PENGARUH APLIKASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP KINERJA APARATUR PAJAK

PENGARUH APLIKASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP KINERJA APARATUR PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh: Nama

: Siwi Sayekti

NIM

: 105082002731

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

i

PENGARUH APLIKASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP KINERJA APARATUR PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)

Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh: Siwi Sayekti NIM: 105082002731

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Hamid., MS NIP. 19570617 198503 1 002

Dr. Amilin., SE., Ak., M.Si NIP. 19730615 200501 1 009

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

ii

Hari ini Jumat Tanggal 18 Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Siwi Sayekti NIM: 105082002731 dengan judul Skripsi “Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Kinerja Aparatur Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 18 November 2009

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Reskino SE., Ak., M.Si Sekretaris

Afif Sulfa., SE., Ak., M.Si Ketua

Dr. Yahya Hamja.,MM Penguji Ahli

iii

Hari ini Jumat Tanggal 11 Bulan Juni Tahun 2010 telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Siwi Sayekti NIM: 105082002731 dengan judul Skripsi “Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Kinerja Aparatur Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 11 Juni 2010

Tim Penguji Ujian Skripsi

Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si

Prof. Dr. Abdul Hamid., MS Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Azzam Jassin, MBA., Ak

Afif Sulfa., SE., Ak., M.Si

Penguji Ahli I

Penguji Ahli II

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama

: Siwi Sayekti

2. Tempat & Tanggal Lahir

: Jakarta, 12 Oktober 1986

3. Alamat

: Jl. Depsos XIV Rt.008/009 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330

4. Telepon II.

: (021)92640111

PENDIDIKAN 1. SDN 01 Pagi Bintaro, Jakarta

Tahun 1993-1999

2. SLTP Negeri 177, Jakarta

Tahun 1999-2002

3. SMU Negeri 86, Jakarta

Tahun 2002-2005

4. S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Tahun 2005-2010

III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah

: Priyadi

2. Ibu

: Tarwiyah

5. Alamat

: Jl. Depsos XIV Rt.008/009 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330

3. Telepon

: (021) 32144400

v

THE INFLUENCE OF APPLICATION OF THE PROPERTY TAX INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM TO TAX EMPLOYEE’S ABILITY PERFORMANCE (Case Studies On Small Taxpayers Office in South Jakarta)

ABSTRACT The Purpose of this research is to analyses the influence of application of the property tax information management system to tax employee’s ability performance (Case Studies On Small Taxpayers Office in South Jakarta). The variable used in this research are the application of the property tax information management system(X) as an independent variable and tax employee’s ability performance (Y) as a dependent varible. The research has been done by means of filling out questionnaire by tax employees and used to secondary data, too. The responders are tax employees in Small Taxpayers Office in South Jakarta, the sample included are 125 responders but only 100 returned and 96 can be used. For analyzing the data, researcher usage SPSS Version 16.00, meanwhile the retrieval of sample has been using convenience sampling. The result of this research indicates that the application of the property tax information management system have significantly influence to tax employee’s ability performance. Keywords: The Application of the property tax information management system, tax employee’s ability performance.

vi

PENGARUH APLIKASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP) TERHADAP KINERJA APARATUR PAJAK (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Kinerja Aparatur Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah aplikasi SISMIOP (X) sebagai variabel bebas dan kinerja aparatur pajak (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh aparatur pajak dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian ini adalah aparatur pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Jakarta Selatan, sampel diambil sebanyak 125 responden, tetapi hanya kembali sebanyak 100 dan yang dapat diolah 96. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan regresi sederhana, lalu perhitungannya menggunakan program SPSS versi 16.00, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pajak. Kata kunci: Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Kinerja Aparatur Pajak

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Kinerja Aparatur Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan) ”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syaratsyarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 1. Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat serta doa yang tiada hentihentinya kepada penulis. 3. Keluargaku especially My little Sister (Dhiah) and my brothers (Fajri dan Khairul) dan Fatihul Jihad yang telah menyemangati dan memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 5. Bapak Dr. Amilin SE., Ak., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 6. Bapak Afif Sulfa, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Ibu Yessi Fitri SE., Ak., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

viii

8. Seluruh staf pengajar dan karyawan Universitas Islam Negeri yang telah memberikan bantuan kepada penulis. 9. Sahabat-sahabatku dan seperjuangan Lily dan keluarga, Sari dan keluarga yang rumahnya jadi persinggahan kedua, Oti, Uwie, Zahidah, Kaka Rika, Ichi, Rochmah, Zizah. 10. Kawan-kawanku akuntansi D Adzilah, Putri, Puput, Shusu, Iis, Kibaq, Novia, Yuli, Zakiyah, Tiur, Erna, Reza, Anwar, Mas Mul, Andre, Andri, Ridho, Arif, Hirfan, Fauzi, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 11. Rekan-rekan Akuntansi Audit, Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Perpajakan angkatan 2005 yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 10 Maret 2010

(Siwi Sayekti)

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………….

i

Lembar Pengesahan Skripsi …………………………………………………

ii

Lembar Pengesahan Uji Komprehensif …………………………………….

iii

Lembar Pengesahan Uji Skripsi …………………………………………….

iv

Daftar Riwayat Hidup ……………………………………………………….

v

Abstract ……………………………………………………………………… vi Abstrak ………………………………………………………………………. vii Kata Pengantar ……………………………………………………………… viii Daftar Isi ……………………………………………………………………...

x

Daftar Tabel …………………………………………………………………. xiii Daftar Gambar ……………………………………………………………… xiv Daftar Lampiran ……………………………………………………………. BAB I

BAB II

xv

PENDAHULUAN ……………………………………………

1

A. Latar Belakang Penelitian ……………………….………..

1

B. Perumusan Masalah …………...………………………….

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………...

8

TINJAUAN PUSTAKA …………………………………….. 10 A. Deskripsi Teori ………………………………………….... 10 1.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen …….……..

2.

Dasar-Dasar Pemungutan Pajak……………………… 29

3.

Pajak Bumi dan Bangunan …….…………………….. 36

x

10

4.

Kinerja ………………………………………………. 46

5.

Aparatur Pajak ………………………………………. 53

B. Telaah Penelitian Sebelumnya…………………………..... 55 C. Kerangka Pemikiran ……………………………………… 56 D. Hipotesis ………………………………………………….. 58 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN ……………………………. 59 A. Ruang Lingkup Penelitian ……………………………….. 59 B. Metode Penentuan Sampel ……………………………….. 59 C. Metode Pengumpulan Data Penelitian…………………..… 60 D. Metode Analisis Data ...…………………………………… 62 1.

Statistik Deskriptif …………………………………… 62

2.

Uji Kualitas Data …………………………………….. 62

3.

Uji Asumsi Klasik …………………………………… 64

4.

Uji Hipotesis ………………………………………… 64

E. Operasional Variabel Penelitian …………………………. 67 BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN ………………………

72

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ……………..

72

1.

Tempat dan Waktu Penelitian ……………………….

2.

Karakteristik Profil Responden ……………………... 73

B. Hasil Uji Instrumen Pengukuran Variabel .......................

72

76

1.

Hasil Uji Statistik Deskriptif ………………………... 76

2.

Hasil Uji Kualitas Data ……………………………… 77

3.

Hasil Uji Asumsi Klasik ……………………………..

xi

80

4.

Hasil Uji Hipotesis …………………………………… 81

C. Pembahasan ……………………………………………….. 84 BAB V

PENUTUP …………………………………………………….. 86 A. Kesimpulan………………………………………………… 86 B. Implikasi …………………………………………………... 86 C. Saran ………………………………………………………. 87

DAFTAR PUSTAKA …………………………..…………………………….. 89 LAMPIRAN – LAMPIRAN …………………………………………………. 92

xii

Daftar Tabel

No.

Keterangan

Halaman

2.1

Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu ....................

56

3.1

Tingkat Penelitian Jawaban ...........................................................

61

3.2

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r ...........................................

66

3.3

Operasional Variabel Penelitian.....................................................

68

4.1

Data Distribusi Sampel Penelitian .................................................

72

4.2

Data Sampel Penelitian ..................................................................

73

4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...........

74

4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia ..........................

74

4.5

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir ............................................................................

75

4.6

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja ...........

76

4.7

Hasil Uji Statistik Deskriptif ........................................................

77

4.8

Hasil Uji Validitas Variabel SISMIOP ..........................................

78

4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Aparatur Pajak ......................

78

4.10

Hasil Uji Reliabilitas Variabel SISMIOP .......................................

79

4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel .......................................................

80

4.12

Hasil Uji Koefisien Determinasi ....................................................

82

4.13

Hasil Uji Statistik-t ........................................................................

83

xiii

Daftar Gambar

No. Keterangan

Halaman

2.1

Komponen Dasar Suatu Sistem Informasi ........................................

16

2.2

Susunan Kode NOP .........................................................................

27

2.3

Kerangka Penelitian .........................................................................

58

4.1

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot ...........................

81

xiv

Daftar Lampiran

No.

Keterangan

Halaman

1.

Kuesioner Penelitian......................................................................

92

2.

Daftar Jawaban Responden............................................................

99

3.

Hasil Uji Data SPSS ......................................................................

102

4.

Surat Izin Penelitian Skripsi ..........................................................

125

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peranan penting bagi anggaran belanja negara, disamping penerimaan dan keuntungan BUMN dan BUMD. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan, Herry Purnomo di Jakarta, menjelaskan bahwa total penerimaan negara hingga 29 Mei 2009 sebesar Rp 295,528 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), yaitu Rp 140,082 triliun atau 47,4 persen dari seluruh penerimaan yang sudah dihimpun. Sementara itu, penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 66,07 triliun atau 22,4 persen dari total penerimaan negara dan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1,347 triliun atau 4,66 persen dari target (Harian Kompas, 8 Juni 2009:17). Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatankegiatan rutin. Sehingga peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin hari akan semakin besar. Pemungutan atas pajak ini mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena didasarkan dengan Undang-Undang, sehingga ada unsur kekuasaan untuk menggerakkan seseorang guna melakukan sesuatu yang diinginkan atau untuk membuat sesuatu terjadi dengan cara yang diinginkan. Namun pendekatan

kekuasaan

dalam

pemungutan

pajak

tidak

diyakini

1

keberhasilannya. Dalam pelaksanaannya terbukti masih banyak wajib pajak yang belum patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Walaupun banyak juga wajib pajak yang mungkin bersedia untuk patuh secara penuh tetapi tidak mampu untuk melakukannya karena mereka tidak mengetahuinya, atau tidak mengerti seluruh kewajibannya. Adanya Ketentuan Perpajakan, Sumber Daya Manusia yang handal, dan Sistem Informasi Perpajakan yang diwujudkan dengan adanya efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak memang sangat dibutuhkan. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan organisasi yang diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja di lingkungan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutannya sampai dengan mereformasi Undang-Undang (UU) Perpajakan, aturan pelaksanaannya, dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan dengan teknologi informasi (TI). Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah moral, etika, dan integritas aparatur pajak. Sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam melangsungkan modernisasi pajak adalah dengan menyeimbangkan reward dan punishment serta menegakkan ketertiban etika, moral, dan integritas petugas pajak. DJP-pun telah menyusun sebuah Kode Etik Pegawai DJP yang diatur dalam Permenkeu No

2

1/PMK.3/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang 9 kewajiban pegawai dan 8 larangan pegawai baik kepada masyarakat WP, sesama pegawai, atau pihak lain dengan sanksi setinggi-tingginya pemberhentian dengan tidak hormat dan serendah-rendahnya pernyataan tidak puas secara tertulis. Tercatat selama tahun 2006 terdapat 210 pegawai pajak yang telah dijatuhkan sanksi disiplin dan selama Januari 2007 sebanyak 31 orang. (Majalah Berita Pajak Vol. XXXIV No 1583, 2007). Dirjen Pajak Darmin Nasution merasa optimis dengan upaya yang di lakukan karena terdapat peningkatan jumlah WP yang mengurus NPWP pada tahun 2008. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, jumlah pemilik nomor pokok objek pajak (NPWP) hingga Januari 2009 telah mencapai 10,8 juta wajib pajak (WP). Jumlah ini meningkat dari posisi 24 Desember 2008 sebanyak 10,2 juta WP. Sepanjang tahun 2008, Ditjen Pajak mencatat terdapat 3.545.076 NPWP baru (Harian Seputar Indonesia, 19 Januari 2009:14). Melihat tingginya jumlah WP yang mengurus NPWP, membuat Ditjen Pajak lebih berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mengedepankan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak dan masyarakat. Sebaiknya sistem informasi administrasi pemungutan pajak di dukung oleh sistem dengan jaringan yang terkait dan reformasi secara mendasar dan substansial. Karenanya perlu dirancang sistem informasi administrasi dan sistem terkait yang mampu memberikan informasi handal

3

secara tepat dan cepat, mampu mendukung pengembangan sekaligus sumber daya manusia, mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi, mampu merespon kebutuhan sarana dan prasarana secara tepat dan cepat, dan akhirnya mampu mendukung tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di lingkungan perpajakan. Selanjutnya pada zaman globalisasi seperti ini keberadaan suatu sistem manajemen informasi memiliki peranan yang strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak manajemen. Oleh karena itu informasi pada saat ini mempunyai peranan yang signifikan dalam melengkapi kepentingan suatu organisasi. Informasi merupakan pondasi manajemen dalam membentuk pola kepentingan manajemen baik yang bersifat taktis maupun strategis bagi kemajuan organisasi dalam memperoleh suatu solusi yang komprehensif karena disinilah suatu jaringan sistem informasi dibutuhkan. Menyadari akan kebutuhan tersebut maka dalam menciptakan suatu kinerja organisasi yang efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak PBB memanfaatkan Teknologi Informasi. Dengan semakin beragamnya kebutuhan manajemen dengan ketersediaan sistem informasi yang berformat analisis maka diciptakan dan dirancang suatu sistem informasi yang diberi nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (selanjutnya disebut SISMIOP) pada tahun 1991, sistem ini dirancang-bangun sebagai total sistem yang mencakup segala aspek dalam pengelolaan administrasi dalam lingkup PBB, kemudian dapat juga untuk merancang suatu

4

sistem kinerja yang handal dan terpadu sehingga dapat menciptakan suatu sistem manajemen yang efektif. Landasan penerapan SISMIOP berupa Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 817/KMK/04/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek PBB. Keputusan DJP nomor 04/PJ.6/1993 tentang Pelaksanaan SISMIOP PBB. Keputusan DJP nomor 533/PJ.6/2000 dan SE60/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam rangka Pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data SISMIOP. SISIMIOP mencakup 5 unsur pokok yakni, Nomor Objek Pajak (NOP), Blok, Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Program Komputer. Jadi, untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, handal dan mutakhir, maka basis data perlu dipelihara dengan baik dalam PBB disebut SISMIOP, yang merupakan sistem informasi objek pajak yang telah terbentuk dan telah diberi NOP, Blok, Kode ZNT, dan DBKB dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu yang disimpan dalam media program komputer, perlu untuk selalu dipelihara dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Pemeliharaan basis data didasarkan kepada informasi atau laporan baik yang diterima langsung dari wajib pajak bersangkutan, laporan petugas Direktorat Jenderal Pajak, maupun laporan pejabat lain sesuai ketentuan perundang-undangan no.12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Bangunan.

