DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DITJEN PAJAK) DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) KAITANNYA DENGAN RAHASIA WAJIB PAJAK Oleh : Derita Prapti Rahayu,S.H.,M.H.1 Abstract From side of taxpayer rights do not only secret of just information becoming issue which require to be studied between General directorate of Iease and Monetary Examiner., there is rights of other taxpayer which must be paid attention to by like rights to get rule of law. Cannot be conceived if worker or functionary of Iease for lack of nya the obligation conceal data of taxpayer arranged by Law so that easily open or submit the data to party of manapun without order boundaries, hence to whom of taxpayer have to entrust secret of effort and how with calmness of climate of effort Keyword : General directorate Iease, Monetary Examiner, taxpayer secret
A. PENDAHULUAN Pajak peran
merupakan
serta
salah
masyarakat
satu untuk
kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
mewujudkan pembangunan di segala
Pajak dari perspektif ekonomi
bidang. Pajak dapat digunakan sebagai
dipahami sebagai beralihnya sumber
salah satu instrumen penting untuk
daya dari sektor privat kepada sektor
membangun keunggulan-keunggulan
publik. Pemahaman ini memberikan
strategis suatu bangsa dibandingkan
gambaran
dengan bangsa lain. Pajak adalah iuran
menyebabkan dua situasi menjadi
rakyat kepada kas negara berdasarkan
berubah.
undang-undang
kemampuan
sehingga
dapat
bahwa
Pertama,
adanya
pajak
berkurangnya
individu
dalam
dipaksaka dengan tiada mendapat
menguasai
balas jasa secara langsung. Pajak
kepentingan penguasaan barang dan
dipungut
jasa.
penguasa
berdasarkan
sumber
Kedua,
norma-norma hukum guna menutup
daya
untuk
bertambahnya
kemampuan keuangan negara dalam jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. biaya produksi barang-barang dan jasa Pasal 32 dinyatakan bahwa :
1
Derita Prapti Rahayu adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
penyediaan barang dan
penyempurnaan Undang-Undang tentang
Sementara pemahaman pajak dari
Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
perspektif hukum menurut Soemitro
Perpajakan. Sistem, mekanisme, dan tata
merupakan suatu perikatan yang timbul
cara pelaksanaan hak dan kewajiban
karena adanya undang-undang yang
perpajakan yang sederhana menjadi ciri
menyebabkan
kewajiban
dan corak dalam perubahan Undang-
menyetorkan
Undang ini dengan tetap menganut
warga
timbulnya
negara
untuk
sejumlah penghasilan tertentu kepada
sistem
negara, negara mempunyai kekuatan
tersebut khususnya berkaitan dengan
untuk memaksa dan uang pajak tersebut
peningkatan
harus
untuk
kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak
Dari
sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat
dipergunakan
penyelenggaraan
pemerintahan.
self
pendekatan hukum ini memperlihatkan
melaksanakan
bahwa
perpajakannya
pajak
berdsarkan
yang
dipungut
undang-undang
harus
assessment.
keseimbangan
hak
dan dengan
Perubahan
hak
dan
kewajiban lebih
sehingga
baik.meskipun hal itu menimbulkan pro
menjamin adanya kepastian hukum, baik
dan kontra terutama tentang bunyi pasal
bagi fiskus sebagai pengumpul pajak
34 tentang Dirjen Pajak harus menjaga
maupun wajib pajak sebagai pembayar
kerahasiaan dari Wajib Wajak.
pajak. Dalam
rangka
untuk
lebih
memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang no. 28 tahun 2007 sebagai
B. Rumusan Masalah 1. Apakah Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Pajak menurut Undang-Undang 2..Sejauhmana
wewenang
Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kaitannya dengan pasal 34 undangundang no.28 tahun 2007 ?
C. PEMBAHASAN
1.Wewenang
Badan
Pemeriksa
Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah
melaksanakan
lembaga negara Indonesia yangmemiliki
kinerja
wewenang memeirksa pengelolaan dan
negara. Tujuan pemerikdaan ini
tanggung
adalah untuk mengidentifikasikan
jawab
keuangan
negara.
pemeriksaan
pengelolaan
Menurut UUD 1945, BPK merupakan
hal-hal
lembaga yang bebas dan mandiri (Pasal
perhatian lembaga perwakilan.
