Menggerakkan Ekonomi di Wilayah, Pinggiran Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat

Paket Kebijakan Ekonomi VI

Senin, 09 November 2015 10:07 - Terakhir Diperbaharui Senin, 09 November 2015 10:25

Menggerakkan Ekonomi di Wilayah, Pinggiran Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat

Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan ada 3 kebijakan deregulasi yang dikeluarkan, yakni: 1. Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2. Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan 3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat

1. Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan KEK belum memenuhi harapan seperti yang diharapkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yakni untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi (foreign direct investment) dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Antara lain ini akibat belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat ini terdapat 8 (delapan) KEK yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

“PP-nya sudah diparaf dan dikirim ke tempat pak Pram (Menseskab Pramono Anung, red),” kata Darmin Nasution kepada wartawan.

1 / 13



Dari delapan KEK yang sudah ditetapkan, baru 2 (dua) KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Jokowi pada awal 2015. Selebihnya masih dalam tahap pembangunan.

“Kebijakan deregulasi yang dikeluarkan diharapkan bisa memberikan kepastian, sekaligus memberi daya tarik bagi penanam modal, serta memberikan kesempatan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja di wilayah masing-masing,” ta,bah Darmin. Seluruh fasilitas ini ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

Darmin menjelaskan, pemberian berbagai insentif ini diharapkan mampu mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing lokasi KEK. Selain itu, PP ini juga akan mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena itu, pelaksanaan PP ini akan efektif apabila Pemda setempat berkomitmen untuk memberikan fasilitas daerah yang diperlukan.

Materi yang diatur dalam PP ini akan mencakup bentuk dan besaran insentif fiskal, serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan kemudahan perizinan.

Investasi pada rantai produksi yang menjadi fokus KEK akan diberi insentif lebih besar dibanding dengan investasi yang bukan menjadi fokus KEK.

Berbagai fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan di KEK meliputi:

No

Bidang

Fasilitas dan

Kemudahan

2 / 13



1.

Pajak Penghasilan (PPh) -

Kegiatan Utama (Tax Holiday):

– pengurangan PPh sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1 trili

– pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 -

Kegiatan di luar Kegiatan Utama (Tax Allowance):

– Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun;

– Penyusutan yang dipercepat; -

PPh atas deviden sebesar 10%

Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

2.

PPN dan PPnBM

3 / 13



-

Impor: tidak dipungut Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut Pengeluaran dari KEK ke TLDDP tidak dipungut Transaksi antar pelaku di KEK: tidak dipungut Transaksi dengan pelaku di KEK lain: tidak dipungut

3.

Kepabeanan -

Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)

4.

Pemilikan Properti Bagi Orang Asing -

Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tapak atau Satua Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penja Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury)

5.

Kegiatan Utama Pariwisata -

Dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50-100% Dapat diberikan pengurangan Pajak Hiburan sebesar 50-100%

4 / 13



6.

Ketenagakerjaan -

Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan Pengesahan dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK Perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK

7.

Keimigrasian -

Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali m Visa kunjungan beberapa kali (multiple visa) yang berlaku 1 tahun Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK Izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

8.

Pertanahan -

Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan

perpanjangannya diberikan

5 / 13



9.

Perizinan -

Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan check persyaratan list ( Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertan

6 / 13



1. Ekonomi Khusus (KEK) Perekonomian Di Wilayah Melalui Kawasan 2. Menggerakkan Penyediaan Air(paperless) Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan DanPengembangan Berkeadilan 3. Proses Cepat Perizinan Impor Pinggiran Bahan Baku Obat

7 / 13



Ada delapan Utara), (Kalimantan Palu (Sulawesi Tanjung kawasan Timur). Api-Apiekonomi Tengah), (Sumatera khusus Bitung Selatan) (Sulawesi : Tanjung dan Lesung Maloi Utara), Batuta (Banten), Mandalika Trans Sei Kalimantan/MBTK (NTB), Mangkei Morotai (Sumatera (Maluku