5

Pada PBB yang menjadi objek penagihan pajaknya adalah bumi dan atau bangunan. Apabila untuk setiap tahun pajak penerbitan SPPT sebanyak 84 juta lembar harus dikerjakan secara manual maka akan terasa lambannya proses produksi alat administrasi penagihannya. Disamping itu pengelolaan administrasi PBB secara manual terdapat banyak kemungkinan adanya data dan informasi yang telah dikumpulkan sering tidak siap saji pada saat yang diperlukan, penyebabnya bisa karena adanya sistem penyimpanan yang belum sistematis, akurasi data yang tidak memadai, data yang tidak mutakhir, keterlambatan penyampaian SPPT, sulit untuk melakukan pengawasan pembayaran PBB serta lambatnya pelayanan terhadap berbagai kebutuhan wajib pajak yang pada akhirnya menimbulkan konflik PBB. Oleh karena itu, pembentukan dan pemeliharaan basis data atas kedua objek PBB tadi menjadi faktor kunci yang signifikan dalam menghasilkan suatu sumber informasi yang komprehensif disamping kualifikasi sumber daya manusia yang memadai, integritas manusia dengan mesin merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menghasilkan informasi yang signifikan bagi pihak manajemen dalam menentukan arah kebijaksanaan yang akan dijalani dalam proses pengambilan keputusan yang akurat. Perlu diketahui aspek pengelolaan administrasi PBB adalah aspek pengumpulan data (pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan dan pemutakhiran data, pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),

Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan

6

Pajak (DHKP) dan lain sebagainya, monitoring serta pelaksanaan penagihan dan diakhiri dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui loket Pelayanan Satu Tempat (PST). Aplikasi SISMIOP diharapkan

dapat mengintegrasikan secara

menyeluruh aspek-aspek tersebut diatas, karena pengelolaan PBB merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang ruwet dan kompleks, dengan banyaknya komponen berbeda serta memiliki fungsi dan tugas yang berbeda pula, masing-masing dengan kepentingan dan sasaran operasionalnya sendirisendiri seperti: melayani semua kebutuhan organisasi secara cepat, tepat dan akurat serta handal. Mulai dari data tersebut dimasukkan (key-in) diolah, sampai dihasilkan keluaran (print-out) serta monitoring terhadap hasil keluaran tersebut, baik itu SPPT yang dikeluarkan terhadap pembayaran PBBnya maupun tunggakan yang masih harus ditagih oleh KP-PBB. Akan tetapi sasaran keseluruhan pengelolaan PBB adalah meminimalkan biaya operasional untuk meningkatkan penerimaan PBB. Dengan substansi yang dikembangkan terbatas pada penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagai praktik reformasi administrasi perpajakan modern, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dengan diadakannya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Kinerja Aparatur Pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Iskandar Zulkarnaen (2007) yang menyimpulkan bahwa SISMIOP memberikan dampak positif

7

terhadap penerimaan PBB yang meliputi peningkatan jumlah dan luas objek PBB, penyesuaian klasifikasi NJOP bumi dan peningkatan pokok ketetapan. Peningkatan-peningkatan tersebut tadi secara langsung mengakibatkan penerimaan PBB meningkat baik penerimaan pokok maupun penerimaan tunggakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, tahun penelitian, metode penentuan sampel dan metode pengumpulan data, serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Adapun perbedaan tersebut ditampilkan pada tabel 2.1. pada bab II. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Kinerja Aparatur Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Selatan)”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pajak? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh aplikasi

8

sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) terhadap kinerja aparatur pajak. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya: a. Bagi Wajib Pajak Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan (Wajib Pajak) terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Aparatur Pajak (terutama bagian PBB) dalam mengambil langkah tepat untuk mengoptimalkan potensi PBB yang mungkin dapat digali bagi pendapatan kota Jakarta. c. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Sebagai salah satu sarana bahan bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan informasi dan gambaran mengenai sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) yang merupakan sistem perpajakan pada Pajak Bumi dan Bangunan dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. d. Bagi Peneliti Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen a. Pengertian Sistem Menurut Sanusi dalam (Tambunan, 2003:30), sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Sistem juga didefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan (Raymond, 2004:9). Sedangkan menurut Robert dan Vijay (2005:7), suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi dan berulang, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan (Nugroho, 2008:17). Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Merupakan satu kesatuan 2) Terdiri dari setiap subsistem yang saling berkaitan dan bekerja sama

10

3) Mekanisme yang sistematis 4) Memiliki tujuan dan sasaran b. Pengertian Informasi Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu atau hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan data mentah. Informasi dapat juga dianggap suatu data untuk diolah lagi dan menjadikan informasi sesuai dengan keperluan unit kerja tertentu. Informasi dapat juga dibuat untuk keperluan manajemen sesuai dengan unit kerjanya pada tingkatnya masing-masing. Informasi mempunyai tingkat kualitas (Raymond, 2004:12). Sedangkan Nugroho (2008:17) mengemukakan informasi merupakan salah satu elemen dalam manajemen perusahaan. Menurut Nugroho (2008:16), Kualitas informasi ditentukan dalam beberapa hal antara lain: 1) Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan dan harus jelas penyampaian maksudnya. 2) Tepat pada waktunya, informasi yang datang tidak boleh terlambat pada penerima. 3) Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi pemakainya. 4) Lengkap, informasi berisi informasi yang dibutuhkan. 5) Jelas, isi informasi sesuai dengan keperluan pemakai.

11

Dengan demikian, suatu informasi dapat digunakan dan berkualitas jika memiliki unsur-unsur yang terdiri dari akurat, on time, relevan, lengkap, dan jelas. Agar informasi dapat mengalir lancar, para manajer perlu menempatkan informasi dalam suatu kerangka sistem. Peran informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia. Tanpa adanya aliran informasi yang sehat, organisasi akan mati. c. Pengertian Sistem Informasi “Sistem Informasi adalah kegiatan dari suatu prosedur-prosedur yang diorganisasikan bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi” (Handoko, 1995:237). Sedangkan menurut Pandiangan, Sistem Informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas teknologi, media, prosedurprosedur dan pengendalian ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputusannya yang cerdik (Pandiangan, 2002:12). Setiap sistem informasi menyajikan tiga hal pokok: (1) pengumpulan dan pemasukan data, (2) penyimpanan dan pengambilan kembali (retrieval) data, dan (3) penerapan data, yang dalam hal sistem informasi terkomputer termasuk penayangan (display). Suatu sistem informasi terkomputer pada asasnya terdiri atas lima komponen yang

12

menjadi sub-sistemnya, yaitu: (1) pelambangan (encoding) data dan pemrosesan masukan, (2) pengolahan data, (3) pengambilan kembali data, (4) pengolahan dan analisis data, dan (5) penayangan data (Notohadiprawiro, 2006:1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi menyiratkan suatu pengumpulan

data

yang

terorganisasi

beserta

tata

cara

penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada sekedar penyajian dan merupakan satu kesatuan dari informasi-informasi penting yang dapat mempengaruhi suatu organisasi dalam pengambilan keputusan. d. Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Informasi Manajemen, disingkat SIM, adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi (Nugroho, 2008:16). Menurut Mutia I (2004:1), Sistem informasi manajemen merupakan serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi dengan berbagai cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajemen. Dari definisi tersebut ada beberapa point yang perlu diuraikan lebih lanjut (Mutia I, 2004:1):

13

1) Sistem Informasi Manajemen memiliki sub-sistem informasi. Sistem Informasi Manajemen adalah serangkaian sub-sistem, dimana sub-sistem tersebut mendukung tercapainya sasaran Sistem Informasi Manajemen dan organisasi sebagian dari sub-sistem berperan hanya dalam satu kegiatan atau lapisan manajemen, sementara yang lainnya berperan ganda. 2) Sistem Informasi Manajemen adalah menyeluruh. Sebuah sistem informasi manajemen mencakup sistem informasi formal maupun informal baik yang manual maupun berkomputer. Komponen yang terpenting dalam Sistem Informasi Manajemen adalah manajer yang pikirannya akan memproses dan menyebarkan informasi yang secara berinteraksi dengan elemen-elemen lain dari sub-sistem informasi manajemen. 3) Sistem Informasi Manajemen adalah terkoordinasi. Sistem Informasi Manajeman di koordinasikan secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang di proses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan menuju sub-sistem yang diperlukan, serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien. 4) Sistem Informasi Manajemen terintegrasi secara rasional. Sub-sistem dalam Sistem Informasi Manajemen adalah terintegrasi (terpadu) sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan satu

14

dengan yang lainnya, integrasi ini dilakukan terutama dengan melewatkan data diantara sub-sistem tersebut. 5) Sistem Informasi Manajemen mentransformasikan data ke dalam informasi. Apabila data diolah dan berguna bagi manajer untuk tujuan tertentu, maka ia akan menjadi informasi. 6) Sistem Informasi Manajemen meningkatkan produktivitas. Sistem Informasi Manajemen dengan berbagai cara mampu meningkatkan produktivitas antara lain: dengan kemampuan melaksanakan tugas rutin seperti penyajian dokumen dengan efisien, mampu memberikan layanan bagi organisasi intern dan ekstern, serta mampu meningkatkan kemampuan manajer untuk megatasi masalahmasalah yang tidak terduga. 7) Sistem Informasi Manajemen sesuai dengan gaya manajer. Sistem Informasi Manajemen dikembangkan lewat pengenalan atas sifat dan gaya manajerial dari personil yang akan menggunkannya. Para perancang sistem apabila akan mengembangkan sistem informasi

manajemen

hendaknya

mempertimbagkan

faktor

manusiawi dengan cermat. Apabila tidak demikian, maka sistem yang dihasilkan tidak efektif. Secara teoritis, komputer bukanlah persyaratan mutlak bagi sebuah Sistem Informasi Manajemen, namun dalam praktek agaknya menjadi

15

suatu kepercayaan bahwa Sistem Informasi Manajemen yang baik tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan kemampuan sebuah komputer. e. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Semua sistem inforamsi memiliki 3 (tiga) unsur/kegiatan utama, yaitu: 1) Menerima data sebagai masukan (input). 2) Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan dan lain-lain. 3) Memperoleh informasi sebagai keluaran (output). Prinsip ini berlaku baik untuk Sistem Informasi Manual, elektromekanis maupun komputer (Lembaga Administrasi Negara, 1996:38).

Masukan/ Input

Pengolahan/ Proses

Keluaran/ Output

Lingkungan luar Sumber: Konsep SIM (Mutia, 2004:2) Gambar 2.1. Komponen Dasar Suatu Sistem Informasi

Dalam konsep dasar Sistem Informasi Manajemen terdapat integrasi sistem informasi. Pengintegrasian sistem informasi merupakan

16

salah satu konsep kunci dari Sistem Informasi Manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya. Aliran informasi sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Secara manual juga dapat dicapai suatu integritas tertentu, misalnya data dari suatu bagian dibawa kebagian lain. Jadi kalau secara manual maka derajat integritasnya menjadi tinggi. Keuntungan utama dari integritas sistem informasi adalah membaiknya arus informasi dalam

sebuah

organisasi.

Suatu

pelaporan

biasanya

memang

memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informasi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat (Robert dan Vijay, 2005:249). Keuntungan lain dari pengintegrasian sistem adalah sifatnya yang mendorong manajer untuk membagikan (mengkomunikasikan) informasi yang dihasilkan oleh departemen (bagian)nya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang memerlukannya. Informasi ini kemudian digunakan lebih luas untuk membantu organisasi (Robert dan Vijay, 2005:249). Dalam konsep dasar SIM juga terdapat interaksi antara manajer dan mesin, data dari sebuah organisasi tidak akan menjadi informasi

17

sebelum dikomunikasikan dalam bentuk yang bermanfaat bagi personil organisasi yang memerlukannya. Komunikasi ini berlangsung dalam interaksi antara manajer atau manusia dengan mesin atau komputer. Pengertian dari interaksi manajer dan komputer adalah dimana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau dimana manajer memberikan data kepada sistem komputer (Nugroho, 2008:16). Ada beberapa sistem pengolahan data yang tidak berhasil dikembangkan dalam Sistem Informasi Manajemen karena tidak dikembangkannya interaksi manajer dan komputer, sehingga manajer dan komputer tidak dapat saling berkomunikasi secara efektif (Mutia, 2004:2). Menurut Subaryono dan Lukito E.N (2004:2) ada 2 (dua) sebab utama kekurangan dari pengolahan data (komputer) yaitu: 1) Sistem analisis dan Programer tidak (kurang) memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. 2) Ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Interaksi antara manajer dan mesin adalah kaitan antara manajer dan mesin, yaitu suatu titik dimana mereka bias saling “berkomunikasi”. Secara tradisional sistem komputer masih sering membuat para manajer

18

“frustasi”, tetapi dengan adanya perkembangan baru, seperti bahasa produktivitas,

pelatihan

(training),

agaknya

cukup

membantu

menyelesaikan masalah ini. f. Sistem Desain dan Aplikasi SISMIOP Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No.60/PJ/2001, SISMIOP merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat (One Stop Service). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang besar serta terjaminnya keamanan basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 2000 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data Oracle. Perangkat lunak Oracle merupakan perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi di bawah Departemen keuangan diharapkan akan lebih mudah dalam tukar menukar informasi.

19

Selain itu, SISMIOP merupakan suatu sistem manajemen informasi yang terpadu untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan yang dirancang melalui

pendekatan

informatika

dengan

berbasiskan

komputer.

Didefinisikan terpadu karena pengelolaan PBB merupakan suatu sistem pengenaan yang ruwet dan kompleks, dengan banyaknya komponen berbeda serta memiliki fungsi dan tugas yang berbeda pula, masingmasing dengan kepentingan dan sasaran operasionalnya sendiri-sendiri. Akan tetapi sasaran keseluruhan pengelolaan PBB adalah meminimalkan biaya operasional untuk mengoptimalkan penerimaan PBB. Pendekatan informatika tidak hanya mengatur adanya interaksi internal antara berbagai komponen

dalam

pengelolaan

administrasi

PBB,

tetapi

juga

mempertimbangkan adanya interaksi antara pengelola PBB dengan lingkungan luar atau instansi yang terkait. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.533/PJ/2000, SISMIOP mencakup komponen administrasi dan komponen pengelolaan data. Komponen administrasi mengatur prosedur pengumpulan data dasar yang diperoleh dari pendataan di lapangan dan penyebaran informasi PBB yang sudah diproses seperti SPPT, STTS, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau buku induk. Sedangkan komponen pengelolaan data bertugas mengubah data dasar yang diperoleh dilapangan menjadi suatu informasi terolah yang dipergunakan oleh para pengelola PBB, Kepala seksi dan loket.

20

SISMIOP dirancang lebih banyak memperhatikan komponen administrasi ketimbang pengelolaan data karena besarnya jumlah dan banyaknya ragam informasi dasar yang diperlukan untuk mengoperasikan SISMIOP. Untuk lebih mempermudah dalam memahami SISMIOP secara keseluruhan perlu dijelaskan bahwa sistem ini dibentuk oleh beberapa subsistem mandiri yang masing-masing melakukan tugas dan fungsi berlainan tetapi semua sub sistem tetap menggunakan basis data objek pajak yang sama (Subaryono dan Lukito E.N, 2004:2). Menurut Subaryono dan Lukito E.N (2004:2), sub-sistem yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan SISMIOP: 1) Sub-sistem Basis Data Objek Pajak (Tax Bill Production) Inti dari SISMIOP adalah arsip data objek pajak, tempat penyimpanan informasi dasar yang ada untuk setiap objek pajak yang telah diperoleh melalui pengumpulan data dilapangan. Arsip data ini secara permanen tersimpan dalam media penyimpanan komputer seperti disket, pita magnetic dan setiap saat bisa diperoleh secara acak oleh petugas tertentu yang berwenang. 2) Sub-sistem Manajemen Data Dasar (Basic Mangement) Berfungsi menangani semua yang berkaitan dengan kegiatan menjaring data baru dari lapangan, menghasilkan dan memelihara basis data objek pajak yang berkelanjutan.

