Mengalirkan Dana Untuk Keterjangkauan Kepemilikan Rumah

Laporan Tahunan

2010

Mengalirkan Dana Untuk Keterjangkauan Kepemilikan Rumah

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

DAFTAR ISI

01

PRAKATA

47

PROFIL MANAJEMEN

47

Profil Dewan Komisaris

02

IKHTISAR KEUANGAN

49

Profil Direksi

04

PERISTIWA PENTING 2010

51

TATA KELOLA PERSEROAN

51

Asas-asas Dalam Penerapan GCG

07

LAPORAN MANAJEMEN

52

Prinsip-prinsip GCG

07

Sambutan Komisaris Utama

52

Dewan Komisaris

08

Laporan Dewan Komisaris

53

Direksi

10

Laporan Direksi

53

Kompensasi dan Tunjangan Direksi dan Dekom

18

Sumber Daya Manusia

54

Komite Audit

56

Sekretaris Perseroan

20

PROFIL PERSEROAN

56

Satuan Pengawasan Intern

21

Visi dan Misi

57

Manajemen Risiko

22

Riwayat Singkat Berdirinya Perseroan

60

Tanggung Jawab Sosial

22

Kegiatan Pokok Perseroan

60

Peraturan yang Terbit Terkait Perseroan

23

Struktur Organisasi

23

Bidang Usaha

60

Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan

25

INFORMASI BAGI INVESTOR

61

PERNYATAAN MANAJEMEN

25

Pencacatan Efek

26

Lembaga Pemeringkat dan Profesi Penunjang

62

LAPORAN KEUANGAN

28

Pemegang Saham

28

Akses Informasi Kepada Publik

29

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

29

Aspek Umum

29

Aspek Hukum

30

Aspek Pemasaran

32

Aspek Operasional

32

Aspek Keuangan

46

Prospek Usaha

Dalam Tahun 2010

* Gambar Cover: Karya pemenang lomba menggambar anak-anak karyawan SMF untuk laporan tahunan 2010.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 PRAKATA

PRAKATA

Di tahun 2010, tepatnya di bulan Juli, Perseroan sudah genap berumur 5 tahun. Aktivitas yang dilaksanakan sepanjang tahun 2010 adalah merupakan bagian dari perjalanan Perseroan selama 5 tahun pertama dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Transaksi demi transaksi telah berhasil dilakukan sehingga terjadi aliran dana dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan, yang belum pernah terjadi sebelum lahirnya Perseroan. Pencapaian penting ini, telah membuka akses pemanfaatan dana pasar modal untuk membiayai industri pembiayaan perumahan sehingga perbankan tidak hanya mengandalkan pada sumber dana jangka pendek. Perseroan terus berupaya mendorong agar lebih banyak lembaga keuangan yang ikut menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Harapan ke depan, kondisi tersebut secara bertahap membentuk volume KPR berkualitas yang semakin besar dan siap untuk disekuritisasi, sehingga pada akhirnya akan menciptakan mekanisme pasar yang dapat menurunkan tingkat suku bunga KPR yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia. Semakin berkembangnya pasar pembiayaan sekunder perumahan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri KPR di Indonesia. Industri ini mempunyai efek multiplier untuk mendorong pertumbuhan sektor riil yang secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional (pendapatan domestik produk/PDB). Tujuan Pemerintah untuk mencapai keterjangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia yang sekaligus juga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, hanya dapat tercapai jika pemerintah memberikan dukungan berupa regulasi yang diperlukan oleh industri ini. Perseroan dalam melaksanakan fungsinya untuk membangun pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia, selama kurun waktu 5 tahun pertama mulai menampakkan hasilnya. Sampai dengan akhir tahun 2010, Perseroan telah mengalirkan dana ke sektor pembiayaan perumahan sebesar Rp3,3 triliun untuk debitur 119.302. Jumlah tersebut mencapai 2,4% dari posisi KPR (rumah tinggal) secara nasional yang disalurkan lembaga penyalur KPR per akhir 2010 sebesar Rp136 triliun. Pencapaian ini layak disyukuri bersama dan menjadi pendorong agar terus menerus pantang menyerah untuk mengusahakan yang terbaik dalam turut serta membantu pelaksanaan program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

(01)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 Ikhtisar Keuangan

IKHTISAR KEUANGAN Laporan Keuangan Perseroan tahun 2010 yang berakhir per 31 Desember, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2009 dan 2008 hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan tahun 2007 dan 2006 hasil audit KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta tahun 2005 hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Gani & Rekan (Grant Thornton) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Ikhtisar data keuangan penting tahun 2010 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut:

ikhtisar data keuangan Keterangan

(Jutaan Rupiah)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ASET

2.571.117

1.927.472

1.268.211

1.188.150

1.123.148

1.029.802

Aset Lancar

1.048.132

885.161

673.116

827.754

1.002.721

1.027.739

Pinjaman Yang Diberikan

1.434.022

938.271

533.639

339.000

100.000

-

88.963

104.039

61.456

21.396

20.427

2.062

1.142.831

575.889

10.078

7.277

7.373

2.538

Aset Tidak Lancar KEWAJIBAN Kewajiban Lancar

388.519

22.415

6.991

5.251

6.110

2.538

Surat Utang

726.244

549.376

-

-

-

-

28.068

4.098

3.087

2.026

1.264

-

EKUITAS

1.428.286

1.351.582

1.258.134

1.180.873

1.115.775

1.027.264

Modal Disetor

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Laba Ditahan

428.286

351.582

258.134

180.873

115.775

27.264

PENDAPATAN

107.864

125.081

102.182

85.979

104.280

31.981

BEBAN

(30.226)

(31.633)

(24.921)

(20.881)

(15.769)

(4.717)

LABA BERSIH

77.638

93.449

77.260

65.098

88.511

27.264

RASIO KEUANGAN

2010

Kewajiban Tidak Lancar

Primary Market Financing to Capital (X) Net Profit Margin

2009

2008

2007

2006

2005

3,30

1,44

0,53

0,31

0,10

-

71,98%

74,71%

75,61%

75,71%

84,88%

85,25%

ROE

5,44%

6,91%

6,14%

5,51%

7,93%

2,65%

PEMBAYARAN PAJAK

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Pembayaran per tahun

22.293

26.507

21.715

11.090

26.554

7.725

Kumulatip pembayaran

115.884

93.591

67.084

45.369

34.279

7.725

(02)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 Ikhtisar Keuangan

ASET (Jutaan Rupiah)

PRIMARY MARKET FINANCING TO CAPITAL (Jutaan Rupiah)

3,30 2.571.117

1.927.472

1.029.802

1.123.148

1.188.150

1.268.211

1,44

0,53 0

2005

2006

2007

2008 2009

2005

2010

LABA BERSIH (Jutaan Rupiah)

0,10

2006

0,31

2007

2008 2009

2010

PEMBAYARAN PAJAK PER TAHUN (Jutaan Rupiah)

93.449 88.511

26.507

26.554 77.260

77.638

21.715

22.293

65.098

11.090 27.264

2005

7.725

2006

2007

2008 2009

2005

2010

(03)

2006

2007

2008 2009

2010

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 PERISTIWA PENTING TAHUN 2010

peristiwa penting TAHUN 2010

Penandatanganan Akta Jual Beli & Cessie Term Purchase Program dengan Bank BTN

Penawaran Umum Obligasi SMF III

Perayaan Ulang Tahun ke-5 Perseroan

FEBRUARI

APRIL

20 Februari 2010, Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) diikuti oleh 3 orang karyawan.

8 April 2010, sosialisasi tentang mekanisme aliran dana ke sektor pembiayaan perumahan dan perkembangan kegiatan Perseroan dengan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) 16 April 2010, Penerbitan MTN I sebesar Rp188 milyar. 29 April 2010, Kerjasama pengkajian metode penetapan Harga Pasar Wajar EBA bersama IBPA.

MARET

MEI

1 Maret 2010, penandatanganan perjanjian penyaluran pinjaman dengan PT First Indonesia American Leasing (FIAL).

7 Mei 2010, Registrasi penerbitan Obligasi SMF III ke Bapepam-LK

3 Maret 2010, nara sumber dalam Seminar Economic Outlook 2010 di Jakarta.

14 Mei 2010, Sosialisasi EBA kepada APEI, APRDI, ADPI, Mandiri Investasi, Direksi serta staff Perseroan.

18 Maret 2010, sosialisasi dengan pengurus Apersi di Jakarta.

18 Mei 2010, Media Visit ke Redaksi Majalah Kontan.

20 Maret 2010, program Corporate Social Responsibility/ CSR bersama kelompok pencinta tanaman adenium.

(04)


Program Corporate Sosial Responsibility: Bantuan Pembangunan Rumah Keluarga Kurang Mampu, Bekerjasama dengan Habitat For Humanity Indonesia

Program Corporate Social Responsibility: Bantuan Tindakan Medik bagi Anak-Anak Tidak Mampu, Bekerjasama dengan Yayasan Sekar Mlatti

Media Workshop di Purwakarta

JUNI

JULI

22 Juni 2010, Peluncuran Harga Pasar Wajar EBA, bekerjasama Perseroan dengan IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency).

9 Juli 2010, Listing Obligasi SMF III di BEI.

23 Juni 2010, Menyelenggarakan seminar dengan tema “EBA KPR Sebagai Alternatif Investasi yang Aman”, bekerjasama dengan Bank Indonesia. 23 Juni 2010, Penandatanganan pembiayaan melalui mekanisme Term Purchase Program (TPP) dengan BTN sebesar Rp500 milyar. 30 Juni 2010, Pernyataan efektif oleh Bapepam-LK atas emisi Obligasi SMF III.

9 Juli 2010, Pagelaran wayang kulit di RRI Jakarta, dalam rangka ulang tahun Perseroan yang ke-5. 14 Juli 2010, Penyaluran bantuan pembangunan rumah 12 keluarga miskin di daerah Mauk–Tangerang dalam rangka program CSR (bina lingkungan) bekerjasama dengan Yayasan Habitat for Humanity Indonesia. 16 Juli 2010, Penyaluran bantuan tindakan medik dan non medik bagi 20 anak-anak tidak mampu dalam rangka program CSR (bina lingkungan) bekerjasama dengan Yayasan Sekar Mlatti. 16 Juli 2010, Kick Off meeting transaksi sekuritisasi KPR BTN ke -3 tahun 2010. 22 Juli 2010, Perayaan ulang tahun ke-5 Perseroan di Aula Juanda I, Lantai Mezanin, Kementerian Keuangan.

AGUSTUS

SEPTEMBER

9 Agustus 2010, Sosialisasi EBA dalam bentuk diskusi panel dengan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Investor dan Manajer Investasi.

9 September 2010, Training Internal Corporate Culture bagi seluruh karyawan Perseroan.

(05)


Diskusi Panel: Pembiayaan KPR Melalui Perusahaan Pembiayaan

Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Menyelenggarakan Workshop Musyarakah Mutanaqisah

Listing KIK EBA DBTN01 di Bursa Efek Indonesia

OKTOBER

NOVEMBER

16 Oktober 2010, Sosialisasi Kegiatan Perseroan dalam bentuk Media Workshop di Purwakarta.

18-19 November 2010, Partisipasi dalam Surabaya Capital Market Expo.

28 Oktober 2010, Sosialisasi EBA dalam bentuk Diskusi Panel dengan para investor (Investor Gathering)

29 November 2010, Penyelenggaraan Workshop Musyarakah Mutanaqisah sebagai Pilihan yang Tepat Pembiayaan Perumahan Masa Kini, bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Oktober 2010, Media visit ke Redaksi Harian Seputar Indonesia, Jawa Pos, dan Majalah Tempo.

DESEMBER 3 Desember 2010, Media Business Talk dengan Forum Wartawan Perumahan Rakyat dengan tema Mendorong Percepatan Program FLPP untuk Suksesnya Pembangunan Perumahan Ke depan. 16 Desember 2010, Client Gathering melalui acara diskusi panel “Pembiayaan KPR melalui Perseroan Pembiayaan”. 16 Desember 2010, Penandatanganan Refinancing II KPR iB BTN Syariah 29 Desember 2010, Listing EBA hasil sekuritisasi KPR BTN yang ke III di Bursa Efek Indonesia. 30 Desember 2010, Penerbitan MTN II sebesar Rp200 miliar.

(06)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 LAPORAN MANAJEMEN

SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA

Berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak, tantangan-tantangan yang dihadapi Perseroan dalam melakukan kegiatan pengaliran dana dari pasar modal ke sektor perumahan itu dapat diatasi.

Alhamdulillah, kami laporkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2010, total aset Perseroan telah mencapai Rp2,6 triliun dengan total ekuitas Rp1,4 triliun. Di penghujung tahun, Perseroan berhasil memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp750 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2010, melalui beberapa kali transaksi sekuritisasi dan pinjaman, Perseroan telah mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan sebesar Rp3.301 miliar untuk 119.302 nasabah KPR. Berkat kerjasama dan dukungan berbagai pihak, tantangantantangan yang dihadapi Perseroan dalam melakukan kegiatan pengaliran dana dari pasar modal ke sektor perumahan itu dapat diatasi. Bapepam-LK, misalnya menerbitkan aturan terkait sekuritisasi tersebut berupa Peraturan Bapepam-LK No.493/BL/2008 yang mengubah Peraturan Nomor IX.K.1 tentang pedoman KIK-EBA yang didalamnya telah memuat persyaratan mengenai true-sale (jual putus). Dari sisi investor, juga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008 yang memungkinkan Dana Pensiun berinvestasi pada EBA. Mudah-mudahan akan terbit pula Keputusan Menteri Keuangan yang memungkinkan perusahaan asuransi dapat berinvestasi pada efek berbasis KPR ini.

Demikianlah dalam rangka turut mensukseskan program pemerintah menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat, kami harapkan semakin banyak pihak yang terlibat untuk mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Sebab dengan berkembangnya pasar tersebut, kapasitas kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat akan meningkat. Terimakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan atas kerja mereka di tahun 2010. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemegang Saham yang telah mendukung Perseroan sepanjang tahun 2010. Kita berharap semakin mudahlah langkah Perseroan untuk mewujudkan make affordable home possible bagi masyarakat Indonesia. Semoga Allah SWT meridhoi langkah Perseroan di tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya. Amin.

JUGIA WAHAB Komisaris Utama

(07)


LAPORAN DEWAN KOMISARIS Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) melalui kegiatan sekuritisasi. Untuk mendukung keberhasilan transaksi sekuritisasi, Perseroan telah berperan baik sebagai pendukung kredit (credit enhancer) untuk menjamin (guarantee) pembayaran kepada investor maupun sebagai pembeli siaga (stand-by buyer) jika efek beragun aset (EBA) tidak dapat diserap pasar seluruhnya. Di samping itu, meminta Perseroan juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup tugas Perseroan, kinerja, dan program pendanaan, serta telah meminta dukungan regulasi kepada Bank Indonesia terkait dengan bobot risiko EBA dan fasilitas Repo.

Keberhasilan Direksi dalam aspek keuangan merupakan buah yang dihasilkan dari pengurusan Perseroan yang efektif dan efisien, yang dilakukan antara lain melalui penerapan kebijakan serta strategi Perseroan yang telah ditetapkan, proses pengambilan keputusan yang hatihati dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari komite-komite, yaitu komite kebijakan pengelolaan risiko, komite asset liabilities management, komite kredit, dan komite pengembangan usaha yang berada di bawah Direksi, penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan yang efektif, penerapan prinsip-prinsip prinsip tata-kelola perseroan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada seluruh jenjang organisasi, dan kepatuhan (compliance) Direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersamaan dengan kegiatan sekuritisasi, Perseroan juga melakukan kegiatan memperkuat pasar primer dengan cara memfasilitasi pinjaman, dimana penyaluran pinjaman yang awalnya dilakukan melalui transaksi refinancing telah dikonversi secara bertahap menjadi transaksi Term Purchase Program (TPP) atau dikenal sebagai transaksi Repo dengan dana dari penerbitan surat utang (obligasi) berbasis kredit pemilikan rumah (KPR) dan diharapkan secara bertahap volume KPR yang berkualitas akan meningkat. Di samping itu, kegiatan ini akan menjadi landasan berdirinya PPSP.

Keberhasilan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi tidak lepas dari pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara proaktif, yang secara teratur dibantu oleh Komite Audit, terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dimaksud, selama tahun 2010 Dewan Komisaris berinteraksi secara aktif dengan Direksi melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dimana Direksi diundang, yaitu rapat-rapat rutin dengan agenda pembahasan bulanan Direksi, RKAP 2010 yang disetujui RUPS, rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan seperti struktur organisasi Perseroan, penunjukan kepala internal audit, dan penunjukan kantor akuntan publik. Dari hasil rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan serta memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun hasil pengawasan Dewan Komisaris yang terus menerus dilakukan adalah melakukan pemantauan terhadap tingkat bunga penyaluran pinjaman dan tingkat bunga obligasi yang diterbitkan sebagai sumber pendanaannya agar tidak terjadi negative spread.

Jumlah akumulasi dana yang telah dialirkan ke sektor pembiayaan perumahan sejak tahun 2006 sampai dengan Desember 2010 melalui program sekuritisasi mencapai Rp1.252 miliar dan program penyaluran pinjaman mencapai Rp2.049 miliar atau seluruhnya mencapai Rp3.301 miliar, dengan jumlah nasabah KPR untuk program sekuritisasi sebanyak 53.837 nasabah dan program penyaluran pinjaman sebanyak 65.465 nasabah atau seluruhnya sebanyak 119.302 nasabah KPR, dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp27,7 juta per nasabah KPR. Sampai dengan 31 Desember 2010, realisasi total aktiva Perseroan mencapai Rp2.571.117 juta atau 24,43% di atas anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2010 sebesar Rp2.066.356 juta. Sementara itu, realisasi total pendapatan mencapai Rp107.865 juta atau 4,46% di atas anggaran dalam RKAP sebesar Rp103.262 juta. Sedangkan, realisasi total beban pada periode yang sama mencapai Rp29.780 juta atau 45,33% di bawah anggaran dalam RKAP sebesar Rp54.472 juta. Dengan demikian, laba tahun berjalan Perseroan mencapai Rp77.638 juta atau 59,13% di atas target laba yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun 2010 sebesar Rp48.790 juta.

Berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama periode tahun 2010 Direksi telah berupaya merealisasikan RKAP Tahun 2010, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional, sehingga target RKAP tahun 2010 terlampaui dan Perseroan telah menunjukkan kinerja yang bagus. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Direksi dan seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan dedikasi

(08)


dan kerja kerasnya dalam pencapaian kinerja Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, rekan usaha, investor, dan semua pihak atas kepercayaan dan dukungannya yang telah diberikan kepada Perseroan. Di samping itu, upaya Direksi dalam melaksanakan misi Perseroan berupa membangun dan mengembangkan PPSP, mendorong efisiensi pasar primer pembiayaan perumahan, dan diperkenalkannya fungsi Perseroan sebagai penjamin (guarantor) yang secara bertahap akan menggantikan fungsinya sebagai liquidity facility, telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam peningkatan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman dengan dana dari penerbitan obligasi berbasis KPR. Upaya-upaya tersebut pada gilirannya akan menurunkan tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dan memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilikan perumahan.

Dari serangkaian keberhasilan tersebut, Direksi masih perlu memberikan perhatian lebih terhadap: • Pengelolaan Non-Performing Loan (NPL) Perseroan agar tetap rendah; • Target Perseroan ke depan, disarankan agar Perseroan fokus pada sekuritisasi bukan penerbitan obligasi berbasis KPR. • Perseroan perlu memperjuangkan kepada otoritas terkait agar KPR yang disekuritisasi dipasang Hak Tanggungan (HT). Pada tanggal 22 Juli 2010, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah berakhir. Selanjutnya, berdasarkan surat dari pemegang saham tentang penunjukan kembali Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pelaksana sementara dan juga surat Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan mandat yang diberikan oleh pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Direksi sebagai pelaksana sementara, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi (yang baru), perlu segera ditetapkan secara definitif oleh RUPS. Demikian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan program pengawasan terhadap aktivitas Perseroan selama tahun 2010.

Dewan Komisaris PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)

JUGIA WAHAB

ARYS ILYAS

TITO MURBAINTORO

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris

(09)


LAPORAN DIREKSI

Perjalanan Perseroan sampai dengan akhir tahun 2010 telah mencapai lebih dari 5 tahun dan dalam kurun waktu itu, secara bertahap, aliran dana dari pasar modal untuk pengembangan sektor pembiayaan perumahan, sudah berhasil dilaksanakan. Tahap selanjutnya yang harus diupayakan adalah memperbesar volume dan percepatan aliran dana, yang hanya dapat dilakukan jika dilengkapi dengan regulasi yang diperlukan oleh industri dimaksud dari instansi terkait terutama Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia.

Sejak saat pendirian Perseroan hingga kini, terdapat 3 kelompok bank: (1) bank yang baru ingin mulai membiayai KPR, (2) bank yang ingin memperbesar aset KPR nya, dan (3) bank yang ingin menjual tagihan KPR nya untuk memperbaiki struktur permodalannya. Dengan kondisi demikian maka Perseroan perlu memfasilitasi ketiga kelompok bank ini. Bagi bank tergolong kelompok pertama dan kedua, Perseroan menyediakan fasilitas pinjaman dengan sumber dana dari penerbitan surat utang. Sedangkan bagi bank yang ingin menjual tagihan KPR nya, Perseroan memfasilitasi transaksi sekuritisasi. Kegiatan memperkuat pasar primer yang akan menjadi landasan berdirinya pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia, dilakukan dengan cara memfasilitasi pinjaman dengan dana dari penerbitan surat utang dan diharapkan secara bertahap, volume KPR yang berkualitas akan meningkat dan siap untuk disekuritisasi.

Dalam upaya membentuk ‘pasar’, Perseroan membuat model transaksi sekuritisasi dan mendorong para pihak untuk melakukan transaksi. Pada awalnya, Perseroan ikut berpartisipasi sebagai pihak dalam transaksi. Selanjutnya, apabila volume transaksi meningkat, yang berarti secara bertahap pasar telah terbentuk maka secara bertahap pula Perseroan mengurangi perannya sebagai pihak dalam transaksi dan memposisikan diri pada kegiatan sebagai guarantor. Bersamaan dengan kegiatan sekuritisasi, sampai dengan tahun 2018, Perseroan juga melakukan kegiatan memperkuat pasar primer yang akan menjadi landasan berdirinya pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi pinjaman dengan dana dari penerbitan surat utang dan diharapkan secara bertahap, volume KPR yang berkualitas akan meningkat. Sampai dengan akhir Desember 2010, jumlah dana yang dialirkan ke sektor pembiayaan perumahan secara kumulatif mencapai Rp3.301 miliar untuk 119.302 nasabah KPR, atau rata-rata Rp27,7 juta per debitur KPR sesuai dengan rincian dalam Tabel 1.

TABEL 1 PROGRAM

PENYALUR

DANA

DEBITUR

Sekuritisasi

1 lembaga

Rp1.252 miliar

53.837

Penyaluran Pinjaman

7 lembaga

Rp2.049 miliar

65.465

8 lembaga

Rp3.301 miliar

119.302

Total

(10)


Rp 3.301 M 119.302 KPR

Rp 1.849 M 62.529 KPR

Rp 938 M 34.505 KPR Rp100 M 1.489 KPR

2006

Rp405 M 9.255 KPR

2007

2008

Banyak tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Perseroan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disetujui Pemegang Saham.

2009

Pada akhir tahun 2010 volume KPR di perbankan mencapai Rp136,46 triliun. Volume KPR tersebut belum dapat seluruhnya disekuritisasi, karena kecuali BTN saat ini jumlah bank yang ingin menjual tagihan KPRnya sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan (a) kondisi perbankan yang masih overlikuid, (b) bank juga memiliki kekhawatiran rasio non performing loan (NPL) akan meningkat jika KPR yang lancar dijual (sekuritisasi).

Dalam tahun 2010 terdapat investor potensial dari industri asuransi belum dapat berinvestasi pada EBA karena belum dimungkinkan secara regulasi.

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PASAR PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dilaksanakan dengan sekuritisasi yang merupakan kegiatan utama, dan kegiatan pendukungnya. A. Kegiatan Utama – Sekuritisasi

Pada tahun 2010, Perseroan memperoleh mandat untuk memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR BTN yang ke-3 sebesar minimal Rp750 miliar dan berperan sebagai Penata Transaksi Sekuritisasi (arranger), Pendukung Kredit (penyedia fasilitas likuiditas), Pemodal/stand-by buyer dan sebagai pelaksana due diligence transaksi sekuritisasi termasuk menunjuk notaris dan auditor independent. Memenuhi permintaan BTN, transaksi menggunakan skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) yang telah terlaksana pada akhir Desember 2010 dengan menerbitkan EBA DBTN01.

Pada transaksi sekuritisasi tagihan KPR BTN ke-3 ini, peran dan minat investor semakin besar. Kelompok investor terdiri dari perbankan, korporat, dana pensiun, manajer investasi dan investor perorangan telah turut berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan transaksitransaksi sebelumnya.

Dengan selesainya sekuritisasi ke-3 ini maka total akumulasi transaksi sekuritisasi sampai dengan akhir tahun 2010 menjadi sebesar Rp1,25 triliun.

2010

B. Kegiatan Pendukung Sekuritisasi

Pendukung Kredit (Credit Enhancer) Untuk meningkatkan kualitas EBA, Perseroan berperan sebagai pendukung kredit dengan menempatkan dana untuk menjamin pembayaran kepada investor EBA kelas A sebesar satu kali pembayaran bunga dan biaya senior. Besarnya dana pendukung kredit ini menurun mengikuti penurunan pokok EBA karena pembayaran angsuran pokok.

Dalam sekuritisasi BTN ke-3 (DBTN01), Perseroan berperan sebagai (a)Pendukung Kredit dengan cara menempatkan dana sebesar Rp16.788.906.250 dan (b) Guarantor untuk menjamin pembelian EBA dari pemegang EBA kelas A apabila terjadi kejadian gagal bayar. Peran tersebut dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pendukung Kredit dan Penjaminan Pembelian EBA Nomor 053/PPK/KIK-DBTN01/ XII/2010 tertanggal 15 Desember 2010 antara Perseroan, PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

(11)


Pembeli Siaga (Standby Buyer) Peran Perseroan sebagai Pembeli Siaga adalah untuk mengantisipasi jika ada EBA yang tidak dapat diserap pasar pada penawaran perdana dan untuk menunjukkan kepada investor bahwa berinvestasi pada EBA aman dan menguntungkan. Jika EBA sudah diminati pasar, maka peran Perseroan sebagai Pembeli Siaga secara bertahap menurun.

Dalam pelaksanaan transaksi sekuritisasi yang ke-3, jumlah EBA kelas A yang diserap Perseroan sebagai Pembeli Siaga telah berkurang. Hal ini merupakan indikasi bahwa telah meningkatnya peran investor berinvestasi di EBA.

Dalam peran Perseroan sebagai Pembeli Siaga, Perseroan telah membeli EBA yang tidak terserap pasar sehingga Perseroan memiliki portofolio EBA hasil sekuritisasi ke-1 dan ke-2. Hal ini telah mendapatkan masukan dari Bapepam-LK melalui surat Bapepam-LK tanggal 26 November 2010 kepada KIK EBA DSMF I dan II (Manajer Investasi PT Danareksa Investment Management dan Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk) dengan tembusan kepada Perseroan perihal Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan KIK EBA DSMF I dan KIK EBA DSMF II. Perseroan telah memberikan penjelasan bahwa tidak ada maksud untuk menahan EBA sebagai portofolio hingga jatuh tempo, dan penjelasan tersebut telah diterima dengan baik.

Sosialisasi EBA Kegiatan sosialisasi EBA dilakukan melalui gathering bersama dengan investor, client dan stakeholder yang dilaksanakan tidak hanya untuk membina hubungan, tetapi juga memberikan informasi tentang ruang lingkup tugas Perseroan, kinerja, serta program pembiayaan.

Kegiatan sosialisasi selama tahun 2010 dilaksanakan melalui (a) partisipasi Perseroan sebagai narasumber dalam seminar dan diskusi ; (b) penerbitan harga pasar wajar IBPA untuk EBA; (c) media gathering; (d) forum diskusi dengan Pengurus Pusat Persatuan Perseroan REI dan APERSI; (e) media visit; (f) Investor gathering terutama perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi; (g) media workshop; dan (h) kuliah umum di beberapa perguruan tinggi.

Dalam sosialisasi untuk pemasaran EBA, Perseroan telah bekerjasama dengan PT Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA) dan BTN menyusun metode perhitungan untuk menentukan harga pasar wajar EBA. Pada Juni 2010, metode ini telah diperkenalkan kepada publik dan sejak Juli 2010, IBPA telah menerbitkan harga pasar wajar EBA yang dijadikan referensi mark-to-market oleh investor.

Untuk memberikan kenyamanan bagi investor, Perseroan telah menyediakan kalkulator untuk menghitung harga pasar wajar EBA yang dapat disimulasikan sesuai parameter yang diinginkan oleh investor. Kalkulator ini telah dipublikasikan melalui web-site Perseroan untuk dapat dimanfaatkan oleh investor, sebagaimana tampilan dibawah ini.

DBTN01

CPR 0%

YTM 9,2500%

Price 100,0000%

10,0%

9,2500%

100,0000%

Calculate

Coupon Rate

9,25%

p.a

Initial Principal

689.250.000.000

BEP BED

100,00% 3,65%

4,25 year to maturity 2,02 duration

100,0000%

FAIR MARKET VALUE

CPR

Calc YTM

Price

10%

8,2719%

101,9163%

Year

Yield Sun/%

0

6,5284

1

5,5660

2

6,0092

3

6,4147

4

6,6546

5

6,8254

8,0%

6

6,9933

7,0%

7

7,1808

6,0%

8

7,3878

5,0%

9

7,6059

10

7,8259

31-DEC-10

Principal Balance

Yield SUN + Margin 11.0% 10,0% 9,0%

4,0% 0

1

2

3

4

(12)

5

6

7

8

9

10

11


Peraturan Yang Telah Diterbitkan Terkait Kegiatan Sekuritisasi Perseroan 2005: SE Bank IndonesiaI Nomor 7/51/DPNP Perihal Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. 2008: Peraturan Bapepam-LK No.493/BL/2008 (Peraturan Nomor IX.K.1 tentang pedoman KIKEBA yang didalamnya telah memuat persyaratan mengenai true-sale (jual putus).Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2008 Perihal Investasi Dana Pensiun. 2010: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP Perihal Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi KPR dalam Rangka Sekuritisasi.

MENDORONG EFISIENSI PASAR PEMBIAYAAN PERUMAHAN

PRIMER

Dalam kegiatan untuk mendorong efisiensi pasar primer pembiayaan perumahan, dilaksanakan melalui (a) penyaluran pinjaman & penerbitan surat utang dan (b) kegiatan pendukungnya. A. Kegiatan Utama - Program Penyaluran Pinjaman & Penerbitan Surat Utang

Penyaluran Pinjaman Kegiatan penyaluran pinjaman dilaksanakan dalam bentuk refinancing dan pembelian KPR bersyarat yang selanjutnya disebut Repo KPR, semula kegiatan ini disebut Term Purchase Program/TPP. Selama tahun 2010, jumlah yang disalurkan mencapai Rp701 miliar dan posisi per 31 Desember 2010 mencapai Rp1.435 miliar dengan jumlah debitur KPR sebanyak 52.401 nasabah, seperti pada tabel 2.

TABEL 2 - POSIsi Penyaluran Pinjaman LEMBAGA PENYALUR KPR Bank umum

JUMLAH PINJAMAN

JUMLAH DEBITUR KPR

2

Rp1.024 miliar

44.413

Bank syariah

1

Rp400 miliar

7.856

Multifinance

3

Rp11 miliar

132

TOTAL

6

Rp1.435 miliar

52.401

Dari tabel 2 di atas menunjukkan penyaluran pinjaman kepada bank umum mencapai 71 %, bank syariah mencapai 28 %, dan multifinance 1 %, seperti pada grafik dibawah ini.

% 28

POSISI PENYALURAN PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2010

1%

JUMLAH LEMBAGA

Multifinance - 11 Bank Umum - 1.024 Bank Syariah - 400

71%

(13)


Sampai dengan 31 Desember 2010 jumlah akumulasi penyaluran pinjaman Perseroan mencapai sebesar Rp2.049 miliar terdiri dari 65.465 nasabah KPR, dengan rincian dalam tabel 3.

