Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
Mengalirkan Air Umbulan, Sejahterakan Masyarakat Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim
Profil Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Provinsi Jatim
Daftar isi • Ikhtisar Proyek KPS SPAM Umbulan • Latar Belakang Proyek KPS SPAM Umbulan • Skema Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) • Peran dan Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah • Analisa Dukungan Masyarakat Atas Proyek KPS SPAM Umbulan dan • Pengukuran Kemampuan Masyarakat dan Mekanisme Perhitungan Tarif Curah • Status Proses Penyiapan dan Transaksi (Pelelangan) Proyek KPS-SPAM Umbulan
1
Ikhtisar Proyek KPS SPAM Umbulan Status Proyek
Lokasi PJPK Debit Air Yang Tersedia Kualitas Air Umbulan Pemanfaatan Yang Sudah Ada
Rencana Pemanfaatan Rencana Debit Air Yang Akan Dimanfaatkan Target Pelayanan Sistem Yang Akan Dibangun
Biaya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Sumber Pembiayaan Masa Konsesi
• Proyek Pemerintah dengan menggunakan Pola Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS (Public Private Partnerships/PPP). • Pemerintah menetapkan sebagai Proyek Showcase Nasional Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) adalah Gubernur Jawa Timur ± 5.000 liter/detik Sangat layak untuk Air Minum berdasarkan persyaratan dari Kementerian Kesehatan • 173 liter/detik oleh PDAM Kota Pasuruan • 100 liter/detik oleh PDAM Kota Surabaya • Sebagian untuk irigasi, penetasan ikan • Sisanya terbuang ke laut melalui Sungai Rejoso Untuk menyediakan Air Minum bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. 4.000 liter/detik ± 1,3 juta jiwa (± 260 ribu sambungan) Sistem Produksi di Mata Air Umbulan, Sistem Transmisi ± 97 Km dan Sistem Offtake ke PDAM yang terdiri dari 16 Offtake di masing-masing wilayah ke 5 (lima) Pemkab/Pemkot ± Rp2 Triliun Swasta dan Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia 25 Tahun, setelah itu seluruh aset Proyek KPS-SPAM Umbulan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2
“Umbulan adalah anugerah air alami dalam jumlah yang besar, dan terbesar di Pulau Jawa, yang berpuluh tahun terbuang begitu saja ke Laut.”
3
Latar Belakang Proyek KPS SPAM Umbulan Adalah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan Air Minum bagi masyarakat. Keberadaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan tidak terlepas dari adanya kebutuhan yang cukup tinggi terhadap sumber Air yang berkualitas bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Di sisi lain, terdapat sumber Air yang berkualitas yang sangat layak untuk dijadikan sumber Air Minum yang memenuhi kriteria Air Minum yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan Debit Air yang melimpah, yang mencapai 5.000 liter/ detik. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di lima wilayah tersebut dapat memanfaatkan bersama-sama dengan membangun infrastruktur yang mampu mengalirkan air dari Mata Air Umbulan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Disinilah pentingnya peran Proyek KPS SPAM Umbulan. Proyek Showcase KPS Nasional Pada tahun 2010, Pemerintah Pusat menetapkan Proyek KPS-SPAM Umbulan di Jawa Timur sebagai salah satu Proyek
Showcase bersama dengan empat Proyek lainnya, yaitu: Proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, Proyek PLTU Jawa Tengah, Proyek Jalan Tol Medan – Kuala Namu – Tebing Tinggi, dan Proyek Pelabuhan Tanah Ampo di Bali berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan Perpres No. 56 Tahun 2011. Sebagai Proyek Showcase KPS, pelaksanaan Proyek KPS-SPAM Umbulan mendapatkan skala prioritas tertinggi secara nasional. Karena itu, kinerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan persiapan, proses lelang dan bekerjasama dengan ke 5 (lima) Pemkab/Pemkot terkait, dipantau rutin oleh Presiden Republik Indonesia melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dalam menunjang kesuksesan Proyek KPS-SPAM Umbulan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), suatu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, untuk mendampingi dan memfasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dalam penyiapan dan transaksi Proyek KPS-SPAM Umbulan. Penugasan tersebut diberikan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013.