23E sampai 23G), dimana BPK diberi
Adapun
kewenangan untuk melakukan 3 jenis
pemeriksaan keneja dimaksudkan
pemeriksaan2:
agar
1. Pemeriksaan
Keuangan,
pemeriksaan
atas
yang
keuangan
perlu
untuk
kegiatan
menjadi
pemerintah,
yang
dibiayai
yaitu
dengan keuangan negara/daerah
laporan
diselenggarakan secara ekonomis
keuangan pemerintah pusat dan
dan
pemerintah
sasarannya secara efektif
daerah.Pemeriksaan
keuangan ini dailakukan oleh
efisien
3. Pemeriksaan
serta
memenuhi
dengan
tujuan
BPK dalam rangka memeberikan
tertentu, yaitu pemeriksaan yang
pernyataan opini tentang tingkat
dilakukan dengan tujuan khususs
kewajaran
diluar pemeriksaan keuangan dan
informasi
yang
disajikan dalam laporan keuangan
pemeriksaan
pemerintah.
Pemeriksaaan
2. Pemeriksaan
kinerja,
yaitu
tertentu
kinerja. dengan
meliputi
antara
tujuan lain
pemerikasaan atas aspek ekonomi
pemeriksaan atas hal-hal lain di
dan efisiensi, serta pemeriksaan
bidang keuangan, pemeriksaam
atas aspek efrktivitas yang lazim
investigsi dan pemeriksaan atas
dilakukan
sistem
bagi
manajemen
kepentingan
oleh
aparat
pengendalaian
intern
pemerintah.
penagawasa intern pemerintah.
Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang
Pasal
Badan Pemeriksa Keuangan
23E
mengamanatkan
UUD’45 BPK
untuk
Pasal
1,Badan Pemeriksa Keuangan
adalah Lembaga Tinggi Negara yang 2
Eko Sabar Prihatin, materi-materi tentang BPK, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008.
dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari
pengaruh dan kekuasaan Pemerintah,
jawab Pemerintah tentang Keuangan
akan
Negara., (2). Badan Pemeriksa Keuangan
tetapi
tidak
berdiri
diatas
Pemerintah.
bertugas
untuk
Pasal 2, (1). Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggungmemeriksa semua pelaksanaan Anggaran
Tangungjawab
atas
kewajiban
Pendapatan dan Belanja Negara., (3).
pelaksanaan pemungutan pajak sebagai
Pelaksanaan
pencerminan
pemeriksaan
seperti
kewajiban
dibidang
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini
perpajakan
berada
pada
anggota
dilakukan
masyarakt
wajib
pajak
sendiri.
ketentuan Undang-undang., (4). Hasil
Pemerintah
dalam
hal
pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan
perpajakan
sesuai
dengan
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
berkewajiban
melakukan
Rakyat.
pelayaandan
pengawasan
Pasal 4, Sehubungan dengan penunaian
pemenuhan
kewajiban
tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan
ketentuan
berwenang meminta keterangan yang
digariskan dalam peraturan perundang-
wajib diberikan oleh setiap orang, badan /
undangan tentan perpajakan3.
berdasarkan
ketentuan-
instansi Pemerintah atau badan swasta,
Dalam
ini
aparatur fungsinya
pembinaan, terhadap perpajakan yang
telah
Undang-undang
no.28
sepanjang tidak bertentangan dengan
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
Undang-undang.
