MENGUJI RASIONALITAS INSTRUMENTAL VISI MISI ANTI KORUPSI CAPRES *

JURNAL ETIKA

Volume 6, November 2014: 1 - 12

1

MENGUJI RASIONALITAS INSTRUMENTAL VISI MISI ANTI KORUPSI CAPRES* Agustinus Ryadi Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya [email protected]

Abstrak “Rasionalitas Instrumental” atau “Rasionalitas Tujuan” merupakan konsep sosiolog Max Weber (1864-1920) tentang upaya mengarahkan seseorang kepada tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan (Zweckrationalität). Konsep ini dapat diterapkan untuk mengukur visi misi anti korupsi para calon presiden Indonesia tahun 2014. Indikator pengukuran didasarkan pada 4 komitmen, yaitu; penegakan hukum, pemberantasan korupsi internal, pemberantasan korupsi sintas aparatur negara, serta peningkatan tata kelola dan transparansi. Tulisan ini berusaha menerapkan konsep Max Weber tersebut dengan menjabarkan empat indikator visi dan misi calon presiden dalam tema kampanye tentang pemberantasan korupsi. Kata kunci: rasionalitas instrumental, rasionalitas tujuan, anti korupsi

1. Pendahuluan Meminjam pernyataan Ketua HIDESI, Mikhael Dua, “Dalam latar belakang pemikiran bahwa politik dan komunikasi dapat saja terjebak dalam rasionalitas instrumental …”1. Frase tersebut menunjukkan pengetahuan praktis (etika) Mikhael Dua memotivasi penulis untuk mencari dan menemukan apa itu rasionalitas instrumental? Titik kelemahan rationalitas instrumental ada di mana? Maka dari itu, penulis ingin menguji rationalitas instrumental visi misi anti korupsi program pemberantasan korupsi Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah dikomunikasikan pada Debat capres-cawapres pertama di Jakarta, Senin 9/6/2014 malam. *

Tulisan ini pernah disampaikan pada Konferensi HIDESI ke-XXIV, tanggal 15 - 16 Agustus 2014, dan telah disesuaikan untuk keperluan Jurnal Etika. 1 Terms of Reference Konferensi HIDESI ke 24, UDINUS Semarang 15-16 Agustus 2014, “Etika, Politik, dan Komunikasi.

Menguji Rasionalitas Instrumental Visi Misi Anti Korupsi Capres

2

JURNAL ETIKA


2. Rasionalitas Instrumental Rasionalitas instrumental merupakan salah satu dasar rasionalitas bagi tindakan sosial2 dari Max Weber (1864-1920), seorang sosiolog, yang memusatkan studinya pada proses “rasionalisasi”. Apa sebenarnya arti “rasionalitas” menurut Weber? Hal yang paling jelas bahwa konsep rationalitas bagi Max Weber adalah “kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda”3. Ia memakai konsep “rasionalitas” untuk membuat klasifikasi mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Individu-individu yang bertindak dengan sadar atau rasional menyusun strategi. Konteks rasionalitas yang paling penting terletak dalam tindakan4. Alasannya adalah “rasionalitas mengacu pada perhitungan yang masuk-akal dan dengan menggunakan sarana yang efisien serta mengacu pada perumusan nilai-nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasiorientasi yang terencana secara konsisten dari pencapaian nilai-nilai tersebut5”. Max Weber memaksudkan rasionalitas instrumental dengan keadaan di mana tindakan dan rasionalitas hanya diusahakan dengan tujuan mencapai hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan praksis. Ia menyebutnya juga dengan “rasionalitas-tujuan” (Zweckrationalität)6. Pendek kata, “rasionalitas-tujuan” mengarahkan seseorang kepada tindakantindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan membantu seseorang untuk memahami cara-cara pencapaian tujuan serta macam-macam konsekuensi. Jadi rasionalitas instrumental boleh disebut juga rasionalitastujuan. Keinginan-keinginan subyektif-instrumental mendorong seseorang untuk bertindak hanya demi pencapaian tujuan pragmatis7. Seseorang 2

