MENJAGA APBN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN YANG KREDIBEL, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERKELANJUTAN Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia Analyst and Economic Update Meeting Jakarta, 12 Januari 2017 1
EKONOMI INDONESIA 2016
SEHAT, PROSPEKTIF, dan BER-PROGRESS Pertumbuhan ekonomi tetap stabil Growth Q3 16 5,02%, YTD s.d. Q3 16 5,04% Kons. RT Stabil, Investasi tumbuh positif, Export Import masih lemah, belanja pemerintah terkoreksi. Proyeksi FY 2016: 5,0%
KONDISI GLOBAL: • Re-balancing Tiongkok • The Fed Fund Rate • Capital Reversal • Permintaan global masih lemah • Harga Komoditas • Trump-Risk • Geopolitical Risk
Inflasi terkendali & pasar keuangan stabil • •
Inflasi di 2016 3,02% Apresiasi Rupiah di 2016 2,6%, Pertumbuhan IHSG di 2016 15,3%
Surplus neraca pembayaran dan perdagangan • •
Surplus BoP TW III-16 USD5,7 milyar Surplus Neraca Perdagangan s.d. Nov 2016 USD7,8 milyar
Investasi langsung terus meningkat • • •
PMA YTD TW III – 16: Rp. 295 T, tumbuh 10,6% PMDN YTD TW III – 16: Rp. 158 T, tumbuh 18,8% Total YTD TW III – 16: Rp. 453 T, tumbuh 13,4%
Cadangan devisa memadai
Posisi cadangan devisa Desember 2016 USD116,4 milyar ~ 8,4 bulan impor dan pembayaran ULN BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2
PENGAKUAN DUNIA INTERNASIONAL ATAS PERBAIKAN YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH The authorities have skillfully navigated through the changing currents in the international economy. - IMF Article IV, November 2016 Indonesia is amongst the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All (2015: #120, 2016: #106, 2017: #91 – Progressive) - World Bank Group, Press Release EODB 2017 A strong structural reform drive since September 2015 is likely to support the growth outlook in the medium term - Fitch Rating, Rating Assesment Press Release January 2017
&
Improvement realised and more to come. The success of the Tax Amnesty Program reflects the growing trust of taxpayers in the current Indonesian government. Indonesia’s rank jumped 40 places in 2017. - PWC and World Bank Group, Paying Taxes 2017
3
TANTANGAN PEREKONOMIAN DALAM NEGERI Tingkat Inovasi yang rendah
Pasar keuangan dangkal Kapasitas produksi yang terbatas
Infrastructure, Technology, and Skill Gap
Produktivitas Rendah BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Daya Saing Rendah
Kemiskinan & Ketimpangan 4
4
KEBIJAKAN FISKAL DAN APBN ADALAH TULANG PUNGGUNG REFORMASI EKONOMI Optimalisasi
Penerimaan Negara
Belanja Negara
yang Produktif dan Berkualitas
Pengelolaan
Pembiayaan yang Pruden
APBN yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan
Stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi
BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
5
REALISASI APBN-P 2016 2016
Deksripsi (dalam Triliun Rupiah)
A. Pendapatan Negara
APBN-P
Realisasi Sementara
Outlook
% thd APBN-P
% thd Outlook
1.786,2
1.582,9
1.551,8
86,9%
98,0%
1.784,2