Perpajakan pasal 2 ayat (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
2. Wewenang Ditjen Pajak Pasal 23A UUD’45 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa utuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan
a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat(1) dan ayat (2); dan/atau b.
tempat
pendaftaran
kantor
DirektoratJenderal Pajak yang wilayah kerjanya
meliputitempat
tinggal
dan
kantor Direktorat JenderalPajak yang wilayah
salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
pada
3
Mardiasmo,Perpajakan,ANDI, Yogyakarta,2003,h.12
kerjanya
meliputi
tempatkegiatan
dilakukan,
bagi
Wajib
usaha
undangan perpajakan., (2) Para ahli,
Pajak
seperti
ahli
bahasa,
akuntan,
dan
orangpribadi pengusaha tertentu.
pengacara yang ditunjuk oleh Direktur
(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Jenderal Pajak untuk membantu
Nomor
dan/atau
pelaksanaan undang-undang perpajakan
KenaPajak
adalah sama dengan petugas pajak yang
PokokWajib
mengukuhkan
Pajak
Pengusaha
secara jabatan apabila Wajib Pajak
dilarang pula untuk mengungkapkan
atauPengusaha
kerahasiaan Wajib Pajak
Kena
Pajak
tidak
melaksanakanKewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal(2a)Keterangan
Pasal 29 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang
melakukan
pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk
tujuan
melaksanakan
lain
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-undangan (2)Untuk
rangka
perpajakan.
keperluan
pemeriksaan,
petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal
pemeriksa
dan
dilengkapi
dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
kepada
pihak
lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ketentuan
dapat
diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identiias Wajib Pajak meiiputi: 1. nama Wajib Pajak; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 3. alamat Wajib Pajak; 4. alamat kegiatan usaha; 5. merek usaha; dan/atau 6. kegiatan usaha Wajib Pajak. Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meiiputi: a. penerimaan pajak secara nasional;
Pasal 34, (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan
yang
untuk peraturan
menjalankan perundang-
e. jumlah Wajib Pajak dan/atau P engusaha Kena Pajak terdaftar;
b. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak; c. penerimaan pajak perjenis pajak; d. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan
usaha
f. register permohonan Wajib Pajak;
g. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan h.ayat (2) atas tunggakan pajak e
per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
permintaan tertulis hakim ketua sidang.
Pajak dan/atau per Kantor
Ayat (5)Ayat ini merupakan pembatasan
Pelayanan Pajak.
dan
Ayat(3)Untuk misalnya
kepentingan
dalam
penuntutan,
rangka
atau
negara,
penyidikan,
dalam
rangka
penegasan
perpajakan
bahwa
yang
keterangan
diminta
hanya
mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang
mengadakan kerja sama dengan instansi
menyangkut
pemerintah lain, keterangan atau bukti
hanya terbatas pada tersangka yang
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
bersangkutan dengan keterangan yang
dapat
diminta.
diberikan
atau
diperlihatkan
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Kemudian
perpajakan
dalam
dan
Penjelasan
Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh
bidang
Menteri
Keuangan
harus
2007
tentang
Ketentuan
Umum
Perpajakan dijelaskan,
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama
Ayat (1 )Setiap pejabat, baik petugas
pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat,
pajak maupun mereka yang melakukan
ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan
tugas di bidang perpajakan dilarang
untuk
mengungkapkan kerahasiaan Wajib
memberikan
keterangan
atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
Pajak yang
tentang Wajib Pajak. Pemberian izin
menyangkut masalah perpajakan, antara
tersebut dilakukan secara terbatas dalam
lain:
hal-hal yang dipandang perlu oleh
a.
Menteri Keuangan.
keuangan, dan lain-lain yang
Ayat
(4)Untuk
Surat
Pemberitahuan,
laporan
melaksanakan
dilaporkan oleh Wajib Pajak;
pemeriksaan pada sidang pengadilan
b. data yang diperoleh dalam
dalam perkara pidana atau perdata yang
rangkapetaksanaan pemeriksaan;
berhubungan
c. dokumen dan/atau data yang diperoleh
dengan
masalah
perpajakan, demi kepentingan peradilan,
dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
Menteri Keuangan memberikan izin
d. dokumen dan/atau rahasia Wajib
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan
e. Pajak
kepada pejabat pajak dan para ahli
sesuai
peraturan
dengan yang
ketentuan berkenaan
Ayat (2) Para ahli, seperti ahli bahasa,
g .register permohonan Wajib Pajak;
akuntan, dan pengacara yang ditunjuk
h.tunggakan
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
dan/atau
membantu pelaksanaan undang-undang
i.tunggakan pajak per Kantor Wilayah
perpajakan adalah sama dengan petugas
Direktorat Jenderal Pajak Pelayanan
pajak
yang
dilarang
mengungkapkan
pajak
secara
nasional;
pula
untuk
Pajak.
