KONTRIBUSI KOOPERASI TERHADAP PEMBANGUNAN INKLUSIF
Ringkasan laporan riset
PENELITI Ferzya Farhan Daya Cipta Sudrajat
KONTAK
[email protected] www.cipg.or.id
2017
Konten dalam publikasi ini dilindungi lisensi Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License. Anda dapat menyebarluaskan pengetahuan yang terdapat dalam publikasi ini seluas-luasnya dengan ketentuan yang berlaku. Foto cover oleh Damsir Chaniago, SSI Pundi Sumatera
ALUR KONTEN Konteks
• Halaman 4-6
Kerangka Pikir
• Halaman 7-11
Temuan
• Halaman 12-21
Refleksi
• Halaman 22
Ide untuk bergerak
• Halaman 23
3
Ketimpangan (Rasio Gini)*
0.413
0.410
*Diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia
0.408 0.394
0.410
0.380
KENAPA?
KONTEKS
0.406
0.370
Koperasi vs Kooperasi
0.360
0.350
•
•
• •
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
•
Meski dalam dekade terakhir perekonomian Indonesia semakin tumbuh, jurang kemiskinan antara miskin dan kaya di masyarakat kita melebar. Atas nama akumulasi kapital, perubahan budaya tidak terelakkan, dan penggundulan hutan semakin marak. Sementara itu, kualitas makanan dan gizi di beberapa wilayah semakin berkurang (Colfer, Sheil, Kaimowitz, & Kishi, 2006). Pada saat bersamaat, dunia menjadi semakin global. Tidak ada jalan mundur dari proses ini. Sistem ekonomi global bercorak kapitalistik, yang dalam proses produksinya menghasilkan risiko sosial dan lingkungan, mulai ditentang. Karena itu, banyak orang mencari alternatif sistem ekonomi baru. Koperasi atau kooperasi terbukti secara historis menawarkan alternatif semacam itu. Sayangnya, hal ini tidak selalu diakui. Di dunia yang berpusat pada individu ini, kontribusi koperasi tidak dilihat secara terbuka dan internasional, koperasi kerap menjadi "warga tak terlihat" (Saner, Yiu, & Filadoro, 2012) dibandingkan dengan organisasi sektor publik dan swasta.
•
•
•
Seringkali, koperasi dianggap sebagai lembaga keuangan mikro semata atau identik dengan pedesaan. Dalam UU 25/1992, koperasi masuk dalam kategori badan usaha. Kooperasi, dengan dua ‘o’, merupakan diksi yang diambil untuk menjelaskan koperasi organik yang memiliki semangat gerakan. Dengan mempraktikkan demokrasi ekonomi, meningkatkan anggota dan pengetahuan umum masyarakat, kooperasi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan definisi mereka sendiri. 4
TIGA PANDANGAN TOKOH NASIONAL
KONTEKS
Tan Malaka
M. Hatta
D.N. Aidit
Kooperasi sebagai sistem ekonomi dan alat politik untuk mencapai tujuan tertentu, karena itu ia bisa terbentuk di manapun (desa maupun kota).
Kooperasi sebagai usaha patungan atau organisasi yang paling sesuai dengan bentuk ekonomi Indonesia karena memiliki praktik demokrasi ekonomi.
Kooperasi sebagai gerakan anti-imperialisme dan kapitalisme sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
5
RIWAYAT KEBIJAKAN
KONTEKS
Awal Kemerdekaan (1945-1949) • Perumusan Pasal 33 UUD 1945 dengan menetapkan koperasi sebagai organisasi yang tepat untuk melaksanakan sistem perekonomian dengan asas kekeluargaan.
Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) • Penetapan Undang-Undang pertama mengenai perkumpulan koperasi yakni No. 79/1958 sekaligus mencabut ordonansi tahun 1993 No.108 dan tahun 1949 No.179. • Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi No.60/1959, termasuk penentuan jenis dan tingkat koperasi.
Periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965) • Terbit Instruksi Presiden No.2/1960 mengenai Badan Penggerak Koperasi. • UU No.79/1958 dan diganti dengan UU No.14/1965, menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi.
