pasar. Tak lama, tahun berikutnya sudah berpindah posisi, kali ini menjadi Kabag Hukum dan Ortak. Cukup lama Mohamad Muraz menduduki jabatan itu, hingga pada 1992 dirotasi menjadi Kabag Keuangan, kemudian Kepala Dispenda pada 1996. Lima tahun kemudian, Muraz diangkat menjadi Asisten Administrasi dan pada 2003 sebagai Sekretaris Daerah Kota Sukabumi. Pada 2008, ia ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota sekaligus Wakil Wali Kota. Namun, baru pada 2013 Muraz mengikuti pemilihan wali kota, dan terpilih untuk periode 2013-2018. Muraz dinilai cukup berhasil dalam memimpin Kota Sukabumi. Di bawah kepemimpinan Muraz dan Wakil Wali Kota Achmad Fahmi, misalnya, pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kota terus dipacu. Boleh dikata, Kota Sukabumi saat ini telah menjadi pusat kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, finansial, dan jasa lainnya yang berhasil menyedot banyak investor dari luar untuk berinvestasi di Kota Sukabumi. Sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum, Muraz menginginkan para wali kota tak lagi banyak tersangkut masalah hukum dalam menjalankan tugas. Volume XV

OKTOBER 2016

17

JEJAK

Alun-laun Kota Batu.

Batu, Swiss-nya Jawa Dengan keindahan alam nan unik, Kota Batu di Jawa Timur pernah mendapat julukan De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Kota kecil ini pun telah menjadi salah satu tujuan wisatawan manca negara.

18


D

ingin dan apel. Itulah ikon yang telah lama lekat pada kota wisata Batu. Sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom pada 2001, Batu berada di wilayah Kabupaten Malang. Kini, setelah menjadi kota otonom, Batu kian menggeliat sebagai salah satu destinasi wisata ternama di Tanah Air. Batu berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata 12-190 celcius. Posisi itulah yang membuat Batu menjadi kota terdingin di wilayah Jawa Timur. Secara topografi, Kota Batu didominasi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah-lembah. Ia terletak di lereng dua gunung besar, yaitu Arjuno-

Welirang dan Butak-Kawi-Panderman. Di sebelah utara pusat kota terdapat hutan lebat, Taman Hutan Raya Raden Soeryo. Dari Kota Malang hanya berjarak sekitar 15 km atau berjarak 90 km dari Kota Surabaya. Sebenarnya, sejak 1950-an Batu sudah dikenal sebagai daerah wisata, namun minim infrastruktur. Saat itu, status Batu hanyalah sebuah kecamatan, dan karena itu masih jauh dari jangkauan pembangunan infrastruktur. Baru pada awal 1990-an, ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa perlu memperbanyak daerah sentra wisata, program pembangunan infrastruktur mulai menghampiri Batu. Untuk memulai mengg u li r k a n pembangunan Batu sebagai destinasi wisata, statusnya ditingkatkan dari kecamatan menjadi kota administratif.

JEJAK Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1993, secara resmi status Batu menjadi Kota Administrasi Batu. Wilayahnya meliputi Kecamatan Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Dan, pada 6 Maret 1993, Chusnul Arifien Damuri ditetapkan sebagai orang pertama yang menjadi Wali Kota Batu. Dengan status baru itulah, Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur mengalami perkembangan cukup pesat. Sebab, infrastruktur pendukung industri pariwisata mulai dibangun dengan serius. Pada akhirnya, Kota Batu berubah menjadi salah satu destinasi utama wisata di wilayah Jawa Timur. Batu banyak menyedot wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Selama hampir 8 tahun menyandang kota administratif, Kota Batu dipimpin tiga wali kota. Dan, dengan perkembangan yang demikian pesat, masyarakat Batu akhirnya menginginkan status kotanya ditingkatkan lagi menjadi daerah otonom. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya baru pada 2001 kota administratif ini ditingkatkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Sejak itulah, kota ini resmi menyandang nama Kota Batu dan terpisah dari Kabupaten Malang. Namun, Pemerintahan Kota Batu sebagai daerah otonom baru mulai berjalan pada 17 Oktober 2002, dan satu tahun kemudian terbentuk DPRD. Setelah itu diadakan pemilihan kepala daerah, dan Imam Kabul terpilih sebagai orang pertama yang menjadi Wali Kota Batu sebagai daerah otonom. Dengan status daerah otonom, pembangunan Kota Batu semakin masif, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Pemerintah Kota Batu bersama masyarakat terus mem-branding pamor kota dingin ini bisa dikenang banyak orang yang berkunjung. Sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Malang, Kota Batu berbeda dengan kota lainnya, di mana masyarakatnya masih berciri pedesaan, yang mayoritas tinggal di perdesaan. Geliat pembangunan Kota Batu makin terasa setelah pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2007. Saat

Wisata agro petik buah apel, di Kota Batu. itu, Eddy Rumpoko dan HA Budiono terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Eddy Rumpoko memenangi kembali pilkada pada 2012, dan masa jabatannya baru akan berakhir 2017. Sebagai daerah destinasi wisata, tentu perekonomian kota ini banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Pembangunan pariwisata di Kota Batu terbilang maju dengan melibatkan peran serta pengusaha dan investor. Tidak hanya itu, pengelolaan tempat-tempat wisata juga diserahkan ke swasta. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu hanya memberi kemudahan

kepada investor untuk menanamkan investasinya di bidang wisata. Dengan begitu, pemkot tidak banyak menangani obyek wisata sendiri, namun dana yang masuk ke kas pemkot luar biasa besar dan angka pengangguran pun dapat ditekan. Dengan strategi seperti itu, pembangunan tempat wisata tidak lagi menggunakan APBD. Semua dilakukan oleh investor. Tugas dan tanggung jawab Pemkot Batu sebatas melakukan sosialisasi secara gencar, agar tempat wisata yang dibangun swasta banyak dikunjungi wisatawan. Dengan semakin banyaknya Volume XV

OKTOBER 2016

19

JEJAK wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, semakin besar pula retribusi dan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, efek domino dari sektor pariwisata ini mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat dan sektor-sektor lainnya. Sebagai gambaran, pada 2015, APBD Kota Batu sebesar Rp 725 miliar, dan Rp 580 miliar di antaranya berasal dari pajak industri pariwisata. Pada APBD 2016, Pemkot Batu memasang target pendapatan Rp 1 triliun, dan 75-80 persennya ditarget berasal dari sektor pariwisata ini.

air panas), Selecta (pemandian air panas), Cangar (pemandian air panas mengandung belerang), agrowisata seperti Arboretum Sumber Brantas (mata air Sungai Brantas), dan Kusuma Agrowisata (perkebunan apel, stroberi, jambu, dan jeruk, serta tempat outbound). Ada pula wisata perkemahan seperti Taman Hutan Raya Raden Soerjo di Gunung Panderman. Untuk wisata buatan, misalnya, ada Batu Secret Zoo (Jawa Timur Park 2), Jawa

Timur Park 1, Batu Night Spectacular, Batu Wonderland, Eco Green Park, Kusuma Waterpark, Predator Fun Park. Balai pendidikan seperti Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Museum Angkut+, Museum Satwa (Jawa Timur Park 2), dan The Bagong Adventure Museum Tubuh. Sebagai penghasil apel terbesar di Indonesia, Kota Batu juga memiliki Wisata Agro Kusuma, wisata petik apel batu. Pengunjung bisa merasakan sensasi memetik apel langsung dari

Ragam Obyek Tidak hanya mengandalkan alam yang sejuk nan elok, Kota Batu memiliki beragam obyek wisata, baik yang alami ataupun buatan. Sedikitnya terdapat 30 obyek wisata di kota ini yang tak pernah sepi pengunjung. Seperti, di Songgoriti terdapat Candi Songgoriti peninggalan Kerajaan Medang dan Arca Ganesha peninggalan Kerajaan Singasari. Ada juga tempat peristirahatan yang dibangun sejak zaman Belanda. Selain itu, ada wisata gua yang terdapat di Cangar dan Tlekung, air terjun di Coban Rais, Coban Talun, dan Coban Putri. Obyek wisata alam lainnya adalah Pemandian Songgoriti (pemandian

pohonnya, dan makan apel sepuasnya. Itulah keunikan, keindahan dan sejarah Kota Batu Malang. Tidak hanya itu, sebab terdapat pula wisata permainan, edukasi, sejarah, dan perkembangan angkutan (museum angkutan) yang terbesar di Asia. Untuk mendukung industri pariwisata, di Kota Batu terdapat banyak tempat akomodasi mulai dari guest house/rumah singgah, vila, losmen, hingga hotel berbintang yang tersebar di beberapa titik strategis kota. Mulai hotel bintang lima hingga bintang satu. Semua itu untuk melengkapi kota wisata yang fenomenal yang diperhitungkan di kancah nasional dan Asia. Tak ayal, kota ini mampu mengundang kunjungan wisatawan terbanyak setelah Bali dan Yogyakarta, atau terbesar ketiga di Indonesia. 20