21

3) Sub-sistem Penilaian dan Penetapan Pajak (Valuation and Assessment) Berfungsi mengkonversi semua deskripsi mengenai objek pajak individual menjadi fiskal sesuai dengan metode penilaian yang telah ditetapkan secara resmi, yang sekarang ini dipakai didalam penilaian PBB dengan menggunakan Computer Assisted Value (CAV), sehingga setiap ada perubahan tentang objek pajak bisa dilaksanakan dengan sangat mudah dan efisien. 4) Sub-sistem Penagihan (Sistem Tempat pembayaran/SISTEP) Sub-sistem ini bertanggung jawab untuk memproduksi barang-barang cetakan dalam jumlah

yang sangat besar, seperti perangkat

administrasi pemungutan PBB yang diperlukan untuk menagih PBB yang terutang dan menyediakan semua dukungan informasi penting yang

diperlukan

dalam

menjalankan

kegiatan

SISTEP

agar

pembayaran pajak berjalan dengan lancar dan mudah. 5) Sub-sistem

Pemantauan

Penerimaan

(SISLAP/Performance

Monitoring) Sub-sistem ini merupakan tata cara penerimaan PBB yang diolah secara

otomatis

dengan

bantuan

seperangkat

komputer

dan

dilaksanakan oleh bank-bank persepsi yang ditunjuk bersama KP PBB. Sub-sistem ini berfungsi mencatat semua surat tagihan (SPPT) yang sudah atau dikeluarkan kemudian semua STTS bagi pajak yang sudah dibayar dan semua tagihan yang belum dilunasi hingga tanggal jatuh

22

tempo pembayaran dan selanjutnya melaksanakan tindakan pemaksaan termasuk komunikasi tertulis secara resmi. 6) Sub-sistem Pelayanan Satu Tempat (PST/One Stop Service) Berfungsi memberikan suatu tempat pertemuan untuk terjadinya interaksi antara wajib pajak dengan pengelola PBB di loket PST. 7) Sub-sistem Penayangan Informasi (Information Retrieval) Berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi hasil kompilasi data yang ada, dimana informasinya disesuaikan paada kebutuhan pemakaian SISMIOP baik untuk mendukung kegiatan opersionalnya maupun pengambilan keputusan. Selain itu, aplikasi sistem informasi PBB secara umum dikembangkan dengan memperhatikan tiga komponen sistem: 1) Komponen administrasi Disini user tidak dapat merubah data yang terdapat pada basis data, komponen ini hanya dapat menyajikan data atau menampilkan informasi pada layer monitor komputer dan hanya dapat mencetak informasi dalam jumlah terbatas. Satu-satunya perubahan data yang dapat dilakukan pada komponen ini adalah pencatatan permasalahan yang diajukan oleh wajib pajak dan apabila berkas-berkas permasalahan tersebut dipindahkan dari satu seksi ke seksi lainnya. 2) Komponen Pengolahan Data Pada komponen ini dapat dilakukan pemasukkan dan perubahan data didalam basis data secara langsung selama didukung oleh dokumen-

23

dokumen yang ditentukan, yaitu berupa SPOP dan LSPOP. Perubahan data harus dicatat dengan menggunakan nomor urut dokumen atau menggunakan nomor dokumen tertinggi dari NOP bersangkutan. Setiap perubahan data akan dicatat ke dalam basis data SISMIOP guna kepentingan pengawasan, dimana hal-hal yang dicatat antara lain: data yang diubah atau dimasukkan, nomor dokumen, NIP petugas

dan

pendata

serta

pengawas,

data

masukan

atau

perubahannya dan yang terakhir tanggal transaksi data kedalam komputer. Nomor dokumen perlu dicatat guna memudahkan petugas melakukan pencarian ulang sumber dokumen pendukung informasi tersebut bila diperlukan.

Terhadap

perubahan

data

yang

mengakibatkan

berubahnya nilai objek pajak maupun akibat penghapusan data objek pajak, maka informasi data sebelumnya akan dicatat kedalam daftar sejarah perubahan objek pajak, sehingga data yang sudah pernah masuk kedalam basis data SISMIOP dapat dengan mudah diketahui historisnya bila suatu saat diperlukan. 3) Komponen Administrasi Sistem Pada komponen ini dapat dilakukan produksi keluaran antara lain SPT, SPPT, STTS, DHKP, Surat Pemberitahuan Tunggakan, Surat Himbauan Pembayaran atau produksi keluaran lainnya. Selain itu, komponen ini juga dapat dilakukan kegiatan yang mengharuskan

24

sebagian kegiatan lain berhenti, contohnya seperti proses penilaian kembali objek pajak, proses pembekuan nama jalan, serta proses pembentukan NJOP tidak kena pajak. Disamping itu komponen ini dapat menyajikan produk keluaran yang mempunyai sifat analisis dalam rangka mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan langsung dengan kaidah-kaidah pengoptimalan penerimaan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap wajib pajak yang masih menunggak pajaknya, sebagai contoh perhitungan potensi penerimaan PBB untuk tahun anggaran mendatang. Dengan

demikian,

aplikasi

SISMIOP

merupakan

sistem

informasi yang kompleks, karena harus mampu melayani semua kebutuhan organisasi secara cepat, tepat, serta handal. Mulai dari data tersebut dimasukkan (key-in) diolah, sampai dihasilkan keluaran (printout) serta monitoring terhadap hasil keluaran tersebut, baik itu SPPT yang dikeluarkan terhadap pembayaran PBB nya maupun tunggakan yang masih harus ditagih oleh KP PBB. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi SISMIOP diupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut diatas yang secara operasional mengacu pada data, hasil pendataan dan penerapan metode penilaian

dengan

tujuan

untuk

mengoptimalkan

pengolahan,

penyimpanan, penyajian informasi, pendistribusian analisis informasi dan penerimaan PBB serta termasuk pembentukkan dan perawatan basis

25

data, dimana pemakaiannya dibatasi berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. g. Pengenalan Nomor Objek Pajak (NOP) Penomoran objek pajak merupakan salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan pemungutan PBB dalam arti luas. Menurut SE60/PJ/2001:7, spesifikasi NOP dirancang sebagai berikut: 1) Unik, artinya satu objek PBB memperoleh satu NOP dan berbeda dengan NOP untuk objek PBB lainnya. 2) Tetap, artinya NOP yang diberikan pada satu objek PBB tidak berubah dalam jangka waktu yang relatih lama 3) Standar, artinya hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional. Secara rinci tata cara pemberian NOP diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.6/1992 tanggal 12 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (SE-60/PJ/2001). Untuk mengoperasikan SISMIOP yang berbasiskan komputer, tiap objek harus diberi tanda pengenal yang khusus, Direktorat Jenderal Pajak PBB telah mengembangkan suatu tanda pengenal yang disebut NOP, didalamnya memiliki susunan yang logis dan aturan-aturan administrasi untuk memberikan unsur pengenal kepada objek pajak. NOP sangat efektif sekali dalam membentuk file induk atau basis data

26

PBB yang mencakup berbagai macam file dimana kesemuanya saling berkaitan (Subaryono dan Lukito E.N, 2004:2). 1) Kode NOP Tanda pengenal objek pajak harus memiliki karakteristik, yang berarti tanda pengenal harus satu suara, hanya satu kode untuk satu objek pajak dan hanya satu objek pajak yang cocok dengan kode tersebut. NOP bersifat permanen artinya NOP yang sudah diberikan kepada satu objek pajak itu tidak akan berubah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selain itu, standar yang berarti hanya satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional. 2) Susunan Kode NOP Terdiri dari 18 digit, dimana 10 digit pertama merupakan kode wilayah administrasi dengan perincian secara urutan adalah: dua digit kode DATI I, dua digit kode DATI II, tiga digit kode kecamatan dan tiga digit kode kelurahan. Sedangkan 8 digit terakhir merupakan kode NOP dengan perincian secara Digit terakhir ini bila diisi angka 9, maka berarti objek tersebut dimanfaatkan secara bersama-sama (lebih dari satu objek pajak). 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Sumber: Subaryono dan Lukito E.N, 2004:3 Gambar 2.2. Susunan Kode NOP

27

18

3) Penempelan stiker NOP Stiker dimaksudkan sebagai petunjuk nyata secara fisik, bahwa NOP telah diberikan kepada objek pajak. Stiker ini akan memudahkan untuk mengaitkannya dengan berkas-berkas dan data objek pajak dalam master file, juga memudahkan petugas lapangan PBB untuk mengalokasikan objek pajak serta menghubungkannya dengan sketsa atau peta blok. Stiker dirancang 10 X 6 cm terbuat dari plastik yang disertai perekat, diusahakan ditempel pada bagian bangunan yang permukaannya rata seperti: kaca, tiang, pintu dan ditempel ditempat yang terlihat dan terlindung. h. Konsep Blok Blok merupakan suatu wilayah pengelompokkan tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang permanen dan unik. Blok adalah komponen utama identifikasi objek pajak dan batas blok ditentukan berdasarkan karakteristik fisik yang tidak berubah dalam kurun waktu yang lama. Untuk itu batas-batas blok harus menggunakan karakteristik batas geografi dan batas topografi permanen yang ada seperti jalan-jalan, rel kereta api, sungai, saluran irigasi dan lain sebagainya. Batas blok juga dapat diambil alih dari persil untuk pedesaan dan blok untuk sektor perkotaan (SE-60/PJ/2001:7). Suatu kelurahan dibagi atas beberapa blok dan batas-batas blok tersebut tidak melampaui batas desa atau kelurahan. Suatu blok dirancang untuk dapat menampung kira-kira 200 objek pajak yang

28

berarti luas sekitar 15 ha untuk sektor pedesaan dan 10 ha untuk sektor perkotaan (Subaryono dan Lukito E.N, 2004:3). 2. Dasar- Dasar Pemungutan Pajak a. Pengertian Pajak Menurut Adam Smith, pajak adalah “a contribution from the citizen to support of the state”. Sedangkan Dan Bastable menyatakan bahwa pajak adalah “a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for service of the public powers” (Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir, 2005:2).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann dalam (Brotodihardjo, 1989:3) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh musgrave dan musgrave dalam (Lubis, 2006:6) “Pajak adalah pungutan yang ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar”.

Dari kalangan dalam negeri, Rochmat Soemitro dalam (Resmi, 2003:1) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UndangUndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbalbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

29

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sementara menurut Djajaningrat, pajak adalah “kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir, 2005:2). Dari berbagai definisi tentang pajak di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar: 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; 2) Sifatnya dapat dipaksakan; 3) Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak (tax payer); 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; dan

30

5) Pajak

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. b. Fungsi Pajak dan Syarat-syarat Pemungutan Pajak 1) Fungsi Pajak Menurut Suandy (2005:14-15) ada dua fungsi pajak, yaitu: fungsi budgeter dan fungsi reguleren: (a) Fungsi Budgetair Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Menurut Suharno Hadikusumo dalam buku Pengantar Hukum Pajak Indonesia (Lubis, 2007) untuk memperoleh hasil penerimaan pajak yang optimal, maka pertama-tama harus dilakukan penelitian terhadap keadaan masyarakat. Kemudian diteliti pula bagaimana sekiranya sistem pemungutan pajak yang baik dan cocok dengan keadaan masyarakat itu dan yang terakhir dengan diciptakannya Undang-Undang Perpajakan dengan baik dan yang sangat perlu diperhatikan adalah unsur manusianya.

31

(b) Fungsi reguleren Dalam tatanan ideal maka suatu sistem perpajakan nasional sebagai fungsi mengatur haruslah meminimalisir kemungkinan akses negatif yang akan timbul disamping untuk tujuan penerimaan sebagai salah satu fungsi budgetair. Perpajakan tidak pernah menghendaki lemahnya dunia usaha, bahkan sebaliknya selalu berupaya menciptakan iklim dan angin segar untuk dunia usaha. Reguler sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, untuk mendorong investasi, sebagai alat redistribusi, misalnya: mengadakan perubahan tarif. Contohnya adalah fasilitas perpajakan, diantaranya: (1) Tax holiday (2) Investment allowance (3) Fasilitas yang bersifat dan berdampak ekonomis (4) Fasilitas dalam bentuk tarif, batas waktu restitusi, perlindungan terhadap pengusaha kecil, dan kawasan berikat. 2) Syarat Pemungutan Pajak Menurut Suandy (2005:31) agar pemenuhan kewajiban pajak berjalan dengan baik dan lancar serta tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

32

(a) Pemungutan pajak harus adil (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (c) Tidak mengganggu perekonomian (d) Pemungutan pajak harus efisien (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana c. Asas dan Dasar Pemungutan Pajak Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak dalam alternatif pemungutannya berdasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungut pajak dengan tujuan dan asasnya. Secara teoritis Adam Smith dalam bukunya “an inquiri into the natura and causes of the wealth of nation”, yang dikutip oleh (Brotodihardjo, 2003:27) dalam bukunya: pengantar ilmu hukum pajak, menyatakan beberapa prinsip pengenaan pajak yang disebut dengan ”Smith’s Canon”, yaitu: 1) Equality (kesamaan dan keseimbangan) 2) Certainty (kepastian dan kejelasan berkenaan dengan pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak). 3) Convenience of payment (waktu pembayaran pemenuhan kewajiban pajak yang tepat yaitu, saat wajib pajak menerima penghasilan). 4) Eficiency (Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemathematnya) Dalam hal penetapan nilai pajak dan tarif pajak tergantung dari kemauan politik Pemerintah Daerah untuk mengenakan suatu pajak

33

secara efektif dan adil. Misalnya, menetapkan nilai Pajak Pembangunan I bersifat otomatis sebesar 10% dari barang/jasa yang dikonsumsi. Mengacu pada teori tersebut, pada dasarnya pengenaan pajak harus memperhatikan aspek yuridis, ekonomis dan keuangan. Aspek yuridis berkaitan dengan keadilan dan kepastian tentang siapa yang dikenakan pajak dan berapa besar pajak yang dikenakan. Sedangkan dari aspek ekonomis, pajak yang dipungut tidak memakai biaya yang lebih besar ketimbang hasil yang dipungut. Secara keuangan, pajak tidak boleh merugikan serta mengurangi kekayaan rakyat. d. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: Official Assesmnt System, Self Assesment System,dan With Holding System (Waluyo, 2008:17). 1) Official Assesment System Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yaitu aparatur pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak/kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak. 2) Self Assesment System Menurut Undang-undang No.9 tahun 1994, Undang-undang No.10 tahun 1994, Undang-undang No.11 tahun 1994, Undang-undang No.12 tahun 1994, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia

34

adalah Self Assessment. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Guna memastikan terlaksananya keberhasilan sistem ini di masyarakat sebagai pembayar (tax payer) maka ada prinsip mutlak yang harus dipahami dan diterapkan: (a) Transparansi (Tranparancy) (b) Kemandirian (Independence) (c) Akuntability (Accountability) (d) Pertanggungjawaban (Responbility) (e) Kewajaran (Fairness) Sistem perpajakan secara self assestment diletakkan kepada kepercayaan kepada aktivitas dari masyarakat itu sendiri, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk: (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang (c) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang Syarat-syarat sistem self assestment yang dapat berhasil dengan baik adalah: (a) Adanya kepastian hukum (b) Sederhana perhitungannya (c) Mudah pelaksanaan

35

(d) Lebih adil dan merata (e) Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak 3) With Holding System Sistem pemungutan pajak dimana penghitungan, pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong/memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. Witholding system merupakan payment system sedangkan self assesment merupakan assesment. Assesment system adalah kegiatan atau sistem menghitung/menetapkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. 3. Pajak Bumi dan Bangunan a. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:317). b. Definisi Umum Menurut Mardiasmo (2009:311), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didefinisikan sebagai berikut:

36

1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah RI. 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk pengertian bangunan adalah: (a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; (b) Jalan TOL; (c) Kolam renang; (d) Pagar mewah; (e) Tempat olahraga; (f) Galangan kapal, dermaga; (g) Taman mewah; (h) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; (i) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. Sehingga, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

37

c. Subjek Pajak Subjek Pajak merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut undang-undang ini (Suandy, 2006:354). d. Objek Pajak Objek Pajak adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi Objek Pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan, klasifikasi Objek Pajak adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Suandy, 2006:355). Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah faktor-faktor yang diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) Letak; 2) Peruntukkan; 3) Pemanfaatan; 4) Kondisi lingkungan, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan faktor-faktor yang diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) Bahan yang dugunakan; 2) Rekayasa; 3) Letak;

38

4) Kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang: 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan. Contohnya adalah pesantren atau sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit umum, dan Objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Suandy, 2006:355).

