MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK

MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK Muh Fahrudin Zuhri Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Email : [email protected] Abstract Taxesare a source ofpotentialrevenue, based onthesource of state revenues, revenuesfromthe tax sectoristhe largestsource of state revenuein the budget. With the method ofquantitative approach, through asample ofcasesdrawn fromsecondary data sourcesinclude materialslibraryof booksactual, legislation, reports, journals, papers, research, electronic mediaandmaterialsother Through therenewal ofthe regulatory systemof tax lawsthatmodernform ofpolicy ofexpansion and

sectorand to prevent andminimizeleaks-leakage of revenue fromtaxes. Keywords: Abstrak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial,berdasarkan sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalamAPBN. Dengan metode pendekatan kuantitatif, melalui sampel kasus yang diambil dari sumber data sekunder meliputi bahan–bahan pustaka yang berupa buku–buku aktual, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah,media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang, untuk mencari kebenaran data di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pembaharuan sistem regulasi hukum pajak yang modern

sehingga akan mudah untuk dilaksanakan dan dipahami oleh petugas pemungut pajak dan wajib pajak dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan dari sektor pajak dan mencegah serta meminimalisir kobocoran-kebocoran pendapatan dari sektor pajak. Kata Kunci: Pendapatan negara, Pajak, Finansial, Mengatur.

A. Pendahuluan Pajak merupakan salah satu sektor potensial yang mendukung pendapatan negara, karena di dalam sistem pengelolaannya melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai subyek pajak yang memiliki peran besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri

guna melangsungkan dan meningkatkan pembangunan nasional.Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah “iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan 103

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015

untuk membiayai pengeluaran umum”, di mana di dalamnya memuat hak dan wewenang juga kewajiban rakyat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, dengan disertai sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Sistem pemungutan pajak yang dijalankan berdasarkan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan perubahan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”, hal ini sebagai landasan hukum untuk memberikan jaminan keadilan, baik bagi negara maupun warganya (Rochmat Soemitro. 1992. Dasardasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994, P.T. Eresco, Bandung). Adapun menurut Achmad Tjahjono dan Fakhri Husein, dalam bukunya berjudul Perpajakan,terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu : 1. Yang berhak memungut pajak adalah negara, dalam hal ini adalah pemerintah. 2. Pemungutan pajak dilakukan berdasar-kan undang-undang serta aturan pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan), dalam arti jika utang pajak terutang tersebut tidak dibayar maka dapat menggunakan tindakan keras untuk menagihnya, seperti dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. 3. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik secara langsung oleh pemerintah. 4. Pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka mencapai kesejahteraan umum(Ahmad Tjahyono dan Fakhri Huesin. 2000. Perpajakan, edisi Ketiga, Andi Offset, Jogjakarta). Dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dan profesionalisme kinerja pegawai pajak, yang bersih, profesional dan bertanggungjawab, maka perludibentuk suatu cara dalam memperbaiki keadaan, 104

yaitu sistem yang dapat mencapai tujuan tersebut di atas dalam meningkatkan peran dan kinerja lembaga perpajakan, yaitu dengan membentuk sistem administrasi yang modern. Pembenahan ini dirasa sangat perlu mengingat banyaknya persoalan-persoalan dilapangan, baik internal lembaga pajak sendiri yang terlihat dari buruknya sistem regulasi hukum di Indonesia yang mengatur tentang pembayaran dan penarikan pajak yang berbelit-belit dan kurang dipahami wajib pajak, baik menyangkut substansinya, implementasinya dan penegakan hukumnya, karena itu sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi dan perhatian yang serius dalam rangka pembangunan sistem hukum pajak di Indonesia yang modern dan baik (Muchammad Iksan. 2003. “Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum.” Vol. 6, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Maret 2003). Lemahnya pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak yang nakal, kualitas SDM pegawai pajak yang sangat rendah, dan lemahnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi, baik dari fiskus ataupun dari wajib pajak sebagai imbas dan bukti bobroknya sistem regulasi hukum di Indonesia. Hal-hal tersebut mendorong pendapatan di sektor pajak tidak menjadi maksimal karena menyebabkan banyaknya kebocoran-kebocoran yang terjadi(http:// www.scribd.com.Zainal Mustova. 2012. Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jendral Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004. htm). Seperti diberitakan di media massa elektronik, televisi dan internet, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2,1 triliun pada tahun pajak 2007. Tiga perusahaan tambang

Muh Fahrudin Zuhri. Mengoptimalisasi Perolehan Pajak dengan Meningkatkan Kinerja ...

