Mengevaluasi Kooperasi Kita
Pendidikan
ILUSTRASI: MOH. DZIKRI HENDIKA MOHAMMAD Hatta adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan yang mempunyai ide bahwa kooperasi merupakan ideologi ekonomi yang cocok untuk Indonesia. Selain itu, Hatta adalah salah satu perancang pasal tentang ekonomi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni Pasal 33. Informasi itu dikatakannya dalam buku berjudul Membangun Koperasi dan
Koperasi Membangun (MKKM), sebuah buku yang berisi kumpulan pidatonya pada setiap peringatan Hari Kooperasi rentang 1951 hingga 1970-an dan pidatonya pada pembukaan forum-forum kooperasi. Di buku itu, Hatta juga secara khusus mengupas bagaimana memperkuat kooperasi dari jalur pendidikan. Memperkuat kooperasi dari jalur pendidikan menjadi penting karena pendidikan merupakan sarana untuk menanamkan ideologi kooperasi dari generasi ke generasi. Hatta berbicara tentang pendidikan kooperasi dalam MKKM pada artikel berjudul “Pendidikan Menengah Koperasi”. Secara ideologis Hatta mengatakan bahwa kooperasi yang dikehendaki oleh UUD 1945 ialah kooperasi sebagai dasar perekonomian. Ini berbeda dari kooperasi di Barat yang menjadi sarana untuk memperoleh pembagian yang lebih adil di tengah perekonomian kapitalisme dan untuk mencapai produksi
dan
perekonomian,
penjualan cita-cita
yang
lebih
kooperasi
rasional.
dimaksudkan
Sebagai untuk
dasar
menentang
individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham kooperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup bangsa Indonesia yang asli tapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sistem kerja kooperasi mengutamakan kerjasama dan suasana gotong royong dan bebas dari paksaan. Pendidikan kooperasi mempunyai cita-cita membentuk orang dengan sifatsifat yang diperlukan untuk mengembangkan kooperasi yang sejahtera. Hatta menyebut sifat-sifat itu terdiri dari: rasa solidaritas, individualitas, kemauan dan kepercayaan pada harga diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help, cinta kepada masyarakat, serta rasa tanggung jawab moral dan sosial. Dalam buku MKKM, Hatta mengatakan bahwa rasa solidaritas sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia yang asli. Rasa tolong-menolong dan gotong royong sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat seharihari. Untuk itu, harusnya rasa solidaritas tidak susah untuk diajarkan kepada para calon kader kooperasi, karena sejak awal mereka sudah tumbuh dalam budaya solidaritas yang kental. Tetapi, rasa solidaritas saja tidak cukup untuk membangun sebuah kooperasi ekonomi. Rasa itu hanya bisa dipergunakan untuk membangun kooperasi sosial yang dimaksud
Hatta, seperti gotong royong dalam membuat rumah dan mengerjakan sawah. Selain butuh rasa solidaritas,untuk membangun kooperasi ekonomi juga diperlukan sifat individualitas. Harus dipahami bahwa individualitas berbeda dengan individualisme. Hatta menjelaskan bahwa individualisme adalah paham yang mendahulukan orang-seorang dari masyarakat. Sementara itu, individualitas merupakan kesadaran seseorang akan kapasitasnya atau bisa dikatakan kepercayaan diri suatu individu. Kepercayaan diri ini tidak tumbuh begitu saja, mesti dipicu dengan didikan dan asuhan. Dan sifat tersebut menjadi kunci tumbuhnya rasa ingin mandiri, memperbaiki nasib dengan tenaga sendiri. Apabila dihubungkan dengan rasa solidaritas, semangat untuk mandiri ini akan semakin kuat. Untuk merealisasikan visi pendidikan kooperasi di atas, visi tersebut perlu diajarkan pada setiap sekolah formal yang ada di Indonesia sebagai wujud konkret mencetak masyarakat yang berjiwa kooperasi. Untuk konteks sekolah formal, Hatta mengatakan dalam seminar kooperasi di Yogyakarta pada 1958, perlu dibentuk sekolah menengah kooperasi. Tujuannya adalah demi mewujudkan tenaga ahli dalam bidang kooperasi. Ahli di sini tidak hanya secara teknis tapi juga secara ideologi. Ide pembentukan sekolah menengah kooperasi didasari oleh keinginan Hatta dalam