4
Rencana Pemanfaatan Dengan Kualitas Air yang sangat baik, Mata Air Umbulan direncanakan dapat dimanfaatkan sebanyak ± 4.000 liter/ detik dan mampu menyediakan Air Minum berkualitas kepada lebih dari 1,3 Juta Jiwa Penduduk (260 ribu sambungan air minum) di lima wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Untuk pemanfaatan tersebut diperlukan pembangunan Sistem Produksi di lokasi Mata Air Umbulan, Sistem Jaringan Pipa Transmisi sepanjang kurang lebih 97 km dan Sistem Offtake sebanyak 16 titik, yang terbentang dari mata air Umbulan di wilayah Kabupaten Pasuruan sampai wilayah Kabupaten Gresik dan melintasi Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.
Jika semua kondisi ini terpenuhi dan masing-masing PDAM di wilayah penerima mampu mendistribusikan secara baik, maka masyarakat di wilayah tersebut yang dilayani oleh Proyek KPS SPAM Umbulan dapat menikmati Air Minum dengan kualitas yang baik dan dapat mengalir terus-menerus selama 24 jam.
5
Gambar: Peta Transmisi Pipa
6
SKEMA SISTEM PRODUKSI
7
Perhitungan Keuangan atas Rencana Proyek KPS SPAM Umbulan Dengan Asumsi: 1. Kapasitas Produksi Maksimum: 4000 liter/detik 2. Kehilangan air pada sistem produksi dan transmisi: 2% 3. Kenaikan harga air curah setiap tahun 5,25% 4. Kenaikan biaya operasi sesuai dengan inflasi 5. Tingkat bunga pinjaman 12 % per tahun 6. Equity: 30%. Pinjaman: 70% 7. Kelayakan (IRR) dihitung terhadap beban proyek: 14% 8. Perkiraan nilai investasi sebesar Rp2 Trilyun,9. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan: Rp893.-/M3 10. Masa konstruksi: 2 Tahun 11. Masa konsesi: 25 Tahun 12. Tidak ada royalti/keuntungan yang diperoleh PJPK Diperoleh estimasi tarif air curah yang harus dibayarkan oleh PDAB ke Badan Usaha sebagai berikut: PERKIRAAN INVESTASI ( Rp Juta,- ) 2.068.057
VGF RpJuta
%
0
0%
SUMBER DANA SWASTA EQUITY PINJAMAN RpJuta % RpJuta % 620.417
30%
1.447.639
(1) TARIF AIR CURAH PDAB KE BADAN USAHA (Rp/M3) Th. 2016 (2) TARIFAIR CURAH PDAM KE PDAB (Rp/M3) Th. 2016
70%
IRR
TARIF AIR (1)
TARIF AIR (2)
14%
3.229
3.330
Bunga 12%
8
Sebagai catatan khusus, Tarif Air Curah yang dibayarkan PDAB ke Badan Usaha dan yang dibayarkan masing-masing PDAM ke PDAB berbeda. Perbedaan diperlukan untuk membayar biaya operasi PDAB sebagai Offtaker, Biaya Standby Loan untuk jaminan pembayaran tepat waktu oleh investor dan biaya operasi Proyek Umbulan Kecil (air minum untuk 4 desa di atas Umbulan) Biaya yang harus ditanggung PDAB (tidak ada keuntungan) adalah sebesar 3,14% sehingga tarif yang harus dibayarkan PDAM ke PDAB rata-rata adalah Rp3.330/m3.