Max Weber menegaskan bahwa ada empat jenis rasionalitas yang merupakan tumpuan bagi orientasi tindakan sosial, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas afektual, dan rasionalitas tradisional. Bdk. K.J. Veeger (1985), hlm.172-174. 3 Lih. Doyle Paul Johnson (1986), hlm.219. 4 Max Weber (1947), hlm.12: “Throughout his work it is notable how intimately he associates the methodological problems of science with the substantive problems of rationality of action”. Penulis membuat huruf miring. Bdk. F.Budi Hardiman (2009), hlm.97; Karl Mannheim (1991), hlm.330. 5 F.Budi Hardiman (2009), hlm.97. 6 Max Weber (1947), hlm.14: “…, it is oriented to a plurality of values in such a way that devotion to any one is limited by the possibility of its entailing excessive cost in the form of sacrifice of the others” … ; Bdk. F.Budi Hardiman (1993), hlm.75; Bdk. Doyle Paul Johnson (1986), hlm.220. 7 Manusia pragmatis adalah manusia yang sanggup bertindak secara nyata dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Tujuan seorang pragmatis adalah ia harus menghasilkan sesuatu. Ukurannya adalah hasil perbuatan dan terpenuhinya target. Komaruddin Hidayat,


JURNAL ETIKA


3

bertindak hanya karena didorong oleh perhitungan untung-rugi (Max Weber menggunakan istilah marginal utility)8. Terjadinya kampanye gelap dalam pilpres boleh jadi dapat menjelaskan rasionalitas ini. Dari sini kita bisa menyadari bahwa orang bersama dengan rationalitas instrumental juga bertanggung jawab atas pelbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Negara, termasuk korupsi9. Istilah “tindakan rasional-bertujuan” mengacu kepada konsep rasionalitas-tujuan dari Max Weber. Tindakan tersebut memiliki sifat instrumental, yang berarti tindakan tertentu berdasarkan pada aturan teknis. Hasil dari tindakan tersebut didasarkan pada pengetahuan empiris dan pilihan sarana yang tepat10. Ia menggambarkan konsep “instrumen” sebagai “pemanfaatan sarana-sarana secara teratur, yang dapat dikalkulasi dari pihak pengamat, berdasarkan sistem aturan tertentu, dapat diulangi, serta dapat diprediksi dalam interaksi”11. Akal budi manusia tidak lagi mengelaborasi suatu keadaan obyektif yang sesuai dengan kesadarannya. Pendek kata, Max Weber memahami rasionalitas sebagai pemanfaatan sarana-sarana12. Orang yang menggunakan rasionalitas-tujuan (instrumental) memiliki kelemahan bahwa ia tidak memperhatikan isi kesadaran (nilai yang dihayati) seseorang dalam bertindak. Tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam sebagai obyek manipulasi. Sebab rasionalitas instrumental mengarahkan manusia pada kecenderungan serba boleh dalam bertindak sejauh mendukung tujuan. Akibatnya, terjadi penguasaan atas diri manusia lain, kerusakan alam, ketidakseimbangan ekologis. Tindakan manusia terhadap alam memiliki sifat monologal13. Maka Max Weber membuat klasifikasi tindakan sosial yang lain, yaitu rasionalitas nilai. Rasionalitas nilai mengarahkan seseorang untuk berorientasi pada nilai-nilai tertentu dalam tindakan untuk mencapai tujuan. “Politik Kita Makin Pragmatik-Transaksional”, dalam Pramono Anung Wibowo (2013), hlm.296-7. Ia menulis: “Makanya, orang pindah partai itu sekarang merasa biasa-biasa saja, tak ada ideologi dan misi perjuangan yang dikhianati, seperti layaknya pemain sepak bola yang sering berpindah-pindah klub”. 8 Masdar Hilmy, “Menguji Rasionalitas Publik”, dalam KOMPAS, 18/06/2014. 9 Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup”, dalam KOMPAS, 29/03/2014. Ia mengajukan tiga indikator bagi partai yang korup atau tidak. Pertama, “apakah partai menyediakan informasi kepada publik mengenai laporan pendanaan politik mereka …”; kedua, “apakah partai juga mem[p]ublikasikan data/informasi tersebut seperti melalui situs”; dan ketiga, “apakah partai politik sudah taat melaporkan penggunaan dana partai politik yang bersumber dari APBN kepada pemerintah”. 10 F.Budi Hardiman (2009), hlm.99. 11 Ibid., hlm.107. 12 Bdk. F.Budi Hardiman (2009), hlm.107. Akal budi manusia menjadi instrumentalis, yang berarti ia hanya berpikir secara instrumental dan menyediakan diri sebagai alat melulu. 13 F. Budi Hardiman (1990), hlm.89.