Periode Transisi (1965-1966) • Menghapus segala bentuk gerakan akar rumput, termasuk koperasi.
Periode Orde Baru (1967-1998) • Menghapus semua peraturan mengenai koperasi dan menggantikannya dengan UU No.25/1992 • Membentuk Koperasi Unit Desa
Reformasi (1998-hingga kini) • UU No.17/2012 terbit menggantikan UU No.25/1992. Tahun 2014, UU No.17/2012 digugurkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permintaan masyarakat • Rancangan UU Koperasi disusun oleh DPD pada tahun 2015, tetapi belum ada pembahasan lebih lanjut 6
KERANGKA PIKIR
PERTANYAAN RISET & METODOLOGI
1. Bagaimana kooperasi berkontribusi terhadap pembangunan inklusif? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi eksistensi kooperasi? 3. Sejauh mana inovasi membantu kooperasi mencapai tujuan mereka?
Profiling
KUALITATIF
Wawancara METODOLOGI
PERTANYAAN RISET
Desk study
Sensus 2010 No
Provinsi
% desa
Kooperasi
Urban
Rural
12.8
87.2
1
Jambi
2
Jakarta
100.0
0.0
3
Jawa Tengah
31.7
68.3
4
Jawa Timur
33.3
66.7
5
Kalimantan Barat
7.1
92.9
Koperasi Wanita Dahlia Koperasi Riset Purusha Kopkun Institute Kooperasi Komunitas Metro Gemalaq Kemisiq
Lokasi
Kategori
Bungo
Rural
Jakarta Barat
Urban
Purwokerto
Sub-urban
Malang
Urban
Ketapang
Rural
7
KERANGKA PIKIR Ekonomi
DIMENSI PEMBANGUNAN INKLUSIF • Meningkatkan pendapatan rumah tangga • Memberikan akses keuangan
mengurangi kesenjangan distribusi kekayaan
Sosial memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan
• Meningkatkan kesempatan untuk pendidikan • Memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan • Membagikan dengan rata atas hak, tanggung jawab, dan risiko
8
KERANGKA PIKIR
DIMENSI PEMBANGUNAN INKLUSIF Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan disertai oleh tindakan nyata
Ekologi memastikan proses pembangunan tidak merugikan keseimbangan ekologi
•
Hak-hak Sipil memastikan bahwa kebijakan pembangunan diambil dengan nilainilai yang setara
•
Memastikan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Memperjuangkan relasi yang setara antara warga dengan pemerintah
9
KERANGKA PIKIR
INOVASI
“Inovasi adalah sebuah gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya.” (Rogers, 2003)
KARAKTERISTIK INOVASI (ROGERS, 2003)
1
Membawa keuntungan
2
Sesuai dengan nilai dan norma masing-masing sistem sosial
3
Mudah dimengerti
4
Mudah diadopsi
5
Hasil inovasi dapat dilihat orang lain
10
(SCHMOOKLER, 1962) dan (MULGAN, TUCKER, ALI, & SANDERS, 2006)
TIPE INOVASI
KERANGKA PIKIR
INOVASI
Produk: barang atau layanan baru yang disempurnakan.
Proses: penerapan metode baru.
Sosial: gagasan baru untuk perubahan sosial
Dalam konteks kooperasi, inovasi sangat penting untuk ketahanan. Inovasi memungkinkan kooperasi untuk mengembangkan kapasitas adaptifnya untuk mempertahankan diri. Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Nugroho, Adibroto, Tanaya, Amalia, dan Pawennei (2015 ) menemukan dampak inovasi yang signifikan: menghilangkan hambatan untuk mengakses energi, ekonomi pasar dan hasil pertanian. Inovasi tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan, namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan penghidupan masyarakat secara umum. 11
TEMUAN
RURAL
"CU menggunakan pemberdayaan holistik untuk mewujudkan transformasi sosial demi membebaskan manusia dari kemiskinan, tanpa harapan dan ketergantungan, menuju kualitas hidup yang lebih baik yang mandiri, bermartabat, berdaulat dan kehidupan yang berkelanjutan." John Bamba, inisiator Credit Union Gemalaq Kemisiq, wawancara Mei 2017
Lokasi Ketapang, Kalimantan Barat Kategori Rural
Credit Union Gemalaq Kemisiq (CUGK)
Tahun berdiri
1999
Anggota awal
N/A
Anggota saat ini
15.000
Entitas legal
Koperasi kredit
Jasa
Keuangan
12
TEMUAN
RURAL INKLUSIVITAS
Pendirian CU GK tidak terlepas dari semangat 'Filosofi Petani' yang mengandung 4 kebutuhan: Kelangsungan Hidup, Keberlanjutan, Sosial dan Kebutuhan Spiritual. Paula, salah satu anggota CU GK, menyatakan setelah pembentukan CU, bergabung, dan mengikuti program dan peraturan, dia melihat bahwa setiap orang di desa mereka mampu membangun rumah, membeli sepeda motor dan televisi.
