MENGGUGAH KEPEDULIAN REMAJA TERHADAP PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA Oleh: Drs. Mardiya A. Pendahuluan Ada cita-cita besar yang ingin diraih oleh pemerintah dalam hal pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tepatnya pada tahun 2015. Cita-cita besar yang dimaksud adalah terwujudnya “Penduduk Tumbuh Seimbang” yang ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) =1. Cita-cita pemerintah ini dapat terbaca dengan jelas apabila kita melihat visi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2010 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Visi tersebut adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang
2015”
dengan
misi “Mewujudkan
Pembangunan
yang
Berwawasan
Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Adapun tujuan yang ingin dicapai yakni terwujudnya keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta terwujudnya penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera. B. Dua Alasan Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 Setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa pemerintah begitu getol mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang di tahun 2015. Kedua alasan mendasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Pertama, dilihat dari sisi jumlah,
penduduk Indonesia terbilang sangat besar.
Menurut Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Angka ini menduduki ranking empat dunia setelah China (1,3 milyar jiwa), India (998,1 juta jiwa) dan Amerika Serikat (276,2 juta jiwa). Menurut Kepala BKKBN Pusat Dr.H. Sugiri Syarief, MPA, jumlah penduduk yang besar ini bila tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai tidak akan pernah menjadi modal pembangunan, justru menjadi beban pembangunan. Dalam catatan terakhir, Human Development Index (HDI) bangsa kita menduduki peringkat ke-108 dari 188 negara di dunia atau urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN. Sebuah prestasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang menguntungkan bagi pembangunan. Kedua, dilihat dari sisi pertumbuhannya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah mengalami pembesaran. Padahal pada periode 20 tahun sebelumnya, LPP negara kita terus mengecil. Bila di tahun 1971-1980 saat program KB dijadikan program nasional LPP mencapai 2,32 persen, di tahun 1980-1990 telah menurun menjadi 1,97 persen dan di tahun 1990-2000 turun lagi menjadi 1,45 persen. Sementara di tahun 2000-2010 justru naik menjadi 1,45 persen. Walaupun kenaikan ini hanya kecil, namun bila dibiarkan akan terus membesar di masa yang akan datang. Bahkan sangat dimungkinkan akan menjadi ledakan penduduk yang tidak terkendali. Sekarang ini, setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,5 juta jiwa yang setara dengan jumlah penduduk Singapura. Dengan demikian dihitung berapa pertambahan penduduk negara kita per tahun bila LPP semakin naik sementara jumlah penduduk terus bertambah banyak.
C. Mampukah Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 Direalisasikan? Penduduk tumbuh seimbang adalah sebuah cita-cita pemerintah yang ideal dan patut kita dukung bersama. Pertanyaan pokok yang perlu dikemukakan adalah, mampukah dalam kurun waktu empat tahun mendatang cita-cita tersebut dapat diraih? Pertanyaan tersebut perlu dilontarkan mengingat TFR kita berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 masih berkutat di kisaran 2,3 anak per Wanita Usia Subur (WUS). Kondisi ini hamper tidak ada perubahan dalam lima tahun terakhir, karena berdasarkan SDKI 2002-2003 TFR kita sudah mencapai 2,4 anak per WUS. Ini berarti, bila di tahun 2015 kita menargetkan TFR menjadi 2,1 anak per WUS dibutuhkan kerja keras BKKBN beserta jajarannya untuk mendongkrak capaian peserta KB baru dan mempertahankan kelestarian peserta KB aktif. Hal itu tentu sangat tidak mudah. Di tengah perubahan lingkungan strategis, BKKBN khususnya di daerah sekarang ini menghadapi dilema terkait dengan keterbatasan pendanaan dan SDM. Sementara di kabupaten/kota di mana BKKBN telah lebur menyatu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya pasca pemberlakuan otonomi daerah, menghadapi persoalan yang lebih pelik. Disamping keterbatasan dana dan SDM (dalam hal ini Petugas Lapangan KB) yang terus menyusut karena mutasi dan pensiun, juga mengalami keterbatasan dalam hal dukungan sarana prasarana. Mungkin ini tidak menjadi persoalan bagi kabupaten/kota yang kaya sumber daya alamnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya cukup tinggi. Namun persoalannya sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Indonesia kondisinya kurang menguntungkan.
Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah bersama segenap komponen bangsa yang telah bertekad mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang di tahun 2015 mendatang. Apalagi BKKBN sebagai institusi yang bertanggung jawab
dalam
pengendalian LPP telah menetapkan bahwa Contraceptive Prevalence Rate (CPR) – istilah lain Peserta KB Aktif – dengan cara modern di tahun 2014 adalah sebesar 65 persen, sementara sekarang ini capaiannya baru 57,4 persen. Lebih dari itu, menurunkan Unmet Need (PUS ingin ber-KB tidak terlayani) menjadi 5,0 persen sementara kondisi sekarang masih dalam kisaran 9,1 persen. Kemudian menurunkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 menjadi 30 per 1000 perempuan serta meningkatkan median usia kawin pertama perempuan dari 19,8 menjadi 21 tahun. Namun apapun tantangannya, upaya menuju Penduduk Tumbuh Seimbang tidak boleh terhenti. Lebih-lebih warning terkait implikasi dari jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi telah kita rasakan bersama, misalnya tingginya angka pengangguran (mencapai 7,14 persen dari angkatan kerja 116,5 juta), banyaknya penduduk miskin (31,02 juta jiwa atau 13,3 persen dari total penduduk, tingginya Angka Kematian Ibu (228/100.000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi (34/1.000 kelahiran hidup) dan lain-lain. Dengan demikian jalan yang terbaik adalah melanjutkan program KB hingga mencapai keberhasilan seperti yang pernah diraih sebelumnya. Seluruh penduduk negeri ini bersama organisasi kemasyarakatan yang ada harus digugah kesadarannya untuk berpartisipasi menyukseskan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa. Caranya tentu saja dengan ikut menyukseskan program KB dalam pengertian luas yang saat ini telah menyentuh lima aspek
garapan, yakni Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. D. Kedudukan dan Peran Remaja Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), populasi anak remaja di Indonesia mencapai tidak kurang dari 43,6 juta jiwa atau 19,64%. Sebagai generasi penerus bangsa jumlah yang cukup besar ini merupakan potensi yang besar pula bagi negara. Remaja memiliki kedudukan dan peran penting dalam pembangunan. Kedudukan dan peran strategis remaja ini tercermin dari eksistensinya sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan sebagai agen perubahan (agent of change) yang merupakan perwujudan dari kedudukan dan perannya dalam pembangunan nasional. Namun yang harus disadari bersama adalah bahwa kedudukan dan peran strategis remaja tersebut tidak akan bermakna bila kita melihat kondisi eksisting remaja pada saat ini. Yaitu terjadinya degradasi kemampuan remaja dalam berbagai bidang, diantaranya masih banyaknya angka pengangguran usia produktif serta rendahnya rasa kebersamaan dan nasionalisme. Selain itu, remaja juga mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami oleh remaja. Masa transisi ini menurut Bank Dunia mencakup 5 hal: (1) melanjutkan sekolah (continue learning), (2) mencari pekerjaan (start working), (3) memulai kehidupan berkeluarga (form families), (4) menjadi anggota masyarakat (exercise citizenship), (5) mempraktekkan hidup sehat (practice healthy life). Masalah yang menonjol di kalangan remaja misalnya masalah seksualitas (kehamilan tidak diinginkan dan aborsi), penyalahgunaan Napza, terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV dan AIDS, dan sebagainya
Karena itu diharapkan para remaja mampu mencapai prestasi di segala bidang sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas. Remaja yang berkualitas adalah remaja yang berperilaku sehat. Terhindar dari seks bebas dan kehamilan, bebas Napza dan HIV/AIDS serta menunda usia perkawinan dan bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. E. Kepedulian Remaja terhadap Permasalahan Kependudukan Perlu Digugah Mengingat para remaja yang dalam hal ini usia 15 – 24 tahun termasuk dalam kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang sangat berpotensi menambah jumlah penduduk apabila melakukan hubungan seks pra nikah, maka bukan saja para remaja tersebut perlu diberi pengertian dan pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) agar lebih hati-hati dalam menjaga organ reproduksinya sehingga tetap dalam keadaan bersih dan sehat, tetapi juga bagaimana menjaga dan mengamankannya sehingga tidak terjadi hubungan seksual dengan lawan jenis yang dapat mengakibatkan kehamilan dan kelahiran. Karena bila ini terjadi, maka akan membawa pengaruh terhadap pertambahan penduduk maupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Disinilah
dibutuhkan
upaya
menggugah
kepedulian
para
remaja terhadap
permasalahan kependudukan di Indonesia terutama terkait dengan upaya mengatasi permasalahan kuantitas penduduk dan pertumbuhannya maupun terkait dengan kualitas penduduk. Upaya menggugah kepedulian remaja terhadap permasalahan kependudukan di Indonesia sekarang ini semakin penting karena berdasarkan Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI, 2002-2003) didapatkan bahwa remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada usia 14-19 tahun (perempuan 34,7%, laki-laki
30,9%), sedangkan usia 20-24 tahun (perempuan 48,6%, laki-laki 46,5%). Urgensitas menggugah kepedulian remaja terhadap permasalahan kependudukan di Indonesia semakin meningkat manakala kita mau menengok hasil penelitian DKT Indonesia 2005 yang menunjukkan bahwa perilaku seksual remaja di 4 kota yaitu: Jabotabek, Bandung, Surabaya dan medan berdasarkan norma yang dianut, 89% remaja tidak setuju adanya seks pra nikah, namun kenyataannya 82% remaja punya teman melakukan hubungan seks pra nikah, 66% remaja punya teman hamil sebelum menikah. Remaja secara terbuka menyatakan melakukan hubungan seks pra nikah di Jabotabek 51%, Bandung 54%, Surabaya 47% dan Medan 52%. Data PKBI tahun 2006 didapatkan bahwa kisaran umur pertama kali melakukan hubungan seks pada umur 13-18 tahun, 60% tidak menggunakan alokon, 85% dilakukan di rumah sendiri. F. Empat Strategi Menguggah Kepedulian Remaja terhadap Masalah Kependudukan Menurut hemat penulis, ada empat strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menggugah kepedulian remaja terhadap masalah kependudukan di Indonesia. Keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, melalui intensifikasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kependudukan dan permasalahannya di Indonesia dengan sasaran para remaja usia 10-24 tahun.
