Menggagas Ruang Pelibatan Masyarakat dalam Proses Penataan Ruang Guritno.Soerjodibroto www.daerah-bangkit.co.cc
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
YANG PALING KOMUNIKATIP………………..
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Mengapa di tanahku …..
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Salah siapa …………
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Solusi sesaat ……………..
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Keteraturan untuk siapa ……….
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Pencapaian keteraturan ini tak cukup hanya dengan modal ‘desain’…………. 3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Adakah kepastian menjadi program pemerintah (pd saat yg bersamaan tanah sdh idle))
Apakah ada kepastian tidak akan ada urban slum/squater
Pihak mana yg paling bertanggung jawab untuk merealisasikanya
Adakah kriteria yg jelas tentang tipe dan karakter kegiatan yg sesuai…..adakah batas yg pasti
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Pasca ‘desain’ masih banyak yang harus dilakukan ………. PERDA pun rasanya juga belum menjadi ‘pamungkas’ Apalagi kalau sejak semula, masyarakat atau pelaku-pelaku tata ruang tidak tahu ………….. Penerapan ‘Command & Rule Paradigm’ seperti masa lalu sudah tidak bisa di LANJUTKAN…….perlu PEROBAHAN, dan …….LEBIH CEPAT LEBIH BAIK. Hari ini, adalah langkah mendorong agar terwujud perobahan yang lebih baik.
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
KEADILAN HAK WARGA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
ELABORASI KEDALAM RUANG
?
Sering tanpa sadar para perencana mereduksi fakta yang sudah mengakar, dan semua didesain sesuai norma standar perencanaan .
Kebersamaan Keterlibatan Kepedulian Kejelasan
MENGGAGAS ULANG POLA KOMUNIKASI ANTARA WARGA + PEMERINTAH
Apakah ‘kepedulian pemerintah’ termasuk mempedulikan hak warga itu terlihat dan terasakan Apakah ‘maksud baik pemerintah sudah jelas dimata masyarakat Apakah kebijakan yg dirumuskan memang erupakan kepentingan bersama
TATA RUANG YG RESPONSIVE THDP HAK WARGA = yang dapat diterima dan dilaksanakan 3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Essensi Keterlibatan Publik Proses Dialog
Tanah individu / masyarakat
Proses Dialog Pelarangan
Kepentingan bersama
Tanah Negara
Pembatasan Perijinan
Bagaimana membangun kesepakatan dan pemahaman ttg rencana dan konsekwensinya
Kriteria Batas geografis Kebijakan operasional
Bagaimana membangun kesepakatan ttg ketentuan pelaksanaan di lapangan
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Matrix : Keterlibatan Publik dlm hirarki rencana MAKRO
Nasional
Propinsi RTRW
Kabupaten Kota
DETIL
keterlibatan
- Menyepakati - Membangun Kememilikan - Mendorong komitment
RTRW
TUJUAN
Spatial Representasi
OBJEK keterlibatan
- Harmonisasi + implikasinya - Keterpaduan + implikasinya - Perlindungan Fungsi
Functional Representasi
PRASYARAT keterlibatan
-Fasilitator -Konsep -Akses -Institusi formal utk tindak lanjut -Saran dan keluhan mekanisme -Umpan balik mekans -Kebijakan operasional
Note : Pelibatan publik tidak ditujukan untuk menghasilkan daftar usulan kebutuhan, karena analisa spatial tidak dapat dilakukan dalam batas administrasi yang terpisah pisah.
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Mekanisme dan Fasilitas utk Representasi Spatial keterlibatan
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
Konsep
Tidak merumus kan usulan ren cana, tetapi lebih menginformasi kan prasyarat
Mendorong utk terlibat dalam pengawasan dan memahami kepentingan lingkungan
Mendorong utk terlibat dalam pengawasan
Fasilitator
Diperlukan dan butuh metode khusus dlm memetakan prasyarat
Tidak diperlukan, tetapi petugas utk menampung info
Tidak diperlukan , tetapi ada petugas utk menampung info
Akses utk terlibat
Terinformasikan secara inclusive dan memberi peluang utk semua
Tersedia instrument formal utk kontrol.
