Menjawab Kemendesakan dan Masa Depan Kota Rujak Center for Urban Studies
Pertumbuhan Penduduk Dunia • Tahun 2008, : lebih dari separuh penduduk dunia (3,3 milyar orang), bertempat tinggal di kota • Tahun 2009 : 47% dari penduduk dunia tinggal di perkotaan (3,42 milyar penduduk) • Pada 2030, diprediksi jumlah warga kota akan meningkat menjadi 5 milyar dan akan meningkat menjadi 6.29 Milyar jiwa pada tahun 2050 (60% penduduk dunia).
Kota-Kota Indonesia • Pada tahun 1950 : 4 kota otonom di Indonesia Tahun 1990 : 73 kota otonom • Desember 2013 539 Daerah Otonom di Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 98 kota otonom • Jumlah kota besar dengan populasi lebih dari satu juta meningkat secara signifikan: 1 kota (Jakarta) di tahun 1950 12 kota di tahun 2014
Pertumbuhan Kota di Indonesia • Kota-kota tumbuh berkembang: (67%) di Pulau Jawa dan Sumatera, 9% di Kalimantan, 11% di Sulawesi, 4% di Bali dan Nusa tenggara, 4% di Kepulauan Maluku, dan hanya 2% di Papua • Proporsi dominasi Pulau Jawa terhadap luar Pulau Jawa (70% : 30%) tidak mengalami perubahan sejak tahun 1980. Pulau Jawa masih menjadi pusat aglomerasi penduduk perkotaan di Indonesia.
• Total penduduk perkotaan di Pulau Jawa : - 23 juta penduduk di tahun 1980 - 63 juta penduduk di tahun 2005. • Tota penduduk perkotaan di luar pulau Jawa - 10 juta penduduk di tahun 1985 - 29 juta penduduk di tahun 2005
Tingkat Urbanisasi di Indonesia Tingkat urbanisasi di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 1920 hingga 2005: • Tahun 1920 : tingkat urbanisasi 5,8%. • Tahun 1945 : tingkat urbanisasi 10% • Tahun 1980- 1990: tingkat urbanisasi mengalami peningkatan dari 22,3% menjadi 30,9%. • Tahun 2000 : tingkat urbanisasi 42% • Tahun 2005 : tingkat urbanisasi 43,1%
Ketimpangan Pembangunan Wilayah •
Jabodetabek memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional menyumbang 25% total GDP.
• Kota metropolitan lainnya (Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan Makassar) menyumbang 15% dari GDP. •
PDRB kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil tumbuh tidak proporsional. • Persentase PDRB antara kota besar dan kota metropolitan: - pada tahun 2005 14:67 - pada tahun 2010 15:69. • Presentase PDRB antara kota sedang dan kota besar : - pada tahun 2005 18:14 - pada Tahun 2010 16:15.
Ketimpangan Pembangunan Wilayah • Ketimpangan antar wilayah atau disparitas regional disebabkan oleh beragam : 1. Faktor geografi, yang mempengaruhi perbedaan distribusi sumber daya alam, topografi, iklim, curah hujan, sumber daya mineral 2. Faktor sejarah 3. Faktor politik 4. Faktor kebijakan 5. Faktor administratif 6. Faktor sosial dan 7. Faktor ekonomi.
Ketimpangan Pembangunan Wilayah • Ketimpangan wilayah antar kawasan membawa dampak negatif khususnya bagi kota-kota besar dan metropolitan, kota-kota sedang dan kecil. • Dampak negatif yang ditimbulkan di kota-kota besar dan metropolitan, antara lain: 1. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan, 2. Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun, 3. Menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan, menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, dan penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan.
Ketimpangan Pembangunan Wilayah • Ketimpangan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi 1. Hingga 2010, 16 dari 29 bandara internasional (55%) terkonsentrasi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera 2. Hingga 2010, 172 lintas, tetapi yang baru beroperasi adalah 130 lintas 3. jumlah pelabuhan di Indonesia seluruhnya sudah mencapai 500 di mana hanya 111 yang komersil dan sebagian besar berpusat di kota-kota utama di pulaupulau bagian barat Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara).