itu antara lain PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resources Tbk, dan PT. Arutmin Indonesia.Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar. “Tekniknya bermacam-macam, intinya tidak melaporkan penjualan yang sebenarnya, Itu kan modusnya,” kata Tjiptardjo, Jumat (11/12). Dari tiga perusahaan yang tersangkut kasus ini, dua perusahaan adalah yang kini tersandung kasus dugaan pidana pajak, yakni PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Arutmin. PT. KaltimPrima Coal diduga menahan pembayaran dana bagi hasil produksi batu bara sebesar US$ 115,6 juta,sedangkan terhadap PT. Arutmin diduga telah menahan pembayaran bagi hasilproduksi batu bara sebesar US$ 68,6 juta. Untuk palanggaran pajak di daerah Solo sendiri, terdapat sebanyak 18 kasus permasalahan pajak yangtelah ditangani oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Jawa Tengah II. Dari jumlah tersebut, pelanggaran pajak justru dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil dan perdagangan.Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan dan Penagihan Pajak (Kabid P4) Agus Sriyono, selaku Pejabat terkait yang menangani permasalahan tersebut mengatakan, pelanggaran yang dilakukan badan usaha itu tersebar di wilayah Solo,bentuk pelanggarannya yakni dalam bentuk pemalsuan faktur pajak yang biasanya mencatut makelar pajak. “Dengan faktur pajak yang palsu maka Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dari badan usaha pasti tidak tepat. Dengan SPT yang salah itulah yang dapat merugikan negara,” papar Agus saat ditemui wartawan, di kantornya, Kamis (26/1/2012). Ag us m e m be r i ka n c on t oh ka su s permasalahan pajak yang kali pertama dimeja hijaukan. Kasus itu menjerat terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Intertex, Saptoasih Sumiyati Darmayatun. Terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim

di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (25/1/2012). Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melanggar Pasal 39 ayat (1) dengan hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp650 juta subsider tiga bulan hukuman penjara( Setiyoutomo. 2013. “Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak dan Dugaan Penyelewengan Pajak.” Jurnal Pajak dimuat dalam Majalah Tempo, Ditjen Perpajakan Republik Indonesia, tanpa Vol. dan No.,Juni, 2013). Sebenarnya pelanggaran pajak paling banyak dilakukan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan perorangan, karena hal ini menyangkut denganjumlah nilai nominal yang digelapkan oleh perusahaan itu pun tergolong besar. Pelanggaran pajak dapat terjadi karena adanya keterlibatan pihakpihak yang memiliki peran di dalamnya, kesalahan tidak hanya berasal dari wajib pajak saja namun banyak yang terjadi karena adanya pegawai biasa hingga pejabat dari kantor pajak yang berperan jadi makelar untuk melakukan manipulasi data SPT wajib pajak dengan menerbitkan faktur pajak palsu ataupun dengan teknik lainnya. Ditjen Pajaksendiri juga berupaya agar setiap penunggakan dan pelanggaran pajak bisa diselesaikan secara persuasif melalui penyadaran dan pemahaman akan pentingnya taat membayar pajak,baik olehperorangan ataupun perusahaan. Namun, jika langkah tersebut tidak mendapatkan perhatian dari wajib pajak dan segera diselesaikan secara baik-baik oleh pelanggar, menegakkan hukum. Pemerintah sendiri juga berupaya untuk memperbaiki sistem administrasi dan regulasi perpajakan yang ada, hal ini bertujuan untuk memudahkan prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia petugas pajak, agar beretika dan bermoralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku petugas pemungut pajak dalam rangka 105


mencegah dan meminimalisir pelanggaran dan tindak pidana di bidang perpajakan.

B. Fungsi Pajak Secara Umum Sistem regulasi pajak yang lama ternyata sudah tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang, baik dari segi kegotong-royongan maupun laju pertumbuhan pembangunan nasional yang telah dicapai. Karena dari fakta, ternyata regulasi pajak yang lama tidak mampu berperan optimal untuk menggerakkan semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri.Oleh sebab itu, diperlukan sistem perpajakan yang baru di dalam mengatasi hal tersebut di atas. Pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya bertujuan untuk menutup pembiayaan di sektor-sektor produksi dan jasa, di mana semuanya itu berujung terhadap pemenuhan kesejahteraan bangsa dan negara. Mengingat tujuan dari hasil pemungutan pajak tersebut yang sangat mulia itu, maka seyogyanya kesadaran rakyat sebagai wajib pajak dan semua lapisan wajib pajak untuk memiliki kesadaran tinggi membayar kewajiban pajak agar dijaga dan ditingkatkan, karena semua itu pada akhirnya kemanfaatannya juga akan kembali dan dinikmati oleh rakyat melalui berbagai pembangunan fasilitas umum. Berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers’compliance). Namun upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat (taxpayers’awareness) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali 106