rangka
mencetak
kader-kader
kooperasi
di
daerah,sehingga
harapannya semakin banyak kooperasi yang berkualitas. Semenjak itu, banyak sekolah menengah kooperasi dibuka di berbagai daerah. Sekolah Menengah Kooperasi Dewasa Ini Lantas, apakah sekarang ini masih ada sekolah formal yang mengajarkan nilai-nilai kooperasi? Dan bagaimana nasib sekolah menengah kooperasi dewasa ini? Sejauh penulis telusuri, riwayat sekolah menengah kooperasi saat ini berada di ujung tanduk. Sekolah-sekolah menengah kooperasi di beberapa daerah sudah gulung tikar. Sekolah menengah kooperasi yang tersisa salah satunya berada di Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, ada SMP Koperasi, SMA Koperasi, dan SMK Koperasi di Pontianak. Cerita mencengangkan terjadi di SMK Koperasi Pontianak.Sekolah itu mau tidak
mau mesti berkompromi dengan pasar agar mendapatkan perhatian publik. Masyarakat menilai sekolah formal dengan identitas kooperasi bukanlah hal yang menarik. Jalan keluar pun dibuat untuk memecah kebuntuan itu,salah satunya dengan menonjolkan kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah. Kebijakan lain yang lebih radikal adalah membuka jurusan yang tidak berkaitan dengan ekonomi dan kooperasi. SMK Koperasi Pontianak pun membuka jurusan komputer dengan materi pelajaran rekayasa perangkat lunak. Pembukaan jurusan komputer ini didasari oleh pembacaan pihak pengelola sekolah bahwa masyarakat membutuhkan sekolah yang bisa mengasah keahlian khusus pada siswa, dalam hal ini adalah keahlian komputer. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat wujud keadaan sekolah formal yang notabene dijadikan sarana penanaman ideologi kooperasi malah tidak mampu hidup dan mesti mengikuti tuntutan pasar demi mendapatkan siswa. Otomatis sekolah seperti itu akan berkemungkinan kecil menghasilkan kader-kader kooperasi yang mampu mendirikan kooperasi di daerah
mereka.
Hal
itu
terbukti
dari
lulusan
SMK
Koperasi
Pontianak.Lulusan sekolah itu belum ada yang bekerja di kooperasi atau mendirikan kooperasi. Padahal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memosisikan sekolah formal sebagai sarana pemahaman perkooperasian. Sebenarnya ada kaitan antara keberadaan sekolah formal beridentitas kooperasi yang jumlahnya terus berkurang dan kondisi gerakan kooperasi semasa
Orde
Baru
(Orba).
Kebijakan
ekonomi
Orba
yang
lebih
meningkatkan pertumbuhan ekonomi industrialisasi turut menjadi faktor. Kooperasi mengalami perubahan nilai dan hakikat. Sistem pemerintahan terpusat padamasa Orba menjadikan kooperasi sebagai alat kepentingan politik guna menancapkan kuku-kuku kekuasaan sampai level bawah. Pada aspek politik hukum, UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi dan perubahannya menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 dibangun dengan persepsi yang salah tentang kooperasi. Melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1984, pemerintah mendorong Koperasi Unit Desa (KUD) yang sangat instan, politis, tidak memberdayakan dari bawah sesuai potensi manajemen, birokratis, dan sarat korupsi. Hal itu memunculkan stigma buruk terhadap kooperasi. Potret buruk itu membuat kooperasi di
Indonesia menjelma sebagai wujud kegagalan pembangunan sehingga masyarakat
pun
memandang
developmentalis
semasa
kooperasi
Orba
membawa
sebelah
mata.