TABEL 3 - AKUMULASI Penyaluran Pinjaman LEMBAGA PENYALUR KPR

JUMLAH LEMBAGA

JUMLAH PINJAMAN

JUMLAH DEBITUR KPR

Bank umum

2

Rp1.430 miliar

53.668

Bank syariah

2

Rp600 miliar

11.665

Multifinance

3

Rp19 miliar

132

TOTAL

7

Rp2.049 miliar

65.465

Dari tabel 3 di atas menunjukkan akumulasi penyaluran pinjaman kepada bank umum mencapai 70%, bank syariah mencapai 29 %, dan multifinance 1%, seperti pada grafik dibawah ini. 1%

%

29

AKUMULASI PENYALURAN PINJAMAN S/D 31 DESEMBER 2010 Multifinance - 19 Bank Umum - 1.430 Bank Syariah - 600

70%

Konversi Refinancing menjadi Repo KPR Sebelum tahun 2010, Perseroan menyalurkan pinjaman dalam bentuk refinancing dan mulai tahun 2010, penyaluran pinjaman dilakukan dalam bentuk TPP yang selanjutnya disebut Repo KPR, dengan mempertimbangkan efisiensi.

Repo KPR adalah pembelian tagihan dari lembaga penyalur KPR dengan cessie dan syarat recourse (Purchase with Recourse), untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Melalui transaksi ini, kepemilikan atas tagihan KPR secara yuridis beralih dari penjual kepada Perseroan, akan tetapi, karena jual beli dilakukan ”dengan syarat recourse dan waktu tertentu”, maka secara akuntansi bukan merupakan transaksi jual putus. Dengan kondisi ini, hak tagih berikut risiko yang melekat masih tetap tercatat sebagai aset lembaga penyalur KPR yang bersangkutan, sehingga untuk keperluan pembukuan pada kedua belah pihak, transaksi ini dicatat sebagai pinjaman/ utang piutang.

Konversi refinance menjadi Repo KPR adalah bertujuan untuk: (a) KPR yang dibeli dapat dijadikan underlying penerbitan obligasi berbasis KPR (b) efisiensi administrasi, karena proses recourse lebih sederhana, dan (c) dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai langkah persiapan sekuritisasi sehingga data dapat dilengkapi sebelum kebutuhan sekuritisasi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam mengembangkan program penyaluran pinjaman, yaitu: (a) peningkatan pemahaman dan kesediaan penyalur KPR untuk menggunakan standar penyaluran KPR yang lebih baik (b) mensosialisasikan adanya risiko maturity mismatch perbankan (c) mendapatkan sumber dana jangka menengah panjang yang lebih kompetitif.

(14)


Mitigasi Risiko Dalam melaksanakan program penyaluran pinjaman, Perseroan melakukan mekanisme mitigasi risiko kredit yang telah menjadi kesatuan dalam fitur produk: a. Kriteria seleksi atas akun KPR yang dijaminkan atau diserahkan kepada Perseroan; b. Syarat recourse KPR, mewajibkan penyalur KPR mengganti atau membeli kembali jika ada KPR yang tidak memenuhi syarat; c. Pembelian tagihan KPR sampai dengan akte cessie, sehingga kepemilikan beralih secara yuridis kepada Perseroan;

Penerbitan Surat Utang Kegiatan penerbitan surat utang untuk disalurkan sebagai pinjaman adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga sejenis Perseroan yaitu ‘single purpose organization’ (Michael Lea 1994) .

11%

Surat utang yang diterbitkan Perseroan berbentuk obligasi dan medium term note (MTN). Akumulasi volume penerbitan surat utang sampai akhir tahun 2010 mencapai sebesar Rp1.666 miliar, dengan leverage ratio baru mencapai 0,82 kali equity. Sedangkan leverage ratio yang diusulkan oleh konsultan Michael Lea pada studi pendirian Perseroan yang dilakukan tahun 1993 sampai 1997 adalah sebesar 42 kali equity. Rendahnya Ratio Leverage tersebut terutama masih rendahnya daya serap pasar dalam penyaluran pinjaman, karena tingkat bunga penyaluran pinjaman Perseroan yang berasal dari dana penerbitan surat utang dengan rating masih AA dinilai tinggi.

Proporsi investor atas kepemilikan surat utang Perseroan sampai dengan akhir tahun 2010 adalah 47% Manajer Investasi, 33% Bank, 11% Asuransi, 7% Dana Pensiun, dan 2% Perusahaan Efek, sebagaimana tampak pada grafik dibawah ini.

7%

PROPORSI KEPEMILIKAN INVESTOR TERHADAP SURAT UTANG SMF S/D TAHUN 2010 Bank Perusahaan Efek

33

%

%

47

Manajer Investasi

2%

Asuransi Dana Pensiun (0%)

(15)


Tantangan a. Untuk memperoleh tingkat bunga yang dapat diserap pasar, Perseroan harus menerbitkan surat utang dengan jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu penyaluran pinjaman.

Aktivitas sosialisasi dilakukan ke publik, diantaranya investor dan pelaku pasar modal, kalangan perbankan, media massa, masyarakat umum, serta kalangan akademik. Selama tahun 2010, sosialisasi berkaitan dengan program sekuritisasi dan EBA telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali kepada Perbankan, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, perusahaan sekuritas, pialang efek, manajer investasi, IBPA, dan analis efek.

Sosialisasi juga dilakukan kepada Perbankan Syariah melalui kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam acara workshop Musyarakah Mutanaqisah. Turut berpartisipasi didalamnya adalah BPN, Praktisi Hukum, Lembaga Mediasi, Lembaga Peradilan, Konsultan Hukum, dan juga Masyarakat Ekonomi Syariah. Selain itu telah dilakukan sosialisasi kepada Perusahaan Pembiayaan melalui kegiatan diskusi panel.

Khusus kepada media massa, telah dilakukan Media Workshop dalam rangka pemahaman produk dan memberikan kesempatan wartawan untuk melakukan eksplorasi mengenai pasar pembiayaan sekunder perumahan. Hasil dari pertemuan ini adalah bahwa kegiatan, peran dan fungsi Perseroan semakin dipahami dengan baik dan penulisan berita terkait Perseroan pun menjadi lebih tepat.

Sosialisasi kepada media massa juga dilakukan dalam bentuk kunjungan ke jajaran redaksi media massa (media visit). Selama tahun 2010, telah dilakukan 4 (empat) kali media visit ke Harian Kontan, Harian Seputar Indonesia, Jawa Pos, dan Majalah Tempo. Media visit ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan yang baik antara Perseroan dengan media, serta memutahirkan pengetahuan para jurnalis mengenai aktifitas pembiayaan sekunder perumahan, khususnya di Indonesia. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam penyediaan perumahan melalui FLPP, Perseroan berpartisipasi dalam Media Business Talk dengan Forum Wartawan Perumahan Rakyat bertemakan Mendorong Percepatan Program FLPP untuk Suksesnya Pembangunan Perumahan ke depan.

Sosialisasi kepada stakeholders di lingkungan perguruan tinggi telah dilakukan melalui kuliah umum tentang pasar pembiayaan sekunder perumahan di Fakultas Ekonomi Universitas Bakrie dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan bagi Perseroan untuk menanamkan pemahaman sejak awal kepada dunia akademis, untuk melahirkan kader-kader muda yang paham terhadap industri ini.

b. Tenggang waktu penerbitan obligasi melalui penawaran umum, sehingga kehilangan kesempatan mendapatkan tingkat bunga pasar yang rendah. B. Kegiatan Pendukung Pasar Primer Perumahan 1. Standardisasi Dari hasil koordinasi dengan Bank Indonesia, telah diterbitkan surat edaran Bank Indonesia No.12/38/DPNP tanggal 31 Desember 2010 mengenai pedoman Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi, yang terdapat perbedaan dengan standar yang telah disusun Perseroan terutama mengenai LTV. 2. Pendidikan dan Pelatihan Selama tahun 2010, program pendidikan dan pelatihan pembiayaan perumahan (housing finance) telah terselenggara sebanyak 6 kali dengan jumlah peserta 142 orang. Dengan demikian, program tersebut sejak tahun 2006 secara kumulatif berjumlah 26 kali dengan total peserta 667 orang, yang mencakup seminar, workshop, dan training. Modul program yang telah diselenggarakan pada tahun 2010 adalah “The Essentials of Residential Mortgage Banking Best Practices” dan “The Recovery Management in Mortgage Finance including Negotiation with Neuro Linguistik Program (NLP)” serta “Securitization”.

Program Sosialisasi dan Pengembangan A. Sosialisasi

Sejak awal pendirian, progam sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada stakeholders tentang peran dan fungsi Perseroan serta program yang akan dikembangkan untuk memfasilitasi dan mendorong terjadinya aliran dana dari pasar modal ke sektor perumahan. Program ini merupakan program yang berkesinambungan, agar stakeholders dan masyarakat mengetahui dan memahami perkembangan terkini tentang peran dan fungsi Perseroan dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

(16)


B. Pengembangan 1. KPR islamic Banking (iB) Landasan pengembangan KPR iB: a. Surat Keputusan Bersama tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Perumahan antara Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2009 (“SKB 3 Menteri”). b. Nota Kesepahaman (MOU) Nomor 035/MOU/ SMF-BUS/IX/09 tertanggal 9 September 2009 tentang Kerjasama Program Pembiayaan Pemilikan Rumah KPR iB antara Perseroan dengan 4 (empat) Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) yaitu PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BTN (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah.

Perseroan telah memfasilitasi penyusunan standard Akad dan Produk KPR iB serta sistem pola pembiayaan perumahan berbasis syariah yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Konsep final Akad KPR iB dan konsep awal penyediaan fasilitas likuiditas dan sekuritisasi produk KPR iB telah selesai. Saat ini, masingmasing Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah sedang melakukan proses internal terkait dengan penerapan akad. Perseroan juga mendorong penyalur KPR Syariah untuk memproduksi KPR iB dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah, sehingga dapat disekuritisasi dikemudian hari. Untuk hal dimaksud, Perseroan telah memfasilitasi pedoman standar dokumen KPR iB sebagai rujukan bagi lembaga penyalur KPR Syariah dalam melakukan proses pengelolaan KPR iB.

(17)

2. Guarantee Program Program ini mencakup mortgage guarantee dan financial guarantee. Mortgage guarantee pada prinsipnya mirip mortgage insurance. Melalui mortgage guarantee ini, bank dapat memberikan KPR hingga 90% dari value (mana yang lebih rendah antara harga jual dengan appraised value), dengan catatan rasio angsuran KPR berkisar 33,33%. Sementara itu, untuk financial guarantee, Perseroan telah berperan sebagai credit enhancer dalam 3 (tiga) kali transaksi sekuritisasi.

Persiapan pembentukan guarantee program telah dimulai sejak tahun 2009. Penjajakan awal telah dilakukan dengan beberapa institusi internasional dan lokal, diantaranya dengan PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Hingga saat ini, upaya tersebut masih terus dilakukan.

3. Naskah Akademik Perseroan bekerjasama dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI) untuk menyusun naskah akademik dengan tujuan memberi dasar bagi penentu kebijakan untuk menyusun kebijakan dalam rangka memperkuat peran lembaga pembiayaan sekunder perumahan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana yang diharapkan. 4. Evolusi Peran dan Fungsi Perseroan melaksanakan fungsi dan perannya secara bertahap melalui proses evolusi. Hingga saat ini, Perseroan berperan sebagai liquidity facility untuk membangun pasar pembiayaan perumahan dan kemudian secara bertahap menjadi market catalyst untuk mengembangkan pasar. Perkembangan peran Perseroan tersebut seiring dengan (1) kesiapan pasar pembiayaan KPR, (2) tersedianya KPR yang memenuhi standar investasi, dan (3) tersedianya peraturan pendukung dan dukungan Pemerintah yang diperlukan pada setiap tahapan dalam peran evolusi dimaksud.


SUMBER DAYA MANUSIA Sejalan dengan proses evolusi peran Perseroan, maka Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap saat jumlah karyawan tidak melebihi jumlah karyawan yang diperlukan Perseroan di kemudian hari ketika Perseroan berperan sebagai guarantor.

Perseroan juga memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan pegawai melalui pengadaan berbagai fasilitas terdiri dari: • Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); • Pinjaman karyawan (perumahan, mobil dan darurat); • Kesehatan (rawat jalan sebesar 80% oleh Perseroan dan rawat inap dengan asuransi) ; • Imbalan Paska Kerja (dikelola sendiri oleh Perseroan); • Tunjangan Hari Raya dan Cuti Tahunan

Dalam hal sistem penggajian, Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas pegawai, termasuk memberikan tunjangan yang melekat pada jabatan dan prestasi kerja terdiri dari: • Tunjangan Jabatan; • Tunjangan Berjangka Perumahan (TBP); • Tunjangan Komunikasi (Selular).

Pembinaan Sumber Daya Manusia Akuntansi, Audit, Perpajakan, Teknologi Informasi, dan Pasar Modal, termasuk juga pendidikan bersertifikasi di bidang Management Risiko dan Mortgage Banking. Jumlah Karyawan Sampai dengan akhir Desember 2010 jumlah karyawan tetap adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen dan usia adalah sebagai berikut:

KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN PENDIDIKAN

2007 JUMLAH

2008 %

2009

JUMLAH

%

JUMLAH

2010 %

JUMLAH

%

Master/S2

5

22,73

3

11,11

5

17,24

5

18,52

Sarjana/S1

11

50,00

17

62,96

18

62,07

18

66,67

Sarjana Muda/D3

5

22,73

5

18,52

5

17,24

3

11,11

SMU

1

4,54

2

7,41

1

3,45

1

3,70

22

100,00

27

100,00

29

100,00

27

100,00

Jumlah

KARYAWAN MENURUT KEPANGKATAN KEPANGKATAN

2007 JUMLAH

2008 %

JUMLAH

2009 %

JUMLAH

2010 %

JUMLAH

%

Deputy General Manager

0

0,00

1

3,70

3

10,34

3

11,11

Senior Manager

2

9,09

2

7,41

0

0,00

0

0,00

Manager

1

4,55

1

3,70

2

6,90

4

14,81

Senior Assistant Manager

4

18,18

3

11,11

4

13,79

2

7,41

Assistant Manager

4

18,18

4

14,82

3

10,34

3

11,11

Official Assistant

3

13,64

4

14,82

4

13,79

1

3,70

Senior Staff

2

9,09

1

3,70

1

3,45

1

3,70

Staff

4

18,18

6

22,22

6

20,69

7

25,93

Junior Staff

2

9,09

5

18,52

6

20,69

6

22,22

22

100,00

27

100,00

29

100,00

27

100,00

Jumlah

(18)


karyawan menurut usia USIA

2007 JUMLAH

55 tahun >

0

51 – 55 Tahun 46 – 50 Tahun

2008 %

JUMLAH

0,00

0

2

9,09

3

13,64

41 – 45 Tahun

4

36 – 40 Tahun 31 – 35 Tahun 24 – 30 Tahun Jumlah

2009 %

JUMLAH

0,00

1

2

7,41

4

14,82

18,18

5

4

18,18

4

18,18

5 22

2010 %

JUMLAH

%

3,45

1

1

3,45

1

3,70

4

13,79

4

14,82

18,52

6

20,69

5

18,52

3

11,11

3

10,34

1

3,70

5

18,52

5

17,24

5

18,52

22,73

8

29,62

9

31,04

10

37,04

100,00

27

100,00

29

100,00

27

100,00

(19)

3,70

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 PROFIL PERSEROAN

PROFIL PERSEROAN

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Grha SMF Jl. Panglima Polim I No.1 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta 12160 Telepon (+62 21) 2700400 Faksimil (+62 21) 2701400 E-mail [email protected] Homepage www.smf-indonesia.co.id Tanggal didirikan 22 Juli 2005 Jenis Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Status Perusahaan Perseroan Modal Dasar Rp4.000.000.000.000 Modal Disetor: Rp1.000.000.000.000 Jumlah Saham 1.000.000 lembar

(20)


VISI Menjadi entitas mandiri dengan tujuan setiap keluarga dapat memiliki rumah yang layak.

MISI Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan, yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

FALSAFAH Bersih

Etos Kerja

Manajemen dan karyawan bekerja dengan akal sehat dan itikad baik dalam kerangka kerja yang digariskan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan-peraturan pemerintah dan petunjuk pemegang saham, satunya kata dengan perbuatan dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan.

Komitmen manajemen dan karyawan Perseroan adalah: • Menjaga nama baik Perseroan; • Menjaga rahasia Perseroan; • Menjaga dan menggunakan harta/kekayaan Perseroan dengan jujur, baik dan benar; • Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan data Perseroan serta penyusunan laporan keuangan dengan jujur, baik dan benar; • Menghindarkan diri dari konflik kepentingan pribadi dengan Perseroan; • Tidak menyalahgunakan posisi/kedudukan di Perseroan untuk kepentingan pribadi; • Tidak memberikan isyarat untuk meminta dan/atau menerima suap, imbalan, dan cindera mata; • Tidak menggunakan dan/atau membawa dan menyimpan obat terlarang atau sesuatu yang memabukkan di dalam dan di luar Perseroan; • Tidak merugikan keuangan Perseroan seperti menggelapkan harta/ kekayaan Perseroan.

Transparan Tidak ada rahasia dalam kebijakan, Anggaran dan Rencana Kerja Perseroan, dan tidak ada dusta di antara Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai. Sehat Perseroan akan memelihara dengan baik dan benar tanpa ada rekayasa rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan.

(21)


RIWAYAT SINGKAT BERDIRINYA PERSEROAN Rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Membeli rumah akan melibatkan penggunaan jumlah uang yang tidak sedikit, karena itu diperlukan KPR dengan masa angsuran yang cukup panjang. Bagi perbankan, sumber dana yang tersedia untuk membiayai KPR umumnya berjangka pendek (tabungan, giro, deposito), sehingga menimbulkan maturity mismatch (kesenjangan jangka waktu). Masalah maturity mismatch ini, dialami hampir oleh semua negara berkembang dan masing-masing mencari solusi yang cocok dengan kondisi negaranya. Sejak tahun 1983, proses diskusi intensif tentang pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan telah dilaksanakan diantara para pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Kemudian, dilanjutkan dengan serangkaian studi kelayakan yang dipelopori oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, antara tahun 1993 hingga semester pertama tahun 2005. Melalui suatu rangkaian studi yang dilakukan sejak tahun 1993 oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dan dibantu oleh konsultan asing yang dibiayai oleh USAID melalui Municipal Finance Project, pada tahun 1998, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.014/1998, yang membuka peluang berdirinya lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga ini belum sempat berdiri karena pada saat itu belum ada investor yang berminat. Pemerintah tetap memberikan komitmennya terhadap pembentukan lembaga tersebut dengan membentuk kelompok kerja baru. Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19/2005, tanggal 7 Februari 2005, tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan pada tanggal 22 Juli 2005 didirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan akte No. 59, Notaris Imas Fatimah SH, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30 Agustus 2005 No. 69 Tambahan No. 9263. Pada 26 Januari 2008, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1/2008 sebagai Perubahan atas Peraturan Presiden No. 19/2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terutama berisikan bahwa Perseroan dapat melakukan penyaluran likuiditas/pinjaman sampai dengan tahun 2018.

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan dengan Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008, Notaris Sutjipto, SH., memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-94053.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.1714/RUB.09.03/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.53 tanggal 3 Juli 2009, Tambahan No.17294.

KEGIATAN POKOK PERSEROAN Pemerintah telah menetapkan ‘National Goal’ yakni keterjangkauan bagi setiap keluarga Indonesia untuk memiliki rumah yang layak. Untuk itu, Pemerintah mendirikan Perseroan dengan tugas khusus untuk mencapai sasaran tersebut. Keterjangkauan saat ini belum terwujud terutama karena tingginya tingkat bunga KPR. Untuk itu, Perseroan sejak awal pendiriannya berperan sebagai fasilitator untuk mengalirkan dana dari Pasar Modal ke sektor pembiayaan perumahan. Percepatan aliran dana ini dengan volume yang semakin besar akan membentuk mekanisme pasar, dan mekanisme pasar yang semakin efisien secara bertahap akan mendorong turunnya tingkat bunga KPR sehingga terjangkau. Kegiatan mengalirkan dana ini dilakukan dengan cara (1) menyediakan fasilitas pembiayaan dengan sumber dana dari penerbitan surat utang yang dibatasi sampai dengan tahun 2018, selanjutnya penyalur KPR dapat mencari sumber dana secara mandiri dan (2) memfasilitasi transaksi sekuritisasi. Kedua model transaksi inilah yang menjadi kegiatan pokok Perseroan. Hal ini berarti, kegiatan penyaluran pinjaman secara bertahap akan berhenti dan secara bertahap pula, sesuai kesiapan pasar, diharapkan transaksi sekuritisasi akan meningkat. Selanjutnya, Perseroan akan berperan sebagai guarantor yang juga dilakukan secara bertahap, baik untuk mendukung transaksi sekuritisasi maupun penerbitan surat utang oleh penyalur KPR. Dengan demikian, pergeseran peran dari liquidity facility menjadi guarantor akan terjadi melalui suatu proses evolusi.

(22)


STRUKTUR ORGANISASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

DEWAN KOMISARIS

KOMITE: • Manajemen Risiko • Aktiva & Kewajiban • Pengembangan Bisnis • Kredit

KOMITE AUDIT

INTERNAL AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA

DIREKTUR UTAMA

SEKRETARIS PERUSAHAAN

DIREKTUR

DIREKTUR

Manajemen Risiko Riset & Pengembangan

Keuangan & Akuntansi Bisnis

Teknologi Informasi KETERANGAN Garis Supervisi Garis Koordinasi

Kepatuhan

BIDANG USAHA Perseroan adalah Lembaga Pembiayaan yang khusus bergerak dibidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Kegiatan Utama Dalam rangka menjalankan misinya, perseroan memiliki kegiatan utama yang terdiri dari program Sekuritisasi dan Penyaluran Pinjaman. Program Sekuritisasi Perseroan menyediakan model transaksi sekuritisasi, yang dilakukan dengan cara mengkonversi aset berupa hak tagih KPR yang tidak likuid menjadi likuid dalam bentuk surat berharga (Efek) yang digolongkan sebagai surat

utang atau disebut Efek Beragun Aset (EBA) KPR. EBA KPR yang diterbitkan hasil sekuritisasi dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang aman bagi investor. Pada dasarnya transaksi sekuritisasi merupakan sarana bagi penyalur KPR untuk bergeser dari “spread” ke “fee-based income”, yang artinya mengarah kepada efisiensi. Dalam transaksi sekuritisasi, Perseroan berperan sebagai: • Penerbit; • Penata sekuritisasi; • Pendukung kredit (Credit enhancer); • Pembeli siaga (Stand by buyer).

(23)


Manfaat transaksi sekuritisasi bagi lembaga penyalur KPR, Investor, dan Industri: Lembaga Penyalur KPR

Investor

Industri

Ketersediaan dana jangka menengah/ panjang secara berkesinambungan.

Instrumen investasi yang berkualitas dan memiliki risiko yang rendah

Meningkatkan efisiensi pasar primer perumahan dan institusi terkait

Meningkatkan kemampuan mengelola posisi aset dan kewajiban.

Instrumen investasi yang berkualitas dan memiliki risiko yang rendah

Meningkatkan kepemilikan rumah

Mengurangi maturity mismatch.

Produk investasi baru.

Meningkatkan stabilitas pasar keuangan Mengembangkan efek pasar modal yang berjangka panjang

Program Pembiayaan Lembaga penyalur KPR dapat memanfaatkan tagihan KPR yang dimilikinya untuk memperoleh pembiayaan dari Perseroan. Untuk hal tersebut dikembangkan berbagai model transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan penyalur KPR sebagai berikut: • Pembiayaan KPR Program ini dilaksanakan dengan pembelian KPR bersyarat yang selanjutnya disebut Repo KPR, yang semula disebut Term Purchase Program/TPP. Model pembiayaan ini dilakukan oleh Perseroan dengan cara pembelian hak tagih KPR untuk jangka waktu tertentu dengan opsi membeli kembali pada akhir periode. Selama jangka waktu pembelian, penyalur KPR memiliki kewajiban untuk melakukan penukaran (recourse) atau pembelian kembali apabila tagihan KPR tidak memenuhi kriteria KPR yang ditetapkan.

Disamping sebagai fasilitas pendanaan bagi penyalur KPR, program ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyalur KPR dalam mempersiapkan diri lebih awal untuk melakukan sekuritisasi dikemudian hari.

• Pembiayaan Syariah Disamping menyediakan fasilitas pendanaan untuk penyaluran KPR konvensional, Perseroan telah mengembangkan program refinancing KPR Syariah/KPR iB untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan KPR iB dengan menyediakan sumber dana jangka menengah dan panjang yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kegiatan Pendukung • Pendidikan dan pelatihan kepada lembaga penyalur KPR yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian personil lembaga penyalur KPR sehingga mampu memproduksi KPR yang berkualitas. Program pelatihan juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman transaksi sekuritisasi bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan sekuritas, investor, dan lembaga terkait pasar modal lainnya. • Menyediakan pedoman standar dokumen KPR sebagai rujukan bagi lembaga penyalur KPR dalam melakukan proses pengelolaan KPR yang baik dan benar. • Sosialisasi dan komunikasi publik, untuk membangun awareness atas peran dan program Perseroan serta pasar pembiayaan sekunder perumahan secara umum. • Menyediakan booklet yang berisi informasi yang lengkap dan pemahaman tentang KPR.

(24)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 INFORMASI BAGI INVESTOR

INFORMASI BAGI INVESTOR PENCATATAN EFEK Dalam melaksanakan kegiatan pokok sebagaimana di atas, Perseroan menerbitkan efek, yang terdiri dari obligasi, medium term note (MTN) dan memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR BTN dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Penerbitan efek utang penyaluran pinjaman

untuk

membiayai

a. Penerbitan dengan penawaran umum: 1. Obligasi SMF I tahun 2009 (SMFP01) diterbitkan pada 10 Juli 2009 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 13 Juli 2009. Peringkat SMFP01 adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan, dengan bunga tetap sebesar 10,125%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. Obligasi ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 15 Juli 2010. 2. Obligasi SMF II tahun 2009 (SMFP02) diterbitkan pada 29 Desember 2009 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 30 Desember 2009. Peringkat SMFP02 adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp 251.000.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan, dengan bunga tetap sebesar 9,50%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. 3. Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap (SMFP03) telah diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 dan tercatat di BEI pada tanggal 9 Juli 2010. Peringkat SMFP03 adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp727.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2012 dengan bunga tetap sebesar 9,25% dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar

(25)

Rp227.000.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2013 dengan bunga tetap sebesar 9,75%. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. 4. Dalam pelaksanaan penerbitan Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV dengan Jaminan Pasti Aset Piutang KPR dengan tingkat bunga tetap dengan menggunakan laporan keuangan September 2010, dan diperkirakan listing pada 6 April 2011. Peringkat SMFP04 adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp463.000.000.000 (empat ratus enam puluh tiga milyar Rupiah) yang terbagi atas dua seri, Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp378.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), berjangka waktu 370 hari sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2012 dengan bunga tetap sebesar 8,4 % dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp85.000.000.000 (delapan puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2013 dengan bunga tetap sebesar 8,8 %. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan takwim. b. Penerbitan dengan penawaran terbatas: 1. Medium Term Notes SMF I Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 16 April 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dan terbagi atas dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp163.000.000.000 (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2011 dengan bunga tetap sebesar 8,75% dan Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah),berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2012 dengan bunga tetap sebesar 9,25%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim.


2. Medium Term Notes SMF II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2010 yang ditawarkan secara terbatas dan bukan penawaran umum. Peringkat Medium Term Notes (MTN) ini adalah AA dari PT Fitch Ratings Indonesia, dengan total emisi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011 dengan bunga tetap sebesar 8,50%. Bunga MTN dibayarkan setiap triwulan takwim.

di Bursa Efek Indonesia pada 11 November 2009. Sebagai penerbit adalah KIK-DSMF-II yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK IX K.1, dimana proses pelaksanaan transaksinya dikoordinir oleh Perseroan. EBA kelas A yang mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, tingkat bunga 11,00% per tahun, dengan total emisi sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah). 3. Efek Beragun Aset (EBA) DBTN 01 kelas A diterbitkan pada 23 Desember 2010 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 29 Desember 2010. Sebagai penerbit adalah KIK-DBTN01 yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK IX K.1, dimana proses pelaksanaan transaksinya dikoordinir oleh Perseroan. EBA kelas A yang mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, tingkat bunga 9,25 % dengan total emisi sebesar Rp750.000.000.000,(tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

2. Penerbitan dalam rangka memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR BTN. 1. Efek Beragun Aset (EBA) KPR-BTN I 2009 kelas A diterbitkan pada 11 Februari 2009 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada 12 Februari 2009. Sebagai penerbit adalah KIK-DSMF-I yang dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK IX K.1, dimana proses pelaksanaan transaksinya dikoordinir oleh Perseroan. EBA kelas A yang mendapatkan peringkat AAA dari Moody’s Indonesia, tingkat bunga 13,00% per tahun, dengan total emisi sebesar Rp 100.000.000.000,(seratus miliar Rupiah). 2. Efek Beragun Aset (EBA) KPR-BTN II 2009 kelas A diterbitkan pada 10 November 2009 dan listing

NAMA LEMBAGA

LEMBAGA PEMERINGKAT PENUNJANG

DAN

PROFESI

Dalam pelaksanaan penerbitan surat utang (obligasi dan MTN) di tahun 2010, Perseroan menggunakan jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

ALAMAT

BIDANG USAHA

Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International)

Jl. Anggrek Garuda Raya No.9 Jakarta 11480

Akuntan Publik

Warens & Partners Law Firm

Jl. Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Konsultan Hukum

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav.44 dan 46, Jakarta 10210.

Wali Amanat

Poerbaningsih Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Notaris

PT Fitch Ratings Indonesia

Plaza DM 24/Fl, Suite 2406, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920

(26)

Penjamin Pelaksana Emisi

Lembaga Pemeringkat


Dalam pelaksanaan penerbitan Efek Beragun Aset di tahun 2010 dengan BTN sebagai originator, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terkait adalah sebagai berikut: NAMA LEMBAGA

ALAMAT

BIDANG USAHA

PT Danareksa Investment Management

Gedung Danareksa, Jl.Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110

Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 30th floor Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190


PT Trimegah Securities Tbk

Artha Graha, Lantai 18 & 31 Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, 12190


PT Andalan Artha Sekuritas

Gedung Artha Graha Lantai 26 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190


PT Victoria Sekuritas

Victoria Suites, Senayan City, Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270


PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower - Senayan City 17th Floor Jl.Asia Afrika Lot.19, Jakarta 10270

K. Santoso & Partners

Jl. Salemba Tengah No.2C, Jakarta 10440

KAP Eddy Prakarsa Permana Siddharta

Ario Bimo Sentral Building Lantai 3 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 No.5 Jakarta 12950

Kantor Akuntan Publik

PT Business Advisory Services (Kreston International)

Kreston International Lantai 2 Jl. Fatmawati No.99 Jakarta 12430

Konsultan

Notaris Sutjipto, SH

Menara Sudirman Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav.60 Jakarta 12190

Deloitte Tax Solutions

Wisma Antara Lantai 17 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110

(27)

Manajer Investasi Bank Kustodian

Lembaga Pemeringkat Konsultan Hukum

Notaris

Konsultan Pajak


PEMEGANG SAHAM Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

KETERANGAN Modal Dasar

NILAI NOMINAL RP1.000.000 PER SAHAM JUMLAH SAHAM

JUMLAH NILAI NOMINAL (RP)

4.000.000

4.000.000.000.000

1.000.000

1.000.000.000.000

3.000.000

3.000.000.000.000

PERSENTASE (%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia Saham dalam Portepel

Akses Informasi Kepada Publik Perseroan menggunakan media website untuk menyediakan akses informasi dan data perseroan kepada publik.

(28)

100

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ASPEK Umum Perseroan didirikan dengan tugas utama membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dengan tujuan akhir menciptakan keterjangkauan bagi setiap keluarga untuk memiliki rumah yang layak. Komitmen untuk mencapai tujuan nasional itu, dilakukan dengan cara memfasilitasi aliran dana jangka menengah/ panjang dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan. Untuk menjadikan adanya aliran dana tersebut, Perseroan mendisain 2 (dua) jenis transaksi, yaitu penyaluran pinjaman (on balance sheet transaction) dan sekuritisasi (off balance sheet transaction). Implementasi dari penyaluran pinjaman dengan proses sebagai berikut: (i) penyalur KPR yang membutuhkan likuiditas mengajukan permohonan untuk memperoleh penyaluran pinjaman kepada Perseroan; (ii) berdasarkan permohonan tersebut, Perseroan menyediakan dana yang diperoleh dari pasar modal melalui penerbitan surat utang; (iii) dana hasil dari penerbitan surat utang kemudian disalurkan kepada penyalur KPR; (iv) portofolio KPR yang dimiliki oleh penyalur KPR menjadi agunan atau diserahkan kepada Perseroan atas fasilitas pinjaman yang diterimanya. Dalam hal penyalur KPR telah memiliki portofolio yang cukup besar sehingga perlu memperbaiki rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) nya, maka penyalur KPR dapat melakukan sekuritisasi aset KPR. Proses transaksi sekuritisasi secara singkat adalah sebagai berikut: (i) penyalur KPR menjual portofolio KPR nya; (ii) Perseroan bertindak sebagai koordinator global atau penata transaksi melakukan tranformasi portofolio KPR tersebut menjadi instrumen yang dapat diperjualbelikan; (iii) instrumen yang biasa disebut Efek Beragun Aset (EBA) ditawarkan kepada investor; (iv) dana dari investor dibayarkan ke penyalur KPR melalui Bank Kustodi. Aliran dana dari kedua mekanisme di atas, berjalan secara terus-menerus dan diharapkan dapat semakin meningkat dalam volume maupun frekuensinya akan membentuk mekanisme pasar. Mekanisme pasar inilah yang akan mendorong terjadinya efisiensi di pasar primer perumahan sehingga dapat terjadi penurunan tingkat suku bunga KPR, yang pada akhirnya membeli rumah yang layak menjadi terjangkau oleh masyarakat.