kerahasiaan
Wajib
Ayat (3), Untuk kepentingan negara,
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
misalnya
(1).
penuntutan,
Ayat (2a) Keterangan
yang
dalam
rangka
penyidikan,
dapat
atau dalam rangka mengadakan kerja
diberitahukan adalah identitas Wajib
sama dengan instansi pemerintah lain,
Pajak dan informasi yang bersifat umum
keterangan
tentang perpajakan identiias Wajib Pajak
atau bukti tertulis dari atau tentang
meliputi:
Wajib
1.
Nama Wajib Pajak;
diperlihatkan kepada
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
pihak
3.
Alamat Wajib Pajak;
Menteri Keuangan.
4.
Alamat kegiatan usaha;
5.
Merek usaha; dan/atau
oleh
6.
Kegiatan usaha Wajib Pajak.
dicantumkan nama Wajib Pajak, nama
Pajak
tertentu
dapat
yang
diberikan
atau
ditunjuk
oleh
Dalam surat izin yang diterbitkan Menteri
Keuangan
harus
Informasi yang bersifat umum tentang
pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat,
perpajakan meiiputi:
ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan
a.penerimaan pajak secara nasional;
untuk
b.penerimaan pajak per Kantor Wilayah
memperlihatkan bukti tertulis dari atau
Direktorat Jenderal Pajak
tentang Wajib Pajak. Pemberian izin
c.dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
tersebut dilakukan secara terbatas dalam
d. penerimaan pajak perjenis pajak;
hal-hal yang dipandang perlu oleh
e. penerimaan pajak per klasifikasi
Menteri
memberikan
keterangan
atau
Keuangan.
lapangan usaha; f.
jumlah
Wajib
Pajak
dan/atau
Pengusaha Kena Pajak terdaftar; Ayat
(4),
Untuk
melaksanakan
pemeriksaan pada sidang pengadilan
dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan
dengan
masalah
perpajakan, demi kepentingan peradilan,
ketentuan Undang-undang., (4). Hasil
Menteri Keuangan memberikan izin
pemeriksaan dan Pemeriksa Keuangan
pembebasan atas kewajiban kerahasiaan
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
kepada pejabat pajak dan para ahli
Rakyat.Pasal 4, Sehubungan dengan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penunaian tugasnya Badan Pemeriksa
ayat (2) atas permintaan tertulis hakim
Keuangan
ketua sidang.
keterangan yang wajib diberikan oleh
Ayat
(5),
pembatasan
Ayat dan
ini
merupakan
penegasan
bahwa
keterangan perpajakan
berwenang
meminta
setiap orang, badan / instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang
yang diminta hanya mengenai perkara
Berdasar ketentuan diatas, BPK
pidana atau perdata tentang perbuatan
juga punya wewenang untuk memeriksa
atau peristiwa yang menyangkut bidang
Lembaga Perpajakan yaitu Dirjen Pajak ,
perpajakan dan hanya terbatas pada
tetapi dalam hal ini mengalami masalah
tersangka yang bersangkutan.
yaitu terbentur dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang no.28 tahun 2007 Pemeriksa
tentang Ketentuan Umum Perpajakan
Keuangan (BPK) dalam kaitannya
tentang kewajiban Dirjen Pajak untuk
dengan pasal 34 undang-undang no.28
merahasikan data dari wajib Pajak,
tahun 2007
sehingga terjadi persetruan antara kedua
3.