8 / 13



9 / 13



10 / 13



Insentif Investasi daerah KEK Pengurangan PPh, pengurangan penghasilan netto dan penyusutan dipercepat Tidak ada pungutan Tarif bea masuk dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Orang asing dapat memiliki properti Pengurangan Pajak Hiburan dan pembangunan pada kawasan wisata Ada dewan pengupahan dan lembaga tripartit khusus visa kunjungan selama 30 hari, dapat diperpanjang 5 kali ---2. Administrator KEK dapat memberikan izin pertanahan menguluarkan izin prinsip dan usaha Percepatan perizinan maksimal 3dan jam Penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan Dan Berkeadilan Mahkamah Nomor Negara mengisi Undang-Undang 7kemudahan Republik kekosongan tahun Konstitusi 2004 No. Indonesia tentang 11 hukum (MK) Tahun melalui Tahun sebagai Sumber 1974 putusan 1945 tentang dampak Daya dan Air No.85/PUU-XI/2013 Pengairan tidak pembatalan bertentangan memiliki diberlakukan undang-undang kekuatan dengan memutuskan hukum kembali. Undang-Undang tersebut, mengikat. Undang-Undang Dasar Untuk Dalam putusan MK tersebut, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :Izin Setiap pengusahaan hak rakyat atas atas air air; tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan Negara harus memenuhi hak rakyat atas air; Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; -menghilangkan Pengawasan dan pengendalian atas air sifatnya mutlak; menguasai Prioritas utama dari negara; pengusahaan air diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai kelanjutan hak air, melakukan Apabila Pemerintah semua pengusahaan masih pembatasan dimungkinkan atas tersebut air dengan untuk sudah syarat-syarat memberikan terpenuhi dan tertentu izin ternyata kepada dan usaha ketat. masih swasta ada ketersediaan untuk Dengan pengelolaan oleh Rancangan Pengusahaan para memperhatikan pelaku Peraturan sumber SDA) usaha dan daya Pemerintah yang ke-6 RPP air, batasan berinvestasi khususnya tentang tentang tersebut Sistem dalam di Pengusahaan Indonesia, Penyediaan dan hal untuk pengusahaan maka memberikan Sumber Air Minum pemerintah Daya dan/atau (RPP kepastian Air menyusun SPAM). (RPP penyediaan hukum air dalam Melalui sumber meningkatkan perizinan daya kedua penggunaan air pengendalian RPP hingga tersebut, air berakhirnya sesuai pelaksanaan pemerintah amanat perjanjian tetap Putusan kerjasama kerjasama. menghormati Mahkamah tersebut Namun kontrak melalui Konstitusi. pemerintah kerjasama penguatan akan pengelolaan tata lebih kelola Lingkup Sumber diselenggarakan terpenuhi, Daya pengaturan serta Air sepanjang apabila Tanah. RPP air Dalam Pengusahaan ketersediaan untuk RPP kebutuhan ini, SDA pengusahaan air masih pokok mencakup mencukupi. sehari-hari Sumber Sumber dan Daya Daya pertanian Air Air dapat Permukaan rakyat telah dan Izin Swasta, atau Pengusahaan dipindahtangankan, Koperasi, Sumber Perseorangan, sebagian Daya Air atau diberikan Kerjasama seluruhnya kepada Badan kepada BUMN, Usaha. pihak BUMD, Izin lain. ini BUMDes, Izin tidak ini dapat juga Badan harus disewakan Usaha erhatikan dan kelestarian fungsi lingkungan. sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara memp Pemberian memperhatikan ketersediaan pelaksanaan Tanah berlaku yang izin telah kegiatan air. pengusahaan dengan prinsip-prinsip Izin diberikan Pengusahaan usaha masa sebelum di SDA berlaku yang bidang kepada tertuang Sumber ditetapkannya izin Sumber berakhir. usaha Daya dalam Daya swasta Air PP putusan Air atau Pengusahaan Permukaan dapat izin MK yang dilakukan dan diterbitkan dan sepanjang SDA dengan ini, Pengusahaan dinyatakan untuk masih tetap tujuan terdapat tetap Air Sedangkan Teknis Usaha Swasta Usaha (UPT)/Unit dalam Milik Untuk Pelayanan RPP Negara Memenuhi SPAM (BUMN), Teknis diatur Kebutuhan Badan Daerah antara Usaha lain Sendiri. (UPTD), penyelenggaraan Milik Kelompok Daerah (BUMD), masyarakat, SPAM dilaksanakan Unit dan Pelayanan Badan oleh Dengan menggunakan mencakup SPAM oleh tetap kegiatan badan menghormati norma: usaha di Unit (1) Investasi swasta Air putusan Baku, mencakup Pengembangan MK, Unit peran Produksi, kegiatan swasta dan SPAM Unit didalam Unit Air oleh Distribusi Baku penyelenggaraan badan dan dan usaha Unit (2) Produksi. swasta Pengelolaan SPAM diatur Melalui memastikan penyelenggaraan 2sampai (dua) bahwa norma SPAM. badan tersebut, usaha maka swasta tersedia tidak ruang/kesempatan menguasai keseluruhan yang sub memadai sistem dengan tetap Dalam Memenuhi PP ini Kebutuhan juga dimungkinan Sendiri. badan usaha swasta melakukan penyediaan air minum untuk Badan Misalnya BUMN/BUMD usaha Surat swasta sebagai Izin Pengambilan juga bukti bisa kehadiran bekerjasama Air (SIPA) negara. yang dengan dimiliki BUMN/BUMD badan usaha dengan swasta prinsip dipegang tertentu. oleh Pengaturan yang bersifat lebih rinci akan diatur melalui peraturan menteri terkait.