Intensifikasi KIE ini dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan pertemuan
penyuluhan,
seminar,
dialog
masalah
kependudukan
dan
peran
remaja
dalam
mengantisipasinya, siaran radio, televisi, pemutaran film, pemasangan baliho, pembuatan leaflet, booklet, flipchart, stiker, karikatur, penulisan di media cetak, di blog atau website, atau melalui KIE perseorangan dengan sasaran remaja yang berpotensi membuat masalah kependudukan di Indonesia menjadi lebih sulit dipecahkan.
Kedua, melalui intenfikasi kegiatan advokasi ke tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap remaja, agar mereka ikut bergerak untuk menggugah kepedulian remaja terhadap masalah kependudukan di Indonesia dengan caranya masing-masing. Ketiga, melalui pembentukan grup remaja pelopor yang peduli terhadap masalah kependudukan di Indonesia sekaligus mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Grup pelopor ini dapat memanfaatkan kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dengan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), Youth Forum dengan program muatan lokal Kesehatan Reproduksinya, atau Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Keempat, melalui penyelenggaraan pameran, lomba atau monitoring terhadap kelompok remaja peduli masalah kependudukan. Penyelenggaraan kegiatan ini dapat melibatkan berbagai unsur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi profesi, LSM, pemuda dan alim ulama. Penyelenggaraan pameran, lomba atau monitoring dapat memanfaatkan berbagai momen penting seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dll. G. Kesimpulan Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan hitam putihnya sejarah bangsa di kemudian hari, termasuk terkait dengan sejarah dan permasalahan kependudukan di Indonesia. Para remaja harus dilibatkan dalam ikut mengatasi permasalahan kependudukan karena kedudukan dan peran remaja yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Selain itu, para remaja sendiri adalah bagian dari struktur penduduk Indonesia yang berpotensi besar akan menambah jumlah penduduk terkait perilaku
seksualnya serta akan dimasukinya masa-masa berkeluarga setelah mereka mencapai kedewasaan penuh yang secara matematis jelas akan berpengaruh terhadap pertambahan dan laju pertumbuhan penduduk karena mereka akan segera hamil dan memiliki anak dengan jumlah yang bervariasi.
DAFTAR PUSTAKA Bintarto. 1998. Geografi Penduduk dan Demografi. Yogyakatya: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM. BKKBN. 2011. Panduan Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Program KB Nasional Provinsi DIY Tahun 2011. Yogyakarta: BKKBN DIY. BKKBN. 2011. Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010 – 2014. Jakarta: BKKBN Pusat BKKBN. 2010. Panduan Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Yogyakarta: BKKBN Provinsi DIY. BKKBN. 2010. Informasi Program Keluarga Berencana Nasional No 3 Tahun 2010. Jakarta: BKKBN Pusat. BKKBN. 2010. Advokasi dan KIE Berbasis Semangat Pancasila. Jakarta: BKKBN Pusat BPMPDP dan KB. 2010. Program KB RPJMN 2010 – 2014. Wates: BPMPDP dan KB Kabupaten Kulon Progo. Mardiya. 2011. ”KB dan www.kulonprogokab.go.id
Pembangunan
Berwawasan
Kependudukan”
Mardiya. 2011. ”Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” http://mardiya.wordpress.com Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ditetapkan di Jakarta, 13 Oktober 2010 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