Saat ini spread penyaluran KPR dalam kisaran 4-8%, sedangkan perbankan masih mendominasi dalam penyaluran KPR, kondisi yang demikian ini tidak kondusif untuk pertumbuhan KPR. Transaksi yang dapat difasilitasi oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya merupakan sarana bagi penyalur KPR untuk melakukan efisiensi internal, karena dengan memanfaatkan dana pasar modal, maka pendapatan akan bergeser dari spread ke feebased income. Dengan demikian akan mendorong efisiensi di pasar primer.

ASPEK HUKUM Perseroan telah melakukan implementasi kedua jenis transaksi yaitu penyaluran pinjaman dan sekuritisasi, meskipun dengan volume dan perputaran yang belum optimal. Terkait dengan sekuritisasi, Perseroan baru dapat melaksanakan sekuritisasi dengan struktur KIK-EBA. Sementara itu, Perseroan terus mengupayakan dukungan regulasi agar dapat melaksanakan sekuritisasi yang struktur transaksinya menggunakan SPV sebagaimana diatur dalam Perpres. Oleh sebab itu, percepatan peningkatan volume transaksi dan perputaran aliran dana, hanya dapat terjadi jika pemerintah melalui Kementerian terkait, menerbitkan dukungan peraturan-peraturan yang diperlukan oleh industri pembiayaan perumahan, bukan untuk kepentingan Perseroan. Meskipun demikian, berdasarkan regulasi yang ada, terbukti dapat dilakukan transaksi meski relatif masih lambat sehingga sering menimbulkan pertanyaan publik kapan keterjangkauan rumah yang layak oleh masyarakat dapat tercapai. Aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah (1) ketentuan mengenai pelaksanaan segregasi aset sehingga aspek bankruptcy remoteness terpenuhi; dan (2) surat berharga berbasis kumpulan piutang KPR yang dapat berbentuk surat utang maupun surat pertisipasi dimana sumber pembayarannya dapat berasal dari penerbit atau aset keuangan pendukung kredit juga dikatagorikan sebagai efek beragun aset. Guna mencapai asas keterjangkauan sebagaimana diamanahkan oleh Pemerintah agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak, maka diperlukan “dukungan peraturan”, yang memungkinkan terjadinya aliran dana dalam volume yang lebih besar dan perputaran yang lebih cepat. Dengan demikian bukan hanya keterjangkauan yang akan diperoleh, akan tetapi juga pertumbuhan sektor riil.

(29)


ASPEK PEMASARAN Jumlah saldo KPR dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, selama 7 (tujuh) tahun terakhir rata-rata pertumbuhan KPR sebesar 35,45%. Jka dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan untuk periode yang sama sebesar 22,6% maka hal ini mengindikasikan bahwa ada dorongan kebutuhan perumahan yang cukup besar sehingga KPR tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan total kredit. Perkembangan portofolio KPR berdasarkan data Bank Indonesia dan BPS hingga akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Sumber: Bank Indonesia

31 DESEMBER

(Dalam Triliun Rupiah)

2010 Saldo KPR

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

136,5

115,2

101,0

78,0

61,0

46,1

30,6

21,0

10,8

12,1

1.783,6

1.437,9

1.307,7

1.002,0

792,3

695,7

559,5

440,5

371,1

316,0

Rasio KPR terhadap total kredit (%)

7,65

8,01

7,72

7,78

7,69

6,63

5,46

4,77

2,91

3,83

Rasio KPR terhadap PDB (%)

2,12

2,05

2,04

1,79

1,83

1,69

1,33

1,07

0,67

0,81

Saldo Total Kredit

Berdasarkan kedua data tersebut, penyaluran KPR baru untuk tahun-tahun kedepan diperkirakan masih akan tumbuh. Pertumbuhan ini sangat dimungkinkan, mengingat rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih relatif kecil.

Rasio KPR terhadap PDB di Indonesia per akhir tahun 2010 baru mencapai 2,12 %, sedangkan negara-negara seperti India, Korea, Thailand dan Malaysia mencapai 4,0%, 14,0%, 16,0% dan 23,0%. Membandingkan portofolio KPR terhadap Produk Domestik Bruto yang terjadi di negaranegara lain dengan kondisi di Indonesia dapat memberikan gambaran atas adanya potensi pertumbuhan yang dapat dicapai. Rasio KPR terhadap PDB (tahun 2009) dari beberapa negara dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Perbandingan Rasio KPR Terhadap PDB di Beberapa Negara

100

80

60

40

20

0

USA

UK

GERMANY

THAILAND

KOREA

INDIA

INDONESIA

Sumber: HDFC

(30)

MALAYSIA

TAIWAN

HONG KONG SINGAPORE

DENMARK


Potensi pertumbuhan KPR di Indonesia tersebut sangat tergantung pada dinamika perkembangan sektor perumahan yang paling tidak dipengaruhi oleh 3 (tiga) pelaku utama, yaitu konsumen, pengembang (developer), dan lembaga penyalur KPR. Permintaan rumah dari konsumen masih tinggi yang terjadi karena keterbatasan penyediaan perumahan dan pertumbuhan jumlah rumah tangga. Sebagian dari penyediaan rumah ini disediakan pengembang dan didukung oleh lembaga penyalur KPR.

Untuk mempercepat dan memperbesar terjadinya aliran dana dari Pasar Modal ke sektor pembiayaan perumahan, diperlukan volume KPR yang berkualitas dalam jumlah besar dan frekuensi transaksi yang semakin tinggi disetiap saat. Kondisi pasar yang belum efisien akan menghambat tersedianya volume KPR yang berkualitas dalam jumlah besar. Disamping itu, untuk meningkatkan frekuensi transaksi diperlukan efisiensi penerbitan surat utang Perseroan, efisiensi penerbitan EBA dan pasar sekunder EBA yang likuid dan transparan.

Permasalahan utama dalam interaksi 3 (tiga) pelaku di atas adalah masih belum efisiennya kondisi pasar primer, karena masih terkendala oleh mahalnya harga rumah dan tanah serta tingkat suku bunga KPR yang tinggi. Mahalnya harga rumah, berkaitan dengan ketersediaan lahan, tingkat kemudahan perizinan dan kelancaran proses pembuatan sertifikat, serta pemberlakuan pajak, yang berada diluar jangkauan Perseroan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan surat utang di pasar modal disalurkan ke sektor pembiayaan perumahan melalui lembaga penyalur KPR. Produk KPR berjangka panjang, seharusnya dibiayai pula dengan dana berjangka panjang. Kondisi ideal ini tidak terefleksi dengan kondisi pasar keuangan yang ada pada saat ini. Data historikal imbal hasil dana jangka panjang (SUN) 5 tahun ke atas tidak memberikan gambaran sebagai sumber pendanaan produk KPR yang berjangka panjang. Pada beberapa periode, imbal hasil dana jangka 5 tahun ditambahkan dengan margin penyalur KPR memberikan angka yang lebih tinggi dari tingkat bunga rata-rata KPR yang berlaku pada periode yang sama. Pasar obligasi saat ini masih dipengaruhi oleh penerbitan obligasi pemerintah yang memiliki volume yang cukup tinggi dengan sovereign rating, sehingga berpengaruh besar terhadap surat utang korporat atau surat utang lainnya, termasuk surat utang Perseroan.

Tingkat suku bunga KPR masih dinilai tinggi karena: (1) adanya risk premium mismatch pendanaan dimana bank menyalurkan KPR yang berjangka panjang dengan sumber pendanaan jangka pendek, (2) tingginya over head cost dalam penyaluran KPR. Selain itu, lembaga penyalur KPR masih didominasi oleh perbankan, maka tidak tercipta kompetisi yang mengarah pada efisiensi, oleh karenanya bank memiliki diskresi untuk menentukan besarnya bunga.

14,00% 12,00% 10,00%

Trend SUN terhadap KPR 8,00% 6,00% Suku Bunga KPR 4,00%

Yield SUN 1 tahun Yield SUN 3 tahun

2,00%

Yield SUN 5 tahun

(31)

Des-10

Nop-10

Okt-10

Sept-10

Agust-10

Jul-10

Jun-10

Mei-10

Apr-10

Mar-10

Feb-10

Jan-10

Des-10

Nop-09

Okt-09

Sept-09

Agust-09

Jul-09

0,00%


Di sisi lain, peringkat kredit Perseroan saat ini baru mencapai AA dari PT Fitch Rating Indonesia. Dengan peringkat ini, pricing atas obligasi yang diterbitkan Perseroan masih berada di rata-rata imbal hasil dan credit margin yang sama dengan korporat pada umumnya yang memiliki peringkat kredit AA. Selanjutnya untuk memenuhi permintaan pasar, Perseroan melakukan strategi dengan penerbitan surat utang berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sehingga bunganya menjadi memungkinkan untuk disalurkan ke lembaga penyalur KPR. Dalam rangka transaksi sekuritisasi KPR dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk melakukan berbagai persiapan dan penyesuaian terutama dalam administrasi, dokumentasi dan teknologi informasi. Penyesuaian tersebut diperlukan antara lain karena portofolio yang ada belum terstandardisasi dan belum memenuhi persyaratan investasi. Dengan kondisi tersebut, lembaga penyalur KPR perlu melakukan persiapan jauh hari sebelumnya guna menciptakan efisiensi pada proses penerbitan EBA.

beban Perseroan dan memperlambat ruang gerak sehingga pada akhirnya tidak efisien. Oleh karena itu organisasi Perseroan harus dikelola sedemikian rupa sehingga setiap saat jumlah karyawan tidak melebihi yang dibutuhkan Perseroan di kemudian hari ketika hanya menjadi guarantor.

ASPEK KEUANGAN Kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young), serta tahun 2005 yang diaudit oleh dan KAP Hendrawinata Gani & Rekan/ Grant Thornton seluruhnya dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). A. Jumlah Aset dan Aset Lancar

ASPEK OPERASIONAL

Dalam melaksanakan kegiatannya,Perseroan harus selalu berada dalam koridor dan tetap fokus dan berkomitmen dalam mencapai tujuan nasional yang juga merupakan misi Perseroan. Dinamika pasar perumahan dan pasar modal, setiap saat dapat terjadi naik dan turun serta mempengaruhi langkah Perseroan, sehingga dalam melakukan kegiatankegiatan yang tidak sejalan dengan misi Perseroan tentunya akan memerlukan tambahan sumber daya dan organisasi yang semakin besar. Organisasi yang besar dapat menjadi

(32)

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.571.117 juta meningkat 33,39% dari posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.927.472 juta. Peningkatan aset tersebut terutama bersumber dari laba tahun 2010 sebesar Rp77.638 juta dan hasil penerbitan surat utang (bersih) sebesar Rp564.000 juta. Rincian aset Perseroan per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel 1 yang digambarkan pada grafik 1.


TABEL 1 - PERKEMBANGAN ASET PERSEROAN KETERANGAN

(jutaan Rupiah) 31 DESEMBER

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas

765.440

511.238

661.575

821.266

998.901

1.026.140

Investasi Jangka Pendek

269.916

354.881

-

-

-

-

75.931

205.038

3.354

339.000

66.000

-

9.528

11.644

3.232

2.936

3.100

1.479

-

6

-

316

289

1

89

385

1.740

83

195

29

Pinjaman yang Diberikan Jatuh Tempo dalam 1 Tahun Piutang Bunga Piutang Lain-laiin Uang Muka Biaya Dibayar Di Muka

524

355

256

335

63

20

Pajak Dibayar Di Muka

2.635

6.653

6.314

2.818

173

70

1.124.063

1.090.199

676.471

1.166.754

1.068.721

1.027.739

1.629

1.331

1.865

-

-

-

1.358.091

733.233

530.285

-

34.000

-

Jaminan dan Dukungan Kredit

27.465

15.455

-

-

-

-

Sinking Fund

11.487

10.604

8.866

5.408

3.843

-

Investasi Jangka Panjang

12.176

47.204

47.197

12.175

12.164

-

Aset Tetap-bersih

34.248

26.719

1.315

1.806

2.279

1.659

1.817

2.264

1.837

1.537

1.789

404

141

463

375

470

352

-

Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman yang Diberikan Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 Tahun

Aset Pajak Tangguhan Aset Lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar

1.447.054

837.272

591.741

21.396

54.427

2.062

Jumlah Aset

2.571.117

1.927.472

1.268.211

1.188.150

1.123.148

1.029.802

(33)


Grafik 1

Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, serta aset lancar lainnya, per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.124.063 juta meningkat Rp33.864 juta atau 3,11% dari tahun 2009 sebesar Rp1.090.199 juta, peningkatan terutama pada pos kas dan setara kas yang dipersiapkan untuk likuiditas penyaluran pinjaman di setiap saat.

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.090.199 juta meningkat Rp413.728 juta atau 61,16% dari tahun 2008 sebesar Rp676.471 juta, peningkatan terutama pada penyaluran pinjaman dan penempatan pada investasi jangka pendek.

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2008 sebesar Rp676.471 juta mengalami penurunan sebesar Rp490.283 juta atau 42,02% dibandingkan dari tahun 2007 sebesar Rp1.166.754 juta, disebabkan adanya penyaluran pinjaman sebesar Rp530.285 juta.

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp1.068.721 juta dan Rp1.027.739 juta.Dalam aset lancar terdapat pajak dibayar dimuka seperti terlihat pada tabel 2.

PERKEMBANGAN ASET PERSEROAN (Jutaan Rupiah)

2.571.117

1.927.472

1.029.802

1.123.148

2005

2006

1.188.150

2007

1.268.211

2008 2009

2010

TABEL 2 - PAJAK DIBAYAR DI MUKA

(jutaan Rupiah)

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

2010

2009

Pajak Penghasilan Pasal 23

39

5.364

Pajak Pertambahan Nilai-Bersih

2.596

1.289

Jumlah

2.635

6.653

2008 5.364

Pajak penghasilan pasal 23 per 31 Desember 2010 sebesar Rp39 juta menurun sebesar Rp5.325 juta atau 99,27% dari tahun 2009 sebesar Rp5.364 juta, terutama karena diterimanya sebagai restitusi pajak dari Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp4.349 juta. Pajak Pertambahan Nilai-bersih per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.596 juta meningkat sebesar Rp1.307 juta atau 101,40% dari tahun 2009 sebesar Rp1.289 juta, berasal dari transaksi atas pekerjaan renovasi gedung yang dilakukan di tahun 2010.

2007

2006

2005

2.248

-

70

950

570

173

-

6.314

2.818

173

70

Pinjaman Yang Diberikan Pinjaman yang diberikan merupakan saldo refinancing dan Repo atas portofolio KPR kepada penyalur KPR.

Saldo pinjaman yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.434.021 juta meningkat sebesar Rp495.750 juta atau 52,84% dari tahun 2009 sebesar Rp938.271 juta dengan rincian kelompok pada tabel 3 yang digambarkan pada grafik 2.

(34)


TABEL 3 - SALDO PINJAMAN YANG DIBERIKAN PENYALUR KPR

2010

Bank Umum

1.423.673

Multifinance Jumlah Pinjaman yang Diberikan

(jutaan Rupiah) 2009

2008

2007

2006

928.360

530.400

334.000

100.000

10.348

9.911

3.239

5.000

-

-

938.271

533.639

339.000

100.000

-

PERKEMBANGAN SALDO PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Jutaan Rupiah)

1.434.021

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman Yang Diberikan

Sejak 1 Januari 2010 Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan oleh Perseroan apabila terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Bukti yang objektif digunakan oleh Perseroan sebagai kriteria menentukan penurunan nilai adalah kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam, pelanggaran kontrak seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, indikasi adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang sejak pengakuan awal aset dimaksud meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok tersebut termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

938.271

533.639 339.000

100.000

2006

2007

-

1.434.021

Grafik 2

2005

2005

2008 2009

2010

Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara individual.

Penghentian pengakuan pinjaman yang diberikan dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari pinjaman yang diberikan tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari pinjaman yang diberikan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang akan diterima tersebut secara penuh.

Setiap hak atau kewajiban yang timbul ataupun masih dimiliki oleh Perseroan setelah pengalihan aset keuangan, dicatat sebagai aset atau kewajiban secara terpisah.

(35)


Sebelum 1 Januari 2010 Perseroan memiliki pedoman pemberian pinjaman untuk menentukan kualitas pinjaman dan pembentukan cadangan terhadap pinjaman yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.009/SKD/DIR/XI/2007. Perseroan mengelompokkan kualitas pinjaman sebagai berikut: a. Lancar (1-30 hari): Tidak terdapat tunggakan angsuran pinjaman; b. Perhatian Khusus (31-90 hari): Terjadi sampai 3 (tiga) kali tunggakan angsuran pinjaman; c. Tidak Lancar (> 91 hari): Terjadi lebih dari 3 (tiga) kali tunggakan angsuran pinjaman.

b. Untuk Pinjaman Tidak Lancar sebesar 100% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan.

Perseroan meyakini bahwa pada tahun 2010 dan tahuntahun sebelumnya tidak ada penurunan nilai pinjaman yang diberikan sehingga tidak melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

B. Kewajiban

Perseroan melakukan pembentukan cadangan terhadap pinjaman yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk Pinjaman dalam Perhatian Khusus sebesar 2% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan;

Jumlah kewajiban Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.142.831 juta meningkat sebesar Rp566.942 juta atau 98,45% dari posisi per 31 Desember 2009 sebesar Rp575.889 juta. Peningkatan tersebut bersumber dari hasil penerbitan obligasi dan MTN sebesar Rp1.115.000 juta. Rincian kewajiban Perseroan tahun 2010 dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya tampak pada tabel 4.

TABEL 4 - RINCIAN KEWAJIBAN PERSEROAN

(jutaan Rupiah) 31 DESEMBER

KETERANGAN

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Kewajiban Lancar MTN-yang akan jatuh dalam waktu satu tahun

tempo

Obligasi-yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang Lain-lain Biaya Yang Masih Harus Dibayar Utang Pajak

362.726

-

-

-

-

-

-

299.294

-

-

-

-

1.989

660

224

485

460

289

19.630

7.614

553

640

368

110

292

8.512

591

555

607

775

3.882

4.672

3.863

3.255

4.426

1.363

-

957

1.760

315

249

-

388.519

321.708

6.991

5.251

6.110

2.538

304

2.168

1.926

1.352

961

-

2.774

1.930

1.161

674

303

-

24.990

-

-

-

-

-

Obligasi-setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

726.244

250.083

-

-

-

-

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

754.312

254.181

3.087

2.026

1.264

-

1.142.831

575.889

10.078

7.277

7.373

2.538

Penyisihan Bonus Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan Tunjangan Purna Jabatan Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan MTN-setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Jumlah Kewajiban

(36)


Kewajiban Lancar Jumlah kewajiban lancar Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp388.519 juta meningkat 20,77% atau sebesar Rp66.811 juta dari tahun 2009 sebesar Rp321.708 juta, disebabkan utang MTN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp362.726 juta dari total penerbitan surat utang sebesar Rp1.115.000 juta.

Jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 sebesar Rp321.708 juta meningkat sebesar Rp314.717 juta atau 4.501% dari tahun 2008 sebesar Rp6.991 juta, karena terdapat utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp299.294 juta dari total penerbitan obligasi sebesar Rp551.000 juta.

Jumlah Kewajiban tidak lancar Perseroan pada tahun 2008 sebesar Rp3.087 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.061 juta atau 52,37% dibandingkan tahun 2007, karena meningkatnya penyisihan tunjangan purna jabatan dan imbalan kerja karyawan yang berasal dari penambahan satu anggota Direksi dan 5 orang karyawan. Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan pada tahun 2006 sebesar Rp1.264 juta.

Perkembangan kewajiban Perseroan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 seperti tampak pada grafik 3.

Grafik 3

Jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2008 sebesar Rp6.991 juta meningkat sebesar Rp1.740 juta atau 33,14% dibandingkan dari tahun 2007 sebesar Rp5.251 juta. Kenaikan terdapat pada pendapatan diterima dimuka atas provisi penyaluran pinjaman.

Jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp6.110 juta dan Rp2.538 juta.

Kewajiban Tidak Lancar Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp754.312 juta meningkat 196,76% atau sebesar Rp500.131 juta dari tahun 2009 sebesar Rp254.181 juta, karena penerbitan obligasi dan MTN sebesar Rp751.234 juta.

Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp254.181 juta meningkat 8.134% atau sebesar Rp251.094 juta dari tahun 2008 sebesar Rp3.087 juta, karena penerbitan obligasi sebesar Rp250.083 juta.

(37)

PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PERSEROAN (Jutaan Rupiah)

1.142.831

575.889

7.373

7.277

2006

2007

10.078

2.538

2005

2008 2009

2010


C. Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.428.286 juta meningkat 5,68% atau sebesar Rp76.704 juta dari tahun 2009 sebesar Rp1.351.582 juta, karena laba tahun berjalan.

Jumlah ekuitas Perseroan tahun 2008 meningkat 6,54% dari tahun 2007 dari sebesar Rp1.180.873 juta menjadi sebesar Rp1.258.134 juta, karena laba tahun berjalan.

Jumlah ekuitas Perseroan tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp1.115.775 juta dan sebesar Rp1.027.264 juta. Rincian ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel 5.

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.351.582 juta meningkat 7,43% atau sebesar Rp93.449 juta dari tahun 2008 sebesar Rp1.258.134 juta, karena laba tahun berjalan.

TABEL 5 - RINCIAN EKUITAS KETERANGAN Modal Ditempatkan & Disetor Penuh

(jutaan Rupiah) 31 DESEMBER 2010

2009

2008

2007

2006

2005

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Telah ditentukan penggunaannya

162.000

116.000

76.000

44.000

-

-

Belum ditentukan penggunaannya

266.286

235.582

182.134

136.873

115.775

27.264

1.428.286

1.351.582

1.258.134

1.180.873

1.115.775

1.027.264

Saldo Laba :

Jumlah Ekuitas

Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah modal saham biasa sebanyak 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar yang seluruhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Grafik 4

PERKEMBANGAN EKUITAS (Jutaan Rupiah)

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp162.000 juta adalah bagian laba yang diperuntukkan cadangan modal sesuai ketentuan pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan No.114. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sampai dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp266.286 juta adalah termasuk laba tahun buku 2010 sebesar Rp77.638 juta.

1.428.286 1.351.582 1.258.134 1.180.873 1.115.775 1.027.264

Perkembangan ekuitas Perseroan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 seperti tampak pada grafik 4.

2005

(38)

2006

2007

2008 2009

2010


D. Pendapatan Usaha

Jumlah pendapatan usaha tahun 2010 sebesar Rp105.605 juta lebih kecil 13,34% atau sebesar Rp16.254 juta dibandingkan dengan pendapatan tahun 2009 sebesar Rp121.859 juta, terutama karena pendapatan penyaluran pinjaman sudah dipenuhi dengan dana hasil emisi surat utang, sehingga pendapatan penyaluran pinjaman tahun 2010 adalah bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Jumlah pendapatan usaha tahun 2009 sebesar Rp121.859 juta meningkat 21,27% atau sebesar Rp21.374 juta dibandingkan dengan pendapatan tahun 2008 sebesar Rp100.485 juta, terutama karena peningkatan pendapatan pinjaman yang diberikan.

Jumlah pendapatan usaha tahun 2008 sebesar Rp100.485 juta meningkat sebesar 20,02% atau sebesar Rp16.761 juta dari tahun 2007 sebesar Rp83.724 juta, disebabkan meningkatnya pendapatan pinjaman yang diberikan seiring dengan peningkatan saldo pinjaman yang diberikan.

Jumlah pendapatan usaha tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp102.984 juta dan sebesar Rp24.927 juta.

Rincian pendapatan usaha Perseroan tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel 6.

TABEL 6 - RINCIAN PENDAPATAN USAHA KETERANGAN

(dalam jutaan Rupiah) 31 DESEMBER

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1.833

140

-

-

-

-

Pinjaman Yang Diberikan

27.409

51.796

40.649

16.674

51

-

Penempatan Dana

75.885

69.638

59.496

66.807

102.904

24.927

Pendapatan Sekuritisasi

Jasa Pendidikan dan pelatihan Jumlah

478

284

340

242

29

-

105.604

121.859

100.485

83.724

102.984

24.927

Perkembangan jumlah pendapatan usaha tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 seperti tampak pada grafik 5:

Grafik 5

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDAPATAN USAHA (Jutaan Rupiah)

121.859 102.984

100.485

105.604

83.724

24.927

2005

(39)

2006

2007

2008 2009

2010


E. Beban Usaha

Jumlah beban usaha tahun 2010 sebesar Rp29.779 juta meningkat 26,37% atau sebesar Rp6.215 juta dari tahun 2009 sebesar Rp23.564 juta.

Jumlah beban usaha tahun 2009 sebesar Rp23.564 juta meningkat 7,29% atau sebesar Rp1.602 juta dari tahun 2008 sebesar Rp 21.962 juta.

Jumlah beban usaha tahun 2008 sebesar Rp 21.962 juta meningkat sebesar Rp1.333 juta atau 6,46% dari tahun 2007 sebesar Rp20.628 juta, disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan/COLA hasil penilaian prestasi karyawan dari tahun 2007.

Jumlah beban usaha tahun 2006 dan 2005 masingmasing sebesar Rp17.155 juta dan 3.674 juta.

Peningkatan beban tahun 2010 tampak pada rincian di bawah ini: • Biaya personil sebesar Rp18.089 juta naik 12,39% dari tahun 2009 sebesar Rp16.096 juta terutama karena (1) kenaikan gaji dan tunjangan/COLA hasil penilaian prestasi karyawan dari tahun 2009 dan (2) Penyisihan bonus tahun 2010 yang mengikuti kenaikan laba bersih Perseroan. • Biaya administrasi dan umum sebesar Rp11.690 juta, naik 56,53% dari tahun 2009 sebesar Rp7.468 juta, terutama karena meningkatnya biaya iklan, informasi dan hubungan masyarakat, biaya tenaga ahli serta biaya pemeliharaan dan perbaikan.

Rincian beban usaha tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel 7. TABEL 7 -BEBAN USAHA KETERANGAN

(dalam jutaan Rupiah) 31 DESEMBER 2010

2009

2008

2007

2006

2005

Beban Personalia

18.089

16.096

15.669

12.655

13.014

3.237

Administrasi dan umum

11.690

7.468

6.293

7.973

4.141

437

Jumlah

29.779

23.564

21.962

20.628

17.155

3.674

Beban

(40)


F. Laba Bersih

Grafik 6

Laba Usaha Laba usaha adalah jumlah pendapatan setelah dikurangi beban usaha tahun 2010 sebesar Rp75.826 juta, turun 22,86% atau sebesar Rp22.469 juta dibanding tahun 2009 sebesar Rp98.295 juta, berasal dari peningkatan biaya bunga surat utang, biaya personil serta administrasi dan umum.

PERKEMBANGAN LABA USAHA (Jutaan Rupiah)

98.295 85.829

Laba usaha tahun 2009 sebesar Rp98.295 juta, meningkat 25,18% atau sebesar Rp19.772 juta dibanding tahun 2008 sebesar Rp78.523 juta, berasal dari peningkatan pendapatan dari pinjaman yang disalurkan.

78.523

75.826

2008 2009

2010

63.096

Laba usaha tahun 2008 sebesar Rp78.523 juta juta naik 24,45% dari tahun 2007 sebesar Rp63.096 juta, Laba usaha tahun 2006 dan 2005 masingmasing sebesar Rp85.829 juta dan Rp21.253 juta. Perkembangan laba usaha tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selanjutnya tampak pada tabel 8 dan grafik 6 di bawah ini.

21.253

2005

2006

2007

TABEL 8 - LABA USAHA

(jutaan Rupiah)

KETERANGAN

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Laba Usaha

75.826

98.295

78.523

63.096

85.829

21.253

Laba sebelum pajak penghasilan Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 sebesar Rp78.085 juta, turun sebesar Rp23.433 juta atau 23,08% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp101.518 juta. Penurunan laba tersebut karena meningkatnya biaya bunga surat utang, biaya personil serta administrasi dan umum, peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya penerbitan surat utang hingga 102,77% dan penggunaan gedung di Jl. Panglima Polim.

(41)

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 sebesar Rp101.518 juta, naik sebesar Rp21.298 juta atau 26,55% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp80.220 juta. Peningkatan tersebut karena meningkatnya tingkat bunga penyaluran pinjaman seiring dengan peningkatan realisasi penyaluran pinjaman hingga 75,64%.


Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2008 sebesar Rp80.220 juta juta naik 22,75% dari tahun 2007 sebesar Rp63.351 juta.

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp87.125 juta dan Rp28.307 juta.

Perkembangan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tampak pada tabel 9 dan grafik 7.

Grafik 7

LABA SAHAM SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (Jutaan Rupiah)

101.518 87.125 80.220

78.085

2008 2009

2010

65.351

28.307

2005

2006

2007

TABEL 9 - PERKEMBANGAN LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN KETERANGAN Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(jutaan Rupiah)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

78.085

101.518

80.220

65.351

87.125

28.307

Laba bersih Laba bersih tahun 2010 sebesar Rp77.638 juta, turun 16,92% dari tahun 2009 sebesar Rp93.449 juta, terutama karena kenaikan biaya (terutama biaya bunga surat utang, personil, serta adminsitrasi dan umum) dan adanya penurunan pendapatan seperti diuraikan di atas.

Laba bersih tahun 2008 sebesar Rp77.260 juta naik 18,68% dari tahun 2007 sebesar Rp65.098 juta.

Laba bersih tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp88.511 juta dan Rp27.264 juta.

Perkembangan laba bersih tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selanjutnya tampak pada tabel 10 dan grafik 8 di bawah ini.

Laba bersih tahun 2009 sebesar Rp93.449 juta, naik 20,95% dari tahun 2008 sebesar Rp77.260 juta, terutama karena kenaikan pendapatan lebih besar dari kenaikan biaya seperti diuraikan di atas.

TABEL 10 - PERKEMBANGAN LABA BERSIH

(jutaan Rupiah)

KETERANGAN

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Laba Bersih

77.638

93.449

77.260

65.098

88.511

27.264

(42)


Grafik 8

Pajak Pada tahun 2010 Perseroan mencatat Beban Pajak penghasilan badan tangguhan sebesar Rp447,42 juta, merupakan perhitungan pajak karena beda waktu sesuai hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2010.

Beban Pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp8,07 miliar adalah setelah dikurangi dengan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp426,62 juta, merupakan perhitungan pajak karena beda waktu sesuai hasil audit laporan keuangan per 31 Desember 2009.