11 / 13



Pemerintah Meregulasi sumber daya air :(BPOM) (RPP Menyusun Pengusahaan Rancangan SDA) Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air --Tapi Menyusun RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (RPP SPAM). Dampak :dan penyelenggaraan memastikan bahwa SPAM. badan usaha swasta tidak menguasai keseluruhan sub Sendiri. badan usaha swasta melakukan penyediaan air minum untuk Memenuhi Kebutuhan 3. Proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat Badan penyederhanaan sepenuhnya Pengawasan ini sudah dalam masuk Obat proses dan dalam Makanan impor Paket bahan Kebijakan baku selama Ekonomi obat dan ini makanan. sudah Tahap melakukan I,secara meski Proses prosesnya penyederhanaan belum paperless memperpendek kata Darmin. waktu hingga (tanpa 5,7 kertas). jam. “Itu Tapi hasil penyederhaan dari paket deregulasi proses perizinan pertama. ini sudah Itusistem berarti berhasil ,” berhasil dalam mencapai waktu target yang cepat, 100% BPOM terus meningkatkan pelayanannya secara online hingga paperless. satu jam,” tambahnya. “Tanpa kertas, prosesnya bisa selesai kurang dari Yang National perizinan merupakan disebut Single impor wujud sistem Window ekspor reformasi online serta (INSW). dipelayanan pengurusan birokrasi sini INSW adalah dengan adalah proses dokumen sistim loket impor-ekspor kepabeanan elektronik pelayanan melalui tunggal publik dan kepelabuhanan, yang sistem untuk cerdas. penyelesaian Indonesia yang INSW kegiatan dan ‎murah memberikan jika informasi dihitung efisiensi terdata per secara akurat, sekaligus transparan, efektivitas terpantau pengawasan, karena rinci, mudah, semua cepat, unit cost-nya.

12 / 13



Perizinan impor bahan baku obat MAKIN CEPAT Waktu perizinan semakin pendek hanya 5,7 jam -Perizinan Target 100% paperless Jakarta, 5impor 2015 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Tim -November Kominfo bahan baku MAKIN CEPAT -- PIKP Waktu perizinan semakin pendek hanya 5,7 Target 100% paperless Perizinan impor bahan baku obat obat MAKIN CEPAT Waktu perizinan semakin pendek hanya 5,7 jam jam Target 100% paperless

13 / 13

Menggerakkan Ekonomi di Wilayah, Pinggiran Penyediaan Air untuk Rakyat Secara Berkeadilan dan Proses Cepat Impor Bahan Baku Obat

Recommend Documents