Volume XV

OKTOBER 2016

21

22


Volume XV

OKTOBER 2016

23

24


INFO APEKSI

Membangun Ketangguhan Kota

Penataan wilayah perkotaan menghadapi risiko tinggi akibat perubahan iklim. Solusinya, bagaimana merumuskan strategi dan program pembangunan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

U

ntuk itu, APEKSI memperoleh dukungan dari USAID APIK dalam bentuk pelaksanaan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah kota, dan perwakilan dari lembaga pemerintah, seperti KLHK, BNPB, dan Bappenas. APIK adalah “Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan” yang merupakan proyek dari USAID yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengelola risiko ik lim dan bencana melalui penguatan kapasitas pemerintah di dalam

Peserta FGD Perubahan Iklim, di Jakarta. mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di level pengambilan kebijakan di tataran nasional, provinsi, dan daerah. Sejak bulan April hingga September 2016, Apeksi telah melaksanakan serangkaian FGD yang telah menghasilkan suatu Rencana Strategis APEKSI terkait dengan Konvergensi API PRB. Rencana Strategis ini akan mendapat dukungan dari APIK selama 5 tahun, mulai dari 2016 hingga 2020. Dalam setiap FGD yang dilaksanakan, semua peserta aktif berbagi pengalaman dan memberikan masukan terkait dengan konvergensi API PRB yang berkaitan Volume XV

OKTOBER 2016

25

INFO APEKSI dengan tantangan dan peluang membangun kota yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sebelumnya, FGD pertama dilaksanakan pada 15 April 2016. Saat itu, pembahasan masih terbatas pada pembelajaran pemerintah daerah dalam mengembangkan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kemudian, pada FGD kedua, dilakukan penyusunan rencana strategis konvergensi API PRB yang berlangsung di Jakarta, 21-22 Juni 2016. Dalam FGD ini dipresentasikan hasil survei data kota dan ringkasan informasi tentang program dan kerangka kerja nasional dan internasional. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan isu Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terkait fungsi pemerintah daerah juga perlu diperbarui. Tidak hanya itu, juga dipaparkan data iklim, sistem informasi, serta akses pemanfaatan yang telah diperbarui. Dari paparan tersebut diperoleh program dan kegiatan yang dikembangkan agar sesuai dengan rencana strategis terkait konvergensi API PRB. D a l a m F G D te r u n g k a p b a hwa perubahan iklim yang terjadi membuat pengelola perkotaan harus lebih waspada dan bersiap diri, terutama bagaimana meminimalkan dampak dari perubahan iklim maupun bencana yang terjadi. Ini dianggap penting, sebab kota telah menjadi pusat pertumbuhan dan urbanisasi. Karena itu, kota dituntut memiliki sistem yang mampu menghadapi ancaman perubahan iklim dan bencana yang bakal terjadi. Pengelola perkotaan dituntut memahami kondisi kota, kerentanan, serta orang dan kelompok masyarakat yang terdampak. Bila tidak memiliki sistem yang memadai, sebuah kota bisa gagal dalam menghadapi perubahan iklim atau menghadapi risiko bencana. Sekretariat RAN API Bappenas, Budhi Setiawan, menjelaskan bahwa implementasi RAN API bisa dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan p e m b a n g u n a n te r h a d a p d a m p a k perubahan iklim dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap daerah. Saat 26


Peserta FGD Perubahan Iklim di Jakarta sedang serius diskusi. ini, sedang dibangun modul Diklat Penyusunan RPJMD yang diharapkan akan selesai tahun ini, yang bertujuan untuk memberikan masukan, yang salah satunya terkait dengan pengubahan mata anggaran, dan lain-lain. “Modul perubahan iklim bisa diterapkan tahun depan,” katanya. Ia juga memastikan semua kementerian/ lembaga sudah memasukkan anggaran untuk perubahan iklim. Menurutnya, saat ini banyak kementerian/lembaga yang memiliki program yang sama, seperti Kementerian LHK mempunyai Sistem Inventarisasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), sedangkan Kementerian PUPR mempunyai Kota Berketahanan. “Di samping itu, isu bencana lebih dipandang sebagai banjir, longsor, dan lain-lain.

Padahal, isu kesehatan yang buruk atau penyakit bisa juga dilihat sebagai bencana”, jelasnya. Peserta FGD berharap konvergensi API PRB dapat terintegrasi ke dalam RPJMD, karena umumnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk didanai harus dimasukkan ke dalam RPJMD, supaya kegiatan-kegiatan yang direncanakan tidak sporadis. Diharapkan pula, apa yang dihasilkan dan direkomendasikan oleh FGD ini melalui Rencana Strategis APEKSI terkait dengan Konvergensi API PRB dapat mempercepat proses pengarusutamaan API PRB di kota-kota di Indonesia, sehingga kota-kota di Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan menjadi kota yang tangguh terhadap risiko bencana.

Agenda

Rapat Perdana Pengurus Baru

Peserta rapat perdana Dewan Pengurus APEKSI 2016-2020, di Jakarta.

Setelah terbentuk melalui Musyawarah Nasional (Munas) V di Jambi, akhir Juli 2016, Dewan Pengurus (DP) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Periode 2016-2020 untuk kali pertama menggalar rapat pada 4 Agustus di Jakarta. Rapat membahas berbagai agenda strategis perkotaan hasil Munas.

S

etelah menghadiri Rapat K o o rd i n a s i N a s i o n a l I I I Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, 4 Agustus 2016, para wali kota yang hadir dan terpillih menjadi DP APEKSI hasil Munas V di Jambi serta pengurus Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI melanjutkan rapat koordinasi (rakor). Rapat perdana bagi pengurus baru ini, selain diikuti anggota DP yang dipimpin Airin Rachmi Diany, juga diikuti Ketua Komwil I hingga Komwil VI. Rapat berlangsung di CEO Suite Sahid Sudirman Center Jakarta. Sebagai Rakor perdana, materi yang dibahas adalah agenda-agenda strategis yang dihasilkan Munas V. Sedikitnya

ada 6 agenda yang dibahas, yaitu konsolidasi organisasi, rencana audensi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan hasil Munas APEKSI, pengesahan program kerja APEKSI 20162020, pengesahan rekomendasi hasil Munas, mekanisme kerja DP, dan program percepatan komunikasi antara DP, Pengawas, dan anggota APEKSI. Anggota yang dimaksud adalah wali kota, sekretaris daerah (sekda), asisten daerah (asda), dan kepala bagian tata pemerintahan (kabag tata pemerintahan). Ketua DP APEKSI Airin Rachmi Diany memimpin langsung rapat perdana ini. Menurut Airin, rapat perdana ini juga sebagai bentuk konsolidasi di antara DP APEKSI dan dengan Ketua Komwil APEKSI. Dalam rapat, Airin menjelaskan bahwa

hasil dan rekomendasi Munas V di Jambi harus disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Tujuannya, agar Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina utama pemerintah kota memahami hasil keputusan anggota APKESI dalam Munas, terutama yang berkaitan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan penganggaran, urgensi diperlukannya UU Kota, perlindungan hukum kepala daerah, keterlibatan APEKSI dalam perumusan tata kelola perkotaan, sampai insentif atas inovasi yang dilakukan di perkotaan. Sebagai forum konsolidasi, dalam rapat ini Airin menegaskan bahwa dalam setiap kegiatan APEKSI, pengurus diwajibkan untuk hadir. Jika terpaksa tidak hadir lantaran ada agenda lain, pengurus diwajibkan mengkomunikasi melalui forum pesan singkat agar diketahui pengurus lain untuk dicarikan solusinya. “Selama ini setiap kegiataan APEKSI di Komwil dihadiri Direktur Eksekutif APEKSI. Terkesan, Direktur Eksekutif APEKSI lebih dikenal dibanding DP APEKSI. Padahal, ini penting untuk lebih mendekatkan diri sebagai pelayanan ke anggota APEKSI. Dengan diatur melalui grup layanan pesan antara DP dan Pengurus Komwil APEKSI, maka tidak ada lagi kegiatan APEKSI yang tidak dihadiri pengurus,” Airin menjelaskan. Lebih lanjut, Airin menjelaskan bahwa seluruh program kerja APEKSI 2016-2020 yang telah ditetapkan dalam Munas V harus direalisasikan. Program kerja hasil Munas V, menurut Airin, telah mengalami sedikit penyempurnaan dan telah disahkan dalam rapat DP APEKSI. Sedikitnya ada 7 program kerja yang sudah dijabarkan, meliputi bidang lingkungan hidup, kerja sama antardaerah, advokasi dan layanan hukum, peningkatan kapasitas pemerintah kota, komunikasi dan informasi, humas dan kemitraan, serta penguatan organisasi. “Semua program kerja ini telah disetujui dan disahkan DP APEKSI,” tandas Airin. Volume XV

OKTOBER 2016

27

Agenda

Peserta rapat Komwil 1-6 APEKSI, di Jakarta.