1.580,9
1.546,0
86,6%
97,8%
1.539,2
1.320,2
1.283,6
83,4%
97,2%
245,1
260,7
262,4
107,1%
100,7%
2,0
2,0
5,8
290,0%
290,0%
B. Belanja Pemerintah
2.082,9
1.898,6
1.859,5
89,3%
97,9%
I. Pemerintah Pusat
1.306,7
1.195,3
1.148,6
87,9%
96,1%
1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
767,8
672,0
677,6
88,3%
100,8%
2. Belanja Non K/L
538,9
523,3
471,0
87,4%
90,0%
776,3
703,3
710,9
91,6%
101,1%
729,3
659,1
664,2
91,1%
100,8%
47,0
44,2
46,7
99,4%
105,7%
C. Keseimbangan Primer
(105,5)
(126,4)
(124,9)
118,4%
98,8%
D. Surplus/Defisit
(296,7)
(315,7)
(307,7)
103,7%
97,5%
(2,35)
(2,50)
(2,46)
104,7%
98,4%
296,7
315,7
330,3
111,3%
104,6%
299,3
319,1
344,9
115,2%
108,1%
(2,5)
(3,4)
(14,6)
584,0%
429,4%
I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Pajak 2. PNBP
II. Hibah
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 1. Transfer Ke Daerah 2. Dana Desa
% terhadap PDB E. Pembiayaan
I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri
6
REALISASI SEMENTARA PENERIMAAN PERPAJAKAN MENCAPAI RP1.283,6 T (97,2% DARI OUTLOOK PENGHEMATAN) ATAU TUMBUH 3,5% DARI 2015
Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)
1. PPh Migas
2015 LKPP Audited
2016 % thd APBNP
Outlook
APBNP
(Penghematan)
Realisasi Sementara
% thd APBNP
% thd Outlook
49,7
100,3
36,3
33,4
35,9
98,8
107,5
1.011,2
81,2
1.318,9
1.105,8
1.069,0
81,1
96,7
a. PPh Non-Migas
552,6
87,7
819,5
664,4
630,9
77,0
95,0
b. Pajak Pertambahan Nilai
423,7
73,5
474,2
416,3
410,5
86,6
98,6
c. Pajak bumi dan bangunan
29,3
109,6
17,7
17,7
19,4
109,8
109,8
d. Pajak Lainnya
5,6
47,5
7,4
7,4
8,2
10,1
110,1
3. Bea dan Cukai
179,6
92,1
184,0
181,0
178,7
97,2
98,8
144,6
99,2
148,1
146,1
143,5
96,9
98,2
b. Bea Masuk
31,2
83,9
33,4
32,4
32,2
96,5
99,5
c. Bea Keluar
3,7
30,9
2,5
2,5
3,0
119,9
119,9
1.240,4
83,3
1.539,2
1.320,2
1.283,6
83,4
97,2
2. Pajak Non-Migas
a. Cukai
TOTAL
7
PENCAPAIAN AMNESTI PAJAK S.D. PERIODE II 2016* Penerimaan TA
Deklarasi Aset TA
(in IDR)
[VALUE ]
Peserta TA
(in IDR)
5.5
(Number of taxpayers)
15.8%
140.5
1,012.6
109,5T
4.296,3T 103.2
616.358
54.4%
22.7% 7.1%
3,143.1
Redemption Money
Badan Non UMKM OP UMKM Badan UMKM OP Non UMKM
Onshore Declaration Offshore Declaration Repatriation
Preliminary Evidence Payment Tax Arrears Payment
*per 31 Desember 2016
Deklarasi Luar Negeri Singapore Virgin Islands Cayman Islands Hong Kong Australia
750,98T 78,00T 56,43T 52,19T 40,18T
69,21% 7,19% 5,20% 4,81% 3,70%
Repatriasi Singapore Cayman Islands Hong Kong China Virgin Islands
83,61T 16,51T 16,18T 3,64T 2,55T
64,77% 12,79% 12,53% 2,82% 1,98% 8
KELANJUTAN REFORMASI PERPAJAKAN #1
Tindak Lanjut Program Amnesti Pajak Tahun 2017 (Periode ke-3 dan Pasca Program Amnesti Pajak)
1.
Mengingatkan kembali kesempatan terakhir untuk ikut Amnesti Pajak
2.
Mengingatkan batas waktu 31 Januari 2017 bagi UMKM yg akan melakukan penyampaian SPH secara kolektif
3.
Sosialisasi Amnesti Pajak kepada WP yang sudah terdaftar namun belum amnesti dan ada data pihak ketiga
4.