implikasi
Kebijakan
pada
turunnya
kepercayaan masyarakat terhadap sekolah formal yang mengedepankan kooperasi. Pendidikan Kooperasi di Perguruan Tinggi Tidak berhenti hanya pada pendidikan formal tingkat SMP, SMA, dan SMK, persoalan
pendidikan
kooperasi
ditingkat
perguruan
tinggi
juga
memprihatinkan. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia meniadakan matakuliah kooperasi dari kurikulumbelajar mereka. Hal ini dikarenakan matakuliah kooperasi dinilai tidak populer (baca: tidak sesuai tuntutan pasar) dan mahasiswa memandang kuliah tersebutsebelah mata. Tidak mengherankan, generasi muda yang memahami ilmu tentang kooperasi pun makin sedikit. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Sri-Edi
Swasono,kondisi
perguruan
tinggi,
khususnya
fakultas ekonomi, yang sedemikian itu membuat perguruan tinggi di seluruh Indonesia berpihak pada kelompok kapitalis. Matakuliah kooperasi sekarang ini memang tidak menjadi mata kuliah utama, selain dipandang sebelah mata dan tidak bergengsi. Banyak kalangan yang menilai mata kuliah kooperasi tidak mampu memberikan daya tarik. Pengajaran mata kuliah kooperasi kurang memberikan contoh yang inspiratif dan memotivasi mahasiswa,serta tidak mampu memberikan ideological bearing untuk memantik semangat belajar dan komitmen ilmiah. Kekurangan yang lain ialah pengajar atau dosen matakuliah kooperasi belum mampu menandingi pemikiran ekonomi yang didominasi oleh sistem ekonomi
pasar
(liberalisme-kapitalisme).
Pengajar
belum
mampu
menyejajarkan peran ekonomi kerjasama (co-opperativism) dengan peran ekonomi
yang
berwacana
persaingan
(competitionism).
Proses
pembelajarannya pun kurang memberi contoh yang berisi studi kasus keberhasilan-keberhasilan kooperasi. Dosen seringnya kurang memadukan matakuliah
tersebut
dengan
matakuliah
lain,
seperti
ekonomi
pembangunan, ekonomi perencanaan, dan sistem ekonomi.Tak jarang pula, matakuliah kooperasi diajarkan dengan menekankan rentetan peristiwa
daripada pemikiran dan perjuangan dari segala dimensi, mulai dimensi historis, sosial, kultural, hingga ideologi. Semestinya matakuliah kooperasi mampu mengajarkan ideologi ekonomi yang
penuh
dengan
tuntutan
moral-kultural
dan
motif-motif
etis,mengingat sekarang ilmu ekonomi kurang akan nilai moral dan terlalu mengedepankan kepuasan maksimal dan keuntungan maksimal. Ada dua posisi yang bisa ditempati matakuliah kooperasi untuk menegaskan dirinya dalam sistem ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Secara makro, matakuliah kooperasi harus mampu untuk tidak hanya menjadi solusi atas sistem ekonomi yang sekarang, tapi juga mesti mampu menyebarkan semangat antieksploitasi, kedaulatan, dan demokrasi.
