MENYENTUH MASYARAKAT DENGAN RUSUNAWA DAN UMBULAN

Media Informasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Edisi 1 - Juni 2013

KEGIATAN UNGGULAN Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 LOMBA DESIGN CHALLENGE CIPTA KARYA 2013 Jawa Timur Raih DUTA SANITASI NASIONAL 2013

MENYENTUH MASYARAKAT DENGAN RUSUNAWA DAN UMBULAN

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang PROVINSI JAWA TIMUR

BIDIK LENSA

Serah terima jabatan Eselon III Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur disaksikan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT., 29 Mei 2013. Kepala Bidang Tata Bangunan yang sebelumnya dijabat Ir. Agus Indarto, M.T, kini dijabat Ir. Sutji Prajitno, MM. Sedangkan Kepala Bidang Perumahan yang sebelumnya dijabat Ir. Mochammad Anwar, MM, kini dijabat Ir. Baju Trihaksoro, M.M. (Foto: Dok. UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman)

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT, didampingi Kepala Bidang Perumahan, ketika masih dijabat Ir. Mochamad Anwar, MM, dan Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Ir. Nurani Maimurti, MM, membuka kegiatan Sosialisasi UU dan Peraturan Bidang Perumahan dan Permukiman, pada 18 Maret 2013. (Foto: Dok. UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman)

UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Pemrukiman, bekerja sama dengan Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya mengadakan Pelatihan Manajemen Laboratorium dan Analisis Parameter Pencemar Lingkungan, pada tahun 2012. (Foto: Dok. UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman)

Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Ir. Farich Amin, MM, hadir pada rapat perencanaan Majalah Permukiman yang dipimpin Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Ir. Nuraini Maimurti, MM, pada 25 Maret 2013. (Foto: Mukti Ali)

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Gentur Ir. Sanjoyo Prihantono, MT, didampingi Kepala Bidang Tata Ruang Ir. Endah Angreni, MT, melepas peserta Jelajah Sudut Kota, rangkaian kegiatan Hari Tata Ruang 2012, yang diselenggarakan pada 9 November 2012. Hari Tata Ruang Nasional sendiri diperingati setiap tanggal 8 November. (Foto: Dok. Bidang Tata Ruang)

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT, didampingi Kepala Bidang Perumahan, ketika masih dijabat Ir. Mochammad Anwar, MM. berpose bersama para pemenang Lomba Pengelolaan Rusunawa 2012. Penyerahan hadiah bertepatan pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober. (Foto: Dok. Bidang Perumahan)

Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Farich Amin didampingi Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Nuraini Maimurti dan para juri berpose bersama para juara Lomba Design Challenge Cipta Karya 2013. (foto: mukti ali)

SALAM PELINDUNG

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT

PENGARAH

Sekretaris Ir. Farich Amin, MM Kabid Tata Ruang Ir. Endah Angreni, MT Kabid Tata Bangunan Ir. B. Trihaksoro, MM Kabid Perumahan Ir. Sutji Prajitno, MM Kabid ABPLP Ir. Hari Eko Purnomo, MM

PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB

Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Ir. Nuraini Maimurti, MM

REDAKTUR

Ir. Iswari Bambang Soekardono, S.T., M.T. Irma Fitriyani, S.T. Saiful Anam, Dipo Handoko Mukti Ali, Arien TW, Saif Al Hadi, Salam MS

SEKRETARIAT

Dra. Ec. Haryati Asmarantaka, MM Dra. Erna Suliantien, MM, Djamila Mokodompis Luluk Istiqomah, SE Wahyuningtyas Rachmad Agus Widiarso

DESAIN DAN TATA LETAK Faizal Ardiansyah S, ST Ir. Dwi Soetjahjono Intan Ardianti, ST Fausnano, Dipo Handoko

SIRKULASI

Isno, S.T, Bono, AMd, Karlan, Wardoyo, Musnan, Hari Purnomo

ALAMAT REDAKSI UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Alamat: Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp/Fax: (031)8287275 (Hunting) / (031)8292425

ALAMAT WEB, EMAIL

www.pucktr.jatimprov.go.id [email protected]

Saya menyambut baik dan mengapresiasi Buletin PERMUKIMAN yang diterbitkan UPT Infor�asi Teknologi Bang�nan Per�mahan dan Per�ukiman, Dinas PU Cipta Kar�a dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur. Buletin ini penting karena dapat memberikan arah dan inf0r�asi berharga kepada masyarakat, bahwa kegiatan keciptakar�aan banyak menyent�h kepada rakyat kecil. Tidak banyak masyarakat tahu tentang cipta kar�a it� apa. Masyarakat mengenal “bina marga” adalah berkaitan dengan pembang�nan jalan. Bahkan sering dikatakan sebagai jasa marga. Bidang pengairan diidentikkan masyarakat dengan bendungan. Namun tidak banyak masyarakat tahu tentang cipta kar�a. Padahal bidang cipta kar�a sangat variatif dan menyangkut hajat rakyat kecil. Ada tata bang�nan gedung, per�mahan, baik r�mah sederhana dan r�sunawa, air minum, air bersih, dan tata r�ang. Sebuah r�ang akan ter�ata rapi dan baik jika digarap dulu tata r�ang�ya. Sebagai pemilik, selur�h staf Dinas PU Cipta Kar�a dan Tata Ruang Jawa Timur wajib memberikan pengayaan kepada buletin ini. Infor�asi har�s berkembang ter�s. Bukan semata bag�s pada tampilan cetakan dan desainnya, melainkan juga bag�s dan berbobot�ya isinya, agar insan cipta kar�a dan tata r�ang bangga bahwa kinerjanya diinfor�asikan dan dibaca masyarakat luas. Harapan saya, dengan terbit�ya buletin PERMUKIMAN ini har�s juga mampu membang�n kinerja yang baik dan maju sesuai t�nt�tan masyarakat Jawa Timur, ser�a sesuai dengan prog�am yang dicanangkan Guber�ur dan Wakil Guber�ur Jawa Timur. Selamat membaca. Surabaya, Juni 2013 Kepala Dinas PU Cipta Kar�a dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Ir. Gent�r Sanjoyo Prihantono, M.T Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

3

Swara Saya termasuk yang tak sabar menanti-nanti buletin ini benar-benar terbit. Ternyata kerja keras teman-teman di UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman benar-benar patut diacungi jempol. Salut atas penerbitan Edisi Perdana Buletin PERMUKIMAN ini. Saya berharap media ini tidak hanya memberitakan kegiatan di bidang-bidang Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur, namun ke depan bisa diperluas dengan mengangkat banyak informasi lain yang berkaitan dengan kemajuan cipta karya dan tata ruang, khususnya di jawa Timur. Jempol buat redaksi Buletin Permukiman!

Harapan saya, terbitan PERMUKIMAN bisa ajeg, selalu meningkatkan kualitasnya, baik dari sisi penampilan desain dan tata letaknya, juga isinya. Syukur-syukur bisa semakin banyak halamannya, sehingga mampu menjadi media yang mendorong kemajuan institusi kita. Bravo Buletin PERMUKIMAN! Baju Trihaksoro Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur

4

Selamat atas penerbitan edisi perdana ini. Semoga mampu mengangkat berbagai isu menarik di bidangbidang, sehingga apa yang sudah kita laksanakan sesuai tugas dan fungsi, bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya stakeholders kita. Maju terus Buletin PERMUKIMAN!

Farich Amin Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur

Saya cukup surprise dengan penerbitan buletin PERMUKIMAN, setelah cukup lama digagas. Sebagai terbitan perdana, saya beri apresiasi tinggi, karena mengelola media adalah pekerjaan tak mudah. Apalagi di antara kesibukan sehari-hari kita yang tak pernah jeda.

Baru melihat Buletin PERMUKIMAN, belum membukanya, saya sudah senang akhirnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur memiliki media.

Endah Angreni Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur

Saya mendukung penerbitan buletin PERMUKIMAN ini di masa mendatang. Saya menilai media bisa menjadi bagian penting penunjang keberhasilan kebijakan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur, khususnya dalam menyebarluaskan informasi kebijakan, dan menyerap masukan di lapangan atas kinerja kita. Tak berlebihan jika saya berharap Buletin PERMUKIMAN bisa ditingkatkan tebal halaman dan kualitas konten sehingga selain mampu memuat banyak informasi, juga memberi nilai tambah citra institusi ini. Selamat dan sukses! Sutji Prajitno Kepala Bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur

Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Media massa memang sudah memberitakan informasi seputar cipta karya dan tata ruang. Namun banyak kegiatan di bidang-bidang Dinas PU CIpta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur tak diangkat dalam media lokal di Jawa Timur, apalagi nasional. Untuk itulah kehadiran Buletin PERMUKIMAN ini bisa menjadi wahana tepat untuk mengangkat banyak informasi penting di tingkat bidangbidang. Selamat! Hari Eko Purnomo Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur

daftar isi

Edisi 1 Juni 2013 3 4 5 6

SALAM SWARA DAFTAR ISI FOKUS  Mengurai Masalah Permukiman hingga Tata Ruang  Menebar Rusun di Jawa Timur  Air Mengalir dari Umbulan

FOKUS

16

6-15

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur punya amanah yang tak ringan. Rencana Strategis 2010-2014 merumuskan tujuan ke depan adalah meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian permukiman, meningkatkan pembangunan kawasan strategis, cepat tumbuh, wilayah tertinggal, dan percepatan perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR) di 38 kabupaten/kota di jawa Timur. Apa saja rencana strategis, program prioritas dan kegiatan di tahun 2013. Simak ulasannya! Design Challenge Cipta Karya 2013 yang digelar Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur tahun ini bertemakan inovasi penataan ruang hunian rusunawa yang multifungsi dan ekonomis. Sejumlah kegiatan menarik juga telah digelar. Edisi ini juga memotret kegiatan di akhir tahun 2012 lalu. Dari peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Lomba Duta Sanitasi 2013 dan Workshop Organisasi Perempuan.

AGENDA

16-27

AGENDA  Lomba Design Challenge Cipta Karya 2013  Lomba Cipta Karya 2012  Duta Sanitasi 2013  Workshop Organisasi Perempuan  Lomba Pekerja Konstruksi Nasional 2012  Hari Tata Ruang 2012

28

TATA RUANG  Penataan Ruang, Kunci Harmoni Jawa Timur

32

PERMUKIMAN  Memenuhi Hak Atas Perumahan  Menyediakan Akses Air Bersih dan Sanitasi

36

KONSTRUKSI  “Unit Perbengkelannya Cipta Karya“

38

KARYA  Kajian Pengelolaan Komunal Air Limbah Domestik Perkotaan di Kota Malang  Identifikasi Implementasi Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Bondowoso

46

SUDUT BACA  Kiat Kepemimpinan dan Manajemen PDAM

Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

5

FOKUS

MENGURAI MASALAH Permukiman hingga Tata Ruang

B

agi yang tinggal di Rusunawa Jemundo, Kawasan Pasar Induk Agrobisnis Jemundo, Kabupaten Sidoarjo, boleh berbangga diri. Pasalnya, tempat tinggal Anda di daerah yang populer dengan kawasan Puspa Agro itu menjadi objek lomba keciptakaryaan tahun 2013. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman memang mengadakan event rutin tahunan berupa lomba Design Challenge Inovasi Penataan Ruang Hunian Rusunawa yang Multifungsi dan Ekonomis.

6


Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah salah satu upaya pemerintah menjawab permasalahan kumuh dan efisiensi tanah serta penataan permukiman di perkotaan. Kehadiran rusunawa juga menjadi amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang memiliki semangat keberpihakan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di tahun 2013 ini, rusunawa dan penyediaan air bersih merupakan program unggulan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, (Dinas PU CKTR), Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2013, Jawa Timur mendapat bantuan rusunawa berupa 6 twin blok dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan 4 twin blok dari Kementerian Pekerjaan Umum. Rusunawa yang didanai Kementerian PU akan dibadngun di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Rusunawa dari dana Kemenpera berada di Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. “Rusunawa Sumur Welut berada di kawasan industri, sehingga diperuntukkan untuk pekerja,” kata Gentur, yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga, Jawa Timur. Masyarakat, kata Gentur, sebenarnya menginginkan rumah tapak. “Tapi harga tanah sudah sedemikian mahal. solusi problem kebutuhan rumah di perkotaan di antaranya memang dengan rusunawa. Untuk meringankan beban masyarakat, Pak Gubernur menjalin kerjasama dengan Kodam V Brawijaya untuk merehabilitasi 71.600 RTLH atau

FOTO-FOTO: DIPO HANDOKO

“Rusunawa dan penyediaan air bersih, khususnya Umbulan itu program unggulan sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Bapak Soekarwo dan Bapak Syaifullah Yusuf,” kata Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, M.T, Kepala Dinas PU CKTR Jawa Timur.  Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT.

dengan Rumah Tidak Layak Huni,” kata Gentur. Kebijakan bidang perumahan yang dilakukan Provinsi Jawa Timur itu, kata Gentur, menjaid contoh agar mampu diikuti pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur 2010-2014, diuraikan kebijakan, program dan kegiatan untuk menjawab berbagai persoalan perumahan dan permukiman. Permasalahan pokok yang menjadi perhatian serius Dinas PU CKTR Jatim kurun 2010-2014 adalah bidang perumahan dan permukiman, bidang air bersih, air limbah, persampahan, penataan bangunan, dan penataan ruang. “Permasalahan bidang perumahan

di antaranya rendahnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan rendahnya kualitas permukiman yang tampak dari masih luasnya kawasan kumuh di perkotaan,” kata Ir. Farich Amin, MM, Sekretaris Dinas PU CKTR Jatim. Hingga akhir 2010, Dinas PU CKTR Jatim mencatat backlog perumahan layak huni yang harus dilesaikan di perkotaan sebanyak 273.000 unit (10,5% dari penduduk yang terlayani) dan di perdesaan sebanyak 220.000 unit (4,9% dari penduduk yang terlayani). “Ini baru bicara soal kekurangan rumah, belum bicara apakah rumah itu layak atau tidak. Di Surabaya saja, masih ada daerah kumuh. Dengan harga rumah yang semakin mahal, maka jika tidak mampu mencicil rumah, ya masuk rusun,” kata Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

7

FOKUS Pemandangan di salah satu bagian di Kali Bokong, kawasan permukiman kumuh, di Mojokerto (atas). Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Pasuruan, menjadi solusi jitu penambahan kapasitas air bersih di Kota Surabaya, Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik (bawah)

Selama kurun 2009-2013, Pemerintah Jawa Timur sudah merenovasi sekitar 60.000 ribu rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu juga merehabilitasi rumah layak huni dari dana bantuan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. “Masih tersisa sekitar 230 ribuan rumah tidak layak huni,” katanya. Permasalahan pokok bidang air bersih, juga tak kalah pelik. Di antaranya rendahnya pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan,

8


bisnis-jatim.com

Di era otonomi daerah, kata Farich Amin, penyelenggaraaan fungsi cipta karya, sebenarnya lebih banyak di pemerintah kabupaten/kota. Fungsi keciptakaryaan yang diemban Dinas PU CKTR Provinsi sebatas memberikan stimulan dan bantuan untuk merangsang Pemerintah Daerah melaksanakan sendiri dengan dukungan anggaran daerah. Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya pembangunan rusun berlantai lima untuk para pekerja di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). “Di sana sebenarnya sudah banyak tempat kos, rumahrumah petak. Kami membangun rusun agar pekerja bisa tinggal di hunian layak dan sehat. Kami tidak melarang orang bikin kos-kosan tapi yang sehat dan tidak membuat kumuh,” katanya.

immipb.blogspot.com

lulusan Program Studi Keairan, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, yang berkiprah di dunia cipta karya sejak tahun 1983.

serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Di perdesaan, masyarakat yang sudah terjangkau layanan air bersih kurang lebih 50%, di perkotaan sekitar 57%. “Selebihnya, Anda masih melihat warga mandi, cuci di kali. Di Mojokerto, sampai ada namanya Kali Bokong, karena banyak dipakai untuk buang air besar,” kata Farich Amin. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) amat didambakan di daerah-daerah yang tergolong kering seperti Pacitan dan kabupaten di Pulau Madura yang sangat sulit mendapatkan

air minum. “Target pembangunan air bersih sebenarnya bukan hanya dari Pemerintah namun kami juga mendorong digerakkan oleh sektor swasta,” kata Farich Amin. Proyek besar SPAM yang masih dalam pembahasan adalah Umbulan yang berada di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Debit air di Umbulan yang diperkirakan lebih dari 5.000 liter per detik akan dikelola menjadi jaringan air bersih yang dinikmati sekitar dua juta jiwa di lima kabupaten/kota, yakni di Kota Surabaya, Pasuruan, Kabupaten

Permasalahan pokok bidang sampah, antara lain, rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan dan lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah. Permasalahan mendasar bidang penataan bangunan di antaranya masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, dan masih perlunya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

DIPO HANDOKO

Dalam pengembangan perkotaan, masih muncul persoalan kesenjangan perkembangan kota-kota besar dengan kota kecil dan menengah, masih buruknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pengembangan wilayah ini erat kaitannya dengan permasalahan pokok bidang penataan ruang, di antaranya, belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang, dan masih kurang padunya penataan ruang lintas perbatasan kabupaten/kota di Jawa Timur.  Ir. Farich Amin, M.M.

Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Permasalahan lainnya, bidang sanitasi, di antaranya masih terbatasnya pelayanan pengolahan air limbah (sistem sewerage) dan belum memadainya pelayanan sanitasi. “Jangan dikira di Surabaya sanitasinya sudah bagus. Di Jawa Timur, masyarakat yang sudah membuat cubluk sampai septitank kurang lebih baru 70%,” katanya. Cubluk merupakan sistem pembuangan tinja paling sederhana, berupa lubang yang digali dilengkapi dinding rembes air dari pasangan batu bata berongga, dan

BIDANG TATA BANGUNAN HINGGA TATA RUANG anyaman bambu. Cubluk biasanya berbentuk bulat atau kotak dengan kedalaman 1-3 meter. Hanya sedikit air digunakan untuk menggelontorkan kotoran ke dalam cubluk. Farich Amin dalam satu kunjungan bersama Bank Dunia, ke sebuah kota tak jauh dari Surabaya, tiga tahun silam, menemukan banyak rumah bagus namun tidak memiliki kloset. Ketika ditanya, mengapa tidak punya kloset, “Jawabannya, masak kotoran disimpan di dalam rumah. Kita lebih nyaman memakai buangan di sungai, lebih isis,” kata Farich.

Melihat permasalahan yang menjadi cakupan pekerjaan Dinas PU CKTR Jatim itu tampak sangat luas dan tak ringan menyelesaikannya. Masyarakat sendiri masih banyak yang mengidentikkan bidang keciptakaryaan hanya berhubungan dengan penataan bangunan dan jasa konstruksi. Padahal, selain bidang penataan bangunan dan jasa kostruksi, Dinas PU CKTR juga menangani bidang perumahan dan permukiman serta penataan ruang. Di dalam bidang perumahanpermukiman, termasuk di dalamnya ada pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, serta pengelolaan sampah. Sementara Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

9

FOKUS

Ir. Gentur S. Prihantono, M.T. Kepala Dinas PU CKTR Jawa Timur

Ir. Endah Angreni, M.T Kabid Tata Ruang

Ir. Baju Trihaksoro, M.T. Kabid Tata Bangunan

Ir. Hasbi M, M.T. Kasi. Penataan Ruang Provinsi

Ismail, S.T., M.T Kasi. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

Ir. Garindiah, M.M. Kasi. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Mohammad Rudi E.Y., S.T, M.MT Kasi. Perencanaan Bangunan Gedung

Ir. Wahyu Sukoco, MM Kasi. Pembinaan Teknis Bangunan Gedung

Ir. Alimun Nichri, M.M. Kasi. Jasa Konstruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung

Ir. Sutji Prajitno, M.M. Kabid Perumahan

Ir. Hari Eko Poernomo, M.M Kabid ABPLP

Ir. Siti Mahmudah, M.T. Kasi. Perencanaan Perumahan

Ir. Shinta Arifani, MPPM Kasi. Perencanaan ABPLP

Aru Siswandi, ST Kasi. Perumahan Perkotaan dan Perdesaan

Ir. Budi Setiawan Kasi. ABPLP Perkotaan

Ir. Adi Susetyo, M.M Kasi. ABPLP Perdesaan

Ir. Kusnowo, M.M. Kasi. Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang

bidang penataan ruang menyangkut penatagunaan tanah, rencana tata ruang wilayah, serta penyelenggaraam penataan ruang di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. “Tugas kami langsung menyentuh masyarakat banyak,” kata Farich Amin. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas PU CKTR Jatim mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

10


berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang. Menurut Farich Amin, pelaksanaan tugas dan fungsi keciptakaryaan juga merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/ MDGs). MDGs dideklarasikan pada Konperensi Tingkat Tinggi Milenium yang diikuti 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, pada September 2000. MDGs merupakan komitmen bersama dunia

Ir. Farich Amin, MM Sekretaris

Ir. Nuraini Maimurti, M.M. Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dra. Ec. Haryati Asmarantaka, M.M Kasub Bagian Tata Usaha

Bambang Sukardono, S.T., M.T Kasi. Pengujian Bahan dan Material

Nanik Soelistyowati, SE, M.Si Kasubag Keuangan

Drs. Dafran Malau, MM Kasubag Tata Usaha

Ir. Suyanto, MM Kasubag Penyusunan Program

Ir. Iswari Kasi. Pengembangan dan Pelayanan Informasi

internasional untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia. Salah satu komitmen di bidang cipta karya adalah target menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, pada tahun 2015. “Anggaran terbesar di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur memang pada program pengembangan air bersih, termasuk di dalamnya sanitasi dan sampah. Kemudian disusul anggaran untuk perumahan, rusun dan prasarana lingkungan,” kata Farich Amin. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PU CKTR Jawa Timur yang dipimpin Ir. Gentur Prihantono SP, M.T., didukung sejumlah satuan kerja, yakni Sekretariat, Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan, Bidang Perumahan, Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman Perkotaan (ABPLP), Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pejabat eselon III yang dipercaya memimpin satuan kerja tersebut adalah Ir. Farich Amin, M.M. (Sekretaris), Ir. Endah Angreni, M.T. (Kepala Bidang Tata Ruang), Ir. Baju Trihaksoro, M.T. (Kepala Bidang Tata Bangunan), Ir. Sutji Prajitno, MM (Kepala Bidang Perumahan), Ir. Hari Eko Purnomo, M.M. (Kepala Bidang ABPLP), dan Ir. Nuraini Maimurti, M.M., (Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman).  DIPO HANDOKO, SAIFUL ANAM DAN MUKTI ALI

PROGRAM DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG JAWA TIMUR 2010-2014 1. Program pemenuhan hak atas perumahan, program pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi 2. Program percepatan pembangunan perdesaan, program peningkatan keberdayaan masyarakat miskin perkotaan 3. Program peningkatan keberdayaan daerah tertinggal 4. Program pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan 5. Program pengembangan kinerja pembangunan air minum dan pengelolaan sanitasi 6. Program pengembangan kinerja pembangunan dan pengelolaan drainase dan sampah.


11

RUSUN RUSUN RUSUN Menebar RUSUN DI JAWA TIMUR

M

menyebut rumah susun alias rusun bisa jadi yang terbayang di mata masyarakat kebanyakan adalah panorama rumah bertumpuk yang kumuh dan riuh di Jakarta, seperti yang dipaparkan film Cintaku di Rumah Susun (1987), yang kemudian diangkat di layar kaca dengan judul sama pada tahun 2004 silam. Padahal rusun kini sudah bertebaran di daerah, tak cuma ada di Ibu Kota Jakarta. Di Jawa Timur saja ada 83 rusun, 27 di antaranya ada di Surabaya.

12


logbookkelompok3.blogspot.com

FOKUS

Rumah susun di Surabaya bahkan ada yang dibangun sebelum film Cintaku di Rumah Susun diputar di bioskup pada tahun 1987 silam. Rusun Urip Sumoharjo, yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya, dibangun pada tahun 1985. Dalam sejarahnya, rusun Urip Sumoharjo dibangun setelah terjadi kebakaran hebat pada Horizon Supermarket di Jalan Urip Sumoharjo, yang turut membumihanguskan tak kurang dari 83 rumah warga di sebelah barat pusat perbelanjaan tersebut, pada 26 Agustus 1982. Tampak indah rusun Urip Sumoharjo saat ini bukanlah rusun tempo doeloe kala dibangun pascakebakaran. Rusun ini memang sudah direhabilitasi dengan biaya APBD Jawa Timur tahun anggaran 2004/2005. Rusun Urip

rusunawa jika tidak dikelola secara profesional sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial yang ada akan menimbulkan potensi dan kerawanan sosial yang besar. Oleh karena itu perlu dibentuk Asosiasi Pengelola Rusunawa,” kata Mochammad Anwar. Keberadaan Asosiasi Pengelola Rusunawa itu, kata Mochammad Anwar, menjadi wadah bagi pengelola rusunawa. Selain itu juga untuk melayani dan membina anggota pengelola rusunawa dalam menyelesaikan masalah, membudayakan masyarakat untuk percaya dan nyaman tinggal di rusunawa, serta membina anggota dalam peningkatan mutu pelayanan bagi penghuni rusunawa. Kegiatan lainnya Bidang Perumahan terkait rusun adalah Lomba Pengelolaan Rumah Susun Sewa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Tahun 2012 lalu, Juara I, II, III lomba disabet berturut-turut oleh pengelola rusun Bestari, Probolinggo, pengelola rusun Randu, Surabaya, dan pengelola rusun Siwalankerto, Surabaya. Semoga lomba pengelola rusun itu menjadikan citra rusun tak lagi jorok, kumuh, berisik, dan atribut buruk lainnya, sebagaimana pernah disindir dalam film Cintaku di Rumah Susun (1987).  BAMBANG SOEKARDONO DAN DPO

DOK. BIDANG PERUMAHAN

Sumoharjo sekarang terdiri dari tiga blok membentuk huruf U dengan luas total 2000 m2. Ketinggian bangunan 4 lantai, dengan jumlah hunian 10 unit setiap lantai. Total unit hunian sebanyak 120 unit, lima di antaranya dipakai untuk fasilitas umum bersama. Selain di Surabaya, rusun juga sudah bertebaran di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebaran rusun terbanyak, 14 rusun di Malang, 9 rusun ada di Kabupaten Sidoarjo, dan 6 rusun di Kabupaten Gresik. Selebihnya ada di Jember (4 rusun), Kota Probolinggo (2 rusun), Kabupaten Jombang (2 rusun), Kabupaten Kediri (2 rusun), Kabupaten Ponorogo (2 rusun), Blitar (2 rusun), Madiun (3 rusun), Pasuruan (2 rusun), serta masing-masing sebuah rusun di Kabupaten Pacitan, Mojokerto, Situbondo, Sampang, Pamekasan, Banyuwangi, Ngawi dan Lumajang. Selain rusun yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, pemerintah juga membangun rusunawa untuk mahasiswa, pekerja, TNI/Polri, dan santri Pondok Pesantren (PP). Sejumlah rusunawa untuk mahasiswa yang sudah dibangun, di antaranya, rusunawa Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Malang. Rusunawa untuk TNI/Polri, di antaranya, rusunawa Kodam V Brawijaya di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, serta rusunawa Polda Jawa Timur di Surabaya, Madiun, dan Pamekasan. Rusunawa untuk para santri juga terbilang banyak, antara lain, PP Ihya Ulumuddin Banyuwangi, PP Ali Yaim Pasuruan, serta PP Al Falah, PP Lirboyo, dan PP Al Amin di Kediri. Pembangunan rusun merupakan bagian dari program utama Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas PU CKTR) Jawa Timur, seperti tertuang dalam Renstra Dinas PU CKTR Jawa Timur 2010-2014. Program utama itu adalah pengembangan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan. “Program ini bertujuan mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman, dan terjangkau, terutama bagi penduduk miskin dan berpendapatan rendah,” kata Ir. Mochammad Anwar, M.M., Kepala Bidang Perumahan, Dinas PU CKTR Jatim. Program Dinas PU CKTR Jatim itu digulirkan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, melalui pengembangan sistem pembiayaan rumah berjangka panjang, pengembangan Kawasan/Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba), dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Pembangunan rusunawa, selain ada yang dibiayai dari APBD Jawa Timur, sebagian besar merupakan kucuran dana APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun 2013 ini, sejumlah kegiatan terkait pengembangan rusun sudah dan tengah dilaksanakan, di antaranya Sosialisasi UU dan Peraturan Bidang Perumahan Permukiman, di Surabaya, 19 Maret lalu. Pada kegiatan ini, Mochammad Anwar memaparkan makalah tentang pembentukan asosiasi pengelolaan rusunawa se-Jawa Timur. “Pengelolaan

 Kepala Dinas PU CKTR Gentur Prihantono, didampingi Kepala Bidang Perumahan Mochammad Anwar, saat menyerahkan tropi kepada Juara I Lomba Pengelola Rusunawa 2012 yang diraih Kota Probolinggo.  Panorama rusun Urip Sumoharjo, Surabaya, yang didirikan tahun 1985, tampak apik setelah direnovasi tahun 2005 (Foto kiri) Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

13

mappijatim.or.id

FOKUS

Air Mengalir DARI UMBULAN

K

onon para bidadari, saat melintas di atas telaga bening di Desa Sumberejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, terkesima menyaksikan kilau biru air sendang itu. Mereka pun turun dan mandi di telaga yang sohor dengan nama Banyubiru itu. Tentu saja kisah itu hanya mitos belaka. Andai benar, rasanya para bidadari akan mengajak semua temannya di kahyangan untuk mandi rame-rame di sumber air yang jauh lebih luas dan besar debit airnya, tak jauh dari Banyubiru, yakni di Umbulan.

14


Di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, memang terdapat sumber air dengan debit yang diperkirakan mencapai 5000 liter per detik. Warga desa sekitar mata air Umbulan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi pertanian. Dalam sejarahnya, di masa kolonial Belanda, mata air Umbulan yang ditemukan tahun 1916, dikelola oleh Inlando Water Bedrij sebagai penyedia air minum. Ketika itu, debit air bersih yang dinikmati warga Belanda dan orang terpandang di Kota Pasuruan hanya 65 liter/detik, dan Surabaya menggunakan 110 liter/detik. Ironisnya, warga sekitar Umbulan, kala itu dilarang memanfaatkan air Umbulan. Padahal,

air Umbulan sangat melimpah sehingga sebagian besar dibiarkan mengalir jauh ke laut melalui Sungai Rejoso. Baru di tahun 1940, sumber air Umbulan diserahkan kepada Stads Gemeente van Pasoeroean atau Pemerintah Kota Pasuruan. Pada tahun 1968, pengelolaan Umbulan pernah ditarik ke Pemerintah Pusat. Baru di tahun 1972, PDAM Kotamadya Pasuruan (sekarang Kota Pasuruan) mendapatkan hak pengelolaan. Kala itu, debit air yang dimanfaatkan sebagai air minum baru 700 liter/detik yang disalurkan ke Surabaya, Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan melalui PDAM Surabaya dan Sidoarjo. Perkembangan berikutnya, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jawa Timur

Tahun 1990, PDAB Jawa Timur, menggandeng PT Mandala Citra Utama untuk menggarap Umbulan. Peletakan batu pertama proyek dilakukan pada tahun 1997. Namun proyek yang ketika itu ditaksir senilai Rp 1 triliun itu mangkrak. Setelah kerjasama dengan PT Mandala Citra Utama diputus pada tahun 1999, Gubernur Jawa Timur, ketika itu, Imam Utomo meneruskan proyek ke PT First Liberty Capital Management Inc. Penunjukan langsung ke First Liberty mengundang masalah sehingga megaproyek Umbulan tetap terbengkalai.

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA Babak baru proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan diputuskan sebagai proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo dan Gresik. Lelang KPS SPAM Umbulan tahap prakualifikasi dimulai Maret 2011 lalu. Proyek KPS SPAM Umbulan pada tahap prakualifikasi dinilai sebesar Rp 1,8 triliun. Tercatat lima konsorsium dinyatakan lulus, namun satu di antaranya akhirnya mundur. Konsorsium itu adalah PT Medco dan PT Bangun Cipta; konsorsium Marubeni Corp, Nippon Koei dan PT Perkon Indah; konsorsium China Harbour Eng Co Ltd, Sound Global Ltd, PT Manggala Purnama Sakti Amerta dan PT Amerta Bumi Capital; konsorsium PT Bakrieland Development Tbk dan Beijing Enterprises Water Group Ltd. Konsorsium yang mundur adalah Kukdong Eng and Const Co Ltd, PT Brantas Abipraya dan PT Grundfos.