Penguatan Program APEKSI di Daerah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan memastikan seluruh rencana kerja atau program kerja hasil Musyawarah Nasional V di Jambi aplikatif dan dilaksanakan oleh Komisariat Wilayah (Komwil) di daerah masing-masing. 28


U

ntuk kali pertama setelah Musyawarah Nasional (Munas) V di Jambi akhir Juli 2016, Sekretariat APEKSI menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh Sekretariat Komwil APEKSI di Jakarta, akhir Agustus 2016. Rakor diikuti Sekretariat Komwil I hingga Komwil VI. Sekaligus, rakor ini sebagai tindak lanjut hasil rapat Dewan Pengurus (DP) APEKSI pada 4 Agustus 2016, di tempat yang sama. Rakor Sekretariat Komwil ini dipimpin Direktur Eksekutif APEKSI yang juga Sekretaris DP APEKSI Sarimun Hadisaputra. Rakor juga dimaksudkan

untuk sosialisasi program kerja 2016-2020 hasil Munas V dan kebijakan-kebijakan baru dari DP APEKSI. Karena itu, dalam rakor, Sarimun Hadisaputra terlebih dulu memaparkan program kerja APEKSI 2016-2020 hasil Munas V, baik program tahunan maupun program kerja untuk satu periode kepengurusan. “Koordinasi ini diperlukan agar program kerja untuk seluruh Komwil bisa aplikatif dari pusat hingga daerah untuk melayani kebutuhan anggota,” ujar Sarimun. Bisa dikatakan, dengan adanya Program Kerja DP Apeksi menjadi guide bagi Komwil untuk melaksanakan semua kegiatan di wilayah masing-masing. Meski demikian program kerja itu akan

Agenda banyak yang perlu dibicarakan dengan kementerian terkait. Ditegaskan Sarimun, untuk menjalankan roda organisasi, program kerja Komwil bisa mengacu ke program kerja DP APEKSI hasil Munas V tersebut. “Kegiatan yang sifatnya seremonial harus segera dikurangi. Anggota harus diberikan program kerja yang berkualitas untuk mencapai tujuan mengelola kota. Karena itu, APEKSI akan terus meningkatkan kualitas program kerja,” terang Sarimun. Kepada peserta rakor, Sarimun juga menjelaskan hasil rapat perdana DP APEKSI, termasuk agenda pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Disampaikan Sarimun, saat itu Menteri Dalam Negeri menyarankan APEKSI meminta waktu untuk beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo guna menyampaikan hasil Munas V. Selain itu, APEKSI juga disarankan meminta waktu untuk bisa bertemu dengan menteri-menteri anggota kabinet terkait. Tujuannya, menyelaraskan programprogram pembangunan perkotaan. “Ini yang akan dirancang ke depan,” terang Sarimun. Adanya peluang beraudiensi dengan kementerian, Sarimun menyambut baik dan akan digunakan untuk memperjelas rencana bantuan presiden Rp 100 miliar untuk setiap kota. Selama ini kementerian terkait belum mampu dan memahami rencana presiden tersebut. Termasuk adanya rencana pemotongan anggaran yang diformulasikan sebelum kota membahas anggaran, jangan sampai anggaran sudah berjalan dipotong di tengah jalan, berbahaya, tambah Sarimun. Rencana pemotongan APBN mencapai Rp 130 triliun, jelas berdampak pada APBD di daerah. Bukan masalah besar pemotongan anggaran dari pusat, tetapi kepastian dana transfer menjadi molor mengkeret. Seperti dana transfer DKI yang mencapai Rp 150 triliun, ditangguhkan Rp 50 triliun misal, ini sangat mengganggu daerah. Umpama itu, terjadi pada daerah lain yang memang benar-benar menggantungkan pada transfer. “Masalah ini harus dibicarakan dan memberikan masukan kepada kementerian, bagaimana

Peserta rapat perdana Dewan Pengurus APEKSI, di Jakarta. keputusan untuk daerah,” jelasnya. Kekhawatiran Sarimun beralasan, sebab pemerintah pusat tidak tahu persis bagaimana sulitnya di daerah mencapai persetujuan APBD yang melibatkan DPRD. Misal, APBD sudah disetujui, tiba-tiba anggaran dari pusat dipotong. Jelas menjadi permasalahan serius. “Kita harus memberikan masukan kepada kementerian dan presiden, langkah apa yang diambil untuk daerah bila kasusnya seperti itu. Dan masalah ini menjadi agenda yang akan kita bahas dengan kementerian,” terang Sarimun. Audiensi dengan kementerian juga untuk mensinkronkan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengintegrasian tata kelola pemerintah kota, mengelola lingkungan dan sanitasi. Serta menjelaskan permasalahan pembagian kewenangan seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. “Ini yang akan dirancang ke depan,” terang Sarimun. Selain poin di atas, Sarimun menjelaskan dalam rakor, DP Apeksi juga melontarkan wacana pembentukan Dewan Pakar Apeksi, sebagai dewan per timbangan manak ala anggota menghadapi tuntutan hukum. Anggota Dewan Pakar direncanakan diisi oleh para akademisi, tokoh pemerintah kota dan

anggota Apeksi. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kinerja pengurus, DP Apeksi juga membuat jalur komunik asi cepat melalui WhatsApp. Saat ini jalur tersebut sudah dibangun di Sekretariat Apeksi, bagaimana semua kegiatan dan program bisa terinformasikan lebih cepat dan efisien. “Jalur komunikasi WhatsApp mempercepat komunikasi di antara DP dan Anggota,” tambah Sarimun. Contoh, misal, ada kegiatan di satu wilayah Komwil Apeksi, bila DP yang membidangi tidak bisa hadir langsung ditawarkan ke anggota DP lain. Dari situ siapa yang bisa menghadiri bisa terinformasikan dengan baik. Inilah salah satu manfaat jalur komunikasi WA bisa dioptimalkan untuk kinerja DP Apeksi. Begitu pula, undangan kegiatan smart city di Kota Bandung, undangan disebar lewat WA. “Hasilnya lumayan respon dengan baik,” terang Sarimun. Ujungnya saat ini pemerintah perkotaan membutuhkan sumberdaya ekstra guna mengatasi permasalahan perkotaan yang muncul. Apalagi perkotaan sangat rentan terhadap perubahan iklim, semakin menuntut pemerintah kota lebih tanggung mengelola masalahan di perkotaan. Volume XV

OKTOBER 2016

29

Laporan khUsus

Dari Surabaya Menuju Kota Masa Depan

D

Peserta Prepcom 3 UN Habitat III, di Surabaya.