dan terealisasi secara optimal sehingga tax rationya rendah(Kurniawan, Richard, 2004, “Sadar Pajak, Kunci Pembangunan.”Makalah Juara II pada Lomba Karya Tulis Perpajakan Nasional, Dirjen Pajak-Fisip UI, 2004). Keberadaan sistem pengelolaan pajak yang saat ini masih jauh dari harapan, menyebabkan manfaat dari pembayaran pajak tidak terasa berarti bagi bangsa dan negara ini, karena laju pembangunan menjadi tersendat dan tidak optimal. Adapun ciri dan kriteria ideal dari pajak sendiri agar mampu mendukung laju pertumbuhan nasional harus bersinergi dan berbanding lurus antara aturan hukum yang mendasari pemungutan dan pembayaran pajak dengan kinerja aparat perpajakan dalam menjalankan tugasnya, serta kesadaran masyarakat sendiri untuk taat membayar pajak. Ciri tersebut adalah, sebagai berikut: 1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak Untuk secara langsung bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 2. Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawaan terrhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. 3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pejak yang terutang (self assesment), melalui sistem modernisasi administrasi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan


lebih rapi, terrkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaan di lapangan hal itu berbanding terbalik dengan teori dan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui aturan undang-undang yang telah ada, juga terhadap kebijakankebijakan yang ada untuk mendukungnya, hal ini karena implementasi aturan hukum perpajakan yang ada dengan kualitas Sumber Daya Manusianya belum siap untuk memenuhi kehendak pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan sektor pajak guna menunjang dan meningkatkan pembangunan nasional(Mardiasmo, 2000, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Jogjakarta). Sangat pentingnya manfaat dan fungsi dana yang terkumpul dari pengumpulan pajak bagi negara, baik bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, maka pentingnya pemerintah untuk memperhatikan dasar hukum yang jelas dan kuat sebagai pijakan untuk melaksanakan pemungutan pajak menjadi hal yang benarbenar harus disadari dan dipahami oleh rakyat, karena dengan begitu rakyat merasa itu adalah hak penguasa dalam mengelola tatanan pemerintahan yang baik. Rakyat juga perlu memiliki kesadaran tinggi bahwa pembayaran pajak itu adalah bagian dari kewajibannya sebagai warga negara yang telah masuk sebagai wajib pajak baik pribadi maupun sebagai badan hukum, namun persoalannya apakah kesadaran yang diharapkan seperti itu dari rakyat atas kewajibannya sebagai wajib pajak, sudah benar-benar ada dan dipahami dengan baik oleh rakyat Indonesia?

C. Lemahnya Sistem Perpajakan di Indonesia Kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak ternyata masih sangat rendah sehingga hal ini mengakibatkan

perolehan pendapatan negara melalui sektor pajak juga sangat rendah, hal ini ada banyak hal yang melatarbelakanginya, baik yang berasal dari internal wajib pajak sendiri yang memiliki intelektualitas dan moral yang rendah dalam membayar pajak, juga karena sistem perpajakan yang terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga sulit dipahami dan memunculkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan faktasurvei, dari wajib pajak badan hukum yang seharusnya terkena kewajiban membayar pajak yang diutarakan oleh Pengamat pajak dari Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra misalnya, mengatakan hanya 500.000 perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak dari total lima juta perusahaan yang ada”Perusahaan yang membayar pajak itu masih sangat sedikit, bahkan mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan pajak,” ia mengatakan ada empat sektor rawan penghindaran dan pengemplangan pajak yaitu pertambangan, perkebunan atau kehutanan, properti dan jasa keuangan(http://www.yahoo. com.Wiko Saputra. 2014. dalam diskusi Uneguneg Politik Anda dan Hendri Satrio. html 13.00). Kelemahan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang menganut Self Assesment System dan With Holding System, di mana wajib pajak secara sendiri atau melalui jasa pihak ketiga (Accounting Pajak) diberi wewenang seluasluasnya untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang danmembayarkannya sendiri secara langsung, sedang fiskus hanya sebatas mengawasi saja.Maka celah ini biasa dimanfaatkan wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran membayar pajak untuk melakukan tindakan pengemplangan pajak,karenarealita di lapangangan ini tidak lain karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak di dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak dan rendahnya kesadaran dan intelektualitas 107


wajib pajak, keadaan itu di perkuat lagi dengan rumitnya sistem regulasi pembayaran pajak yang ada sehingga menyebabkan wajib pajak kesulitan membayar pajak dan akhirnya enggan untuk membayar pajak tersebut, hal tersebut mengakibatkan target pendapatan negara dari sektor pencapaian pajak yang jauh dari harapan, dan semakin diperparah tatkala kebocoran disektor pajak terindikasi besar terjadi akibat adanya kredibilitas petugas penarik pajak mulai lemah dan luntur, sehingga memicu penyimpangan perilaku moral dan tanggung jawab yang jauh dari harapan, dimana perilaku ini mendorong petugas pajak untuk melakukan korupsi dan penyimpanganpenyimpangan dalam pengurusan regulasi pajak yang sangat merugikan negara.