Cipta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur. Diharapkan, pengerjaan fisik proyek bisa dimulai akhir 2013 dan rampung pada tahun 2015. Awal April 2013 lalu, Pemerintah Pusat dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyepakati nilai proyek KPS SPAM Umbulan sebesar US$ 204 juta, lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya sebesar Rp 1,7 triliun. SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pemerintah tahun 2009. “Proyek Umbulan juga dijamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia,” kata Gentur menambahkan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah perusahaan BUMN bidang penjaminan infrastruktur yang tugasnya menyediakan penjaminan untuk proyek KPS infrastruktur di Indonesia. Sesuai ketentuan, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah maupun jaminan pemerintah untuk proyek-proyek KPS. Dukungan pemerintah itu bertujuan agar meningkatkan kelayakan finansial proyek KPS. Selain itu, dukungan pemerintah juga dimaksudkan untuk menjadikan tarif layanan dari proyek KPS menjadi terjangkau bagi masyarakat.

Hingga pertengahan Juni 2013 ini, SMI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan lima pemerintah kabupaten/kota yang terlibat, masih mengkaji besaran tarif air minum dan besaran viability gap fund (VGF) VGF adalah pendanaan kelayakan finansial. Melalui skema VGF memungkinkan penyediaan dukungan finansial pemerintah untuk proyek Umbulan yang layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial atau memiliki kelayakan finansial yang marjinal. Artinya, semakin tinggi VGF, maka besaran tarif air minum kelak menjadi rendah. Sebaliknya semakin rendah VGF, maka beban pendanaan proyek yang ditanggung swasta akan semakin tinggi, sehingga tarif air minum akan jauh lebih mahal. Berdasarkan hitungan SMI harga jual air Umbulan ke masyarakat sebesar Rp 2.700/m3, sedangkan Pemprov Jatim mematok harga Rp 2.150/m3. Semoga perhitungan bisa cepat kelar, proyek SPAM Umbulan pun segera dimulai, sehingga bisa dinikmati masyarakat di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan sendiri sebagai pemilik sumber air. Harapannya, sebagian warga Desa Umbulan dan Desa Kedungrejo, lokasi yang amat dekat dengan lokasi Umbulan namun justru masuk wilayah sulit air, juga mendapat berkah air sang bidadari di Umbulan.  IRMA FITRIYANI DAN DPO

metronews.com

mengambil alih pengelolaan Umbulan. Namun PDAM Kota Pasuruan tetap diizinkan menggunakan air Umbulan dengan debit 65 liter/detik dan PDAM Surabaya menyedot 110 liter/detik. Sekitar 4.000 liter/detik akan dimanfaatkan PDAB Jatim untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi Kota Sidoarjo, Surabaya, Gresik dan Kabupaten Pasuruan.

“Progress SPAM Umbulan direncanakan tender pada Agustus,” kata Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT, Kepala Dinas PU Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

15

AGENDA 

LOMBA DESIGN CHALLENGE CIPTA KARYA 2013

FOTO-FOTO: MUKTI ALI

KAYA FUNGSI MURAH ONGKOS

S

uasana Hall Mall City Tomorrow (Cito) Surabaya, 14 Juni 2013 lalu riuh oleh suara mahasiswa. Mereka tidak sedang berbelanja, tapi sedang mengikuti acara final Design Challenge Cipta Karya 2013. Sejatinya peserta final hanya 10 tim, tetapi yang bikin malam final itu meriah adalah para pendukung yang datang membludak. Sorakan-sorakan para pendukung itu juga menarik perhatian pengunjung mal, sehingga turut menyaksikan presentasi karya para finalis. Design Challenge Cipta Karya 2013, merupakan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Tema lomba adalah inovasi penataan ruang hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang multifungsi dan ekonomis. “Ini merupakan kegiatan yang kedua, yang pertama tahun 2012 lalu dengan tema tentang perabotan, sekarang lebih pada tata ruang yang ekonomis dan mutifungsi,” kata Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir Nuraini Maimurti, MM. Lomba serupa sebenarnya juga sudah dilakukan pada tahun 2010 dan 2011 dengan peserta siswa SMA/SMK. Peserta lomba diubah khusus mahasiswa se-Jawa Timur

16


 Taufik dkk, tim dari Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya memamerkan maket karya berjudul Maximility Function and Minimality Cost. Di antaranya mendesain bagian bangunan dan perabotan yang multifungsi, di antaranya, dinding geser, tempat tidur tanam, dan meja banyak fungsi.

 Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur Ir. Farich Amin, MM, (tengah) memberikan tropi dan hadiah kepada Taufik, yang bersama timnya meraih Juara Favorit sekaligus Juara I Lomba Design Challenge Cipta Karya 2013.  Foto bawah: salah satu karya finalis.

sejak lomba tahun 2012, kata Nuraini, lebih karena karya mahasiswa mudah ditindaklanjuti. “Karya pemenang ini sangat mungkin menjadi bahan pertimbangan pembuatan ruang hunian di rumah susun tersebut,” katanya. Sebanyak 10 finalis merupakan hasil seleksi yang dilakukan di dua tempat, yakni Surabaya dan Malang. Tiap kampus tidak dibatasi mengirimkan karya perorangan atau kelompok. Khusus karya tim dibatasi setiap kelompok maksimal terdiri dari tiga mahasiswa. Babak penyisihan di Surabaya diikuti 49 peserta/tim, sedangkan di Malang hanya diikuti 17 peserta/tim. “Mestinya peserta seleksi di Malang bisa lebih dari 17 sebab di Malang banyak perguruan tinggi. Apalagi tidak ada batasan perguruan tinggi harus mengirim berapa peserta,” kata Nuraini. Banyak karya kreatif muncul sejak babak penyisihan. “Ada peserta penyisihan di Surabaya bikin karya bagus, tetapi mengarah pada desain apartemen, sehingga itu tidak masuk kriteria,” kata Ir. Sutji Prajitno, MM, salah satu juri lomba yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Hasil seleksi yang menyisakan 10 finalis diumumkan 15 Mei. Tiap finalis mendapat subsidi Rp 250.000 untuk membuat maket. Pada saat final, maket tersebut dipajang di depan panggung, sehingga pengunjung dapat melihat lebih jelas seperti apa karya nyata yang dipresentasikan. Dari 10 finalis diputuskan empat juara, meliputi Juara I, II, dan III, serta Juara Favorit. Juara Favorit diraih Taufik Hidayah dkk dari Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) yang juga menjadi juara I dengan karya berjudul Maximality Function and Minimality Cost. Juara II diraih Satria India Rosa cs dengan karya Moving Partition, dan Juara III dicapai Muammar cs dengan karya Fleksibilitas

Ruang Hunian Ekonomis. Selain mendapat trofi dan piagam, para juara juga mendapat hadiah uang tunai. Juara favorit menyabet hadiah Rp 1 juta. Sedangkan juara I, II, dan III, masingmasing sebesar Rp 10 juta, Rp 5 juta, dan Rp 2 juta. BERMULA DARI MADING Karya Maximality Function and Minimality Cost mengambil konsep memaksimalkan fungsi ruang dan meminimalkan biaya pengerjaan. Taufik, Machalul Ardianto, dan Bimantoro Putro mengikuti lomba boleh dibilang tak sengaja. Mereka terinspirasi dari seminar yang mereka ikuti sebelumnya di Surabaya. Seminar itu menganjurkan mahasiswa dan lulusan jurusan arsitektur harus rajin mengikuti sertakan karyanya pada berbagai lomba agar dikenal masyarakat pengguna desain arsitektur. Tanpa sengaja, Taufik melihat poster Lomba Design Challenge Cipta Karya 2013 yang dipampang di majalah dinding di kampus. Konsep karya mereka juga mendapat dukungan dari dosen mereka, yakni Ir. Wiwik Widyo Widjajanti, M.T, Ketua Jurusan Arsitektur ITATS dan Arif Ismanto, S.T, dosen pembimbing. “Kami menggabungkan beberapa ide yang intinya, bagaimana kami bisa membuat desain sebuah hunian rumah susun dari bahan yang murah, mudah didapat, mudah membuatnya serta memiliki fungsi yang maksimal,” kata Machalul. “ Dan karya kami cukup unik. Ada meja yang bisa dibuka dengan fungsi beragam di dalamnya. Ada tempat tidur tanam. Ada dinding geser, dan lain-lain yang semua bisa diubah-ubah tergantung fungsinya,” Dimas menambahkan.  MUKTI ALI


17

FOTO-FOTO: DOK. BULETIN PERMUKIMAN

AGENDA



LOMBA CIKAR 2012

INOVASI SI PEMECAH MASALAH

L

omba Cipta Karya (Cikar) 2012 yang digelar di Atrium Mall City of Tomorrow (Cito) Surabaya, menyuguhkan banyak karya inovatif dari generasi muda. Menurut Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir Nuraini Maimurti, MM, Lomba Cikar 2012 menampilkan berbagai inovasi produk unggulan tepat guna dari peserta dari perguran tinggi. "Dengan adanya lomba ini diharapkan mampu mengajak para mahasiswa untuk membantu memikirkan bagaimana memecahkan permasalahan yang terjadi pada penghuni rusun," ujarnya. Karya inovatif teknologi sederhana tepat guna dan ekonomis dari para peserta ditujukan untuk para penghuni rusun. Selain inovatif dan sederhana, produk yang dihasilkan dari lomba diharapkan juga memiliki nilai jual

18


yang ekonomis di pasar, sehingga dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi mahasiswa. Dengan begitu, penghuni rusun pun mampu membeli produk tersebut. Pada pendaftaran tercatat 48 peserta dari ITS sebanyak 25 orang, ITATS 11 orang, UK Petra 7 orang, Ubaya 4 orang, dan Unesa 1 orang. Setelah diseleksi tersaring 10 finalis, yakni enam dari ITS, tiga dari ITATS, dan satu dari Unesa. Di tahap kedua itu, 10 finalis diberi kesempatan mempresentasikan hasil produk cipta karya yang dibuatnya di hadapan juri. Hanya lima peserta mendapat penghargaan dan hadiah. Kriteria penilaian meliputi inovasi teknologi seperti orisinalitas, keunggulan, kemudahan penggunaan, aplikasi industri, risiko teknologi dan produksi, serta siap pakai. Selain itu memiliki manfaat bagi penghuni rusun, sosial, dan lingkungan, serta memiliki nilai ekonomis dengan daya

 Sekretaris Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur Farich Amin (tengah), didampingi Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Nuraini Maimurti, memberikan keterangan pers pengumuman pemenang Lomba Cipta Karya 2012.

saing harga di bawah pasar dan potensial dipasarkan dalam bentuk produk atau jasa secara massal. Juara pertama mendapatkan hadiah Rp 10 juta dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur dan Simpeda Rp 5 juta dari Bank Jatim Cab Utama, serta trofi dan sertifikat. Juara kedua mendapatkan hadiah Rp 2,5 juta dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Simpeda Rp 2,5 juta dari Bank Jatim Cab Utama, dan hadian Rp 2,5 juta dari Semen Gresik, serta trofi dan sertifikat. Sedangkan peserta favorit mendapatkan hadiah sama seperti juara kedua. Juara harapan satu dan dua memperoleh hadiah masing-masing Rp 1 juta dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, serta trofi dan sertifikat.

 Bu-Ble alias Buffet Table, Meja Buffet Multifungsi karya Tim Desain Produk Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sukses menyabet Juara I.  Cup Chair karya inovatif yang terpilih menjadi juara II. (kiri)

 BS


19

AGENDA



DUTA SANITASI 2013

PEDULI SANITASI DAN AIR MINUM

P

Bella dan Yogeswari, sebelumnya sukses menyisihkan 96 siswa peserta lomba Duta Sanitasi Provinsi Jawa Timur.Seleksi Duta Sanitasi Jatim digelar 26 Mei 2013 di Hotel Sahid Surabaya. Lomba dibagi dalam dua kategori, yakni lomba Karya Tulis Ilmiah dan lomba poster. Tema yang diangkat adalah ”Bersama Kita Peduli Sanitasi dan

20



restasi menggembirakan diukir utusan Provinsi Jawa Timur pada Jambore Duta Sanitasi Nasional 2013, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Pada puncak pemberian penghargaan, 28 Juni 2013, Ibu Negara Ani Yudhoyono mengukuhkan Bella Puspita, siswa SMP Negeri 1 Kota Kediri sebagai Duta Sanitasi Nasional 2013. Utusan dari Jawa Timur lainnya, Yogeswari Sista, siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo, meraih Juara II Duta Sanitasi 2013.  Bella Puspita, siswi SMP Negeri 1 Kediri meraih Juara I Kategori Karya Ilmiah Duta Sanitasi Jawa Timur. Bella juga sukses menjadi Duta Sanitasi Nasional 2013.

 Yogeswari Sista, siswi SMP Negeri 1 Sidoarjo, meriah Juara I Kategori Poster Duta Sanitasi Provinsi Jawa Timur. Sista yang juga dikirim ke ajang Jambore Duta Sanitasi Nasional, berhasil menjadi Juara II. (foto kiri)  Pada seleksi Duta Sanitasi Provinsi Jawa Timur, hadir Ibu Laily Mohammad Nuh, mewakili Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan Ibu Lies Djoko Kirmanto. Acara dibuka Dra. Fatma Syaifulloh Yusuf, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Ibu Laily Nuh saat memberikan arahan, didampingi Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, M.T (foto kanan atas).

Air Minum.” Sedangkan subtema yang dapat diusung adalah ”Ayo lakukan Reduce Reuse Recycle,” ”MCK Sehat Kita Sehat,” dan ”Ayo Kita Tampung, Resapkan dan Alirkan Air.” Mereka dinilai oleh 12 juri, di antaranya, Dr. Djuli Djatiprambudi, Much. Khoiri (Universitas Negeri Surabaya), Imam Syafii (Direktur JTV), dan Wahyu Kokkang (Jawa Pos). Seleksi tingkat Provinsi Jawa Timur itu menahbiskan 10 siswa terbaik, yakni Juara 1, 2, 3, dan juara harapan, masing-masing pada lomba karya tulis dan poster. Para juara kategori karya tulis adalah Bella Puspita (SMPN 1 Kota Kediri, Juara 1), Faizal Putra (SMPN 1 Sidoarjo, Juara 2), Anjar Ryan H. (SMPN 1 Pacitan, Juara 3). Sedangkan para juara kategori poster adalah Yogeswari Sista (SMPN 1 Sidoarjo, Juara 1), Azella Claresta (SMPN 1 Pacitan, Juara 2), dan Haningtyas R. (SMPN 1 Tulungagung, Juara 3). Persiapan menuju Jambore Duta Sanitasi Nasional semakin intensif. Bella, Yogeswari, dan empat orang juara 2 dan 3, yang akan mewakili Jawa Timur, mendapat pembekalan pada 18-23 Juni 2013. Materi yang diberikan meliputi pengembangan lingkungan permukiman (PLP), karya tulis ilmiah, poster, teknik presentasi, dan seni daerah. Materi PLP diberikan Dahlia Erawati dan Yuli Imawati (keduanya anggota Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur).  BS Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

21

AGENDA

M

asih dalam rangkaian kegiatan Kampanye dan Edukasi Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Satker Peningkatan Pengembangan Lingkungan Permukiman (PPLP) Jawa Timur menggelar Workshop Organisasi Perempuan. Kegiatan ini di tingkat pusat menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan lain yang laksanakan Satker PPLP adalah Lomba 3R Antar Sekolah Dasar Se-Jawa Timur, Pemilihan Duta Sanitasi Provinsi Jawa Timur dan Workshop Organisasi Perempuan itu sendiri. Workshop yang digelar 28 Mei 2013 ini mengusung tema “Partisipasi Perempuan dalam Sanitasi (Persampahan, Air Limbah dan Drainase.” Hadir dalam acara tersebut Ibu Nina Soekarwo, istri Gubernur Jawa Timur yang akrab disapa Budhe Karwo, Ibu Rina Agustin (Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. PPLP Ditjen Cipta Karya), Gentur Prihantono (Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur), dan Kepala Satker PLP beserta jajarannya.

WORKSHOP ORGANISASI PEREMPUAN

KAMPANYE PEREMPUAN PEDULI SANITASI  Ibu Nina Soekarwo, istri Gubernur Jawa Timur yang akrab disapa Buhe Karwo, membuka Workshop Organisasi Perempuan, didampingi Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT, Kepala Dinas PU CIpta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur.


Suasana workshop semarak dengan kehadiran , 200 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perempuan di Jawa Timur. Mereka di antaranya dari Tim Penggerak PKK, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi



22


 Ir. Gentur Sanjoyo Prihantono, MT, Kepala Dinas PU CIpta Karya dan Tata Ruang, Provinsi Jawa Timur, memberikan sambutan (foto atas).  Sejumlah narasumber berpose dengan kepala Dinas PU CKTR ( foto tengah).  Budhe Karwo bersama para staf Satker PPLP Provisi Jawa Timur (foto bawah).