4

JURNAL ETIKA


Seseorang bertindak berdasarkan keyakinan akan kandungan nilai (value) yang ada di balik tindakannya. Orang yang bertindak dengan rasionalitas nilai menitikberatkan pada komitmen rasionalnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi14. Pilihan tindakannya adalah rasional (sama seperti rationalitas instrumental), tetapi cakupannya melampaui batasan pragmatisme sempit. Hal ini berlaku pada waktu seseorang berusaha memecahkan masalah-masalah moral-praktis atas dasar prinsip etis. Jadi indikator rasionalitas instrumental adalah adanya pemanfaatan sarana-sarana, memikirkan cara-cara untuk mencapai tujuan praktis dan hanya menyediakan diri sebagai alat. Penulis hendak menggunakan rasionalitas instrumental tersebut sebagai pisau bedah terhadap visi misi anti korupsi Capres. 3. Visi-Misi Anti Korupsi15 Capres Calon presiden dan para pendukungnya menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi supaya para pemilih mengetahui apa kirakira yang akan dilakukan oleh seorang calon presiden apabila dia diberi mandat oleh rakyat menjadi presiden mereka. Visi dan misi menunjukkan apa yang calon presiden hendak lakukan. Komitmen capres-cawapres terhadap pemberantasan korupsi yang menjadi masalah nyata Negara Indonesia16. Hal tersebut dapat dilihat dari sekurang-kurangnya empat indikator17. Indikator pertama adalah adanya komitmen terhadap penegakan hukum dan KPK didukung penuh. Indikator kedua adalah adanya komitmen untuk memberantas korupsi ke tubuh partai politik, koalisi partai dan parlemen (tubuh pengurus Negara sendiri). Indikator ketiga adalah adanya agenda pemberantasan korupsi secara sintas di lingkup pengurus Negara sendiri. Akhirnya, indikator keempat18 adalah adanya komitmen untuk meningkatkan tata kelola, pelayanan dasar.

14

F. Budi Hardiman (1993), hlm.75. Hakekat korupsi adalah “perampokan uang Negara untuk kepentingan pribadi” dalam Tinjauan KOMPAS (2014), hlm.35; Bdk. Reza A.A. Wattimena (2012) mendekati korupsi dari sisi-sisi terdalam manusia; Sedangkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan tiga pola tren korupsi terjadi di daerah: Pertama, penganggaran bansos dalam APBD; kedua, proyek mercusuar; ketiga, kompensasi dalam pembahasan APBD menjelang akhir tahun 2013, bdk. Tinjauan KOMPAS (2014), hlm.149-50. 16 Ibid., hlm.35: “Pandangan Kompas, 14 September 1965, masih relevan. ‘Yang ditunggu rakyat bukanlah pembicaraan lagi, melainkan tindakan konkret: tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, dan tembak!’” 17 Ibrahim Fahmy Badoh, “Visi-Misi Anti Korupsi Capres”, dalam KOMPAS, 6/6/2014. 18 Bdk. Adnan Topan Husodo, “Mengukur Partai Terkorup”, dalam KOMPAS, 29/03/2014. Ia mengusulkan solusi yang lebih obyektif dalam menanggapi kasus korupsi, yakni dengan melihat tata kelola internal partai politik. 15