misi jangka panjang terhadap fungsi dari pemanfaatan hasil pajak untuk pembangunan negara dan peningkatan ekonomi bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat, karena optimalisasi dari penarikan pajak yang

Permasalahan lain, munculnya banyak

Sebuah penelitian yang dilakukan LSM Indonesia Tax Care (INTAC) yang menyoroti masalah perpajakan di Indonesia, menyebutkan tertangkapnya oknum-oknum petugas pajak merupakan indikasi masih tingginya kasuskasus penyimpangan di dunia pajak sebagai salah satu masalah yang ada dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dilakukan oleh fiskus (pemungut pajak) yang telah terorganisir dan melembaga, yang diakibatkan antara lain lemahnya fungsi pengawasan dan tidak optimalnya penyelenggaraan pajak.

oknum yang memiliki kewenangan di dalam fungsi penarikan pajak dan pengawasan pajak, lebih menambah semakin carut marutnya fungsi pengawasan dan tidak optimalnya penyelanggaraan pajak yang dalam hal ini menjadi peran dan wewenang dari Dirjen Perpajakan.Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menegakkan aturan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar aturan hukum tersebut ditaati dan dipenuhi wajib pajak dengan baik maka pengenaan sanksi sebagai upaya penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar aturan tersebut, melalui lembaga penegak hukum yang ada(Mardiasmo, 2000, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Jogjakarta). Ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2007ini menjadi landasan dalam pemungutan pajak memiliki daya paksa agar aturan tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati oleh wajib pajak, tentu hal itu memiliki visi dan 108

menghasilkan pencapaian target penerimaan pajak yang optimal pula, oleh karena itu untuk mewujudkan itu daya paksa dari sebuah aturan hukum yang menjadi landasan pengaturan pajak harus dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh. (Soemitro, Rochmat. 1998. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung).

D. Masalah Yang Muncul Dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Masih menurut LSM Indonesia Tax Care (INTAC), bahwa dalam penelitian itu juga menyebutkan bahwa tidak ada arah yang jelas dalam membangun sistem pajak Indonesia yang menyebabkan banyak terjadi masalah dalam pelaksanaan regulasi pajak di lapangan. Dirjen Pajak yang berwenang mengurusi Pajak cenderung memiliki kewenangan yang berlebihan, di mana satu sisi berwenang dalam mengurusi pemungutan pajak juga turut berperan dalam penentuan pembuatan aturan-aturan terkait masalah perpajakan. Kewenangan lainnya seringkali Dirjen Pajak juga turut berperan dalam pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan


pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, kewenangan inijuga menyebabkan terjadinya mengenai siapa yang berwenang membuat aturan hukum antara Dirjen Pajak dengan lembaga Legislatif (DPR), juga mengenai siapa yang berwenang untuk menegakkan dan memberi sanksi hukum bagi wajib pajak dan oknum petugas pajak yang melanggar aturan hukum undang-undang perpajakan, apakah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dirjen Pajak ataukah menjadi wewenang dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam hal ini termasuk Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan atau KPK. Dalam kasus keberatan, sering terjadi di Dirjen Pajak karena terlalu banyaknya kewenangan Dirjen Pajak yang sering bertabrakan dengan beban tanggung jawab yang harusnya dipikul oleh lembaga lain, Dirjen Pajak sering dihadapkan pada kepentingan yang harus dipilihnya dimana di satu sisi harus menegakan keadilan, tapi di sisi lain harus mencapai target penerimaan. “Adanya kepentingan inilah