JawaTimur, Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari Jawa Timur, Jalasenastri Armada Timur Jawa Timur, Persit Kartika Chandra Kencana Jawa Timur, Pia Ardhya Garini Cabang IV/D Lanud Surabaya, Perempuan Kader Lingkungan dan Kelompok Perempuan di Kawasan TPST 3R. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian kaum perempuan terhadap permasalahan sanitasi. Perempuan dijadikan salah satu sasaran kegiatan kampanye karena perempuan merupakan kelompok sasaran yang sehari-hari ilangsung terkait dengan masalah penyehatan lingkungan di keluarga maupun di wilayah. Kelompok perempuan sangat strategis karena mempunyai jaringan organisasi yang luas sampai dengan kepada kelompok terkecil (rumah tangga), sehingga diharapkan nantinya proses kampanye bisa berkelanjutan. Acara yang dibuka Budhe Karwo ini meliputi kegiatan talk show dengan topik “Partisipasi Perempuan dalam Sanitasi,” presentasi dari sejumlah narasumber dan diskusi. Selain itu juga ada pengumuman dan penyerahan hadiah Lomba Pemilihan Duta Sanitasi Jawa Timur 2013. Dalam arahannya, Budhe Karwo mengingatkan bahwa sanitasi sangat penting, intinya masyarakat harus lebih bersih lebih sehat. Ia juga menghimbau agar organisasi perempuan di Jawa Timur bisa lebih terlibat di lingkungannya dalam menciptakan sanitasi yang baik.  IRM Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

23


AGENDA



LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI NASIONAL 2012

JAWARANYA PEKERJA KONSTRUKSI

D

dalam rangkaian acara Hari Konstruksi Indonesia digelar pula acara seru bertajuk Lomba Pekerja Konstruksi Nasional 2012. Peringatan Hari Konstruksi Indonesia 2012 mengangkat tema Harmonisasi Konstruksi yang Berwawasan Lingkungan. Konstruksi Indonesia merupakan ajang kegiatan yang mengintegrasikan, mensinergikan dan menginteraksikan seluruh kegiatan stakeholder industri konstruksi terkait dengan pembangunan infra struktur di Indonesia. Dalam sambutan pembukaan Konstruksi Indonesia 2012, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mencermati berbagai isu lingkungan yang dikaitkan dengan meningkatnya intensitas pembangunan. Hal ini tentu merupakan dampak dari semakin meningkatnya masalah-masalah perubahan iklim

24


 Wiyono sukses menjadi yang terbaik pada kategori pembesian Lomba Pekerja Kontruksi Nasional 2012.

 Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur Gentur Priyandono didampingi Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman Nuraini Maimurti, melepas tim Jawa Timur berangkat menuju arena Lomba Pekerja Konstruksi Nasional 2012 yang digelar di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, Kementerian PU, di Jakarta.

dan pemanasan global, yang sama-sama kita hadapi dan rasakan oleh setiap bangsa dan negara di dunia. Tim Provinsi Jawa Timur boleh berbangga. Dari enam kategori lomba, para pekerja konstruksi Jawa Timur sukses meraih hasil terbaik. Juara I diraih oleh Supriadi (kategori plambing), Wiyono (kategori pembesian), Riyanto (kategori perkayuan), dan Anto Sulistiyono (kategori pemasangan batu). Selain itu kontingen Jawa Timur yang didampingi Ir. Nuraini Maimurti, MM, Kepala UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman, juga berhasil membawa pulang Juara Harapan I Kategori Installer Baja Ringan yang diraih Suyitno, Juara 3 Kategori Pembesian diraih Rahmad Tullah Akbar, dan Juara 2 Kategori Elektrikal disabet Mochammad Sholihin. Hasil menggembirakan Provinsi Jawa Timur itu kembali mengukuhkan menjadi juara umum. Yang lebih membanggakan lagi, prestasi Juara Umum itu dicapai sejak pertama kali Lomba Pekerja Konstruksi Nasional digelar Kementerian PU tahun 2008 silam.  BS


25

AGENDA



HARI TATA RUANG 2012

MEWUJUDKAN KOTA HIJAU BERKELANJUTAN

H

ari Taru alias Tata Ruang memang belum populer dibanding peringatan seperti Hari Buruh atau Hari Lingkungan Hidup yang lebih gaduh diperingati di mana-mana. Hari Tata Ruang Nasional memang baru ditetapkan tahun 2008 lalu. Artinya, tahun 2012 lalu, adalah peringatan kelimanya. “Hari Tata Ruang merupakan langkah nyata untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih luas, sekaligus menjadi sebuah Gerakan Kolektif Kota Hijau,” kata Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU Imam S. Ernawi pada pembukaan Lokakarya Tata Ruang: Green City for A Better Life dalam rangka Peringatan Hari Tata Ruang 2012 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, 16 Oktober 2012. Lokakarya dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), guru dan siswa SMA peserta Lomba Karya Tulis Hari Tata Ruang 2012. Tujuan lokakarya antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian, kesadaran, dan peran pemangku kepentingan yang berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Kota Hijau yang berkelanjutan. “Kota Hijau, sebagai sebuah metafora dari kota yang berkelanjutan, perlu diimplementasikan dengan aksi lokal yang inklusif, sehingga dapat menjadi laboratorium sosial yang ideal dan produktif," kata Pak Dirjen. Dirjen Penataan Ruang juga menambahkan, peringatan Hari Tata Ruang yang berjalan empat tahun, diharapkan dapat dilaksanakan lebih meluas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Di sisi lain, peringatan diharapkan dapat menjadi momentum yang  Dirjen Penataan Ruang Imam S. Ernawi memberikan sambutan pada Lokakarya Tata Ruang yang diselenggarakan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur (kiri).

FOTO-FOTO: DOK.BIDANG TATA RUANG

 Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur Gentur Prihantono (paling kiri), didampingi Sekretaris Dinas PU CKTR Farich Amin (paling kanan) dan Kepala Bidang Tata Ruang Endah Angreni (ketiga dari kiri) , berfoto bersama pada acara Jelajah Sudut Kota (bawah).

26


baik untuk mengawal pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara konsisten. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jatim H a d i Prasetyo menyampaikan pesan bertajuk pendekatan Kota Hijau di dalam pelaksanaan penataan ruang untuk kehidupan yang lebih baik. Menurut Hadi diperlukan peraturan zonasi untuk dapat mewujudan Kota Hijau yang efektif dengan nilai kawasan, antara lain, sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan religius. Lokakarya juga diisi pemberian penghargaan kepada 15 pemenang Lomba Karya Tulis Penataan Ruang se-Jawa Timur, yang diikuti siswa SMA dan sederajatnya. Kegiatan lainnya adalah mengadakan talkshow bertema Kota Hijau untuk Kehidupan Lebih Baik.  BIDANG TATA RUANG


27

TATA RUANG

PENATAAN RUANG, KUNCI JAWA TIMUR HARMONI

J

abatan fungsional penata ruang memang belum populer. Apalagi bagi masyarakat kebanyakan. Di dunia sekolah pun entri “tata ruang” masih belum banyak dipahami. “Saya saja baru mengenal apa itu tata ruang waktu kuliah. Sekarang ini anak-anak di sekolah pun banyak yang tidak memahami tata ruang,” kata Ir. Endah Angreni, M.T., Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Jawa Timur. Endah sendiri lulusan S-1 Teknik Penyehatan (sekarang Teknik Lingkungan) Institut Teknologi Bandung (1983).

“Saya sempat bertanya-tanya, mengapa setiap tahun ada sosialisasi UU Penataan Ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Ternyata problematikanya, SDM penata ruang setiap tahun banyak yang dipindahtugaskan, sehingga setiap ada sosialisasi, pesertanya orang baru di bidang tata ruang,” katanya. Sebenarnya jabatan fungsional penata ruang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor Per/10/M.PAN/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya, yang dikeluarkan tak lama setelah UU Tata Ruang diundangkan. Jabatan fungsional penata ruang memang belum menjadi daya tarik, terutama bagi generasi muda. Meski sudah memiliki payung hukum, jabatan fungsional penata ruang belum memiliki tunjangan jabatan dan tidak adanya jenjang utama untuk Jabatan Fungsional Penata Ruang Tingkat Ahli. Artinya, pada aturan MenPAN-RB, hanya

28


 Ir. Endah Angreni, MT.

DIPO HANDOKO

Bagi Endah, yang juga penyandang Magister Teknik bidang Manajemen Industri Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (2002), tidak bisa tidak harus segera menguasai tugas dan fungsi tata ruang, sejak ia dipercaya memimpin Bidang Tata Ruang tahun 2010 lalu. “Saya memang tidak punya latar belakang planer (lulusan Teknik Planologi atau Perencanaan Wilayah dan Kota), namun sudah menjadi pejabat yang membidangi tata ruang. Persoalannya banyak SDM yang sudah membidangi tata ruang, khususnya di kabupaten/kota, tiba-tiba ditempatkan di bidang lain lagi,” kata Endah. Dampaknya, ketika Bidang Tata Ruang memberikan sosialisasi ketataruangan kepada dinas cipta karya dan tata ruang di kabupaten/kota, pesertanya setiap tahun bisa berbeda.

diatur jenjang Penata Ruang Pertama, Penata Ruang Muda, dan Penata Ruang Madya. “Saya menjelang pensiun, namun di bawah saya ini ada gap kekurangan SDM penata ruang,” kata Endah. Endah berbagi pengalaman di awal mempelajari tata ruang. Menurutnya, setelah mempelajari UU Penataan Ruang, banyak ketentuan di dalamnya yang membawahi perundangan di berbagai sektor yang harus diatur oleh UU Penataan

Ruang. “Mungkin ada seratus UU dari bidang jalan, pertanian, perkebunan, sampai pertambangan yang sudah saya pelajari. UU Penataan Ruang memayungi semua perundangan di berbagai sektor yang harus diatur penataan ruangnya,” katanya.

Padahal kebutuhan akan SDM penata ruang amat tinggi. Pasalnya, UU Penataan Ruang mengamanatkan semua wilayah provinsi, kabupaten/ kota memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Artinya, tata ruang bukan sekadar produk perencanaan wilayah dan kota namun merupakan produk hukum. “Sebenarnya inti perencanaan tata ruang adalah peraturan daerah yang dipakai untuk dasar perizinan. Bagaimana daerah bisa memberikan perizinan jika RDTR belum jelas. Jika daerah belum punya RDTR, bisa dipertanyakan izin pemanfaatan ruangnya, investasi yang memerlukan izin pemanfaatan ruang bisa terhambat,” kata Endah menjelaskan. Secara garis besar penataan ruang menyangkut tiga hal pokok, yakni perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada pengendalian pemanfaatan ruang, setidak-nya terkait ketentuan mengenai empat hal pokok. Pertama, peraturan zonasi yang merupakan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zona-nya dalam rencana rinci tata ruang. Kedua, perizinan, merupakan upaya untuk membolehkan atau tidak membolehkan suatu kegiatan berlangsung pada suatu wilayah sesuai dengan tata ruang, dengan mengeluarkan penerbitan surat izin.

Ketiga, pemberian insentif dan disinsentif, merupakan upaya untuk mengarahkan pembangunan dengan

DOK. BIDANG TATA RUANG

URGENSI TATA RUANG

memberikan dorongan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan upaya menghambat terhadap kegiatan yang bertentangan dengan rencana tata ruang. Keempat, pengenaan sanksi, merupakan upaya untuk memberikan tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Di wilayah Jawa Timur sendiri, tugas Bidang Tata Bangunan untuk memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai RTRW yang disusun sudah selesai. Aturannya pun sudah disahkan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 20112031. Namun masih ada persoalan di tingkat kabupaten/kota. Dari 38 kabupaten/kota, masih tersisa lima yang belum mengesahkan peraturan daerah tentang RTRW. “Sebenarnya yang empat, yakni Jember, Blitar, Lumajang, dan Sumenep, substansinya sudah selesai tinggal menunggu diperda-kan,” katanya. Hanya tersisa Kota Surabaya yang meski sudah

mensahkan Perda tentang RTRW pada 8 November 2012 lalu, namun ada sebagian yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN) seperti diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. “Tugas kami sebenarnya sudah selesai, memberikan rekomendasi kepada gubernur dengan catatan bahwa RTRW Kota Surabaya ada yang belum sesuai dengan RTRN,” kata Endah. Di tingkat pusat, sudah ada Badan Koordinasi Penataraan Ruang Nasional (BKPRN) yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Terkait dengan RTRW di daerah, tugas BKPRN adalah melakukan sinkronisasi Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah dengan peraturan perundangundangan, termasuk dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya. Khusus RTRW Kota Surabaya yang dinilai tak sesuai RTRN menyangkut Surabaya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yakni sebagai bagian dari Gerbang Kertosusila alias Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. “Pusat memang sudah Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

29

TATA RUANG  Sosialisasi mengenai penataan ruang, tak hanya ditujukan kepada aparatur, namun juga masyarakat luas, termasuk pelajar. Sejak dua tahun terakhir Bidang Tata Ruang rajin menyelenggarakan sosialisasi penataan ruang di SMA. (Foto kiri).  Grafis rencana ruang terbuka hijau di kawasan Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi (Foto kanan).


RDTR kabupaten/kota setidaknya memuat tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi.

meminta Surabaya agar RTRW-nya tidak bertentangan dengan RTRN,” kata Endah. Endah berpandangan, khusus RTRW di Kawasan Strategis Nasional, di antaranya Gerbang Kertosusila, RTWR di tujuh kabupaten/kota tersebut sebaiknya dikuatkan dengan peraturan presiden tidak cukup dengan peraturan daerah. RENCANA DETAIL TATA RUANG

Untuk menunjang kinerjanya, Bidang Tata Ruang didukung satuan kerja Seksi Penataan Ruang Provinsi, Seksi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, Seksi Penataan Ruang Kawasan Perdesaan, dan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang. Di tahun 2013 ini, ada pekerjaan baru Bidang Tata Ruang menyangkut implementasi aturan baru dari Kementerian PU yakni Peraturan Menteri PU Nomor 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana RInci Tata Ruang Kabupaten/Kota. Permen PU tersebut memberi

30


kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyetujui RDTR Kabupaten/kota tanpa harus ke pusat. Provinsi Jawa Timur adalah satu dari lima provinsi yang sudah memenuhi kriteria sebagai provinsi yang berhak dan berkewajiban menjalankan Permen tersebut. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi provinsi untuk bisa menetapkan RDTR kabupaten/ kota adalah sudah memiliki RTR provinsi, paling sedikit 50% kabupaten/ kota telah memiliki RTRW, memiliki pejabat eselon III teknis yang menyelenggarakan bidang tata ruang, dan memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi. Ketentuan Permen PU itu sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya SK Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur tentang Penunjukkan Tim Teknis Evaluasi RDTR Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tim teknis di provinsi ini tugasnya memeriksa substansi teknis RDTR Kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Menurut UU Penataan Ruang, peraturan zonasi pada dasarnya perangkat untuk pengendalian yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan. Blok/zona peruntukan yang menjadi acuan ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi lebih dikenal dengan istilah populer zoning regulation, dimana kata zoning yang dimaksud merujuk pada pembangian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Peraturan zonasi pada dasarnya mengatur klasifikasi zona, pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Dalam UU Penataan Ruang, peraturan zonasi setidaknya berisi tujuh hal. Pertama, ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang. Kedua, amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan). Ketiga penyediaan sarana dan prasarana. Keempat, ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, antara lain, keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi. RUANG TERBUKA HIJAU

Ketentuan dalam UU Penataan Ruang juga mengamanahkan capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30%. Secara rinci komposisi wilayah kota/ kawasan perkotaan berwujud Ruang Terbuka terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan mengenai RTH juga harus ada dalam RTRW setiap kabupaten/kota. Untuk mewujudkan RTH di semua wilayah kota, pemerintah telah menggulirkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2011. Pada peluncuran P2KH oleh Dirjen Penataan Ruang diawali dengan komitmen dari 60 kabupaten/ kota melalui rumusan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) yang mantap, realistis, dan terukur. Konsep Kota Hijau (Green City), juga menjadi jargon yang dicanangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan pemanasan global.