39

e. Tahun Pajak dan Tempat Pajak yang Terutang Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender (UU No.28 tahun 2007). Menurut Suandy (2003:356) Tempat Pajak yang Terutang meliputi: 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak Objek Pajak. f. Pendataan,

Surat

Pemberitahuan

Objek

Pajak

(SPOP),

Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak Dalam rangka pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Wajib Pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kecuali jika ia menerima SPOP, maka ia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah keadaannya meliputi letak Objek Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak (Suandy, 2006:356). Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu

40

wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data Objek Pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak (Suandy, 2006:357). Direktur Jenderal pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagia berikut: 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan (Suandy, 2006:357). Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak dalam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Dirjen Pajak menerbitkan SKP secara jabatan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak (Suandy, 2006:357).

41

Menurut

Undang-Undang

No.28

Tahun

2007:2,

Surat

Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan undangundang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. g. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan (Suandy, 2006:358). h. Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan ini terdiri dari dua sanksi, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana (Suandy,2006:357).

42

1) Sanksi administrasi dikenakan terhadap: (a) Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. (b) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yangn terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi admiinistrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil selisih pajak yang terutang. (c) Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48%. SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan Objek Pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak (Suandy,2006:357). 2) Sanksi Pidana Sanksi pidana dikenakan karena kealpaan wajib pajak tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek

43

Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, dikenakan juga apabila menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang (Suandy,2006:357). i. Tarif pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dasar pengenaan PBB Besarnya Tarif Pajak sesuai dengan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1994 adalah sebesar 0,5%, sedangkan tarif efektif PBB adalah 0,5%x20% atau 0,1% untuk objek PBB yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) < Rp. 1 Milyar dan 0,5%x40% atau 0,2% bila NJOP>Rp.1 Milyar (Direktorat Jenderal Pajak, 2008:2). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Yang dimaksud dengan: 1) Perbandingan harga dengan objek lain sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan

44

cara membandingkannya dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 3) Nilai jual pengganti suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu Objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut. Besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang, ditetapkan untuk: 1) Objek Pajak perkebunan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak; 2) Objek Pajak kehutanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak; 3) Objek Pajak pertambangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak; 4) Objek Pajak lainnya: (a) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;

45

(b) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya kurang dari 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggitingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (Suandy, 2006:368). 4. Kinerja a. Pengertian Kinerja Menurut Ilyas (2002:7) kinerja adalah hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang mengaku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. Pendapat lain dikemukakan lain oleh Tiffin dan Mc Cormick (1979) dalam Yulita (2008:38) bahwa individu yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula. Hal ini disebabkan kinerja individu berhubungan dengan individual variable dan situational variable. Individual variable adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya kemampuan, kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sedangkan situational variable adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas

46

(lingkungan

organisasi)

misalnya: pelaksanaan,

supervisi,

iklim

organisasi, hubungan dengan rekan kerja dan sistem pemberian imbalan atau kompensasi. Pada dasarnya kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan hasil pekerjaan/kegiatan seseorang/sekelompok orang yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi (Pabundu, 2006:121). Sedangkan Hadipranata (1996) dalam artikel Wangmuba (2009) mendefinisikan kinerja sebagai sesuatu yang lazim digunakan untuk memantau produktifitas kerja sumber daya manusia baik yang berorientasi produksi barang, jasa maupun pelayanan. Demikian halnya perwujudan kinerja yang membanggakan juga sebagai imbalan intrinsik. Hal ini akan berlanjut terus dalam bentuk kinerja berikutnya, dan seterusnya. Agar dicapai kinerja yang profesional maka perlu dikembangkan hal-hal seperti: kesukarelaan, pengembangan diri pribadi, pengembangan kerjasama saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya. (Hadipranata, 1996). b. Standar Kinerja Menurut Suprihanto (1987) dalam Yulita (2008:39) standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang

47

diharapkan atau ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan oleh seseorang. Standar kinerja dapat pula dijadikan sebagai alat pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Dale Timpe (1992:ix) penilaian kinerja adalah sebuah penentu kinerja yang ampuh dan merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Enam faktor eksternal yang menentukan tingkat kinerja (prestasi kerja) seorang karyawan. Faktor penentu adalah lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik dan administrasi pengupahan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dikutip Suprihanto (1987) dalam Yulita (2008:39) standar yang digunakan untuk mengukur kinerja seorang pegawai negeri sipil adalah: 1) Kesetiaan, yang meliputi unsur kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila,

Undang-undang Dasar 1945,

negara dan

pemerintah. 2) Prestasi kerja, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 3) Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-

48

baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 4) Ketaatan, adalah kesanggupan seorang pegawai negeri sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan tidak melanggar larangan yang ditentukan. 5) Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. 6) Kerjasama, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sispil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. 7) Kepemimpinan, adalah kemampuan seoarang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. c. Aspek-aspek kinerja Menurut Furtwengler (2002:86), aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja meliputi: 1) Kecepatan Kecepatan

terkait

dengan

unsur-unsur

tindakan

pegawai

mengindikasikan pemahaman mengenai pentingnya kecepatan dalam

49

lingkungan persaingan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan bagus, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kemampuan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih cepat. Kecepatan sangat penting bagi keunggulan bersaing perusahaan atau organisasi. 2) Kualitas Kualitas tidak dapat dikorbankan demi kecepatan. Kualitas pekerjaan pegawai dapat dilihat dari beberapa unsur seperti: pegawai bangga terhadap pekerjaannya, pegawai melakukan pekerjaannya dengan benar sejak awal dan pegawai mencari cara-cara untuk memperbaiki kualitas pekerjaannya. 3) Pelayanan Aspek pelayanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: tindakan pegawai

mengindikasikan

pemahaman

mengenai

pentingnya

melayani para pelanggan, pegawai menunjukkan keinginan untuk melayani orang lain dengan baik, pegawai merespon pelanggan dengan tepat waktu dan pegawai memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diminta oleh pelanggan. 4) Nilai Pemahaman mengenai nilai sangat penting dalam keputusan pembelian, penetapan sasaran, menyusun prioritas dan efektifitas kerja. Paling tidak ada dua hal yang tercakup dalam aspek nilai, yaitu: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai

50

konsep nilai dan nilai merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pegawai dalam mengambil keputusan. 5) Keterampilan interpersonal Keterampilan interpersonal dapat ditinjau dari hal-hal, seperti: pegawai menunjukkan perhatian kepada perasaan orang lain, pegawai menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang memberi semangat kepada orang lain, pegawai bersedia membantu orang lain dan pegawai merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus. 6) Mental untuk sukses Hal ini mencakup unsur-unsur antara lain: pegawai memiliki sikap can do (yakin bahwa ia dapat melakukan apapun), pegawai mencari cara untuk menambah

pengetahuan-pengetahuannya,

pegawai

mencari cara untuk memperbanyak pengalamannya dan pegawai realistis dalam mengukur kemampuannya. 7) Terbuka untuk berubah Kondisi ini terkait dengan hal-hal berikut: pegawai bersedia menerima

perubahan,

pegawai

mencari

cara

baru

untuk

menyelesaikan tugas lama, tindakan pegawai mengindikasikan sifat ingin tahu dan pegawai memandang peran yang dilakukan sebagai peran yang berarti.

51

8) Kreativitas Kreativitas pegawai dapat dilihat beberapa hal, seperti: kreativitas dalam pemecahan masalah, kemampuan melihat hubungan antara masalah-masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, kemampuan untuk membuat konsep abstrak dan mengembangkannya menjadi konsep yang dapat diterapkan dan kemampuan menerapkan kreativitasnya dalam pekerjaan sehari-hari. 9) Keterampilan berkomunikasi Keterampilan berkomunikasi pegawai meliputi: penampilan gagasan logis dalam bahasa yang mudah dipahami, kemampuan menyatakan ketidaksetujuan tanpa menciptakan

konflik,

menulis

dengan

menggunakan kata-kata yang jelas dan tepat dan penggunaan bahasa yang bernada optimis. 10) Inisiatif Insiatif pegawai mencakup hal-hal seperti: selalu bersedia membantu orang lain jika pekerjaanya telah selesai, ingin selalu terlibat dalam proyek baru, selalu berusaha mengembangkan keterampilannya diluar tempat kerja dan menjadi sumber gagasan untuk perbaikan kerja. 11) Perencanaan organisasi Kemampuan perencanaan pegawai misalnya: selalu membuat jadwal personal,

bekerja

berdasarkan

jadwal

tersebut

dan

selalu

52

memutuskan lebih dahulu pendekatan yang digunakan pada suatu tugas sebelum memulainya. 5. Aparatur Pajak Aparatur pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak. Mengenai aparatur pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa aparatur pajak belumlah sempurna. Tahap demi tahap diusahakan sebagai upaya untuk memperbaikinya. Sekarang hal ini sudah mulai menampakkan hasilnya, baik dalam bidang pelayanan, keramahtamahan, maupun yang menyangkut bidang kode etik sebagai pegawai negeri dan petugas pajak. Meskipun demikian, terus diupayakan agar: a. citra masyarakat terhadap petugas pajak terus tumbuh dan berkembang semakin baik; b. Pengaturan wewenang dapat berlangsung terus, sehingga asas self assessment dapat dijalankan secara konsisten; c. Menumbuhkan atau mengembangkan munculnya pihak ketiga yang independen dan cukup kuat untuk dijadikan penengah antara aparatur pajak dengan wajib pajak sehingga peranan aparatur pajak dalam proses interaksi tidak menjadi sangat dominan; d. Mengusahakan semaksimal mungkin agar organisasi perpajakan semakin memenuhi tuntutan kebutuhan sejalan dengan pelaksanaan pembaruan pajak. Saat globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi dan tuntutan rakyat terhadap sistem demokrasi sudah sedemikian kuatnya, maka fungsi aparatur

53

pajak (fiskus) yang menjadi sorotan dan tuntutan masyarakat adalah fungsi pelayanan (Boediono, 2003:44). Tugas aparatur pajak (fiskus) saat ini tidak lagi melakukan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Namun demikian, pada prinsipnya seluruh aparatur perpajakan dapat melakukan tugas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dan untuk tertib pelaksanaan pelayanan serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dorongan dari nilai ini harus dapat membentuk sikap aparatur Ditjen pajak senantiasa mampu meletakkan posisi dirinya secara proporsional sebagai pihak yang melayani dan bukan sebaliknya yaitu sikap sebagai penguasa atau yang dilayani. Menjadi model pelayanan masyarakat merupakan salah satu ciri-ciri utama yang ingin dituju dalam visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya. Pelayanan unsur aparatur negara dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No.81 tahun 1993 dan kemudian disempurnakan dengan instruksi presiden No.1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat; disebutkan bahwa pelayanan umum merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ditingkat pusat/daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Siti Kurnia, 2010:134). Ruang lingkup pelayanan

54

umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah meliputi: melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembayaran (Bagiyo Ardananto, 2003:28). B. Telaah Penelitian Sebelumnya Penelitian yang terkait dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian Iskandar Zulkarnain (2007) berjudul Pengaruh Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan PBB Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan interview kepada pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan metode judgement/purposive sampling, yakni pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan/pertimbangan pribadi semata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah objek pajak, klasifikasi dan pokok ketetapan terhadap penerimaan memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan nilai signifikansi masing-masing variabel yaitu jumlah objek pajak, klasifikasi dan pokok ketetapan sebesar 0,000; 0,034; 0,018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, tahun penelitian, metode penentuan sampel dan metode pengumpulan data, serta variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Adapun perbedaan tersebut ditampilkan pada tabel 2.1. berikut ini:

55

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu Objek

Penelitian saat ini

Pelayanan pada KPP Pelayanan, PDI, dan Madya Jakarta Pusat Ekstensifikasi PBB pada KPP Pratama wilayah Jakarta Selatan 2007 2010

Tahun Penelitian

Metode Penentuan Judgment/purposive Sampel sampling

Convenience sampling

Metode Pengumpulan Data

Observasi dan interview

Observasi, kuesioner

Variabel Dependen

Penerimaan pajak

Variabel Independen

-

SISMIOP: Jumlah Objek Pajak Klasifikasi dan Pokok Ketetapan

interview

dan

Kinerja aparatur pajak: a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Realibility (Kehandalan) d. Sikap e. Responsiveness (Ketanggapan) f. Emphaty (Memahami) SISMIOP: - Manfaat SISMIOP

C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid, 2007:26). Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat guna menambah kas negara yang diperuntukkan membiayai kebutuhan-kebutuhan pemerintah

dalam

melaksanakan

kegiatannya.

Untuk

memudahkan

56

masyarakat (wajib pajak) dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajib pajak. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan organisasi yang diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja di lingkungan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutannya sampai dengan mereformasi Undang-Undang (UU) Perpajakan, aturan pelaksanaannya, dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan dengan teknologi informasi (TI). Menyadari akan kebutuhan tersebut maka dalam menciptakan suatu kinerja organisasi yang efektif dan efisien Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak PBB memanfaatkan Teknologi Informasi, yaitu suatu sistem informasi yang diberi nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (selanjutnya disebut SISMIOP). Sistem ini dirancang-bangun sebagai total sistem yang mencakup segala aspek dalam pengelolaan administrasi dalam lingkup PBB, kemudian dapat juga untuk merancang suatu sistem kinerja yang handal dan terpadu sehingga dapat menciptakan suatu sistem manajemen yang efektif. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaplikasian SISMIOP sangat penting. Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar dan cepat, dengan mengaplikasikan SISMIOP dapat mempermudah pekerjaan aparatur pajak sehingga akan

57

berpengaruh terhadap kinerja aparatur pajak khususnya aparatur pajak bagian PBB. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut: Wajib Pajak PBB

Kantor Pelayanan Pajak

Kinerja Aparatur Pajak Bumi dan Bangunan

SISMIOP

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

D. Hipotesis Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ha:

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berpengaruh

secara signifikan terhadap kinerja aparatur pajak (bagian PBB).

58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (sistem manajemen informasi objek pajak) terhadap variabel dependen (kinerja aparatur pajak). Dalam penelitian ini penulis memilih obyek dan subyek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di wilayah Jakarta Selatan.