Pasca Amnesti Pajak (Pengawasan dan Penegakan Hukum)
#2
Reformasi Kebijakan
•
Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
•
Revisi UU PPN
•
Revisi UU PPH
•
Revisi UU Bea Materai BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
#3
Reformasi Administrasi
•
Peningkatan efektivitas penegakan hukum
•
Peningkatan kualitas sistem IT perpajakan
•
Manajemen database pajak yang lebih baik
•
Perbaikan kapasitas dan kapabilitas SDM
9
RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH 40 jt
80% WP TERDAFTAR
WP TERDAFTAR WAJIB SPT
30 jt 20 jt
70%
56%
59%
62%
60%
60%
10 jt
50%
0 jt
40% 2013
2014
2015
2016
URAIAN
2013
2014
2015
2016
WP TERDAFTAR
24.35
27.38
30.04
32.77
WP TERDAFTAR WAJIB SPT
17.73
18.36
18.16
20.17
REALISASI SPT
9.97
10.85
10.97
12.56
RASIO KEPATUHAN
56.21%
59.2%
60.42%
62.28%
10
PAJAK UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN
Distribusi per Pulau
PULAU PPh & PPN Dana Transfer Belanja APBD
PULAU PPh & PPN Dana Transfer Belanja APBD
SUMATERA 25,75 T (8,8%) 207,3 T (28,3%) 322,51 T
KALIMANTAN 11,08 T (3,8%) 70,9 T (9,7%) 108,99 T
JAWA 737,65 T (81,3%) 198,3 T (27,0%) 383,61 T
SULAWESI 9,13 T (3,1%) 73,8 T 10,1%) 85,81 T
PAPUA & MALUKU 4,77 T (1,6%) 144,7 T (19,7%) 64,86 T
BALI & NUSA TENGGARA 3,96 T (1,4%) 38,8 T (5,3%) 53,74 T
11
PENGGUNAAN PAJAK PADA BELANJA K/L
3.541m 3.541 m jembatan jembatan
155 km
infrastruktur subsidi
jalan
52.631 ha sawah
11.900
rumah prajurit
10 ribu
Gaji Polri setahun BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.541 m jembatan 729 ribuRTS
93 ribu ton benih
Rp
1 triliun
9,4 ribu
gaji guru senior
beras
306 ribu ton pupuk
2,2 juta/ 1,3 juta/1 juta
siswa SD/SMP/SMA
355 ribu
belanja pegawai bantuan sosial
keluarga miskin
3,6 juta PBI orang miskin
12
PENGGUNAAN PAJAK PADA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
6.765 3.541 m jembatan
1,25 juta
DAK Fisik BOS
ruang kelas SD
5.511
BOS siswa SD/ Ibtidaiyah setahun
1 juta
BOS siswa SMP/ Tsanawiyah setahun
ruang kelas SMP
ruang kelas SMA
50
rumah sakit
+
1 triliun
23.585org
Tunj.prof guru setahun
24.911org
Tunj.khss guru setahun BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
714.286
Rp
4.182
BOS siswa SMA/ Aliyah setahun
+
2.018
BOK Puskesmas
4,2 juta
tunj.profesi guru BOK
Jampersal ibu hamil
2.144
Akreditasi RS 13
REALISASI PNBP MENCAPAI RP262,4 T (RP17,3 T DI ATAS TARGET APBNP)
2015 PNBP (triliun Rupiah)
LKPP Audited
2016 % thd APBNP
APBNP
Outlook (Penghematan)
Realisasi Sementara
% thd APBNP
% thd Outlook
a. Penerimaan SDA
101,0
84,9
90,5
83,1
66,5
72,3
78,8
1) SDA Migas
78,2
96,1
68,7
61,3
44,9
65,4
73,2
2) Non Migas
22,8
60,7
21,8
21,8
20,6
94,2
94,2
17,7
55,8
16,5
16,5
15,5
93,8
93,8
- Panas Bumi
0,9
151,2
0,6
0,6
0,9
147,9
147,9
- Kehutanan
4,2
88,2
4,0
4,0
3,8
94,8
94,8
- Perikanan
0,1
13,7
0,7
0,7
0,4
52,2
52,2
b. Laba BUMN
37,6
101,9
34,2
34,2
37,1
108,7
108,7
c. PNBP Lainnya
81,7
90,7
84,1
107,1
117,3
109,5
109,5
d. Pendapatan BLU
35,3
152,9
36,3
36,3
42,4
117,0
117,0
TOTAL
255,6
95,0
245,1
260,7
262,4
107,0
100,6
- Pertambangan Minerba
14
KEBIJAKAN PENGHEMATAN BELANJA K/L DAPAT BERJALAN EFEKTIF DENGAN TETAP MENJAGA KUALITAS BELANJA.