Di antara 60 kabupaten/kota yang mengikat komitmen RAKH itu, 13 di antaranya adalah kabupaten/ kota di Jawa Timur. P2KH pun baru dilaksanakan mulai tahun 2012. Kegiatan P2KH setidaknya berupa enam kegiatan, yakni sosialisasi ruang terbuka hijau, penyusunan peta hijau RTH, penyusunan masterplan RTH perkotaan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), peningkatan kuantitas dan kualitas RTH perkotaan, serta supervisi peningkatan kuantitas dan kualitas RTH perkotaan. P2KH yang merupakan program dengan dana APBN, awalnya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan konstruksi menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun Endah mengusulkan agar kendali pembangunan RTH dilimpahkan ke kabupaten/kota. “Personel tata ruang di sini sudah habis kalau harus mengurus pembangunan fisik. Bidang Tata Ruang juga fungsinya tidak melaksanakan pekerjaan fisik konstruksi,” kata Endah. Usulan Endah yang disetujui Ditjen Penataan Ruang, akhirnya mengubah mekanisme pelaksanaan dan pendanaan P2KH. Kini pelaksanaan fisik RTH langsung ditangani kabupaten/kota.  DIPO HANDOKO

SEJARAH TATA RUANG Tata ruang, di dunia perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, bukanlah lema baru. Dalam nomenklatur Dinas Daerah di Jawa Timur, penataan ruang masuk ke dalam Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Namun secara kelembagaan penataan ruang sudah ada jauh sebelumnya. Sebelum bergabung dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, fungsi penataan ruang menjadi bagian dari Dinas Permukiman, sesuai Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur. Di tingkat pusat, fungsi penataan ruang kala itu memang menjadi bagian dari Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2001), berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001-2004). Sejak 2004 hingga kini, fungsi penataan ruang kembali ke Kementerian PU melalui unit utama Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Jauh sebelum itu, sejarah mencatat, pada tahun 1947, sudah berdiri lembaga tata ruang pertama di Indonesia bernama Balai Tata Ruang Pembangunan (BTRP). Lembaga ini merupakan gabungan dari BTRP yang didirikan Pemerintah Indonesia di Yogyakarta dan lembaga hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah RI pada 1950.


Nama BTRP sesuai fungsi yang diberikan pemerintah Hindia Belanda, kepada lembaga yang diserahterimakan ke Departemen Pekerjaan Umum (PU), yaitu Centraal Kantoor voor Ruimtelijke Wederopbouw. BTRP ketika itu menginduk kepada Departemen PU. Pemerintah telah menetapkan tata ruang sebagai hari nasional, yakni tanggal 8 November. Tahun 2012 ini peringatan Hari Tata Ruang merupakan yang kelima diselenggarakan dan peringatan Hari Tata Ruang diisi sejumlah kegiatan, di antaranya lokakarya, jelajah sudut kota dan lomba karya tulis tata ruang untuk pelajar.


31

PERMUKIMAN

Kebijakan Pemerintah Jawa Timur dalam penanganan kebutuhan rumah adalah dengan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). “Pertimbangnnya karena keterbatasan lahan dan semakin sulitnya pengadaan tanah. Di perkotaan harga rumah juga semakin tinggi. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan yang belum memiliki tempat tinggal layak jumlahnya masih banyak,” kata Mochammad Anwar. Hingga pertengahan 2013 ini telah terbangun 63 unit rusunawa dari dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur di perkotaan. Sebagian besar rusunawa dibiayai APBN. Hanya tiga unit rusunawa yang murni dari APBD Provinsi Jawa Timur, yakni Rusunawa Gunung Sari (Kecamatan Wonokromo, Surabaya), rusunawa Rungkut SIER (Kecamatan Waru, Sidoarjo), dan rusunawa Jemundo (Kecamatan Taman, Sidoarjo). Keberadaan rusunawa itu mampu memberikan rumah tinggal layak bagi sedikitnya 12.141 orang. “Total di Jawa

32


 BIDANG PERUMAHAN

MEMENUHI HAK ATAS PERUMAHAN

 Ir. Mochammad Anwar, MM

DIPO HANDOKO

D

alam dunia properti, istilah backlog rumah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur, mencatat capaian pelayanan bidang perumahan hingga 2010 lalu, di perkotaan mencapai 10,5% dari penduduk yang terlayani dan di perdesaan 4,9% dari penduduk yang terlayani. Namun saat ini kebutuhan rumah (housing backlog) semakin berpacu, seiring pertumbuhan penduduk dan pesatnya peningkatan keluarga muda. “Kekurangan rumah saat ini kurang lebih 530.000 unit, terdiri dari di perkotaan sebanyak 212.000 unit dan di perdesaan sebanyak 318.000,” kata Ir. Mochammad Anwar, M.M., Kepala Bidang Perumahan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur. Kini Kepala Bidang Perumahan dijabat Ir. Sutji Prajitno, MM, yang dilantik Gubernur Jawa Timur pada 29 April 2013.

ada rusunawa PP Al Yasmin Pasuruan, Timur, dengan yang sedang dalam rusunawa mahasiswa Universitas Muproses pembangunan ada 87 unit ruhammadiyah Sidoarjo, dan rusunawa sunawa,” kata Anwar. Ir. Mochammad Anwar, MM. di Malang, Kediri, dan Jember. Rusunawa yang sedang dalam proses pembangunan ada yang bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 16 twin block dan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebanyak 14 twin block. “Diperkirakan akan rampung tahun 2014, yang akan bermanfaat bagi 2.820 hunian,” kata Anwar. Tahun 2013 ini juga ada tambahan 9 rusunawa bantuan dari Kemenpera, yang sebagian besar diperuntukkan untuk santri, selain untuk mahasiswa, dan anggota TNI/Polri. Di antaranya

Adanya tambahan pembangunan rusunawa pondok pesantren, kata Anwar, karena memang ada kesanggupan pondok pesantren menyediakan lahan matang, yakni sudah siap bangun dan sesuai dengan kriteria pembangunan rusun. Adakalanya pembangunan rusunawa terkendala oleh pembebasan lahan untuk jalan akses menuju rusun. “Jalan masuk ke rusunawa harus lebar, 12 meter, kadang susah penyediaannya. Proses penyediaan lahan rusun sampai siap bangun, juga penyediaan

akses jalan, cukup lama, bisa sampai satu tahun. Kalau sampai mundurmundur, bisa hangus bantuan rusun dari APBN tersebut,” kata Anwar.


Sementara untuk pengembangan rusun sederhana milik (rusunami) hingga kini baru ada dua. Keduanya ada di Surabaya, yakni rusunami di kawasan Menanggal dan kawasan bisnis Darmo Permai. REHABILITASI RTLH

Kebijakan lainnya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui kerjasama dengan TNI, yakni Kodam V Brawijaya. “Program ini yang melaksanakan adalah prajurit dan masyarakat. Yang memverifikasi dan mensurvei RTLH adalah Koramil (Komando Rayon Militer) hingga Babinsa (Bintara Pembina Desa). Kami di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan monitoring,” kata Anwar. “Selain itu, kami juga memberikan bantuan pembangunan prasarana utilitas, seperti jalan lingkungan, drainasi, air bersih, dan penerangan jalan umum.” LOMBA RUSUN Dalam upaya pembinaan kepada pengelola rusunawa se-Jawa Timur, Bidang Perumahan menyelenggarakan Lomba Pengelolaan Rusunawa. Piala Juara Lomba Rusunawa diserahkan bertepatan pada Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, yakni tanggal 12 Oktober. Tahun ini, UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman juga mengadakan Lomba Desain


Kebijakan perumahan di era pemerintahan Pakde Karwo-Gus Ipul (Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf), juga mengatur pembangunan perumahan tapak yang semuanya kembangkan oleh kalangan swasta. Pengembangan rumah tapak harus memenuhi ketentuan perbandingan 1:2:3, yakni 1 perumahan kalangan atas, 2 perumahan kalangan menengah, dan 3 perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 Rusun Gunungsari, Surabaya, diresmikan oleh

Interior Rusunawa. “Untuk optimalisasi hunian serta profesionalisme pengelolaan rusun secara berkelanjutan, juga telah terbentuk Asosiasi Pengelola Rusunawa se-Jawa Timur, yaitu Aspera,” kata Anwar. Menurut Anwar, dari sisi desain dan pembangunan rusunawa, sudah dirancang sehat dan sangat layak huni. Jika ada ada lingkungan rusunawa yang kumuh, maka perlu pembinaan. Dari lomba rusunawa itu akan terlihat juga rusun yang masih kurang bagus pengelolaannya. Bidang Perumahan mengundang anggota Aspera untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan rusunawa. “Materi pelatihan berupa manajemen

Menteri Perumahan yang ketika itu masih dijabat Suharso Monoarfa, 28 Mei 2011. (Foto atas)

 Rusun Randu, di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, yang didirikan tahun 2007 dari dana Kementerian Pekerjaan Umum berkapasitas 288 unit hunian. Tahun 2012, pengelola rusunawa Randu meraih Juara II Lomba Rusunawa se-Jawa Timur. Juara I diraih pengelola Rusunawa Bestari, Probolinggo. (Foto bawah)

keuangan, pemberdayaan ekonomi, misalnya dengan pembentukan koperasi penghuni. Pemberdayaan pertanian lahan sempit, misalnya kegiatan menanam cabe secara vertikal pada pipa bekas. Selain itu pembinaan penataan lingkungan, kebersihan, sampah, hingga soal manajemen konflik,” kata Anwar menambahkan.  BS DAN DPO Edisi 1  Tahun I  Juni 2013

33

PERMUKIMAN  BIDANG AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

MENYEDIAKAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI

menjadi salah satu program utama Provinsi Jawa Timur. Apalagi mengingat air minum dan sanitasi merupakan target yang harus dituntaskan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/ MDGs). Targetnya adalah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, pada tahun 2015. Tahun 2015 ditargetnya pelayanan air bersih di perkotaan mencapai 85% dan 65% di perdesaan. Sektor lain yang juga menjadi target MDGs adalah persampahan, sanitasi, drainasi dan kawasan kumuh. “Target MDGs itu memang tak mudah dicapai. Mengingat pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan peningkatan sarana. Sementara sumber dana sangat terbatas sehingga kami harus mampu memaksimalkan. Kami berharap ada sharing pembiayaan dari APBN dan APBD,” kata Ir. Hari Eko Purnomo, M.M, Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (ABPLP), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur.

DIPO HANDOKO

AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

 Ir. Hari Eko Purnomo, M.M.

G

ubernur Jawa Timur Soekarwo, yang akrab disapa Pakde Karwo, mengajak masyarakat untuk menjaga keberadaan mata air di Jawa Timur. Salah satu bentuk menjaga keberadaan mata air yakni dengan jalan menjaga kondisi lingkungan.“Karena mata air yang bersih itu akan membuat tubuh kita sehat,” kata Pakde Karwo saat memberi sambutan dalam acara pencanangan Gerakan Desa Pelindung Sumber Daya Alam di Desa Suci Kecamatan Panti, 16 Februari lalu.

34


Imbauan Pakde Karwo itu sebenarnya bukan sekadar imbauan. Pasalnya, wilayah Jawa Timur bukanlah daerah kaya air jika dibanding dengan provinsi tetangga, Jawa Tengah. “Air yang ada di Jawa Timur ini volumenya hanya separuh dari jumlah air yang ada di Jawa Tengah. Bahkan air yang ada di Jawa Timur hanya satu per tujuh jika dibanding Jawa Barat. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga air yang ada di Jawa Timur ini karena jumlahnya yang tidak banyak,” Soekarwo menambahkan. Penyediaan air bersih memang

Selain mengejar target MDGs itu, cakupan kerja bidang ABPLP pun tak mudah dicapai. Jika dipilah-pilah, bidang APPLP setidaknya bertanggung jawab pada sektor air bersih, air limbah, drainasi, dan persampahan. Setidaknya ada tiga jenis kegiatan yang dilaksanakan Bidang ABPLP, yakni pembangunan, pembinaan, dan fasilitasi. Pada Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 20102014, Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah, sektor air bersih memang masih menjadi kegiatan utama. Kegiatan pembangunan sarana air minum meliputi bangunan produksi, jaringan perpipaan (transmisi, distribusi, dan pelayanan), serta bangunan pelengkap). Masih berkaitan dengan sektor air bersih, kegiatan prioritas lainnya adalah: pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum, dan pengembangan pemanfaatan sum-

SPAM Kediri-Nganjuk-Jombang, SPAM Malang-Blitar, SPAM Blitar-Blitar, SPAM Madiun-Nganjuk. DRAINASE DAN SAMPAH

Program berikutnya yang menjadi tanggung jawab Bidang ABPLP adalah Program Pengembangan Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Drainase dan Sampah. Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, mengurangi luasan wilayah tergenang, meningkatkan pemanfaatan tekonologi tepat guna, serta meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase. “Tahun 2013 ini melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur tidak ada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, baik TPA (Tempat Pembuangan Akhir) maupun TPST (Tempat Pengolahan Sampat Terpadu),” kata Pak Hep. Kegiatan tersebut mendapat kucuran dana APBN. Kegiatan persampahan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas pengelolaan sampah (pengolahan dan pembuangan akhir), revitalisasi dan peningkatan operasional TPA, pengembangan teknologi tepat guna pengolahan sampah, serta pembinaan

teknis manajemen pengolahan sampah dan drainase. Untuk kegiatan yang bersifat fasilitasi, Pemprov Jawa Timur memiliki agenda 8 cluster TPA, yakni, Surabaya Metropolitan Area, yang menampung sampah dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Selain itu ada TPA Malang Raya (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu), TPA Probolinggo, TPA Pasuruan, TPA Madiun, TPA Kediri, TPA Blitar, dan TPA Mojokerto. Di sektor drainase, Bidang ABPLP melalui dana APBD Provinsi Jawa Timur memiliki kegiatan pembangunan dan normalisasi saluran drainase tersier untuk menunjang pengendalian banjir di perkotaan. Sedangkan pembangunan saluran drainase dengan skala yang lebih besar dilaksanakan dengan dana APBN. Kegiatan sosialisasi yang digalakkan adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk mendukungnya perlu kegiatan fasilitasi pengembangan pengelolaan air bersih dan air limbah, sampah serta drainase berbasis masyarakat.  IRM DAN DPO

 Kran air siap mi-

unair.ac.id

ber air secara terintegrasi lintas kabupaten/kota; revitalisasi dan perbaikan sarana air minum untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran. Jenis kegiatan yang bersifat pembinaan yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kebijakan dan lomba Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam). Pembentukan Hippam sendiri berdasarkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989. Hippam merupakan kelompok masyarakat pengelola sarana air minum pada wilayah yang belum terjangkau PDAM. Proyek pengadaan air bersih bantuan pemerintah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Masyarakat membentuk badan pengelola tingkat desa dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dijelaskan bahwa penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, dan/ atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat inilah yang di Jawa Tomur disebut Hippam. Hippam Tirta Anugerah, yang berada di wilayah Kelurahan Sukun, Kota Malang, misalnya, adalah contoh pengelolaan yang cukup sukses. Hippam Tirta Anugerah pernah memenangi Juara I Lomba Hippam se-Jawa Timur tahun 2011 lalu. Selain itu juga ada kegiatan yang bersifat fasilitasi. “Pengembangan SPAM regional, lintas kabupaten/kota, yang kami fasilitasi ada yang berskala besar dan juga yang berupa cluster kecil-kecil,” kata Hari Eko Purnomo, yang akrab disapa Pak Hep, yang merupakan akronim nama lengkapnya. SPAM regional berskala besar yang siap dilaksanakan adalah SPAM Umbulan. Selain itu ada 6 cluster besar, yakni SPAM Pantura, SPAM Lintas Tengah, SPAM Malang Raya, SPAM Regional Selatan, SPAM Regional Timur, dan SPAM Regional Lintas Madura. Sementara SPAM kategori cluster kecil di antaranya SPAM Mojokerto-Lamongan,

num yang terletak di ruang terbuka Danau Konservasi Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, merupakan bantuan dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya.


35

KONSTRUKSI

“Unit Perbengkelannya CIPTA KARYA”

A

da Satuan Kerja, khususnya di lingkungan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jawa Timur yang tidak dibebani target capaian setiap tahunnya. Tak lain adalah Bidang Tata Bangunan. “Kegiatan Bidang Tata Bangunan tidak masuk di Renstra Dinas. Memang tidak ada item kegiatan yang harus dicapai renstra keciptakaryaan. Untuk mengukur indikator kinerja memang tidak ada. Kami di Tata Bangunan seperti tukang. Kalau sedang diminta melakukan pembangunan ya banyak pekerjaannya. Ibaratnya kami ini unit perbengkelannya Cipta Karya,” kata Ir. Agus Indarto, MT, Kepala Bidang Tata Bangunan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Agus Indarto telah memasuki purna tugas dan pada tanggal 29 April 2013 telah diilantik Ir. Baju Trihaksoro, MM, menggantikan posisi Agus Indarto sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan.

36


Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, fungsi Bidang Tata Bangunan, adalah melaksanakan pembangunan, pembinaan bantuan teknis, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya. Selain itu, fungsinya melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan jasa konstruksi serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. “Secara ringkas kami melaksanakan tugas struktural dan keproyekan,” kata Agus Indarto. Yang merupakan tugas struktural adalah memberikan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan negara. Yang termasuk bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang merupakan kekayaan milik negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara. Bangunan gedung

 Ir. Agus Indarto, M.T.