B. Metode Penentuan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pajak yang bekerja di KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah aparatur pajak bagian PBB dalam KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan (misalnya: aparatur pajak bagian Pelayanan PBB, pengolahan data dan informasi (PDI), dan Ekstensifikasi PBB). Bila ditinjau dari teknik pengumpulan datanya maka penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan. Metode ini memilih sampel dari elemen populasi (orang/kejadian) yang datanya mudah diperoleh peneliti. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah.

59

Kelebihan metode ini adalah waktu pelaksanaan yang relatif cepat dengan biaya yang relatif murah (Indriantoro, 2002:124). C. Metode Pengumpulan Data Penelitian 1. Pengumpulan Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari KPP yang menjadi obyek penelitian dengan cara: a. Wawancara (Interview) dengan pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan penelitian yaitu para aparat pajak pada KPP yang dituju dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang obyek yang diteliti disertai kegiatan pencatatan yang cermat dan sistematis. c. Kuesioner (Angket) merupakan pengumpulan data dengan menggunakan daftar dan pernyataan yang disebarkan pada wajib pajak. Setiap kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian utama memuat pertanyaan tentang data diri responden, yakni para aparat pajak yang mengisi kuesioner, alamat, pendidikan, dan pengetahuan perpajakan. Bagian kedua berisi pertanyaan penelitian tentang kinerja aparatur pajak dan manfaat dari aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala Likert yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

60

orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro, 2002:104). Skala likert yang dipergunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian memiliki lima kategori sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.1. Tingkat Penilaian Jawaban No

Jenis Jawaban

Bobot

1

SS = Sangat Setuju

5

2

S = Setuju

4

3

R = Ragu-Ragu

3

4

TS = Tidak Setuju

2

5

STS = Sangat Tidak Setuju

1

2. Pengumpulan Data Sekunder Penelusuran data sekunder dilakukan dengan dua cara: a. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. b. Penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik. Pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung tentang obyek penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka dari berbagai buku, jurnal, majalah, literatur atau tulisan lain yang dianggap memiliki hubungan dengan hal yang diteliti dengan menggunakan laporan tertulis Kantor Pelayanan Pajak.

61

D. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui regresi sederhana (single regression). 1. Statistik Deskriptif Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2005:19). 2.

Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer yang digunakan, peneliti melakukan uji realibilitas dan uji validitas. a. Uji Reliabilitas Data Realibilitas (realibility) menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam

pengukurnya.

Realibilitas

berhubungan

dengan akurasi

(accurately) dan konsistensi dari pengukurnya. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas

62

dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach Alpha di atas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2005:42). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS. b. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur senyatanya (actually) dan seakuratnya (accurately) apa yang harus diukur dari konsep. Sehingga pengujian validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai sasarannya dan keberhasilan dari pengujian ini ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS, dengan metode Pearson Correlation, yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor masing-masing variabel. Suatu instrumen dikatakan valid atau tidak adalah jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikasi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir-butir pertanyaan dengan total skor

63

mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2005:45). 3. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas.Tujuan dari uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Dimana data dikatakan normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (Ghozali, 2005:110). 4. Uji Hipotesis Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dalam menguji hipotesis. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) terhadap kinerja aparatur pajak. Berikut ini merupakan persamaan regresi dari hipotesis tersebut:

Y = a + bx + e

Keterangan: Y : Kinerja aparatur pajak (variabel terikat) a: Konstanta (titik potong: besarnya nilai y pada saat x=0)

64

b: Koefisien Regresi (slope), yaitu nilai yang menunjukkan besarnya peningkatan (+) atau penurunan (-) yang didasarkan pada hubungan nilai y. x: Sistem manajemen informasi objek pajak (variabel bebas) e: error Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah suatu studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gurajati, 2003) dalam Ghozali (2005:81). Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk variabel independen. Koefisien itu diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus, yaitu: meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Dalam analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Tabachnick,1996) dalam Ghozali (2005:81). Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t untuk analisis

65

regresi sederhana. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah krisis (Ghozali, 2005:83). a. Koefisien Determinasi (R2) Analisis

ini

dilakukan

untuk

mengukur

seberapa

jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 1) Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 2) Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Tabel 3.2. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,80-1,000

Sangat Kuat

0,60-0,799

Kuat

0,40-0,599

Cukup Kuat

0,20-0,399

Rendah

0,00-0,199

Sangat Rendah

Sumber: Riduwan (2005:136) b. Uji Signifikansi parameter Individual (Uji Statistik t) Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi

66

variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2005:84). Menurut Singgih Santoso (2000:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. E. Operasional Variabel Penelitian Variabel Penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi,

kemudian diatrik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:2). Pada penelitian ini terdapat dua buah variabel, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 1. Variabel Independen Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

67

Variabel ini diukur dengan melihat dimensi manfaat dari aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP). Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala interval. 2. Variabel Dependen Variabel Dependen dalam penelitan ini adalah kinerja aparatur pajak. Variabel ini diukur dengan melihat dimensi pengetahuan, kehandalan

(realibility),

ketanggapan

(responsiveness),

Emphaty,

keterampilan dan sikap aparat pajak melalui kuesioner serta diukur dengan menggunakan skala interval. Tabel 3.3. Operasional Variabel Penelitian Variabel

Dimensi

Indikator

Aplikasi SISMIOP

Manfaat SISMIOP

a. Memberikan informasi akurat tentang Wajib Pajak. b. Data Wajib Pajak tersimpan secara akurat. c. Peningkatan kualitas administrasi perpajakan. d. Proses pemungutan pajak lebih cepat, tepat, mudah dan akurat. e. Informasi perpajakan yang akurat. f. Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. g. Mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan. h. Memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.

Skala Pengukuran Interval

No. Butir Pertanyaan 1, 11

2, 16, 17 3, 15 4, 9, 10

5, 12, 13 6, 14

7, 19

8, 18

Bersambung pada halaman selanjutnya

68

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Dimensi

Indikator

Kinerja Aparatur Pajak (PBB)

Pengetahuan

a. Mengetahui dan menguasai peraturan serta terampil dalam bidang tugasnya. b. Pemahaman tentang pengoperasian SISMIOP. c. Penerapan SISMIOP membantu dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pajak. d. Pemahaman SISMIOP memberikan informasi yan dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, tepat, dan akurat. e. Pelatihan SISMIOP perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparat pajak. a. Kemampuan SISMIOP dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua KPP yang telah menerapkan, agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan. b. Perlu diadakannya penyempurnaan program dalam SISMIOP dalam rangka meningkatkan keterampilan. c. Aplikasi SISMIOP mempermudah pekerjaan aparat pajak.

Keterampilan

Skala Pengukuran Interval

No. Butir Pertanyaan 1

2, 3

4

5

6

Interval

7

8

9

69

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Dimensi

Indikator

Kinerja Aparatur Pajak (PBB)

Keterampilan

d. Aplikasi SISMIOP membantu aparat pajak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.. e. Aplikasi SISMIOP meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. f. Kecanggihan teknologi informasi dalam SISMIOP akan memperoleh manfaat yang lebih optimal bila aparat pajak yang mengoperasikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. g. Penerapan SISMIOP meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja. h. Penerapan SISMIOP akan berjalan dengan efektif jika didukung dengan pegawai yang terlatih dan tinggi. a. Dengan adanya aplikasi SISMIOP, Ditjen Pajak memiliki SDM yang profesional. b. Aplikasi SISMIOP meminimalisir adanya kecurangan dalam perpajakan.

Sikap

Skala Pengukuran Interval

No. Butir Pertanyaan 9

10

12

11

12

Interval

13

14

70

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Dimensi

Indikator

Kinerja Aparatur Pajak (PBB)

Sikap

c. Penerapan SISMIOP akan berjalan efektif jika didukung dengan adanya pegawai yang sopan dan menerapkan kode etik. d. Perubahan pelayanan dalam aplikasi SISMIOP memberikan motivasi dan semangat kerja. e. Aplikasi SISMIOP melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan. f. Aplikasi SISMIOP mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak. g. Aplikasi SISMIOP dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak.

Skala Pengukuran Interval

No. Butir Pertanyaan 15

16

17

18

19

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

71

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada aparatur pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang terletak di wilayah Jakarta Selatan. Aparatur pajak yang dilibatkan meliputi aparatur pajak bagian pelayanan PBB, pengolahan data dan informasi (PDI), dan Ekstensifikasi PBB. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung maupun melalui perantara kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 11 februari 2010 sampai 5 maret 2010 dan dilakukan ke 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di Wilayah Jakarta Selatan dengan peta distribusi sebagai berikut: Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian No. Nama Kantor Pelayanan Pajak Kuesioner Kuesioner dikirim dikembalikan 1. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu 20 17 2. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua 15 15 3. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 20 16 Dua 4. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama 15 9 5. KPP Pratama Jakarta Pancoran 20 19 6. KPP Pratama Jakarta Cilandak 20 15 7. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu 15 9 Total 125 100 Sumber: Data Primer

72

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 125 buah dan jumlah yang kembali adalah sebanyak 100 buah atau 80,00%. Jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 25 buah atau 20,00%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 96 buah atau 76,80%, sedangkan yang tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap berjumlah 4 buah atau 3,20%. Data sampel ini dapat dilihat dalam tabel 4.2. Tabel 4.2 Data Sampel Penelitian No.

Keterangan

1. 2. 3. 4.

Jumlah kuesioner yang disebar Jumlah kuesioner yang kembali Jumlah kuesioner yang tidak kembali Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 5. Jumlah kuesioner yang dapat diolah Sumber: Data primer yang diolah

Aparatur Pajak 125 100 25 4

Persentase

96

76,80%

100% 80,00% 20,00% 3,20%

2. Karakteristik Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah aparatur pajak yang bekerja pada KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan formal terakhir dan lama bekerja responden.

73

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Laki-laki

68

70.8

70.8

70.8

Perempuan

28

29.2

29.2

100.0

Total

96

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sekitar 68 orang atau 70,8% responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 28 orang atau 29,2% berjenis kelamin perempuan. b. Deskripsi responden berdasarkan usia Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

< 30 tahun

31

32.3

32.3

32.3

> 40 tahun

29

30.2

30.2

62.5

30 - 40 tahun

36

37.5

37.5

100.0

Total

96

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.4 diatas menunjukkan aparatur pajak yang bekerja pada kantor pelayanan pajak sebesar 30,2% diantaranya berusia lebih dari 40 tahun, sedangkan aparatur pajak yang berusia kurang dari 30 tahun

74

sebanyak 32,3%. Mayoritas aparatur pajak yang bekerja pada kantor pelayanan pajak berusia 30-40 tahun sebanyak 37,5%. c. Deskripsi responden beradasarkan pendidikan formal terakhir Tabel 4.5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir

Frequency Percent Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Akademi (D/I, D/II, D/III)

38

39.6

39.6

39.6

Pasca Sarjana

10

10.4

10.4

50.0

Sarjana (S1/Sederajat)

27

28.1

28.1

78.1

SLTA/Sederajat

21

21.9

21.9

100.0

Total

96

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.5 mengindikasikan bahwa rata-rata aparatur pajak berpendidikan formal terakhir Akademi (DI/DII/DIII) atau yang sederajat, ini ditunjukkan dengan angka 39,6% atau sebanyak 38 orang, sedangkan Sarjana (S1/Sederajat) ditunjukkan dengan angka 28,1% atau sebanyak 27 orang dan sebanyak 21 orang atau 21,9% berpendidikan SLTA/Sederajat serta 10,4% atau sejumlah 10 orang aparatur pajak berpendidikan formal terakhir Pasca Sarjana.

75

d. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja Tabel 4.6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

< 3 tahun

21

21.9

21.9

21.9

> 5 tahun

51

53.1

53.1

75.0

3 - 5 tahun

24

25.0

25.0

100.0

Total

96

100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.6 dibawah ini menjelaskan aparatur pajak di kantor pelayanan pajak yang bekerja lebih dari 5 tahun lebih dominan yaitu 53,1% atau sekitar 51 aparatur, sedangkan sekitar 24 aparatur pajak atau 25% adalah aparatur pajak yang bekerja antara 3 sampai 5 tahun dan 21,9% atau sekitar 21 aparatur pajak memiliki lama bekerja dibawah 3 tahun. B. Hasil Uji Instrumen Pengukuran Variabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dan kinerja aparatur pajak akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.7.

76

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

TSP

96

28

95

75.28

10.193

TKA

96

28

95

75.90

9.000

Valid N (listwise)

96

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.7 menjelaskan bahwa pada variabel sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) jawaban minimum responden sebesar 28 dan maksimum sebesar 95, dengan rata-rata total jawaban 75,28 dan standar deviasi sebesar 10,193. Pada variabel kinerja aparatur pajak minimum jawaban responden sebesar 28 dan maksimum sebesar 95, dengan rata-rata total jawaban 75,90 dan standar deviasi sebesar 9,000. 2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari dua variabel dengan 125 sampel responden.

77

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel SISMIOP Butir Pertanyaan

Pearson Corelation

Pertanyaan 1 0,493** Pertanyaan 2 0,694** Pertanyaan 3 0,629** Pertanyaan 4 0,791** Pertanyaan 5 0,788** Pertanyaan 6 0,773** Pertanyaan 7 0,690** Pertanyaan 8 0,779** Pertanyaan 9 0,752** Pertanyaan 10 0,786** Pertanyaan 11 0,684** Pertanyaan 12 0,676** Pertanyaan 13 0,618** Pertanyaan 14 0,643** Pertanyaan 15 0,598** Pertanyaan 16 0,721** Pertanyaan 17 0,676** Pertanyaan 18 0,658** Pertanyaan 19 0,519** Sumber: Data primer yang diolah

Sig (2-Tailed)

Keterangan

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.8 menunjukkan variabel sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kinerja Aparatur Pajak Butir Pertanyaan

Pearson Corelation

Pertanyaan 1 0,428** Pertanyaan 2 0,671** Pertanyaan 3 0,543** Pertanyaan 4 0,720** Pertanyaan 5 0,762** Pertanyaan 6 0,696** Pertanyaan 7 0,648** Pertanyaan 8 0,709** Pertanyaan 9 0,681** Pertanyaan 10 0,738** Bersambung pada halaman selanjutnya

Sig (2-Tailed)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Keterangan

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

78

Tabel 4.9 (Lanjutan) Butir Pertanyaan

Pearson Corelation

Pertanyaan 11 0,704** Pertanyaan 12 0,588** Pertanyaan 13 0,586** Pertanyaan 14 0,582** Pertanyaan 15 0,594** Pertanyaan 16 0,635** Pertanyaan 17 0,684** Pertanyaan 18 0,570** Pertanyaan 19 0,551** Sumber: Data primer yang diolah

Sig (2-Tailed)

Keterangan

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.9 menunjukkan variabel kinerja aparatur pajak mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menilai konsistensinya dari instrumen penelitian, instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Tabel 4.10 Hasil Uji Realibilitas Variabel SISMIOP

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

Cronbach's Alpha .935

.936

N of Items 19

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.10 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel SISMIOP sebesar 0,935, sehingga dapat disimpulkan bahwa

79

pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Aparatur Pajak

Cronbach's Alpha Based Cronbach's Alpha

on Standardized Items .916

N of Items

.918

19

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.11 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel kinerja aparatur pajak sebesar 0,916, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Normalitas Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

80

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot Gambar 4.1 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 4. Hasil Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi sederhana (single regression analysis), yaitu: a. Hasil Uji Koefisien Determinasi Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

81

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model 1

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square .387

a

.150

.140

8.344

a. Predictors: (Constant), TSP

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.20 menunjukkan nilai R sebesar 0,387 atau 38,7%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara kinerja aparatur pajak dengan aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) adalah rendah karena berada dikisaran 0,20-0,399 (Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro, 2007:62). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,140 atau 14%, ini menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pajak yang dapat dijelaskan oleh aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) adalah sebesar 14%, sedangkan sisanya sebesar 0,86 atau 86% (1-0,140) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. b. Hasil Uji Statistik-t Hasil uji statistik-t dapat dilihat pada tabel 4.13, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha.