Dengan
demikian,
matakuliah
kooperasi
dapat
menjadi
pendorong demokratisasi ekonomi. Untuk
itu,
dosen-dosen
matakuliah
kooperasi
mesti
mengetahui
perkembangan terbaru dari gerakan kooperasi, baik dalam negeri maupun mancanegara. Dosen pun perlu lebih kreatif dalam memberikan perspektif pemikiran guna menanggapi kondisi ekonomi yang tidak adil, cenderung eksploitatif,
tidak
partisipatif-emansipatif,
termasuk
proses
swastanisasi yang bukan go public. Apabila dosen mampu merespons permasalahan ekonomi seperti telah disebutkan, harapannya mampu menarik semangat para mahasiswa,sehingga mahasiswa mampu menunjukkan kemauan terhadap permasalahan itu. Secara mikro, matakuliah kooperasi mesti mampu didorong kembali ke khittahnya, yakni untuk membangun kooperasi berdasarkan prinsipprinsip dan nilai-nilai dasar kooperasi. Prinsip dan nilai ini sudah ditegaskan dalam kongres International Co-operative Alliance (ICA)pada 1995 di Manchester, Inggris,serta mengacu pada nilai dan prinsip pendidikan kooperasi yang dikemukakan Hatta. Menghadapi kondisi pendidikan bercorak kooperasi yang buruk seperti sekarang, beberapa upaya telah dilakukan perguruan tinggi untuk tetap mengikat
kurikulum
ekonomi
berbasis
kooperasi
dalam
kampus
mereka.Salah satu upaya ituialah penandatanganan nota kesepakatan antara perguruan tinggi negeri/swasta se-Jawa Timur dengan Dewan
Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada 6 Januari 2012. Implikasi penandatanganan nota kesepakatan itu ialah perguruan tinggi mesti mengajarkan kurikulum berbasis kooperasi. Dari situ, perguruan tinggi diharapkan mampu memberi pengertian teoretis bahwa paham neoliberal yang kini sedang mencengkeram,sangat bermasalah. Secara teknis, kesepakatan ini akan dilaksanakan dalam tiga program: penyusunan kurikulum sebagai tolok ukur keberhasilan kooperasi, magang, dan kerjasama. Tidak sampai situ saja, bentuk penerapan kurikulum berbasis kooperasi di perguruan tinggi juga dikuatkan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Negara Kooperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Perkooperasian dan Kewirausahaan. Perjanjian di antara kedua kementerian itu mengenai pendidikan kooperasi tercatat sudah tiga kali diteken. Adapun tujuan diberlakukannya surat keputusan bersama
itu
adalah
untuk
memasyarakatkan
dan
mengembangkan
perkooperasian dan kewirausahaan serta menyiapkan kader kooperasi dan wirausaha yang profesional di segala lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Adapun tujuan khusus bagi pihak perguruan tinggi ialah seluruh perguruan tinggi diharapkan mesti menempatkan perkooperasian sebagai matakuliah atau sub-matakuliah atau sub-pokok bahasan di semua program studi, baik yang berbasis ekonomi maupun tidak. Dengan demikian, kesan bahwa kooperasi hanya menjadi tanggung program studi ilmu ekonomi saja pun akan berkurang. Betapapun sudah ada kebijakan dari pemerintah dan kerjasama dengan perguruan tinggi demi memasukkan nilai-nilai kooperasi ke dalam kampus, dalam praktiknya tidak semudah membalik telapak tangan. Masih ada penyelanggara pendidikan tinggi yang belum memasukkan pengetahuan tentang perkooperasian dalam kurikulum di seluruh program studi. Melihat masih ada perguruan tinggi yang “nakal” itulah, tentu perlu kita tunggu apa tindakan pemerintah selanjutnya. Di sini, keberpihakan pemerintah terhadap gerakan kooperasi akan terlihat jika ada usaha lain selain yang sudah penulis uraikan di atas. Bercermin dari Mondragon University Salah satu institusi pendidikan yang dibangun dengan sistem manajemen
berbasis kooperasi ialah Mondragon University. Mondragon University adalah bagian dari gerakan kooperasi Mondragon yang berada di daerah Basque, Spanyol.Salah satu penggagas kooperasi Mondragon adalah Don José María Arizmendiarrieta. Didirikan pada 1997, sekarang jumlah mahasiswa Mondragon University sekira 9.000 orang. Karena berkonsep kooperasi,
para
karyawan
di
sana
diposisikan
sebagai
pemilik
universitas. Otomatis kebijakan dari kampus seperti gaji akan cenderung tidak merugikan sebelah pihak. Karyawan atau pekerja mempunyai akses untuk bersuara terkait kesejahteraan mereka. Di luar itu, kultur akademik di sana bersifat terbuka. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa ketika berbicara mengenai riset tidak mengedepankan keuntungan pasar, tetapi lebih pada bagaimana hasil kajian mereka mampu menyelesaikan problem masyarakat. Pendidikan bernapaskan kooperasi yang diadakan Mondragon tidak sebatas pada tingkat perguruan tinggi, tapi juga pada jenjang-jenjang di bawahnya. Menurut Arizmendiarrieta, pendidikan dalam gerakan kooperasi tidak cukup hanya ditujukan untuk mempertahankan gerakan kooperasi, tapi juga untuk menghindarkan gerakan kooperasi dari pengambilalihan oleh para penguasa tiran. Salah satu faktor yang mendorong pendirian Mondragon adalah perlawanan terhadap kebijakan tangan besi pemimpin Spanyol kala itu, Jenderal Franco. Dari sekelumit kisah Mondragon University tersebut, kita bisa mempelajari bahwa pendidikan yang dibangun dengan semangat kooperasi mampu menghadirkan semangat gerakan dalam melawan realitas kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan ini bisa saja dilakukan oleh korporasi maupun pemerintah yang berpihak padadan berkongsi dengan kapital. Pendidikan ala kooperasi menjadi kunci bagi terwujudnya gerakan kooperasi menuju terwujudnya masyarakat sosialistis. [] Bahan Bacaan Adventures in Free Schooling. 2008. “The Education of Mondragón.” 3 November. Diakses
pada
27
Oktober
2015.