DIPO HANDOKO

 BIDANG TATA BANGUNAN

negara sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Sebenarnya bantuan teknis pada gedung negara merupakan fungsi Kementerian PU. Namun karena bangunan negara di daerah begitu banyak, maka fungsi ini dilimpahkan ke Bidang Tata Bangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang di provinsi. Bantuan teknis pada proyekproyek di lingkungan Provinsi Jawa Timur juga menjadi tugas utama Bidang Tata Bangunan. “Menurut buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas, tanpa ada verifikasi dari Bidang Tata Bangunan maka urusan dana bangunan gedung tidak bisa dicairkan,” kata lulusan Magister Teknik Permukiman dan Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (2000). Sementara tugas keproyekan atau fungsional, adalah menyangkut kewenangan mengelola dana APBD untuk kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi. “Bidang Tata Bangunan membangunkan gedung untuk kepentingan pemerintah provinsi. Bukan untuk diri sendiri melainkan untuk SKPD (Satuan Kerja

 Kepala Bidang Tata Bangunan Agus Indarto (paling kanan) didampingi Mohammad Rudi, Kasi Perencanaan Bangunan Gedung, memberi penjelasan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo tentang pembangunan guest house di gedung negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya. (kiri)

DOK. BIDANG TATABANGUNAN

tahapan pembangunan. Ada kalannya melakukan peninjauan lapangan ketika ada permasalahan di lapangan.

Perangkat Daerah) lain yang diserahkan ke kami,” kata Agus Indarto. Ketentuan pembangunan bangunan negara yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan BangunanGedung Negara. Tugas keproyekan jumlahnya tidak banyak setiap tahun anggaran. Misalnya, pada saat retrukturisasi organisasi kementerian, di tahun 2009, yang diikuti perubahan nomenklatur organisasi di pemerintahan daerah dan perubahan fungsi bangunan gedung. Bidang Tata Bangunan banyak kebagian tugas pada pembangunan gedung baru. Tugas struktural selain memberikan bantuan teknis adalah mengurus rumah negara. Artinya, setiap instansi vertikal membangun rumah negara di Provinsi Jawa Timur wajib melaporkan ke Dinas PU CKTR Jawa Timur. “Setiap ada perubahan pejabat yang mengisi gedung negara, kami selalu mendapat tembusan SK,” katanya. Menurut Agus, sebenarnya Bidang Tata Bangunan juga memiliki kegiatan yang mendukung ketatabangunan, misalnya inventarisasi kota-kota tua. Namun kegiatan ini belum menjadi kebijakan prioritas karena anggaran

lebih diutamakan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat banyak, seperti penyediaan air bersih dan pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN Tugas pemberian bantuan teknis sifatnya juga lebih banyak ke urusan administratif. Urusan teknis di lapangan sendiri sudah ada konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor. “Bagaimana kegiatan pembangunan itu bisa menyatu, bisa bekerja lancar, maka dibutuhkan kami,” katanya. Satu orang ahli tata bangunan dalam melakukan bantuan teknis terlibat mulai proses perencanaan, tender, pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor, kegiatan pengawas, hingga penyerahan bangunan dan pemeliharaan. “Di Bidang Tata Bangunan hanya ada 17 orang Pengelola Teknis Kegiatan (PTK) yang sudah memiliki sertifikat ahli tata bangunan dari Kementerian PU. Sementara tahun ini ada 150 paket kegiatan teknis, sehingga seorang ahli tata bangunan yang sudah senior bisa menangani sekitar 10 kegiatan bantuan teknis,” kata Agus Indarto. Kegiatan tenaga ahli tata bangunan biasa terlibat pada rapat koordinasi

Keahlian pada tata bangunan gedung, menurut Agus Indarto, merupakan keahlian spesifik. Sehingga seorang Pengelola Teknik Kegiatan (PTK) harus lulus diklat bersertifikat yang diselenggarakan Kementerian PU bekerjasama dengan Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, di Jakarta. “Saya yakin seorang insinyur yang tidak pernah tahu kegiatan PTK, pasti tidak lulus diklat,” kata Agus. Tenaga ahli bangunan juga biasa dimintai tolong instansi lain sebagai saksi ahli, misalnya dalam masalah yang berkaitan teknis bangunan. RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Keberadaan Bidang Tata Bangunan, kata Agus Indarto, juga menjadi bagian penting penataan ruang sebagai induk dari keciptakaryaan. Dalam penataan ruang, dibutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang kemudian diterjemahkan di tingkat kota/ kabupaten ke dalam Rencana Detail Tata Ruang. “Dalam rencana tata ruang masih bersifat umum. Lanjutannya adalah merencanakan tata bangunan dan lingkungan atau RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). RTBL itu mengisi RDTR, yang didetailkan dalam bentuk kawasan bangunan. Kami mendetailkan rencana bangunan gedung. Misalnya ketentuan komposisi bangunan, satu blok tidak boleh lebih dari sekian luasan. Inilah tugas Bidang Tata Bangunan yang merencanakan,” kata Agus Indarto menambahkan.  DPO


37

KARYA KAJIAN PENGELOLAAN KOMUNAL AIR LIMBAH DOMESTIK PERKOTAAN DI KOTA MALANG

PENDAHULUAN Sesuai dengan UU No.32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan tersebut adalah dari segala aktivitas penduduk, khususnya dari permukiman yang menghasilkan berbagai limbah diantaranya limbah cair. Pemerintah Kota Malang telah menyusun program pembangunan IPAL komunal dan mengalokasikan dana pembangunan IPAL Komunal skala kawasan di 3-4 lokasi setiap tahunnya. Pembangunan IPAL komunal skala kawasan ini dialokasikan dana dari DAK dan merupakan paket instalasi yang sama baik dari segi teknis dan desainnya. Sejauh ini Kota Malang telah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal sejak tahun 1986, sebanyak 18 lokasi IPAL komunal yang telah beroperasi dari dana DAK. Dalam hal pelayanan sistem pengelolaan air limbah di Kota Malang, fasilitas pelayanan dilakukan dengan sistem On site dan Sistem Off-site. Pengelolaan dengan cara on site system diterapkan dengan fasilitas onsite dan komunal, seperti pembangunan tangki septik dan jamban per KK dan adanya MCK Komunal dan IPAL Komunal. Tingkat pelayanan air limbah di Kota Malang sampai dengan akhir tahun 2010 sebesar 65% dianggap masih belum memenuhi target pencapaian pelayanan optimal tahunan yang ditargetkan MDG’s untuk Jawa Timur pada tahun 2010 yakni sebesar 76,3% serta dari target MDG’s Jawa Timur pada tahun 2015 nanti yakni sebesar 87,08%. Upaya penanganan air limbah domestik khususnya yang memanfaatkan sarana komunal telah berjalan sejak lebih dari 25 tahun yang lalu, tetapi belum ada peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan air limbah untuk Kota Malang. Untuk itu diperlukan kajian untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam menyusun strategi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik perkotaannya.

budaya selanjutnya akan dilakukan analisa SWOT untuk menentukan strategi yangakan digunakan sebagai skala prioritas perogram dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan komunal air limbah domestik di Kota Malang. Metode penilaian berdasarkan indikator pengelolaan komunal air limbah domestik sesuai analisa deskriptif dengan mengidentifikasi data sekunder, observasi dan survey di lapangan adalah sebagai berikut. No

Dari tinjauan aspek teknis, kelembagaan, keuangan dan sosial

38


P

N1

P

N2

P

N3

Aspek Teknis 1

Lokasi IPAL

memadai

3

Kurang memadai

2

tidakmemadai

1

2

Kondisi fisik IPAL

sangat baik

3

baik

2

kurang baik

1

3

Pengoperasian IPAL

semua unit berfungsi

3

tidak optimal

2

IPAL tidak beroperasi

1

4

Kesesuaian kriteria desain

sesuai

3

dimodifikasi

2

tidak sesuai

1

5

Capaian pelayanan thd target rencana

diatas 60%

3

40-60%

2

kurang 40%

1

1

Ada lembaga pengelola

ada dan berjalan

3

ada tidak berjalan

2

tidak ada lembaga

1

2

Jumlah personil OM

sangat memadai

3

memadai

2

tidak memadai

1

Aspek Kelembagaan

Aspek Keuangan 1

Ada kontribusi dan iuran warga

aktif kontribusi dan iuran

3

kontribusi saja/iuran saja

2

tidak aktif

1

2

Dukungan pendanaan pemerinah

sangat memadai

3

memadai

2

kurang memadai

1

METODE KAJIAN Kajian ini menjelaskan mengenai kondisi eksisting penanganan limbah domestik secara komunal, kapasitas sarana yang telah dibangun dan skala prioritas dalam menangani permasalahan yang timbul selama ini. Kajian ini melakukan analisa terhadap kependudukan, produksi air limbah, jumlah sarana air limbah di kota malang, dan kinerja masing-masing IPAL di Kota Malang. Pada kajian ini akan digunakan metode Analisa Deskriptif berdasarkan indikator penilaian teknis, kelembagaan, keuangan, dan sosial budaya serta penentuan strategi prioritas rencana tindak.

Parameter

Variabel

Aspek Sosial Budaya 1

Respons warga pada IPAL

sangat baik

3

baik

2

tidak ada respon

1

2

Keaktifan OM masyarakat

sangat baik

3

baik

2

tidak aktif

1

adanya ide sangat pengembangan baik Sumber : Hasil analisis

3

baik

2

tidak aktif

1

3

DATA DAN ANALISIS Persebaran kepemilikan sarana BAB di Kota Malang adalah

sebesar 65% dengan Kec. Klojen sebagai kecamatan yang terendah kepemilikan sarana BAB tersebut hanya 15% dari jumlah KK se Kota Malang sebesar 21.105 KK dari 211.751 KK (Tabel 3). Jumlah Jenis Sarana Sanitasi dan Kepemilikannya KECAMATAN

PROSENTASE TERHADAP KK KECAMATAN

JUMLAH PEMILIK SARANA BAB

JUMLAH KK

Klojen

40.140

21.105

15%

Kedungkandang

37.316

29.654

22%

Lowokwaru

41.148

21.979

16%

Blimbing

59.309

25.979

19%

Sukun

33.838

38.349

28%

Jumlah 211.751 137.066 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang 2011

atau sebesar 5,5% dari seluruh KK yang memiliki sarana BAB di Kota Malang. Dengan demikian jumlah penduduk yang memiliki sarana BAB dapat dihitung pencapaiannya dengan adanya pembangunan IPAL rencana 2012 menjadi sebesar = jml penduduk terlayani IPAL rencana + jml penduduk pemilik sarana BAB eksisting = 7563 KK + 137.066 KK =144.629 KK atau sekitar 67% dari total KK tahun 2012. Dapat dilihat bahwa berdasarkan asumsi perhitungan terjadi peningkatan sebesar 2% dari pencapaian tingkat pelayanan di tahun 2011 . Pada tahun 2015 jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi sebesar 849.437 jiwa. Jumlah produksi air limbah domestik sebesar 115.523.451 liter/hari, dengan kapasitas grey water sebesar 92.418.760 liter/hari dan black water sebesar 23.104.690 liter/hari. Dengan asumsi setiap tahun dibangun IPAL komunal sebanyak 4 lokasi maka pada tahun 2015 akan terbangun tambahan IPAL komunal sebanyak 12 lokasi IPAL dengan kapasitas pelayanan 200 KK terhitung dari tahun 2012.

65%

Prosentase Kepemilikan Sarana BAB di Kota Malang Perhitungan Kapasitas Produksi Limbah Domestik Penduduk Kota Malang berdasarkan Jumlah Penduduk Sampai Tahun Proyeksi 2021 KECAMATAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Kedungkandang

29.661.090

30.352.866

31.060.776

31.785.196

32.526.511

33.285.116

34.061.414

34.855.817

35.668.748

36.500.638

37.351.931

38.223.077

2

Sukun

30.857.210

31.194.314

31.535.101

31.879.611

32.227.884

32.579.962

32.935.887

33.295.699

33.659.443

34.027.160

34.398.895

34.774.691

3

Klojen

18.004.190

17.385.824

16.788.695

16.212.076

15.655.261

15.117.570

14.598.347

14.096.956

13.612.786

13.145.246

12.693.763

12.257.787

4

Blimbing

29.296.610

29.444.578

29.593.294

29.742.760

29.892.982

30.043.962

30.195.705

30.348.214

30.501.493

30.655.547

30.810.379

30.965.992

5

Lowokwaru

31.622.210

31.965.762

32.313.047

32.664.104

33.018.976

33.377.703

33.740.327

34.106.891

34.477.437

34.852.010

35.230.651

35.613.406

Konsumsi air bersih (L/hari)

139.441.310

140.343.344

141.290.912

142.283.747

143.321.614

144.404.313

145.531.679

146.703.578

147.919.908

149.180.601

150.485.619

151.834.954

Hasil air limbah (80%) konsumsi air(L/hari)

111.553.048

112.274.675

113.032.730

113.826.997

114.657.291

115.523.451

116.425.343

117.362.862

118.335.926

119.344.481

120.388.495

121.467.963

Kapasitas grey water (L/hari)

89.242.438

89.819.740

90.426.184

91.061.598

91.725.833

92.418.760

93.140.275

93.890.290

94.668.741

95.475.585

96.310.796

97.174.370

Kapasitas black water (L/hari)

22.310.610

22.454.935

22.606.546

22.765.399

22.931.458

23.104.690

23.285.069

23.472.572

23.667.185

23.868.896

24.077.699

24.293.593

Keterangan = konsumsi air bersih = 170 Liter/orang/hari Kapasitas Produksi Limbah Domestik = 0,8 x 170 L/org/hari x jml penduduk Sumber : Hasil Analisa Perhitungan 2012

Hasil proyeksi tahun 2012 jumlah penduduk Kota Malang sebesar 831.123 jiwa. Produksi air limbah domestik = 113.032.730 liter/hari (dengan asumsi Konsumsi air bersih untuk kota sedang 170 liter/orang/hari). Jumlah produksi grey water = 90.426.184 liter / hari dan black water = 22.606.546 liter/hari. Sedangkan rencana pembangunan IPAL Komunal di tahun 2012 ini ada sebanyak 4 IPAL Komunal dari dana DAK SLBM dengan kapasitas 200 KK dan 24 rencana IPAL Komunal dari dana ADB dengan kapasitas rencana 100 KK. Jika semuanya dapat terealisasi di tahun 2012 ini, maka jumlah penduduk yang dapat terlayani sebesar = (4 x 200 KK x 5 jiwa) + (24 x 100 KK x 5 jiwa) = 16.000 jiwa = 3200 KK. Jika ditambahkan dengan total penduduk yang terlayani tahun 2012 eksisting sebesar 4363 SR , menjadi total 7563 KK atau SR = 37.815 jiwa. Atau dapat dihitung target pencapaian cakupan pelayanan tahun 2012 adalah sebesar 4,5% dari jumlah penduduk Kota Malang

Hasil analisa perhitungan IPAL Komunal skala kawasan terhadap kriteria desain sebagai berikut : 1. Kapasitas rencana : jiwa, maka sekitar 1000 jiwa)

200 KK (asumsi 1 KK = 5

2. Sistem pengolahan : pengolahan biologis anaerobik dengan tangki ABR (Anaerobik Baffle Reaktor) dengan tambahan media yang berbeda pada tiap kompartemennya. Terdiri atas 6 kompartemen tertutup dan dilengkapi sumur pantau. Tangki terbuat dari beton sehingga peresapan air limbah domestik tidak mencemari air tanah 3. Dimensi tangki ABR sebagai tangki septik sama yaitu : 9,5 x 3,5 x 2 m3 4. Analisa kapasitas rencana, jika diasumsi kebutuhan konsumsi air bersih penduduk Kota Malang adalah 170 liter/jiwa/hari, maka produksi limbah yang dihasilkan adalah =