2015
Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)
LKPP Audited
2016 % thd APBNP
APBNP
Outlook (Penghematan)
Realisasi Sementara
% thd APBNP
% thd Outlook
A. KL
732,1
92,0
767,8
672,0
677,6
88,3
100,8
B. Belanja Non K/L
451,2
86,1
538,9
523,3
471,0
87,4
90,0
a. Pembayaran Bunga Utang
156,0
100,2
191,2
189,2
182,8
95,6
96,6
b. Subsidi
186,0
87,7
177,8
176,9
174,6
98,2
98,7
119,1
86,4
94,4
93,5
106,8
113,2
114,3
66,9
90,0
83,4
83,4
67,7
81,2
81,2
10,1
31,7
22,5
12,8
6,9
30,5
53,7
1.183,3
89,7
1.306,7
1.195,3
1.148,6
87,9
96,1
i. Subsidi Energi ii. Subsidi Non Energi
c. Belanja Lain-Lain TOTAL
"Besaran outlook Inpres Belanja KL memperhitungkan penghematan Inpres Rp64,7 triliun dan estimasi alokasi tidak terserap (penghematan) alamiah sekitar Rp31 triliun"
15
PERBAIKAN POLA PENYERAPAN BELANJA PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PERAN EFEKTIVITAS BELANJA PADA EKONOMI Belanja Operasional
Belanja Sosial
Belanja Modal
Source: Ministry of Finance
Source: Ministry of Finance
Source: Ministry of Finance
300
100%
250
90%
90% 250 80%
120%
100
100%
80
80%
60
60%
40
40%
20
20%
0
0%
80% 200
70%
70%
60%
200 60%
120
150 50%
150
50% 40%
40%
100 30%
100 30%
20%
50
50 10%
10%
0
0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
20%
2015 % to Budget
2016 % to Budget
2015 % to Budget
2016 % to Budget
2015 % to Budget
2016 % to Budget
2016 (LHS)
2015 (LHS)
2016 (LHS)
2015 (LHS)
2016 (LHS)
2015 (LHS)
16
PERAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA MENINGKAT, MENUNJUKKAN KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP DESENTRALISASI FISKAL 2015 Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah) 1. Transfer ke Daerah a. Dana Perimbangan 1) Dana Transfer Umum a) Dana Bagi Hasil b) Dana Alokasi Umum
2) Dana Transfer Khusus
b. Dana Insentif Daerah c. Dana Ot. Khusus dan DIY 2. Dana Desa TOTAL
LKPP Audited
2016 % thd APBNP
APBNP
Outlook (Penghematan)
Realisasi Sementara
% thd APBNP
% thd Outlook
602,4
93,6
729,3
659,1
664,2
91,1
100,8
583,0
93,4
705,5
635,3
640,4
90,8
100,8
430,9
93,1
494,4
454,1
475,9
96,3
104,8
78,1
70,9
109,1
88,1
90,5
83,0
102,7
352,9
100,0
385,4
365,9
385,4
100,0
105,3
152,1
94,1
211,0
181,2
164,5
77,9
90,7
1,7
100,0
5,0
5,0
5,0
100,0
100,0
17,7
100,0
18,8
18,8
18,8
100,0
100,0
20,8
100,0
47,0
44,2
46,7
99,4
105,7
623,1
93,8
776,3
703,3
710,9
91,6
101,1
17
PENYESUAIAN DEFISIT APBN MENINGKATKAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Anggaran (triliun Rupiah)
2015 LKPP Audited
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Non-Perbankan dalam negeri a.l Penyertaan Modal Negara II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 2. Penerusan Pinjaman (SLA) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II)
307,9 4,9 303,0 (70,4) 15,3 83,8 55,1 28,7 (2,6) (66,0) 323,1
2016 % thd APBNP
APBNP
126,9 101,4 127,5 100,0 (76,2) 172,3 734,5 69,8 57,6 102,8 145,2