Kota Surabaya sukses menjadi tuan rumah Sidang Komite Persiapan Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan. Hasilnya akan dijadikan rujukan untuk pembangunan perkotaan dunia di masa depan. 30


engan wajah sumringah, m at a b e r b i n a r, d a n senyum terkembang, Joan Clos, Sekretaris Jenderal (Sekjen) UN Habitat mengucapkan ter ima k asih kepada warga Kota Surabaya. “ Terima kasih Surabaya, terima

Laporan khUsus kasih wali kotanya, serta tentunya pada masyarakat Surabaya,” ujar Joan Clos ketika menutup Sidang Ke-3 Komite Persiapan Konferensi Persatuan BangsaBangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III) di Surabaya, Jawa Timur, 27 Juli 2016. “Prepcom3 di Surabaya kali ini sungguh luar biasa, karena mampu menghadirkan delegasi dari 193 negara dari 142 negara anggota PBB,” kata dia. Bahkan, lanjutnya, peserta yang ikut konferensi kali ini tercatat mencapai 4.000 orang. Forum Prepcom UN Habitat III adalah rangkaian persiapan konferensi dunia tentang pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan yang digelar oleh PBB di Ekuador pada medio Oktober ini. Sebelumnya, Prepcom I digelar di New York pada 17-18 September 2014 dan Prepcom II pada 14-16 April 2015 di Nairobi, Kenya. Forum Prepcom UN Habitat ini biasa digelar 20 tahun sekali. Berbagai masalah perkotaan di dunia telah tuntas dibahas dalam konferensi pendahuluan yang digelar selama tiga hari ini. Misalnya, isu-isu yang dibahas di antaranya masalah penataan permukiman, penataan kawasan kumuh, kawasan kepulauan, serta teknologi perkotaan.

Endra S Atmawidjaja, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. Semua isu dikemas dalam tema besar New Urban Agenda. “Hasil dari Prepcom 3 ini diharapkan mampu memecahkan aneka tantangan pembangunan perkotaan ke depan,” Joan Clos menegaskan. Dalam penjelasannya, Clos menegaskan bahwa dalam 20-30 tahun terakhir banyak fungsi kota yang mulai menghilang. Perkotaan yang harusnya ramah dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya seperti kesehatan,

Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya.

pendidikan, dan perumahan ternyata kini tak ada lagi. Kini kota telah menghilang sehingga mobilitas warga antardaerah semakin tinggi. Menurutnya, warga di satu daerah terpaksa harus berpindah ke daerah lain hanya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Kami berharap pemerintah di negaranegara anggota PBB bisa lebih tegas lagi dalam menata kota. Urbanisasi, perubahan iklim, dan pengangguran tidak bisa dihindari dan harus segera diatasi,” ujarnya. Inspirasi Dunia Apa yang dihasilkan Prepcom 3 di Surabaya ini, menurutnya, akan dibawa ke PBB yang akan diputuskan sebagai rujuk an pembangunan perkotaan dunia di masa depan. Menurutnya, tren baru yang berkembang saat ini, para urban butuh diberdayakan atau meningk atk an k apasitasnya. Joan mengakui, untuk menangani masalah urbanisasi membutuhkan anggaran yang besar. Jika harus dibebankan kepada pemerintah saja, tidak mungkin. Karena pemerintah juga harus melakukan efisiensi, meski juga membutuhkan anggaran untuk mengatasi urbanisasi itu. “Dalam New Urban Agenda ini, kita masukkan kecepatan dan pemberdayaan urban development,” paparnya. Volume XV

OKTOBER 2016

31

Laporan khUsus Tak hanya sukses menjadi tuan rumah, Joan Clos juga memuji perkembangan Kota Surabaya yang dapat menjadi inspirasi kota-kota di dunia. “Saya sudah lama memantau perkembangan Surabaya, dan kota ini cukup menginspirasi kota-kota di dunia,” jelasnya. Dia menilai Surabaya berhasil dalam melakukan pembangunan perkotaan di tengah derasnya urbanisasi warga desa ke kota. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga mengaku bangga terhadap upaya pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Surabaya kota yang nyaman untuk ditinggali, yang sering dijadikan oleh banyak kota dari berbagai negara. “Sekarang mereka semua lihat bahwa ternyata memang sudah dikerjakan di Surabaya,” kata Tri Rismaharini. Kepala Biro Komunik asi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Endra

S Atmawidjaja, memang ada beberapa kota di Indonesia yang pembangunannya sudah cukup baik. Namun, karena begitu luasnya wilayah Indonesia, kemajuan pembangunan perkotaan belum merata. “Penyelanggaraan Prepcom 3 ini penting agar ada standar pembangunan kota-kota di masa depan,” ujar Endra S Atmawidjaja. Apa yang dihasilkan dalam Prepcom 3 ini, menurutnya, pada nantinya akan dijadikan panduan kebijakan dalam perencanaan pembangunan perkotaan, namun tidak menyentuh panduan teknisnya. Sebab, untuk panduan teknis, akan bergantung pada laju kecepatan masing-masing kota. “Tapi, setidaknya, akan ada panduan kebijakan untuk membangun kota modern yang ideal di masa depan,” ujarnya. Meskipun, nanti sudah ada panduannya, menurut Endra, tetap tak bisa dipastikan bahwa perkembangan

kota-kota di Indonesia bisa serempak untuk menjadi kota modern yang ideal. Sebab, laju kecepatan pembangunan pasti berbeda-beda, tergantung kapasitas dan kesiapan kelembagaan kota-kota itu sendiri. “Sebab, membangun kota itu bukan hanya urusan fisik, melainkan membangun manusianya juga,” Endra menjelaskan. Dia memberikan gambaran, Kementerian PUPR sendiri saat ini baru berfokus pada pembangunan infrastruktur perkotaan yang memang masih tertinggal. Secara bertahap, ke depan, menurutnya, pembangunan infrastruktur perkotaan juga difokuskan untuk mendukung pembangunan kelembagaan perkotaan, seperti infrastruktur untuk penguatan ekonomi masyarak at, pendidik an, kesehatan, permukinan, dan lainnya. “ Ta p i i n i p e r l u wa k t u, k a re n a membutuhkan anggaran atau investasi yang sangat besar,” tandasnya.

Peserta Prepcom 3 sedang mengikuti jalannya sidang, di Surabaya. 32


Laporan khUsus

Acara Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016, di Bandung.

Dari Bandung Menuju Smart Nation Kota Bandung sukses menggelar Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016. Langkah awal menuju terwujudnya smart nation.

K

etik a Surabaya sukses menjadi tuan rumah Sidang Ke -3 Komite Persiapan K o n f e r e n s i Pe r s a t u a n Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Permukiman dan Pembangunan Berkelanjutan atau The Third Session of the Preparatory Committee for Habitat III (Prepcom 3 UN Habitat III) di Surabaya, Jawa Timur, akhir Juli 2016, sebulan kemudian, tepatnya awal September, Kota Bandung, Jawa Barat, menyedot perhatian ketika menggelar Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016.

Kedua kegiatan ini memiliki satu benang merah: pembangunan perkotaan masa depan yang ideal. Bedanya, jika Prepcom 3 UN Habitat III digelar untuk menghasilkan panduan penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan tingkat dunia, ISCF diadakan guna mendorong terbangunnya smart nation melalui percepatan program pembangunan daerah cerdas atau smart region. Karena itu, jika di Surabaya pesertanya delegasi dari negara-negara anggota PBB, ISCF di Bandung diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Volume XV

OKTOBER 2016

33

Laporan khUsus Indonesia. ISCF 2016 barlangsung di Hotel Trans Luxury Bandung, diikuti 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 kabupaten/kota. Total peserta mencapai 812 orang. Tema yang diusung dalam Smart City Forum ini adalah “Identifying Challenges and Solutions in Developing Smart City for Better Tomorrow”. Acara dibuka Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan ditutup Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam sambutannya sebagai inisiator dan tuan rumah, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur agar mengeluarkan instruksi khusus berkaitan dengan kolaborasi antarkepala daerah terkait dengan penerapan smart city di daerah. Alasannya, Indonesia bisa menjadi negara hebat dengan dua cara, yaitu dengan memiliki presiden yang luar biasa dan kepala daerah yang kompak. “Kalau kami itu, kan, levelnya sama, sehingga ada batasan dan etika. Kalau menteri yang beri instruksi, dalam waktu tiga tahun Indonesia menjadi negara tercanggih,” kata Ridwan Kamil. Ketika giliran memberi sambutan pembukaan, Menteri Asman langsung m e re s p o n p e r m i nt a a n Wa l i K o t a Bandung tersebut. Asman berjanji akan mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan semua kota/kabupaten mengimplementasikan smart city. “Saya akan paksa mereka untuk menerapkan smart city dengan penilaian yang saya berikan. Bagi yang tidak mau biarkan saja, biar malu sendiri,” kata Asman. Di bagian lain, Asman meminta agar kegiatan ISCF diadakan setiap tahun. Semua pemerintah kota dan kabupaten juga akan diharuskan mengikuti kegiatan ISCF pada tahun-tahun berikutnya. “Karena ini forum belajar praktis, tidak perlu mikir, penelitian, studi banding. Bayangkan, belajar ke Jepang berapa ongkosnya. Ke Singapura juga, apalagi sekarang ada isu Zika. Jadi, yang ada di depan itu tinggal copy paste,” tandas Asman. Menteri Asman juga berjanji akan rutin berkunjung ke daerah guna 34


Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Airin Rachmi Diany saat konferensi pers. memastikan kesiapan kota/kabupaten dalam menerapkan program smart city. “Nanti tinggal dikasih contoh, kemudian saya paksakan untuk mengaplikasikannya. Ini gerakan positif, kenapa sih Singapura maju, Korea maju, apa bedanya dengan kita. Saya yakin, dengan gerakan tidak akan kalah dengan negara maju,” Asman menegaskan. Salah satu urgensi penerapan smart city menurut Asman adalah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Itulah kenapa, Kementerian PANRB bakal menjadikan acara itu sebagai acara nasional dan wajib dihadiri seluruh pemerintahan kota dan kabupaten pada tahun-tahun berikutnya. “Siap-siap saja, setelah ini akan ada surat edaran dari Kementerian PAN-RB, kita wajibkan seluruh kabupaten/kota mengikuti acara ini,” ungkap Asman. Itulah bentuk dukungan Kementerian PAN-RB mempermudah layanan publik di daerah. Sebab, pengelola wilayah perkotaan kini tidak mungkin lagi dilakukan secara manual. Penerapan teknologi mutlak dilakukan. Sebab, teknologi bisa menghilangkan kendala jarak dan waktu untuk melayani warganya. Terbukti, melalui teknologi berbasis Internet, semua pelayanan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Sementara itu, Ridwan Kamil

menegaskan, saat ini Kota Bandung yang telah memillik i 320 aplik asi yang dimanfaatk an melayani dan menyelesaikan semua urusan warga, mulai dari perizinan online, pengaduan online, hingga penilaian aparatur pemerintahan langsung dilakukan masyarakat. Bahkan, melalui aplikasi e-budgeting, misalnya, Kota Bandung berhasil menghapus 1.200 kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kurang berdampak terhadap pembangunan sehingga bisa menghemat anggaran sampai Rp 1 triliun. Adapun, penyelenggaraan ISCF ini, menurut Ridwan Kamil, didasarkan pada prinsip kolaborasi. “Semangatnya adalah perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI. Ini bukan untuk sekadar gaya-gayaan. Smart city adalah sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” jelasnya. Ridwan K amil membayangk an, jika terdapat 500 kota/kabupaten menggunakan sistem yang sama, akan bisa menghemat penggunaan anggaran yang sangat besar. Dan, anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk kebutuhan lain yang memberi manfaat lebih besar. Sinergi Antardaerah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat menutup acara, mengapresiasi

Laporan khUsus

Penutupan ISCF 2016, di Bandung. terselenggaranya ISCF 2016 ini. Ia berharap daerah-daerah yang belum melek smart city bisa terpacu semangatnya untuk berinovasi. “Untuk smart city memang belum semua daerah. Yang menonjol baru Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang. Makanya, kalau ada penghargaan, kan, daerahnya itu-itu saja,” ujar Tjahjo. Atas pelaksanaan ISCF ini, Tjahjo berharap semakin banyak daerah yang bisa melahirkan inovasi-inovasi baru berbasis smart city. Setidaknya, tiap daerah punya satu inovasi. Ia juga mengingatkan agar setiap kepala daerah berani mengambil risiko guna melakukan inovasi, terutama dalam hal pelayanan publik. “Dengan smart city, diharapkan setiap kepala daerah, khususnya wali kota, ada keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi di daerahnya masingmasing,” ujar Tjahjo. Untuk itu, tiap kepala daerah diminta melakukan perencanaan jangka panjang, tidak terpaku pada periode kepemimpinan yang hanya berkisar antara 5 hingga 10 tahun masa jabatan. Dalam acara penutupan, Ridwan Kamil selaku tuan rumah dipercaya membacakan kesimpulan ISCF 2016. Ada empat kesimpulan yang dihasilkan ISCF 2016. Pertama, integrasi konsep dan platform smart city sebagai fondasi Indonesia Smart Nation. Kedua, kolaborasi

antarpemerintah daerah untuk saling bersinergi dalam pembangun smart city di wilayah masing-masing. Ketiga, memfasilitasi peningkatan sinergi

ABGC (academic, business, government, community) oleh pemerintah guna mewujudkan smart city. Dan, keempat, berbagi pakai aplikasi untuk mempercepat dan mengefisienkan pembangunan smart city melalui tempat penyimpanan (repository) nasional. Dalam acara penutupan, beberapa daerah juga langsung menjalin kerja sama. Sedikitnya, penandatanganan naskah kerja sama dilakukan oleh 23 kabupaten/kota. Adapun, kota yang menandatangani nota kesepahaman antara lain Kota Palu, Kota Sungai Penuh, Kota Depok, Kota Solok, Kota Bontang, Kota Kotamobagu, Kota Banda Aceh, Kota Bitung, Kota Tegal, Kota Palopo, Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Ternate, Kota Langsa, Kota Sabang, dan Kota Jambi. Sedangkan, kabupaten yang terlibat penandatanganan kerja sama adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Balangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Bangka Selatan.

MoU daerah lain dengan Kota Bandung untuk menerapkan aplikasi Smart City. Volume XV

OKTOBER 2016

35

BERITA KOTA

Dorong Investasi, Pekanbaru Terbitkan IMB Sementara Untuk mendorong investasi di daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mempermudah pelayanan dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimulai medio September 2016 ini. Asisten II Setdako Pekanbaru Dedi Gusriady, awal September 2016, mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan payung hukum dan regulasi pendukung untuk penerbitan IMB sementara. Terobosan ini diambil lantaran sudah begitu banyak penerbitan IMB tertunda karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat sudah kadaluwarsa sejak Desember 2015. “Dasar hukumnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2016, dan untuk turunan payung hukumnya kami sudah menerbitkan tiga SK dan Peraturan Wali Kota bagi penerbitan IMB sementara tahun 2016 ini,” Dedi menjelaskan. Adapun, tiga SK yang dimaksud adalah SK Wali Kota tentang pelimpahan kewenangan, pembentukan tim teknis, dan penerbitan IMB sementara. Dedi yakin, jika semua berjalan lancar dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, maka Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) bisa menerbitkan IMB sementara sehingga laju investasi di Pekanbaru tidak terhambat. Humas Pemkot Pekanbaru

Banjarmasin. Sajian pertama adalah Tarian Sinoman Hadrah. Kesenian khas daerah dengan atraksi memutar payung ini dilakukan untuk menyambut tamu yang datang. Sejumlah orang pun ramai-ramai mengabadikannya. Selain itu, juga ada Tarian Kolosal yang menggambarkan Kota Banjarmasin yang banyak etnis di dalamnya. Ada juga Tarian Monyet Bekantan yang menarik perhatian. Perayaan HUT Kota Banjarmasin dihadiri sekitar 5.000 undangan, di antaranya Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor, Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar, Anggota DPD RI Sofwat Hadi, Ketua DPRD Kota Iwan Rusmali, , Wali Kota Semarang Hendrar Pribadi dan sejumlah kepala daerah di Kalsel. Tiga mantan Wali Kota juga datang, yakni Effendi Ritonga, Yudhi Wahyuni, dan HM Thamrin (Penjabat Wali Kota). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Gubernur mengaku terkesan dengan berbagai sajian budaya. Salah satunya adalah Tarian Kolosal yang menggambarkan berbagai etnis di Banjarmasin. Di bagian lain sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa usia Kota Banjarmasin sudah sangat tua, dan tentu masih banyak persoalan yang dihadapi. Gubernur mencatat setidaknya ada tiga persoalan yang masih dihadapi, yakni masalah persampahan, drainase, dan sungai. “Hal ini memerlukan terobosan yang cerdas dalam mengatasinya. Perlu pimpinan yang kreatif dan inovatif, tentunya dapat dukungan masyarakat. Tapi, saya yakin Pak Ibnu dan Herman mampu menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif untuk menjadikan kota lebih baik,” jelasnya. Dia berharap, Kota Banjarmasin bisa lebih maju, dan “Barasih wan Nyaman” seperti slogan Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama ini. Humas Pemkot Banjarmasin

Kota Banjarmasin Berusia 490 Tahun

Palopo Sertifikasi UMKM

Pada Sabtu, 24 September 2016, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, genap berusia 490 tahun. Berbagai atraksi disajikan dalam perayaan HUT Kota Banjarmasin yang berlangsung di Halaman Balaikota, di Jalan RE Martadinata

Guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan, gencar melakukan sertifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

36


BERITA KOTA Wali Kota Palopo HM Judas Amir, medio awal September 2016, membagikan 100 sertifikat bagi pelaku UMKM. Penyerahakan sertifikat dilakukan di Aula Kantor Koperindag Kota Palopo. Sertifikat itu sebagai lisensi bahwa para pelaku usaha tersebut telah memiliki usaha yang jelas dengan kategori pertumbuhan yang baik. Pemkot Palopo, melalui dinas terkait, menjamin bahwa manajemen segenap usaha penerima sertifikat telah berjalan secara profesional dan proporsional sehingga patut mendapat perhatian serius dari lembaga pembiayaan. Khususnya, dalam memberikan bantuan modal usaha dalam pengembangan bisnis. “Program ini untuk membantu para pelaku usaha di Kota Palopo agar mudah aksesnya ke perbankan. Sehingga, sangat diharapkan ke depannya usaha masyarakat bisa semakin tumbuh. Dampaknya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha tersebut, tapi juga bisa membuka lapangan kerja baru,” tutur Kepala Dinas Koperindag Kota Palopo Karno. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palopo Judas Amir

mengimbau agar masyarakat sadar dengan bantuan yang diberikan tersebut untuk bisa memanfaatkan dengan sebaikbaiknya. “Pemerintah peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Lewat cara ini dinilai sangat tepat, guna mengembangkan usaha. Tentunya dengan menjaminkan sertifikat ini di perbankan dan lembaga ekonomi lainnya,” ujar Judas. Kesejahteraan masyarakat, lanjut Judas, diawali dari keluarga. Karena itu, Pemkot Palopo telah menggulirkan beberapa program yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan, dan program lahan usaha. “Program pemerintah sudah direkayasa sedemikian rupa agar tidak terjadi tumpang tindih program, sehingga semua masyarakat dalam berbagai latar belakang usaha dan pekerjaan dapat diakomodasi,” jelasnya. Judas juga berpesan supaya toleransi masyarakat yang saat ini menjadi tanggung jawab bersama agar selalu dijaga. “Pemerintah akan menjaga keamanan masyarakat dari apa pun yang dapat merusak toleransi yang datangnya dari luar. Namun, toleransi dari dalam menjadi tanggung jawab bersama,” Judas menjelaskan. Humas Pemkot Palopo

Yogya Gelar “Kampung Wisata 2016” Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggelar acara “Kampung Wisata 2016” yang dipusatkan di Museum Benteng Vredeburg, 2-4 September. Kegiatan ini diikuti 17 kampung wisata yang tersebar di Kota Yogyakarta. Dalam “Kampung Wisata 2016” ini, tiap-tiap kampung wisata menampilkan keunggulan di stand masing-masing, mulai dari keunikan dan kekhasan wisata alam desa, kuliner, seni budaya, hingga produk kerajinan. Selain kampung wisata, “Kampung Wisata 2016” ini juga diikuti sekitar 70 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang mengikuti kegiatan ini juga merupakan pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Lucy Irawati, UMKM dan kampung wisata memang tidak bisa dipisahkan dan harus menjadi satu rangkaian yang utuh. “Kami melihat ada potensi pariwisata dan industri kreatif yang akan memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kota Yogya” ungkapnya Pameran ini, katanya, adalah sebagai wujud konkret upaya pengembangan UMKM yang bertujuan untuk mendorong penciptaan dan pengembangan kegiatan ekonomi. “Ini juga dilakukan untuk melestarikan cinta dengan produk lokal” tandasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan terus mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk menumbuhkan karya baru. Kegiatan seperti ini, imbuhnya, menjadi wahana untuk mengenalkan produk ekonomi kreatif di Yogyakarta. Ia berharap agar para pelaku UMKM dapat

memperluas pemasaran ke hingga keluar daerah. Dalam pergelaran “Kampung Wisata 2016” ini, tiap-tiap kampung wisata juga mengikuti Karnaval Bregodo dan performance art sebagai bentuk perkenalan kepada masyarakat yang menyaksikan. Karnaval Bregodo menunjukkan bahwa bregodo adalah pengawal budaya di kampung wisata, yang berarti kampung wisata siap menjadi fondasi kampung budaya di Kota Yogyakarta. Dengan budaya sebagai modal utama dalam pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta, maka diharapkan kehadiran kampung wisata memiliki peran penting dalam sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Humas Pemkot Yogyakarta

Volume XV

OKTOBER 2016

37

BERITA KOTA

Pemkot Malang Dorong Inovasi Kelurahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di Jawa Timur tengah giat mengembangkan objek-objek wisata baru. Salah satunya melalui gerakan menyulap kawasan kumuh di tingkat kelurahan bahkan menjadi kampung wisata. Wali Kota Malang Mochammad Anton, misalnya, telah mendorong pembenahan kawasan kumuh yang terletak di bantaran Kali Brantas, yaitu Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, menjadi asri dan layak dijadikan objek wisata. Menurut Abah Anton, panggilan akrab Wali Kota, selama ini Kelurahan Jodipan dikenal sebagai kawasan yang jorok dan kumuh. Namun, kini Jodipan memiliki paras warna-warni. Ini dikarenakan oleh gagasan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan masyarakat yang membangun Kampung Wisata Jodipan. Gagasan ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Kota Malang dengan melakukan berbagai pengembangan di beberapa sektor. Menurut Abah Anton, langkah menjadikan Kampung Wisata Jodipan merupakan sebuah terobosan yang positif. “Mereka ingin mengubah citra Kelurahan Jodipan, dari yang awalnya kumuh menjadi kampung wisata,” ujarnya. Dia yakin, langkah perbaikan yang dilakukan masyarakat ini akan berdampak baik terhadap keberlangsungan program tersebut. “Karena diawali inisiatif masyarakat, ini akan dijaga terus oleh mereka. Contohnya, karena kelurahan sudah bagus, sekarang mereka sudah tidak mau lagi membuang sampah ke sungai,” katanya. Lahirnya Jodipan sebagai kampung wisata diharapkan 38


menjadi inspirasi bagi masyarakat di daerah-daerah lain. Bagi Abah Anton, hal ini juga untuk mendukung “Program 100-0-100” yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang bertujuan untuk mewujudkan pemukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditargetkan, pada 2019, permukiman harus memenuhi standar 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh perkotaan, dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase). Walaupun Kelurahan Jodipan sudah terkenal akan perubahannya, masyarakat tidak berhenti mempercantik daerah ini. Pemerintah akan mendukung untuk memperluas zona kampung-kampung wisata yang terletak di bantaran sungai. Selain itu, kerja sama dengan Paskhas telah dijalankan untuk menjangkau pengecatan titik-titik yang sulit. Abah Anton menyadari bahwa di era informasi dan budaya dari luar semakin deras, masyarakat harus waspada dalam menciptakan solusi. Hal tersebut bisa diatasi dengan konsep ekonomi kreatif. Abah Anton berharap akan terjadi peningkatan laju ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Menurutnya, hal ini dapat dilihat di Kelurahan Jodipan sendiri. Banyak warga Kelurahan Jodipan yang pada awalnya kurang memiliki aktivitas yang menghasilkan, tapi kini sudah mulai berjualan. Bahkan, Abah Anton bersama timnya sudah membahas pemanfaatan sungai untuk dijadikan obyek wisata. “Jika ada wisata air, saya yakin anak-anak muda bisa memanfaatkannya sebagai lahan pekerjaan mereka,” ujarnya. Pemkot Malang tiap tahun mencanangkan program-program yang bertujuan untuk melahirkan motivasi baru. Program ini dimulai dari pengembangan di tingkat kelurahan. Maka dari itu, Pemkot Malang menjadikan Festival Rancang Malang sebagai tema khusus untuk pengembangan tahun ini. Festival ini merupakan ajang bagi 57 kelurahan di kota Malang untuk berlomba membangun kampung tematik. Setiap kelurahan akan mengajukan DetaIL Engineering Design (DED) untuk merealisasikan konsep mereka. Anton juga mengajak seluruh camat dan lurah di Kota Malang agar selalu berinovasi, baik di bidang lingkungan maupun percepatan peningkatan ekonomi. Ajang ini menjadi penting karena Pemkot Malang telah meraih prestasi pada tahun ini seperti Adipura Kirana. Sebenarnya beberapa inovasi sudah dilakukan di beberapa kelurahan di Kota Malang yang telah melibatkan mahasiswa, akademikus, masyarakat, dan pengusaha. Salah satunya adalah program Gemar (Gerakan Menabung Air) yang digagas oleh masyarakat Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Dikarenakan kawasan tersebut sering banjir, maka masyarakat bekerjasama dengan Universitas Brawijaya mendirikan sumur injeksi. Tak hanya mengatasi banjir, sumur ini bisa menjadi bantuan jika kemarau melanda. Kini, masih di kawasan DAS Brantas, bersebelahan dengan Kelurahan Jodipan, tepatnya di Kelurahan Kesatrian juga dikembangkan “Kampung 3D” (3 dimensi), hasil kreativitas generasi muda yang menyulap pinggiran sungai dan padat penduduk dengan ornamen lukisan 3 Dimensi. Humas Pemkot Malang