Tersedia instrument formal utk kontrol
Institusi tindak lanjut
Formal dan memberikan laporan ke publik
Formal dan memberikan laporan ke publik
Formal dan memberikan laporan ke publik
Saran dan keluhan
Perlu diakomodasi dalam proses yg dilakukan
Diperlukan dan diakomodasi dlm format baku
Formal dan memberikan laporan ke publik
Umpan balik
Konsultasi publik
Tersedia instrumen formal utk operaional
Tersedia instrumen formal utk operasional
Kebijakan operasional
Dibakukan dalam regulasi
Dibakukan dalam regulasi
Dibakukan dalam regulasi
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Kerangka logis : Ruang Pelibatan Publik Pemanfaatan dan Pengendalian
Rencana
Representa si spatial
Proses fasilitasi pemetaan prasya rat & kualitas lingkungan
Representa si fungsio nal
Proses fasilitasi potensi dan stra tegi pertum buhan
Fungsional dan spatial
Proses fasilitasi kebutuhan perlin dungan fungsi ruang
Representa si SKPD terkait
Proses fasilitasi sinkronisasi program
Operasionali sasi instru ment kendali
Konsultasi Publik Masukan, komentar, perubahan
Laporan Publik hasil tindak lanjut
Proses fasilitasi operasionalisasi rencana
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Kebijakan Operasional tata ruang
Representasi spatial
Representasi functional
Prerequisite
Fasilitasi operasionali sasi TR
Penyebaranya berbasis tema lingkungan , atau administrasi ‘kelurahan’ : Orientasinya leb ih pada merumuskan ulang ‘kualitas lingkungan yang diharapkan’ berikut prasyarat-prasyarat yang diutamakan Keterlibatanya sangat tergantung pada ‘tingkat kepedulian individu’ . Untuk itu diperlukan metoda khusus untuk membangun kepedulian Diperlukan usaha yg konkrit untuk menterjemahkan pasal 3 UU26/07 kedalam kriteria yang dapat dikomunikasikan secara komunikatip Tata Ruang menjadi kuajiban bagi pemerintah untuk merealisasikan (komponen kepentingan publik) 3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
RESUME
1. Implementasi keadilan harus sejak awal terasakan 2. Hak dan peluang masyarakat / publik harus tetap dapat teraktualisasikan 3. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas lingkungan ada di masyarakat (spatial representative) 4. Dalam kebersamaan untuk hal tertentu tidak dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi – khususnya dalam isu perumusan strategi – (functional representative) 5. Bentuk keterlibatan publik berupa : a. Forum dialog , utk membangun kesepahaman b. Konsultasi publik, ruang untuk feedback,perbaikan dan perubahan c. Pemanfaatan instrumen kendali 6. Kejelasan tujuan dan konsekwensi adanya Tata Ruang menjadi satu prasayarat bagi keseluruhan proses
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Yang perlu di kaji lebih rinci : 1. Substansi pokok (fasilitasi) pelibatan representasi spatial 2. Substansi pokok (fasilitasi) pelibatan representasi functional 3. Mapping stakeholder (spatial dan functional) 4. Perumusan kriteria operasional persyaratan pencapaian tujuan (pasal 3-UU26/07) Assumsi : 1. Sepakat dengan kerangka logis : Ruang Pelibatan Publik 2. Sepakat bahwa pelibatan publik dalam tata ruang bukan untuk menyampaikan usulan (rencana), tetapi lebih menyampaikan permasalahan (lingkungan, pertumbuhan daerah) 3. Sepakat bahwa pelibatan tidak harus (bisa tidak) sama dengan kesetaraan 3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
BATAS WILAYAH PESISIR - ILMIAH (SCIENTIFIC DEFINITIONS) Contoh : tidak mudahnya mengkomunikasikan materi tata ruang ke ‘awam’
Source : Kay (1999)
Adminis trative
Biological
Physical
Landward
Catchment boundary for runoff to the ocean
Seaward
Limit of salt spray
Limit of storm surge
High water mark (HWM)
Low water mark (LWM)
Landward limit of primary dune vegetation
Local Government Seaward Boundary
3 july 2009, hotel Ambhara, tata ruang
Seaward limit of surf zone
Seaward limit of sediment interaction with beach
Seagrass meadows
Limit of territorial waters
Economic Exclusive Zone