Perseroan telah membayarkan pajak ke kas negara dalam bentuk PPh final, PPh 21, dan PPh 23 yang seluruhnya berjumlah tahun 2010 sebesar Rp22,29 miliar, tahun 2009 sebesar Rp26,51 miliar, tahun 2008 sebesar Rp21,71 miliar, tahun 2007 sebesar Rp11,09 miliar, tahun 2006 sebesar Rp26,55 miliar dan tahun 2005 sebesar Rp7,72 miliar. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2010 Perseroan telah membayar pajak kepada negara sebesar Rp115,88 miliar dengan rincian sebagai berikut:

PERKEMBANGAN LABA BERSIH (Jutaan Rupiah)

93.449 88.511 77.638

77.260 65.098

27.264

2005

2006

2007

2008 2009

2010

(jutaan Rupiah) JENIS PAJAK PPh Final

2010

2009

2008

2007

2006

2005

18.450

15.939

13.854

6.632

24.974

5.864

PPh pasal 21

3.804

1.921

3.200

2.112

1.580

415

PPh pasal 23

39

152

4.661

2.346

-

-

PPh Badan Jumlah pembayaran pajak Kumulatif pembayaran pajak

-

8.495

-

-

-

1.446

22.293

26.507

21.715

11.090

26.554

7.725

115.884

93.591

67.084

45.369

34.279

7.725

(43)


G. Arus Kas (dalam Jutaan Rupiah) KETERANGAN

2010

2009

2008

2007

2006

2005

106.343

57.814

35.980

15.234

250

-

Deposito

46.088

55.213

34.605

40.669

78.776

23.447

Efek yang dimiliki

36.989

11.067

23.464

27.809

22.557

-

Penambahan Penyaluran Pinjaman

(702.245)

(404.084)

(532.493)

(305.000)

(100.000)

-

Angsuran Pinjaman yang Diberikan

204.820

420

339.108

66.000

-

-

Investasi pada efek

101.450

(353.522)

-

-

-

-

17.937

9.502

950

258

61

7.054

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Bunga Penyaluran Pinjaman

Penerimaan dari Hasil Lainnya

Penerimaan (Pembayaran) Kas Dari (Untuk) : Pihak Ketiga

(43.418)

(26.563)

(8.520)

(7.404)

(4.155)

(338)

Komisaris, Direksi dan Karyawan

(13.735)

(7.702)

(14.079)

(13.548)

(7.595)

(2.616)

Tunjangan Purna Jabatan

(2.594)

(402)

(148)

(191)

(Penambahan) Sinking Fund

(8.874)

(2.975)

(4.636)

(4.484)

(3.843)

-

Pengurangan Sinking Fund

1.336

4.240

1.178

2.918

-

-

(11.747)

(15.431)

-

-

-

-

243

(399)

-

-

-

-

(64.104)

-

(3.905)

-

(335.416)

(672.822)

(124.592)

(17.738)

(13.950)

27.547

Pendukung Kredit Dana Transisi Servicer Bunga Surat Utang Pajak-Pajak Kas Bersih (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Investasi pada efek

35.000

-

(35.014)

-

(12.157)

-

Pembelian Aset Tetap

(1.605)

(20.404)

(86)

(87)

(1.021)

(1.406)

Penambahan Bangunan Dalam Renovasi

(5.261)

(5.591)

-

-

(48)

-

(101)

(189)

-

-

(64)

-

28.033

(26.184)

(35.100)

(87)

(13.290)

(1.406)

Penambahan Aset Lain-Lain Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi

561.585

548.670

-

-

-

1.000.000

Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

561.585

548.670

-

-

-

1.000.000

Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas

254.202

(150.336)

(159.692)

(177.825)

(27.239)

1.026.140

Saldo Kas Dan Setara Kas - Awal

511.239

661.575

821.266

998.901

1.026.140

-

Saldo Kas Dan Setara Kas - Akhir

765.441

511.239

661.575

821.075

998.901

1.026.140

(44)


Pada akhir tahun 2010, saldo kas akhir sebesar Rp765.440 juta, naik Rp254.202 juta dari saldo awal sebesar Rp511.238 juta dengan rincian sebagai berikut: a. Arus kas dari operasi, negatif sebesar Rp335.416 juta, terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp702.245 juta dan penerimaan terutama berasal dari investasi Efek Beragun Aset (EBA) bersih sebesar Rp306.270 juta. b. Arus kas dari investasi, sebesar Rp28.033 juta, berasal dari penjualan Obligasi Republik Indonesia (ORI) yang dimiliki. c. Arus kas dari pendanaan sebesar Rp561.585 juta, karena penerimaan dari hasil penerbitan obligasi dan MTN. Pada akhir tahun 2009, saldo kas akhir sebesar Rp511.238 juta, turun Rp150.337 juta dari saldo awal sebesar Rp661.575 juta dengan rincian sebagai berikut: a. Arus kas dari operasi, negatif sebesar Rp672.822 juta, terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp404.084 juta dan investasi pada Efek sebesar Rp353.522 juta. b. Arus kas dari investasi, negatif sebesar Rp26.184 juta, karena penggunaan untuk pengadaan Tanah dan Gedung Kantor. c. Arus kas dari pendanaan sebesar Rp548.670 juta, berasal dari hasil bersih penerbitan obligasi.

a. Arus kas dari operasi, negatif sebesar Rp124.591 juta, terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp532.493 juta. b. Arus kas dari investasi, negatif sebesar Rp35.100 juta, karena digunakan untuk investasi pada Obligasi Retail Indonesia (ORI).

Pada akhir tahun 2007, saldo kas akhir sebesar Rp821.266 juta, turun Rp 177.634 juta dari saldo awal sebesar Rp998.901 juta dengan rincian sebagai berikut: a. Arus kas dari operasi, negatif sebesar Rp177.547 juta, terutama digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp305.000 juta. b. Arus kas dari investasi, negatif sebesar Rp87 juta karena digunakan untuk pembelian aset tetap.

Pada akhir tahun 2006, saldo kas akhir sebesar Rp998.901 juta, terdiri atas: a. Arus kas dari operasi, negatif sebesar Rp13.950 juta, terutama karena digunakan untuk penyaluran pinjaman sebesar Rp100.000 juta. b. Arus kas dari investasi, negatif sebesar Rp13.290 juta, terutama karena digunakan untuk investasi pada Surat Utang Negara sebesar Rp12.157 juta.

Pada akhir tahun 2005, saldo kas akhir sebesar Rp1.026.140 juta, terdiri atas: a. Arus kas dari operasi, sebesar Rp27.547 juta, terutama berasal dari penempatan deposito sebesar Rp23.447 juta. b. Arus kas dari investasi, negatif sebesar Rp1.406 juta karena digunakan untuk pembelian aset tetap. c. Arus kas dari pendanaan, sebesar Rp1.000.000 juta berasal dari penerimaan modal disetor.

Pada akhir tahun 2008, saldo kas akhir sebesar Rp661.575 juta, turun Rp159.691 juta dari saldo awal sebesar Rp821.266 juta dengan rincian sebagai berikut:

H. Rasio Kinerja

Rasio kinerja keuangan Perseroan tahun 2010 dipersandingkan dengan rasio kinerja keuangan tahuntahun sebelumnya adalah sebagai berikut: RASIO KEUANGAN Primary Market Financing to Capital (x) Net Profit Margin ROE

2010

2009

2008

2007

2006

2005

3,30

1,44

0,53

0,31

0,10

-

71,98%

74,71%

75,61%

75,71%

84,88%

85,25%

5,44%

6,91%

6,14%

5,51%

7,93%

2,65%

(45)


Berdasarkan rasio keuangan tersebut, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut : • Primary Market Financing to Capital sebesar 3,30 kali lebih besar dari tahun 2009 sebesar 1,44 kali, karena terlaksananya transaksi sekuritisasi Rp750 milyar dan peningkatan penyaluran pinjaman Rp495.751 juta; • Profit Margin Perseroan tahun 2010 sebesar 71,98%, lebih kecil dari tahun 2009 sebesar 74,71% terutama dari meningkatnya biaya bunga surat utang karena penyaluran pinjaman sudah bisa dipenuhi dari penerbitan surat utang; • Return on Equity (ROE) tahun 2010 sebesar 5,44%, lebih kecil dari tahun 2009 sebesar 6,91%, karena penurunan laba;

PROSPEK USAHA Portofolio KPR yang sehat merupakan bahan baku bagi tumbuhnya pasar pembiayaan sekunder perumahan.

Pertumbuhan portofolio KPR di Indonesia selama 5 tahun terakhir cukup signifikan, dari Rp46 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp115 triliun pada tahun 2009 dan pada akhir Desember 2010 posisi KPR telah tumbuh menjadi Rp136,46 triliun. Sepanjang 5 tahun terakhir portofolio KPR perbankan masih tetap berkisar di 7% s.d 8% terhadap total saldo penyaluran kredit perbankan. Besarnya tingkat pertumbuhan portofolio KPR belum memberikan gambaran baik bagi ketersediaaan KPR di Indonesia. Besarnya portofolio KPR dibandingkan dengan PDB baru sebesar 2,12% pada akhir tahun 2010. Hal ini menggambarkan masih adanya potensi untuk pertumbuhan KPR. Data yang sama dari beberapa negara lainnya memberikan perbandingan bagaimana masih belum berkembangnya pembiayaan KPR di Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2010 baru 1,5% pasar KPR yang dapat disupport oleh Perseroan, karenanya masih besar potensi dan kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat melakukan penetrasi pasar lebih dalam dan lebih luas.

Prospek usaha Perseroan berkaitan erat dengan pertumbuhan sektor pembiayaan KPR, pola perbankan dalam membiayai penyaluran KPR kepada konsumen dan appetite dari investor pasar modal untuk berinvestasi di efek-efek berbasis KPR.

(46)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 PROFIL MANAJEMEN

PROFIL MANAJEMEN PROFIL DEWAN KOMISARIS

JUGIA WAHAB

ARYS ILYAS

Komisaris Utama

Komisaris

Warga negara Indonesia, diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan sejak 22 Juli 2005 dan dilantik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan September 2005. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1966. Kursus dan program pelatihan yang diikutinya antara lain yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Management (Filipina), Morgan Guaranty Trust (Singapura) dan University of Washington, Seattle (USA) dan Wharton School the University of Pennsylvania, Philadelphia (USA). Sebelum menerima tanggung jawab sebagai Komisaris Utama di Perseroan, Jugia Wahab adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Sumber Waras di bidang Administrasi & Keuangan dan juga senior associate di Law Firm Kartini Muljadi & Rekan pada periode tahun 1999 - 2005. Jugia Wahab memulai karirnya di perbankan sebagai kerani (klerk) Audit Department, Bills Department dan inhouse lawyer di Citibank NA, Jakarta selama 5 tahun mulai 1970, dan selama 5 tahun berikutnya sebagai Compliance Officer di PT Merchant Investment Corporation, sebuah lembaga keuangan bukan bank. Interaksi pertamanya sebagai profesional di bidang pembiayaan perumahan mulai dilakukannya sejak tahun 1980 di PT Papan Sejahtera, di tempat mana Jugia Wahab berkarir sampai meraih posisi Presiden Direktur dalam periode 1990 - 1992. Setelah tidak di PT Papan Sejahtera, Jugia Wahab bekerja di PT Lippo Land Development Tbk sebagai Corporate Secretary dari tahun 1992 sampai 1997, dan selanjutnya pada periode 1997 – 1998 diangkat oleh Bank Indonesia menjadi Wakil Ketua Tim Likuidasi PT Bank Pinaesaan mewakili PT Bank Danamon Tbk.

(47)

Warga negara Indonesia, lahir di Bima 21 November 1945. Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak 22 Juli 2005 dan dilantik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan September 2005. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan telah mengikuti berbagai kursus dan seminar untuk pengembangan profesi di dalam dan di luar negeri dalam bidang pasar modal, perpajakan, dan appraisal. Sebelum bergabung di Perseroan pernah menjabat Komisaris Utama PT Kliring & Penjaminan Bursa Berjangka Indonesia dan Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Arys Ilyas memulai karirnya di Bapepam sejak tahun 1978, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Bapepam. Jabatan terakhir yang dipercayakan kepadanya adalah Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek berakhir tahun 2005.


TITO MURBAINTORO Komisaris

Warga negara Indonesia, diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak 22 Oktober 2008, sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Lulus dari Jurusan Teknik Arsitektur ITS Surabaya di tahun 1982, Tito Murbaintoro menyelesaikan S2 sebagai Magister Manajemen di bidang keuangan real estat dari Lembaga PPM pada tahun 1998, serta menyelesaikan program Doktor (S3) di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009. Sebelum mendapatkan kepercayaan sebagai Komisaris Perseroan dan sampai saat ini Tito Murbaintoro menjabat sebagai Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat sejak 22 Januari 2008. Tito Murbaintoro memulai karirnya dari pangkat Penata Muda mulai Maret 1983 di Departemen Pekerjaan Umum dan berpindah ke Kementerian Perumahan Rakyat mulai September 2005. Berawal dari kegiatan pembinaan, perencanaan dan pengawasan, berbagai posisi struktural telah dipercayakan kepada yang bersangkutan khususnya berkaitan dengan bidang pembiayaan sektor perumahan. Untuk menunjang karirnya Tito Murbaintoro mendapat kesempatan menjalani pendidikan dan training di bidang urban management dan housing finance management di beberapa negara diantaranya di Belanda, Singapura dan Australia. Atas jasa dan kontribusinya Tito Murbaintoro mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah penghargaan Satyalancana Wirakarya dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004. Sejak kepindahannya dari Departemen Pekerjaan Umum ke Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2005, karir yang bersangkutan dilanjutkan hingga posisinya pada saat ini, sebagai Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat.

(48)


PROFIL DIREKSI

ERICA SOEROTO

SUTOMO

Direktur Utama

Direktur

Warga negara Indonesia, diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan sejak 22 Juli 2005 dan dilantik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan September 2005. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dengan beasiswa dari Pemerintah DKI. Selanjutnya, Erica menyelesaikan S2 dalam bidang hukum ekonomi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagian besar program pendidikan formal dan informal yang diikutinya baik didalam negeri maupun diluar negeri selama masa kariernya adalah di bidang housing finance. Erica telah mendapatkan designasi profesi dalam bidang real estate finance yaitu Certified Mortgage Bankers (CMB) – Professional Designation dari The Mortgage Bankers Association of America, New York pada tahun 1997. Mulai merintis karirnya di sektor finansial dengan bekerja di Bank Bumi Daya sampai tahun 1978, kemudian mengikuti Program Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) di Bank Indonesia sampai tahun 1979. Selanjutnya, tahun 1980 ia mulai menggeluti bidang pembiayaan perumahan dengan bergabung di PT Papan Sejahtera. Selama bekerja di PT Papan Sejahtera, Erica telah menempati berbagai posisi sampai menjadi salah satu Direksi pada tahun 1996. Sejak tahun 1993 sampai 2005, Erica Soeroto aktif menjadi anggota kelompok kerja yang dibentuk oleh Departemen Keuangan dalam rangka persiapan pendirian lembaga pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia yang sekarang menjadi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Selama tahun 1999, bersama tiga rekannya secara sukarela menyusun konsep Rancangan Undang-Undang Sekuritisasi.

Warga negara Indonesia, diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak 22 Juli 2005 dan dilantik oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan September 2005. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana tahun 1980, memiliki standar profesi di Bidang Pasar Modal sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi. Sebelum menjabat sebagai Direksi Perseroan, Sutomo adalah Direktur PT Mandiri Manajemen Investasi sejak Oktober 2004. Selama berkarir, berbagai posisi yang telah dijabat adalah sebagai Executive Vice President pada PT Mandiri Sekuritas dengan tugas sebagai Project Officer pendirian PT Mandiri Manajemen Investasi dari April 2003 sampai Oktober 2004; sebagai Direktur PT Mandiri Sekuritas pada saat penggabungan antara PT Bumi Daya Sekuritas, PT Exim Securities dan PT Merincorp Securities Indonesia tahun 2000 sampai 2003. Bekerja di PT Bank Bumi Daya (Persero), ditempatkan pada PT Bumi Daya Sekuritas hingga sebagai Direktur dari tahun 1991 sampai 2000. Pada tahun 1988 sampai 1991, sebagai Deputy Manager pada Urusan (Divisi) Investment Banking PT Bank Bumi Daya (Persero), pada tahun 1981 sampai 1988 menjadi pejabat pada Bagian Penyertaan dan Pasar Modal PT Bank Bumi Daya (Persero) dan anggota Tim Survei Obligasi Pelanggan di NTT-PC Jepang 1987. Sebelum berkarir di sektor keuangan, dari tahun 1975 sampai 1981 bekerja pada PT Dok dan Galangan Kapal IPPA Gaya Baru (Persero) di bidang Perencana & Pengawas Keuangan, dan sebelumnya bekerja di Dinas Hortikultura Departemen Pertanian pada periode 1971 - 1975.

(49)


YUDHI ISMAIL Direktur

Warga negara Indonesia, diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2009. Setelah menyelesaikan llmu Manajemen dan Marketing dari Golden Gate University of San Francisco, California, USA, berkarya di Pasar Modal selama hampir 20 tahun. Sebelum menjabat sebagai Direksi Perseroan, Yudhi Ismail adalah sebagai Sales Manager di Bloomberg L. P. Singapore dari 2006 sampai 2008, yang juga mempunyai tanggung jawab mengembangkan pasar surat utang di Indonesia. Berpengalaman pula mengembangkan pasar surat utang negara (SUN) ketika menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) dari 2003 sampai 2005 bersama 20 bank dan 5 sekuritas sebagai anggota dari perhimpunan tersebut. Yudhi Ismail juga berpengalaman sebagai pelaku pasar pada saat bekerja sebagai Head of Fixed Income di Inti Prebon Securities dari 2001 sampai 2002, Head of Fixed Income di Bank Mega dari 1998 sampai 2000 dan Peregrine Fixed Income Ltd. Hong Kong dari 1996 sampai 1997. Serta berpengalaman sebagai Assistant Manager Custodial Services Departemen di Standard Chartered Jakarta dari 1990 hingga tahun 1993.

(50)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 TATA KELOLA PERSEROAN

TATA KELOLA PERSEROAN Perseroan merupakan suatu lembaga yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan mengacu kepada surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana juga diatur tentang Benturan Kepentingan, dari sejak awal Perseroan melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan yang terkandung di dalam visi, misi dan falsafah Perseroan untuk melengkapi pengaturan pengelolaan perseroan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Penerapan falsafah dan etos kerja dilaksanakan secara lebih rinci di dalam Ketentuan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Perseroan. Khusus untuk menjabarkan secara lebih rinci mengenai kewajiban Direksi dan pembagian tugas antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Perseroan telah menyusun Manajemen Manual. Di dalam Manajemen Manual ini diatur mekanisme pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan oleh komite-komite manajemen, pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada saat ketidakberadaan salah satu anggota Direksi dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

Komite Audit bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi secara periodik atas efektivitas kegiatan usaha, kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan penyusunan rencana kerja Perseroan termasuk melakukan penelaahan atas data serta laporan-laporan kondisi keuangan Perseroan.

Asas-Asas Dalam Penerapan Corporate Governance (GCG)

GCG merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas kegiatan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Asas-asas yang digunakan oleh Perseroan dalam penerapan GCG, diantaranya: 1. Keterbukaan (Transparency)

Dalam rangka usaha menjaga kualitas dan pengendalian pengadaan barang dan jasa untuk operasional dan pelaksanaan usaha Perseroan telah disusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan pada bulan September 2005. Revisi atas Pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut dibuat dengan mengacu pada surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI No. PER-05/ MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya telah menyusun Panduan Pengawasan yang merupakan dasar serta kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Berdasarkan hal itu, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Good

Manajemen menjamin bahwa segala penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara transparan, dengan seoptimal mungkin dapat memberikan akses kepada seluruh stakeholders atas informasi yang akurat dan seimbang. Prinsip-prinsip keterbukaan tersebut diantaranya: a. Seluruh informasi disampaikan secara tepat waktu, jelas, akurat, lengkap dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. b. Informasi yang disampaikan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

(51)

Perseroan dan seluruh jajaran pengurusnya bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi serta harus mampu mempertanggungjawabkan bahwa segala tindakannya telah sesuai dengan hukum, etika bisnis, kode etik dan budaya yang sehat. Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut diantaranya :


a. Perseroan menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi tiap organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan. b. Perseroan meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. c. Perseroan menetapkan ukuran kinerja bagi seluruh pejabat dan karyawan berdasarkan ukuranukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai perseroan (corporate values), sasaran usaha, strategi Perseroan dan didukung dengan reward and punishment system. 3. Tanggung Jawab (Responsibility) a. Perseroan dan seluruh jajaran pengurus selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala risiko dan kemungkinan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh setiap tindakan yang diambil. b. Perseroan bertindak sebagai good corporate citizen (warga negara perseroan yang baik) dan selalu berupaya melaksanakan seluruh tanggung jawabnya. c. Perseroan dan pengurus selalu mengutamakan kepentingan seluruh stakeholders dalam menjalankan fungsinya dan menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. d. Peduli terhadap lingkungan dan melakukan tanggung jawab sosial. 4. Kemandirian (Independence) Perseroan dan seluruh jajaran pengurusnya menjamin bahwa dalam membuat keputusan akan selalu bersifat independen karena telah memiliki mekanisme pengawasan yang baik.

Prinsip-prinsip independensi tersebut diantaranya : a. Perseroan seoptimal mungkin menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun. b. Tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Keadilan (Fairness) Perseroan dan seluruh jajaran pengurusnya bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak diantaranya :

a. Segala kebijakan dan keputusan Perseroan diambil dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). b. Perseroan akan memberikan kesempatan kapada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan.

Prinsip-prinsip GCG 1. Bersih Manajemen dan karyawan bekerja dengan akal sehat dan itikad baik dalam kerangka kerja yang digariskan oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan-peraturan pemerintah dan petunjuk Pemegang Saham, satunya kata dengan perbuatan dan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. 2. Transparan Tidak ada rahasia dalam kebijakan, anggaran dan rencana kerja Perseroan, dan tidak ada dusta diantara Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pegawai. 3. Sehat Perseroan akan memelihara dengan baik dan benar tanpa rekayasa rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan.

DEWAN KOMISARIS Komposisi Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan akta No.110 tanggal 13 Agustus 2010 juncto akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008, adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Jugia Wahab Komisaris : Arys Ilyas Komisaris : Tito Murbaintoro Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris menjalankan tugas secara independen dan tidak terdapat campur tangan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga.

(52)


Tugas Dewan Komisaris Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas: 1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi. 2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perseroan. 3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. 5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diusulkan Direksi. Rapat Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala. Menurut Anggaran Dasar Perseroan, rapat dilakukan sedikitnya 1 bulan sekali. Selama 2010, telah dilakukan 17 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.

NAMA Jugia Wahab Arys Ilyas Tito Murbaintoro

JUMLAH KEHADIRAN 17/17 16/17 11/17

DIREKSI Komposisi Direksi Susunan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan akta No.110 tanggal 13 Agustus 2010 juncto akta No.58 tanggal 20 Januari 2010, adalah sebagai berikut: Direktur Utama : Erica Soeroto Direktur : Sutomo Direktur : Yudhi Ismail Independensi Direksi Direksi menjalankan tugas secara independen dan tidak terdapat campur tangan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Tugas pokok Direksi Perseroan adalah: 1. Memimpin dan melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.

2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 3. Menjalankan tugas sesuai amanat Pemegang Saham. Pertemuan dan tingkat kehadiran Direksi mengadakan rapat secara berkala. Menurut Anggaran Dasar Perseroan, rapat dilakukan sedikitnya 1 bulan sekali. Selama tahun 2010, telah dilakukan 14 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.

NAMA Erica Soeroto Sutomo Yudhi Ismail

JUMLAH KEHADIRAN 14/14 14/14 14/14

KOMPENSASI & TUNJANGAN DIREKSI DAN KOMISARIS Sesuai Keputusan RUPS 24 Juni 2010, besarnya tantiem adalah 1,5% dari laba bersih Perseroan. Komposisi tantiem disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-02/MBU/2009. Pajak atas tantiem Direksi menjadi beban Perseroan. Direksi juga menerima fasilitas dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham tanggal 7 Oktober 2005 gaji Direktur Utama sebesar Rp 50 juta bersih per bulan, tunjangan cuti tahunan dan hari raya keagamaan masingmasing satu bulan gaji. Fasilitas: asuransi kesehatan, asuransi jabatan, kendaraan Toyota Camry 2.4 ditambah tunjangan sopir Rp 1 juta per bulan, biaya pulsa telpon genggam sebesar Rp 500 ribu per bulan. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri berdasarkan RKAP. Gaji Direktur sebesar Rp 45 juta bersih per bulan, tunjangan cuti tahunan dan hari raya keagamaan masing-masing satu bulan gaji. Fasilitas: kesehatan, asuransi jabatan, kendaraan Toyota Altis 1.8 ditambah tunjangan sopir sebesar Rp 1 juta per bulan, biaya pulsa telpon genggam sebesar Rp 500 ribu per bulan. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri berdasarkan RKAP. Sesuai Surat Pemegang Saham Nomor S-505/MK.010/2007 diberikan persetujuan untuk penyesuaian gaji sesuai dengan tingkat inflasi tahun 2005 dan 2006 dengan kenaikan sebesar 19,5%, sehingga sejak November 2007 gaji Direktur Utama sebesar Rp 59.750.000 bersih per bulan, gaji Direktur sebesar Rp 53.775.000 bersih per bulan dan tunjangan komunikasi masing-masing menjadi sebesar Rp 2 juta per bulan dan tunjangan sopir nihil. Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 7 Oktober 2005, honor Komisaris Utama sebesar Rp 20 juta bersih per bulan, tunjangan cuti tahunan dan hari raya keagamaan masing-masing satu bulan honor ditambah

(53)


sebesar Rp10 juta bersih per bulan karena bekerja penuh/ full time. Fasilitas: kesehatan, asuransi jabatan dan kendaraan Toyota Innova tipe G ditambah tunjangan sopir Rp 1 juta per bulan. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri berdasarkan RKAP. Honor Komisaris sebesar Rp 18 juta bersih per bulan, tunjangan cuti tahunan dan hari raya keagamaan masing-masing satu bulan honor. Fasilitas: kesehatan, asuransi jabatan. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri berdasarkan RKAP. Sesuai Surat Pemegang Saham Nomor S-505/ MK.010/2007 tanggal 30 Oktober 2007, persetujuan diberikan untuk penyesuaian honor sesuai dengan tingkat inflasi tahun 2005 dan 2006 dengan kenaikan sebesar 19,5%, sehingga sejak November 2007 honor Komisaris Utama sebesar Rp 23.900.000 bersih per bulan ditambah sebesar Rp 10 juta bersih per bulan karena bekerja penuh dan tunjangan sopir nihil. Honor Komisaris sebesar Rp 21.510.000 bersih per bulan. Sesuai keputusan RUPS-LB tanggal 13 Agustus 2008 ditetapkan bahwa tidak ada anggota Dewan Komisaris yang bekerja full time, sehingga fasilitas yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris adalah sama. Dengan demikian, tunjangan tambahan untuk komisaris yang sebelumnya bekerja full time, berakhir pada bulan Agustus 2008 serta tidak ada fasilitas kendaraan mobil dinas untuk anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 18 Juni 2009 menetapkan bahwa bonus tahun buku 2008 dibagikan sebesar 1% dari laba bersih Peseroan. Untuk tahun berikutnya bonus Direksi akan ditetapkan setiap tahun berdasarkan pertimbangan kinerja yang telah dicapai sesuai ketentuan pasal 11 ayat (5) dan pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan dengan surat nomor 521/KMK.010/2009 tanggal 29 Desember 2009 terhitung awal Januari 2010 telah diangkat 1 (satu) Direktur dengan gaji dan tunjangan sama dengan Direktur yang lain. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 tanggal 24 Juni 2010 menetapkan bahwa tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 1,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2009.

KOMITE AUDIT Dalam rangka melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance), Komisaris telah membentuk Komite Audit. Pembentukan Komite Audit dilakukan dengan berpedoman antara lain pada Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum, dan perbankan. Semua anggota komite independen terhadap Direksi dan auditor ekstern. Komite melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit berdasarkan posisi per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Ketua : Jugia Wahab Anggota : Alexander Zulkarnain Houtman Zainal Arifin Alexander Zulkarnain Warga negara Indonesia dan berusia 45 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1994, dan Magister Manajemen (S2) Keuangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1999, kandidat Doktor MSDM Universitas Negeri Jakarta. Beberapa pendidikan kursus/pelatihan yang pernah diikuti antara lain : Risk Based Audit Course, Australia (2006), Curbing Corruption on Procurement, Philipina (2004), dan Certified Internal Auditor, USA (2001). Memiliki nomor Ikatan Komite Audit Indonesia 056250704. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – sekarang), Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (2004 – sekarang), Anggota Komite Audit PT BNI Tbk. (2002 – 2010), dan mengajar CIA Preparation di YPIA (2001 – sekarang) dan Bina Nusantara (2001 – sekarang). Houtman Zainal Arifin Warga negara Indonesia dan berusia 60 tahun. Mempunyai pengalaman kerja, yaitu Vice President Citibank, NA, Jakarta (1968–1987), Managing Director Bank Angkasa (1987 – 1992), Komisaris Bank Pacific (1995 – 1997), Audit Councel Bank Nasional (1994 – 1996), Komisaris PT Asuransi Nugra Pacific (1997 – 2007), dan pengajar pasca sarjana di Universitas Gunadarma (1993 – 2003) dan Perbanas (1985 – 1999).

(54)


Jabatan saat ini adalah sebagai Anggota Komite Audit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – sekarang), Direktur Utama PT Bangkit Gemilang (1995 – sekarang), dan Managing Consultan pada HZA & Associates (2008 – sekarang), Penasihat untuk Gubernur Kalimantan Barat (2000 – 2003).

Susunan Komite Audit tersebut diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008. Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi halhal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta laporan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

2. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2010 adalah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) sebagai panduan bagi Komite Audit dan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Piagam Komite Audit telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008.

3. Evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris. Dari hasil evaluasi Komite Audit, ternyata pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala. Menurut Piagam Komite Audit, rapat dilakukan sedikitnya 1 bulan sekali. Selama 2010, telah dilakukan 14 kali rapat. Jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite adalah sebagai berikut:

4. Penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-udangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Melakukan penelaahan atas konsep akhir laporan keuangan dan laporan kinerja bulanan/ triwulanan sesuai jadwal dengan memberikan beberapa saran perbaikan. Berkenaan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2010, Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu didiskusikan, hal mana sesuai dengan Standar Audit Seksi 380 (PSA No.48) perihal komunikasi dengan Komite Audit.

NO.

NAMA

1.

Jugia Wahab

JUMLAH KEHADIRAN 14/14

2.

Alexander Zulkarnain

12/14

3.

Houtman Z. Arifin

13/14

Jika dipandang perlu rapat juga dihadiri oleh Komisaris, Direktur, Kepala Divisi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan auditor ekstern Perseroan. Komite Audit selama tahun 2010 telah melaksanakan tugas sesuai Piagam Komite Audit sebagai berikut: 1. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Melakukan penelaahan atas konsep akhir laporan keuangan dan laporan kinerja bulanan/ triwulanan sesuai jadwal dengan memberikan beberapa saran perbaikan.

Berkenaan laporan keuangan auditan untuk tahun buku 2010, Komite Audit telah secara aktif melakukan diskusi dengan akuntan publik dan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang perlu didiskusikan, hal mana sesuai dengan Standar Audit Seksi 380 (PSA No.48) perihal komunikasi dengan Komite Audit.

5. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan, paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

(55)

a. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern Rencana Kerja Audit SPI telah disusun secara tahunan dan menyangkut seluruh bagian organisasi. Pemilihan permasalahan yang akan diaudit telah mempertimbangkan masukan dari Manajemen dan Komite Audit.


b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku Dari hasil pemantauan dan evaluasi Komite Audit, kantor akuntan publik telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku Sesuai dengan laporan audit kantor akuntan publik, laporan keuangan konsolidasian telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI. SPI sudah membuat basis data yang berisi temuan audit untuk memantau tindak lanjutnya.

Sampai dengan Desember 2010 dari 26 temuan 23 temuan telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 3 (tiga) temuan masih dalam proses penyelesaian.

6. Pemberian rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Untuk tahun buku 2010 sesuai keputusan RUPS tanggal 24 Juni 2010 (Akta No.45), RUPS menetapkan KAP Riza Wahono dan Rekan (RWR) sesuai dengan usulan Dewan Komisaris dengan surat No. S-001/DEKOM/SMF/V/2010 tgl 14 Mei 2010. 7. Penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan Pada tahun 2010, tidak ada pengaduan kepada Komisaris. Komite-Komite Lainnya Dalam tahun 2010, Perseroan belum Remunerasi maupun Komite Nominasi.

memiliki Komite

SEKRETARIS PERSEROAN Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ketentuan No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.028/ DIR/HRD/SMF/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Direksi

mengangkat Wisaksono S. Nugroho sebagai Sekretaris Perseroan menggantikan Heliantopo. Pejabat Sekretaris Perseroan Wisaksono S. Nugroho adalah warga negara Indonesia dan berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Pepperdine University, USA pada tahun 1986. Mempunyai pengalaman kerja dari perseroan PT Bank Societe Generate Indonesia sebagai Treasury Manager dan Merincorp dan di Perseroan sebelum menjabat sebagai Sektretaris Perseroan adalah sebagai Kepala Bagian Finance & Accounting. Tugas Utama Sekretaris Perseroan Sekretaris Perseroan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak. Tugas utama Sekretaris Perseroan adalah: 1. Membantu Direksi dalam menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan stakeholders; 2. Menangani fungsi kegiatan kehumasan dan sistem informasi Perseroan; 3. Menjalankan fungsi corporate legal affair/legal compliance; 4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

SATUAN PENGAWASAN INTERN Kegiatan Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern yang melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah memiliki Piagam Internal Audit yang terakhir disesuaikan mengikuti perkembangan Perseroan tertanggal 13 Januari 2010. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern sesuai Piagam Audit Internal: a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Satuan Pengawasan Intern tahunan. b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan. c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang pengadaan, treasury, keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, tekhnologi informasi dan kegiatan lainnya.