cenderung untuk melakukan penyimpanganpenyimpangan aturan hukum, kata penelitian itu.Pelaksanaan tehnis dalam penanganan masalah pajak yang ada di Dirjen Pajak, ini semakin membuat segala pengurusan dan tata kelola perpajakan akan cenderung berpihak pada kepentingan lembaga tersebut, bukan pada kepentingan pemerintah yang pada dasarnya berwenang atas masalah kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.Dalam hal lain yang menjadi permasalahan munculnya persoalan-persoalan pajak dilapangan yang berdampak pada melesetnya target penerimaan pajak adalah ada keengganan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Intelektual dan moral masyarakat yang rendah, Kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar pajak dengan didukung intelektual yang rendah pula, maka akan memunculkan sikap keengganan memenuhi kewajibannya membayar pajak . Dari data yang ada, dari total Wajib Pajak di Indonesia yang mencapai 24,8 juta jiwa, sebanyak 22,1 juta merupakan wajib pajak pribadi, 2,1 juta jiwa badan usaha, dan 545.232 jiwa merupakan bendaharawanDari jumlah tersebut hanya sekitar 30 persen wajib pajak pribadi yang taat membayar pajak, dan sebesar 10 persen wajib pajak Badan Usaha taat pajak (Sumber : Teropong Bisnis, Postingan Anynomous Jihad, 25 Sep 2013) 2. Rumitnya aturan dan sistem perpajakan yang sulit untuk dipahami oleh rakyat. Dalam hal rendahnya pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak untuk memahami aturan regulasi perpajakan sebenarnya bukan sepenuhnya menjadi kesalahan rakyat, karena memang tak dipungkiri munculnya aturan-aturan baru terkait tata cara pembayaran pajak banyak yang sulit dipahami oleh masyarakat, di mana masyarakat sebagai subyek wajib pajak harusnya mendapatkan hak dan pembinaan dari lembaga yang berwenang mengurusi pajak dalam rangka untuk mencapai sinkronisasi antara pencapaian target perolehan pajak dari wajib pajak yang terbina dengan baik sehingga kesadaran hukum dan intelektualitasnya dalam memahami aturan terbina dengan baik dan tata cara membayar pajak terpenuhi dengan baik dan benar sebagai tanggung jawab kenegaraannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Namun dalam kenyataannya dimana lembaga Dirjen Pajak yang

109


bertanggung jawab atas hal tersebut terkesan masa bodoh dan cuek, justru yang mereka perhatikan dan pedulikan hanya dari perolehan nominal uang hasil pemungutan pajaknya saja(http// www.yahoo.com. Postingan Anynomous Jihad.2013.Teropong Bisnis. –htm). Persoalan-persoalan tersebut di atas menjadi penghambat bagi Dirjen Pajak yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sebagai lembaga berwenang untuk mengurusi masalah pajak sebagai hambatan untuk melakukan penarikan pajak yang sesuai dengan target penerimaan pajak yang dicanangkan oleh pemerintah.Menurut Fuad Rahmany, dalam Seminar Pemeriksaan Pajak di Jakarta pada hari senin, 23 September 2013,terhadap terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atas pegawai pemungut pajak di Dirjen Pajak sendiri juga menjadi penghambat kinerja pemerintah untuk melakukan penarikan pajak terhadap rakyat, ini merupakan satu rangkaian persoalan lainnya yang terkait dan mendukung atas regulasi dan kinerja Dirjen Pajak sebagai pemangku tugas untuk menangani masalah berkaitan dengan perpajakan di bawah naungan Kementrian Keuangan(http//www. yahoo.com. Fuad Rahmany. 2013. Seminar Pemeriksaan Pajak. –htm).

E. Pe mb ina an D an Pe nga wa san Intensif Terhadap Wajib Pajak Atas Kewajibannya Untuk Membayar Pajak Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. R e f or m a s i a d m i ni s t r a s i pe r p a j a ka n juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Dirjen Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan sistem yang diharapkan 110

a k an m a m p u m e n c i p t a ka n p r i n s i pprinsipGood Governance. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip Good Corporate Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung visi Dirjen Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya oleh dan dibanggakan oleh masyarakat selaku wajib pajak. Dalam sistim baru ini dimana organisasi dirancang berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat selaku wajib pajak karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau Account Representatwe (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap wajib pajak dapat dilakukan dengan lebih optimal secara terarah dan terukur. Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Account Representative (AR) berfungsi untuk menjembatani antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai liaison antara KPP dengan wajib pajak, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kesungguhan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pendidikan moral dan pengetahuan yang baik bagi wajib pajak agar mengerti dan taat akan tanggung jawabnya membayar pajak