82

Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik-t a

Coefficients

Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Std. Error

50.192

6.380

.341

.084

TSP

Standardized Coefficients Beta

t

.387

Sig.

7.867

.000

4.065

.000

a. Dependent Variable: TKA

Sumber: Data primer yang diolah Hasil Uji Hipotesis: Pengaruh aplikasi SISMIOP terhadap kinerja aparatur pajak. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel aplikasi SISMIOP mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti menerima Ha sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi SISMIOP

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur

pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel aplikasi SISMIOP lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.13, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut Y = 50,192 + 0,341X+ e

Dimana: Y: Kinerja aparatur pajak (variabel terikat) a: Konstanta (titik potong: besarnya nilai y pada saat x=0)

83

b: Koefisien Regresi (slope), yaitu nilai yang menunjukkan besarnya peningkatan (+) atau penurunan (-) yang didasarkan pada hubungan nilai y. x: Aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (variabel bebas) e: error Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 50,192. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel aplikasi SISMIOP dianggap konstan, maka kinerja aparatur pajak akan konstan sebesar 50,192. Koefisien regresi pada variabel sebesar 0,341, hal ini berarti jika variabel aplikasi SISMIOP bertambah satu satuan maka variabel kinerja aparatur pajak akan bertambah sebesar 0,341. C. Pembahasan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pajak terutama bagian pelayanan PBB, pengolahan dan data informasi dan ekstensifikasi PBB. Berdasarkan data dari Departemen Keuangan RI, hal ini dapat dikuatkan dengan jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2005 sampai dengan 2010 semakin meningkat yakni dari Rp.16,2 triliun menjadi Rp.26,5 triliun (Bisnis Indonesia, 29 Januari 2010). Dengan demikian, semakin tinggi aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) akan semakin meningkatkan kemampuan suatu sistem untuk menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan aparatur pajak untuk mengambil keputusan dan semakin meningkat pula ketersediaan informasi

84

sistem manajemen di bidang perpajakan. Teknologi informasi yang merupakan perpaduan

antara

teknologi

komputer

dengan

teknologi

jaringan

memungkinkan aparatur pajak untuk memperoleh tidak hanya informasi internal, tetapi juga informasi eksternal, non keuangan dan berorientasi masa depan. Hal ini akan memberikan semakin banyak solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (khususnya aparatur pajak) dalam pengambilan keputusan sehingga kinerja aparatur pajak dapat ditingkatkan dan dapat mendukung tercapainya salah satu sasaran dari program

dan

kegiatan

modernisasi

administrasi

perpajakan

yakni

meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Dengan sumber daya manusia yang profesional dengan didukung sistem informasi teknologi yang handal dan terkini diharapkan akan tercipta prinsip good governance sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen (2007). Hasil

penelitian yang dilakukan Iskandar

Zulkarnaen (2007) menunjukkan bahwa dengan adanya sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap kinerja aparatur pajak.

85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) terhadap kinerja aparatur pajak. Responden penelitian ini berjumlah 96 orang aparatur pajak (bagian pelayanan PBB, pengolahan data dan informasi serta ekstensifikasi PBB) pada kantor pelayanan pajak pratama yang terletak di wilayah Jakarta Selatan. Pengujian ini menggunakan program analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 16.00. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi sederhana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnaen (2007). B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparatur pajak. Penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) di kantor Pelayanan Pajak di Wilayah

86

Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan program reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001, guna meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak serta menerapkan Good Governance. Adanya penerapan teknologi informasi dalam Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) mampu mendorong kinerja aparatur pajak ke arah yang lebih baik, dilihat dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Dengan demikian, penerapan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), mampu menciptakan kemudahan, kecepatan, serta ketepatan kegiatan administrasi serta meningkatkan kinerja aparatur pajak. Selain itu, teknologi informasi yang canggih merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan yang juga dapat meningkatkan kinerja aparatur pajak. C. Saran Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: 1. Untuk penelitian mendatang, diharapkan menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner pada waktu yang tepat, sehingga jumlah responden dapat lebih banyak dan hasilnya dapat lebih akurat. 2. Untuk penelitian mendatang, dapat memperluas wilayah sampel penelitian dengan memasukan beberapa sampling area disekitar wilayah DKI Jakarta.

87

3. Untuk penelitian mendatang, disarankan survei dengan metode lain, misalnya wawancara secara langsung agar dapat dilakukan pengawasan atas jawaban responden dalam menjawab pertanyaaan. 4. Untuk penelitian mendatang, sebaiknya menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.

88

DAFTAR PUSTAKA

Ardananto, Bagiyo, “Profesionalisme Aparat Pajak dalam Memberikan Pelayanan Restitusi PPN dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”,Tesis S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indoensia, 2003. Arfiana, Yulita, “Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2008. Bisnis Indonesia, “Penerimaan pajak 2010 diprediksi shortfall, Penurunan tarif PPh berpotensi kurangi penerimaan”, Jakarta, 29 Januari 2010. Boediono, B, “Pelayanan Prima Perpajakan”, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Brotodihardjo, R. Santoso, “Pengantar Hukum Pajak cetakan ke-empat”, Rafika Aditama, Bandung, 2003. Brotodihardjo, Santoso R, ”Pengantar Ilmu Hukum Pajak cetakan ke IX”, Eresco, Bandung, 1989. Direktorat Jenderal Pajak, ”Layanan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan”, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008. Furtwengler, Dale,“Penilaian Kinerja”, Andi offset, Yogyakarta, 2002. Fushimi Toshiyuki, “Menuju Sistem Perpajakan yang Dapat Dipercaya Mempertahankan Penegakan Disiplin dan Sistem Pengawasan,” Jurnal Kipas, volume 3, no 27, Oktober 2001. Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Salemba Empat, Jakarta, 2005. Hamid, Abdul,”Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Handoko, Hani, “Manajemen Personalia dan SDM”, BPFE, Yoyakarta, 1995. Hutasoit, Erikson, “Tata Cara Pembayaran Pajak”, INDOPOS, 28 Mei 2009. Ilyas, Yaslis,”kinerja Teori, Penilaian, dan Penelitian”, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

89

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002. Jogiyanto, “Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman”, BPFE, Yogyakarta, 2004. KEP. DJP-533/PJ/2000, “Petunjuk Pelaksanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Nilai Objek Pajak dan Subjek Pajak”, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2000. Lembaga Administrasi Negara RI, “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996. Lubis, Irwansyah, “Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar”, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan SDM, Jakarta, 2006. Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi 2009”, Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Mutia, I, “Konsep Sistem Informasi Manajemen”, Fakultas Ekonomi USU, 2004. Nasution, Darmin, "Pemilik NPWP mencapai 10,8 Juta", Seputar Indonesia, 19 Januari 2009. Notohadiprawiro, Tejoyuwono, “ Sistem Informasi Kepentingannya”, Universitas Gajah Mada, 2006.

Pengertian

Nugroho, Eko, “Sistem Informasi Manajemen Konsep, Perkembangannya”, Andi Offset, Yogyakarta, 2008.

Aplikasi

dan

dan

Oin, "Penerimaan Terimbas Krisis", KOMPAS, 8 Juni 2009. Pabundu, Tika, “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan”, Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Pandiangan, Liberty, "Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional", Jurnal Perpajakan Indonesia, volume 1, no 7, Februari 2002. Raymond, ”Sistem Informasi Manajemen”, Indeks, Jakarta, 2004. Resmi, Siti, "Perpajakan Teori dan Kasus", Salemba Empat, Jakarta, 2003. Riduwan Engkos, Achmad Kuncoro, “Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur”, Cetakan 1 Januari, Alfabeta, Bandung, 2007.

90

Robert, Vijay, ”Management Control System 11 edition”, Salemba Empat, Jakarta, 2005. Rukhyat, Adang, dkk, "Panduan Penelitian Bagi Remaja", Dinas Olahraga dan Pemuda, Jakarta, 2003. SE-60/DJP/2001“Petunjuk Pelaksanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak SISMIOP)”, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2001. Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia", Jurnal Ekonomi, Jakarta, November 2005. Singgih, Santoso,”Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Siti Kurnia, ”Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Suandy, Erly, "Hukum Pajak Edisi Ketiga", Salemba Empat, Jakarta, 2005. Suandy, Erly, ”Perpajakan Edisi Kedua”, Salemba Empat, Jakarta, 2006. Subaryono dan Lukito E.N, “Assessment of the Development of Land Information on Systems in the Directorate of Land and Building Taxes Ministry of Finance Republic of Indonesia”, Jakarta, 2004. Sugiyono, ”Metode penelitian Bisnis”, Alfabeta, Bandung, 2005. Tambunan, Tulus, “Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Ghalia Indonesia”, Jakarta, 2003. Tim Penulis Tax Center UNPAD, Wajah Baru Pelayanan Prima DITJEN Pajak, Majalah Berita Pajak Vol. XXXIV No. 1583, 15 Juli 2007. Undang-Undang No.28 tahun 2007, “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, 2007. Waluyo, “Perpajakan Indonesia Edisi 8”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Zulkarnaen, Iskandar,” Pengaruh SISMIOP terhadap Penerimaan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Depok”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2007.

91

, Jurnal Perpajakan, “Estafet Mendadak Reformasi Pajak”, volume 3, no 6, Januari, 2004.

92

DAFTAR PUSTAKA Ardananto, Bagiyo, “Profesionalisme Aparat Pajak dalam Memberikan Pelayanan Restitusi PPN dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”,Tesis S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indoensia, 2003. Arfiana, Yulita, “Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2008. Boediono, B, “Pelayanan Prima Perpajakan”, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Brotodihardjo, R. Santoso, “Pengantar Hukum Pajak cetakan ke-empat”, Rafika Aditama, Bandung, 2003. Brotodihardjo, Santoso R, ”Pengantar Ilmu Hukum Pajak cetakan ke IX”, PT Eresco, Bandung, 1989. Direktorat Jenderal Pajak, ”Layanan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan”, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2008. Furtwengler, Dale,“Penilaian Kinerja”, Andi offset, Yogyakarta, 2002. Fushimi Toshiyuki, “Menuju Sistem Perpajakan yang Dapat Dipercaya Mempertahankan Penegakan Disiplin dan Sistem Pengawasan,” Jurnal Kipas, volume 3, no 27, Oktober 2001. Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Salemba Empat, Jakarta, 2005. Hamid, Abdul,”Panduan Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Handoko, Hani, “Manajemen Personalia dan SDM”, BPFE, Yoyakarta, 1995. Hutasoit, Erikson, “Tata Cara Pembayaran Pajak”, INDOPOS, 28 Mei 2009. Ilyas, Yaslis,”kinerja Teori, Penilaian, dan Penelitian”, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Jogiyanto, “Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman”, BPFE, Yogyakarta, 2004. KEP. DJP-533/PJ/2000, “Petunjuk Pelaksanaan, Pendaftaran, Pendataan dan Nilai Objek Pajak dan Subjek Pajak”, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2000. Lembaga Administrasi Negara RI, “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1996. Lubis, Irwansyah, “Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar”, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan SDM, Jakarta, 2006. Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi 2009”, CV. Andi Ofset, Yogyakarta, 2009. Mutia, I, “Konsep Sistem Informasi Manajemen”, Fakultas Ekonomi USU, 2004. Nasution, Darmin, "Pemilik NPWP mencapai 10,8 Juta", Seputar Indonesia, 19 Januari 2009. Notohadiprawiro, Tejoyuwono, “ Sistem Informasi Kepentingannya”, Universitas Gajah Mada, 2006.

Pengertian

dan

Oin, "Penerimaan Terimbas Krisis", KOMPAS, 8 Juni 2009. Pabundu, Tika, “Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan”, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006. Pandiangan, Liberty, "Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional", Jurnal Perpajakan Indonesia, volume 1, no 7, Februari 2002. Resmi, Siti, "Perpajakan Teori dan Kasus", Salemba Empat, Jakarta, 2003. Rukhyat, Adang, dkk, "Panduan Penelitian Bagi Remaja", Dinas Olahraga dan Pemuda, Jakarta, 2003. Santoso, Singgih,”Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir, "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia", Jurnal Ekonomi, Jakarta, November 2005. Suandy, Erly, "Hukum Pajak Edisi Ketiga", Salemba Empat, Jakarta, 2005. Suandy, Erly, Perpajakan Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Subaryono dan Lukito E.N, “Assessment of the Development of Land Information on Systems in the Directorate of Land and Building Taxes Ministry of Finance Republic of Indonesia”, Jakarta, 2004. Sugiyono, ”Metode penelitian Bisnis”, CV Alfabeta, Bandung, 2005. Tambunan, Tulus, “Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Ghalia Indonesia”, Jakarta, 2003. Tim Penulis Tax Center UNPAD, Wajah Baru Pelayanan Prima DITJEN Pajak, Majalah Berita Pajak Vol. XXXIV No. 1583, 15 Juli 2007. Undang-Undang No.28 tahun 2007, “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, 2007. Waluyo, “Perpajakan Indonesia Edisi 8”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Zulkarnaen, Iskandar,” Pengaruh SISMIOP terhadap Penerimaan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Depok”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2007. , Jurnal Perpajakan, “Estafet Mendadak Reformasi Pajak”, volume 3, no 6, Januari, 2004. , http://sisteminformasi.wordpress.com di akses pada tanggal 5 Juni 2009

HASIL UJI VARIABEL VALIDITAS APLIKASI SISMIOP Correlations SP1 SP1

Pearson Correlation

1 .550

Sig. (2-tailed) N SP2

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP3

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP4

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP5

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP2 **

.000 96 **

.550

96

SP3 .589

**

96 **

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.001

.000

.000

96

96

96

**

**

.002

.000

96

96

.589 .608

.343 .613

.319 .488

96

.002

.008

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

**

**

.000

.000

96

96

96 .613

**

96

1 .568

96 .568

.432

**

**

**

.319 .270

.488 .513

.432 .474

1 .800 .653

96 .800

**

1 .713

.000 .000 96

SP6 **

.000 .000

96

SP5 **

.343

.000 .001

1 .608

.000

**

SP4

96

**

.000 96

96

SP7 .263

**

SP8 .336

**

SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19 TSP

.010 .001 96 .320

**

96 .508

**

.488

**

96 .467

**

.461

**

96 .523

**

.537

**

96 .552

**

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.667 .603

.000 .000 96

.002

.606 .585

.000 .000 96

.000

.450 .414

.000 .000 96

**

.576 .438

.001 .000 96

**

.349 .315

96

102

*

*

**

**

.013 .010

.006

.009

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.006

.000

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.253 .261 .279 .266

96 .366

**

96 .516

**

.000 .000 96 .342

**

96 .332

**

.001 .001 96 .614

**

96 .590

**

.000 .000 96 .658

**

96 .583

**

.000 .000 96

96

.342 .443

.278 .408

.324 .543

.428 .469

.090 .320

**

.385 .001 96 .320

**

96 .426

**

.001 .000 96

96

.104 .370

**

.314 .000 96 .351

**

96 .447

**

.000 .000 96 .329

**

96 .405

**

.001 .000 96

96

**

.369

.242

*

.000

.018

96

96

**

**

.000

.001

96

96

**

**

.002

.001

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.447 .344

.306 .324

.432 .519

.442 .520

.026 .493

**

.805 .000 96

96

.200 .694

**

.051 .000 96

96

.195 .629

**

.057 .000 96

96

**

**

.359 .791

.000 .000 96

96

**

**

.373 .788

.000 .000 96

96

SP6

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP7

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP8

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP9

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

SP10 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP11 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

