• Negara hrs mendasarkan/berpedoman pd dasar negara • Karena dlm dasar negara terkandung nilai-nilai yang bersumber dari tata kehidupan masyarakat negara dan budayanya
* Dasar negara merupakan suatu norma dasar bagi negara / menjadi sumber bagi perundangan suatu negara * Dasar negara menjadi norma hukum tertinggi dalam suatu negara
Kebiasaan
Pandangan hidup
DASAR NEGARA
Pemikiran & cita-cita
Ciri khas bangsa
Kelompok Tingkatan Norma menurut Hans Nawiasky I II III IV
Staats fundamental norm
Norma fundamental negara
Staats ground gesetz
Norma fundamental negara
Formell gesetz
Undang - Undang
Verordnung & Autonome satzung Aturan pelaksanaan / aturan otonomi
PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
A.NORMA HUKUM TERTINGGI B.NORMA FUNDAMENTAL NEGARA C.NORMA PERTAMA D.CITA HUKUM E.POKOK KAIDAH NEGARA YG FUNDAMENTAL
Memuat dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945 yg merupakan satu kesatuan yg tdk dpt dipisahkan
BAGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA
I II III IV
PANCASILA ( PEMBUKAAN UUD 1945) BATANG TUBUH UUD 1945 (PASAL DEMI PASAL)
TAP MPR,KONVENSI KETATANEGARAAN, UU
ATURAN PELAKS. & ATURAN OTONOMI LAIN
PENGERTIAN BERASAL DARI BAHASA PERANCIS “ CONSTITUER” YG BERARTI MEMBENTUK ISTILAH BAHASA BELANDA “ GRONDWET” BAHASA INDONESIA : “ WET = UU & GROND = TANAH -- UUD KONSTITUSI DIBEDAKAN MENJADI 2 YAITU: 1. KONSTITUSI TERTULIS 2. KONSTITUSI TIDAK TERTULIS
UUD KONVENSI
MENCAKUP KESELURUHAN DARI PERATURAN-PERATURAN BAIK YG TERTULIS /TDK TERTULIS, YG MENGATUR & MENGIKAT CARA-CARA BAGAIMANA SUATU PEMERINTAH NEGERI DISELENGGARAKAN
ISI UUD: BERSIFAT POKOK, DASAR, DAN ASAS-ASAS (Pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, & masyarakat warga negara Ind dlm penyelenggaraan negara)
PENILAIAN TERHADAP KONSTITUSI
KARL LAWENSTEIN
A. NILAI NORMATIF
Artinya apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa & bagi mereka konstitusi tersebut tdk saja berlaku dlm arti hukum / legal, tetapi jg merupakan suatu kenyataan dlm arti sepenuhnya secara efektif.
B. NILAI NOMINAL
Dalam hal ini konstitusi menurut hukum memang berlaku tetapi dlm prakteknya tdk dilaksanakan secara sempurna, karena ada pasal-pasal yg tdk dijalankan C. NILAI SEMANTIK
Konstitusi itu secara umum berlaku, tetapi dalam kenyataanya hanya sekadar utk memberi bentuk dr tempat yg telah ada & utk melaks.kekuasaan politik
FUNGSI KOSTITUSI 1. MEMBAGI KEKUASAAN DALAM NEGARA /( TRIAS POLITICA ) 2. MEMBATASI KEKUASAAN PEMERINTAH HAL – HAL POKOK YG DIATUR KONSTITUSI A. JAMINAN HAK ASASI MANUSIA B. SISTEM KETATANEGARAAN YG MENDASAR C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA NEGARA
KETERKAITAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI
KONSTITUSI MENENTUKAN STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA sedangkan STRUKTUR JALANNYA PEMERINTAHAN HRS BERSUMBER DARI DASAR & IDEOLOGI NEGARA
SUBSTANSI 1. KONSTITUSI SBG HUKUM DASAR 2. KONSTITUSI SBG HUKUM TERTINGGI 3. KONSTITUSI SBG INDUK & SUMBER HUKUM TATA NEGARA
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
A. PEMBUKAAN UUD 1945 B. BATANG TUBUH UUD 1945 C. PERUBAHAN UUD 1945 D. SISTEM PEMERINTAHAN NRI
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
A. PEMBUKAAN UUD 1945 MAKNA ALINEA – ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945 : a. Alinea pertama
c. Alinea ketiga
b. Alinea kedua
d. Alinea keempat
a. Alinea Pertama
Keteguhan bangsa Ind.dlm membela kemerdekaan melawan penjajah dlm segala bentuk Pernyataan subjektif bangsa Ind.utk menentang & menghapus penjajahan di atas dunia Pernyataan objektif bangsa Ind. Bahwa penjajahan tdk sesuai dgn kemanusiaan & perikeadilan Pemerintahan Ind.mendukung kemerdekaan bagi suatu bangsa untuk berdiri sendiri