Wewenang
Badan
Jika kita tinjau wewenang BPK
lembaga tersebut,BPK merasa punya
menurut Undang-undang no. 5 tahun
wewenang
1973
Pemeriksa
meminta keterangan dari Dirjen Pajak
Keuangan Pasal 2, (1). Badan Pemeriksa
tentang data wajib pajak tetapi Dirjen
Keuangan bertugas untuk memeriksa
Pajak merasa punya kewajiban yang
tanggung-jawab
tentang
debebankan kepadanya untuk menjaga
Badan
rahasia wajib pajak dan BPK harus
Pemeriksa Keuangan bertugas untuk
mendapat ijin dari Menteri Keuangan,
memeriksa semua pelaksanaan Anggaran
Pasal itu menyebutkan, bahwa untuk bisa
Pendapatan dan Belanja Negara., (3).
mengaudit penerimaan pajak, BPK mesti
Pelaksanaan
seperti
mendapat restu dari Menteri Keuangan
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal
(Menkeu) melalui sebuah penetapan.
ini dilakukan berdasarkan ketentuan-
Alasan diperlukannya restu dari Menkeu
tentang
Keuangan
Badan
Pemerintah
Negara.,
(2).
pemeriksaan
untuk
memeriksa
atau
adalah demi menjaga kerahasiaan wajib
KUP 2007) yang baru saja diberlakukan
pajak. (pasal 34 UU no.28 tahun 2007
pada awal tahun 2008 ini. BPK merasa
tentang KUP)
bahwa salah satu pasal dalam UU KUP
Ketentuan tentang kerahasiaan
2007 tersebut membatasi ruang geraknya
data perpajakan di Indonesia sudah ada
untuk mengaudit Ditjen Pajak terkait
sejak Undang-Undang Pajak sebelum
dengan penerimaan negara dari sektor
reformasi
pajak.
tahun
1983
yaitu
dalam
Untuk
dapat
mengaudit
Ordonansi Pajak perseroan tahun 1925
penerimaan pajak tentunya BPK harus
(Pasal 44),Ordonansi Pajak Pendapatan
dapat mengakses (baca: memeriksa)
(PPd) tahun 1944 (Pasal 21 dan 22) dan
informasi transaksi keuangan dan non
Ordonansi Pajak Penjualan (PPn) tahun
keuangan wajib pajak.
1951 (Pasal 33). Ketentuan mengenai tax secrecy ketentuan
tersebut yang
juga berlaku
umum
di
Negara-negara di seluruh dunia. Pada dasarnya
Adapun
merupakan
pejabat-pejabat
pajak
mempunai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang dipecayakan kepada pemerintah melalui
4. Direktorat Jenderal Pajak
yang
dipermasalahkan oleh BPK adalah Pasal 34 ayat (2a) huruf b, yang menyatakan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang dapat memberikan informasi wajib pajak kepada BPK terlebih dahulu harus ditetapkan (mendapat izin) oleh Menteri Keuangan.
Dirjen Pajak.4
pasal
BPK
keberatan
dengan
klausal tersebut karena membatasi hak konstitusional mereka untuk melakukan
(Ditjen Pajak) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perseteruan
bermula
pemeriksaan keuangan negara seperti dinyatakan dalam Pasal 23 E UUD 1945.
dari
Atas
pembatasan
hak
ketidakpuasan BPK atas Undang-undang
konstitusional mereka ini, lalu Badan
No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan
Pemeriksa
ketiga UU No 6 tahun 1983 tentang
mengajukan uji materi ( judicial review )
Ketentuan
UU
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan (selanjutnya disebut UU
No
Keuangan
28
Tahun
(
2007
BPK
)
tentang
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ke Makamah Konstitusi ( MK ) ( Bisnis
4
Noor Rahardjo, Materi Pointer tentang rahasia pajak , Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008
Indonesia 9 Januari 2008 ). Terhadap
keinginan BPK untuk dapat memeriksa
apakah perhitungan wajib pajak sudah
informasi wajib pajak yang tersedia di
benar.
Ditjen
Pajak,
Ditjen
Pajak Untuk itu, atas kuasa Pasal 29
mempersilahkan BPK sepanjang ada izin dari
Menteri
Keuangan.