https://freeschools.wordpress.com/2008/11/03/the-education-of-mondragon/. Antaranews.com. 2012. “Sri Edi Swasono: Fakultas Ekonomi Memihak Kapitalis.” 6
Januari.
Diakses
pada
29
Oktober
2015.
http://www.antaranews.com/berita/291654/sri-edi-swasono-fakultas-ekonomi-memihak-kap italis. Bisnis.com. 2013. “Lembaga Pendidikan Formal Jadi Sarana Pemahaman Perkoperasian.” 3 Desember.
Diakses
pada
30
Oktober
2015.
http://industri.bisnis.com/read/20131203/87/190146/lembaga-pendidikan-formal-jadi-sa rana-pemahaman-perkooperasian. Boyle, D. 2013. Media Kooperasi & Kooperasi Media. Yogyakarta: INSISTPress dan Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Burhan, F.A. 2015. “Hilangnya Koperasi di Ranah Kurikulum Universitas.” Himmah Online
10
Februari.
Diakses
pada
29
Oktober
2015.
http://lpmhimmahuii.org/2015/02/hilangnya-koperasi-di-ranah-kurikulum-universitas/. Hatta, M. 2015. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Matthews, D. 2013. “Inside a Cooperative University.” 29 Agustus. Diakses 28 Oktober 2015. https://www.timeshighereducation.com/features/inside-a-cooperative-university/200677 6.article. Roekminiati, S. 2014. “Kajian Kurikulum Perkoperasian di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Dr. Soetomo.” Fonema 2 (3): 120–136. Solehudin, A. Tanpa tahun. “Ekonomi Kerakyatan dan Gagalnya Pembangunan Koperasi di Indonesia.”
Diakses
pada
31
Oktober
2015.
http://indoprogress.blogspot.co.id/2007/11/ekonomi-kerakyatan-dan-gagalnya.html. Suarakawan.com. 2012. “Gandeng Dinkop, PTN/PTS Siap Ajarkan Kurikulum Koperasi.” 6 Januari.
Diakses
pada
28
Oktober
2015.
http://suarakawan.com/gandeng-dinkop-ptnpts-siap-ajarkan-kurikulum-koperasi/. Sutardjo, S. “Komputer Sang Juru Selamat.” 1 April. Diakses pada 29 Oktober 2015. https://susansutardjo.wordpress.com/2012/04/01/komputer-sang-juru-selamat/. Swasono, S.-E. 2003. “Koperasi sebagai Mata Kuliah di Universitas: Dapatkah Koperasi
Menjadi Pilar Orde Ekonomi Indonesia?” 4 November. Diakses pada 28 Oktober 2015. http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul10_3.htm. Wikipedia. Tanpa tahun. “SMK Koperasi Pontianak.” Diakses pada 29 Oktober 2015. https://id.wikipedia.org/wiki/SMA_Koperasi_Pontianak.