sangat diperlukan, di mana pembinaan dan pendidikan ini bisa dimaksimalkan sampai pada tingkatan penduduk di lapisan pedesaan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintahan daerah terkait sampai kepelosok desa melalui peranan Account Representative (AR) melalui bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada wajib pajak secara terarah dan terukur. Dengan pembinaan dan pendidikan yang konsisten seperti ini diharapkan rakyat sadar untuk membayar pajak dengan baik dan benar, karena pajak adalah sumber pendapatan negara dari rakyat yang memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan negara. Pentingnya pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan dengan sistem yang telah terbentuk dan berjalan ditujukan terhadap wajib pajak berupa orang pribadi berpenghasilan tinggi atau menengah yang berpotensi membayar pajak, dan bukan lagi difokuskan dan diprioritaskan pada wajib pajak badan hukum. Kebijakan ini lebih memperhatikan setiap sektor wajib pajak yang berpotensi mampu meningkatkan penerimaan sektor usaha kecil-menengah seperti UMKM juga perlu mendapatkan perhatian untuk menjadi penopang peningkatan pajak yang sangat penting, di mana sektor-sektor terhadap usaha-usaha tersebut belum banyak tergali potensinya padahal pertumbuhan UMKM sendiri di Indonesia sangat pesat dan banyak. Pergeseran terhadap basis pemungutan pajak tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan sektor pendapatan pajak, karena dengan kuatnya ekonomi suatu negara yang ditopang oleh industri mikro dan warga negaranya yang masuk sebagai wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang bagus, maka perekonomian suatu negara akan tahan terhadap perekonomian global dan krisis ekonomi(http//www.yahoo.com. Fuad Rahmany. 2013. Seminar Pemeriksaan Pajak. –htm).

F. Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Teknologi Perpajakan Pemerintah melalui Dirjen Pajak selaku langkah strategis dan efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, khususnya menyangkut masalah kebocoran pajak dan kurang maksimalnya target perolehan pajak negara. Langkah tersebut berupa penyempurnaan sistem administrasi pajak. Terhadap sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai, akan dilakukan evaluasi ulang terkait kebijakan pemberian Nomor Pengukukan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), kebijakan ini ditindaklanjuti dengan langkah konkrit merevisi kembali daftar terkait efektivitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana yang sudah dikategorikan tidak efektif lagi akan dicabut NPPKPnya, hal ini untuk memberikan hak pada wajib pajak yang tidak lagi berkewajiban membayar pajak agar tidak lagi dibebanani membayar pajak yang bukan lagi menjadi tanggungjawabnya, dan sebaliknya terhadap wajib pajak yang sudah masuk wajib pajak agar jangan sampai meleset dari daftar dan target pemerintah dari kewajiban membayar pajak, hal ini demi efektivitas aturan penarikan pajak(Bhakti. 2007. Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak. – htm). Penyempurnaan sistem administrasi pajak ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan tehnologi internet, yang dapat diakses di manapun dan kapanpun wajib pajak berada. Menurut Candra Budi, perwakilan dari Dirjen Pajak menyampaikan bahwa Dirjen Pajak sendiri juga telah melakukan langkah efektif dan strategis dengan melakukan penyempurnaan cara pelaporan Surat Pemberi tahuan (SPT) dengan internet atau dikenal dengan 111


nama Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupunparadigma pelayanan kepada wajib pajak.Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali (span of control) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Wilayah DJP(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, Jakarta). Karakteristik yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan modern adalah: 1. Seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang bebasia teknologi terkini. 2. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran secara on-line. 3. S el ur uh Waj i b P aj ak diwa ji bkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT). 4. Monitoring kepatuhan Wajib Pajak dilaksanakan secara intensif dengan 5. Wajib Pajak yang diadministrasikan di KPP Madya hanya wajib pajak tertentu saja, yaitu sekitar 500 (lima ratus) wajib pajak. Masih menurut Chandra Budi, ada sistem lain untuk mendukung penyempurnaan sistem administrasi pajak, yaitu adanya implementasi penggunaan elektronic faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Juli 2014. Penyempurnaan terhadap sistem teknologi, menjadi penunjang untuk mendukung langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pemungutan pajak. Sistem ini akan mempermudah dalam pengurusan pajak 112

baik yang keluar ataupun yang masuk (PKPM) ke kantor pajak agar mudah di akses, seperti penggunaan faktur pajak online dan penyampaian SPT online terhadap wajib pajak. Tujuan ini agar memudahkan wajib pajak untuk mengakses informasi terkait kewajiban pajaknya juga mempermudah pengurusan pajak, agar tidak berbelit-belit dan merumitkan wajib pajak (http//www. antara.com. Portal Berita Nusantara. 2012. Dirjen Pajak Lakukan Optimalisasi Pajak 2014. –htm). Penyempurnaan data secara lengkap dengan informasi yang akurat dan benar yang terhubung dengan instansi lain juga akan memudahkan upaya optimalisasi pendataan dan pengurusan pajak bagi Dirjen Pajak untuk menggali pendapatan pajak, hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanahkan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan dalam Pasal 35, sebagai amanah yang harus dijalankan demi meningkatkan pendapatan perpajakan melalui sistem yang terintegrasi dan efektif. Langkah ini bertujuan untuk melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru, khususnya terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi dan menengah dengan fokus kepada wajib pajak orang pribadi yang berpotensi untuk membayar pajak. Perhatian khusus terhadap kategori wajib pajak tersebut dilakukan oleh Dirjen Pajak, adalah sebagai upaya pembenahan strategi agar pemungutan pajak yang potensial bagi peningkatan pajak tidak lagi tergantung pada wajib pajak badan hukum.