Karena
bagaimana bisa maksimal kalau hanya sebatas memeriksa informasi wajib pajak yang tersedia di Ditjen Pajak. Dalam berbagai
pemberitaan,
alasan
yang
dikemukan oleh Ditjen Pajak adalah dalam
rangka
informasi
menjaga
wajib
disebabkan
karena
mempunyai
hak
kerahasiaan
pajak.
Hal
wajib untuk
ini pajak
mendapat
perlindungan kerahasiaan atas informasi yang
telah
disampaikannya
kepada
Ditjen Pajak.
ayat (I) UU KUP 2007, Ditjen Pajak diberi
wewenang
untuk
melakukan
pemeriksaan pajak. Disisi lain, BPK juga berwenang Pajak
untuk
untuk
mengaudit
memastikan
Ditjen apakah
ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dari hasil pemeriksaan tersebut telah benar. Masalahnya, bagaimana dengan hak-hak wajib pajak yang menjadi objek pemeriksaan
ini?
Ada
beberapa
permasalahan (tidak sekedar kerahasian informasi saja) yang harus diperhatikan dalam rangka memberikan kepastian
5. Hak wajib pajak
hukum bagi wajib pajak. Misalnya, Objek utama dalam perseteruan
pertama, bagaimana jika dari hasil
ini adalah wajib pajak, yaitu untuk
pemeriksaan
memastikan apakah wajib pajak telah
mengakibatkan jumlah ketetapan pajak
melaporkan
perpajakan
bertambah, di mana hasil pemeriksaan
mereka dengan benar. Hal ini didasarkan
BPK tersebut tidak didapat dari data baru
atas sistem pemungutan pajak yang
atau data semula yang belum terungkap,
dianut
apakah atas wajib pajak tersebut harus
oleh
assessment
kewajiban
Indonesia yang
yaitu
self
memberikan
diperiksa
BPK
ulang
tersebut
atau
temyata
langsung
kepercayaan kepada wajib pajak untuk
dikeluarkan ketetapan pajak? Kedua, bila
menghitung
pajaknya
karena
sudah
itu,
sendiri.
Oleh
wajib pajak tidak setuju dengan hasil
sewajarnya
ada
temuan BPK, bagaimana mekanisme
pemeriksaan pajak untuk memastikan
formal wajib pajak untuk menyanggah
hasil
temuantersebut?
Ketiga, wajib pajak juga perlu tahu,
misalnya, pengeluaran suatu perusahaan
lembaga pemerintah mana saja yang bisa
untuk suatu bahan tertentu yang menjadi
melakukan pemeriksaan
ciri khas dari produk perusahaan yang
informasi
dan
perpajakan
mereka?
Keempat,
dalam
atas
kewajiban
bersangkutan terekspose keluar, maka apa yang terjadi bagi kelanjutan usaha
kondisi
bagaimana
Wajib Pajak ?5
informasi wajib pajak yang ada di Ditjen Perbedaan
Pajak boleh diperiksa oleh lembaga pemerintahan lainnya? Jadi, dari sisi hak-hak
wajib
pajak,
tidak
hanya
kerahasiaan informasi saja yang menjadi isu yang perlu dibahas antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-hak wajib pajak lainnya yang harus diperhatikan seperti hak
untuk
mendapatkan
kepastian
pandangan
Ditjen
Pajak dan BPK adalah soal wewenang BPK
untuk
memeriksa
Surat
Pemberitahuan (SPt) pajak. SPt WP merupakan rahasia waib pajak yang tidak boleh diketahui oleh umum. Hal itu merupakan rahasia Wajib Pajak yang menjadi miliknya, karena bayangkan misalnya kalau itu dianggap milik negara
hukum.
nanti pada waktu ada yang bocor pajak Ibarat
mata
uang
yang
orang bisa ramai. Kalau itu bocor bisa
mempunyai dua sisi, wajib pajak juga
menggugat petugas pajak, bukan siapa-
mempunyai dua sisi yaitu kewajiban dan
siapa tapi petugas pajak.
hak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut
wewenang
untuk menuntut kewajiban perpajakan wajib
pajak
seharusnya
diimbangi
dengan pemberian hak-hak mereka. Sisi inilah yang terlupakan dalam perseteruan antara Ditjen Pajak dan
BPK.