Ketimpangan Pembangunan Wilayah Ketimpangan infrastruktur • Jaringan jalan : hingga 2010, total 34.628, 83 km panjang jalan di Indonesia, 47% (16.209 km) di antara nya berada di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera.
Kota dan Lingkungan • • • •
Polusi udara dan kualitas udara Limbah Padat dan berbahaya. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota dan Perubahan Iklim
Kenyamanan Berkota • Survey Most Livable City Index 2011 : kondisi kota – kota besar di Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Mayoritas kondisi kota-kota besar di Indonesia dinilai tidak nyaman oleh warganya. • Berdasarkan survey yang dilakukan di 15 kota besar nilai rata-rata (mean) indeks kenyamanan kota adalah 54,26. Indeks dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta (66,52) dan Kota Denpasar (63.63). Sedangkan dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah adalah Kota Medan (46,67) dan Kota Pontianak (46.92)
Kenyamanan Berkota • Kota – kota dengan indeks diatas rata–rata adalah : Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Menado, Surabaya dan Semarang. Sedangkan kota – kota dengan indeks dibawah rata-rata adalah Banjarmasin, Batam, Jayapura, Bandung, Palembang, Palangkaraya, Jakarta, Pontianak dan Medan.
Kemendesakan 3 kota • • • • • • • •
Menghilangnya kampung (perubahan kawasan) Minimnya pemenuhan kebutuhan dasar Keterhubungan dan mobilitas. Keterhubungan wilayah Relasi terhadap sungai /laut Ruang publik sebagai ruang pribadi Relasi antara pemerintah dan warga Peran warga sebagai evaluator
Cita-Cita Kota- Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN)
• Visi : “Terwujudnya Kota Berkelanjutan Tahun 2050 yang hijau, layak huni dan berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibangun berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal.” • Kota- kota yang layak huni untuk tempat bermukim • Kota yang hijau dan mampu mengantisipasi perubahan iklim dan bencana • Kota yang berdaya saing berbasis teknologi komunikasi dan informasi (ICT), sesuai dengan karakter geografis, sosial, dan budaya Indonesia yang sangat beragam
Cita-Cita KSPPN MISI KSPPN : • Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam sistem perkotaan nasional • Mengembangkan prasarana dan sarana dalam memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) berdasarkan tipologi dan karakteristik kota • Membangun hunian kota yang layak, aman, dan nyaman, berbasis lingkungan, sosial, dan budaya yang beragam. • Membangun kegiatan perekonomian, pemerintah, dan masyarakat kota berdaya saing yang produktif, kreatif, dan inovatif, efisien, serta berbasis ICT. • Mengendalikan ruang dan kegiatan pembangunan kota, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan kota, serta responsif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana. • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota yang transparan, akuntabel,dan partisipatif
Tahapan Pencapaian Perwujudan Pelayanan Perkotaan Nasional
Cita Cita menurut MP3EI • Visi MP3EI adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. • Tiga misi, yaitu: 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antarkawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. 3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.
Prinsip Kerja MP3EI • “Not Business As Usual” • Regulasi harus mampu mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal • Penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP) dengan terus mengembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha. • Peran Pemerintah : menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur. • Insentif : kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha
8 Fokus Program MP3EI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pertanian, Pertambangan, Energi, Industri Kelautan Pariwisata telematika, pengembangan kawasan strategis.
