BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemerintahan dan pembangunan di negara kita ini, tentu membutuhkan
dana yang cukup besar. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk potensi sumber daya berupa iuran ialah pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.Penerimaanpajak sampai sekarang belum optimal. Hal ini tampak pada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannyasehingga menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPN masih relatif rendah.. Kepatuhan pajak menurut Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah.Terkhusus dalampelaporan SPT Masa PPN wajib pajak juga tidak selalu
1 Universitas Sumatera Utara
tepat waktu dalam melakukan pelaporan, Hal inidikarenakan kemungkinan budaya wajib pajak Indonesia yang bertahun-tahun lamanya selalu melaporkan SPT PPN dengan media kertas (manual) dan sumber daya manusia di perusahaan yang belum memadai.Melaporkan SPT PPN tepat waktu membutuhkan berbagai pendukung kelancaran untuk mengisi dan melaporkan SPT PPN ke KPP. Tidak hanya itu media yang digunakan untuk mendukung pelaporan SPT PPN yang tepat waktu ialah media penyampaian SPT yang modern. e-SPT adalah SPT dalam bentuk elektronik beserta lampiran – lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, flashdisk dan lain-lain) ke KPP di mana wajib pajak terdaftar. SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi fiskus sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap. Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut self assessment merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut self assessment akan berubah menjadi official assessment dimana
2 Universitas Sumatera Utara
perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. (Kamelia : 2008). Tercapainya
tingkat
kepatuhan
wajib
pajak
bisa
dilihat
dengan
kepatuhannya dalam menyampaikan SPT. Berikut tabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.
Tahun
2013
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan di KPP Madya Medan Periode 2013 – 2015 Jumlah Jumlah Jumlah WP Jumlah WP Tingkat WP WP Menyampaikan Yang Tidak Kepatuhan Terdaftar Wajib SPT Menyampaikan SPT SPT 1361 927 822 105 88,67%
2014
1361
927
786
141
84,78%
2015
1361
927
725
202
78,20%
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan, 2016 Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan SPT dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila ditinjau dari tabel 1.1 maka kita dapat melihat terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini dikarenakan salah satunya pemahaman wajib pajak yang berasumsi bahwa telah menyetor pajak, sehingga merasa tidak begitu penting untuk menyampaikan SPT tersebut, selain itu dikarenakan juga oleh wajib pajak tersebut tidak aktif melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak.
3 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.2 Penerimaan SPT Masa PPN di KPP Madya Medan Tahun Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN 2013
11.862
2014
11.633
2015
10.654
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Medan, 2016
Tabel di atas merupakan penerimaan SPT Masa PPN di KPP Madya Medan. Jumlah pelaporan SPT Masa PPN mengalami penurunan setiap tahun. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa juga diperlukan agar terjadipeningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporannya, karena jangka waktu SPT Masa yang lebih singkat dibanding dengan SPT Tahunan, Hal ini tentu saja membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih besar agar penghitungan penerimaan SPT Masa dapat dioptimalkan. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki banyak potensi ekonomi. Jumlah perusahaan yang ada di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2012 sekitar 23,744 unit dan terus berkembang sampai tahun 2015. Dari data diatas dapat diketahui bahwa begitu banyak perusahaan yang akan melakukan berbagai transaksi di Indonesia.Atas dasar tersebut maka akan timbul kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan, mulai dari mendaftarkan usaha, menghitung pajak terhutang, melaporkan pajak serta kewajiban membuat faktur pajak bagi pengusaha. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
4 Universitas Sumatera Utara
PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur pada tahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan pengisiannya dilakukan secara manual. Pada tahun 1985 diterbitkan juga faktur pajak sederhanauntuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa barang kena pajak yang sudah jadi. Faktur pajak sederhana digunakan sampai tahun 2012 dan setelah itu peraturan tersebut dicabut. Sehingga sekarang hanya ada faktur pajak standar rupiah dan faktur pajak mata uang asing. Faktur pajak adalah sebuah dokumen yang sangat penting untuk penjual karena merupakan bukti otentik telah memungut PPN dari pihak pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan atau mengurangi PPN yang harus dibayar. Namun faktur pajak dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar jika faktur pajak pembelian lebih tinggi daripada faktur pajak penjualan dan dapat direstitusi atau diminta kembali ke negara yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Untuk mengantisipasi adanya modus penggelapan pajak, DJP membuat Satuan Tugas Khusus terkait faktur pajak fiktif dan melakukan modernisasi perpajakan yang ditandai dengan adanya peningkatan pelayanan, hal ini terlihat pada tersedianya Account Representatives (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara DJP dengan Wajib Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal membimbing atau menghimbau Wajib Pajak, memberikan