a. Alinea Kedua
Kemerdekaan yg dicapai oleh bangsa Ind.adl melalui perjuangan pergerakan melawan penjajah Adanya momentum yg hrs dimanfaatkan utk menyatakan kemerdekaan Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi hrs diisi dgn mewujudkan ne.Ind.yg merdeka, bersatu, adil & makmur
a. Alinea Ketiga
Motivasi spiritual yg luhur bahwa kemerdekaan kita adl. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Ketaqwaan bangsa Ind terhdp Tuhan YME
a. Alinea Keempat
Kemerdekaan kebangsaan Ind.yg disusun dlm UUD Susunan/bentuk negara Republik Indonesia Sistem pemerintahan negara Dasar Negara Pancasila
B. BATANG TUBUH UUD 1945
Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan & 2 ayat tambahan, serta penjelasan umum & penjelasan pasal demi pasal ; * sistem pemerintahan negara * hubungan neg dgn warga negara * hal lain
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
C. PERUBAHAN UUD 1945
C. PERUBAHAN UUD 1945 @
@ @ @ @ @
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan NKRI Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil Penjelasan UUD 1945 yg memuat hal-hal yg normatif dimasukkan ke dlm pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Pasal-pasal dlm batang tubuh menjadi: 16 bab 21 bab 73 pasal 170 ayat 3 pasal aturan peralihan 2 pasal aturan tambahan
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
D. SISTEM PEMERINTAHAN NRI
D. SISTEM PEMERINTAHAN NRI Bentuk neg. kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
Konstitusi Inggris mempunyai 3 sifat : 1.tdk tertulis (konvensi ) 2.bersifat luwes(fleksibel) / mudah diadakan perubahan 3.tdk ada badan pengaman khusus Sumber dr konstitusi Inggris adl: 1. statutat-statuta yg disahkan parlemen 2. Kebiasaan parlemen 3. Keputusan pengadilan 4. Konvensi konstitusi
Ciri-ciri pemerintahan Inggris
Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahannya monarchi Konstitusinya tdk tertulis Sistem parlemen bikameral Kabinet dipimpin Perdana Menteri adl pemegang kekuasaan pemerintah Raja hanyalah simbol keagungan Pemerintah daerah didesentralisasi utk hal tertentu Negara hukum ( Rule of Law 0 Negara kesejahteraan ( Welfare State ) Dwi partai Sistem Pemerintahanya Parlementer
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
Ciri-ciri Pemerintahan amerika serikat : Bentuk negara federasi Bentuk pemerintahan republik Adanya pemisahan kekuasaan dgn “Check and Balance” Kedaulatan berada di tangan rakyat Negara negara bagian mempunyai hak yang sama Kebebasan warga negara terjamin Konstitusi AS bersifat “kaku” / “ Regio” Sistem pemerintahanya presidensiil Sistem parlemen ( kongres) bikameral
PERBANDINGAN BEBERAPA KONSTITUSI NEGARA
Ciri – ciri pemerintahanya : Bentuk negara federasi Bentuk pemerintahanya republik Pemerintahan Diktator karena menganut sistem 1 partai Kekuasaan totaliter Hak asasi warga negara tdk terjamin Sistem ekonomi Etatisme Ideologi Marxist-LeniLeninist Politik pemerintahanya tertutup
TAP MPR NO.III/MPR/2000 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR RI 3. UU 4. Perpu 5. PP 6. Kepres 7. Perda
UU NO.10 Tahun 2004
1. 2. 3. 4. 5.
UUD 1945 UU / PERPU PP Peraturan Presiden Perda terdiri dari : a. Perda Provinsi b. Perda Kab/Kota c. Peraturan Desa/ setingkat
Menurut Notonegoro
Dalam hal isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat hal-hal sbb: * Dasar-dasar negara yg dibentuk * Cita-cita kerohanian ( Pancasila ) * Asas politik negara * Tujuan Negara * Ketentuan diadakanya UUD