Cita-cita oleh Kota-Kota di Indonesia • Kota harus dilihat sebagai sebuah sistem • Kota dicita-citakan menjadi satu ruang berbagi • Kota dikembangkan dengan memfasilitasi kekhasan kota • Kota mampu memenuhi kebutuhan dasar dan Infrastruktur dasar • Kota dengan sistem transportasi yang memfasilitasi keterhubungan dan membangun pembuluh nadi kota yang sehat
Cita-cita oleh Kota-Kota di Indonesia • Kota dan lingkungan sekitar sebagai tempat belajar (informal) • Kota dikembangan dengan mengelola potensi laut dan sungai • Kota dikembangkan dengan orientasi pada proses dan tujuan jangka panjang • Adanya pendidikan (praktis) tentang kehidupan berkota
Cita-cita oleh Kota-Kota di Indonesia • Kota dikembangkan dengan distribusi ekonomi yang lebih adil dan setara • Target ekonomi kota tidak melulu mengejar pertumbuhan • Transformasi ekonomi lokal, melalui : 1. Regulasi pasar dan perdagangan 2. Pengolahan kearifan lokal yang memperhatikan keberagaman
Cita-cita oleh Kota-Kota di Indonesia • Kota dikelola dengan beberapa prinsip : 1. Perwujudan Prinsip Sengkuyung/ inklusivitas 2. Kota dikelola dengan baik melalui komunikasi terbuka antara pemerintah dan pemangku kepentingan di kota (khususnya warga). 3. Adanya pengelolaan bersama atau kerjasama antar pemerintah kota/kabupaten atas aset infrastruktur dan kekayaan sumber daya alam 4. Kota dikelola dengan keterlibatan warga di mana warga dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dengan alat ukur sederhana
Cita-cita oleh Kota-Kota di Indonesia • Kota dikembangka dengan konsep penataan ruang: 1. Integrasi antara kota dan pertanian serta menguatkan industri pariwisata lokal. 2. Aspek zonasi (dengan penekanan pada aspek keterhubungan), intensitas guna lahan dan pengembangan daerah sekitar. Khususnya ada di Kota Semarang dan Surabaya. 3. Kelestarian lingkungan dalam hal konservasi tanah dan air, sistem irigasi, penguatan daya dukung lingkugan, pengelolaan sampah dan limbah terpadu, serta pengendalian penambangan/ galian
Mewujudkan Cita-Cita Kota di Masa Depan • KSPPN dan MP3EI akan sangat mewarnai bagaimana perkembangan kota di masa depan. • KSPPN mengatur perencanaan nasional dengan proses bertahap dan mekanisme prasyarat • KSPPN mengatur system perkotaan nasional dengan tujuan untuk menyeimbangkan pembangunan kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia
Mewujudkan Cita-Cita Kota di Masa Depan • MP3EI : arahan pengembangan kegiatan ekonomi demi mendorong percepatan dan perluasan investasi. • Dua kata kunci dalam skema MP3EI : 1. Partisipasi maksimal dunia usaha dalam ragam investasi di seluruh penjuru Indonesia 2. Pengurangan peran Negara hanya menjadi sebatas fasilitator pergerakan modal di Indonesia.
Mewujudkan Cita-Cita Kota di Masa Depan • MP3EI memiliki nilai investasi sebesar Rp. 4.934, 8 Triliun mencakup sekitar 4.632 proyek untuk memfasilitasi 22 kegiatan ekonomi utama. • Sejak 2011 hingga Oktober 2013, investasi MP3EI mencapai Rp. 737,9 triliun mencakup 259 proyek 155 proyek infrastruktur • Pulau Jawa masih memiliki jumlah investasi terbesar (Rp. 276,8 Triliun) disusul oleh Pulau Kalimantan dengan total investasi sebesar Rp. 178,1 triliun. Jumlah investasi terkecil adalah investasi di Pulau Sulawesi (Rp. 23,6 Triliun)
Mewujudkan Cita-Cita Kota di Masa Depan • Dari 259 proyek tersebut, 24,6% dikerjakan oleh BUMN, 34,5% oleh swasta, 11,9% oleh pemerintah dan 29% investasi campuran • Pembiayaan dan pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh MP3EI : 1. Memangkas subsidi-subsidi untuk rakyat yang dialihkan untu pembiayaan infrastruktur 2. Meningkatkan pendapatan Negara oleh pajak dan 3. Penambahan hutang
Draft RUU Kota • Kebijakan Pembangunan Perkotaan : 1. mewujudkan kawasan yang layak huni, berdaya saing, dan bekelanjutan 2. mencakup pembangunan fisik, sosial dan ekonomi. 3. dilaksanakan berdasarkan kebijakan danbertahap, terukur dan terintegrasi antar dan antara kawasan perkotaan megalopolitan, metropolitan, besar, menengah, dan kecil strategi melalui mekanisme secara terencana 4. memperhatikan aspek geografis, demografis dan antropologis.