Selisih antara tarif berlaku saat ini sebesar Rp3.331/m3 dengan Rp6.687/m . Tarif di atas menjadikan proyek tidak layak secara finansial. Terdapat 3 (tiga) alternatif yang dapat dijadikan solusi agar Proyek KPS SPAM Umbulan layak secara finansial, yaitu:
Berdasarkan data rata-rata ke 5 (lima) PDAM diperoleh gambaran umum bahwa untuk membiayai pembangunan jaringan distribusi dan biaya distribusi akan diperlukan biaya yang kurang lebih sama dengan biaya produksi air curah. Dengan biaya air curah sebesar Rp3.330/m3 maka secara umum diperkirakan tarif rata-rata yang harus dibebankan kepada masyarakat adalah sebesar Rp6.687/m3.
2. Pemerintah memberikan Dukungan/ Subsidi penuh sehingga tarif air minum tidak berubah.
1. Pihak Swasta sepenuhnya menanggung pembiayaan proyek (VGF 0%). Pemerintah ke 5 Kabupaten/Kota menaikkan tarif air minum dari rata-rata Rp3.331/m3 ke Rp6.678/m3 atau lebih 100% dalam jangka waktu 3 tahun.
3. Kombinasi antara kenaikan tarif dan pemberian Dukungan/Subsidi dari Pemerintah sehingga masyarakat membeli air sebatas kemampuan yang ada.
9
Gambaran selisih tarif berlaku dengan tarif layak finansial Rp/m3 Estimasi rata-rata tarif air minum ke masyarakat (end user) Rp6.678/m
2016
3
GAP Selisih antara Tarif Air Minum Layak Finansial dengan Tarif Berlaku 2012
VGF 2016 Kenaikan Tarif
Rp3.331/m3 Rata-rata tarif berlaku saat ini
Dengan selisih tarif diatas, tanpa adanya bantuan Pemerintah dan/atau kenaikan tarif maka dapat dipastikan Proyek KPS SPAM Umbulan tidak layak secara finansial.
2012
10
11
Skema Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Ketertinggalan pembangunan Infrastruktur sudah menjadi perhatian utama Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan kajian dalam penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diperkirakan bahwa Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur senilai Rp1.923,7 Triliun sepanjang 2010-2014 untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Dari jumlah tersebut, kemampuan pemerintah dan Badan usaha Milik Pemerintah hanya mencapai sekitar Rp1.250 Triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp668 Triliun. Untuk itu Pemerintah tidak melihat adanya kemungkinan lain kecuali mengundang pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di indonesia. Salah satu pola yang diyakini dapat menjadi solusi dalam mengundang badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pola Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnerships (PPP).
Terkait dengan Pelibatan Pihak Swasta dalam Pembangunan Proyek KPS SPAM Umbulan, juga telah diatur dengan dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah (PP) No.16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 56 Tahun 2011.
Dengan skema KPS, kepentingan pemerintah untuk memberikan layanan infrastruktur, termasuk air minum kepada masyarakat Jawa Timur dapat dilakukan, sehingga beban pemerintah atas permasalahan kekurangan biaya pembangunan proyek Infrastruktur dapat teratasi.