JURNAL ETIKA

5


Prabowo-Hatta19

Visi Misi Prabowo-Hatta

Komitmen terhadap penegakan hukum & dukungan terhadap KPK [1]

Memiliki Komitmen program untuk pemberantasan memberantas korupsi secara korupsi ke sistemik di dalam [2] lingkup pemerintah [3]

Komitmen untuk meningkatkan tata kelola terutama pelayanan dasar [4]

I.8.”Menyelenggarakan APBN yang Pro-Rakyat …; serta menekan pemborosan dan inefisiensi penge-luaran anggaran …”

_

_

_

_

I.9.”Dari sisi belanja Nega-ra, menjadikan belanja Negara bukan sekedar sebagai pertumbuhan, tapi juga sebagai alat pemerataan: …”

_

_

_

_

VIII.2.”Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur Negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif.”

_

_

_

_

VIII.3.”Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya”

Ya

_

_

_

VIII.4.”Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel; memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.

Ya

_

_

_

VIII.6.”Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan.”

_

_

_

_

VIII.9.”Meningkatkan efisiensi penyeleng-garaan pemerintahan

_

_

_

Ya

19

VISI_MISI_prabowo-Hatta.pdf


6

JURNAL ETIKA


melalui peninjauan rencana dan penajaman kembali pemekaran daerah administrasi yang didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi sebuah Negara kepulauan yang sangat luas.”

Program Prabowo-Hatta langsung mengarah kepada rumusan program dan cakupan programnya yang terbatas20. Hal ini dapat dilihat dalam framing di atas, pasangan Prabowo-Hatta telah merumuskan tujuh (7) rumusan program terkait dengan program anti korupsi, namun hanya tiga (3) yang mengena pada indikator dari duapuluh delapan (28) kemungkinan. Jadi prosentase rerata adalah sembilan titik tiga persen (9.3 %). Pasangan Prabowo-Hatta belum menyebutkan agenda mereka tentang pemberantasan korupsi di sektor korupsi politik, parpol dan parlemen. Hal ini dapat dilihat dari indikator kedua dan ketiga yang tidak terisi, padahal kemungkinannya ada empat belas (14). Namun pasangan ini mendukung KPK dengan memperkuat peranan personilnya (VIII.4.) dan komit untuk menegakkan hukum (VIII.3.), meski belum jelas mendukung KPK dengan anggaran21. Pasangan tersebut belum mengkaitkan secara tegas program pemberantasan korupsi dengan tata kelola dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam framing di atas, pasangan ini hanya satu (1) yang mengena pada indikator dari tujuh (7) kemungkinan. Akhirnya, mereka perlu menjelaskan apa tindakan konkret yang akan diambil terkait korupsi politik. Jokowi-JK22

Visi Misi Jokowi-JK

3.a.”Kami akan memuliakan kepercayaan publik dengan melakukan pembinaan terus

Komitmen Memiliki Komitmen terhadap Komitmen program untuk pemberantasan meningkatkan penegakan untuk hukum & memberantas korupsi secara tata kelola dukungan korupsi ke sistemik di terutama terhadap dalam [2] lingkup pelayanan KPK [1] pemerintah [3] dasar [4] Ya

Ya

Ya

Ya

20

Bdk. Ibrahim Fahmy Badoh, “Visi-Misi Anti Korupsi Capres”, dalam KOMPAS, 6/6/2014. 21 Bdk. Yuna Farhan, “Tantangan Politik Anggaran”, dalam KOMPAS, 7/07/2014. 22 VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf


JURNAL ETIKA

7


menerus mental dan disiplin anggota POLRI demi membangun POLRI yang profesional dan diper-caya oleh masyarakat.” 3.h.”Kami akan menyediakan anggaran yang memadai untuk POLRI, baik untuk tugas oprasional [operasional], dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota POLRI. Untuk itu POLRI perlu segera menyusun Buku Putih perencanaan pengembangan POLRI baik ….. .”