39

KARYA a. Debit limbah = 0,8 x 170 liter/jiwa/hari x 5 jiwa/SR = 680 liter/ SR/hari= 136 liter/jiwa/hari b. Debit grey water = 0,8 x Q limbah = 0,8 x 680 liter/SR/hari = 544 liter/SR/hari= 108,8 liter/jiwa/hari c. Debit Black Water = 0,2 x Q limbah = 0,2 x 680 liter/SR/hari = 136 L/SR/hari= 27,2 liter/jiwa/hari. d. Karena IPAL komunal mengolah limbah dengan sistem tercampur baik grey water dan black water maka debit total limbah adalah 136 liter/jiwa/hari e. Jika diasumsi limbah akan terolah semua dalam waktu bersamaan, dengan debit puncak pada jam bersamaan diasumsi pada waktu pagi atau sore hari, faktor konversi debit jam puncak = 1,5, maka debit harian maksimum limbah = 1,5 x 136 liter/jiwa/hari = 204 liter/jiwa/hari

g. Vol reaktor = debit limbah (Q) x waktu tinggal (td) h. Dengan asumsi maksimum limbah berada dalam reaktor adalah dalam 24 jam maka volume reaktor seharusnya dalam satu hari menampung : i. Vol reaktor = 204 m3/hari x 1 hari = 204 m3 j. Sedangkan dari dimensi reaktor volume nya adalah = 9,5 x 6,5 x 2 m3 = 66,5 m3 k. Volume lumpur/scum => Vol = 64,4 + 28,4 T (Laak, 1980) dalam (Liter/jiwa) l. T adalah waktu interval pengurasan lumpur diasumsikan selama 2m. 5 tahun sekali. Maka jumlah lumpur yang dihasilkan = (64,4 + 28,4(5)) x 1000 jiwa = 206.400 liter/hari = 206,4 m3 n. Maka volume cairan adalah = vol harian + volume scum = 204 m3 + 206,4 m3 = 410,4 m3 o. Dengan asumsi waktu tinggal limbah dalam reaktor maksimum 1 hari maka volume reaktor yang dibutuhkan adalah 410,4 m3 dengan waktu pengurasan setiap 5 tahun sekali untuk pelayanan 100% penduduk yaitu 1000 jiwa atau 200 SR sesuai kapasitas rencana. Hasil analisa melalui dimensi reaktor, dengan asumsi waktu tinggal limbah domestik yang diolah dari 200 KK bila secara bersamaan membuang limbahnya ke dalam reaktor adalah maksimum 1 hari , maka volume tampungan reaktor tidak memenuhi untuk 200 KK. Volume reaktor hanya mampu melayani hanya sekitar 100 KK atau hanya setengah dari target pelayanan eksisting per hari. Maka untuk memenuhi volume dari debit atau kapasitas limbah yang masuk sebesar 200 KK adalah dengan menambah kedalaman atau menambah jumlah kompartemen yang ada untuk waktu tinggal maksimum 24 jam Sampai saat ini cakupan pelayanan IPAL Komunal skala kawasan RW maksimal telah melayani 100 KK Beberapa IPAL yang cakupan pelayanannya telah mencapai kurang lebih 100 KK adalah IPAL Bandungrejosari (123 SR) , IPAL Jatimulyo (132 SR) dan IPAL Jatimulyo (125 SR). IPAL yang masih memiliki cakupan pelayanan dibawah 100

40


forum.vibiz.portal.com

f. Untuk pelayanan kapasitas rencana 200 KK dengan asumsi 1 KK = 5 jiwa sehingga pelayanan untuk 1000 jiwa, Volume limbah dalam satu hari = 204 liter/jiwa/hari x 1000 jiwa = 204.000 liter/jiwa/hari = 204 m3/hari

SR sehingga masih dapat dikembangkan potensinya adalah IPAL Mojolangu (51 SR), IPAL Kotalama (65 SR) IPAL Dinoyo (67 SR). IPAL ini masih dapat dikembangkan mengingat tahun pembangunannya masih baru yaitu 2011 dan baru beroperasi pada akhir tahun 2011. Sedangkan IPAL Komunal lainnya yang masih memiliki cakupan pelayanan rendah adalah IPAL yang dibangun pada tahun 1999 dengan dana dari DAK APBN antara lain : IPAL Bareng (60 SR), IPAL Sukun (60 SR). Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan pelayanan IPAL ini adalah dikarenakan pada saat telah terselesaikannya bangunan fisik IPAL belum ada bentuk serah terima dan bimbingan teknis kepada masyarakat pengelola. Dana dari DAK APBN hanya berhenti sampai dengan bangunan fisik IPAL selesai. Sehingga untuk penyambungan perpipaan tiap rumah (SR) penduduk mengalami kesulitan dalam operasional dan pemeliharaannya. IPAL YANG BERMASALAH Fakta yang ada bahwa ketiga IPAL yang tidak lagi beroperasi sekarang adalah IPAL yang dibangun dengan dana dari APBN, yaitu IPAL Penanggungan, IPAL Samaan dan IPAL Bakalan Krajan. Berdasarkan hasil survei dijelaskan bahwa yang menjadi kendala tidak beroperasinya IPAL adalah antara lain : 1. IPAL Penanggungan : a. Pengelolaan IPAL tidak dilakukan serahterima kepada warga oleh pemerintah selaku pengembang setelah pembangunan fisik selesai, sehingga warga tidak tahun cara pengoperasian IPAL (IPAL Penanggungan) b. Pengelolaan IPAL dari dana bantuan APBN hanya untuk pembangunan fisik IPAL dan pipa utama saja selebihnya warga akan menyambung pipa SR secara individual yang

dirasakan berat bagi warga dengan kondisi ekonomi yang ada c. Warga lebih memilih mengolah limbah rumahtangganya dengan tangki septik individual d. Karena sudah lama tidak digunakan IPAL yang ada menjadi rusak dan perlu diperbaiki kembali apabila akan difungsikan kembali, mengingat respon dan minat warga ingin menyalur ke IPAL masih besar sehingga diperlukan pendekatan kembali kepada warga juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan dana stimulan bagi warga untuk penyambungan SR. 2.

IPAL Bakalan Krajan

a. Pembangunan IPAL berdekatan dengan lokasi sumber air sehingga penduduk takut keberadaan IPAL akan mencemari sumber air yang ada. b. Letak pembangunan IPAL pada daerah yang cukup landai sehingga mempersulit pengaliran

tercampur. 4. Jumlah pelayanan IPAL komunal adalah 4383 SR. yang melayani sekitar 2% dari 65% pemilik Sarana BAB di Kota Malang. Sehingga IPLT Supit Urang masih dapat menampung sekitar 62% dari jumlah pemilik sarana BAB di Kota Malang dengan asumsi waktu pengurasan yang sama yaitu selama 2-5 tahun sekali. 5. Dimensi reaktor di IPLT Supit Urang pengolahan pada SSC = 11,3 x 10,8 x 2,5 m3 = 305,1 m3, dengan kapasitas sambungan rumah rencana adalah 1000 KK = 5000 jiwa (asumsi 1 KK = 5 jiwa). Volume reaktor yang dibutuhkan = 0,8 x 0,2 x 170 liter/jiwa/hari x 5000 jiwa = 136.000 liter/hari = 136 m3/hari. Dengan asumsi, waktu tinggal dalam SSC adalah 10 hari, kadar air lumpur 95% , maka volume lumpur SSC = {(1-0,99)/(1-0,95)} x 136 m3/hari = 27,2 m3/hari. Volume digester = Q x td = (27,2 + 136) x 10 hari = 1632 m3 Dari hasil perhitungan diketahui bahwa volume perhitungan lebih besar dari volume eksisting. Sehingga dengan asumsi waktu tinggal 10 hari volume tampungan bak SSC di IPLT Supit Urang tidak memenuhi kapasitas pelayanan, jika debit lumpur tinja yang masuk secara kontinyu. Dengan memperkecil waktu tinggal maksimal 1 hari maka kapasitas SSC di IPLT Supit Urang baru dapat memenuhi.

c. Letak bangunan IPAL di areal bekas persawahan dan tanah di sekitarnya memiliki permeabilitas yang tinggi, sehingga potensi terkontaminasi limbah cukup besar

Dengan kapasitas yang memenuhi akan memperbaiki kinerja instalasi yang telah dirancang sesuai dengan kriteria desain yang telah direncanakan. Sehingga analisa perhitungan dengan waktu tinggal dalam reaktor SSC selama 1 hari volume reactor menjadi ( 27,2 + 136) x 1 hari = 163,2 m3

Kurangnya respons masyarakat dengan pengelolaan IPAL meskipun telah dibentuk kelembagaan swadaya masyarakat yang pengurusnya adalah Ketua RW setempat.

Kontrol volumetrik loading dengan criteria desain VS/TS = 0,7. Maka Volumetrik Loading = (7440 kg solid/hari x 0,7 VS/kg solid )/163,2 m3 = 31,9 kg VS/m3.hari

3. IPAL Samaan d. Bangunan IPAL telah ditutup dengan bangunan rumah di atasnya, meskipun IPAL masih dapat difungsikan. Sehingga keberadaan IPAL seperti tangki septik rumah dimana kinerjanya sudah tidak optimal.

ANALISIS KELEMBAGAAN

e. Dengan keberadaan bangunan di atasnya tentunya menyulitkan pemeriksaan, operasional dan pemeliharaan berupa pengurasan lumpur yang terkumpul dalam tangki.

b. Kepengurusan dilaksanakan oleh KSM untuk IPAL skala RW dan LPPL untuk MSS yang penggeraknya adalah Ketua RT, Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Sehingga peningkatan kinerja masingmasing IPAL tidak sama tergantung dari keaktifan pengurusnya di masing-masing lokasi IPAL

ANALISIS TEKNIS IPLT SUPIT URANG IPLT Supit Urang hanya mengolah black water hasil penyedotan tangki septik warga se Kota Malang. Diketahui kondisi eksisting IPLT adalah sebagai berikut : 1. Debit rencana = 600 tangki/tahun dimana 1 tangki = 3 m3, sehingga kapasitas rencana adalah 1800 m3/tahun = 150 m3/ bulan = 5 m3/hari 2. Debit lumpur tinja yang dibuang dengan truk tangki sedot tinja dari data yang terangkum dari UPT. PSAL DKP Kota Malang adalah 3-5 m3/hari(Tabel 5.6) 3. Data debit black water seKota Malang = 22.310 m3/hari. Sehingga cakupan pelayanan eksisting untuk pengolahan lumpur tinja adalah sebesar 0,06%. Cakupan pelayanan ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah debit black water yang terkumpul. Hal ini dikarenakan telah dibangun beberapa IPAL komunal yang juga mengolah black water dan grey water dengan sistem

a. Berdasarkan data sekunder dapat dianalisa bahwa kelembagaan pengelolaan IPAL keseluruhan diserahkan kepada masyarakat setempat lokasi IPAL berada

c. Sehingga masih sangat dibutuhkan sistem kelembagaan yang terkoordinir denngan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja IPAL. Terutama dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan. d. Dari observasi di lapangan tidak jarang ditemukan banyak sampah yang berserakan di sekitar IPAL, juga kondisi IPAL yang kurang terurus meskipun secara teknis IPAL dapat berfungsi dengan baik. e. Sebagai lembaga pengawas dari pengelolaan IPAL komunal di Kota Malang adalah UPT PSAL dalam Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Setelah pembangunan fisik terselesaikan dilakukan serah terima kepada warga mengenai pengelolaannya secara mandiri. Selama tidak ada keluhan dari warga setempat, berarti diasumsikan IPAL dapat beroperasi dengan baik. f. Untuk pemantauan kualitas effluen yang dihasilkan adalah


41

KARYA tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Kota Malang. Selama ini pemantauan oleh BLH masih kurang, karena uji kualitas effluen hanya dilakukan pada MSS saja. Sedangkan IPAL komunal yang beroperasi lainnya belum pernah diuji effluennya secara rutin. Kesulitan dan kendala yang dihadapi adalah selain masalah teknis juga non teknis. g. Masalah teknis yang dihadapi BLH adalah pada titik sampling effluent yang tidak dapat dijangkau oleh petugas h. Masalah non teknis adalah perlunya koordinasi langsung dari UPT PSAL DKP dengan BLH setelah pembangunan fisik terselesaikan meskipun upaya secara tidak langsung telah dilakukan.

ANALISIS KEUANGAN a. Data sekunder dari MPSS Kota Malang 2011 menyebutkan bahwa dana untuk pembangunan sanitasi sub bidang air limbah yang direncanakan untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp 44.317.500.000,00 (empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana ini digunakan untuk beberapa rencana program yang akan diimplementasikan di tahun 2012 seperti telah dijelaskan dalam Tabel Bab 3). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Malang telah berupaya baik dalam hal alokasi dana untuk perbaikan sanitasi khususnya di bidang pengelolaan air limbah b. Dana yang direncanakan implementasinya untuk program pengembangan air limbah di tahun 2015 juga telah disediakan. Kebutuhan dana diajukan baik melalui APBD kota/provinsi APBN dan dana bantuan luar negeri, misalnya dari USRI, ADB dan World Bank untuk pengembangan pengelolaan IPAL Komunal dalam rangka peningkatan kinerja IPAL komunal untuk mencapai tingkat pelayanan air limbah sesuai target MDG’s 2015. c. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IPAL Komunal skala kawasan dari Dana Daerah Urusan Bersama dengan sumber pendanaan DAK SLBM dan Pendampingan APBN pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.121.670.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dialokasikan untuk pembangunan rutin 3 lokasi IPAL setiap tahunnya. Pembangunan ditentukan sesuai dengan adanya lahan yang tersedia dan kontribusi dari warga setempat untuk pembayaran biaya penyambungan awal yang besarnya Rp. 200.000-300.000,00 dengan pembayaran secara angsuran sebanyak maksimal 20 kali angsuran. d. Maka biaya pembangunan untuk masing-masing IPAL kuranglebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima pulluh juta rupiah) berupa pembangunan fisik IPAL dan Pipa utama dengan kapasitas rencana IPAL sebesar 200 KK, dengan lahan yang dibutuhkan seluas 10 x 10 m2. e. Sedangkan untuk penyambungan SR pembiayaan dari warga dan iuran wajib per bulan sebagai biaya berlangganan sebesar Rp. 2.000 – 2.500,00 yang digunakan sebagai biaya operasional dan pemeliharaan IPAL f. Maka untuk mencapai target MDG’s melalui pembangunan IPAL dengan kapasitas yang lebih besar dan rehabilitasi IPAL/IPLT yang telah dibangun dibutuhkan dana yang lebih besar. Dibutuhkan

dukungan dana dari sumber pendanaan baik kota, provinsi, pusat maupun bantuan luar negeri, swasta dan hibah masyarakat untuk mencapai peningkatan kinerja pengelolaan IPAL komunal di Kota Malang

ANALISIS SOSIAL BUDAYA a. Sejauh ini jumlah penduduk Kota Malang yang belum terpenuhi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik dengan kepemilikan sarana BAB adalah sebesar 35% dari hasil analisa perhitungan data sekunder yang ada. Sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Malang agar pemerataan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Malang dapat tercapai b. Kesadaran penduduk di Kota Malang dalam hal sanitasi cukup baik sehingga berpotensi untuk diarahkan pada Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui penyuluhan, sosialisasi oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat agar menunjang program pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah terutama air limbah domestik. Karena pada kenyataannya masih terdapat beberapa warga yang tinggal di dekat bantaran sungai masih melakukan BABS langsung ke sungai atau saluran air terdekat. c. Masih ada masyarakat yang langsung menyalurkan pipa pembuangan domestiknya ke badan air penerima meskipun telah ada bangunan IPAL di wilayahnya

ANALISIS SWOT Dari kompilasi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekternal (potensi dan ancaman) posisi strategis pengelolaan komunal air limbah domestik perkotaan di Kota Malang adalah pada Kuadran I (+1,6;+0,53). Posisi ini berarti menunjukkan Pemerintah Kota Malang dapat memanfaatkan kekuatan dan potensi daerahnya dalam menetapkan strategi dan menetapkan prioritas kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang air limbah. 1. Skala Prioritas untuk IPAL komunal a. Pengkajian ulang desain IPAL komunal yang telah tebangun untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi pengolahan dengan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dan memanfaatkan teknologi sesuai standard yang telah ditetapkan b. Penambahan jumlah Sambungan Rumah mengingat jumlah calon pelanggan melalui daftar tunggu cukup banyak c. Peningkatan pendanaan untuk penyambungan jaringan ke IPAL komunal baik eksisting maupun yang direncanakan d. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan lembaga pengelola KSM yang berkelanjutan ditunjang pendanaan operasional