BERITA KOTA

Wakil Dubes Taiwan Kunjungi Medan Akhir Agustus 2016, Wakil Duta Besar (dubes) Taiwan untuk Indonesia Tseng Wei-ming mengunjungi Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara. Di Medan, Tseng Wei-ming melakukan pertemuan dengan Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S. Pertemuan dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam pertemuan, Wali Kota didampingi Pelaksana Harian Sekda Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay, Asisten Pemerintah Kota Medan Musaddad Nasution, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat, dan Kepala Dinas TRTB Kota Medan Sampurno Pohan. Kunjungan dilakukan Tseng Wei-ming untuk meningkatkan kerja sama antara Taiwan dengan Kota Medan, salah satunya melalui program sister city. Seperti yang dikatakan Tseng Weiming, Pemerintah Taiwan tertarik untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan. Hal ini didasari karena Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang berada di luar Pulau Jawa. “Kami sangat tertarik bila dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan, apalagi Taiwan memiliki banyak investor yang berkeinginan untuk berinvestasi di Kota Medan,” kata Tseng Wei-ming. Menindaklanjuti kunjungan ini, Tseng Wei-ming mengundang Wali Kota Medan beserta jajarannya untuk berkunjung ke Taiwan agar bisa melihat langsung kondisi Taiwan. “Saya mengundang Wali Kota untuk berkunjung ke

Kupang Terbitkan Perda Jamin Investor Peranan investor bagi pertumbuhan ekonomi di suatu kota sudah tidak dapat dimungkiri. Karena itu, dalam memberikan rasa nyaman bagi para pemilik modal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah menyusun

Taiwan, dan saya akan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Wali Kota selama berada di Taiwan,” ungkapnya. Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S menyambut baik tawaran kerja sama ini. Di era globalisasi seperti saat ini, menurutnya, kerja sama antarkota di dunia memang sangat diperlukan. “Saya menyambut baik tawaran kerja sama ini. Saya akan melihat investasi apa yang cocok untuk dibangun di Kota Medan oleh investor Taiwan,” kata Eldin. Humas Pemkot Medan

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal. Sebelumnya, Pemkot Kupang juga telah menetapkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Kupang dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rancangan Perda tentang Penanaman Modal tersebut kini gencar disosialisasikan oleh Pemkot Kupang. Awal September 2016, misalnya, Wali Kota Kupang Jonas Salean membuka kegiatan tersebut di Hotel Ima, Kupang. Dalam kesempatan tersebut, Jonas Salean menyampaikan, kebijakan ini pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada warga Kota Kupang untuk berinvestasi. “Ini merupakan langkah maju, langkah strategis kita untuk bagaimana supaya Kota Kupang menjadi daya tarik bagi investor,” ujarnya. Dia menjelaskan, Pemkot Kupang akhir-akhir ini berfokus pada infrastruktur perkotaan. Terutama pembenahan jalanjalan lingkungan yang merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran investasi. Untuk semakin menciptakan iklim investasi yang kondusif di kota ini, Wali Kota juga minta mulai tahun ini dinas teknis seperti Badan Pelayanan Perizinan Satu Atap memberikan secara gratis izin, seperti SIU (Surat Izin Usaha), Surat Izin Jasa Konstruksi, termasuk pemutihan IMB. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan usaha. Volume XV

OKTOBER 2016

39

BERITA KOTA Pada 2015, pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang mencapai Rp 145 miliar, padahal tiga tahun sebelumnya baru Rp 51 miliar. “Data ini menunjukkan bahwa tren disiplin usaha di kota ini dari tahun ke tahun terus meningkat dan wajah kota pun mulai berubah. Ini yang menjadi daya tarik khusus bagi pemilik modal dari luar,” jelas Wali Kota. Mengenai Ranperda yang dibahas ini, Jonas Salean berharap naskah akademik yang sudah ada dapat dipelajari untuk disempurnakan dan kemudian diajukan ke Dewan agar bisa menjadi Peraturan Derah Kota Kupang tentang Penanaman

Modal. “Ini merupakan salah satu langkah maju bagi para pelaku usaha,” Jonas Saelan menegaskan. Sosialisasi Ranperda tentang Penanaman Modal ini untuk menghimpun masukan dari semua pihak guna penyempurnaan. Upaya ini melibatkan tim pakar dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Kemenkumham Provinsi NT T. Peserta kegiatan ini berjumlah 70 orang terdiri atas para pelaku usaha, pihak perbankan, perwakilan perguruan tinggi, serta instansi terkait. Humas Pemkot Kupang

Kerja Sama Bank Dunia, Denpasar Petakan Data Pembangunan Bekerja sama dengan Bank Dunia, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, mulai memetakan data pembangunan melalui Program City Planning Lab (CPL). Dengan pemetaan ini, proses perencanaan pembangunan di Kota Denpasar dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan efektif. Melalui Program CPL ini, akan terbangun data yang akurat, terkini, dan terintegrasi lintas sektor atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga memudahkan proses perencanaan, penetapan kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan. Untuk menggulirkan Program CPL ini, Pemkot Denpasar menggelar Workshop Municipality Spatial Data Infrastructure (MSDI) bersama anggota Bank Dunia dan Tim CPL di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar, awal September 2016. Tujuan workshop untuk menambah berbagai pengetahuan SKPD tentang perspektif penggunaan data dan informasi spasial bagi perencanaan dan pembangunan. Kepala Bappeda Kota Denpasar IB Subrata, mengatakan, Municipality Spatial Data Infrastructure (MSDI) juga diperlukan untuk memfasilitasi terbentuknya ruang dialog mengenai permasalahan yang dihadapi SKPD dalam konsep dan implementasi pengembangan infrastruktur data spasial (SDI). Untuk mendukung perencanaan kota yang lebih baik, Subrata mengakui, antara Bappeda Kota Denpasar dan Dinas Kominfo untuk implementasi SDI telah dibangun dalam bentuk aplikasi geoportal sebagai media untuk berbagai diseminasi dan publikasi data. Subrata juga mengaku CPL merupakan bagian dari Smart City Denpasar, terutama untuk penyediaan data spasial dan aplikasi geoportalnya. CPL juga mempunyai visi mengatasi kesenjangan dalam ketersediaan data perencanaan dan diarahkan membangun kapasitas teknis dan kelembagaan pemerintah kota untuk mengelola dan meningkatkan data geospasial untuk perencanaan. Melalui workshop ini, Subrata berharap para peserta mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan yang nantinya bisa menambah pemahaman tentang SDI dan dapat dimanfaatkan di dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

40


Team Leader dari Bank Dunia Gayatri Singh, mengatakan, Bank Dunia memilih Kota Denpasar sebagai mitra kerja dalam CPL karena Pemkot Denpasar sangat serius dalam mempersiapkan diri menuju kota cerdas. Untuk itu memang diperlukan data dalam satu map (peta) guna meningkatkan geospasial untuk perencanaan. Menurut dia, selama ini Kota Denpasar telah memiliki data peta pembangunan, namun masih secara spasial di setiap SKPD. Sehingga, ke depannya data-data yang masih spasial tersebut hendaknya dijadikan satu serta terkoneksi ke semua SKPD, baik secara nasional maupun secara global. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat mengacu pada data yang ada pada peta tersebut. “Semua permasalahan yang ada di Kota Denpasar dapat diketahui mulai dari masalah kemacetan, kawasan kumuh, drainase, sampah dan lain-lain. Dengan mengetahui titik permasalahan tersebut, lebih mudah bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan program yang tepat untuk penanganannya. Untuk mendukung foundation smart city Denpasar, kami siap mendukung strateginya serta pencapaiannya,”’ ujar Gayatri Singgih. Humas Pemkot Denpasar