12
Konsep Kerjasama Pemerintah Swasta Pada Proyek KPS-SPAM Umbulan Dalam konsep Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek KPS-SPAM Umbulan, secara garis besar pihak swasta akan bertanggungjawab untuk merencanakan, membangun dan mengelola Sistem Produksi di Mata Air Umbulan, Sistem Jaringan Transmisi ± 97 km serta Sistem Offtake, menyediakan pembiayaan Proyek, dan setelah masa konsesi 25 tahun berakhir harus mengembalikan seluruh aset Proyek kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Struktur Transaksi Proyek KPS SPAM Umbulan Kementerian PU
Kementerian Keuangan 1 PT SMI
11
Pemerintah Kabupaten/Kota
9
3
PT PII
8
2
Pembayaran Premi
Pemerintah Provinsi
4
7
Pemberi Jaminan
Badan Usaha
5 PDAB (offtaker) 10
Suplai Air Curah
6
Pembayaran Tarif Pembayaran Tarif
PDAM-PDAM 12
1. Penugasan Menkeu kepada PT SMI untuk penyiapan proyek 2. Kerjasama fasilitasi penyiapan proyek antara Pemprov dan PT SMI 3. Kerjasama antara Pemprov dengan masingmasing Pemerintah Kab/Kota 4. Kontrak BOT antara Pemprov dan Badan Usaha 5. Penugasan dari Pemprov kepada PDAB untuk menjadi offtaker 6. Kontrak Suplai Air Curah antara PDAB dengan masing-masing PDAM
7. Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan Badan Usaha 8. Perjanjian Regres antara Pemprov dengan PT PII 9. Pemberian Dukungan Pemerintah (VGF) 10. Dukungan Pemerintah Kab/Kota kepada PDAM dalam pembayaran tarif air curah. 11. Dukungan Kementerian PU dalam bentuk sebagian konstruksi (bila perlu) 12. Bantuan Kementerian PU kepada PDAMPDAM
13
14
“Karena besarnya biaya pembangunan Proyek KPSSPAM Umbulan (± Rp2 Triliun) maka Tarif Air Minum yang harus diberlakukan akan tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Secara ekonomi, antara lain mengingat manfaat yang akan diperoleh Masyarakat, proyek ini layak. Merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ke 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menjadikan Proyek KPS SPAM Umbulan layak secara finansial.
15
Peran Dan Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk menjadi layak secara finansial dan tarif terjangkau, diperlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah.
Dukungan akan diberikan Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan manfaat dari proyek yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012, Dukungan Kelayakan Proyek atau disebut Viability Gap Fund (VGF) merupakan kontribusi fiskal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan diberikan dalam bentuk tunai (melalui Kementerian PU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) terhadap Proyek KPS-SPAM Umbulan. Dukungan kelayakan Proyek ini tidak boleh mendominasi total biaya pembangunan proyek KPS-SPAM Umbulan.
Dukungan Pemerintah Pusat juga diwujudkan melalui Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang turut memberikan bantuan berupa hibah kepada PDAM untuk membangun jaringan pipa kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dan memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada PDAM agar PDAM dapat menyerap air Umbulan dan menyalurkannya secara efektif kepada masyarakat. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta PDAB dalam Proyek KPS SPAM Umbulan diwujudkan dalam bentuk pengadaan tanah, bantuan perijinan, pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan dan dukungan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Proyek. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta PDAM-PDAM dalam Proyek KPS SPAM Umbulan diwujudkan dalam bentuk penyediaan jaringan distribusi, pelayanan air minum kepada masyarakat.
16
Gambar: Skema Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Proyek KPS SPAM Umbulan Peran Swasta • Merancang dan membangun (Design & Build) SPAM Umbulan • Membiayai (Finance) seluruh kegiatan • Mengelola (Operate) seluruh sistem sepanjang masa kerjasama (25 Tahun) • Mengembalikan (Transfer) seluruh sistem setelah berakhirnya masa kerjasama.
Peran Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan: • Menyediakan fasilitasi penyiapan Proyek melalui PT SMI • Memberikan Dukungan Kelayakan Proyek • Menyediakan Penjaminan Infrastruktur melalui PT PII Kementerian PU: • Bantuan pembangunan jaringan distribusi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Kab/Kota terkait. • Bantuan SPAM IKK untuk Kab. Pasuruan • Bantuan sistem pembangunan suplesi air baku untuk proyek KPS SPAM Umbulan
Peran Pemprov Jatim • Memberikan ijin konsesi kepada swasta • Menugaskan PDAM untuk menjalankan operasional pendistribusian air curah kepada masing-masing PDAM dan manajemen pembayaran tarif air curah • Memberikan dukungan kepada proyek • Melakukan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan proyek KPS SPAM Umbulan
Peran Pemerintah Kab/Kota dan PDAM-PDAM • Menyepakati volume pasokan di wilayahnya masing-masing, tarif air curah, serta formula penyesuaian tarif. • Menugaskan dan mendukung PDAM untuk mengelola air curah Umbulan kepada masyarakat • Mendukung PDAM membangun sistem distribusi air minum.