G. Peningkatan Kualitas SDM Pemungut Pajak dan Penegakan Hukum Pajak Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan, secara internal perlu adanya Juru sita) untuk memaksimalkan kerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap wajib


pajakdengan menangani masalah administrasi perpajakan yang diharapkan mampu cepat tanggap dalam memberikan solusi atas hal yang dikeluhkan oleh wajib pajak.Keberadaan aturan yang secara tegas mampu memberi sanksi dengan efek jera untuk meningkatkan juga dibutuhkan, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan contohnya, pada pasal 36A dan 36B UU KUP yang mengatur tentang pelanggaran dan etika yang dilakukan pegawai pajak seperti kelalaian atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak, sengaja bertindak diluar kewenangan nya, melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana.Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kewibawaan 2007. Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak. – htm). Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak berikut unit-unit dibawahnya akan menerapkan perangkat dan sistem untuk mendukung terciptanya Good Corporate Governance. Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan intensitas dan

Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memperoleh manfaat yang berguna bagi pelayanan pajak, antara lain wajib pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi wajib pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian hukum lebih terjamin, di mana hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tidak pandang bulu dalam memberantas mafia pajak sangatlah dibutuhkan sebagai langkah utama dan penting, hal ini mengingat kebocoran pendapatan negara di sektor pajak sangatlah tinggi. Kejahatan ini sangat masif karena bersifat terorganisir dan melembaga, yang di dalamnya melibatkan para pejabat dan pegawai pajak yang bermental bobrok dan berakhlak rendah yang bermain mata dengan para wajib pajak yang menginginkan membayar pajak dengan tidak maksimal sebagaimana yang menjadi keharusan membayar pajaknya.Dirjen Pajak sendiri juga akan melakukan langkah untuk melakukanpenguatan penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, terhadap setiap pelanggaran pajaktermasuk di dalamnya hingga terhadap proses penagihan bagi wajib pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakan dengan benar, untuk memberikan rasa keadilan sebagai motivasi yang kuat bagi wajib pajak lain untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui sistem penegakan hukum yang baik.

secara berkesinambungan. Pegawai yang ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah

Penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tidak pandang bulu dalam memberantas mafia pajak sangat diperlukan dengan pembaharuan dan sistem yang baik dan

berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilakukan secara ketat dan transparan.

Pelayanan Pajak Madya yang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang mampu mendukung

113


pengembangan sistem dan prosedur yang modern. Dengan dikembangkannya praktekpraktek Good Corporate Governance secara sungguh-sungguh, diharapkan dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat perpajakan. Untuk masalah ini maka demi menjaga netralitas dan keadilan dalam penegakan hukum, hendaknya penanganan penegakan hukumnya harus diserahkan pada lembaga yang tidak terkait secara institusional dengan kementrian keuangan yang membawahi Dirjen Pajak dan berdiri sendiri. Lembaga ini bisa KPK, Kepolisian atau Kejaksaan yang memiliki komitmen memberantas kejahatan dalam hal ini tindak pidana perpajakan, namun ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan tugas berada langsung di bawah kendali presiden, hal ini untuk mnghindari adanya intervensi dari pejabat-pejabat dilingkungan kementrian keuangan ataupun Dirjen Pajak yang tidak menginginkan tindakan korup pejabat dilingkungannya terungkap dan diadili. (http//www.yahoo.com,Chatib Basri. 2013. Wawancara Soal Penangkapan Pegawai Pajak Oleh KPK, Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta. –Htm).