(56)


d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan. g. Bekerja sama dengan Komite Audit. h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan Intern yang dilakukannya. i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan Tahun 2010, selama tahun buku 2010, Satuan Pengawasan Intern telah melakukan audit operasional terhadap 5 (lima) auditee yang meliputi treasury, pembiayaan, sumber daya manusia, finance & accounting, serta pengadaan barang dan jasa.

Kepala Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit) Bonai Subiakto Warga negara Indonesia dan berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan pada tahun 1990. Beberapa pendidikan kursus/pelatihan yang pernah diikuti antara lain : Risk Management Certified 3rd level by BSMR, How to Manage Internal Audit Department Effectively & Efficiently oleh Value Consult, serta Good Corporate Governance (GCG) oleh LKDI. Anggota dari The Institute of Internal Auditors (IIA), dengan nomor keanggotaan: 1590213. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan sejak bulan Oktober 2010. Sebelum menjadi Kepala Audit Internal, pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Research & Development serta Kepala Bagian Product Operation.

MANAJEMEN RISIKO Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak dimitigasi dengan baik. Risiko-risiko berikut, telah diurutkan berdasarkan bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

JENIS RESIKO Risiko Kredit

PENJELASAN Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang diakibatkan dari ketidaklancaran pembayaran kembali pokok dan/atau bunga penyaluran pembiayaan, yang apabila jumlahnya material, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Risiko ini timbul dari penempatan dalam bentuk pembiayaan kepada lembaga penyalur KPR, dalam bentuk penempatan deposito, surat utang negara, dan EBA.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang disebabkan ketidakmampuan Perseroan mengelola komitmen memenuhi kewajiban pembiayaan dan penempatan. Risiko ini dihadapi oleh Perseroan dalam aktivitas pembayaran kewajiban yang segera jatuh tempo dalam pembiayaan/ penempatan dana. Risiko likuiditas akan berpengaruh apabila aktivitas pendanaan tidak dapat dilakukan mengikuti profil jatuh tempo penyaluran pembiayaan.

(57)

MANAJEMEN RESIKO Perseroan memperkecil risiko kredit antara lain dengan: 1. Menerapkan kebijakan asesmen risiko kredit kepada lembaga penyalur KPR dan menentukan limit. 2. Melakukan skema refinancing atas portofolio KPR yang sudah dibukukan oleh lembaga penyalur KPR, dengan recourse terhadap jaminan KPR yang memburuk, kecukupan jaminan, sistem reimbursement, memiliki Hak Tanggungan dan pendaftaran fidusia atas KPR yang dijaminkan. Perseroan mengurangi risiko likuiditas antara lain melalui pengelolaan arus kas sehingga dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo dan memelihara saldo aset likuid dalam jumlah tertentu.


Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko Operasional

Risiko Hukum

Risiko tingkat suku bunga adalah potensi Perseroan memperkecil risiko tingkat suku bunga kerugian yang ditimbulkan karena dengan melakukan pengelolaan asset liability perubahan tingkat bunga di pasar. management secara efektif. Salah satu aktivitas usaha Perseroan adalah menyalurkan pembiayaan ke lembaga penyalur KPR yang dibiayai dengan penerbitan obligasi dan atau surat utang lain. Risiko tingkat suku bunga akan berpengaruh apabila sudah terjadi negative spread antara pendanaan dengan penyaluran pembiayaan. Risiko operasional adalah potensi kerugian yang disebabkan tidak berfungsinya sistem, prosedur dan pengawasan dalam lingkungan Perseroan. Dengan besarnya satuan transaksi yang dilakukan Perseroan, kegagalan sistem dapat menyebabkan konsekuensi kerugian yang besar pula.

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan hukum yang tidak sempurna. Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

(58)

Perseroan mengurangi risiko operasional dengan cara: 1. Melakukan kegiatan selalu mengacu kepada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dengan mengutamakan pemisahan tugas dan wewenang (segregation of duty). 2. Implementasi dual-control dan check & balance dalam rekomendasi akhir kepada manajemen untuk mengedepankan internal process yang meminimalisir risiko . 3. Mengelola overhead cost dengan menetapkan kebijakan bahwa jumlah karyawan sedemikian rupa sehingga setiap saat jumlah karyawan tidak melebihi jumlah karyawan yang dibutuhkan Perseroan di kemudian hari ketika menjadi guarantor. Perseroan mengurangi risiko hukum melalui penggunaan jasa pihak ketiga sebagai konsultan hukum untuk memberikan opini hukum yang dibutuhkan, melakukan kajian hukum sebelum melaksanakan model transaksi yang baru dan dengan mematuhi setiap ketentuan yang berlaku.


Risiko Makro Ekonomi Risiko makro ekonomi adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Perseroan memperkecil risiko makro ekonomi antara lain dengan tidak menggunakan valuta asing, pengelolaan asset liability dan likuiditas yang efektif serta melakukan pembelian hak tagih KPR secara obyektif.

Faktor tingkat suku bunga juga rentan mempengaruhi kinerja Perseroan. Dalam hal tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan rumah akan meningkat, begitupun sebaliknya. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan pertumbuhan di sektor riil akan mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan perumahan. Tingkat inflasi juga sangat berpengaruh terhadap naik turunnya tingkat suku bunga/biaya dana serta daya beli dan daya bayar konsumen. Kejadian bencana alam ataupun kondisi makro ekonomi akan mempengaruhi Perseroan apabila dampak dari kejadian tersebut memberikan dampak kerugian kepada penyalur KPR yang menerima pembiayaan dari Perseroan. Khususnya kondisi makro ekonomi yang menimbulkan risiko sistemik di pasar keuangan akan langsung mempengaruhi kinerja Perseroan, mengingat pada dasarnya Perseroan harus melakukan pendanaan dari pasar modal untuk melakukan program pemberian pembiayaan. Manajemen menyatakan bahwa risiko yang tercantum di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya.

(59)


Tanggung Jawab Sosial

di daerah Mauk, Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Habitat for Humanity Indonesia. c) Kesehatan masyarakat, dengan penyaluran bantuan tindakan medik dan non medik bagi 20 anak-anak tidak mampu yang memiliki bibir sumbing, langitlangit terbelah, berkelamin ganda dan anak yang tidak memiliki anus. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Sekar Mlatti.

Perseroan diberi tugas oleh pemerintah, khusus untuk mengupayakan terbentuknya mekanisme pasar yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Dalam melaksanakan perannya, Perseroan juga harus menjalankan program tanggung jawab sosial yang dipandang sebagai wujud kepedulian Perseroan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan masyarakat dan lingkungan.

Jumlah realisasi biaya seluruhnya sebesar Rp274.500.000, mencapai 30% dari alokasi sebesar Rp934.487.355, selanjutnya sisa alokasi dana sebesar Rp659.987.335,dipersiapkan untuk program kemitraan dan bina lingkungan tahun 2011. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial tersebut telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Riza, Wahono & Rekan (RWR) sebagaimana dalam laporan atas review program kemitraan dan bina lingkungan nomor 012C/RWR-B1/PKBLSMF3/III/11 tanggal 28 Maret 2011.

Sepanjang tahun 2010, Perseroan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai berikut: a) Pelestarian lingkungan, turut serta dalam kegiatan pelestarian tanaman adenium bekerjasama dengan komunitas pecinta tanaman adenium. b) Rumah sehat, yaitu penyaluran bantuan perbaikan rumah secara langsung kepada keluarga kurang mampu dengan pembangunan rumah bagi 12 keluarga miskin

Peraturan Yang Terbit Terkait Perseroan Dalam Tahun 2010 NO

NOMOR DAN JUDUL PERATURAN

1

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/38/DPNP

2

Peraturan Bapepam & LK – Keputusan Ketua Bapepam & Lembaga Keuangan Nomor KEP555/BL/2010

ISI

DAMPAK BAGI SMF

Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi

Peraturan ini memberikan nilai positif bagi Perseroan khususnya terkait implementasi program kegiatan Perseroan untuk Repurchase KPR (Repo KPR)

Penawaran Umum Berkelanjutan

Peraturan ini mendukung kegiatan Perseroan karena waktu yang dibutuhkan menjadi efisien dan proses pelaksanaannya menjadi cepat dan singkat.

Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan Selama tahun 2010, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, perburuhan, tata usaha negara, ataupun perkara yang terdaftar/tercatat dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, serta perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan berkedudukan.

(60)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Laporan Tahunan 2010 PERNYATAAN MANAJEMEN

PERNYATAAN MANAJEMEN Laporan Tahunan ini dan laporan keuangan serta informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)

DIREKSI

ERICA SOEROTO Direktur Utama

SUTOMO Direktur

YUDHI ISMAIL Direktur

ARYS ILYAS Komisaris

TITO MURBAINTORO Komisaris

Menyetujui,

DEWAN KOMISARIS

JUGIA WAHAB Komisaris Utama

(61)

LAPORAN KEUANGAN

(62)

9i;

RWR R.IZ,A, WAHONO Cr REKAN

CLARKSON HYDE INTERNATIONAL

LAPORAI{ AUDITOR INDEPENDEN DAN LAFORAN KEUANGAN INDEPENDDI|J|T AADITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSEROI Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2O1O,

2OOg

dan 2OO8

For The Years Endcd, December 37, 2O7O, 2OO9 and.2OOB NOMOR/.I\IUMBER

TANGGALIDATED

: O12IRWR-BUGA-LKSMFS/III/ 11 z 28 MARET 2OLL | tuIARCH 28,2077

DAFTAR ISI

I.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

II.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

III.

LAPORAN KEUANGAN -

-

-

IV.

Neraca 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 Laporan Laba (Rugi) Tahun-Tahun Yang berakhir Pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 Laporan Perubahan Ekuitas TahunTahun Yang berakhir Pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 Laporan Arus Kas Tahun-Tahun Yang berakhir Pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

Halaman/Pages

1-2

Umum

-

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laba (Rugi)

-

I.

BOARD OF DIRECTORS’ STATEMENT LETTER

II.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

III. FINANCIAL STATEMENTS 3-4

-

5

-

6

-

7–8

-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -

TABLE OF CONTENTS

IV.

Balance Sheets as of December 31, 2010, 2009 and 2008 Statements of Income (Loss) For The Years Ended December 31, 2010, 2009 and 2008 Statements of Changes in Equity For The Years Ended December 31,2010, 2009 and 2008 Statements of Cash Flows For The Years Ended December 31, 2010, 2009 and 2008

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

9 – 14

-

General

14 – 35

-

36 – 82

-

Summary of Significant Accounting Policies Explanatory to The Financial Statements Account

RWR R.IZA, WAHONO

& REKAN

<X=U CLARKSON HYDE INTERNATIONAL

srn r

PT $arann Multigriya Finansial (Perserol Grha SMF, Jl. Panglima Polim

Telp.6221

lNo.

2V0A 400, Fax.62 21

1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160

27Al 400

email : [email protected]

SURAT PERITYATAAN DIREKSI TENTANG TAI{GGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAIT UNTUK TATIUN-TAHUN YANG BERAKIIIR PADA 31 DESEMBER 2O1O, 2OO9 DAN 2OO8 PT SARANA MULTTGRTYA FTNANSTAL (PERSEROI Kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.

Erica Soeroto Grha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Jakarta (02 1) 27OO 400 Direktur Utama

Nama Alamat Kantor

Alamat Domisili Nomor Telepon Jabatan 2.

Nama Alamat Kantor

Sutomo Grha SMF Jl. Panglima Polim I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Jakarta (02 1) 27OO 400 Direktur

Alamat Domisili Nomor Telepon Jabatan menyatakan bahwa

:

1.

Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perseroan;

2.

Laporan keuangan perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

3.

a. Semua informasi dalam laporan keuangan perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 20LL U-f Direktur

Utama

Direktur

BAAF436 RIBU RUPIAH

Sutomo

The lndonesian Secondary Mortgage Corporation

www.smf

-l

ndonesia.co.id

RWR

RIZA, WAHONO & REKAN

RWR

R.IZA, WAHONO

& REKAN

;

Kantor Akuntan Publik-SK Menteri Keuangan No.KEP-088/KM.6/2003

CLAR KSON HYDE INTERNATIONAL

BAPEPAM No. S-1367/PM/2003 dan BANK INDONESIA No.070

SK Menteri Keuangan No. 2454/LK/2004

Laporan Auditor Independen

No. 0 12 / RwR

-r_L I

GA-LKSMF3 lrfi I Lt

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Kami telah mengaudit neraca PT Sarana

Independent Auditor' s Report

No. 012/ RWR-81/ GA-LKSMF3/

Iil/

11

The Stockholder, Boards of Commlssioners Multtgrtga Flnqnslal (Persero)

qnd Dlrectors of PT Sarana

We haue audited the balance sheets of

Multigriya Finansial (Persero) ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2OlO, 2OO9 dan 2008 dan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OIO, 2OO9 dan 2008. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

PT Sarana MultigriAa Finansial (Persero) (the "Compang") as of December 37, 2010, 2009 and 2008, and the related statements of income, changes in equity, and cash flows for the Aears ended December 37, 2010, 2009 and 2008. Th.ese financial statements are the responsibility of the Compang's management. Our responsibilitg is fo express an opinion on this financial statement based on our audit.

Kami melaksanakan audit

We conducted our audit in accordance uith auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public

berdasarkan

standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun-tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2OO9 dan 2008 sesuai denga.r prinsip

Accountants. Those standards require that ute obtain reasonable assurance about whether the

plan and perform the qudit to

financial statements are free of mateial

misstatement. An audit includes examining, on a test basls, euidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assesslng the accounting principles used and significant estimates made bg mantagement, as utell as eualuating the ouerall financial statement presentation. We belieue that our audit prouides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial

statements referred to aboue present fairlg, in all material respects, the financial position of PT Sarana Multigriga Finansial (Persero) as of December 31, 2010, 2009 and 2008, and the results of its operation, changes in eEtitg and its cash flous for the Aears ended December 37, 2010, 2009 and 2008 in conformitg utith generally accepted accounting principles in Indonesia

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jl. Anggrek Garuda Raya No. 9, Jakarta Barat 11480 Telp. +62,21. 5367 9807, 5367 9808 Fax. +62.21.5367 9809 E-mail : [email protected]

RWR

;

As described at Notes No. 2l of the financial statements, started from Jarutary 1, 2010 the companA implement PSAK lVo. 50 (Reuised 2006), "Financial Instruments : Presentation arud Disclosure" and PSAK 55 (Reuised 2006), "Financiq.l Instruments : Recogni-zing and Measurement". The application of PSAK 50

Seperti dijelaskan pada Catatan No. 21 atas laporan keuangan, mulai 1 Januari 2OLO Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar

Akuntansi I(euangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2.006), "Instrulnen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 20061, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006l ini dilakukan secara

and 55 (Reuised 2006) prospectiuelg applied.

prospektif.

Drs. Baktizar BM Izin Akuntan Publik No. 03.1.0833 Public Accountant License No. 03.1.0833 28 Maret 2017 Laporan keuangan teriampir tidak dimaksudkan untuk menyqjikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai clengan prinsip dan praktek akuntansi yang

berlaku urlunl di negan'a dan wilayah hukum selain InConesia. Standar, prosedur dan praktek untuk mengaudit laporan keuangan tersebut adalah yaxg berlaku umurn dan diterapkan di Indonesia.

/

March28, 2011 The accompanging financial statements are not intended present the Jinancial position, results of operations and cash flous in accordance uith accounting principles and practice generallg accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standarcls, procedures and to

practices

to audit such financial statements are those

generallg accepted and applied in htdonesia.

RWR R'IZA, WAHONO

& REKAN

Gic E- XU CLARKSON HYDE INTERNATIONAL

-3-

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) NERACA 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) BALANCE SHEETS DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan Notes

31 Desember 2010

31 Desember 2009

31 Desember 2008

December 31, 2010

December 31, 2009

December 31, 2008

ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Pinjaman Yang Diberikan - Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Piutang Usaha Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Piutang Lain-Lain Uang Muka Biaya Dibayar Dimuka Pajak Dibayar Dimuka

ASSETS

2c, 2d, 3

765.440.030.639

511.237.931.961

661.574.981.702

2f, 4

269.916.380.465

354.881.292.161

-

75.930.532.528

205.037.760.119

3.354.280.290

5a

8.258.533.241

11.629.097.516

3.028.481.769

5b

1.268.714.285

14.415.276

204.000.000

6

-

5.526.022

7

89.130.627

385.290.432

2e, 10

1.739.618.736

524.419.837

354.637.756

255.889.287

2.635.153.323 1.124.062.894.945

6.652.947.721 1.090.198.898.964

6.313.844.241 676.471.096.025

2b, 9

1.629.207.775

1.330.518.100

1.865.227.677

2e, 10

8 2h, 18a

Aset Tidak Lancar Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman Yang Diberikan - Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun Jaminan dan Pendukung Kredit Sinking Funds Investasi Jangka Panjang - bersih Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 masing-masing sebesar Rp3.293.044.589, Rp2.212.236.274, dan Rp1.621.066.959) Aset Pajak Tangguhan - bersih Aset Lain-Lain

JUMLAH ASET

(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)

Current Assets Cash and Cash Equivalents Short Term Investments

Loan - current portion Account Receivables Interest Based Fee Based Other Receivables Advance Payments Prepaid Expenses Prepaid Taxes

Non Current Assets

1.358.090.565.662

733.233.266.550

11

27.465.443.436

15.455.378.696

12

11.487.173.628

10.603.525.000

2f, 13

12.176.394.778

47.203.888.146

2g, 14

34.247.806.983

26.719.069.058

1.816.548.513

2.263.967.981

2h, 18e 15

140.952.936

462.684.234

1.447.054.093.711

837.272.297.765

2.571.116.988.656

1.927.471.196.729

Due From Related Parties

Loan - net of current portion Credit Enhancment 8.866.306.000 Sinking Funds 47.196.561.879 Long-term Investments - net Fixed Assets (net of accumulated depreciation as of December 31, 2010, 2009 and 2008 amounted to Rp3.293.044.589, Rp2.212.236.274 and Rp1.621.066.959 1.315.144.089 respectively) 1.837.346.195 Deferred Tax Assets - net 375.125.183 Other Assets 591.740.740.932 530.285.029.909 -

1.268.211.836.957

TOTAL ASSETS

(See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)

-4-

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) NERACA 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) BALANCE SHEETS DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan Notes

31 Desember 2010

31 Desember 2009

31 Desember 2008

December 31, 2010

December 31, 2009

December 31, 2008

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Kewajiban Lancar

Current Liabilities

Bagian Lancar dari Kewajiban Jangka Panjang : Surat Hutang Jangka Menengah Tempo Hutang Dalam Obligasi Waktu Satu Tahun Hutang Lain-Lain Kepada Pihak ketiga Kepada Pihak Hubungan Istimewa Biaya Yang Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Penyisihan Bonus Pendapatan Diterima Dimuka

-

2j, 22

362.725.826.980

-

2j, 23

-

299.293.503.756

1.989.097.978

659.763.387

-

-

52.621.794

19.630.396.995

7.613.702.359

552.867.967

16 2b, 16 17

170.871.230

291.803.985

8.511.939.770

591.416.375

19, 26

3.881.888.647

4.672.436.677

3.863.021.516

2e,20

388.519.014.585

2h, 18b

956.730.175 321.708.076.124

1.759.947.423 6.990.746.305

Kewajiban Tidak Lancar Penyisihan Tunjangan Purna Jabatan Penyisihan Imbalan Kerja Karyawan Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Lancar : Surat Hutang Jangka Menengah Dalam Hutang Waktu Obligasi Satu Tahun

Non Current Liabilities 12b, 26 2i, 21, 26

303.978.125

2.168.420.000

1.926.241.250

2.774.293.000

1.929.845.000

1.161.341.000

-

-

2j, 22

24.990.306.498

2j, 23

726.243.868.911 754.312.446.534

250.082.613.668 254.180.878.668

3.087.582.250

1.142.831.461.119

575.888.954.792

10.078.328.555

JUMLAH KEWAJIBAN Ekuitas Modal Saham Modal dasar - 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000 lembar saham Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)

Current Portions of Long-Term Liabilities : Medium Term Notes Bonds Payable Other Payables Third Parties Related Parties Accrued Expenses Taxes Payable Provision for Bonus Unearned Income

Provision for Post Occupation Benefit Provision for Employee Benefits Long-Term Liabilities Net of Current Portions : Medium Term Notes Bonds Payable TOTAL LIABILITIES Stockholders' Equity

24

1.000.000.000.000

1.000.000.000.000

162.000.000.000

116.000.000.000

76.000.000.000

266.285.527.537

235.582.241.937

182.133.508.402

1.428.285.527.537

1.351.582.241.937

1.258.133.508.402

2.571.116.988.656

1.927.471.196.729

1.000.000.000.000

1.268.211.836.957

Capital Stock Authorized capital - 4.000.000 shares at par value of Rp 1.000.000 each Issued and fully paid capital 1.000.000 shares Retained Earnings Appropriated Unappropriated TOTAL STOCKHOLDERS' EQUITY TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY (See Notes to The Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)

-5-

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN LABA (RUGI) TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF INCOME (LOSS) FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)

(dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tahun 2010 Year 2010

Catatan Notes PENDAPATAN

25

BEBAN USAHA Gaji dan Tunjangan Karyawan Umum dan Administrasi

26 27

105.605.519.637

( ( (

LABA USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH

28

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN Kini Tangguhan

LABA BERSIH PER SAHAM - DASAR



121.858.536.613

100.485.005.274

16.095.683.890

) (

7.467.990.643

) (

REVENUES

15.668.661.964

)

6.293.126.374

)

18c 18d

(

OPERATING EXPENSES Salaries and Employees' Benefits General and Administrative

23.563.674.533 ) (

21.961.788.338 )

75.825.954.294

98.294.862.080

78.523.216.936

OPERATING INCOME

2.259.238.109

3.222.935.857

1.696.801.965

OTHER INCOME - NET

78.085.192.403

101.517.797.937

80.220.018.901

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

2h

( LABA BERSIH

18.089.249.250 ) ( 11.690.316.093 ) ( 29.779.565.343 ) (


( 447.419.468 ) 447.419.468 ) ( 77.637.772.935

77.638

8.495.686.188 ) ( 426.621.786 8.069.064.402 ) ( 93.448.733.535

93.449

3.260.117.600 ) 300.529.059

CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) Current Deferred

2.959.588.541 ) 77.260.430.360

NET INCOME

77.260

EARNINGS PER SHARE - BASIC


-6PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009 AND 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)


Modal saham ditempatkan dan disetor penuh / Issued and fully paid capital

Saldo tanggal 1 Januari 2008 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Laba bersih tahun 2008 Saldo tanggal 31 Desember 2008 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Laba bersih tahun 2009 Saldo tanggal 31Desember 2009 Pembagian laba Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan Alokasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Laba bersih tahun 2010 Saldo tanggal 31Desember 2010


1.000.000.000.000

-

Saldo laba / Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya / Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated

44.000.000.000

32.000.000.000 -

1.000.000.000.000

-

76.000.000.000

40.000.000.000

-

-

1.000.000.000.000

116.000.000.000

136.873.078.042

(32.000.000.000) 77.260.430.360 182.133.508.402

Jumlah ekuitas / Total stockholder's equity

1.180.873.078.042

Balance as of January 1, 2008

77.260.430.360

Distribution of income Appropriation for general and special reserve Net Income year 2008

1.258.133.508.402

Balance as of December 31, 2008

93.448.733.535

93.448.733.535

Distribution of income Appropriation for general and special reserve Net Income year 2009

235.582.241.937

1.351.582.241.937

Balance as of December 31, 2009

(40.000.000.000)

-

46.000.000.000

(46.000.000.000)

-

-

(934.487.335) 77.637.772.935

1.000.000.000.000

162.000.000.000

266.285.527.537

-

(934.487.335) 77.637.772.935 1.428.285.527.537

Distribution of income Appropriation for general and special reserve Allocation for Corporate Social Responsibility Net Income year 2010 Balance as of December 31, 2010


-7PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)



Catatan Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari Bunga Penyaluran Pinjaman Deposito Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Surat Utang Negara (SUN) Obligasi Retail Indonesia (ORI) Efek Beragun Aset (EBA) Penambahan Penyaluran Pinjaman Penerimaan Angsuran Pinjaman Investasi pada Efek Beragun Aset (EBA) Pelepasan Efek Beragun Aset (EBA) Penerimaan Cicilan Pokok Efek Beragun Aset (EBA) Penerimaan dari Hasil Lainnya Penerimaan (Pembayaran) Kas Dari (Untuk) : Pihak Ketiga Komisaris, Direksi dan Karyawan Tunjangan Purna Jabatan (Penambahan) Sinking Fund Pengurangan Sinking Fund Pendukung Kredit Dana Transisi Servicer Bunga Obligasi Bunga MTN Pajak Penghasilan Restitusi Pajak Reklasifikasi - Deposito Jangka Panjang Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perlepasan (Investasi ) pada Obligasi Retail Indonesia (ORI) Pembelian Aset Tetap Penambahan Aset Dalam Penyelesaian Penambahan Aset Lain-Lain Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi


2a,25 2a,25 2a,25 2a,25 2a,25 2a,25 10 10 2f, 4 2f, 4 2f, 4 2a,28 2a,27 2a,26 2a,26 12 12 15 15 25 25 18c 18f 10

(


106.342.910.556

57.814.395.811

35.979.977.357

46.087.962.011

55.212.516.788

34.604.953.438

-

-

20.263.044.174

1.281.076.650

1.262.666.790

1.205.719.200

2.832.739.917

2.812.514.250

1.995.084.000

32.875.314.718

6.991.580.239

702.244.984.515 ) ( 204.819.758.769

(


-

404.083.543.647 ) ( 419.941.509

236.500.000.000 ) ( 256.778.923.624 81.171.459.091

339.107.800.901

378.500.000.000 )

-

8.077.350.000

-

16.900.693.960

17.937.314.319

532.492.921.296 )

-

9.502.067.283

949.779.290

( ( ( (

44.417.584.957 ) (

26.563.311.479 ) (

8.520.073.755 )

13.735.353.721 ) (

7.702.496.598 ) (

14.079.297.976 )

(

11.746.895.735 ) (

2.593.989.375 ) (

402.225.000 ) (

147.510.000 )

8.874.412.628 ) (

2.974.741.000 ) (

4.635.795.502 )

4.239.819.499

1.177.754.502

1.336.027.435 242.612.970

( ( (

(

(

15.430.891.573 )

-

399.256.964 )

-

55.816.736.111 )

-

-

8.287.500.000 )

-

-

8.343.664.111 )

-

-

4.438.855.769

-

-

1.000.000.000

-

335.416.165.324 ) (

-

672.822.920.132 ) (

124.591.485.667 )

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Interest income from Loans Time Deposits Bank Indonesia Certificates (SBI) Government Bonds (SUN) Government Bonds (ORI) Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) Additions of Loans Installment of Loans Investment on RMBS Divestment of RMBS Principal Installment of RMBS Others Income Cash Receipt (Payment) from (for) Third Parties Commisioner, Directors and Employees Post-Occupation Benefit (Additions) of Sinking Funds Deductions of Sinking Funds Reserve Account Servicer Transition Fund Interest on bonds Interest on MTN Income Taxes Tax Refund Reclassification of Long Term Deposit Net Cash provided used in Operating Activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

13 14 14 15

( ( ( (

35.000.000.000 1.604.729.820 5.261.199.228 100.787.450 28.033.283.502

(

35.014.000.000 )

)(

20.404.489.586 ) (

-

85.946.500 )

)(

5.590.604.698 )

)(

188.656.505 )

)(

26.183.750.789 ) (

35.099.946.500 )

Divestment (Investment) on Government Bonds (ORI) Acquisition of Fixed Assets Additions of Asset in Progress Additions of Other Assets Net Cash used in Investing Activities


-8PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) LAPORAN ARUS KAS TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010, 2009 DAN 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010, 2009 AND 2008 (expressed in rupiah, unless otherwise stated)



Catatan Notes ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Penerimaan Hasil Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah Pembayaran Hutang Pokok Obligasi Biaya Emisi Obligasi Biaya Emisi MTN Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

23 22 23 23 22


727.000.000.000

( ( (

551.000.000.000

-

388.000.000.000

-

-

551.000.000.000 )

-

-

1.643.962.000 ) ( 771.057.500 )

254.202.098.678

2.330.378.820 ) -

561.584.980.500

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS


548.669.621.180

(

-

150.337.049.741 ) (

159.691.432.167 )

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeds from issuance of bonds Proceeds from issuance of Medium Term Notes Bonds Principal Payment Bonds Issuance Costs MTN Issuance Costs Net Cash provided by Financing Activities INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

SALDO KAS DAN SETARA KAS - AWAL

2c,2d,3

511.237.931.961

661.574.981.702

821.266.413.869

CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING

SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR

2c,2d,3

765.440.030.639

511.237.931.961

661.574.981.702

CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING

KEGIATAN YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Reklasifikasi - aset dalam penyelesaian ke aset tetap Reklasifikasi - uang muka ke aset tetap Reklasifikasi - hutang lain-lain ke aset tetap Reklasifikasi - uang muka ke aset dalam penyelesaian Reklasifikasi - hutang lain-lain ke aset dalam penyelesaian


NON CASH ACTIVITIES

301.185.931

Reclassification of aset in progress to fixed aset Reclassification of advance payment to fixed aset Reclassification of other payables to fixed aset

2.185.332.135

Reclassification of advance payment to aset in progress

756.722.465

Reclassification of other payables to aset in progress

12.666.170.538 357.867.307


RWR RJZA, WAHONO C{ REKAN

St r. CLARKSON HYDE INTERNATIONAL

-9PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Notes to the Financial Statements the Years Ended December 31, 2010, 2009 and 2008

Ei

1. INFORMASI UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 7 Pebruari 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008.

1. GENERAL INFORMATION a. Establishment and General Information PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) was established within the framework of the Government of the Republic of Indonesian Regulation number 5 year 2005 dated February 7, 2005 on Investment by the Republic of Indonesia to Establish a State Owned Company in Secondary Mortgage Financing and the Indonesian Presidential Regulation number 19 year 2005 dated February 7, 2005 on Secondary Mortgage Financing which had been revised by Indonesian Presidential Regulation number 1 year 2008 dated January 26, 2008.

Anggaran Dasar SMF dibuat oleh notaris Imas Fatimah, S.H., No. 59, tanggal 22 Juli 2005. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-20694.HT.01.01. TH.2005 tanggal 26 Juli 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69, Tambahan No.9263 tanggal 30 Agustus 2005.

Articles of Association of SMF was notarized under deed number 59 dated July 22, 2005 of notary Imas Fatimah, S.H. This deed was approved by the Minister of Law and Human Rights under number C-20694.HT.01. 01.TH.2005 dated July 26, 2005 and was published in Supplement number 9263 of the Official Gazette number 69 dated August 30, 2005 of the Republic of Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar No.59 tanggal 22 Juli 2005 tersebut di atas, maksud dan tujuan SMF adalah sebagai berikut : a. Kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan pada bank dan lembaga keuangan yang memberikan kredit pemilikan rumah. b. Menghimpun dana masyarakat untuk membiayai kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dengan menerbitkan surat berharga jangka panjang dan/atau jangka pendek. c. Kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam a dan b di atas.

According to Articles of Association number 59 dated July 22, 2005 above, the purpose and objectives of SMF are : a. To engage in financing activities by providing secondary mortgage financing facilities to banks and financial institutions that grant home ownership loans. b. To gather funds from the public to finance its secondary mortgage financing activities by issuing longterm and/or short-term securities.

c. To engage in other activities in order to support the activities as mentioned in “a” and “b” above.

- 10 PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008


Lanjutan/Continued

Pada tanggal 13 Agustus 2008 SMF telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercatat dalam Akta No.114 tanggal 13 Agustus 2008 dari Sutjipto, S.H.,M.Kn, notaris di Jakarta, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-94053.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

On August 13, 2008 Stockholder’s Extraordinary General Meeting which notarized under Deed number 114 dated August 13, 2008, of Sutjipto, S.H.,M.Kn, a notary in Jakarta, regarding Statement of Meeting Decision of Articles of Association amendment. This amendment had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU94053.AH.01.02. year 2008 dated December 5, 2008.

Berdasarkan akta perubahan tersebut maksud dan tujuan SMF adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

Based on the amendment of the deed, the purpose and objectives of SMF are to promote and develop secondary mortgage financing market as to increase capacity and sustainability of housing finance which is affordable for the people.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SMF dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur KPR, berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. b. Menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif. c. Menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat utang. d. Kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam a, b dan c di atas.

In order to achieve the said purpose and objectives, SMF can perform the following operational activities : a. Purchase financial asset from mortgages originator, in the form of mortgage receivables including the attached right on the collateral and issued asset backed security in the form of participation certificate.

c. Appoint SPV to purchase financial asset from originator and issued asset back security in the form of bond. d. Engage in other activities in order to support the activities as mentioned in “a”, “b” and “c” above.