Ya

Ya

Ya

Ya

5.a.”Kami akan menjalankan secara konsisten UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” 5.b.”Kami akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.” 5.c.”Kami akan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No.12 Tahun 2008 untuk mewujudkan …” 5.d.”Kami akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan …” 5.e.”Kami akan menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, …, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;” 5.f.”Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran …;” 5.g.”Kami akan mendorong inovasi dan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi, …”

_

_

_

Ya

_

_

_

Ya

_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

Ya

_

Ya

6.”Kami akan mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi”. ... 6.a.”Kami akan merestorasi undang- _ undang tentang partai politik


8

JURNAL ETIKA

untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai.” 6.b.”Kami akan mendorong pengaturan pembiayaan Partai Politik melalui APBN/APB yang diatur dengan undang-undang Partai Politik. …” 6.c.”Kami akan menginisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye. Hal ini bisa dilakukan melalui perubahan UU Pemilu yang … .” 6.d.”Kami berkomitmen mereformasi pengaturan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu. ….. , … melalui sanksi yang lebih keras;” 6.e.”Kami akan memperjuangkan dan mendukung secara terus menerus penciptaan struktur Ketatanegaraan dan Tata Pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance, melalui mekanisme checks and balances antar lembaga Negara. …..” 6.f.”Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih. ….. .”


_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

_

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

_

Ya

Ya

11.”Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan” (Ada empat puluh dua (42) prioritas utama): a.”Kami berkomitmen untuk membangun Politik Legislasi yang jelas, Ya terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum”. b.”Kami berkomitmen untuk menyu- Ya sun rencana legislasi tahunan yang terarah dan realistis melalui penetapan prioritas RUU …”. c.”Kami akan memperkuat kapasitas _ fungsi Legislasi Pemerintah untuk menghasilkan produk legislasi


JURNAL ETIKA yang solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat”. d.”Kami akan menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produk legislasi”. e.”Kami akan memberantas korupsi di sektor legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap untuk memperdagangkan kepentingan masyarakat”. g.”Kami berkomitmen untuk membentuk regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi: …”. h.”Kami akan mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), … KPK harus dijaga sebagai lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh politik. …”. i.”Kami akan memastikan sinergi di antara Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK”. j.”Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam”. k.”Kami berkomitmen untuk melakukan aksi Pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan negara dan penegakan hukum”. … l.”Kami akan membuka keter-libatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi”. …..

9


_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

_

Ya

Ya

Ya

Ya

_

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

_

_

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

12.”Kami berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” (Ada lima prioritas utama) a.”Kami akan mengambil inisiatif Ya penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi …”. b.”Kami akan menjalankan aksi-aksi Ya kongkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung


10

JURNAL ETIKA


gemuk …”. c.”Kami akan menjalankan secara Ya konsisten UU Aparatur Sipil Negara sehingga …”. d.”Kami berkomitmen membrantas Ya [memberantas] korupsi di kalangan aparatur sipil Negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk …” e.”Kami akan melakukan aksi-aksi nyata bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: …”.

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengutarakan dua agenda anti korupsi mereka berdua pada sembilan agenda prioritas di dalam visimisinya, yaitu pada agenda kedua dan keempat23. Rumusan program anti korupsi pasangan Jokowi-JK sangat diperinci dengan sektor cakupan yang lebih luas dan dilengkapi dengan program turunannya24. Hal ini dapat dilihat dalam framing di atas, pasangan Jokowi-JK telah merumuskan tiga puluh dua (32) rumusan program terkait dengan program anti korupsi, namun ada limapuluh (50) yang mengena pada indikator dari seratus duapuluh delapan (128) kemungkinan. Jadi prosentase rerata adalah tigapuluh sembilan prosen (39 %). Pasangan Jokowi-JK belum jelas mendukung KPK dengan anggaran dan personelnya (bdk. 3.h.). Namun pasangan ini telah merumuskan dengan tegas dan detail mengenai aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi politik: partai politik (6.a.-f.), tata kelola (6.e. & 6.f.), dan parlemen (11.a.l.). 4. Simpulan Program anti-korupsi Jokowi-JK melebihi duapuluh sembilan titik tujuh prosen (29,7 %) daripada program anti-korupsi pasangan PrabowoHatta dari segi prosentase (kuantitas). Sektor cakupan dan program turunannya merupakan penyebab program antikorupsi Jokowi-JK menjadi pemenang. Namun perang melawan korupsi belum selesai. Perwujudnyataan program anti-korupsi tersebut paling penting dan mendesak bagi negara kita, Indonesia.