Realisasi (Penghematan) Sementara Outlook
299,3 25,4 273,9 (65,2) (2,5) 73,0 35,8 37,2 (5,8) (69,7) 296,7
319,1 25,3 293,7 (65,2) (3,4) 70.9 45,2 35,7 (5,6) (68,8) 315,7
2010
108,1 102,2 108,6 100,0 83,1 100,2 66,2 86,2 99,9 104,6
PMN BUMN
65.88
8.68 2011
7.6 2012
50.48
40.31
34.03
30.8
28.18 4.8
115,3 102,1 116,5 100,1 80,8 98,7 63,6 82,8 98,7 111,3
Dividen
sumber: Ministry of Finance
30.1
% thd Outlook
344,9 25,9 319,0 (65,2) (14,6) 59,0 35,3 23,6 (4,8) (68,7) 330,3
Grafik Perbandingan PMN dan Dividen BUMN 70 60 50 40 30 20 10 0
% thd APBNP
6.58 2013
37.64
37.1
4 2014
2015
APBNP 2016 18
Penerbitan SBN di pasar internasional di tahun 2016 selalu mendapatkan respon positif Mencerminkan kepercayaan investor terhadap credit story Indonesia di tengah ketidakpastian global
Tenor Pricing Date Nominal Coupon Rate Yield
Incoming Bid
Global Conventional Bond
Global Sukuk
10 yr 30 yr 8 December 2015 US$ 2.25 bn US$ 1.25 bn 4.75% 5.95% 4.80% 6.00%
5 yr 10yr 29 March 2016 US$0.75 bn US$1.75 bn 3.40% 4.55% 3.40% 4.55%
Euro-Denominated Bonds 5 yr 12 yr 14 June 2016 EUR 1.5 bn EUR 1.5 bn 2.625% 3.750% 2.772% 3.906%
US$8.1 bn
US$8.6 bn
EUR 8.4 bn
Terjadi peningkatan incoming bids pada lelang penerbitan SBN domestik selama tahun 2016
4.7 3.3
4.00 3.50
80,000 60,000 40,000
2.1 2.0
1.7 1.9 1.9 1.8
1.7
1.2
1.6
1.7
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00
20,000
0.50 -
JPY100 bn
5.00 4.50
100,000
3 yr 5 yr 21 June 2016 JPY62 bn JPY38 bn 0.83% 1.16% 0.83% 1.16%
• Rata-rata incoming bids tahun 2016 sebesar Rp18,81T per lelang, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp14,05T per lelang;
sumber: Ministry of Finance 120,000
Samurai Bonds
• Rata-rata awarded bids tahun 2016 sebesar Rp9,44T per lelang, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp6,75T per lelang; • Bid to cover ratio penerbitan SBN tahun 2016 sebesar 1,99 kali, sedangkan di 2015 sebesar 2,08 kali.
-
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
Incoming Bid 2016 (bulanan) Awarded Bid 2016 (bulanan) Bid to Cover Ratio 2016 (RHS)
Pre-funding issuance 2016 sebesar US$3,5 Milyar, menghasilkan total pre order book TERTINGGI dalam sejarah pre-funding yakni US$12 Milyar. 19
TANTANGAN PENGELOLAAN APBN 1
Siklus APBN yang sangat panjang di tengah kondisi makro yang dinamis sehingga diperlukan APBN yang fleksibel dan responsif.
2
Pendapatan merupakan proyeksi, sementara belanja merupakan komitmen. Terdapat risiko kredibilitas dan ketidakpastian apabila pendapatan tidak disusun dengan realistis.
3
Perlu menjaga cash flow atau manajemen kas yang optimal untuk menopang pelaksanaan APBN hingga akhir tahun.
4
Penguatan desentralisasi fiskal perlu diikuti dengan perbaikan kualitas belanja di daerah (Alokasi yang lebih produktif dan perbaikan penyerapan).
5
Perlu memperkuat konsolidasi fiskal pusat dan daerah untuk memitigasi risiko dan mencapai target pembangunan inklusif.
BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
20
ASUMSI EKONOMI MAKRO 2016 - 2017 2016 Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)
Inflasi
(%, yoy)
SPN 3 Bulanan (%)
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
ICP
(US$/barrel)
Lifting Minyak
(ribuan barrel/hari)
Lifting Gas
(setara dengan ribuan barrel minyak/hari)
2017 APBN
5,0*
5,1
3,02
4,0
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 oleh lembaga internasional:
5,7
5,3
Bank Indonesia 5,0% - 5,4%
13.307
13.300
IMF 5,1%
40
45
World Bank 5,3%
829
815
1.184
1.150
Bloomberg consensus 5,3% *) perkiraan
BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
21
APBN 2017 vs REALISASI 2016 Deksripsi (Triliun Rupiah)
2016 Realisasi
2017
Sementara A. Pendapatan Negara I. Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Pajak a. PPh Migas b. Pajak Non Migas - PPh non Migas - PPN - lainnya b. Bea dan Cukai 2. PNBP II. Hibah B. Belanja Pemerintah I. Pemerintah Pusat 1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 2. Belanja Non K/L II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 1. Transfer Ke Daerah 2. Dana Desa C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit % terhadap PDB E. Pembiayaan I. Pembiayaan Utang II. Pembiayaan Investasi III. Pembiayaan Lainnya BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
1.551,8 1.546,0 1.283,6 35,9 1.069,0 630,9 410,5 27,6 178,7 262,4 5,8 1.859,5 1.148,6 677,6 471,0 710,9 664,2 46,7 -124,9 -307,7 -2,5 330,3 n/a n/a n/a
Pertumbuhan thd realisasi (%)
APBN 1.750,3 1.748,9 1.498,9 35,9 1.271,7 751,7 493,9 26,1 191,3 250,0 1,4 2.080,5 1.315,5 763,6 552,0 764,9 704,9 60,0 -109,0 -330,2 -2,4 330,2 384,7 -47,5 -7,0
12.8 13.1 16.8 0,1 19,0 19,1 20,3 -5,4 7,1 -4.7 -75.9 11.9 14.5 12.7 17.2 7.6 6.1 28.5 -12.7 7.3 -2.0 0.0 n/a n/a n/a 22
PENERIMAAN PAJAK YANG MASIH RENDAH MENJADI TANTANGAN DALAM MELAKUKAN EKSPANSI FISKAL Target Penerimaan Perpajakan
Target Penerimaan Pajak Non Migas
sumber: Ministry of Finance
sumber: Ministry of Finance
1600
1400
-2,6%
3,4% 1500
1300
19,5%
24,1%
1400
219.0
213.1
1200
248.9
25,9% 36.6
1300
29,9% 1200
1000
1,495.9
1,271.7
8,2% 1,011.2
800
1,069.0
897.7
900
700
800
600
2014
5,7% 90.8
1,283.6
1,146.9
19,0%
38,7%
900
1,240.4
30,4% 36.8
1000
8,2%
1100
233.5
1100
16,8%
3,5%
99.2
-3,6%
6,0%
2015
Realisasi
2016
Outlook
Target to target growth BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2017
2014
Target Realization to target growth
2015
Realisasi
2016
Outlook
2017
Target
Realization to realization growth 23
KUALITAS BELANJA MEMBAIK DENGAN PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF Alokasi Anggaran (trillion rupiah)
Awal Reformasi
Komitmen Reformasi
Δ 2017 : 2014
450.0
416.1
375.5
400.0
387.3 350.3
350.0
Pendidikan
10,8%
Infrastruktur
117,7%
Kesehatan
54,1%
300.0
250.0
177.9 200.0
150.0
100.0
104.0
67.5
77.3
50.0
Subsidi Energi 77,9%
0.0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sumber: MoF BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
24
ANGGARAN PENDIDIKAN 2017 TETAP DIJAGA 20% DARI APBN 2017
2016 Komponen Anggaran Pendidikan (triliun rupiah) a 1.
Triliun Rp APBNP
RAPBN
APBN
b
c
d
450 400
Melalui Belanja Pemerintah Pusat
145,0
142,1
145,4
A.