SMF mulai melakukan kegiatannya pada Oktober 2005.

SMF started its activities in October 2005.

SMF berkantor di Plaza Bapindo, Menara Mandiri, lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta.

SMF is domiciled at Bapindo Plaza, Menara Mandiri, 10th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Sejak tanggal 15 Juli 2010 SMF berkantor di Grha SMF, Jl. Panglima Polim I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

Since on July 15, 2010, SMF is domiciled at Grha SMF, Jl. Panglima Polim I number 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160.

b. Warehouse pool of financial asset and issued Participation Certificate when market is not conducive yet.



Lanjutan/Continued

b. Penawaran Umum Obligasi

b. Bonds Public Offering

Pada bulan Juli 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 01) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan Nilai Nominal sebesar Rp300.000.000.000 tingkat suku bunga sebesar 10,125% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2010. Obligasi ini telah dilunasi tepat waktu pada saat jatuh tempo.

In July, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 01) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp300.000.000.000 and interest rate of 10.125% per annum and maturity on July 15, 2010. Bonds were timely paid on maturity date.

Pada bulan Desember 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama ”Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 02) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp251.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,5% per tahun dan jatuh tempo pada 3 Januari 2011. Obligasi ini telah dilunasi tepat waktu pada saat jatuh tempo.

In December, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 02) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp251.000.000.000 and interest rate of 9.5% per annum and matured on January 3, 2011. Bonds were timely paid on maturity date.

Pada bulan Juni 2010 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 03) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal Rp727.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu :

In June, 2010 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Year 2010 With Fixed Interest Rate” (SMFP 03) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp727.000.000.000 This Bonds consist of 2 (two) series :

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 dan jatuh tempo pada 8 Juli 2012.

A Series: Bond with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 years term from issuance date. Bond A Series issued with nominal value of Rp500.000.000.000 and matured on July 8, 2012.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp227.000.000.000 dan jatuh tempo pada 8 Juli 2013.

B Series: Bond with fixed interest rate 9.75% p.a, 3 years term from issuance date. Bond B Series issued with nominal value of Rp227.000.000.000 and matured on July 8, 2013.

c. Penerbitan Surat Hutang Jangka Menengah Pada bulan April 2010 SMF menerbitkan Surat Hutang Jangka

c. Medium Term Notes Issuance On April 2010 SMF issued Medium Term Notes (MTN) SMF I Year 2010 with



Lanjutan/Continued

Menegah (MTN) SMF I Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan jumlah Rp188.000.000.000. MTN tersebut terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:

fixed interest rate amounted Rp188.000.000.000. This MTN consist of 2 (two) series:

Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka 370 Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri A sebesar Rp163.000.000.000 dan jatuh tempo pada 21 April 2011.

A Series: MTN with fixed interest rate 8.75% p.a, 370 calendar days term from issuance date. MTN A Series amounted Rp163.000.000.000 and matured on April 21, 2011.

Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri B sebesar Rp25.000.000.000 dan jatuh tempo pada 16 April 2012.

B Series: MTN with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 (two) years term from issuance date. MTN B Series amounted Rp25.000.000.000 and matured on April 16, 2012.

Pada bulan Desember 2010 SMF menerbitkan Surat Hutang Jangka Menegah (MTN) SMF II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun, berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN ini sebesar Rp200.000.000.000 dan jatuh tempo 30 Desember 2011.

On December 2010 SMF issued Medium Term Notes (MTN) SMF II Year 2010 with fixed interest rate 8.5% p.a, 1 (one) year term from issuance date. This MTN amounted Rp200.000.000.000 and matured on December 30, 2011.

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

d. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan akta No. 110 tanggal 13 Agustus 2010, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang definitif, adalah sebagai berikut:

The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2010 based on Notarial Deed number 110 dated August 13, 2010, regarding Statement the Decision of Stockholder’s of State Owned Company of which effective date from July 22, 2010 until the definitive appointment of member of Boards of Commissioners and Directors , are as follows :

31 Desember 2010 Dewan Komisaris Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Komisaris Komisaris Direksi Direktur Utama Direktur Direktur

December 31, 2010 :

Jugia Wahab

:

: :

Arys Ilyas Tito Murbaintoro

: :

Board of Commissioners President Commissioner (Independent Comissioner) Commissioner Commissioner

: : :

Erica Soeroto Yudhi Ismail Sutomo

: : :

Board of Directors President Director Director Director



Lanjutan/Continued

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial No.521/KMK.010/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial, adalah sebagai berikut :

The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2009 based on copy of Decision Letter of Minister of Finance number 521/KMK.010/2009 dated December 29, 2009, on the appointment of Boards of Directors of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), are as follows :


December 31, 2009 :

Jugia Wahab

:

: :


: :


: : :

Erica Soeroto Yudhi Ismail Sutomo

: : :


Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMF pada tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan akta No. 114 tanggal 13 Agustus 2008 dari Sutjipto, S.H.,M.Kn, notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

The composition of SMF’s Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2008 based on Notarial Deed number 114 dated August 13, 2008, of Sutjipto, S.H.,M.Kn, a notary in Jakarta, are as follows :


December 31, 2008 :

Jugia Wahab

:

: :


: :


: : :

Erica Soeroto Paulus Nurwadono Sutomo

: : :


Jumlah honorarium dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masingmasing sebesar Rp1.062.355.000, Rp1.044.430.000, dan Rp1.792.334.363.

Total compensations and allowances paid to the Board of Commissioners for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 amounted Rp1.062.355.000, Rp1.044.430.000. and Rp1.792.334.363 respectively.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp2.360.425.000, Rp2.025.775.000, dan Rp4.319.091.333.

Total salaries and allowances paid to the Board of Directors for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 amounted Rp2.360.425.000, Rp2.025.775.000 and Rp4.319.091.333 respectively.



Lanjutan/Continued

Pada tanggal 23 Juli 2010 SMF telah membayar tunjangan purna jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 22 Juli 2010 sebesar Rp2.498.989.375.

On July 23, 2010, SMF has paid the post occupation benefit of Board of Commissioners and Board of Directors in relation to expiration of their year service on July 22, 2010 amounted Rp2.498.989.375.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris SMF No. 002/KEP/DEKOM/2008 tanggal 26 Juni 2008 susunan Komite Audit SMF pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut:

Based on the Decision Letter of SMF’s Board of Commissioners number 002/KEP/DEKOM/2008 dated June 26, 2008, the composition of SMF’s Audit Committee as of December 31, 2010, 2009 and 2008, is as follow :

Ketua Anggota Anggota

: : :

Jugia Wahab Alexander Zulkarnain Houtman Zainal Arifin

: : :

Chairman Member Member

Pembentukan Komite Audit SMF telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.5.

SMF Audit Committee has been established in accordance with Bapepam regulation number IX.I.5.

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 SMF, mempekerjakan masing-masing 26, 27 dan 27 karyawan tetap.

As of December 31, 2010, 2009 and 2008, SMF employed 26, 27 and 27 permanent employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh SMF disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK) di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

The accounting and reporting policies adopted by SMF conform to generally accepted accounting principles in Indonesia (PSAK) and Regulation number VIII.G.7 regarding “Financial Statement Guidelines” included in the appendix of the decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Board number Kep06/PM/2000 dated March 13, 2000.

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

The significant accounting principles applied consistently in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 are as follows :

a. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali dinyatakan secara khusus.

a. The financial statements preparation basis The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, unless otherwise stated. The statements of



Lanjutan/Continued

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasi menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. b. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa SMF melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No.7, tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.

cash flows present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities. b. Transactions with related parties SMF entered into transactions with certain parties which are regarded as having related party relationships as defined under PSAK number 7, “Related Party Disclosures”.

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made under similar terms and conditions as those conducted with third parties, are disclosed in the financial statements.

Berdasarkan PSAK No. 7, transaksi antara SMF dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Negara, tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Based on PSAK number 7, transactions between SMF and the Government, other state-owned companies and any entities owned and controlled by the Government, are not considered as transactions with related parties.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. Foreign currency transactions and balances Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions.

Pada tanggal neraca, seluruh aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

As of the balance sheet dates, all foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at the middle exchange rates quoted by Bank Indonesia on those dates. The resulting net foreign exchange gains or loses are recognized in the current year’s statement of income.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

The exchange rates used as of December 31, 2010, 2009 and 2008 were as follows:

2010 1 Dollar Amerika Serikat

Rp8.991

2009

2008

Rp9.400

Rp10.950

United States Dollar 1



Lanjutan/Continued

d. Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, time deposits and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less and free of utilization restriction.

SBI disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

SBI are presented at their nominal amount, net of unamortized interest.

Sebagai liquidity facility, SMF perlu menyediakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi permintaan lembaga penyalur KPR.

As liquidity facility provider, SMF should provide sufficient liquidity in order to fulfill request from any KPR lenders.

Deposito berjangka dan SBI yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang yang telah ditentukan penggunaannya tidak dikelompokan dalam kas dan setara kas tetapi pada akun tersendiri.

Time deposits and Bank Indonesia Certificates (SBI) with maturities of three months or less which its usage is determined not classified as cash and cash equivalents but as separated account.

e. Pinjaman yang diberikan · Pinjaman Yang Diberikan Pinjaman yang diberikan adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

e. Loans · Loans Loans is non derivative financial asset with fixed or certain payment that does not have active market quoted price in a form of funding or any equivalent form, which based on agreement or contractual debt between creditor and debtor which oblige debtor to fulfill its obligation in certain period with compensation in a form of interest payment.

Sejak 1 Januari 2010

Since January 1, 2010

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang.

Loans is classified as Loans and Receivables.

Pengakuan awal Pinjaman yang Diberikan diukur pada nilai wajar yaitu nilai pokok dikurangi dengan pendapatan provisi dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran setelah pengakuan awal, diukur pada biaya perolehan selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Initial Loans recognition is measured at fair value i.e. principal amount deducted by provision fees and added with directly attributed transaction cost. Subsequent measurement after initial recognition is measured on historical cost and amortized using effective interest rate method and subtracted by allowance for impairment loss.



Lanjutan/Continued

Sebelum 1 Januari 2010

Before January 1,2010

Pinjaman dinyatakan pinjaman.

diberikan saldo pokok

Loans are stated at the amount of loan principal outstanding.

Pendapatan provisi atas pinjaman yang diberikan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan secara periodik sesuai dengan jangka waktu pinjaman yang diberikan tersebut dengan metode garis lurus.

Provision fees related to loans are deferred and periodically recognized as income over the term of the loans with straight line method.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.009/SKD/DIR/IX/2007 SMF mengelompokkan kualitas pinjaman sebagai berikut:

Based on Board Of Director’s decision Letter number 009/SKD/DIR/IX/2007 SMF classified its loan quality as follows: - Current (1 to 30 days) : no loan installment past due; - Special Attention (31 to 90 days): 3 times loan installments past due; - Hard Core ( more than 91 days) : more than 3 times loan installments past due.

yang sebesar

- Lancar (1-30 hari) : tidak terdapat tunggakan angsuran pinjaman; - Perhatian Khusus (31-90 hari) : terjadi sampai 3 kali tunggakan angsuran pinjaman; - Tidak Lancar (> 91 hari) : terjadi lebih dari 3 kali tunggakan angsuran pinjaman. SMF melakukan pembentukan cadangan terhadap pinjaman yang diragukan dengan ketentuan sebagai berikut:

SMF provides provision for doubtful loan with the following policy:

- Untuk Pinjaman dalam Perhatian Khusus sebesar 2% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan; - Untuk Pinjaman Tidak Lancar sebesar 100% dari saldo baki debet dikurangi nilai agunan.

- For Loan under Special Attention, 2% from loan outstanding net of loan collateral values; - For Hard Core Loan, 100% from loan outstanding net of loan collateral values.

· Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat / Term Purchase Program (TPP) adalah pembelian tagihan dari lembaga penyalur KPR dengan cessie dan dengan syarat with recourse, untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Melalui transaksi ini, kepemilikan atas tagihan KPR secara yuridis beralih dari penjual kepada pembeli, akan tetapi karena jual beli dilakukan dengan syarat with recourse dan waktu tertentu, maka resiko atas hak tagih masih melekat pada lembaga penyalur

·

Term Purchase Program (TPP) Buy and sell mortgage receivables/ Term Purchase Program (TPP) is purchasing of mortgage receivables from mortgage lender with cessie and recourse terms for certain period as agreed by parties. Legally by this transaction, the ownership of the mortgage receivables transferred from seller to buyer, however due to with-recourse and certain period terms of transactio, the inherent risk on receivables is still born by mortgage lender.



Lanjutan/Continued

KPR. Secara akuntasi, transaksi ini tidak memenuhi kriteria jual putus sehingga tagihan KPR masih tercatat dalam pembukuan lembaga penyalur KPR. TPP berbeda dengan anjak piutang dalam hal risiko dan manfaat yang ditanggung oleh bank penjual sedangkan risiko dan manfaat anjak piutang ditanggung oleh pembeli.

Accounting wise this transaction is not comply with true sale criteria, therefore mortgage receivables still recorded in the book of mortgage lender institution. TPP is different with factoring in term of risk and benefit are still for the seller, while risk and benefit on factoring transaction are transferred to buyer.

TPP diperlakukan sama dengan Pinjaman yang Diberikan sehingga kebijakan akuntansi TPP sama dengan kebijakan akuntansi Pinjaman yang diberikan.

TPP is treated the same as Loans therefore, the accounting policy of TPP is the same with Loans accounting policy.

f. Investasi Sejak 1 Januari 2010 · Investasi jangka pendek

f. Investments Since January 1, 2010 · Short-term investments

Termasuk dalam Investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan sebagai efek yang tersedia untuk dijual.

Short term investment is classified as Financial Asset which is measured at fair value through profit or loss statement and as available for sale securities.

Perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi periode tahun berjalan. Sedangkan efek yang tersedia untuk dijual, selisih antara nilai wajar dengan nilai perolehan efek dicatat dalam komponen ekuitas dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat efek tersebut dijual.

Changes of fair value recognized in current year profit or loss statement. The different of fair value and acquisition cost of an available for-sale securities is recorded as a component of stockholder’s equity and will be recognized in current year profit or loss statement when securities were sold.

Penghentian pengakuan Investasi Jangka Pendek dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari Investasi Jangka Pendek tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari Investasi Jangka Pendek atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.

Short term investments should be derecognized if the contractual right on its cash flow has been ended or the company transferred its right to receive cash flow from the short term investments or the entity has retained the contractual rights to receive the cash flows from the short term investments, but has assumed a contractual obligation to pass those cash flows on under an arrangement.

Penentuan nilai wajar atas investasi jangka pendek dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait.

Fair value of short term investment is determined using quotation price from active market on said instrument.



Lanjutan/Continued

Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu secara berkala, merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

A market is considered as active if periodically fair quoted prices is available from occurred actual and regular fair market transaction.

· Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai Aset Keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo.

· Long-term investments Long term investment is classified as financial asset hold to maturity.

Pengakuan awal Investasi jangka panjang diukur pada nilai wajar yaitu nilai pokok dan ditambah premium atau diskonto. Pengukuran setelah pengakuan awal, selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan dikurangi premi atau ditambah diskonto yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

Initial recognition of long term investment is measured at its fair value i.e. principal value added by premium or discount. Subsequent measurement after initial recognition is measured with acquisition cost deducted by amortized premium or added by amortized discount using effective interest rate.

Penghentian pengakuan Investasi jangka panjang dilakukan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak atas arus kas yang berasal dari investasi jangka panjang atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.

Long term investments should be derecognized if the contractual right on its cash flow has been ended or the company transferred its right to receive cash flow from the long term investments or the entity has retained the contractual rights to receive the cash flows from the long term investments, but has assumed a contractual obligation to pass those cash flows on under an arrangement.

Efek yang diklasifikasikan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan usianya kurang dari satu tahun direklasifikasi ke akun investasi jangka pendek dan tetap dalam klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo.

Securities were classified as for hold to maturity less than 1 (one) year maturity are reclassified as short term investment and still classified as for hold to maturity.



· Investasi jangka pendek

· Short-term investments

Investasi jangka pendek merupakan Efek yang dimiliki untuk diperdagangkan dinyatakan sebesar nilai wajarnya dan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Short term investments represent securities acquired for trading, stated at fair value and unrealized gains or losses are recognized in the current year’s profit or loss statement.



Lanjutan/Continued

· Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang merupakan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi (ditambahkan) dengan amortisasi premi (diskonto). g. Aset tetap Aset tetap dinyatakan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap tersebut sebagai berikut : Bangunan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor

· Long-term investments Long-term investments represent held-to-maturity securities are stated at cost after deducting (adding) the amortization of premium (discount). g. Fixed assets Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated when brought into use for the first time on a straight line method over their estimated useful lives as follows :

Tahun / Years 20 5 5 5 5

Buildings Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles

Tanah tidak disusutkan.

Land is not depreciated.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; renovasi dan penambahan dalam jumlah material yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kemampuan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dalam tahun yang bersangkutan.

The cost of repairs and maintenance is charged to operations as incurred; significant renovation and betterments which extend the useful lives or improve the economic value in the future in the form of increase in capacity or standard of performance are capitalized to the related fixed assets. When assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in the current year’s statement of income.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset diestimasi apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang memberikan indikasi bahwa nilai perolehan mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Apabila terjadi penurunan nilai aset, maka kerugian atas penurunan nilai aset diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

The recoverable amount of an asset is estimated whenever events or changes in circumstances indicate that its carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset value, if any, is recognized as loss in the current year’s statement of income.



Lanjutan/Continued

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Jumlah biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Assets in progress is stated at cost. Total historical cost will be transferred to the respective property and equipment account when completed and ready for use.

Efektif tanggal 1 Januari 2008, SMF menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007) – Aset Tetap. Sesuai dengan PSAK No. 16 (Revisi 2007) – Aset Tetap, SMF diharuskan memilih antara metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk mengukur biaya perolehan. SMF memilih untuk menggunakan metode biaya, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) tersebut.

Effective on January 1, 2008, SMF implements PSAK number 16 (Revised 2007) – Fixed Assets. According to the PSAK number 16 (Revised 2007) – Fixed Asset, SMF has to choose between the cost method or revaluation method as its accounting policy in measuring the cost of acquisition. SMF has chosen the cost method, therefore there is no change of its accounting policy regarding the PSAK number 16 (Revised 2007) implementation.

h. Pajak penghasilan badan · Pajak kini Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan.

h.

Corporate income tax · Current tax Current tax expense is calculated based on the estimated taxable income for the year.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau, jika SMF mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Adjustment to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is determined.

· Pajak tangguhan Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sepanjang besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantial telah diberlakukan pada tanggal neraca.

· Deferred tax Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities on each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax loses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax regulation) that have been enacted or substantively enacted on the balance sheet date.



Lanjutan/Continued

i. Penyisihan imbalan kerja karyawan

i.

Provision for employee benefits

SMF mengakui kewajiban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13) dan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”.

SMF recognized its employee benefit liability in accordance with Labor Law number 13 Year 2003 dated March 25, 2003 (Law number 13) and PSAK number 24 (Revised 2004) regarding “Employee Benefits”.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja berdasarkan UU No. 13 dihitung dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial projected unit credit. Keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian koreksi aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing program pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10 % dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut (sebelum dikurangi aset program) dan 10 % dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.

Under PSAK number 24 (Revised 2004), the cost of providing employee benefits under the Law number 13 is actuarially determined using the projected unit-credit method. Actuarial gains or loses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or loses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceed the greater amount in between 10% of the present value of the defined benefit liability at that date (excluding the plan assets) and 10% of the present value of plan asset at that time.

Keuntungan dan kerugian diakui dengan menggunakan metode garis lurus atas rata-rata sisa masa kerja karyawan.

These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Selanjutnya, beban jasa lalu (past service liability) atas perubahan dari kewajiban imbalan dari program yang telah ada harus diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak (vested).

Further more, past service liability arising from the changes in the benefit payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Pada tahun 2008, SMF membentuk sinking fund atas kewajiban imbalan paska kerja yang ditempatkan dalam deposito berjangka tersendiri.

In year 2008, SMF established a sinking fund for liability of post employment benefit and placed in restricted time deposit.

j. Surat Utang

j.

Notes payable

Sejak 1 Januari 2010

Since January 1, 2010

Surat utang yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi.

Outstanding notes payable is classified as financial liabilities which recorded based on amortized acquisition cost.

Pengakuan awal surat utang diukur sebesar nilai nominal dikurangi beban

Notes payable initial recognition, is measured at nominal value deducted



Lanjutan/Continued

emisi. Pengukuran setelah pengakuan awal, selanjutnya diukur sebesar nilai nominal dikurangi beban emisi yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

by issuance cost. Subsequent measurement to initial recognition, is measured at nominal value deducted by amortized issuance cost using effective interest rate.

Penghentian pengakuan surat utang dilakukan jika kewajiban surat utang tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Notes payable is derecognized if its contractual liability is ended, when contractual liability determined is released or canceled or expired.



Surat utang yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Beban emisi surat utang sehubungan dengan penerbitan surat utang diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi surat utang untuk menentukan hasil emisi bersih surat utang tersebut. Diskonto diamortisasi selama jangka waktu surat utang tersebut dengan menggunakan metode garis lurus.

Notes payable issued are presented at nominal value net of unamortized discounts. Notes payable issuance costs in connection with the notes payable issuance are recognized as discounts and directly deducted from the proceeds of notes payable issuance to determine the net proceeds of the notes payable issuance. The discounts are amortized over the period of the notes payable using the straight-line method.

k. Pendapatan dan biaya Sejak 1 Januari 2010 · Pendapatan Berbasis Bunga dan Beban Bunga

k. Revenues and expenses Since January 1, 2010 · Interest Based Revenues Interest Expenses

and

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Revenues and interest expenses are recognized using the effective interest method.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa datang.

Effective interest rate is the appropriate interest rate to discount payment estimation and future cash receipt for recorded value of financial liability or asset during the estimated term. When calculating effective interest rate, the company estimated future cash flow by considering all contractual conditions of the financial instrument but not considered of any future loss.



Lanjutan/Continued

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh fees dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi.

Effective interest rate calculation encompass all fees and other form of payment or receipt which is part of and unseparated from effective interest rate, including transaction cost.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi I) dan biaya bunga Obligasi I mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 85 : 15 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds I issuance cost) and interest on bond I reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 85 : 15 based on the usage composition of fund proceed from public offering.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi II) dan biaya bunga Obligasi II mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds II issuance cost) and interest on bond II reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi III) dan biaya bunga Obligasi III mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds III issuance cost) and interest on bond III reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.

Rasio pembebanan amortisasi diskonto tersebut sesuai komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum masing-masing obligasi ke dalam penyaluran pinjaman dan penempatan dalam EBA

Discount amortization allocation ratio is the same with the usage composition of fund proceed from public offering of each bond to loans and placement in EBA.

Semua beban amortisasi emisi obligasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

All bonds issuances amortization expenses were calculated with effective interest rate.

· Pendapatan Berbasis Imbalan

· Fee Based Income

Pendapatan berbasis imbalan yang terdiri dari koordinator global sekuritisasi, pendukung kredit, jasa pendidikan dan pelatihan diakui pada saat jasa telah diberikan, dimana jumlah tersebut dapat diukur dengan andal.

Fee based income derived from securitization global coordinator, credit enhancer, training and education services fee are recognized when services were rendered, provided that the amount can be reliably measured.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis method).



Lanjutan/Continued

Sebelum 1 Januari 2010 · Pendapatan Berbasis Bunga

Before January 1, 2010 · Interest Based Revenues

Pendapatan bunga diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).

Revenues are recognized when incurred (accrual basis method).

Bunga dari pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak lancar (non performing) diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (metode basis kas), atas bunga yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, dibatalkan.

Interest income on loan classified as non performing is recognized upon actual cash collections. When loan classified as non performing, the interest receivables which are already recognized as interest income but not yet collected are cancelled.

Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak lancar, digunakan terlebih dahulu membayar pokok. Kelebihan penerimaan setelah pembayaran untuk pokok pinjaman digunakan untuk pembayaran bunga.

The collection of loan classified as non performing is firstly applied to principal loan outstanding. The excess of collection after the payment for principal loan outstanding is applied for interest payment.

Pendapatan bunga dari pinjaman yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas pinjaman menjadi lancar.

Interest income of restructured loan is recognized upon actual cash collection before the loan quality becomes current.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi I) dan biaya bunga Obligasi I mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 85 : 15 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds I issuance cost) and interest on bond I reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 85: 15 based on the usage composition of fund proceed from public offering.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi II) dan biaya bunga Obligasi II mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds II issuance cost) and interest on bond II reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.

Beban amortisasi diskonto (Beban Emisi Obligasi III) dan biaya bunga Obligasi III mengurangi pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan bunga EBA dengan perbandingan 90 : 10 sesuai dengan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Discount amortization expense (bonds III issuance cost) and interest on bond III reducing loan interest and EBA interest revenues with ratio 90 : 10 based on the usage composition of fund proceed from public offering.



Lanjutan/Continued

Rasio pembebanan amortisasi diskonto tersebut sesuai komposisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum masing-masing obligasi ke dalam penyaluran pinjaman dan penempatan dalam EBA

Discount amortization expenses ratio is the same with usage composition of fund proceed from public offering of each bond to loans and placement in EBA.

· Pendapatan Berbasis Imbalan

· Fee Based Income

Pendapatan berbasis imbalan yang terdiri dari koordinator global sekuritisasi, pendukung kredit, jasa pendidikan dan pelatihan diakui pada saat jasa diberikan dimana jumlah tersebut dapat diukur dengan andal.

Fee based income derived from securitization global coordinator, credit enhancer, training and education services fee are recognized when services are performed, provided that the amount can be measured reliably.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode basis akrual).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis method).

l. Instrumen Keuangan Pada tahun 2006, DSAK menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006) ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 ”Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan PSAK 55 ”Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

l.

Financial Instruments In 2006, DSAK issued PSAK 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognizing and Measurement". The statements supersedes PSAK 50 "Accounting for Certain Investments in Securities" and PSAK 55 "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities." Both statements are effective for financial statements covering periods beginning on or after January 1, 2010.

Aset keuangan Perseroan terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Usaha, Piutang Lainlain, Piutang Hubungan Istimewa, Pinjaman yang Diberikan, Sinking Funds, Investasi Jangka Panjang dan Jaminan dan Pendukung Kredit.

The company’s financial assets consist of Cash and Cash Equivalents, Short Term Investment, Account Receivables, Other Receivables, Due from Related Parties, Loans, Sinking Funds, Long Term Investments and Credit Enhancment.

Kewajiban keuangan Perseroan terdiri dari Hutang Lain-lain, Biaya yang Masih Harus Dibayar (Bunga Obligasi dan Bunga MTN), Kewajiban Jangka Panjang (Surat Hutang Jangka Menengah dan Hutang Obligasi)

The company’s financial liabilities consist of Other Payables, Accrued Expenses (Interest Bonds and Interest MTN), Long Term Liabilities (Medium Term Notes and Bonds Payable)

· Klasifikasi Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006), SMF mengklasifikasikan

· Classification In the application of PSAK 50 (Revised 2006) and PSAK 55 (Revised 2006), SMF classifies



Lanjutan/Continued

instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.

financial instruments in the form of financial assets and financial liabilities.

- Aset keuangan

- Financial assets

SMF mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yaitu investasi jangka pendek (EBA); (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang yaitu kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang hubungan istimewa, pinjaman yang diberikan, sinking funds dan jaminan dan pendukung kredit; (iii)aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo yaitu investasi jangka panjang; dan (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual yaitu investasi jangka pendek (ORI). Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. - Kewajiban keuangan SMF mengklasifikasikan kewajiban keuangannya ke dalam kategori sebagai berikut:

SMF classifies its financial assets in the following category: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss statement including short term investment (RMBS); (ii) loans and receivables, including cash and cash equivalent, account receivables, other receivables, special relation receivables and loans, sinking fund and credit enhancment; (iii) held to maturity financial assets, including long term investment; and (iv) available for sale financial assets including short term investments (ORI). This classification depends on the purpose of financial assets acquisition. Management determines the classification of financial assets at initial recognition. - Financial Liabilities SMF classifies its liabilities in the category:

financial following

(i) Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

(i)

Measured at fair value through profit or loss statement, which consist of 2 sub classification, financial liabilities that recognized on the initial and financial liabilities that classified as trading group.

(ii) Kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi adalah hutang lain-lain, biaya yang

(ii) Financial liabilities that recorded based on amortized of historical cost are other payables, accrued expenses



Lanjutan/Continued

masih harus dibayar dan kewajiban jangka panjang (surat hutang jangka menengah dan hutang obligasi). · Pengakuan awal

and long term liabilities (MTN and bonds).

· Initial Recognition

Perseroan mengakui aset keuangan dan kewajiban keuangan pada tanggal perolehan.

The company recognized financial asset and liability on acquisition date.

Pengakuan awal aset keuangan dan kewajiban keuangan diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi dibebankan ke periode berjalan. Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Initially, the company measures financial asset and liability on their fair value. In the case of financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss statement, it is added with transaction cost which directly can be attributed. Subsequently, measurement of financial asset and liabilitiy will be based on its classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu kewajiban keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk kewajiban keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban (sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi dicatat pada akun terpisah dan bukan bagian dari nilai aset ataupun kewajiban keuangan). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan

Transaction cost is expenses that can be directly attributed only for the acquisition of a financial asset or the issuance of a financial liabilitiy, such cost will not be occurred if the financial instrument was not received or issued. For financial asset, the transaction cost will increase that must be recorded amount at the beginning of asset recognition, whereas for financial liabilitiy, the transaction cost reduced the amount of debt that was recorded at the time of initial recognition (before January 1, 2010, issuance cost is recorded as deferred expense and not deducted from financial liability balance). The transaction cost is periodically amortized during the term of a financial instrument using the effective interest method and recognized as part of income for a financial asset or interest expense for the issuance cost of a financial liability (before January 1, 2010, transaction cost amortization is



Lanjutan/Continued

pinjaman yang diberikan. Biaya transaksi sehubungan dengan kewajiban keuangan (sebelum tanggal 1 Januari 2010, amortisasi biaya transaksi dicatat sebagai beban dari perolehan pendapatan dari pinjaman atau sebagai pengurang dari pendapatan penempatan dana, sesuai dengan penggunaan dana yang bersumber dari kewajiban keuangan). · Pengukuran awal

setelah

pengakuan

recorded as part of income from loan or reducing fund placement income, in accordance with fund usage proportion derived from the issuance of a financial liability)

· Measurement Subsequent Initial Recognition

to

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan serta kewajiban keuangan yang pada awalnya diukur pada nilai wajar selanjutnya akan diukur pada nilai wajarnya.

Financial asset classified as available for sale and a financial asset and liability which initially measured at fair value, subsequently should be measured at its fair value.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan selanjutnya akan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables, held-tomaturity marketable securities, and financial liabilities were measured at their acquisition cost, subsequently will be amortized using the effective interest method.

· Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

· Impairment Loss Allowance

Pada setiap tanggal neraca, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The company is required to assess at each balance sheet date whether there is any objective evidence of a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan apabila terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Impairment loss allowance is provided if there is objective evidence as a result of financial asset or group of financial assets is impaired.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur

If there is objective evidence of occurred impairment loss of asset in a group of loans and receivable or hold to maturity investment which recorded on amortized acquisition cost, the loss should be measured between carrying amount and estimated future cash flow (not included credit loss that



Lanjutan/Continued

sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari suatu aset tesebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai aset yang tercatat tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

has not been occurred) discounted by initial effective interest rate. Loss from impairment should be recognized in current profit or loss statement.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, atau atas aset derivatif yang terkait dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi tersebut, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai yang tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku dipasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.

If there is objective evidence of occurred impairment loss in hold to maturity unquoted equity instrument that can not be reliably measured at fair value, or on related derivatif asset and has to be settled by hand over of said unquoted equity instrument, the impairment loss amount should be measured between carrying amount of financial asset and present value of estimated future cash flows discounted by prevailing effective interest rate for a similar financial asset. Impairment loss can not be recovered.

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

When impaired fair value of an available-for-sale financial asset has beeen directly recognized in equity and backed up by objective evidence that impairment is occured, at which time cumulative loss that has been recognized in equity shall be recognized in profit or loss statement, until the financial asset is derecognized.

Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara individual.

The company determines the evidence on impairement loss of loans by individual basis.



Lanjutan/Continued

Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh dampak kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa di masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut.

Basically, impairment is an impact of combination of several occurrences. Estimated loss by future occurrences should not be recognized as impairment, though it is predicted most likely to occur. Objective evidences can be observed by the asset owner that evidenced a financial asset or group of financial assets is impaired of which should be supported by data.

Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai. Sejalan dengan itu, juga menggunakan pertimbangan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk menyesuaikan data yang dapat diobservasi mengenai kelompok aset keuangan untuk mencerminkan keadaan terkini.

The company used its previous experiences to estimate impairement loss. For this purpose, the company should use its experiences to update observable data on financial asset in order to present the current condition.

· Penghentian pengakuan

· Derecognizition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau Perseroan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh.

a. Financial asset should be derecognized if the contractual right on its cash flow has been ended or the company transferred its right to receive cash flow from the financial asset or the entity has retained the contractual rights to receive the cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pass those cash flows on under an arrangement

Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan diakui sebagai aset atau kewajiban secara terpisah.

Every right and liability arise after transfering of financial asset should be recognized as separated asset or liabilities

b. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

b. Financial liability should be derecognized when the obligation specified in the contract is either discharged or cancelled or expires.



Lanjutan/Continued

Jika suatu kewajiban keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu kewajiban yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Where there has been an exchange between an existing borrower and lender of debt instruments with substantially different terms, or there has been a substantial modification of the terms of an existing financial liability, this transaction is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. A gain or loss from extinguishment of the original financial liability is recognized in profit or loss statement.

Perseroan menghapusbukukan saldo pinjaman yang diberikan pada saat Perseroan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi setelah mendapat persetujuan dari yang berwenang sesuai ketentuan terkait yang berlaku. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

The company writes off loans balance after being secured apporoval of authorized party on the decision that it can not be collected as ruled by related current policy. Payment received or recovery from written off financial asset is recognized as other income.

· Reklasifikasi instrumen keuangan

· Financial Reclassification

Instrument

Perseroan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

The company should not reclassify financial instrument from or to financial assets that measured at fair value through profit or loss as long as the financial instrument is owned or issued.

Jika karena perubahan intensi atau kemampuan perseroan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut harus direklasifikasi menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya diakui secara langsung dalam ekuitas, yaitu melalui

If because changes on the company intention or ability, the financial instrument can not be classified as hold to maturity investment, it should be reclassified as available for sale and remeasured on its fair value. Differences between carrying amount with fair value caused by reclassification should be recognized in equity, through changes on equity report, except for loss on impairment, loss or gain



Lanjutan/Continued

laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai, dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi. Namun, bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi.

from changes on currency value, until it is derecognized, and accumulated loss or gain that had been measured in equity should be recognized in profit or loss statement. However, calculated interest by using effective interest rate method should be recognized in profit or loss statement.

Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan yang tidak memenuhi salah satu kriteria definisi instrumen keuangan, maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (tainting rule).

If there is a significant sale or reclassification on hold to maturity investment, then the rest of hold to maturity investment should be reclassified as available for sale (tainting rule)

Jika karena perubahan intensi atau kemampuan Perseroan atau dalam situasi yang jarang terjadi dalam hal ukuran yang andal atas nilai wajar tidak lagi tersedia atau karena persyaratan “dua tahun buku sebelumnya” telah terlewati, maka lebih tepat untuk mencatat aset keuangan atau kewajiban keuangan pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi daripada menggunakan nilai wajar.

If because changes on the company intention or ability or in a rare situation, there is no measurement to determine fair value or because “previous two years” condition has been passed, financial instrument should be recorded at cost or amortized cost rather than using fair value.

· Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

atas

· Financial instrument fair value measurement

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu kewajiban dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability can be settled between knowledgeable of willing parties to execute fair transaction on the date of measurement.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen

The company measures fair value of an instrument by using quoted market prices in an active market where they exist. A market



Lanjutan/Continued

terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu secara berkala dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

considered as active if at any time there is price quotation which is actual and regular transaction and also fair of market transaction .

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perseroan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

If a market for a financial instrument is not active, the company establishes fair value by using a valuation technique. Valuation technique that encompass the use of current market inputs and includes recent arm's length market transactions (if exist), reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, and option pricing models.

m. Informasi segmen SMF menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) - Pelaporan segmen berdasarkan segmen usaha. Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan berdasarkan produk atau jasa yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen usaha lain.

m. Segment information SMF applied PSAK number 5 (Revised 2000) - Segment Reporting based on the business segments. Business segment is a distinguishable component based on products or services that are subject to risks and returns which is different from other business segments.

n. Penggunaan estimasi Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut.

n. Use of estimates The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts that differ from those estimates.



Lanjutan/Continued

3. KAS DAN SETARA KAS

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2010 Rp

Kas Rupiah Dollar Amerika Serikat Bank Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dollar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2009 Rp

2008 Rp

25.000.000

10.000.000

10.000.000

4.630.365 29.630.365

7.238.000 17.238.000

363.408 10.363.408

930.773.195

537.697.472

27.339.113

6.748.173

10.096.500 968.208.808

8.499.445 552.945.090

2.628.968 970.837.776

19.362.871 572.307.961

Cash on hand Rupiah United States Dollar

Cash in Banks Rupiah PT Bank Mandiri 336.283.755 (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.700.182.717 Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) 4.519.553 Tbk. 4.040.986.025

31.374.269 4.072.360.294

United States Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah

Jumlah

Time Deposits Rupiah

2.339.562.498

88.648.386.000

105.542.258.000

176.300.000.000

55.000.000.000

127.855.000.000

26.000.000.000

151.000.000.000

175.495.000.000

154.800.000.000

216.000.000.000

248.600.000.000

5.000.000.000

-

400.000.000.000 764.439.562.498

510.648.386.000

657.492.258.000

765.440.030.639

511.237.931.961

661.574.981.702

Suku bunga per tahun untuk deposito berjangka berkisar antara 6% sampai dengan 7% pada tahun 2010, antara 5,5% sampai dengan 13,00% pada tahun 2009 dan 11,25% sampai dengan 13,50% pada tahun 2008. 4. INVESTASI JANGKA PENDEK 2010 Rp Efek Beragun Aset (EBA) Ditambah: Laba belum terealisasi Jumlah

-

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) - Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) - Syariah

Total

Annual interest rates for time deposits ranged from 6% to 7% in 2010, 5.5% to 13.00% in 2009 and 11.25% to 13.50% in 2008.

4. SHORT TERM INVESTMENT 2009 Rp

2008 Rp

268.927.846.949

353.599.306.040

-

988.533.516

1.281.986.121

-

Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) Add: Unrealized Gain

269.916.380.465

354.881.292.161

-

Total



Lanjutan/Continued

Piutang berbasis bunga merupakan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan, deposito berjangka, SUN, ORI dan EBA yang masih akan diterima. 6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES 2010 Rp

Pihak Ketiga Lain-lain Jumlah

2009 Rp -

2009 Rp

51.630.627 37.500.000 89.130.627

Third Parties Others Total

2008 Rp

385.290.432 385.290.432

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9.820.000 1.729.798.736 1.739.618.736

8. PREPAID EXPENSES

2010 Rp 456.750.075 63.517.202 -

2009 Rp 257.000.000 59.476.934 34.200.000

2008 Rp 149.000.000 44.514.235 58.800.000

4.152.560 524.419.837

3.960.822 354.637.756

3.575.052 255.889.287

9. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Employee Benefits Insurance Parking Software Maintenance Total

9. DUE FROM RELATED PARTIES

2010 Rp 1.629.207.775 1.629.207.775

Consultant Fees Operational Securitizatio Expenses Bond Expenses Total

In the balance of operational advance payment amounted Rp51.630.627 included the unsettled usage of corporate credit card amounted Rp6.955.627.

Dalam saldo uang muka operasional sebesar Rp51.630.627 termasuk pemakaian kartu kredit korporasi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp6.955.627.

Komisaris dan Direksi Karyawan Jumlah

-

7. ADVANCE PAYMENTS 2010 Rp

Tunjangan Karyawan Asuransi Parkir Pemeliharaan Perangkat Lunak Jumlah

2008 Rp

5.526.022 5.526.022

7. UANG MUKA

Jasa Konsultan Operasional Biaya Sekuritisasi Biaya Obligasi Jumlah

Interest receivables represent interest receivables from loan, time deposits, SUN, ORI and RMBS .

2009 Rp

2008 Rp

644.730.969 685.787.131 1.330.518.100

a. Komisaris dan Direksi Pinjaman kepada Komisaris dan Direksi berdasarkan RKAP tahun 2008 yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2008 dan Keputusan Rapat Khusus Komisaris dan Direksi tanggal 6 Pebruari 2008. Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas

1.391.176.247 474.051.430 1.865.227.677

Commissioners And Directors Employees Total

a. Commissioners and Directors The loans to Commissioners and Directors based on annual budget (RKAP) year 2008 was approved by Stockholder’s General Meeting dated January 30, 2008 and Decision of Commissioners and Directors Special Meeting dated February 6, 2008. Installment payment of principal and



Lanjutan/Continued

pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji/honor tiap bulannya dan jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2010.

interest of loans deducted from monthly salary/honorarium and will be due on July 21, 2010.

b. Karyawan Pinjaman kepada karyawan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Komisaris Perseroan No.01/Dir-Kom/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pinjaman Kepada Karyawan Pembayaran angsuran pokok dan bunga atas pinjaman dilakukan dengan cara pemotongan atas gaji tiap bulannya.

b. Employees The loans to employees based on Decision of the company Commissioners and Directors Meeting number 01/DirKom/2006 dated January 24, 2006 regarding the decision on the extension of loan facility to the employee. Installment payment of principles and interest of loans deducted from monthly salary.

Transaksi piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa menggunakan kebijakan dan syarat yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Receivable for related parties has the same policies and conditions with third parties.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

10. LOANS

Merupakan pinjaman yang diberikan yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan perumahan yang telah disalurkan per 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Perkreditan Rakyat Sukowati PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Jumlah

Represent loans which are utilized for refinancing home ownership loan which had been disbursed as of December 31, 2010, 2009 and 2008 as follow:

2010

2009

2008

Rp

Rp

Rp

499.311.430.061 24.362.210.147

500.000.000.000 27.360.000.000

500.000.000.000 30.400.000.000

5.664.486.112

5.464.507.399

1.425.184.067

619.426.372 4.063.535.449

803.949.081 3.642.570.189

903.126.132 911.000.000

-

200.000.000.000

-

-

1.000.000.000

-

400.000.000.000

200.000.000.000

-

500.000.010.049 1.434.021.098.190

938.271.026.669

533.639.310.199

PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Perkreditan Rakyat Sukowati PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Term Purchase Program Total



Lanjutan/Continued Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Perkreditan Rakyat Sukowati PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Jumlah Bagian yang Akan Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun

3.040.000.000

3.040.000.000

3.040.000.000

586.234.179

471.606.332

124.889.889

111.858.850 586.922.737

111.203.193 414.950.594

105.371.327 84.019.074

1.000.000.000

-

-

200.000.000.000

-

71.605.516.762 75.930.532.528

205.037.760.119

3.354.280.290

Less Current Portion PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT Bank DKI PT Finansia Multi Finance PT Ciptadana Multifinance PT Bhakti Finance PT Bank Perkreditan Rakyat Sukowati PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) – Term Purchase Program Total

733.233.266.550

530.285.029.909

Long-Term Portion

-

1.358.090.565.662

Jangka waktu pinjaman adalah antara 1 sampai dengan 10 tahun.

The terms of the loans are from 1 to 10 years.

Pinjaman tersebut dijamin dengan tagihan KPR dengan kolektibilitas lancar, termasuk hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut.

The loans are secured by mortgage receivables (KPR) that are classified as current, including the right on inherent collateral for such receivables.

Suku bunga atas pinjaman yang diberikan rata-rata per tahun 10,02%, 10,32% dan 10,27% masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

The loans were borne average interest rate of 10.02%, 10.32%, 10.27% and 7.46% p.a for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 respectively.

Pinjaman yang diberikan oleh SMF per 31 Desember 2009 dan 2008 seluruhnya dalam klasifikasi lancar (Catatan 2e).

All of SMF’s outstanding loans as of December 31, 2009 and 2008 are under current classification (Note 2e).

Perseroan meyakini bahwa per 31 Desember 2010 tidak ada penurunan nilai pinjaman yang diberikan sehingga tidak melakukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

The company believed that as of Desember 31, 2010, there is no loan impairment therefore there was no provision for impairment loss provided.

11. Jaminan dan Pendukung Kredit

Pendukung Kredit Dana Transisi Jumlah

11. Credit Enhancement

2010 Rp 26.840.049.436 625.394.000

2009 Rp 14.829.984.696 625.394.000

27.465.443.436

15.455.378.696

Peran SMF sebagai pendukung kredit adalah sebagai penyedia dana untuk rekening cadangan dalam pelaksanaan

2008 Rp -

Reserve Account Servicer Transition

-

Total

SMF function as a credit enhancer, is to provide funds reserves account for the execution of securitization transaction,



Lanjutan/Continued

transaksi sekuritisasi, imbalan sebesar 0,03% per tahun dari saldo dana pendukung kredit. Dana pendukung kredit digunakan untuk membayar pokok dan bunga yang tertunggak dalam hal terjadinya kegagalan pembayaran oleh para debitur atas kumpulan tagihan, sesuai dengan perjanjian pendukung kredit.

annual fee 0.03% pa of the outstanding reserves account. Funds on reserves account will be used to pay delinquent principal and interest in case of debtors of pool of asset failed to pay according to credit enhancement agreement.

Akun Pendukung Kredit sebesar Rp26.840.049.436 merupakan saldo dana SMF yang ditempatkan di Bank Kustodian untuk pelaksanaan penjaminan transaksi sekuritisasi dengan skema KIK EBA per 31 Desember 2010. Penempatan tersebut sesuai dengan perjanjian pendukung kredit No.001/PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan No.037/PPK/SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta perjanjian pendukung kredit No. 053/PPK/KIK-DBTN01/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 4, 30i, 30j dan 30l)

As of December 31, 2010, balance of reserve account amounted to Rp26.840.049.436 represent SMF’s fund placed in Custodian Bank for the purpose of credit enhancement of KIK EBA securitization scheme transaction. The aforementioned placement is in accordance to Credit Enhancer Agreement number 001/PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 dated January 7, 2009 and number 037/PPK/SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 dated September 14, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk also Credit Enhancer Agreement number 053/PPK/KIK-DBTN01/XII/2010 dated December 15, 2010 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 4, 30i, 30j and 30l)

Dana Transisi Penyedia Jasa merupakan dana yang ditempatkan SMF di Bank Kreditur Awal sebagai jaminan atas dana tansisi penyedia jasa untuk persiapan biaya pemberitahuan dan biaya pendaftaran hak tanggungan (HT) dalam rangka transaksi sekuritisasi KPR BTN dengan skema KIK EBA.

Servicer Transition Fund represents funds placed by SMF in Originator Bank Account as collateral, prepared for servicer transition fund on notification and pledge of right registration (HT) in relation to BTN securitization transaction with KIK EBA scheme.

12. SINKING FUNDS

Resiko Jabatan Tunjangan Purna Jabatan Imbalan Paska Kerja Karyawan Jumlah

12. SINKING FUNDS 2010 Rp 8.408.902.503

2009 Rp 6.505.260.000

2008 Rp 5.778.723.750

303.978.125

2.168.420.000

1.926.241.250

2.774.293.000 11.487.173.628

1.929.845.000 10.603.525.000

1.161.341.000 8.866.306.000

a. Sinking Fund untuk Resiko Jabatan Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan (Depkeu) No. SR-4197/LK/ 2005 tanggal 30 November 2005 tentang

Occupation Risk Post-0ccupation Benefit Post Employment Benefit Total

a. Sinking Fund for Occupation Risk Based on Letter number SR4197/LK/2005 dated November 30, 2005 of the Directorate General of Financial Institutions – Finance Department regarding information on



Lanjutan/Continued

Pemberitahuan Keputusan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham yang keputusannya antara lain bahwa dalam hal Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris (Pengurus) diberhentikan sebelum masa tugasnya selesai namun bukan karena kesalahan yang bersangkutan, pengurus tetap berhak atas gaji/honor sampai masa tugasnya selesai.

the decision of Minister of Finance as shareholder among other that in the event of termination of Board of Directors, Board of Commissioner’s and Board of Commissioner’s Secretary (the board members) before their respective terms end not due to their fault or negligence, the board members are still entitled to salary/honorarium until their terms end.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2007 yang didokumentasikan dalam akta No.53, oleh notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan sinking fund untuk resiko jabatan yaitu sebesar 75% dari gaji/ honor bulanan Pengurus. Akumulasi sinking fund akan menjadi milik SMF jika Pengurus tidak diberhentikan sampai akhir masa jabatannya. Dalam akumulasi sinking fund tersebut, terdapat bagian untuk Direksi dan Komisaris dengan besaran yang akan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

Based on the minutes of the Stockholder’s General Meeting held on January 30, 2007, as notarized under deed number 53 of Imas Fatimah, S.H., the stockholder approved the amount of the sinking fund for occupation-risk is computed at 75% of the monthly salary/honorarium of the board members. SMF will retain ownership of the accumulated sinking fund if the board members are not discharged up to the time their respective terms end. Parts of the accumulated sinking fund are for distribution to the Boards of Directors and Commissioners, the amount of which will be determined by the Stockholder through the Stockholder’s General Meeting.

Mutasi atas resiko jabatan adalah sebagai berikut:

Movements of occupation risk are as follows:

2010 Rp Saldo awal Pembentukan selama tahun berjalan Koreksi selama tahun berjalan Saldo akhir

2009 Rp

2008 Rp

6.505.260.000

5.778.723.750

4.056.198.750

Beginning balance

1.903.642.503

1.933.211.250

2.167.980.000

Establishment during the year

8.408.902.503

(

1.206.675.000 6.505.260.000

)(

445.455.000 5.778.723.750

)(

Adjusment during the year Ending balance

Koreksi resiko jabatan dikarenakan adanya Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris (Pengurus) yang mengundurkan diri, sehingga saldo yang telah dibentuk kembali menjadi milik SMF.

Adjustment of occupation risk is happened because of the designation of Boards of Directors, Boards of Commissioners and Secretary of Boards of Commissioners, the balance of sinking fund owned by SMF.

b. Sinking Fund untuk Tunjangan Purna Jabatan. SMF membentuk sinking fund untuk tunjangan purna jabatan berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik

b. Sinking Fund for Post-Occupation Benefit SMF established a sinking fund for post-occupation benefit based on Letter number S-326/SMBU/2002 dated May 3, 2002 of the Secretary of the Ministry



Lanjutan/Continued

Negara (BUMN) No. S326/SMBU/2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang Penetapan Remunerasi Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang juga diberlakukan pada SMF sebagaimana dijelaskan dalam RUPS tanggal 20 Juni 2006.

of State-Owned Enterprises (BUMN) regarding remuneration Package decision of Boards of Directors and Commissioners/Board of Supervisory State Owned Enterprise (BUMN) that is also applicable to SMF as discussed in the Stockholder’s General Meeting on June 20, 2006.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 30 Januari 2007 yang di dokumentasikan dalam akta No. 53, oleh notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui pembentukan sinking fund untuk tunjangan purna jabatan yaitu sebesar 25% dari jumlah gaji/honor bulanan Pengurus setiap bulannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan (Catatan 26).

Based on the minutes of the Stockholder’s General Meeting held on January 30, 2007, as notarized under deed number 53 of Imas Fatimah, S.H., the stockholder approved the amount of the sinking fund for post-occupation benefit is computed at 25% of the salary/honorarium that is paid to the board members every month and recorded in the statement of income of the current year (Note 26).

Mutasi penyisihan atas tunjangan purna jabatan adalah sebagai berikut:

Movements of provision for occupation benefit are as follows:

2010 Rp Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 26) Pembayaran selama tahun berjalan Saldo akhir

(

2009 Rp

post-

2008 Rp

2.168.420.000

1.926.241.250

1.352.066.250

Beginning balance

729.547.500

644.403.750

721.685.000

Provision during the year (Note 26)

2.593.989.375 ) ( 303.978.125

402.225.000 ) ( 2.168.420.000

147.510.000 1.926.241.250

)

Payment during the year Ending balance

c. Sinking Fund untuk Imbalan Paska Kerja Karyawan. SMF membentuk sinking fund untuk tunjangan paska kerja karyawan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2008 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2008 yang didokumentasikan dalam akta No.168 oleh notaris Sutjipto S.H. (Catatan 2i, 21 dan 26).

c. Sinking Fund for Post-Employment Benefit SMF established a sinking fund for post-employment benefit based on Stockholders General Meeting dated January 30, 2008 regarding approval on annual budget (RKAP) of year 2008 as notarized under deed number 168 of Sutjipto S.H. (Notes 2i, 21 and 26).

Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, jumlah sinking fund tersebut masing-masing sebesar Rp11.487.173.628, Rp10.603.525.000 dan Rp8.866.306.000 ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

As of December 31, 2010, 2009 and 2008, the sinking funds amounted to Rp11.487.173.628, Rp10.603.525.000 and Rp8.866.306.000 respectively, were placed in time deposits at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Lanjutan/Continued

13. INVESTASI BERSIH

JANGKA

PANJANG

–

2009 Rp

2010 Rp Surat Utang Negara (SUN) SUN FR0035 SUN FR0037 Dikurangi Diskonto yang belum di amortisasi Obligasi Retail Indonesia (ORI) Ditambah Premi yang belum di amortisasi

Bersih

2.381.000.000 10.000.000.000 12.381.000.000

(

13. LONG-TERM INVESTMENTS – NET

204.605.222 ) ( 12.176.394.778 -

2008 Rp

2.381.000.000 10.000.000.000 12.381.000.000

184.719.077 ) ( 12.196.280.923 35.000.000.000

Government Bonds (SUN) SUN FR0035 SUN FR0037

2.381.000.000 10.000.000.000 12.381.000.000

195.523.481 12.185.476.519 35.000.000.000

-

7.607.223 35.007.607.223

11.085.360 35.011.085.360

12.176.394.778

47.203.888.146

47.196.561.879

)

Less Unamortized Discount Government Bonds(ORI) Add unamortized premium

Net

Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terdiri dari seri FR0035 dan FR0037 dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 12,90% dan 12,00% per tahun dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 15 Juni 2022 dan 15 September 2026. Bunga atas Surat Utang Negara ini akan diterima setiap 6 bulan sekali.

Government Bonds (SUN) issued by the Government of the Republic of Indonesia consist of FR0035 and FR0037 Series, which bear fixed interest rates of 12.90% and 12.00% p.a, respectively, and will be due on June 15, 2022 and September 15, 2026, respectively. Interest of the bonds will be received every 6 months.

Amortisasi diskonto Surat Utang Negara (SUN) masing-masing sebesar Rp19.886.145, Rp10.804.404 dan Rp10.834.584 untuk tahun 2010, 2009, dan 2008.

The discount amortization of the Government Bonds (SUN) amounted to Rp10.804.404, Rp19.886.145 and Rp10.834.584 for the year 2010, 2009 and 2008 respectively.

Obligasi Retail Indonesia (ORI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah seri ORI004 dengan tingkat bunga tetap sebsar 9,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2012. Bunga atas obligasi retail ini akan diterima setiap 1 bulan sekali. Pada bulan Desember 2010 ORI tersebut telah dijual.

Retail Government Bond (ORI) issued by the Government of the Republic of Indonesia is ORI004 which bear fixed interest rate of 9.50% p.a, and will be due on March 12, 2012. Interest of the bond will be received every 1 month.On December 2010, ORI has been sold.

Amortisasi premi Obligasi Retail Indonesia (ORI) masing-masing sebesar Rp3.570.998, Rp3.478.137 dan Rp2.914.640 untuk tahun-tahun 2010, 2009 dan 2008.

The premium amortization of the Retail Government Bond (ORI) amounted to Rp3.570.998, Rp3.478.137 and Rp2.914.640 respectively for years 2010, 2009 and 2008.

Tujuan kepemilikan efek yang dikelompokan dalam investasi jangka panjang yaitu sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo.

The purpose of securities acquired categorized as long term investment is to be hold to maturity.



Lanjutan/Continued

14. ASET TETAP

14. FIXED ASSETS 31 Desember 2010 / December 31, 2010 Saldo awal /

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo akhir /

Beginning Balance

Additions

Deductions

Reclassification

Ending Balance

Rp

Rp

Rp Nilai perolehan Tanah Bangunan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor

Aset Dalam Penyelesaian Akumulasi penyusutan Gedung Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor

Nilai buku bersih

Rp

Rp

20.297.564.902 534.914.715 437.274.962

5.000.000 12.054.891.983 22.125.680 1.346.368.478

-

-

20.302.564.902 12.054.891.983 557.040.395 1.783.643.440

712.196.055

771.764.797

-

-

1.483.960.852

1.358.750.000 23.340.700.634

14.200.150.938

-

-

1.358.750.000 37.540.851.572

5.590.604.698

8.203.253.828

-

(13.793.858.526)

-

28.931.305.332

22.403.404.766

-

(13.793.858.526)

37.540.851.572

(422.734.174) (198.343.281)

(301.023.618) (102.794.966) (212.653.183)

-

-

(301.023.618) (525.529.140) (410.996.464)

(498.779.693)

(214.615.689)

-

-

(713.395.382)

(1.092.379.126)

(249.720.859)

-

-

(1.342.099.985)

(2.212.236.274)

(1.080.808.315)

-

-

(3.293.044.589)

26.719.069.058

34.247.806.983

Acquisition Cost Land Building Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles

Assets in Progress Accumulated Depreciation Building Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles

Net book value

Terdapat penambahan aset tetap dan aset dalam penyelesaian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 yang tidak berasal dari pembelian akan tetapi berasal dari proses reklasifikasi akun uang muka sebesar Rp2.185.332.135 dan hutang lain-lain Rp756.722.465, pembayaran dan reklasifikasi tersebut terjadi pada periode berjalan.

There are additional fixed asset in assets in progress for the year ended December 31, 2010 which didn’t come from purchasing but from reclassification proceed of advance payment amounted Rp2.185.332.135 and other payable accounts amounted Rp756.722.465, payment and reclassification happened in current period.

Reklasifikasi aset dalam penyelesaian sebesar Rp13.793.858.526 merupakan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp12.666.170.538 dan sisanya sebesar Rp1.127.687.988 ke beban umum dan admistrasi.

Reclassification of aset in progress amounted Rp13.793.858.526 is reclassification to fixed asset amounted Rp12.666.170.538 and the rest of it amounted Rp1.127.687.988 to general and administrative expenses.

31 Desember 2009 / December 31, 2009

Nilai perolehan Tanah Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor Aset Dalam Penyelesaian

Saldo awal / Beginning Balance

Penambahan Additions

Pengurangan Deductions

Saldo akhir / Ending Balance

Rp

Rp

Rp

Rp

534.914.715 330.350.278

20.297.564.902 106.924.684

-

20.297.564.902 534.914.715 437.274.962

712.196.055

-

-

712.196.055

1.358.750.000 2.936.211.048

20.404.489.586

-

1.358.750.000 23.340.700.634

2.936.211.048

5.590.604.698 25.995.094.284

-

5.590.604.698 28.931.305.332

Acquisition Cost Land Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles

Assets in Progress



Lanjutan/Continued Akumulasi penyusutan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor Nilai buku bersih

( (

315.751.234 128.346.098

)( )(

106.982.940 69.997.183

) )

-

( (

422.734.174 198.343.281

) )

(

356.340.485

)(

142.439.208

)

-

(

498.779.693

)

( (

820.629.142 1.621.066.959

)( )(

271.749.984 591.169.315

) )

-

( (

1.092.379.126 2.212.236.274

) )

1.315.144.089

26.719.069.058

Accumulated Depreciation Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles Net book value

31 Desember 2008 / December 31, 2008

Nilai perolehan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor Akumulasi penyusutan Komputer Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Kendaraan bermotor

Nilai buku bersih

Saldo awal / Beginning Balance

Penambahan Additions

Pengurangan Deductions

Saldo akhir / Ending Balance

Rp

Rp

Rp

Rp

534.914.715 281.403.778

48.946.500

-

712.196.055

-

1.321.750.000

37.000.000

-

1.358.750.000

2.850.264.548

85.946.500

-

2.936.211.048

-

( (

208.768.294 70.433.792

)( )(

106.982.940 57.912.306

) )

(

213.901.277

)(

142.439.208

)

)(

269.899.986

)(

577.234.440

(

550.729.156

(

1.043.832.519 1.806.432.029

534.914.715 330.350.278

) )

712.196.055

-

( (

315.751.234 ) 128.346.098 )

-

(

356.340.485 )

-

(

820.629.142 ) 1.621.066.959 )

(

1.315.144.089

Acquisition Cost Computers Office equipment Furniture and Fixtures Vehicles Accumulated Depreciation Computers Office equipment Furniture and fixtures Vehicles

Net book value

SMF telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap kebakaran, pencurian dan gempa bumi kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) - Jasindo Takaful dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp16.072.056.622, Rp1.443.444.375, dan Rp1.664.270.793 tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

SMF has been insured its fixed assets from the risk of fire, theft and earthquake with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia and PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jasindo Takaful for sum insured of Rp16.072.056.622, Rp1.443.444.375. and Rp1.664.270.793 as of December 31, 2010, 2009 and 2008, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan penelaahan atas nilai aset yang dilakukan pada akhir periode, manajemen yakin bahwa tidak ada potensi terjadinya penurunan nilai aset yang dinyatakan dalam laporan keuangan.

Based on the review of assets value at the end of the period, management believes that there is no potential impairment in the values of the assets stated in the financial statements.

Sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Lelang No. 1005/BLTAL/XII/09 tanggal 7 Desember 2009 dan Risalah Lelang No. 020/2009 tanggal yang sama, SMF telah ditunjuk sebagai

In accordance with Auction Winner Appointment Letter number 1005/BLTAL/XII/09 dated December 7, 2009 and Auction Minutes number 020/2009 on the same date, SMF has been announced as



Lanjutan/Continued

pemenang lelang atas aset properti berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 11/Melawai, luas 493-m2 yang berlokasi di Jl. Panglima Polim I No.1 Kebayoran Baru Jakarta, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Juli 1954, No. 529. Aset properti tersebut terdiri dari harga perolehan tanah sebesar Rp12.800.564.831 dan harga perolehan bangunan sebesar Rp5.590.604.698. Sertipikat hak milik Nomor 11/Melawai telah dirubah menjadi hak guna bangunan dengan nomor 1439 atas nama SMF dan telah diterima. 15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS 2009 Rp

2010 Rp Jaminan Sewa Ruangan Kantor Perangkat LunakBersih Logo-bersih Jumlah

2008 Rp

-

277.200.000

277.200.000

Office Rent Deposit

106.312.936 34.640.000

185.484.234 -

97.925.183 -

Software-net Logo-net

140.952.936

462.684.234

375.125.183

Total

16. HUTANG LAIN-LAIN

16. OTHER PAYABLE 2010 Rp

Pihak Ketiga KAP Eddy, Prakarsa, Permana & Siddharta - (Sekuritisasi) PT Eldridge Gunaprima Solution PT Integrated Marketing Communication PT Fitch Rating Indonesia Housing Development Finance Corporation Limited PT Danareksa Sekuritas PT Pefindo Notaris – Emi Susilowati,SH Notaris – Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris dan PPAT Sutjipto, S.H., Mkn Warrens & Patners Law Firm Law Office of Remy and Patners Koperasi Karyawan Mandiri Sekuritas

the auction winner of property assets of land and building with ownership certificate number 11/Melawai, with 493m2 land located on Jl. Panglima Polim I number 1 Kebayoran Baru Jakarta, which is described in Surat Ukur dated July 2, 1954, number 529. The cost of assets property consists of land of Rp12.800.564.831 and building of Rp5.590.604.698. The free hold certificate number 11/Melawai has been changed to right of use building certificate number 1439 under the name of SMF and has been in SMF’s custody.

2009 Rp

2008 Rp

60.000.000

-

165.371.230

-

3.300.000

5.500.000

-

304.120.000

-

88.500.000

162.648.000

-

-

104.960.400

-

-

44.062.500 25.000.000

-

-

15.000.000

-

25.000.000

-

-

220.000.000

-

-

53.000.000

-

-

96.000.000

-

-

56.002.037

-

-

Third parties KAP Eddy,Prakarsa, Permana & Siddharta - (Securitization) PT Eldridge Gunaprima Solution PT Integrated Marketing Communication PT Fitch Rating Indonesia Housing Development Finance Corporation Limited PT Danareksa Sekuritas PT Pefindo Notary – Emi Susilowati, SH Notary – Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris dan PPAT Sutjipto, S.H., Mkn Warrens & Patners Law Firm Law Office of Remy and Patners Koperasi Mandiri Securitas Employees



Lanjutan/Continued KAP Riza, Wahono, & Rekan PT Spire Indonesia PT Plaza Intermedia Lain-lain Jumlah Pihak Ketiga Pihak Hubungan Istimewa Jumlah

63.000.000 272.000.000 259.772.225 795.823.716

672.487

-

KAP Riza, Wahono, & Rekan PT Spire Indonesia PT Plaza Intermedia Others

1.989.097.978

659.763.387

170.871.230

Total Third Parties

1.989.097.978

659.763.387

52.621.794 223.493.024

Related Party Total

Saldo Hutang Lain-lain – Pihak Ketiga (Lain-lain) sebesar Rp795.823.716, sejumlah Rp659.987.335 merupakan saldo alokasi penggunaan laba bersih SMF tahun buku 2009 untuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang belum terealisasi. Pengalokasian dana CSR tersebut sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No 45 oleh notaris Emi Susilowati, S.H.