**

**

.008

.000

96

96

**

**

.010

.001

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.002

.000

96

96

*

**

.013

.000

96

96

.270 .513

.263 .320

.336 .508

.349 .576

.315 .438

.253 .366

.474

**

.653

**

.000 .000 96 .488

**

96 .461

**

.000 .000 96 .467

**

96 .523

**

.000 .000 96 .450

**

96 .606

**

.000 .000 96 .414

**

96 .585

**

.000 .000 96 .342

**

96 .614

**

.001 .000 96

96

**

.713

1 .689

.000

**

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.658

**

.669 .619

.000 .000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.537 .689

.552 .658

.667 .669

.603 .619

.658 .524

96

96

1 .647

96 .647

.509

**

**

**

.509 .648

1 .541 .604

96 .541

**

1 .633

.000 .000 96 .648

**

.000

96 .604

**

96 **

.633

.000 .000 96 .425

**

**

96

103

**

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.002

.001

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

.652

**

.000 .000 96 .425

**

96 .488

**

.000 .000 96 .403

**

96 .552

**

.000 .000 96 .469

**

96 .464

**

.000 .000 96

1 .698

**

96 .456

**

.000 .000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.469 .698

.000 .000 96

96

.000

96 .403

**

.524

96

96

1 .446

96

**

.342 .422

.348 .374

.531 .464

.310 .344

.348 .375

.360 .451

.401

**

.383

**

.000 .000 96 .275

**

96 .418

**

.007 .000 96 .431

**

96 .627

**

.000 .000 96 .383

**

96 .452

**

.000 .000 96 .483

**

96 .501

**

.000 .000 96 .439

**

96 .304

**

.000 .003 96

96

**

**

.000

.001

96

96

**

**

.000

.005

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.004

.000

96

96

.469 .332

.460 .285

.475 .436

.619 .445

.543 .442

.288 .380

**

.282 .773

**

.005 .000 96

96

*

**

.253 .690

.013 .000 96

96

**

**

.303 .779

.003 .000 96

96

**

**

.317 .752

.002 .000 96

96

**

**

.436 .786

.000 .000 96

96

**

**

.457 .684

.000 .000 96

96

SP12 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP13 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP14 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP15 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP16 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP17 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

*

**

.010

.000

96

96

**

**

.006

.001

96

96

**

**

.009

.000

96

96

.261 .516

.279 .342

.266 .443

.090 .320

**

.385

.001

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.320 .426

.369 .447

.332

**

.590

**

.001 .000 96 .278

**

96 .324

**

.006 .001 96 .408

**

96 .543

**

.000 .000 96

96

.104 .351

**

.314 .000 96 .370

**

96 .447

**

.000 .000 96 .306

**

96 .432

**

.002 .000 96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.001

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.583 .652

.428 .342

.469 .422

.329 .401

.405 .383

.442 .469

.488

**

.552

**

.000 .000 96 .348

**

96 .531

**

.374

**

96 .464

**

.275

**

96 .431

**

.418

**

96 .627

**

.460

**

96 .475

**

96

96

96

**

**

.002

.001

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.619 .543

.000 .000 96

.000

.452 .501

.000 .000 96

.000

.383 .483

.007 .000 96

.000

.344 .375

.000 .000 96

**

.310 .348

.001 .000 96

**

.464 .456

96

104

.446

.360

**

**

**

**

.000

.000

96

96

1 .360 .423

96 .360

**

1 .511

.000 .000 96 .451

**

96 .423

**

.000 .000 96 .439

**

96 .369

**

.000 .000 96 .304

**

96 .414

**

.003 .000 96 .288

**

96 .357

**

.004 .000 96

96

**

.000 96 **

.511

96

.369

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.002

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.414

**

.000 .000 96 .376

**

96 .606

**

.000 .000 96

1 .354

.000

**

**

96 .519

**

.000 .000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

**

**

.000

.002

96

96

.376 .354

.606 .519

.398 .314

96

96

1 .558

96 .558

.414

**

**

**

.357 .377

.398 .568

.314 .456

.414 .405

1 .611 .606

96 .611

**

1 .504

.000 .000 96

96

**

.000 96

96

*

.205 .676

**

.045 .000 96

96

**

**

.306 .618

.002 .000 96

96

*

**

.231 .643

.024 .000 96

96

**

**

.560 .598

.000 .000 96

96

**

**

.358 .721

.000 .000 96

96

**

**

.335 .676

.001 .000 96

96

SP18 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N SP19 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N TSP

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

*

**

.018

.001

96

96

.026

.200

.195 .359

.805

.051

.057 .000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.242 .344

.493 .694

.324

**

.519

**

.001 .000 96

96 .629

**

96 **

96 .791

**

.000 .000 96

96

**

**

.000

.001

96

96

**

**

.000

.005

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.520 .332

.373 .282

.788 .773

.285

**

.436

**

.005 .000 96

96

*

**

.253 .303

.690

**

96 .779

**

.000

.000

96

96

**

**

.002

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.752 .786

.000 .000 96

**

.317 .436

.013 .003 96

**

.445 .442

96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed).

105

**

**

.000

.000

96

96

96

96

*

**

*

**

.000 .045

.002

.024

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.380

**

.377

**

.000 .000 96 .457

**

96 .684

**

.205 .306

96 .676

**

.000 .000 96

.568 .456

96

.405

.606

**

.000 .000

.231 .560

.618 .643

**

96 .358

**

.000 .000 96 .598

**

96 .721

**

.000 .000 96

96

**

.504

**

1 .429 .658

.000

**

.000 .000

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

.335 .429

.676 .658

96

96

1 .519

**

.000 96

96

**

1

.519

96

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KINERJA APARATUR PAJAK Correlations KA1 KA1

Pearson Correlation

KA2

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

KA3

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

KA4

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

KA5

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

96 .379**

**

.527

**

.000

.000

.003

96

96

96

.527 .300

.300

**

.335

**

**

.280

**

**

.276

KA8 .224

KA9 KA10 KA11 KA12 KA13 KA14 KA15 KA16 KA17 KA18 KA19 *

96 .694

**

.000

96

96

1 .538

96 .656

**

96 .531

**

96

**

.000 96 **

.538

96

.000 .000 96 .328

.300

**

.001 .003 96

1 .680

.000

**

96

**

96

**

**

.001

.000

96

96

.328 .680

96

.001

96

96

96

*

**

**

.328

96

**

**

.003

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

.470

**

96 **

.302 .401

.447 .465

96

.000 .000

.253 .300

96

96

96

.009

.013

1 .603

96

96

.001

.000 .000

96

96

.020 .031

.217

*

*

*

.012

.167 .351

.036 .022

.911

.105

96

96

.196 .215 .234

96 .303

**

.003 .003 96 .623

**

96 .467

**

.000 .000 96 .582

**

96 .468

**

.000 .000 96

106

96

.034

.056

96

96

**

.171 -.048

.000

.000

96

96

**

.267

.223

*

.009

.029

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.526 .377

.624 .571

96

96

.006 .000 96

96

*

**

.214 .346

.037 .001 96

96

.197 .401

**

.054 .000 96 .411

**

96 .329

**

.000 .001 96

96

.031

.002

96

96

.004 .266

**

.973

.009

96

96

**

**

.006

.001

96

96

**

**

.000

.005

96

96

.278 .340

.364 .287

.000 .095

**

.428

.671**

96

.028

*

1 .694** .656** .531** .443** .265** .344** .445** .368** .472** .419** .276** .468** .220* .312** .424** .275** .214*

96

.007

*

.238 .220

TKA

96

.000

.001 .006

KA7

96

.001 .000 96

.335

KA6

.000

.003 .000 96

KA5

.640

.000 .000 96

KA4 **

.000 96

KA3 **

1 .379

Sig. (2-tailed) N

KA2

96

96

.000 .007

.036

.000

96

96

96

**

.124

.001 .008

.229

.000

96

96

96 .326

**

96 .476

**

.269

96 .440

**

.000 .000 96 .503

**

96 .432

**

.000 .000 96

96

**

.337

**

.543

**

.720

.001

.000

96

96

**

.377

**

.762

.000

.000

96

96

KA6

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

.280

**

.443

**

.006 .000

**

**

.003

.000

.000

96

96

96

**

**

.001

.003

96

96

*

**

.013

.000

96

96

**

**

.003

.000

96

96

**

**

.003

.000

96

96

.300 .470

.603

**

**

**

.000

.000

96

96

1 .655 .564

.548

**

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.002

96

96

96

**

**

.000

.001

96

96

.544

**

.000 .000

.492 .595

*

**

.008 .011

.000

.019

96

96

96

*

**

**

.002 .011

.007

.000

96

96

**

**

.000

.000

.269

**

.260 .414

*

.239 .439

**

.169 .261

.000 .101

*

**

.696

.010

.000

96

96

N 96 KA7

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

KA8

**

.265

**

.007 .009 96

96

*

**

Pearson Correlation

.224 .344

Sig. (2-tailed)

.028 .001

N KA9

.276

96

96

96

*

**

Pearson Correlation

.238 .445

Sig. (2-tailed)

.020 .000

N KA10 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

96

96

*

**

.220 .368

.031 .000 96

96

.328 .302

.253 .401

.300 .623

.303 .467

.447

**

96

.655

**

1 .641

.000 .000 96 .465

**

96 .564

**

.000 .000 96 .582

**

96 .548

**

.000 .000 96 .468

**

96 .544

**

.000 .000 96

96

**

.000 96 **

.641

96

96

.460

.623

**

.000 .000 96

1 .434

.000

**

96

**

96 .516

**

.000 .000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.000

.000

.000

96

96

96

.460 .434

.623 .516

96

96

1 .564

96 .564

**

107

**

.323 .419

.371 .472

.554 .316

1 .705 .331

96

96

.318

**

96 .517

**

.257 .274 .364

96 .431

**

.000 .000

.403 .547

96

96

96

96

*

*

**

**

.049 .012

.001

.002

96

96

96

*

**

**

.006 .011

.000

.000

96

96

.202 .257 .326 .306

96 .278

**

96

.258 .517 .371

96

96

.457

**

96

.186 .248

.000 .070 96 .379

**

96 .304

**

.000 .003 96 .550

**

96 .304

**

.000 .003 96 .471

**

96 .329

**

.000 .001 96

96

*

**

.648

.015

.000

96

96

**

.269

**

.709

.008

.000

96

96

**

.336

**

.681

.001

.000

96

96

**

.492

**

.738

.000

.000

96

96

KA11 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA12 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA13 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA14 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA15 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA16 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

*

.217 .472

**

.034 .000 96

96

.196 .419

**

.056 .000 96

96

*

**

.215 .276

.036 .006 96

96

**

**

.009

.000

96

96

*

**

.029

.000

96

96

.267 .526

.223 .377

.214

*

.624

.054

96

96

.492

**

.000 .000 96 .571

**

96 .595

**

.000 .000 96

.197 .411

.037

**

**

96 .269

**

.000 .008 96

96

**

**

.001

.000

96

96

**

**

.000

.000

96

96

**

**

.002

.000

96

96

.323 .371

.419 .472

.318 .517

.554

**

.705

**

1 .424

.000 .000 96 .316

**

96 .331

**

.002 .001 96

96

*

**

.202 .278

.049 .006 96

96

**

.000 96 **

.424

96

.262

96 **

96

96

.012 .220

*

.911 .031 96

96

.167 .312

**

.105 .002 96

96

.001

.000

96

96

.004 .278

**

.973

.006

96

96

**

**

.009

.001

96

96

.266 .340

.001 .011

.011

.000

96

96

**

**

.007

.000

96

96

96

*

**

**

.005 .019

.000

.000

96

96

96 .364

**

96 .414

**

.000 .000 96 .287

**

96

.274 .403

.239 .364 .547

96

.012 .011 96 .326

**

96 .517

**

.001 .000 96 .306

**

96 .371

**

.002 .000 96

108

96

**

96

96

**

**

.010

.002

96

96

.262 .316

96

.001

.002

.000

96

96

96

**

**

.000

.001

96

96

.502 .339

.197 .293

**

.054

.004

96

96

.345

**

96

96

**

**

.001

.004

96

96

**

**

.000

.001

.000

96

96

96

96 .316

**

96 **

.339 .293

.345 .578

.578

**

.304

**

.000 .003 96

96

*

*

.225 .204

.028 .046 96 .356

**

96 .466

**

**

.704

.000

.000

96

96

.209

*

**

.588

.041

.000

96

96

**

.300

**

.586

96

96

1 .311** .510** .292** .354** .212*

.582**

96 .311

**

.002

.000

96

96

1 .464

96 .510

**

96

**

.000 96 **

.464

96

96

96

.004 .000 96 .313

**

96 .273

**

.002 .007 96

1 .523

.000 96

.000 .000

**

.518

.000

.000 .000 96

**

.003

.001 .002 96

.197 .399 .054

1 .477

96

**

.502

.000

.002 .002

.234* .468** .346** .401** .329** .260* .257* .431** .257* .258* .323** .316** .477** .022 .000

.323

.010 .001

1 .316

.000

**

**

96 .513

**

.000 .000 96

96

96

.039

.000

96

96

**

.603

**

.594

.000

.000

96

96

**

.305

**

.635

.002

.000

96

96

KA17 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA18 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N KA19 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N TKA

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

.351

**

.424

**

.000 .000 96

**

*

96

**

**

.008

.000

96

96

.671

**

**

.229

.001

96

96

**

**

.000

.000

96

96

96

.543 .720

.000 .000 96

96

.124 .337

.640 .036

**

.000

96

-.048 .214

.428

.001

.269 .440

.095 .007

96

**

96

.171 .275

96

**

.326 .476

96

.503

**

.439

**

.000 .000 96

96

**

.169

.432

.000 .101 96 .377

**

96 .261

*

.000 .010 96 .762

**

96 .696

**

.000 .000 96

96

**

**

.000

.000

96

96

.457 .379

.186 .304

**

.070

.003

96

96

*

**

.015

.008

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.248 .269

.648 .709

.550

**

.471

**

.000 .000 96 .304

**

96 .329

**

.003 .001 96 .336

**

96 .492

**

.001 .000 96 .681

**

96 .738

**

.000 .000 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

109

96

**

.399

*

**

**

.002

.000

96

96

**

**

.007

.000

.000

96

96

96

96

*

**

**

.003 .039

.000

.002

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.225 .356

**

.000

.028

96

96

96

*

**

**

.304

.204 .466 .046

96

96

96

*

**

**

.041

96

96

**

**

.000

.000

96

96

.704 .588

96 .354

**

.000 .000

.209 .300

.000

**

.000 .004

.003

.518

.292

96 .586

**

.273 .513

.212 .603 .305

96 .582

**

.000 .000 96

.313 .523

96

.594 .635

1 .522

96 .522

.331

**

**

**

**

.331

.000

.001

.000

96

96

96

**

1 .360

.684

**

.000

96

96

96

**

1

.360

96 .570

**

.000 .000 96

**

.570

.000

.001 .000 96

**

.684

96

**

.551

.000 96

96

**

1

.551

.000 96

96

HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL APLIKASI SISMIOP

Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary

Cases

Valid Excluded

a

Total

N

%

96

100.0

0

.0

96

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

.935

.936

110

N of Items 19

Item Statistics Mean

Std. Deviation

N

SP1 SP2 SP3 SP4

3.70 3.84 3.66 4.08

.742 .838 .844 .763

96 96 96 96

SP5 SP6 SP7 SP8 SP9

4.22

.728

96

4.28 4.12

.691 .897

96 96

4.14 4.10

.841 .732

96 96

SP10

3.81

.837

96

SP11 SP12 SP13

4.09 4.21

.769 .710

96 96

SP14 SP15

3.78 3.95 3.96

.797 .773 .917

96 96 96

SP16 SP17 SP18

3.88 3.97 3.78

.771 .774 .684

96 96 96

SP19

3.71

.857

96

111

Inter-Item Correlation Matrix SP1 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19