17
Perhitungan Kebutuhan Besaran Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) Besaran Dukungan Kelayakan Proyek antara lain akan ditentukan dengan mempertimbangkan tiga hal utama, yaitu:
Persetujuan VGF akan diberikan oleh Menteri Keuangan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Kemampuan masyarakat membayar tarif air minum hasil konsultasi publik
1. Proyek KPS SPAM Umbulan dinyatakan layak secara teknis, keuangan, hukum dan lingkungan.
2. Kemampuan masing-masing PDAM wilayah terkait 3. Batasan maksimum pemberian VGF (berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No. 223/ PMK.011/2012)
2. Adanya Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menyepakati alokasi debit air curah, tarif awal air curah dan penyesuaian tarif selama masa konsesi. 3. Telah dilakukan upaya nyata untuk menurunkan kebutuhan VGF 4. Telah dilakukan Konsultasi Publik untuk mengukur akseptabilitas masyarakat atas Proyek KPSSPAM Umbulan dan kemampuan bayar masyarakat atas tarif Air Minum.
18
19
Pengukuran Dukungan dan Kemampuan Masyarakat Untuk mengetahui dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Proyek KPS SPAM Umbulan dan kemampuan masyarakat membayar tarif, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Konsultasi Publik di lima wilayah masing-masing di Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Tujuan dari pelaksanaan Konsultasi Publik tersebut adalah: • Untuk mengetahui tingkat akseptabilitas publik terkait pelaksanaan proyek SPAM Umbulan • Untuk mengetahui kemampuan masyarakat/konsumen SPAM Umbulan
Konsultasi publik menggunakan kombinasi metode pengumpulan data atau yang dikenal dengan istilah triangulasi. Metode pengumpulan data menggunakan menggunakan lima metode yaitu: Metode Kuantitatif • Metode Angket Media Cetak • Kuesioner Online Melalui Website • Survey Langsung Metode Kualitatif • Focus Group Discussion • Konsultasi Tatap Muka Dengan Masyarakat
20
Hasil Konsultasi Publik Terkait dengan penerimaan masyarakat atau akseptabilitas masyarakat terhadap pembangunan Proyek KPS SPAM Umbulan, hasil konsultasi publik secara kuantitatif menunjukkan bahwa:
Sementara itu, secara kuantitatif hasil konsultasi publik mengenai besaran sebagian besar responden menyatakan kesediaan untuk membayar pada kisaran Rp80.000 – Rp100.000 perbulan.
1. Hampir 100 % Responden menyatakan SETUJU atas pembangunan Proyek KPS SPAM Umbulan, jika kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Hasil yang konsisten juga terlihat dari analisis kualitatif dari hasil Konsultasi Tatap Muka dengan masyarakat baik terkait tingkat akseptabilitas terhadap proyek Umbulan maupun besaran tarif.
2. Hampir 100 % Responden menyatakan BERSEDIA menjadi pelanggan Proyek KPS SPAM Umbulan, jika kualitas air yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
“Hasil konsultasi publik ini menunjukkan dukungan masyarakat yang luas atas pembangunan proyek KPS SPAM Umbulan, serta kemampuan membayar tarif Air Minum lebih tinggi dari yang berlaku saat ini.”