H. Penutup Sistem pajak yang lama telah banyak memberikan ruang yang sangat besar bagi wajib pajak untuk melakukan pengingkaran terhadap kewajibannya membayar pajak, karena rendahnya kesadaran dan pemahaman yang baik akan fungsi dan manfaat dari pajak bagi pembangunan negara, akan lebih terakumulasi lagi pengingkaran tersebut manakala landasan hukum dalam penarikan pajak serta sistemnya yang lemah dan berbelitbelit, maka keengganan melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakan Wajib Pajak akan semakin besar. Karena dari fakta,

114

ternyata sistem regulasi pajak yang lama tidak mampu berperan optimal untuk menggerakkan semua lapisan subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri, selain itu sistem yang buruk tersebut memicu keinginan pegawai pajak sendiri untuk melakukan tindakan curang dan korupsi, karena di sebabkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perpajakan yang baru di dalam mengatasi hal tersebut di atas dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta profesionalisme kinerja pegawai pajak, yang bersih, profesional dan bertanggungjawab, yaitu sistem yang dapat mencapai tujuan tersebut di atas dalam meningkatkan peran dan kinerja lembaga perpajakan dengan membentuk sistem administrasi yang modern. Dengan sistem regulasi dan administrasi pajak yang modern yang disertai penegakan hukum yang tegas, berkeadilan dan tidak pandang bulu dalam memberantas mafia, diharapkan akan mampu mencegah dan menekan setiap pelanggaran hukum dan kecurangan pegawai pajak yang memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri melalui tindakan-tindakan yang melawan hukum di bidang perpajakan. Terhadap masyarakat selaku wajib pajak, diharapkan sistem baru ini akan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, serta menekan kebocoran perolehan pajak karena wajib pajak akan membayar pajak sebagaimana mestinya yang tertuang dalam faktur pajak yang asli, sehingga merugikan negara. Penguatan penegakanhukum yang adil dan tegas, mulai dari pemeriksaan, penyidikan, terhadap setiap pelanggaran pajak termasuk di dalamnya hingga terhadap proses penagihan bagi wajib pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakan dengan benar untuk memberikan rasa keadilan sebagai motivasi


yang kuat bagi wajib pajak lain untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, serta keseriusan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap wajib pajak dan pembaharuan sistem regulasi pajakyang baikakan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan memberi semangat baru dalam menyempurnakan sistem regulasi perpajakan dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga akan mampu mengurangi hambatan-hambatan seminimal mungkin dalam menerapkan aturan hukum pemungutan pajak dalam hal mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran aturan pajak serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan pajak dan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, dengan memperbaharui dan memperluas basis pemungutan wajib pajak, dari wajib pajak Badan Hukum menjadi Wajib Pajak perorangan yang kaya dan menengah menjadi prioritas pemungutan pajak, demi meningkatkan pendapatan pajak dan menerapkan sistem regulasi pajak yang efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka Buku: Ahmad Tjahyono dan Fakhri Huesin. 2000. Perpajakan, edisi Ketiga,Jogjakarta Mardiasmo. 2012.Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta Rochmat Soemitro. 1992. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994, P.T. Eresco, Bandung. Rochmat Soemitro. 1988.Pengantar Singkat Hukum Pajak, P.T. Eresco, Bandung

Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Perpajakan

Makalahdan Jurnal: Kurniawan, Richard. 2004.“Sadar Membayar Pajak Kunci Pembangunan.”Makalah, Juara II disampaikan pada Lomba Karya Tulis Perpajakan Nasional, Dirjen Pajak-Fisip UI, 2004 Muchammad Iksan. 2003.“Pembangunan Hukum Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum.” Vol.6, No.1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Maret 2003 Setiyoutomo. 2013. “Kasus Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak dan Dugaan Penyelewengan Pajak.” artikel dimuat dalam Majalah Tempo, Dirjen Perpajakan Republik Indonesia,tanpa Vol. dan No., Juni, 2013 Internet: http://www.antara.com.Antara.2014. Portal Berita Nusantara.2014.Dirjen-PajakLakukan Optimalisasi-Pajak. htmht tp:// www.yahoo.com.Bhakt i. 2007. Opti malisasi-P ener imaan-Pajakmelalui-Pembenahan SistemAdministrasi-Pajak. htmhttp://www.yahoo.com.ChatibBasri.2013. Waw a nc ar a - S o al - P e na ng ka pa n Pegawai-Pajak- Oleh-KPK. htmhttp://www.yahoo.com.Fuad Rahmany. 2013. dalam Seminar-Pemeriksaan-Pajak.htmhttp://www.yahoo.com.Postingan Anynomous Jihad.2013. Teropong-Bisnis.htmhttp://www.yahoo.com.Wiko Saputra. 2014. diskusi Uneg-uneg-Politik-Anda-danHendri- Satrio. htmhttp://www.scribd.com.Zainal Mustova. 2012. Petunjuk-Pelaksanaan-Dalam-RangkaReorganisasi-Direktorat-Jendral-PajakBerdasarkan-Keputusan-MenteriKeuangan- Nomor 473/KMK.01/2004. htm115

MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK

Recommend Documents