42


KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. IPAL dengan kinerja baik adalah : IPAL Tlogomas RW 7 RT 3, IPAL Tlogomas RW 3, IIPAL Mergosono, IPAL Bareng, IPAL Sukun, IPAL Bandungrejosari, IPAL Jatimulyo RW 5, IPAL Jatimulyo RW 4, IPAL MSS 10.000 Ciptomulyo 2. IPAL dengan kinerja sedang adalah : IPAL Tlogomas RT 3 dan 4, IPAL Samaan 2006, IPAL Mojolangu RW 2, IPAL Kotalama RW 6, IPAL Dinoyo RW 6 3. IPAL dengan kinerja buruk : IPAL Penanggungan, IPAL Samaan Lama, IPAL Bakalan krajan Rekomendasi yang disarankan berkatan dengan penentuan skala prioritas untuk IPAL maupun IPLT komunal sebagai berikut : 1. Skala Prioritas untuk IPAL komunal : a. Pengkajian ulang desain IPAL komunal yang telah tebangun untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi pengolahan dengan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dan memanfaatkan teknologi sesuai standard yang telah ditetapkan b. Penambahan jumlah Sambungan Rumah mengingat jumlah calon pelanggan melalui daftar tunggu cukup banyak c. Peningkatan pendanaan untuk penyambungan jaringan ke IPAL komunal baik eksisting maupun yang direncanakan d. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan lembaga pengelola KSM yang berkelanjutan ditunjang pendanaan operasional dan pemeliharaan IPAL komunal

dan pemeliharaan IPAL komunal e. Program peningkatan koordinasi lembaga terkait pengelolaan air limbah domestik (stakeholder) dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemantauan kualitas air limbah domestik baik influen maupun effluen yang dialirkan ke badan air penerima sehingga sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan

e. Program peningkatan koordinasi lembaga terkait pengelolaan air limbah domestik (stakeholder) dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemantauan kualitas air limbah domestik baik influen maupun effluen yang dialirkan ke badan air penerima sehingga sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan 2. Skala Prioritas untuk IPLT :

2. Skala Prioritas untuk IPLT : a. Peningkatan sosialisasi manfaat IPLT kepada masyarakat dan perusahaan swasta sedot tinja b. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan swasta sedot tinja yang ada di Kota Malang c. Peningkatan sosialisasi masyarakat pemilik tangki septik terkait periode pengurasan dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menjauhi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) d. Peningkatan pendanaan perawatan meningkatkan kinerja IPLT dan

OM

IPLT

untuk

e. Peningkatan pengetahuan tenaga terampil untuk memanfaatkan potensi yang dihasilkan dari IPLT berupa pupuk dan gas untuk menunjang kehidupan ekonomi warga sekitar IPLT sehingga dapat dirasakan manfaat IPLT f. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lembaga pemantau kualitas influen dan effluen limbah domestik black water yang masuk ke IPLT sehingga sesuai baku mutu lingkungan

a. Peningkatan sosialisasi manfaat IPLT kepada masyarakat dan perusahaan swasta sedot tinja b. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan swasta sedot tinja yang ada di Kota Malang c. Peningkatan sosialisasi masyarakat pemilik tangki septik terkait periode pengurasan dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menjauhi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) d. Peningkatan pendanaan perawatan meningkatkan kinerja IPLT dan

OM

IPLT

untuk

e. Peningkatan pengetahuan tenaga terampil untuk memanfaatkan potensi yang dihasilkan dari IPLT berupa pupuk dan gas untuk menunjang kehidupan ekonomi warga sekitar IPLT sehingga dapat dirasakan manfaat IPLT f. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lembaga pemantau kualitas influen dan effluen limbah domestik black water yang masuk ke IPLT sehingga sesuai baku mutu lingkungan.

 UPT INFORMASI TEKNOLOGI BANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


43

KARYA

IDENTIFIKASI IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LIMBAH TERNAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

PENDAHULUAN Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Baik berupa bau tidak enak yang menyengat, sampai keluhan gatal-gatal ketika mandi di sungai yang tercemar limbah peternakan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya. Berdasar latar belakang permasalahan di atas maka dilakukan kegiatan studi kajian Identifikasi Implementasi Pemanfaatan Limbah Ternak Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Di Kabupaten Bondowoso. METODOLOGI Metodologi yang digunakan dalam Studi Identifikasi Implementasi Pemanfaatan Limbah Ternak Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Di Kabupaten Bondowoso ini dapat dijelaskan dalam tahapan sebagai berikut Pengumpulan Data Primer dan Sekunder, Survey Lapangan, Analisa Data untuk mendapatkan kecamatan dan desa-desa prioritas, Penyusunan Peta Data, Identifikasi Pemanfaatan Limbah Ternak, Sosialisasi dan Pelaporan ANALISIS DAN PEMBAHASAN Penentuan lokasi kegiatan didasarkan beberapa kriteria, antara lain, daerah yang akan menjadi objek studi adalah daerah yang mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini dianggap mempunyai korelasi bahwa daerah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, paling mempengaruhi kualias lingkungan permukiman dari pada daerah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang rendah. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang mempunyai jumlah ternak besar tinggi. Jumlah ternak pasti sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan permukiman terutama dalam hal penangan

44


limbah akibat kotoran ternak yang dihasilkan. Dari kriteria tersebutdipilih menurut skala prioritas yakni di dua kecamatan menjadi objek studi, yakni Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Tamanan. Kecamatan

No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

1.

Tamanan

28,04

34.469

1.229

2.

Wonosari

35,01

37.223

1.063

Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2010

No

Kecamatan

Jumlah Ternak Besar

1

Tamanan

7.222

2

Wonosari

7.127

Sumber : Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2010

Kecamatan Wonosari meskipun bukan merupakan daerah dengan jumlah penduduk dan daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi bila dibandingkan dengan Kecamatan Bondowoso, tapi di Kecamatan Wonosari terdapat ternak besar yang cukup untuk dijadikan objek studi, demikian juga halnya dengan Kecamatan Tamanan. Setelah ditentukan dua kecamatan untuk lokasi kegiatan studi, kemudian dilakukan pengumpulan data-data sekunder tentang dua kecamatan itu, dan desa-desa di dalamnya, terutama data-data yang berkaitan dengan kependudukan dan ternak. Dari hasil analisis data desa-desa di Kecamatan Wonosari yang masuk kriteria adalah desa-desa Lombok Kulon, Tumpeng dan Bendoarum yang dianggap paling mewakili. Sedangkan di Kecamatan Tamanan, desa yang masuk kriteria adalah Desa Tamanan, Wonosuko dan Kalianyar. Setelah melakukan identifikasi beberapa implementasi pemanfaatan limbah ternak dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain asas manfaatnya secara langsung terhadap masyarakat sebagai obyek studi (faktor ekonomi), faktor budaya, kemampuan/ daya beli masyarakat, kemampuan alih teknologi dan sumber daya manusia maka dipilihlah biogas sebagai alat untuk pemanfaatan limbah ternak. Analisis pemakaian biogas terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan beberapa dampak positif atau manfaat terhadap peningkatan kualitas lingkungan, sebagai berikut :

1.

2.

Tingkat pencemaran udara yang semula menimbulkan polusi bau, akan menjadi menurun. Limbah ternak sapi yang tertampung pada kubangan/kolam tanah cenderung mengalami proses pembusukan yang menimbulkan bau karena produksi gas H2S selama proses pembusukan terjadi. Melalui pengelolaan limbah ternak sapi menjadi biogas dan pupuk kompos, maka produksi gas H2S akan dapat dihindari, sehingga pencemaran udara bau akan dapat dihindari. Turunnya tingkat pencemaran air tanah. Pada umumnya pembuangan limbah ternak sapi dilakukan dengan mengalirkan ke kubangan/kolam buatan tanpa ada pengerasan, sedangkan efluennya dialirkan ke badan air, dalam hal ini saluran.Pengelolaan limbah ternak sapi untuk komposting dan biogas dapat mencegah meresapnya limbah padat dan cair sapi ke dalam tanah, sehingga potensi masuknya Bakteri Esceresia Coli dan bahan organik ke dalam tanah dapat dihindari.

Lingkungan permukiman yang bersih dengan adanya biogas Pengelolaan kandang melalui manajemen kandang yang bagus akan berdampak pada kebersihan kandang itu sendiri yang merupakan bagian dari rumah, karena memang menyatu. Pola peningkatan kualitas kandang itu sendiri adalah bagian dari upaya peningkatan pemahaman betapa pentingnya informasi akan pengetahuan tentang lingkungan permukiman yang bersih dan berkualitas, melalui peningkatan sumber daya manusianya. 2. Pengelolaan limbah ternak sapi melalui komposting dan biogas dapat meningkatkan kualitas lingkungan, selain secara fisik lingkungan kandang dan saluran yang biasanya kotor dan mencemari lingkungan permukiman akan menjadi bersih dan tertata dengan baik. Dampak lain yang jauh lebih menguntungkan adalah terpenuhinya kebutuhan pupuk organik sebagai upaya pengurang dari kebutuhan pupuk kimia sintetis. Manfaat pupuk kompos tersebut, selain untuk meremajakan/menggemburkan lahan pertanian, juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan akan pupuk kimia (min. 1/3 kebutuhan). Analisa ekonominya sebagai berikut : Misal dalam 1 Ha lahan pertanian untuk tanaman padi, kebutuhan pupuk kimia per 1 x tanam 900 Kg. Padahal dalam satu tahun penuh (not rest) 3 x tanam. Maka dalam setahun, 900 kg x 3 x Rp.2.000 (harga per kg) = Rp. 5.400.000,Efisiensi dengan pupuk organik per tahun adalah : Rp. 5.400.000,- x 1/3 = Rp. 1.800.000,3. Munculnya alternatif energi biru sebagai dampak dari pengelolaan limbah ternak sapi melaui sistem biogas. Energi metan yang menimbulkan polusi bau, dapat didiversifikasi menjadi energi yang bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu energi gas. 4. Peternak yang merangkap menjadi petani, akan sangat merasakan manfaatnya dari sudut ekonomi 1.

SOSIALISASI Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap penduduk tentang arti penting lingkungan permukiman yang sehat dan bermanfaat, dimana hal tersebut diperoleh dari suatu lingkungan permukiman yang sehat. Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan terhadap ma-

syarakat di kawasan objek kegiatan, didapatkan : a. masyarakat bertambah pengetahuan tentang lingkungan permukiman b. sadar dan menjaga lingkungan permukiman sekitar c. ada implementasi dari kegiatan yang mengarah pada perbaikan lingkungan permukiman sekitar d. memberikan tanggapan terhadap kegiatan yang direkomendasikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman KESIMPULAN Dari hasil seluruh tahapan kegiatan studi identifikasi implementasi pemanfaatan limbah ternak untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: a. pengetahuan masyarakat tentang lingkungan permukiman sangat minim sehingga tingkat kesadaran dalam menjaga lingkungan permukiman sekitar sangat rendah, b. Biogas merupakan solusi yang paling tepat dan efektif sebagai implementasi dari kegiatan yang mengarah pada perbaikan lingkungan permukiman sekitar disamping hasil dari biogas sangat bermanfaat sebagai pupuk organik maupun sebagai bahan bakar alternatif, c. Masyarakatt sangat antusias dalam memberikan tanggapan terhadap biogas sebagai kegiatan yang direkomendasikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, d. Perlu pengenalan lebih lanjut tetang biogas kepada masyarakat agar lebih paham akan pembuatan konstruksinya, proses kerja serta manfaatnya REKOMENDASI Dari hasil identifikasi potensi dan masalah serta sosialisasi, didapatkan beberapa hal pokok yang dapat direkomendasikan, yaitu : 1. Diperlukannya alat sebagai kegiatan penghasil Biogas. Sebagai penghasil salah satu sumber alternatif yang murah dan mudah di lingkungan pedesaan, yang disesuaikan dengan jumlah populasi ternak dan pola pemeliharaan ternak di masyarakat. 2. Harga pupuk makro kimia yang terus menanjak naik seiring dengan dikuranginya subsidi pupuk, dibutuhkan alat penghasil pupuk organik granul, yang bahan dasarnya sangat banyak di limbah kotoran peternakan. Selain difokuskan untuk peternak dengan populasi 1 – 2 ekor perkandang, juga bisa untuk limbah akhir penghasil biogas. 3. Perlunya dibangun jaringan saluran drainase disekitar pemukiman masyarakat, terutama untuk lingkungan peternak. 4. Untuk peningkatan peran aktif masyarakat, diperlukannya pemberdayaan masyarakat melalui program sosialisi dari instansi terkait, yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan sanitasi, maupun pertanian dan peternakan secara luas, dengan cakupan limbah kotoran ternak, pupuk organik dan biogas. 5. Perlunya program pemberdayaan masyarakat, melalui sosialisasi yang berkaitan dengan energi alternatif biogas, kesehatan lingkungan, sanitasi dan sektor industri perumahan.  UPT INFORMASI TEKNOLOGI BANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


45

SUDUT BACA  PELUNCURAN BUKU

KIAT Kepemimpinan dan Manajemen PDAM

keempat tokoh tersebut. Keberhasilan mereka merupakan paduan dari seni memimpin dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan PDAM,” ujar Budi Yuwono. Keempat tokoh yang dimaksud Budi Yuwono adalah mantan direktur PDAM yang dinilai berhasil memimpin dan membawa PDAM di daerah masing-masing. Mereka adalah Drs. Zaenal Arifin, M.Si ( Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin, 2001-2010), Ir. Mohamad Selm (Direktur Utama Surya Sembada Kota Surabaya, 2006-2010), Ir. Syahrir Japarin (Direktur Utama PDAM Tirta Khatulisiwa Kota Pontianak, 2004-2007), dan Dr. Ir. Syaiful, DEA (Direktur Utama PDAM Tirta Musi Kota Palembang 2004-sekarang).

pu.go.id

Ketua Tim Penulis Buku, S. Bellafolijani mengemukakan latar belakang dan tujuan penulisan buku. “Kami melihat kondisi PDAM banyak yang belum sehat, kami ingin mencari solusi. Solusi di lapangan banyak, namun tercecer, tidak ada yang tertulis, sehingga kami ingin agar pengalaman ini dapat memberikan inspirasi bagi PDAM dalam menghadapi permasalahan pelayanan air minum,” katanya.

wal tahun, persisnya 15-17 Januari 2013, dibuka dengan kegiatan menarik yang diselenggarakan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) bekerjasama dengan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI). Mereka menggelar Indonesia Water and Waste Water Expo & Forum (IWWEF) di Hotel Bidakara, Jakarta.

A

Di sela-sela acara IWWEF 2013, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) meluncurkan buku berjudul Meretas Jalan Menuju Jaminan Layanan Air Minum. Peluncuran buku sekaligus dilanjutkan dengan bedah buku yang dipandu Anya Dwinof. Bedah buku menghadirkan narasumber Ketua Tim Penyusunan Buku S. Bellafolijani, mantan Direktur PDAM Kota Banjarmasin Zainal Arifin, dan Firdaus Ali, dosen Universitas Indonesia Jakarta. Yang istimewa, hadir pula Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono. Pak Dirjen mengapresiasi penerbitan buku tentang pengelolaan perusahaan air minum ini. Menurut Budi, kiatkiat dalam buku ini dapat menjadi referensi bagi pengelola di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Dengan kondisi PDAM yang menurut Budi Yuwono masih banyak yang belum sehat, buku tersebut dapat menjadi panduan atau best practices pengelolaan PDAM yang baik. “Saya cukup mengenal

46


Berbagai pengalaman untuk mengatasi permasalahan para direksi PDAM itulah yang mereka bukukan. “Buku ini mendiskripsikan kiat-kiat yang dilakukan oleh beberapa direktur PDAM yang sukses mengangkat dan memajukan PDAM. Berbagai permasalahan seperti yang diungkapkan dalam pembukaan IWWEF tadi, seperti tarif, layanan, manajeman serta penyusunan business plan ada semua kiat suksesnya di sini,” kata Bellafolijani. Beberapa kiat manajemen yang diulas dalam buku ini antara lain manajemen unit air baku, produksi dan distribusi, manajemen penurunan kehilangan air, pengelolaan keuangan dan penetapan tarif, manajemen pengelolaan utang, manajemen kelembagaan dan pengelolaan personalia, manajemen perencanaan dan pengendalian bisnis, kiat mengelola pelanggan dan pasar, serta kiat mengelola lingkungan strategis. Menurut Firdaus Ali, benang merah buku Meretas Jalan adalah kepemimpinan dan manajemen. Menurutnya, buku tentang manajemen jumlahnya banyak, prinsipnya juga semua sama. Namun, tidak mudah memimpin kondisi buruk, seperti kondisi PDAM dengan semua permasalahannya. “Saya lahap habis buku ini dalam waktu 1 jam 45 menit. Buku ini cukup ringan dan mengalir. Keempat orang ini mempunya ciri khas tersendiri dalam memimpin,” kata Firdaus. Ketua BPPSPAM Rachmat Karnadi dalam sambutannya berharap buku tersebut dapat menjadi motivator dan energizer bagi pemerintah daerah, PDAM dan pihak lain yang berkepentingan dalam sektor air minum sehingga pelayanan air minum yang berkualitas dapat terwujud di Indonesia. 

Sumber: www.pu.go.id

MENYENTUH MASYARAKAT DENGAN RUSUNAWA DAN UMBULAN

Recommend Documents