21
HASIL METODE KUANTITATIF Besaran Tarif Sebagian besar responden menyatakan kesediaan untuk membayar pada kisaran Rp80.000 – Rp100.000 perbulan. Online Kuesioner
5% 10%
5% 7%
Angket & Survey Rp80.000 s/d Rp100.000 Rp100.001 s/d Rp120.000 Rp120.001 s/d Rp140.000 Diatas Rp140.001
11%
16% 69%
77%
N = 1868
N = 1099
HASIL METODE KUALITATIF – KONSULTASI TATAP MUKA Lokasi
Besaran Tarif (Dalam m3)
Akseptabilitas Proyek
Surabaya
Setuju atas pembangunan Proyek Rp5.000/m3 SPAM Umbulan
Sidoarjo
Setuju atas pembangunan Proyek Rata-Rata SPAM Umbulan Rp80.000 – Rp100.000/Bulan
Konversi rata-rata 18 m3/bulan*) = Rp4.444 – Rp5.556/m3
Gresik
Setuju atas pembangunan Proyek Rata-Rata SPAM Umbulan Rp100.000/Bulan
Konversi rata-rata 18 m3/bulan*) = Rp5.556/m3 *
Pasuruan
Setuju atas pembangunan Proyek Rp3.500/m3 SPAM Umbulan
*) Menggunakan rata-rata Pemakaian Air Bersih Nasional dari Kementerian PU 18 m3/bln Hasil Konsultasi Tatap Muka semua wilayah secara bulat menyatakan SETUJU atas pembangunan proyek SPAM Umbulan. Tarif yang disepakati bervariasi dari Rp3.500/m3 – Rp5.556/m3.
Kesanggupan Hasil Konsultasi Publik Tarif Air Rata-rata PDAM Tahun 2012
Kab Pasuruan 3.500 2.542
Kota Pasuruan 3.500 2.658
Kab Sidoarjo 5.556 4.930
Kota Surabaya 5.000 2.686
Kab Gresik 5.556 2.642
22
23
Mekanisme Penetapan Tarif Air Curah A. Perhitungan Tarif Air Minum Curah Berdasarkan Konsultasi Publik Penetapan besaran Tarif Air Curah didasarkan pada berbagai pertimbangan utama, mulai dari hasil Konsultasi Publik yang menggambarkan kemampuan bayar masyarakat, pertimbangan atas tingkat kebocoran (Non Revenue Water) sebesar 20%, serta kebutuhan pendanaan untuk pembangunan distribusi di masing-masing PDAM. Selain itu juga didasarkan pada Proyeksi Pendapatan, Proyeksi Biaya dan Beban Investasi serta keberlanjutan usaha (sustainability). Penetapan besaran tarif kemudian mengacu pada batas atas kemampuan PDAM untuk membayar Tarif Air Minum Curah. Skema Konsep Perhitungan Air Curah berdasarkan Konsultasi Publik HASIL KONSULTASI PUBLIK
Proyeksi Pendapatan Biaya, dan Investasi PDAM-PDAM
Kemauan Bayar Masyarakat /End User Tarif (Rp/M3
• Proyeksi Pendapatan PDAM • Proyeksi Biaya PDAM • Proyeksi Investasi PDAM • Sustainability
Tarif Awal Air Curah PDAMPDAM ke PDAB
Proyeksi Biaya Operasional PDAB • Proyeksi Biaya Operasional PDAB • Proyeksi Biaya Standby Loan PDAB
Dari perhitungan yang dilakukan, diperoleh bahwa kemampuan ke 5 (lima) PDAM secara rata-rata untuk membayar Tarif Air Minum Curah adalah sebesar Rp2.456/m3.