23

Bdk. Ibrahim Fahmy Badoh, “Visi-Misi Anti Korupsi Capres”, dalam KOMPAS, 6/6/2014. 24 Ibid.


JURNAL ETIKA


11

Kedua pasangan capres-cawapres memiliki tiga kesamaan. Pertama, mereka tidak mengetengahkan nasib kesintasan program anti korupsi Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Padahal program SBY merupakan patokan bagi strategi nasional jangka panjang 2012-2015. Jadi, kedua pasangan tersebut tidak menyinggung program tersebut ke depan. Kedua, solusi visi misi mereka terhadap bahaya korupsi perlu dituangkan dalam kebijakan/program yang konkret dan realistis. Karena visi dan misi tidak hanya penting dipaparkan, tetapi juga jauh lebih penting bagaimana diikat dalam komitmen kerja yang jelas dan terukur. Dengan perkataan lain, mereka perlu menyampaikan visi, misi dan program dalam bentuk lebih terukur, misalnya dijabarkan dalam bentuk penyusunan APBN. Ketiga, mereka perlu membuat kebijakan/program yang konkret dan realistis mengenai perubahan cara berpikir bangsa ini terkait dengan praktik korupsi. Korupsi merupakan minyak pelumas sistem ekonomi Indonesia25. Birokrasi akan melayani publik dengan sebaik-baiknya apabila suap dipandang sebagai insentif. Selain itu, bangsa ini memandang praktik korupsi merupakan hal yang biasa dan lazim.

Daftar Pustaka Dhakidae, Daniel, “Partai Politik di Persimpangan Jalan”, dalam PRISMA, Vol.28, No.1, Juni (2009): 87-98. Farhan, Yuna, “Tantangan Politik Anggaran”, dalam KOMPAS, (2014) 7 Juli. Husodo, Adnan Topan, “Mengukur Partai Terkorup”, dalam KOMPAS, (2014), 29 Maret. Hardiman, Francisco Budi. Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius. 1990. Hardiman, F. Budi. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. 1993. _________________. Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas. Yogyakarta: Kanisius. 2003. 25

Bagaimana capres-cawapres melalui tim kerja mereka mengubah paradigma yang mengerti korupsi adalah mesin pelumas sistem ekonomi ke arah korupsi merupakan pasir dalam sistem ekonomi.


12

JURNAL ETIKA


_________________. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius. 2009. Haryatmoko. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Yogyakarta: Kanisius. 2007. Ibrahim Fahmy Badoh, “Visi-Misi Anti Korupsi Capres”, dalam KOMPAS, (2014), 6 Juni. Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1, Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia. 1986. Komisi Pemilihan Umum. Visi Misi Capres-Cawapres: Visi Misi pasangan H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa. 16 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum. Visi Misi Capres-Cawapres: Visi Misi pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla. 16 Juni 2014. Mannheim, Karl. Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius. 1991. Masdar Hilmy, “Menguji Rasionalitas Publik”, dalam KOMPAS, (2014), 18 Juni. Mufid, Muhamad. Etika dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Kencana. 2009. Tinjauan KOMPAS. Menatap Indonesia 2014: Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia. Jakarta: KOMPAS. 2014. Veeger, K.J.. Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Seri Filsafat Atmajaya: 4. Jakarta: PT Gramedia. 1985. Wattimena, Reza A.A.. Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi. Yogyakarta: Kanisius. 2012. Weber, Max. The Theory of Social and Economic Organization, Ed. by Talcott Parsons. New York: Oxford University Press. 1947. Wibowo, Pramono Anung. Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2013.


MENGUJI RASIONALITAS INSTRUMENTAL VISI MISI ANTI KORUPSI CAPRES *

Recommend Documents