5 Universitas Sumatera Utara
konsultasi teknis perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukan pemuktahiran data dan menyusun profil Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak dapat bertanya mengenai hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditunjuk untuk masing-masing Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kelurahan. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannnya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT dan e-Faktur yang merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT dan permasalahan terhadap penyalahgunaan terhadap faktur pajak berkurang. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Begitu juga dengan dikeluarkannya peraturan mengenai penerapan e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diharapkan mampu menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Penggunaan aplikasi e-faktur dilakukan secara bertahap oleh PKP. Mulai tanggal 1 Juli 2014, diberlakukan kepada 45 PKP. Mulai tanggal 1 Juli 2015, diberlakukan kepada PKP yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Disusul pada 1 September pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan bersama empat Kantor Pelayanan Pajak
6 Universitas Sumatera Utara
Madya lainnya di luar Jawa dan Bali. Sedangkan secara nasional baru mulai tanggal 1 Juli 2016. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Faktor yang mendorong wajib pajak agar patuh melaporkan SPT tepat waktu ialah sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT dan Faktur Pajak. Sanksi administrasi ini diharapkan agar wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh untuk menyampaikan SPT tepat pada waktunya. Sesuai dengan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu
sebagai
“turunan”
dari
peraturan
Menteri
Keuangan
No.
192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu : a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir, b) penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point “b” telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak
7 Universitas Sumatera Utara
pada Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasi sebagai variabel independen. Variabel e-SPT PPN jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya sedangkan Variabel e-Faktur belum ada yang menggunakan sebagai variabel penelitian untuk menilai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga tidak ada kesamaan secara keseluruhan untuk variabel yang dipakai antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel responden Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Perusahaan Dagang di KPP Madya Medan yang diukur seberapa besar tingkat kepatuhanPengusaha Kena Pajak tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengusaha Kena Pajak Perusahaan Dagang mengingat Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Berikut juga Bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak sebagaimana tercantum dalam PENG-2/PJ.02/2015 pengumuman mengenai Faktur Pajak berbentuk elektronik. Kedua aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran
8 Universitas Sumatera Utara
dan pajak masukan serta dapat mengurangi tingkat peredaran faktur pajak fiktif sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak) dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PKP. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib PajakPerusahaan Dagang (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)”.
1. 2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah
yang dapat diidentifikasi yaitu : 1.
Apakah terdapat pengaruh Parsial Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Dagang di KPP Madya Medan.
2.
Apakah terdapat pengaruh secara simultan Penerapan e-SPT PPN, eFaktur, dan Sanksi Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan Dagang di KPP Madya Medan.
9 Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1
Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah, dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh parsial Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak KPP Madya Medan. 2. Untuk mengetahui pengaruh simultan Penerapan e-SPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasiterhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Medan.
1.3.2
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya. 2. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan eSPT PPN, e-Faktur dan Sanksi Administrasi sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan DJPkhususnya pada Perusahaan Dagang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan.
10 Universitas Sumatera Utara
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai
salahsatureferensi
bagi
penelitiselanjutnyayang
akan
mengembangkanpenelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT PPN,e-Faktur dan Sanksi Administrasi.
11 Universitas Sumatera Utara