Tarif Awal Air Curah PDAB ke Badan Usaha
24
B. Perhitungan Tarif Air Curah Berdasarkan Kebutuhan Investasi dengan VGF Maksimal (49%) Skema Perhitungan Perhitungan Financial Model dengan VGF 49% • Capex: ± Rp2 T • IRR: 14% • Masa Konsesi: 25 tahun
Tarif Awal Air Curah PDAB ke Badan Usaha VGF 49%: Rp2370/m3
Proyeksi Biaya Operasional PDAB • Proyeksi Biaya Operasional PDAB • Proyeksi Biaya Standby Loan PDAB
Tarif Awal Tertimbang Air Curah PDAM ke PDAB
Ditinjau dari sisi hulu, yaitu Proyek KPS SPAM Umbulan itu sendiri dapat diperoleh batas bawah atas harga air curah yang harus dibayar oleh PDAB ke Badan Usaha, yang kemudian dialokasikan oleh Pemprov Jatim melalui PDAB ke masing-masing PDAM. Batas bawah ditentukan dari besaran maksimum VGF dapat diberikan sesuai PMK 223/2012. Dengan VGF 49% maka diperlukan tarif air curah yang harus dibayarkan PDAB ke Badan Usaha sebesar Rp2.370,-/m3.
Tarif Awal Masing-Masing PDAM
25
C. Rencana Alokasi dan Jadwal Penyerapan Air Curah Umbulan serta Asumsi-Asumsi Lain dalam Perhitungan Tarif Air Curah Rencana Alokasi dan Jadwal Penyerapan Air Curah Umbulan PDAM/PDAB
Rencana Penyerapan Air Umbulan (Lt/det) 2016
2017
2018
2019
2020
50
75
100
110
110
PDAM Kabupaten Pasuruan
140
190
250
320
410
PDAB Provinsi Jatim
100
150
200
200
200
PDAM Kabupaten Sidoarjo
500
800
1.000
1.200
1.200
PDAM Kota Surabaya
500
1.000
1.000
1.000
1.000
PDAM Kota Pasuruan
PDAM Kabupaten Gresik TOTAL PENYERAPAN
550
700
1.000
1.000
1.000
1.840
2.915
3.550
3.830
3.920
Asumsi-Asumsi Lainnya dalam Perhitungan Tarif Air Curah: 1. Kapasitas Produksi Maksimum: 4.000 liter/detik 2. Kehilangan air pada sistem produksi dan transmisi: 2% 3. Kenaikan harga air curah setiap tahun 5,25% 4. Kenaikan biaya operasi sesuai dengan inflasi 5. Tingkat bunga pinjaman 12% per tahun 6. Equity: 30%. Pinjaman: 70% 7. Kelayakan (IRR) dihitung terhadap beban proyek: 14% 8. Perkiraan nilai investasi sebesar Rp2 Trilyun,9. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan: Rp893.-/M3 10. Masa konstruksi: 2 Tahun. 11. Masa konsesi: 25 Tahun 12. Tidak ada royalti/keuntungan yang diperoleh PJPK
26
D. Hasil Perhitungan Tarif Air Curah No
KABUPATEN/KOTA
Penyerapan (L/det) - 2022
Penyerapan Awal Air (L/det - 2016)
Est. Harga Air Publik (Rp/M3)
Est. Harga Air Kebutuhan (Rp)
Tarif Air Curah dari PJPK/PDAB ke Badan Usaha
2.456
2.370
Tarif Air Curah Rata-rata dari PDAM ke PJPK/PDAB (termasuk biaya ops PJPK/PDAB-3,14%)
2.533
2.444
1
Kota Pasuruan
110
50
1.530
1.200
2
Kabupaten Pasuruan
4.10
140
1.050
1.100
3
PDAB Prov Jatim
200
100
300
3.200
4
Kabupaten Sidoarjo
1.200
500
2.450
2.500
5
Kota Surabaya
1.000
500
3.240
2.400
6
Kabupaten Gresik
1.000
550
2.350
2.750
Catatan: Biaya Operasi PDAB sebagai Offtaker diperlukan untuk membiayai kegiatan dan fee standby loan sebesar 3 bulan tagihan air curah yang harus dibayarkan kepada bank pemberi pinjaman. Biaya dalam bentuk persentase sebesar 3,14% dari Tarif Air Curah, atau sebesar Rp77 /M3 pada tahun pertama dan akan meningkat secara proporsional.