Credit Union Gemalaq Kemisiq (CUGK)
INOVASI
CU GK tidak hanya memberi mereka kemampuan untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih baik namun juga memperhatikan masalah kesehatan. Paula berpendapat bahwa CU GK menyediakan uang saku untuk keperluan rawat inap dan kebutuhan medis lainnya.
Tidak ada perkebunan monokultur atau perkebunan kelapa sawit di desa tersebut, bahkan sebuah rencana jalan ditolak oleh masyarakat karena mereka tidak ingin tanah mereka dimusnahkan.
Dengan bergabung dengan CU GK, anggota menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga negara seperti hak masyarakat adat dan membayar pajak.
Filosofi Petani Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Jalai Kendawangan (AMA-JK), perpustakaan komunitas Gemalaq, radio komunitas Manjing Tarah, studio Upui Damang Gelancuq, kelompok tani, serta kelompok perempuan dan anak. 13
TEMUAN
RURAL Koperasi Wanita Dahlia
“Dulu, wanita selalu mengandalkan suami mereka. Nah, setelah berdirinya koperasi, kami selalu terlibat dalam setiap keputusan terkait desa." Ayuk, anggota Koperasi Wanita Dahlia, wawancara April 2017
Lokasi Muara Bungo, Jambi
Tahun berdiri
2000
Anggota awal
23
Anggota saat ini
116
Kategori Rural
Entitas legal
Koperasi wanita
Jasa
Keuangan
14
TEMUAN
RURAL INKLUSIVITAS
Koperasi Wanita Dahlia
Pendirian Koperasi Wanita Dahlia diawali dari perbincangan sore saat mandi di sungai, inisiatif kemudian berlanjut hingga kini. Wanita yang sudah menikah sekarang mampu mengelola sumber daya mereka sendiri tanpa bergantung pada suami mereka. Sebagian besar uang masuk ke pendidikan, kemudian untuk perbaikan perkebunan karet mereka, terakhir untuk konsumsi tersier mereka seperti sepeda motor, atau rumah.
Koperasi menaruh perhatian tinggi terhadap pendidikan formal generasi penerus. Mereka juga mengalokasikan dana sosial. Hal ini ditujukan untuk anggota atau masyarakat yang mengalami kemalangan seperti kematian, kecelakaan, atau membayar gaji administrator masjid.
Pada tahun 2006, Dahlia mendukung pembuatan pembangkit listrik mandiri milik masyarakat. Dalam mengembangkan mikro hidro, masyarakat bekerja sama dan manajemen biaya dibagi secara adil di antara mereka. Keputusan tersebut dibuat secara kolektif di kalangan masyarakat. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa Dahlia membantu perencanaan pembangunan pemerintah dalam hal pembuatan jalan, jembatan, fasilitas air bersih, sarana ibadah, listrik, dan lain-lain yang merupakan salah satu komponen dalam sistem pembangunan desa.
INOVASI
• Membuka usaha penyewaan jasa pelaminan pernikahan. • Pemotongan bunga di depan. Sebagai contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,akan dikenai biaya bunga Rp50.000, maka anggota hanya mendapatkan Rp450.000 dan tidak perlu khawatir membayar biaya bunga. • Berhasil membuka peluang untuk pengadaan listrik dan penjagaan hutan adat.