Anggaran Pendidikan pada K/L
141,7
140,9
141,8
B.
Anggaran Pendidikan pada BA BUN
3,3
1,2
3,6
Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
266,6
269,5
268,2
a.l. Dana Transfer Khusus
119,9
117,0
115,5
2,7
8,1
8,1
150
117,3
109,0
107,4
100
5,0
2,5
2,5
50
416,6
414,1
416,1
0
2.082,9
2.070,5
2.080,5
20,0
20,0
20,0
350
2.
a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik 3.
Melalui Pengeluaran Pembiayaan
4.
Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)
5.
Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5) x 100%
300 250 200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 APBN
Catatan : sasaran pembangunan RAPBN 2017
Sasaran Pembangunan Sertifikasi
Sertifikasi 101,1 ribu guru 10,2 ribu dosen
KIP
Kartu Indonesia Pintar 19,5 juta siswa
Bantuan Bidikmisi
Bantuan Bidikmisi 360,5 ribu mahasiswa
BOS
Bantuan Operasional Sekolah 8,5 juta siswa
BO PTN
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 107 PTN
Sekolah
Rehabilitasi ruang kelas 41.128 ruang 25
ANGGARAN KESEHATAN 2017 TETAP DIJAGA 5% DARI APBN 2016 Komponen Anggaran Kesehatan (triliun rupiah)
2017
Triliun Rp
APBNP
RAPBN
APBN
b
c
d
% 6.00
200 5.0
a 1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat
76,1
A. Anggaran Kesehatan pada K/L
70,1
74,7
5.00
75,2
65,1
150 3.8
65,4
100 B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN 2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
5.0
6,0
9,6
9,8
21,2
25,2
25,2
6,8
3,6
3,6
104,1
103,5
104,0
2.7
2.8
4.00
3.3
3.0 2.7
2.8
3.00 2.00
50 3. Melalui Pembiayaan 4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 5. Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100%
2.082,9
2.070,5
2.080,5
5,0
5,0
5,0
1.00 0
2009
2010
2011 APBNP
2012
2013
2014
2015
2016
2017 APBN
% of APBNP
Catatan: sasaran pembangunan RAPBN 2017
Sasaran Pembangunan Imunisasi
Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0-11 bulan 92 persen
PBI
PBI melalui JKN/KIS 94,4 juta jiwa
Stunting
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak umur bawah dua tahun (Baduta) 29,6 persen
Puskesmas
Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi 700 kecamatan
Keluarga Berencana
Peserta Keluarga Berencana (KB) baru 6,97 juta jiwa
26
KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK TERUS MENINGKATKAN BELANJA INFRASTRUKTUR Alokasi Anggaran Infrastruktur
Sasaran Pembangunan Infrastruktur 2017
Rp Tn
%
Anggaran Infrastruktur
450
18.6
% thd Belanja Negara (RHS)
400
18
15.2
350
16
14.2
250
3 Bus Terminals
8.1
8.3
8.8
9.8
55 Pelabuhan
550Km Rel Kereta Api
12
10.2
10
8.7 387.3
8
317.1
150
6
256.1 100 50
815Km Jalan
14
300
200
20
76.3
86.0
2009
2010
114.2
145.5
168.5
4
154.1
2
0
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
9,399m Jembatan
13 Bandara
2017
Dalam tahun anggaran 2017, minimal 25% DAU untuk pembangunan infrastruktur.
