1 MENTERl PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN ME:NTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLil< INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANO PELIMPAHAN ...
MENTERl PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN ME:NTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLil< INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANO PELIMPAHAN SEBAOIAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DE:KONSENTRASI TAHUN 20 12
DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
MENTERJ PE:RUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa umuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pcmerintah Nomor 7 Tahun 2008 temang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pcrlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rul
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 t.entang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.
Undang-Undang Nomor 1 'l'a hun 2011 ten tang Peru mahan dan Kawasan Pcrmukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5252);
4.
Undang-Undang Nomor 22 Tabun 2011 tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5254);
5.
Peraturan Pcmerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milil< NegarajDaerah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4855);
6.
Peraturan Keuangan Republik Lembaran
7.
Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta han Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraruran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembanruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Pengendalian Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2008 Nomor Negara Rcpublik Indonesia Nomor
Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja l nstansi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Tahun 2008 tentang Sistem (Lembaran Negara Republik 127, Tambahan Lembaran 4890);
10. Peraturan Presiden Nom or 47 Tahun 2009 Pembenlul
ten tang
11. Peraturan Prcsiden Nomor 24 Tahun 20 10 ten tang Kedudukan, Tugas, dan F'ungsi Kemenlerian Negara serta SusunM Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 201 l tentang Rencana Kerja Pemerintah Tal1Un 2012; 13. Kepurusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rinclan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012; 14. Keputus1111 Presiden Nomor 59/PTahun 201 I; 15. Peraturan Mem eri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelapor1111 Keu1111gan Pemerintah Pusa t; I 6. Peraturan Men teri KeuangaJ1 Nomor 156/PMK.07/2008 tent1111g Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagrumana telah diubah deng1111 PeraturM Menteri KeuMgan Nomor 248/ PM K.07/201 0; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahun Rakyal Nomor 22/PERMEN/ M/2 008 l en tang Standar Pe lay11111111 Minimal Bidang Perumahan Rakyat Dacrah Provinsi d1111 Daerah Kabupaten/Kota; 18. Perat uran Menteri Negara PerumahM Ral
PERATURAN MENTER! PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGlAN URUSAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI DEKONSENTRASI TAHUN 2012.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesat1.J Pengertian Pasal I Dalam Peraturan Mentcri ini yang dimaksud dengan: l. Oekonsentrasi adalah pelimpahan scbagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah. 2. Dana dakonsentrasi adala h dana yang bcrasal dari Anggara n Pcnd a patan dan Belanja Ncga•·a yang dilaksanal
BAB II LINOKUP URUSAN KEM ENTERlAN PERUMAHAN RAKYAT