BERITA KOTA

Diklat Outbond Pejabat Padang Panjang Untuk mengasah jiwa kepemimpinan bagi pejabat struktural eselon II dan III, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang, Sumatera Barat, menyelenggarakan pendidikan dan latihan (Diklat) outbond. Kegiatan ini hasil kerja sama Badan Kepegawaian Daerah dengan PT Lotus Tujuh Sejahtera (LTS

Consulting). Diklat outbond berlangsung selama 6 hari, 22-27 Agustus 2016, di MIFAN Kota Padang Panjang. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang pejabat eselon II dan III. Tujuan Diklat outbond adalah untuk mewujudkan PNS yang mengenal kemampuan diri, kondisi luar, menyusun strategi, kerja sama, dan melakukan terobosan serta mengembangkan profesionalisme. Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, melalui Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Umum Yaz Edizawin menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. Ia mengharapkan, Diklat outbond ini dapat meningkatkan kualitas kerja dari pejabat yang mengikuti kegiatan tersebut. “Kualitas kerja yang sangat diharapkan, antara lain meningkatnya kepemimpinan individu dalam kelompok (leadership), kemampuan untuk bekomunikasi (communication skills), kemampuan untuk membuat dan mengeksekusi suatu rencana (planning), fleksibelitas dalam bekerja (change management), pendelegasian pekerjaan (delegation), team work, dan peningkatan motivasi (motivation),” katanya. Ditegaskan juga, Diklat outbond bukan sekadar kegiatan rekreasi dan have fun, akan tetapi lebih untuk menjalin kedekatan emosional yang lebih erat. Juga untuk pembentukan karakter SDM Aparatur sebagai individu yang andal dari segi kecerdasan

Pontianak Raih Penghargaan Kota Terbaik 2016 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meraih penghargaan Indonesia`s Attractiveness Award 2016, sebagai kota terbaik dengan peringkat Diamond dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group. “Alhamdulillah, Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai kota terbaik tahun 2016, dari sebelumnya kami juga menerima penghargaan serupa tahun 2015,” kata Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kepada Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Jakarta, akhir September 2016. Menurut Edi, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah-daerah yang dinilai maju dan memiliki daya saing serta potensi bagi para investor untuk berinvestasi. Penghargaan itu berdasarkan penilaian empat dimensi yakni investasi, infrastruktur, pariwisata, dan pelayanan publik. Dia menjelaskan, dalam kategori penghargaan, ada yang penilaiannya per dimensi, dan ada pula yang mencakup keseluruhan dimensi. Untuk kategori kota terbaik, penilaian mencakup keempat dimensi. “Pontianak terpilih sebagai salah satu kota terbaik dari 38 kota yang lolos nominasi dengan nilai 76,68,” ungkapnya. Artinya, lanjut Edi, Kota Pontianak dinilai memiliki daya saing dan potensi bagi kesempatan bisnis untuk investasi-investasi dari empat dimensi, baik itu dari sisi investasi, infrastruktur, pariwisata, maupun pelayanan publik. Menurutnya, pemerintahan yang banyak memberi

kemudahan dalam segala sektor, maka akan semakin banyak menarik minat para investor untuk berusaha di daerahnya. Tak terkecuali sektor perizinan yang kerap dikeluhkan para investor lantaran prosesnya terkadang membutuhkan waktu yang lama. Menurut Edi, Pemkot Pontianak sudah melakukan langkah-langkah revolusioner di bidang perizinan. Di antaranya, melakukan percepatan pelayanan perizinan yang saat ini bisa selesai dalam sehari, bahkan hitungan jam. “Untuk perizinan, kami sudah diakui secara nasional sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik oleh Ombudsman RI,” tandasnya. Humas Pemkot Pontianak

Volume XV

OKTOBER 2016

41

BERITA KOTA spritual, emosional, dan intelektual sehingga mampu bekerja sama dalam tim (team work) dan bersinergi dalam bekerja. Menurut Kepala BKD Kota Padang Panjang Martoni, kegiatan ini adalah yang pertama kali dilakukan dan bekerja sama dengan lembaga pelatihan/konsultan pelatihan yang profesional dalam hal pelatihan outbond. “Kegiatan bertujuan menunjukkan kerja sama tercapainya tujuan. Berbagai permasalahan dihadapi oleh peserta di mana mereka tidak mungkin menghadapi sendiri, saling tergantung, kerja sama. Pentingnya komunikasi dan membangun sesuatu tim yang kompak adalah tujuan dari pelatihan ini, kemudian leadership goal dengan tujuan mengasah jiwa kepemimpinan yang terdapat pada diri perserta”, katanya. Humas Pemkot Padang Panjang

Cimahi Mutakhirkan Subjek dan Objek Pajak Guna memperbaiki pelayanan dan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat, telah melaksanakan pemuktahiran data subjek dan objek pajak. Pemutakhiran dilakukan sejak 8 Maret hingga 4 Agustus 2016. Untuk sementara, pemutakhiran dilakukan di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Karang Mekar, dan Kelurahan Cigugur Tengah. Dijelaskan Wali Kota Cimah Atty Suharti, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemkot Cimahi telah menerima pelimpahan PBB P2 dari KPP Pratama pada 2013, termasuk data dari wajib pajaknya. “Sebelum dilimpahkan, kita banyak mendengar keluhan dari wajib pajak. Ada yang merasakan ketidakadilan atas pengenaan pajak tersebut,” ujar Wali Kota pada penutupan pemuktahiran, di Bandiklat, Provinsi Jawa Barat, akhir Agustus. Selain itu, ada wajib pajak yang tidak menerima penentuan pajak, dan bahkan ada yang merasa kesulitan saat mengadu untuk meminta keringanan. Atty Suharti berharap hasil pemutakhiran tersebut dapat menjawab apa yang dikeluhkan rakyat tentang ketidakadilan pajak dan perbaikan pelayannya. Dia juga berharap Dispenda bekerja keras dan mensikapi dengan cerdas permasalahan pajak yang berkembang di masyarakat. Wali Kota juga meminta kepada jajarannya untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai pengalaman yang berharga. Dia memastikan kegiatan perbaikan pelayanan pajak di Kota Cimahi akan terus ditingkatkan. Di pihak lain, Wali Kota juga meminta kepada para wajib pajak harus membayar kewajibannya. Sebab, perbaikan infrastruktur, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak. “Harus diyakini, dengan pemutakhiran data ini akan memunculkan keadilan, dan dapat diketahui pula siapa yang tertunggak akan terjadi proses penagihan yang cepat,” tandasnya. Humas Pemkot Cimahi 42


HUT, Pemkot Pangkalpinang Luncurkan Aplikasi Lapor Mang Sabtu, 17 Sep 2016, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, merayakan hari ulang tahun yang ke-259. Bertepatan dengan perayaan HUT tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang meluncurkan Aplikasi Lapor Mang. Aplikasi Lapor Mang merupakan aplikasi smart city yang memungkinkan warga untuk melaporkan berbagai keluhan yang dirasakan terkait fasilitas umum dan hak-hak warga di Kota Pangkalpinang. Sebelumnya, aplikasi ini pernah diperagakan di rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang beberapa waktu lalu, namun baru diresmikan saat perayaan HUT. “Aplikasi ini akan menampung aspirasi dan kritikan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Mudah-mudahan melalui ‘Lapor Mang’, semua keluh kesah dan hambatan bisa disampaikan,” kata Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong pada upacara perayaan HUT di kompleks perkantoran Wali Kota Pangkalpinang yang dihadiri oleh para PNS, perwakilan siswa, pramuka hingga organisasi kemasyarakatan. Para anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) turut hadir dalam upacara yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang M Sopian ini. Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah tak dapat hadir karena masih menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dalam sambutannya, Sopian menceritakan kembali sejarah kota yang berdiri pada tahun 1757 ini. Pangkalpinang dahulu dijadikan pangkalan yang menyambungkan pesisir dengan pedalaman. Hasil pertanian hingga pertambangan dialirkan melalui kota ini. Pangkalpinang akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Bangka Belitung. “Pangkalpinang sudah berusia 259 tahun. Masih banyak kekuatan dan potensi yang harus kita gali. Tugas dan pengabdian belum selesai,” kata Sopian. Humas Pemkot Pangkalpinang

Volume XV

OKTOBER 2016

43

44


Dari Surabaya Menuju Kota Masa Depan

Recommend Documents