27
MENDORONG KETEPATAN SASARAN DAN EFEKTIVITAS SERTA SINERGI SUBSIDI DAN BANSOS Keterangan Nilai yang diterima RT (per tahun)
Perubahan Kemiskinan (%)
Perubahan Gini Ratio (poin)
Efekt. Penurunan Kemiskinan (%/Rp. Tn)
Efekt. Penurunan Gini (poin/Rp. Tn)
Subsidi LPG
Subsidi Listrik
Subsidi Solar
Rastra
PKH
PIP
Rp17,7T Rp66,0T
Rp2,1T
Rp7,6T
Rp2,6T
Rp7,3T
-0,53
-2,59
-0,01
-0,07
-0,39
-0,58
-0,26
-0,63
0,01
-0,17
-0,11
-0,21
0,030
0,039
0,005
0,009
0,150
0,079
0,015
0,010
-0,006
0,022
0,041
0,028
28
SUBSIDI ENERGI DIARAHKAN AGAR LEBIH TEPAT SASARAN In IDR Tn 160
70%
65%
140
60%
53%
52%
120 50%
47%
100
48% 40%
35% 80
137.8
30%
60
94.4 40
Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg Rp32,3 T: pola distribusi tertutup/targeted (by name and by address), dilakukan secara bertahap kepada 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro Subsidi Listrik Rp45,0 T: diberikan kepada 19,1 juta dengan daya R1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/900 VA Untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900VA, tarif akan disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2 bulan
74.3
83.4
77.3
82.7
20%
10%
20
0
0%
2015
2016
2017
Energy Subsidy
Non Energy Subsidy
Portion of Ener. Subs
Portion of Non Ener. Subs
• Subsidi pangan diberikan kpd 14,3 juta RTS • Konversi secara bertahap Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Program Bantuan Pangan (non-tunai/voucher) • Ujicoba di 44 kota di Indonesia • Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. • Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian padi & kedelai 29
PERTUMBUHAN ALOKASI BELANJA K/L DALAM APBN 2017 LEBIH REALISTIS, NAMUN ALOKASI BELANJA BARANG MASIH DOMINAN DAN BELANJA MODAL MASIH KECIL % dari Belanja Pemerintah Pusat 2017
(non transfer ke daerah dan dana desa)
800
55.7
700
97.2
49.6
600
500
400
92.1
97.9
180.9
147.3
215.4
233.1
300
200
100
200.7
165.0
257.7
285
169.7
176.6
140.2
155.4
186.5
205.4
222.2
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP
2016 Realisasi
2017 APBN
4,23% 15,25% 21,66%
16,89%
0
Pegawai
Barang
Modal
Bansos 30
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
Perimbangan keuangan Pusat dan daerah semakin baik, namun tetap perlu perbaikan kualitas belanja di daerah Total TKDD
513,3
573,7
623,1
710,9
764,9
Belanja K/L
582.9
577.2
732.1
677.6
763.6
Rp20,3 T (Otsus & DIY)
900
Rp60,0 T (Dana Desa)
Rp7,5 T
800 700
60
46.7 20.8
600
Rp173,4 T (DTK)
500 400 300
664.2
602.3
573.7
513.3
(DID)
Rp503,6 T (DTU)
704.9
200 100 0
2013 LKPP
2014 LKPP
Transfer ke Daerah
2015 LKPP Dana Desa
2016 Realisasi
2017 APBN
UU APBN TA 2017 minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur
Belanja Kementerian/Lembaga 31
MENJAGA PERSEPSI DAN KOMUNIKASI PASAR SECARA KREDIBEL DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN •
Institusi multilateral (mis. World Bank, IMF, G-20, OECD, ASEAN+3), Swasta (mis. Perbankan, Lembaga Investasi, Pusat Riset), rating agency, dan institusi lainnya secara periodik melakukan asesmen terhadap perekonomian Indonesia.
•
Kemenkeu terbuka dalam menerima masukan/asesmen yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perbaikan ekonomi Indonesia.
•
Kemenkeu siap memberikan data dan informasi publik/melakukan diskusi/berkorespondensi dengan pihak-pihak yang membutuhkan.
•
Kemenkeu sangat menjunjung tinggi hubungan kemitraan yang berlandaskan pada asas profesionalime, integritas, transparan, bebas dari conflict of interest, dan memperhatikan kepentingan NKRI.
Informasi terkini mengenai kondisi ekonomi Indonesia dan/atau fiskal (APBN) dapat diperoleh melalui: Investor Relation Unit Kemenkeu (BKF/DJPPR)
[email protected],
[email protected] 021 – 3450012 BADAN KEBIJAKAN FISKAL - KEMENTERIAN KEUANGAN RI
32
TERIMA KASIH Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia
Analyst and Economic Update Meeting Jakarta, 12 Januari 2017 33