15
TEMUAN
SUB-URBAN Kopkun Purwokerto
“Kami menginginkan kebijakan yang dapat membantu kami menumbuhkembangkan gerakan-gerakan ini. Kami ingin keadaan yang adil untuk koperasi, tidak serta merta memberikan materi saja.” Herliana, Pengurus Kopkun Purwokerto, wawancara April 2017
Lokasi Purwokerto, Jawa Tengah
Tahun berdiri
2006
Anggota awal
69
Anggota saat ini
1.400
Kategori Sub-urban
Entitas legal
Koperasi
Jasa
Konsumsi
16
TEMUAN
SUB-URBAN INKLUSIVITAS
Kopkun Purwokerto
Kopkun Purwokerto tidak hanya ingin menyebarluaskan ide untuk berkoperasi dalam ranah lokal saja, tetapi juga berusaha agar menjangkau ranah nasional dan internasional
Perhatian utama mereka dicurahkan ke dalam kebutuhan ekonomi dasar anggota. Mereka percaya bahwa untuk meningkatkan dampaknya terhadap masyarakat lokal, masyarakat harus bergabung sebagai anggota Kopkun.
Kopkun juga menciptakan inklusivitas di beberapa daerah pedesaan di Banyumas, dengan membantu masyarakat menciptakan inisiatif yang sama dengan karakteristik lokal mereka.
• •
Kopkun merupakan satu-satunya perwakilan koperasi dalam forum koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM di tingkat provinsi. Pada 2016, Kopkun diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah kebijakan pajak untuk usaha kecil.
INOVASI
• Inovasi tersebut termasuk mendirikan pusat penelitian Kopkun Institute pada tahun 2015, membangun aplikasi mobile credit dan online, dan memberikan nuansa internasional dalam kampanye mereka. • Kopkun Purwokerto juga menciptakan sebuah program sebagai bagian dari layanan simpan pinjam bernama Kopkun Micros.
17
TEMUAN
URBAN Komunitas Kalimetro
"Temui anggota kami, mereka memiliki pengetahuan dasar tentang konstitusi dan hak warga negara. Dan mereka pun tahu bagaimana cara menceritakan hak mereka di depan pembuat kebijakan." Luthfi Darmawan, anggota Komunitas Kalimetro, wawancara April 2017
Lokasi Malang, Jawa Timur
Tahun berdiri
2014
Anggota awal
15-20
Anggota saat ini
40
Kategori Urban
Entitas legal
-
Jasa
Keuangan
18
TEMUAN
URBAN INKLUSIVITAS
Koperasi Komunitas Kalimetro telah membangun kesadaran mengadvokasi hak-hak sipil mereka di depan pemerintah daerah.
masyarakat
Komunitas Kalimetro
untuk
INOVASI Memberikan akses pinjaman keuangan
Mendirikan Sekolah Rakjat
• •
• •
Dari forum menjadi kooperasi Mendirikan Intrans Publishing
Orang harus belajar untuk mengartikulasikan aspirasi mereka tentang kebijakan di forum yang sama dengan para pemangku kepentingan, dan juga tetap menjaga hubungan yang setara dengan koperasi. Menolak semua dukungan pendanaan potensial dari pemerintah dengan menghindari perlakuan top-down dari pemerintah.
19
TEMUAN
URBAN Koperasi Riset Purusha
"Agar bisa menjadi anggota Purusha, dia tidak hanya memiliki sebuah proyek pengetahuan, namun harus juga memiliki gairah untuk transformasi sosial." Hizkia Yosie Polimung, inisiator Koperasi Riset Purusha, wawancara Februari 2017
Lokasi DKI Jakarta Kategori Urban
Tahun berdiri
2015
Anggota awal
7
Anggota saat ini
23
Entitas legal
Yayasan
Jasa
Riset
TEMUAN
URBAN Koperasi Riset Purusha
INKLUSIVITAS Koperasi Riset Purusha membuka akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi lebar Purusha berusaha untuk menyebarkan gagasan kooperatif di kalangan pemuda perkotaan. Untuk menyebarkan gagasan koperasi ke masyarakat, Purusha membuka layanan konsultasi untuk orang-orang yang ingin membuat inisiatif koperasi. Mereka biasanya berasal dari berbagai profesi seperti perancang busana dan pengacara. Purusha juga menaruh perhatian dan terhubung dengan beberapa gerakan kelompok di daerah pedesaan dan gerakan buruh. Itulah cara mereka untuk membuat gerakan mereka dikenali untuk orang-orang dalam konteks masyarakat yang lebih luas.