Salah satu asas pelaksanaan pemungutan pajak
mengatakan
pemungutan
pajak
: tidak
“bahwa boleh
menimbulkan distorsi ekonomi yang bahkan
Sehingga yang menjadi lahan
pemerintah
menimbulkan
audit BPK bukan WP melainkan hasil pemeriksaan
Sumitro).
petugas
pajak.
Kerap kali dalam prakteknya menkeu baru
memberikan
penerimaan mengajukan
negara
izin
memeriksa
setelah
permohonan
BPK tertulis
kepadanya. Padahal kedudukan Ketua BPK sebagai lembaga negara adalah lebih tinggi daripada Menkeu. Ini karena
distorsi 5
sosial”(Rahmat
oleh
Contoh
Noor Rahardjo, materi-materiHukum Pajak, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008
dalam UU tentang Ketentuan Umum
Jadi, dari sisi hak-hak wajib
Perpajakan No 28 tahun 2007 diharuskan
pajak, tidak hanya kerahasiaan informasi
memberikan akses kepada BPK untuk
saja yang menjadi isu yang perlu dibahas
meminta keterangan tentang perpajakan
antara Ditjen Pajak dan BPK, ada hak-
hanya setelah mendapatkan izin tertulis
hak wajib pajak lainnya yang harus
dari Menkeu.
diperhatikan
seperti
hak
untuk
mendapatkan kepastian hukum. Tidak
D. Penutup
bisa dibayangkan apabila petugas atau
1. Kesimpulan Ditjen
pajak karena
tidak adanya
mempersilahkan
kewajiban merahasiakan data WP yang
BPK sepanjang ada izin dari Menteri
diatur oleh Undang-undang sehingga
Keuangan. Alasan yang dikemukakan
dengan
oleh Ditjen Pajak adalah dalam rangka
menyampaikan data tersebut kepada
menjaga kerahasiaan informasi wajib
pihak manapun tanpa batasan-batasan
pajak. Hal ini disebabkan karena wajib
aturan, maka kepada siapa WP harus
pajak mempunyai hak untuk mendapat
mempercayakan kerahasiaan usahanya
perlindungan kerahasiaan atas informasi
dan bagaimana dengan ketenangan iklim
yang
usahanya.
telah
Pajak
pejabat
disampaikannya
kepada
mudah
membuka
atau
Ditjen Pajak. Yang menjadi lahan audit BPK
2. Saran
bukan WP melainkan hasil pemeriksaan
Dalam membangun masyarakat
oleh petugas pajak. Menteri Keuangan
untuk bernegara, harus dapat dibangun
baru
minimum trust antar lembaga. Lembaga-
memberikan
penerimaan mengajukan
negara
izin
memeriksa
setelah
permohonan
BPK
lembaga dalam satu Negara seyogyanya
tertulis
memiliki rasa percaya bahwa lembaga
kepadanya. Ini karena dalam UU tentang
lainnya
Ketentuan Umum Perpajakan No 28
melaksanakan
tahun 2007 diharuskan memberikan
masing-msing.
akses kepada BPK untuk meminta
menjalankan tugas dan fungsinya tetap
keterangan tentang perpajakan hanya
harus dapat diawasi oleh lembaga/aparat
setelah mendapatkan izin tertulis dari Menkeu.
dalam
negra
fungsi
dan
Namun
tersebut tugasnya dalam
fungsional dlam koridor pekerjaannya sesuai kepatutan umum.6
DAFTAR PUSTAKA
Artikel-artikel tentang perseteruan BPK dan Dirjen Pajak Eko
Sabar Prihatin, materi-materi tentang BPK, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008
Mardiasmo,Perpajakan,ANDI, Yogyakarta, 2003 Noor
Rahardjo, materi-materiHukum Pajak, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang no. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
6
Noor Rahardjo, Materi Pointer tentang rahasia pajak , Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2008