27
E. Perkiraan Kebutuhan VGF Maksimum Dengan batasan bahwa besaran VGF maksimum 49% dari nilai investasi maka hasil perhitungan tarif air curah per m3 yang dibayar oleh PJPK kepada Badan Usaha adalah sebagai berikut:
NO
PERKIRAAN INVESTASI ( Rp Juta,- )
1
2.068.057
2
2.068.057
SUMBER DANA
RpJuta
%
RpJuta
%
RpJuta
%
Bunga
HARGA AIR CURAH (Rp/M3) Th. 2015
0
0
620.417
30%
1.447.639
70%
12%
3.229
14.0%
837.477 49%*) 369.173
18%
861.405
42%
12%
2.370
14.0%
SWASTA
VGF
EQUITY
PINJAMAN
Dengan menggunakan batasan maksimal pemberian Dukungan Kelayakan Proyek (VGF) sebesar 49% maka diperlukan VGF sebesar Rp837.477.444.490,- dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.
IRR
28
Status Proses Penyiapan dan Transaksi (Pelelangan) Proyek KPS-SPAM Umbulan Proses Penyiapan dan Transaksi (Pelelangan) Proyek KPS Berdasarkan Perpres 67/2005 & Perubahan serta Peraturan Bappenas 4/2010 Penyiapan Proyek KPS Kajian Awal Pra - FS
Kajian Kesiapan
Pelelangan (Transaksi) Proyek KPS Kajian Akhir Pra - FS
PQ
• Proses Transaksi (Pelelangan) idealnya dimulai setelah selesainya Proses Penyiapan. • Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Infrastruktur (apabila diperlukan) idealnya telah teridentifikasi dalam Kajian Awal Pra-FS, telah dimulai proses pengajuannya dalam Kajian Kesiapan, dan telah mendapatkan persetujuan awal dalam Kajian Akhir Pra-FS. • Swasta dan pihak lenders/bankers juga membutuhkan kepastian akan hal-hal penting lain terkait proyek yang idealnya telah difinalisasi sebelum proses lelang.
Proses Lelang
Ttd Perj. KPS
29
Time table kronologis penyiapan dan transaksi Proyek KPS-SPAM Umbulan Kajian Indll
Perjanjian PJPK-SMI
Start PQ
Hasil PQ KMK 126/2011 (Penugasan SMI)
Adendum Dok Lelang
Dok Lelang Awal
KMK 137/2013 (Revisi KMK 126/2011) Konsultasi Publik
Revisi Draft PraFS
PMK 223/2012 tentang VGF Terbit
Revisi Aplikasi VGF
20 1 Ja 0 nu Fe ari br ua ri M ar et Ap ril M ei Ju ni Ju Ag li Se ustu pt em s b Ok er to No be ve r m De be se r m be Ja r nu Fe ari br ua ri M ar et Ap ril M ei Ju ni Ju Ag li Se ustu pt em s b Ok er to No be ve r m De be se r m be Ja r nu Fe ari br ua ri M ar et Ap ril M ei
Draft Awal Pra FS
Aplikasi Awal VGF
Aplikasi Jaminan
2011
2012
Proses Penyiapan dan Transaksi (Pelelangan) pada Proyek KPS-SPAM Umbulan • Dalam Proyek KPS-SPAM Umbulan, Proses Penyiapan Proyek dan Proses
Transaksi (Pelelangan) Proyek dilakukan secara simultan (paralel). • PT SMI terlibat setelah proses pra-kualifikasi (PQ) dimulai. • Dasar Hukum VGF (PMK223/2012) diterbitkan pada Desember 2012. • Dokumen lelang final belum dapat diterbitkan sebelum adanya kepastian tentang: 1. Tarif awal yang akan diberlakukan beserta formula penyesuaiannya 2. Besaran VGF 3. Cakupan Penjaminan Infrastruktur Untuk mendapatkan kepastian atas ketiga hal diatas, sangat diperlukan kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
2013
Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