INOVASI
• • Memastikan anggota, dan jaringan koperasi mengetahui hak-haknya sebagai warga negara
•
Kedai kopi di bawah naungan koperasi Perubahan sistem organisasi, dari PT menjadi koperasi Kemudahan akses pengetahuan melalui program sharing & learning dengan pilihan kontribusi (sebagai pengganti nilai pengetahuan) yang beragam
21
TANTANGAN DAN EKOSISTEM UNTUK HIDUP
Ketidakpercayaan masyarakat
Keuangan yang tidak sehat Pendekatan kebijakan pemerintah yang terlalu top-down Ketidakpercayaan masyarakat berpengaruh pada model bisnis yang dilaksanakan oleh kooperasi. Misalnya, Komunitas Kalimetro memilih bentuk CV sebagai badan hukum usaha penerbitan yang mereka jalankan. Hal ini disebabkan nama ‘koperasi’ akan mempersulit persaingan bisnis.
• Semua kooperasi didirikan setelah Reformasi 1998, dimulai dari CU GK pada tahun 1999 hingga Koperasi Riset Purusha pada tahun 2015. • Keteguhan untuk mengejar kemakmuran bersama tanpa mengabaikan tantangan sosial dan lingkungan secara bertahap terbayar. • Kooperasi di rural memperkuat keberadaan lahan adat, mengurangi degradasi lingkungan, meningkatkan kesetaraan gender, menjamin kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan rasa aman, persatuan, dan solidaritas. • Sementara kooperasi di sub-urban dan urban fokus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan semangat gerakan kooperatif.
Penting EKOSISTEM
3 Tantangan
REFLEKSI RISET
Perlu
Pendukung
• Berbasis nilai • Kolektivitas • Kehomogenan • Pengelolaan yang tegas
• Inovasi • Koneksi ke pasar • Jaringan ke koperasi lain di dunia
• Kesadaran dan pengakuan masyarakat • Kebijakan
22
REKOMENDASI •
•
•
•
•
Tidak ada 'satu resep yang cocok untuk • semua' dalam pembangunan: setiap negara memiliki situasi sendiri. Lembaga keuangan internasional dan badan • bantuan pembangunan mencari bentuk pembangunan yang ideal dan baru-baru ini • mengumumkan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, perspektif pengembangan dari • internasional mungkin sangat berbeda dengan perspektif nasional atau lokal. Dalam konteks nasional, perspektif pembangunan antara pemerintah dan masyarakat harus • sama. Kooperasi harus ditetapkan sebagai inisiatif bottom-up alih-alih inisiatif top-down, yang bertujuan untuk transformasi sosial menuju pembangunan inklusif. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, koperasi harus membentuk instrumen untuk monitoring dan evaluasi.
IDE UNTUK BERGERAK Berkolaborasi dengan media arus utama dan alternatif untuk meliput berita kooperasi dan menyebarkan gagasan tersebut. Meninjau ulang Rancangan Undang-undang Koperasi Tahun 2015. Membentuk peraturan tersendiri mengenai Credit Union dan memisahkannya dengan koperasi. Meninjau ulang peraturan pajak pada koperasi. Sebagai organisasi nirlaba, kooperasi (termasuk CU) memungkinkan anggotanya untuk membayar pajak. Memaksimalkan pendataan statistik dengan mengumpulkan data (mencakup, namun tidak terbatas pada) mengenai tipe koperasi, sektor ekonomi koperasi, serta karakteristik anggota.
23
“
Keberadaan kooperasi membantu untuk mempertahankan tanah adat, mengurangi perusakan lingkungan, meningkatkan kesetaraan gender, menjawab kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan rasa aman, persatuan, dan solidaritas CIPG, 2017
” 24
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
Ringkasan laporan riset KontribusiKooperasiTerhadap Pembangunan Inklusif Centre for Innovation Policy and Governance 2017