SP2

SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

SP8

SP9

1.000 .550 .589 .343 .319 .270 .263 .336 .349 .550 1.000 .608 .613 .488 .513 .320 .508 .576 .589 .608 1.000 .568 .432 .474 .488 .467 .450 .343 .613 .568 1.000 .800 .653 .461 .523 .606 .319 .488 .432 .800 1.000 .713 .537 .552 .667 .270 .513 .474 .653 .713 1.000 .689 .658 .669 .263 .320 .488 .461 .537 .689 1.000 .647 .509 .336 .508 .467 .523 .552 .658 .647 1.000 .541 .349 .576 .450 .606 .667 .669 .509 .541 1.000 .315 .438 .414 .585 .603 .619 .648 .604 .633 .253 .366 .342 .614 .658 .524 .425 .403 .469 .261 .516 .332 .590 .583 .652 .488 .552 .464 .279 .342 .278 .324 .428 .342 .348 .531 .310 .266 .443 .408 .543 .469 .422 .374 .464 .344 .090 .320 .104 .351 .329 .401 .275 .431 .383 .320 .426 .370 .447 .405 .383 .418 .627 .452 .369 .447 .306 .432 .442 .469 .460 .475 .619 .242 .344 .324 .519 .520 .332 .285 .436 .445 .026 .200 .195 .359 .373 .282 .253 .303 .317

SP10

SP11

.315 .438 .414 .585 .603 .619 .648 .604 .633 1.000 .698 .456 .348 .375 .483 .501 .543 .442 .436

.253 .366 .342 .614 .658 .524 .425 .403 .469 .698 1.000 .446 .360 .451 .439 .304 .288 .380 .457

112

SP12 .261 .516 .332 .590 .583 .652 .488 .552 .464 .456 .446 1.000 .360 .423 .369 .414 .357 .377 .205

SP13 .279 .342 .278 .324 .428 .342 .348 .531 .310 .348 .360 .360 1.000 .511 .376 .606 .398 .568 .306

SP14 .266 .443 .408 .543 .469 .422 .374 .464 .344 .375 .451 .423 .511 1.000 .354 .519 .314 .456 .231

SP15 .090 .320 .104 .351 .329 .401 .275 .431 .383 .483 .439 .369 .376 .354 1.000 .558 .414 .405 .560

SP16 .320 .426 .370 .447 .405 .383 .418 .627 .452 .501 .304 .414 .606 .519 .558 1.000 .611 .606 .358

SP17 .369 .447 .306 .432 .442 .469 .460 .475 .619 .543 .288 .357 .398 .314 .414 .611 1.000 .504 .335

SP18 .242 .344 .324 .519 .520 .332 .285 .436 .445 .442 .380 .377 .568 .456 .405 .606 .504 1.000 .429

SP19 .026 .200 .195 .359 .373 .282 .253 .303 .317 .436 .457 .205 .306 .231 .560 .358 .335 .429 1.000

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 SP18 SP19

Scale Variance if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Squared Multiple Cronbach's Alpha Correlation if Item Deleted

71.58 71.44 71.62 71.20 71.06 71.00 71.16 71.15 71.18 71.47 71.19 71.07 71.50 71.33 71.32 71.41 71.31 71.50

96.982 92.733 93.774 92.160 92.712 93.474 92.070 91.242 93.200 91.178 93.754 94.616 94.484 94.351 93.547 93.149 93.817 95.179

.435 .648 .575 .761 .759 .743 .640 .743 .718 .751 .641 .635 .566 .595 .536 .681 .632 .618

.496 .651 .656 .782 .791 .755 .675 .670 .668 .738 .687 .552 .559 .491 .579 .701 .603 .577

.935 .931 .933 .929 .929 .930 .932 .929 .930 .929 .931 .932 .933 .932 .934 .931 .932 .932

71.57

95.553

.453

.463

.935

Scale Statistics Mean 75.28

Variance

Std. Deviation

103.888

10.193

113

N of Items 19

HASIL UJI RELIABILITAS VARIABEL KINERJA APARATUR PAJAK

Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases

%

Valid Excluded

96

100.0

0

.0

96

100.0

a

Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Alpha

Standardized Items

.916

.918

114

N of Items 19

Item Statistics Mean

Std. Deviation

N

KA1

3.76

.707

96

KA2 KA3 KA4

3.91 3.58 4.07

.741 .804 .729

96 96 96

KA5

4.22

.668

96

KA6 KA7

4.32 4.14

.607 .816

96 96

KA8 KA9

4.26 4.15

.798 .649

96 96

KA10 KA11

3.86 3.97

.803 .774

96 96

KA12 KA13 KA14

4.32 3.85 3.92

.641 .808 .706

96 96 96

KA15 KA16

4.03 3.93

.923 .743

96 96

KA17 KA18 KA19

4.05 3.80

.686 .734

96 96

3.75

.846

96

115

Inter-Item Correlation Matrix KA1 KA1

1.000

KA2

KA3

KA4

KA5

KA6

KA7

KA8

KA9

KA10 KA11 KA12 KA13 KA14 KA15 KA16 KA17 KA18

KA19

.379

.527

.300

.335

.280

.276

.224

.238

.220

.217

.196

.215

.234

.012

.167

.351

.171

-.048

KA2

.379 1.000

.694

.656

.531

.443

.265

.344

.445

.368

.472

.419

.276

.468

.220

.312

.424

.275

.214

KA3

.527

.694 1.000

.538

.328

.300

.328

.253

.300

.303

.267

.223

.214

.346

.004

.266

.326

.269

.124

KA4

.300

.656

.538 1.000

.680

.470

.302

.401

.623

.467

.526

.377

.197

.401

.278

.340

.476

.440

.337

KA5

.335

.531

.328

.680 1.000

.603

.447

.465

.582

.468

.624

.571

.411

.329

.364

.287

.503

.432

.377

KA6

.280

.443

.300

.470

.603 1.000

.655

.564

.548

.544

.492

.595

.269

.260

.414

.239

.439

.169

.261

KA7

.276

.265

.328

.302

.447

.655 1.000

.641

.460

.623

.323

.419

.318

.257

.274

.364

.457

.186

.248

KA8

.224

.344

.253

.401

.465

.564

.641 1.000

.434

.516

.371

.472

.517

.431

.403

.547

.379

.304

.269

KA9

.238

.445

.300

.623

.582

.548

.460

.434 1.000

.564

.554

.316

.202

.257

.326

.306

.550

.304

.336

KA10

.220

.368

.303

.467

.468

.544

.623

.516

.564 1.000

.705

.331

.278

.258

.517

.371

.471

.329

.492

KA11

.217

.472

.267

.526

.624

.492

.323

.371

.554

.705 1.000

.424

.262

.323

.502

.197

.399

.304

.518

KA12

.196

.419

.223

.377

.571

.595

.419

.472

.316

.331

.424 1.000

.316

.316

.339

.293

.225

.204

.209

KA13

.215

.276

.214

.197

.411

.269

.318

.517

.202

.278

.262

.316 1.000

.477

.345

.578

.356

.466

.300

KA14

.234

.468

.346

.401

.329

.260

.257

.431

.257

.258

.323

.316

.477 1.000

.311

.510

.292

.354

.212

KA15

.012

.220

.004

.278

.364

.414

.274

.403

.326

.517

.502

.339

.345

.311 1.000

.464

.313

.273

.603

KA16

.167

.312

.266

.340

.287

.239

.364

.547

.306

.371

.197

.293

.578

.510

.464 1.000

.523

.513

.305

KA17

.351

.424

.326

.476

.503

.439

.457

.379

.550

.471

.399

.225

.356

.292

.313

.523 1.000

.522

.331

KA18

.171

.275

.269

.440

.432

.169

.186

.304

.304

.329

.304

.204

.466

.354

.273

.513

.522 1.000

.360

KA19

-.048

.214

.124

.337

.377

.261

.248

.269

.336

.492

.518

.209

.300

.212

.603

.305

.331

116

.360

1.000

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted KA1

Scale Variance if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Squared Multiple Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

72.14 71.99 72.31

76.055 72.600 73.796

.360 .622 .475

.401 .695 .673

.917 .911 .915

71.82

72.084

.677

.724

.909

KA7 KA8

71.68 71.57 71.76 71.64

72.284 73.763 72.142 71.455

.728 .659 .591 .660

.739 .681 .720 .626

.909 .911 .912 .910

KA9

71.75

73.474

.639

.576

.911

KA10 KA11 KA12 KA13

72.03 71.93 71.57 72.04

70.978 71.795 74.626 73.135

.693 .656 .539 .522

.741 .724 .522 .552

.909 .910 .913 .913

KA14

71.98

74.105

.526

.455

.913

KA15 KA16 KA17 KA18

71.86 71.97 71.84 72.09

71.992 73.062 73.017 74.002

.521 .581 .640 .511

.601 .667 .606 .506

.914 .912 .911 .913

KA19

72.15

73.326

.480

.516

.915

KA2 KA3 KA4 KA5 KA6

Scale Statistics Mean 75.90

Variance

Std. Deviation

81.000

9.000

117

N of Items 19

HASIL UJI NORMALITAS

Regression Variables Entered/Removed

Model 1

Variables Entered TSP

b

Variables Removed

a

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TKA b

Model Summary Model

R

Adjusted R Square

R Square a

1 .387 .150 a. Predictors: (Constant), TSP

Std. Error of the Estimate

.140

8.344

b. Dependent Variable: TKA ANOVA Model 1

Sum of Squares

b

df

Mean Square

Regression

1150.590

1

1150.590

Residual

6544.369

94

69.621

Total

7694.958

95

a. Predictors: (Constant), TSP b. Dependent Variable: TKA

118

F 16.526

Sig. .000

a

a

Coefficients

Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) TSP

Coefficients

Std. Error 50.192

6.380

.341

.084

Beta

t

.387

Sig.

7.867

.000

4.065

.000

a. Dependent Variable: TKA

a

Residuals Statistics Minimum Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

59.75

82.63

75.90

3.480

96

-31.752

19.200

.000

8.300

96

Std. Predicted Value

-4.639

1.935

.000

1.000

96

Std. Residual

-3.805

2.301

.000

.995

96

Residual

a. Dependent Variable: TKA

119

120

HASIL UJI REGRESI

Regression Variables Entered/Removed

Model

Variables Entered

1

TSP

a

b

Variables Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: TKA

Model Summary

Model 1

R

R Square .387a

Adjusted R Square

.150

a. Predictors: (Constant), TSP

121

.140

Std. Error of the Estimate 8.344

a

Coefficients Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) TSP

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

50.192

6.380

.341

.084

t

.387

Sig.

7.867

.000

4.065

.000

a. Dependent Variable: TKA

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptives Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

TSP

96

28

95

75.28

10.193

TKA

96

28

95

75.90

9.000

Valid N (listwise)

96

122

Frequencies Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Laki-laki

68

70.8

70.8

70.8

Perempuan

28

29.2

29.2

100.0

Total

96

100.0

100.0

Usia Usia Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

< 30 tahun

31

32.3

32.3

32.3

> 40 tahun

29

30.2

30.2

62.5

30 - 40 tahun

36

37.5

37.5

100.0

Total

96

100.0

100.0

123

Pendidikan Formal terakhir Pendidikan Formal terakhir Cumulative Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Akademi (D/I, D/II, D/III)

38

39.6

39.6

39.6

Pasca Sarjana

10

10.4

10.4

50.0

Sarjana (S1/Sederajat)

27

28.1

28.1

78.1

SLTA/ Sederajat

21

21.9

21.9

100.0

Total

96

100.0

100.0

Lama Bekerja Lama Bekerja

Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

< 3 tahun

21

21.9

21.9

21.9

> 5 tahun

51

53.1

53.1

75.0

3 - 5 tahun

24

25.0

25.0

100.0

Total

96

100.0

100.0

124

B. Pertanyaan Pilihlah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda ( ) pada salah satu angka diantara nomor 1 s/d 5. 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 3 = Ragu-Ragu (RR) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS) No

STS 1

Pertanyaan

A

Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)

1

Dengan adanya SISMIOP memberikan informasi akurat tentang Wajib Pajak

2

Dengan adanya Aplikasi SISMIOP data Wajib Pajak tersimpan secara akurat

3

Aplikasi SISMIOP mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan

4

Dengan adanya aplikasi SISMIOP proses pemungutan pajak menjadi lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat

5

Aplikasi SISMIOP menghasilkan informasi perpajakan yang akurat

6

Diperlukan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan

7

Aplikasi SISMIOP mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan

8

Aplikasi SISMIOP memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya

95

TS 2

RR 3

S 4

SS 5

9

Dengan adanya SISMIOP permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat

10

Aplikasi SISMIOP memudahkan aparatur pajak dalam menjalankan tugas sehari-hari

11

SISMIOP memberikan informasi tentang pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak

12

SISMIOP memberikan informasi tentang alamat Wajib Pajak

13

SISMIOP memberikan informasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan secara sistematis

14

SISMIOP dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif

15

SISMIOP memperbaiki sistem kerja sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak

16

SISMIOP mempercepat pengolahan dan ketersediaan data Wajib Pajak

17

SISMIOP memelihara akurasi data administrasi perpajakan

18

Administrasi menjadi lebih efisien melalui penerapan sistem administrasi yang handal dan teknologi yang tepat guna

19

SISMIOP meningkatkan produktifitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan

96

No

STS 1

Pertanyaan

B

Kinerja Aparatur Pajak

1

Saya Mengetahui dan menguasai peraturanperaturan perpajakan yang terbaru

2

Saya telah memahami tentang pengoperasian SISMIOP

3

Saya telah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dalam mengoperasikan SISMIOP

4

Dengan adanya SISMIOP pekerjaan saya menjadi lebih mudah

5

Menurut saya, dengan adanya pemahaman SISMIOP, saya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, cepat dan akurat

6

Pelatihan dalam mengaplikasikan SISMIOP perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pajak

7

Aplikasi SISMIOP dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua KPP yang telah menerapkan, agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan

8

Penyempurnaan program dalam SISMIOP perlu diadakan dalam rangka meningkatkan keterampilan aparat pajak

9

Menurut saya, pengaplikasian SISMIOP mempermudah pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu

10

Aplikasi SISMIOP meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari

11

Pengaplikasian SISMIOP dapat meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja

97

TS 2

RR 3

S 4

SS 5

12

Penerapan SISMIOP akan berjalan dengan efektif jika didukung dengan pegawai yang terlatih dan berketerampilan tinggi

13

Dengan adanya aplikasi SISMIOP, Ditjen Pajak memiliki SDM yang profesional dan terpercaya

14

Aplikasi SISMIOP dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam perpajakan

15

Penerapan SISMIOP akan berjalan efektif jika didukung dengan adanya pegawai yang sopan dan menerapkan kode etik

16

Perubahan pelayanan dalam aplikasi SISMIOP memberikan motivasi dan semangat kerja sehingga menciptakan pelayanan yang aman dan nyaman

17

Aplikasi SISMIOP dapat melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan

18

Aplikasi SISMIOP mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak

19

Aplikasi SISMIOP dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak

----- TERIMA KASIH -----

98