Draft RUU Kota • Pengendalian Pengelolaan Perkotaan di Provinsi, Kabupaten • Permukiman Perkotaan : 1. Perumahan di kawasan perkotaan besar dan metropolitan diarahkan ke arah pembangunan secara vertikal 2. Kewajiban pelaku usaha atau lembaga pendidikan yang memobilisasi sumber daya manusia
Draft RUU Kota • Manajemen Lingkungan Perkotaan 1. Standar baku mutu lingkungan perkotaan 2. Manajemen lingkungannya diarahkan sebagai kota hijau • Manajemen Transportasi Perkotaan 1. sistem transportasi terpadu meliputi pengaturan sistem transportasi darat, laut dan udara 2. sistem transportasi terpadu perkotaan sesuai dengan ukuran kawasan perkotaan 3. pemerintah daerah wajib mengendalikan dan menjamin ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang layak di kawasan perkotaan
Draft RUU Kota • Manajemen Sosial Budaya Perkotaan 1. Kawasan perkotaan mengakui keanekaragaman dan keterbukaan sosial budaya, suku, golongan, ras dan agama 2. Sebagian dan atau seluruh bagian kawasan perkotaan tidak diperkenankan adanya exclusivisme untuk salah satu kelompok atau golongan atau etnis tertentu
Draft RUU Kota Manajemen Lahan Perkotaan 1. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan fasiltasi terhadap permukiman skala luas dengan masyarakat dan swasta yang memiliki lahan luas 2. Untuk menstabilkan harga lahan di kawasan perkotaan maka pemerintah membentuk lembaga tertentu yang berwenang untuk bertindak sebagai bank lahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan permukiman perkotaan.
Draft RUU Kota Manajemen Sektor Informal Perkotaan 1. 2. 3.
4. 5.
Sektor informal dapat diselenggarakan di kawasan perkotaan dengan pertimbangan memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan dan pendapatan perkotaan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menata dan menjamin ketersediaan lahan bagi kegiatan sektor informal yang layak di kawasan perkotaan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyediakan sarana dan prasarana usaha serta sumber pembiayaan kegiatan sektor informal perkotaan, melalui pelibatan BUMN, perbankan, lembaga keuangan non bank, perorangan, serta swadaya kegiatan sektor informal perkotaan. penataan kembali pasar tradisional untuk sebagian dialokasikan bagi kegiatan sektor informal perkotaan. Sektor informal dalam penyelenggaraannya tidak mengganggu
kepentingan umum serta menjalankan aktifitasnya tidak ditempattempat yang seharusnya menjadi ruang public
Draft RUU Kota Kawasan Perkotaan Di Atas Lahan Reklamasi Dan Lahan Tumbuh: 1. Pembangunan permukiman skala besar dalam kawasan kawasan di atas lahan reklamasi dan lahan tumbuh dilaksanakan seiring dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan infrastruktur utama wilayah. 2. Pembangunan permukiman skala besar dalam kawasan kawasan di atas lahan reklamasi dan lahan tumbuh dilaksanakan seiring dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan infrastruktur utama wilayah.
Mewujudkan Cita-Cita Kota di Masa Depan • Gambaran cita-cita masa depan kota dari dokumen KSPPN, MP3EI dan kehendak warga di tiga kota memberikan ilustrasi perbedaan dalam memaknai masa depan kota. • Apa yang diinginkan untuk kota di masa depan? • Bagaimana kita menyusun langkah untuk mewujudkan masa depan kota. • Perangkat apa yang diperlukan untuk mengatur interpretasi yang berbeda tentang masa depan kota? Apkah Undang-undang baru tentang Kota menjadi relevan dan bisa menjadi solusi? Atau kah perumusan masa depan kota perlu direview kembali?