Other Payable – Third Parties (Others) amounting Rp795.823.716, Rp659.987.335 represents balance of SMF 2009 net profit allocation for Corporate Social Responsibility (CSR) that unrealized. This allocation is according to minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010 which was notarized under deed number 45 by notary Emi Susilowati, S.H.

Hutang Lain-Lain – Pihak Hubungan Istimewa merupakan saldo hutang kepada Paulus Nurwadono per 31 Desember 2008. Hutang tersebut merupakan selisih antara gaji dan tunjangan terhutang (setelah diperhitungkan angsuran bulanan atas pinjamannya bulan Desember 2008) dengan pengembalian tunjangan purna jabatan yang telah dibayarkan oleh SMF di bulan Nopember 2008 untuk pelunasan pinjaman berkenaan dengan surat pengunduran diri Paulus Nurwadono yang kemudian belum disetujui oleh pemegang saham SMF. Hutang tersebut telah dilunasi pada awal tahun 2009.

Other Payable - Related Party represents due to Paulus Nurwadono as of December 31, 2008. This payable represents the balance of salary and allowance (net of his loan monthly installment for December 2008) with repayment of post occupation benefits had been paid by the company for the loan settlement in November 2008 in relation with Paulus Nurwadono’s resignation letter of which later has not been approved by the company’s stockholder. That payable had been paid in the early 2009.

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Tunjangan Karyawan Jasa Profesional Kustodian Bunga Obligasi Bunga MTN Lain-lain Jumlah

2010 Rp 526.546.630 3.918.103 15.609.048.913 3.470.320.049 20.563.300 19.630.396.995

17. ACCRUED EXPENSES 2009 Rp 455.530.928 89.100.000 7.621.587 7.051.222.222 10.227.622 7.613.702.359

2008 Rp 476.499.707 65.000.000 11.368.260 552.867.967

Employee Benefits Professional Fees Custodian Interest Bonds Interest MTN Others Total

Tunjangan karyawan merupakan biaya tunjangan cuti karyawan yang dibayarkan di awal tahun berikutnya.

Employee benefits represent accrued expenses for annual leave allowances which will be settled in the beginning of the following year.

Biaya lain-lain yang masih harus dibayar terdiri atas biaya listrik dan telepon.

Other accrued expenses consist of electricity and telephone.



Lanjutan/Continued

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes 2010 Rp

Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Pertambahan Nilai-bersih Jumlah

2009 Rp

38.918.689

5.364.172.500

5.363.839.165

2.596.234.634 2.635.153.323

1.288.775.221 6.652.947.721

950.005.076 6.313.844.241

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, untuk tujuan perpajakan, status SMF masuk kriteria sebagai lembaga keuangan sesuai dengan Undangundang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008, sehingga mulai tahun 2009, atas pendapatan bunga penyaluran pinjaman SMF tidak dipotong pajak penghasilan pasal 23. b. Hutang Pajak

Income Tax Article 23 Refundable Value Added Tax-net Total

In accordance with President of Republic of Indonesia’s Regulation number 1 year 2008 regarding the Amendment of President of Republic of Indonesia’s Regulation number 19 year 2005 regarding Secondary Mortgage Financing, for taxation purposes, SMF status is in the criteria of financial institution according to Income Tax Law number 36 year 2008 and Minister of Finance Regulation number 251/PMK.03/2008 dated December 31, 2008, therefore starting on 2009, there is no withholding tax article 23 on interest income of SMF’s loans. b. Taxes Payable

2010 Rp Pajak penghasilan Pasal 21 : - Desember - Tahunan Pasal 23 Pasal 29 Jumlah

2008 Rp

283.802.071 8.001.914 291.803.985

2009 Rp

2008 Rp

152.267.944 16.007.607 8.343.664.219 8.511.939.770

c. Pajak Penghasilan Badan Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan rugi pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

154.904.300 425.686.404 10.825.671 591.416.375

Income tax Article 21 : - December - Annually Article 23 Article 29 Total

c. Corporate Income Tax The reconciliation between income before corporate income tax, as shown in the statements of income, and tax loss for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 is as follows:



Lanjutan/Continued 2009 Rp

2010 Rp Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Laporan Laba Rugi

78.085.192.403

Beda Tetap Beban Hubungan Masyarakat dan Rapat Beban Personalia Beban Jasa Kustodian Beban Lainnya Beban Administrasi Bank Beban Emisi Obligasi ( Pendapatan Bunga Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Tarif Final – Bersih ( Beban Asuransi Perjalanan Beban Keanggotaan Beban Pajak

2008 Rp

101.517.797.937

80.220.018.901

1.412.971.373

363.261.038

410.706.192

-

-

163.986.601

-

19.784.598

(

-

84.654.784.298 ) (

1.623.882.576

Permanent Differences Public Relation and Meeting Expenses Personnel Expenses Custody service Expenses Other Expenses Bank Administration Expenses Bonds issuance Cost

70.039.393 -

)

-

279.276.075 ) (

Income Before Corporate Income tax Per Statements Of Income

24.187.395 )

-

71.954.566.468 ) (

59.564.385.491

5.325.316

-

-

67.658.433 955.624.396

-

-

Interest Income Already Subjected ) to Final Tax –net Travel Insurance Expanse Membership Expanse Tax Expanse

Beda waktu Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Beban Personalia Penyusutan aset tetap Laba (Rugi) Fiskal Akumulasi laba (rugi) fiskal tahun Sebelumnya Akumulasi Laba (Rugi) fiskal akhir

(

790.548.030

)

809.415.160

608.101.040

(

1.864.441.875

)

242.178.750

574.175.000

768.504.000

487.152.000

844.448.000 71.015.701

(

20.968.778 ) (

84.995.257 6.061.819.399

(

)

259.781.920

117.328.380

30.341.736.385

23.057.760.987

-

(

6.061.819.399

-

)

53.548.424 )

30.341.736.385

Perhitungan beban pajak kini dan hutang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

(

12.132.368.125 )

10.925.392.862

Temporary difference Reversal of provision for bonus Provision for Post occupation Benefit Provision for Employee benefits Personnel Expense Depreciation of fixed assets Tax income (loss) Tax income (loss) carry-forward from previous year Tax Income (loss) carry Forward ending

The computation of current tax expense and corporate income tax payable are as follow :



Lanjutan/Continued 2009 Rp

2010 Rp Laba (rugi) Fiskal

(

Taxable income (loss)

6.061.819.399

)

30.341.736.385

10.925.392.862

-

(

8.495.686.188 ) (

3.260.117.600 )

Beban pajak –kini Pajak penghasilan dibayar dimuka Tagihan (Hutang) Pajak Penghasilan

2008 Rp

38.918.689 38.918.689

152.021.969 (

8.343.664.219

6.376.380.522 )

3.116.262.922

Current tax Expense Prepaid of income taxes Income Tax (Payable) Claim

Tidak terdapat beban pajak kini untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, karena SMF mengalami rugi fiskal.

No current tax expense was due for the years ended December 31, 2010, because SMF had been in tax loss position.

Per 31 Desember 2010, 2009 dan 2008, saldo tagihan (hutang) pajak penghasilan (PPh) masing- masing sebesar Rp38.918.689, (Rp8.343.664.219) dan Rp3.116.262.922.

As of December 31, 2010, 2009 and 2008, balance of income tax receivable (Payable) amounted to Rp38.918.689, (Rp8.343.664.219) and Rp3.116.262.922 respectively.

d. Manfaat (beban) pajak tangguhan

d. Deferred tax benefit (expense)

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan SMF (pengaruh pajak atas perbedaan temporer pada tarif pajak tunggal 25%) adalah sebagai berikut: 2010 Rp Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna Jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Akrual beban Personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Efek perubahan tarif pajak : Penyisihan Bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan imbalan kerja karyawan Akrual beban Personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi

The computation of deferred tax benefit (expense) of SMF (tax effects of temporary differences using the 25% single tax rate) is as follows : 2009 Rp

2008 Rp

(

197.637.007

)

202.353.790

170.268.291

(

466.110.469

)

60.544.688

160.769.000

192.126.000

136.402.560

211.112.000 17.753.925

(

21.248.814

5.242.195 ) (

64.945.480

14.993.559

32.851.946

-

(

115.890.645 ) (

65.098.410

-

(

57.787.238 ) (

27.041.325

-

(

34.840.230 ) (

13.483.780

-

(

14.294.991 ) (

1.894.459

12.904.278

5.063.497

-

Provision for Bonus Provision for postoccupation benefit Provision for employee benefits Personnel accrued ) Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases Effect of reduction in tax rate : ) Provision for Bonus Provision for post) occupation benefit Provision for ) employee benefits Personnel accrued ) Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases



Lanjutan/Continued Efek dari penyesuaian : Akrual beban personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Jumlah manfaat (beban) pajak tangguhan

-

(

33.786.731

(

447.419.468

121.891.055

)(

88.206 ) (

)

426.621.786

e. Aset pajak tangguhan Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

Penyisihan bonus Penyisihan tunjangan purna jabatan Penyisihan Imbalan kerja karyawan Akrual Beban personalia Selisih nilai buku aset tetap antara dasar pengenaan pajak dan akuntansi Aset pajak Tangguhanbersih

(

-

82.314.703

300.529.059

Effect of adjustment : Personnel accrued Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and ) accounting bases Total deferred tax benefit (expense)

e. Deferred tax assets The tax effects on significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes is as follows:

2010 Rp 970.472.162

2009 Rp 1.168.109.169

2008 Rp 1.081.646.023

Provision for Bonus

75.994.531

542.105.000

539.347.550

Provision for postoccupation benefit

693.573.250

482.461.250

325.175.480

131.636.657

113.882.732

11.528.863

55.128.087 ) (

1.816.548.513

42.590.170 ) (

2.263.967.981

120.351.721 )

1.837.346.195

Provision for employee benefits Personnel accrued Expense Difference in net book value of fixed assets between tax and accounting bases Net deferred tax assets

Pada tahun 2009 dan 2008, terdapat perubahan dalam penghitungan pajak tangguhan, dari menggunakan tarif pajak maksimum 30% menjadi menggunakan tarif pajak tunggal 28% dan dari tarif tunggal 28% menjadi tarif tunggal 25% yang disebabkan adanya perubahan tarif pajak sesuai Undangundang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 untuk penghitungan pajak penghasilan badan yang berlaku masing-masing pada tahun 2010 dan 2009.

In 2009 and 2008, the deferred tax calculation was changed formerly based on maximum rate of 30% to single rate of 28% and formerly based on single rate of 28% to single rate of 25%, in accordance with Income Tax Law number 36 year 2008 due to the changes in corporate income tax rate which will be effective in 2010 and 2009, respectively.

Laba fiskal SMF tahun 2009 dan 2008 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan SMF ke Kantor Pelayanan Pajak.

Taxable income of SMF for year 2009 and 2008 were similar to the amounts reported in the SMF’s tax returns filed to the Tax Office.



Lanjutan/Continued

f.

Surat Ketetapan Pajak Pada bulan April 2010, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun 2008 dan 2007 sebesar Rp2.828.486.243 dan Rp2.247.576.243. Perseroan telah menerima pembayaran atas kelebihan pajak tersebut sebesar Rp4.438.855.769, setelah dikurangi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut: Surat Ketetapan Pajak/ Tax Assessment Letter SKPKB PPh 21 SKPKB PPh 21 SKPKB PPh 23 SKPKB PPh 23 SKPKB PPh Pasal 4 (2) SKPKB PPh Pasal 4 (2) SKPKB PPN SKPKB PPN STP PPN

f. Tax Assessment Letter In April 2010, the company received Over Payment Tax Assessment Notice (SKPLB) Corporate Withholding Tax for year 2008 and 2007 amounting to Rp2.828.486.243 and Rp2.247.576.243. The company had received its corporate withholding tax refund amounting to Rp4.438.855.769, after deducting by the Under Payment Tax Assessment Notice (SKPKB) and Tax Collection Notice (STP) as follows: Tahun/ Year 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008

Jumlah (Rp)/ Amount (Rp) 119.338.054 193.102.182 14.180.703 Nihil/Zero 450.852 Nihil/ Zero Nihil/ Zero 281.940.842 28.194.084

19. PENYISIHAN BONUS Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan – Departemen Keuangan No. SR-4197/LK/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pemberitahuan Keputusan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham, yang antara lain dalam keputusannya bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berhak atas bonus sebesar 5% dari laba bersih SMF untuk tahun yang bersangkutan.

19. PROVISION FOR BONUS Based on letter number SR-4197/LK/2005 dated November 30, 2005 of the Directorate General of Financial Institution – Finance Department regarding information on the decision of Minister of Finance as shareholder among other that Board of Directors, Board of Commissioners and employees are entitled for bonus amounting to 5 % of SMF’s annual net profit.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No. 45 notaris Emi Susilowati, S.H. memutuskan: (1) Memberikan tantiem kepada Direksi dan Komisaris sebesar 1,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2009, (2) Bagi Anggota Direksi yang telah mengundurkan diri tidak diberi tantiem dan atas tantiem tersebut dikembalikan kepada perseroan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No: S-007/SKD/DIR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan tetap sebesar 1,5% dari laba bersih Perseroan tahun 2009.

Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010 which was notarized under deed number 45 by notary Emi Susilowati, S.H. decided (1) 1.5% of 2009 company’s net profit will be distributed as tantiem to Board of Directors and Commissioners, (2) No tantiem for resigned Board of Director’s member and the undistributed tantiem return to the company. Based on Board of Directors Letters Number S007/SKD/DIR/VI/2010 dated June 30, 2010 decided to distribute 1.5% of 2009 company’s net profit as bonus to employees.



Lanjutan/Continued

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2009, pemegang saham memutuskan untuk memberikan bonus sebesar 1% dari laba bersih perseroan tahun 2008.

In the Stockholder’s General Meeting held on June 18, 2009, the stockholder decided to distribute 1% of 2008 company’s net profit as bonus.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2008, pemegang saham memutuskan untuk memberikan bonus sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan tahun 2007.

In the Stockholder’s General Meeting held on June 26, 2008, the stockholder decided to distribute 2.5% of 2007 company’s net profit as bonus.

Pembalikan atas pencadangan bonus tahun 2009 (43,48%), 2008 (80%)dan 2007 (50%) dibukukan sebagai pendapatan lain-lain di tahun 2010, 2009 dan 2008 (Catatan 28).

The reversal of bonus provision for 2009 (43.48%), 2008 (80%) and 2007 (50%) were credited to other income in year 2010, 2009 and 2008 (Note 28).

Mutasi penyisihan bonus adalah sebagai berikut :

Movements of bonus provisions is as follows :

2010 Rp Saldo awal Pembagian bonus (termasuk pajak – khusus karyawan) Pembalikan penyisihan bonus tahun lalu (Catatan 28) Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 26) Saldo akhir

2009 Rp

4.672.436.677

(

3.863.021.516

2.640.740.389 ) (

(

2.031.696.288 ) (

3.881.888.647 3.881.888.647

742.606.682 ) (

3.120.414.834 ) (

4.672.436.677 4.672.436.677

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Mutasi pendapatan penyaluran pinjaman berikut:

2009 Rp

(

)

Beginning balance Bonus distributed (include tax – for Employees)

1.627.460.238 )

Reversal of last year provision for bonus (Note 28)

1.627.460.238

Provision during the year (Note 26) Ending balance

3.863.021.516 3.863.021.516

2008 Rp

-

-

569.444.445

Interest Income

-

956.730.175 956.730.175

1.190.502.978 1.759.947.423

Provision Fee From Lending Ending balance

provisi dari adalah sebagai 2010 Rp

Saldo awal Ditambah Pendapatan provisi Dikurangi Pengakuan pendapatan dan koreksi Saldo akhir

3.254.920.476

20. UNEARNED INCOME

2010 Rp Pendapatan Bunga Pendapatan Provisi dari Penyaluran Pinjaman Saldo akhir

2008 Rp

Movements of provision fee from lending is as follows:

-

2009 Rp 1.190.502.978

2008 Rp 315.235.806

-

26.259.816

1.338.779.716

- )( -

260.032.619 ) ( 956.730.175

463.512.544 1.190.502.978

Beginning balance Add Provision fees Less

)

Income Recognition Ending balance



Lanjutan/Continued

Sejak 1 Januari 2010 pendapatan provisi diatribusikan secara langsung dalam pengakuan awal pinjaman yang diberikan dan selanjutnya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. 21. PENYISIHAN KARYAWAN

IMBALAN

Since January 1, 2010 provision fee is directly attributed into initial loan recoqnition and then amortized using effective interest rate method.

KERJA

21. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS

SMF memberikan imbalan kerja untuk karyawan yang telah mencapai usia pensiunnya yaitu 55 tahun, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

SMF provides employee benefits to its employees who reach the retirement age of 55 year in accordance with Labor Law number 13/2003 dated March 25, 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban imbalan kerja karyawan yang dicatat di laporan laba rugi dan diakui dalam neraca untuk kewajiban imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 sesuai perhitungan PT Eldridge Gunaprima Solution, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 6 Januari 2011, 11 Januari 2010 dan 20 Januari 2009.

The following table present summary of employee benefits components expense recognized in the profit and loss statements and the amount recognized in the balance sheets for the provision of employees benefits as of December 31, 2010, 2009 and 2008, as determined by PT Eldridge Gunaprima Solution, an independent actuary, in its report dated January 6, 2011, January 11, 2010 and January 20, 2009.

a. Beban imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008: 2010 Rp Beban jasa kini Beban bunga Beban jasa lalu Jumlah

2009 Rp

661.272.000 183.176.000 844.448.000

2010 Rp

2.937.529.000

(

163.236.000 ) ( 2.774.293.000

2008 Rp

571.278.000 117.615.000 79.611.000 768.504.000

b. Penyisihan imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Nilai sekarang dari kewajiban imbalan kerja karyawan Keuntungan (kerugian) aktuaria yang belum diakui Jumlah

a. Employee benefits expense for the years ended December 31, 2010, 2009 and, 2008:

420.910.000 66.242.000 487.152.000

b. Provision for employee benefits as of December 31, 2010, 2009 and 2008. 2009 Rp

2008 Rp

1.990.577.000

60.732.000 1.929.845.000

c. Mutasi atas penyisihan imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008.

Current service cost Interest cost Past service cost Total

)

1.085.755.000

Present value of Employee benefits obligation

75.586.000 1.161.341.000

Unrecognized actuarial gain (loss) Total

c. Movements on provision for employee benefits for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008.



Lanjutan/Continued 2010 Rp Saldo awal Beban imbalan kerja karyawan Saldo akhir

2009 Rp

2008 Rp

1.929.845.000

1.161.341.000

674.189.000

844.448.000 2.774.293.000

768.504.000 1.929.845.000

487.152.000 1.161.341.000

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009, dan 2008 adalah sebagai berikut :

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji di masa depan

The principal assumptions used in determining the provision for employee benefits for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 are as follows:

2010

2009

2008

8,0%

10,5%

12%

9,0%

10%

10%

Penurunan : Tingkat kematian Tingkat cacat jasmaniah

Usia pensiun normal Pajak

(Catatan 2i, 12c dan 26)

2010 Rp

MTN SNF II Tahun 2010 Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi

(

Jumlah-bersih Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi ( Jumlah-bersih

Decrements : Mortality Disability Turn-over rates

Normal retirement age Tax

(Notes 2i, 12c and 26)

22. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH

MTN SMF I Tahun 2010 Seri A Seri B

Discount rate Future salary Increases

Indonesian Mortality Table 1999 10 % dari tingkat kematian /10% of mortality rate 10 % sampai usia 25 tahun dan berkurang secara linear sebesar 1 % untuk usia diatas 45 tahun/ 10 % up to age 25 years old And reducing linearly to 1 % At age 45 % years old and thereafter 55 tahun / 55 years Menggunakan tarif pajak yang berlaku saat ini / Prevailing current tax rate

Pengunduran diri

Beginning balance Employee benefits expense Ending balance

22. MEDIUM TERM NOTES 2009 Rp

2008 Rp

163.000.000.000 25.000.000.000 188.000.000.000

-

-

200.000.000.000 388.000.000.000

-

-

MTN SMF I Year 2010 A Series B Series

MTN SMF II Year 2010

-

-

Less : Unamortized MTN Issuance cost

387.716.133.478

-

-

Total-net

363.000.000.000

-

-

-

-

Current Portion Less : Unamortized MTN Issuance cost Total-net

283.866.522

274.173.020 362.725.826.980

)

)



Lanjutan/Continued Bagian yang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi Jumlah-bersih Beban amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi (Catatan 25)

25.000.000.000

(

9.693.502 24.990.306.498

)

487.190.976

-

-

-

-

-

-

Long-term portion Less : Unamortized MTN Issuance cost Total-net Amortization costs charged to the statements of income (Note 25)

Pada tanggal 16 April 2010 SMF telah menerima hasil dari penerbitan Medium Term Notes (MTN) SMF I Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap dan dengan jumlah Rp188.000.000.000. MTN tersebut terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:

On April 16, 2010 SMF received proceed of Medium Term Notes (MTN) SMF I Year 2010 issuance with fixed interest rate amounted Rp 188.000.000.000. This MTN consist of 2 (two) series:

Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka 370 Hari Kalender sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri A sebesar Rp163.000.000.000 dan jatuh tempo pada 21 April 2011.

A Series: MTN with fixed interest rate 8.75% p.a, 370 calendar days term from issuance date. MTN A Series amounted Rp163.000.000.000 and matured on April 21, 2011.

Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, berjangka 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN Seri B sebesar Rp25.000.000.000 dan jatuh tempo pada 16 April 2012.

B Series: MTN with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 (two) years term from issuance date. MTN B Series amounted Rp25.000.000.000 and matured on April 16, 2012.

MTN yang akan jatuh tempo dilunasi dari hasil penerbitan hutang baru.

akan surat

Settlement of due MTN will be funded from the proceed of new notes payable issuance.

Penatausaha dan agen penempatan atas MTN ini adalah PT Danareksa Sekuritas. Dana yang diperoleh dari penerbitan ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembiayaan kembali aktiva produktif Perseroan.

Arranger and placement agent of these MTNs is PT. Danareksa Sekuritas. The proceed from the issuance was used as working capital after deducting issuance expenses, included company’s productive asset refinancing.

Pada tanggal 30 Desember 2010 SMF menerbitkan Surat Hutang Jangka Menegah (MTN) SMF II Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun, berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penerbitan. Jumlah MTN ini sebesar Rp200.000.000.000 dan jatuh tempo 30 Desember 2011.

On December 30, 2010, SMF issued Medium Term Notes (MTN) SMF II Year 2010 with fixed interest rate 8.5% p.a, 1 (one) year term from issuance date. This MTN amounted Rp200.000.000.000 and matured on December 30, 2011.

Penatausaha dan agen penempatan atas MTN ini adalah PT Danareksa Sekuritas. Dana yang diperoleh dari penerbitan ini,

Arranger and placement agent of these MTNs is PT. Danareksa Sekuritas. The proceed from the issuance was used as



Lanjutan/Continued

setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembiayaan kembali aktiva produktif Perseroan.

working capital after deducting issuance expenses, included company’s productive asset refinancing.

Pemegang surat berharga diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Note holders represented by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Trustee.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap SMF dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut:

The trustee agreements contained several constraints against SMF and required the Trustee’s written approval before execution of the following:

1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok MTN dan/atau pembayaran Bunga MTN, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. To merge and acquire or approval for subsidiary (if any) to merge and acquire except to merge and acquire with a company that have similar business operation and there is not any negative impact to the company and will not influence the capacity of company on MTN Principal repayment and/or MTN Interest payment, except it’s in line with Indonesian Government privatization program accordance with following rules:

a. Semua syarat dan kondisi MTN dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan MTN dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan MTN dan Perjanjian Perwaliamanatan.

a. All MTN terms and conditions in Trustee Agreement and other related documents is prevail and bind thoroughly to surviving company and in case the Company is not a surviving company then all obligation for MTN and/or Trustee Agreement has been legally shifted to surviving company and it has sufficient assets and repayment capacity based on MTN and Trustee Agreement.



Lanjutan/Continued

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

b. One of surviving company’s business line must be similar to the company’s main business.

2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan MTN, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha seharihari Perseroan.

2. To obtain new loan or giving approval to subsidiary (if any) to obtain new loan that has higher level than existing MTN liability, except the loan is intended for the company daily business activities.

3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha seharihari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).

3. Pledged and/or charged or approval to pledge and/or to charge its assets in any way including rights for company income and/or subsidiary (if any), both current and will be obtained in the future, except pledge that is intended for the company and subsidiary’s daily business activities.

4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;

4. To extend loan to any party or approval to subsidiary (if any) to extend loan to any party, except:

(ii) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

(ii) Loans in accordance with company’s business activities based on articles of association.

5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.

5. To change the company's main business or approval for subsidiary (if any) to change its main business.

(i) Existing loan prior to signing of the Trustee Agreement.

(iii) Loans to employees including Directors and Commissioners under company’s employees welfare program in accordance to company’s policy.



Lanjutan/Continued

6. Mengurangi ditempatkan Perseroan.

modal dasar, dan modal

modal disetor

6. To reduce company’s authorized, issued and paid up capital.

7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau mengijinkan anak perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU yang diajukan oleh penebit dan atau anak perusahaan jika ada sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.

7. To lodge the request bankcrupt or the postponement request of the obligation of debt payment (PKPU) or the subsidiary company (if being available) lodged the request bankcrupt or the PKPU request that put forward by company and or the subsidiary company if being as resulting from the existence of the bankruptcy request of the other side.

8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan MTN.

8. To declare or to distribute dividend for the year during the Company unable to service MTN liability based on Trustee Agreement, Deed of acknowledgment of debt and/or other related MTN agreements.

9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha penerbit sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi penerbit diatur oleh pihak lain.

9. To enter into all kind of forms of cooperation, profit-sharing or similar agreement other apart from day to day activity of the company or enter into management agreement similar agreement other then one that caused the company activity being arrange by the other side.

SMF telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

SMF compiled with all the requirements mentioned in trustee agreement.

23. HUTANG OBLIGASI

23. BONDS PAYABLE 2010 Rp

Nilai Nominal: Obligasi I Obligasi II Obligasi III Seri A Seri B Dikurangi : Beban emisi yang belum diamortisasi Jumlah – bersih

(

2009 Rp

2008 Rp

-

300.000.000.000 251.000.000.000

-

500.000.000.000 227.000.000.000 727.000.000.000

551.000.000.000

-

756.131.089 ) ( 726.243.868.911

1.623.882.576 ) 549.376.117.424

Nominal Value: Bonds I Bonds II Bond III A Series B Series

-

Less: Unamortized bonds issuance costs

-

Total – net



Lanjutan/Continued Dikurangi : Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Obligasi I Beban emisi yang belum diamortisasi Jumlah – bersih

Less:

-

Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun Obligasi II Obligasi III Seri A Seri B Beban emisi yang belum diamortisasi Jumlah – bersih Beban amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi (Catatan 25)

300.000.000.000

-

(

(

706.496.244 ) 299.293.503.756

-

Current portion Bond I

-

Unamortized bonds issuance costs Total – net

-

251.000.000.000

-

500.000.000.000 227.000.000.000 727.000.000.000

251.000.000.000

-

756.131.089 ) ( 726.243.868.911

917.386.332 250.082.613.668

2.645.125.782

706.496.244

)

Long-term portion Bond II Bond III A Series B Series

-

Unamortized bonds issuance costs

-

Total – net

-

Amortization costs charged to the statements of income (Note 25)

Pada bulan Juli 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 01) yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia dengan Nilai Nominal sebesar Rp300.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 10,125% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender dan jatuh tempo tanggal 15 Juli 2010.

In July, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 01) which was listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp300.000.000.000 and interest rate of 10.125% per annum, 370 days terms and matured on July 15, 2010.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh kekayaan SMF baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sedangkan hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur SMF lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This bond was not guaranteed by special collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the bonds holder rights is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi:

The proceed from the bond issuance (after deducting the emission cost),was used for financing of earning assets with allocation as follow:



Lanjutan/Continued

- 85% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. - 15% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.

• 85% for lending in the form of refinancing program. • 15% for investment on Residential Mortgage Backed Securites (RMBS) of the securitization.

Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (pihak yang tidak terafiliasi) bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 01 berasal dari kas dan setara kas.

This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA(idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (a non-affiliated party) acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement SMFP 01 from cash and cash equivalent.

Obligasi Sarana Multigriya Finansial I telah dilunasi pada bulan Juli 2010 sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Bonds Sarana Multigriya Finansial I had been settled on due date in July 2010.

Pada bulan Desember 2009 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap” (SMFP 02) dengan nilai nominal Rp251.000.000.000 dan tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2011.

In December, 2009 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Year 2009 With Fixed Interest Rate” (SMFP 02) which is listed in Indonesia Stock Exchange with nominal value of Rp251.000.000.000 and interest rate of 9.5% per annum, 370 days terms and matured on January 3, 2011.


This bond is not guaranteed by special collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the bonds holder rights is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi:

The proceed from the bond issuance (after deducting the emission cost), was used for financing of earning assets with allocation as follow:

- 90% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. - 10% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.

• 90% for lending in the form of refinancing program. • 10% for investment on Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) of the securitization.



Lanjutan/Continued

Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (pihak yang tidak terafiliasi) bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 02 berasal dari kas dan setara kas.

This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA(idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Permata Tbk (a non-affiliated party) acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement SMFP 02 from cash and cash equivalent.

Obligasi Sarana Multigriya Finansial II telah dilunasi pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp257.623.611.111 sesuai dengan permintaan agen pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang menyatakan bahwa 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo dana pelunasan telah diterima oleh KSEI. Perseroan telah membayar pelunasan sesuai dengan permintaan KSEI pada tanggal tersebut diatas, tanggungjawab pembayaran kepada pemegang obligasi telah beralih kepada KSEI sesuai dengan surat PT KSEI No. KSE-23112/JKS/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang konfirmasi ketersediaan dana pelunasan pokok dan bunga ke-4 (empat) atas Obligasi Sarana Multigriya Finansial II tahun 2009 yang menyebutkan KSEI telah menerima dana pembayaran Obligasi SMF II, maka Perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi.

Obligasi Sarana Multigriya Fiansial II has been settled on December 30, 2010 amounted Rp257.623.611.111 as requested by payment agent PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) that funds for the settlement of bonds have to be in KSEI’s account 2 days prior to due date. The company had transferred funds as required by KSEI, the responsibility for the settlement to bonds holders has transferred to KSEI as confirmed by letter number KSE-23112/JKS/2010 dated Desember 30, 2010 regarding confirmation on the availability of funds for principal and 4th interest settlement of Obligasi Sarana Multigriya Finansial II year 2009 which stated that funds has received by KSEI, thereby the company has fulfilled its obligation to bonds holder.

Pada bulan Juli 2010 SMF menerbitkan Obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap” dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp727.000.000.000. Obligasi tersebut diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2010 yang terdiri dari 2 seri yaitu:

In July, 2010 SMF issued Bonds namely “Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Year 2010 With Fixed Interest Rate” with nominal value of Rp727.000.000.000. The Bond was issued on July 8, 2010 which consist of 2 series:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000 dan jatuh tempo pada 8 Juli 2012.

A Series: Bond with fixed interest rate 9.25% p.a, 2 years term from issuance date. Bond A Series issued with nominal value of Rp500.000.000.000 and matured on July 8, 2012.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal Rp227.000.000.000 dan jatuh tempo pada 8 Juli 2013.

B Series: Bond with fixed interest rate 9.75% p.a, 3 years term from issuance date. Bond B Series issued with nominal value of Rp227.000.000.000 and matured on July 8, 2013.



Lanjutan/Continued


This bond is not guaranteed by special collateral but with all SMF’s assets both tangible and intangible, both existing and to be existed in the future pursuant to Section 1131 and Section 1132 Indonesia Civil Code, while the right of bond holder is paripassu without preference with other SMF creditors’ rights according to prevail regulations.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk pembiayaan aset produktif dengan alokasi :

Obtained fund from the bond issuance, after deducting the emission fees, was used for financing of earning asset with allocation :

· 90% untuk penyaluran pinjaman dalam bentuk refinancing program. · 10% untuk penempatan pada Efek Beragun Aset (EBA) KPR hasil sekuritisasi.

· 90% for lending in the form of refinancing program. · 10% will be invested on Residential Mortgage Backed Securites (RMBS) result of securitization.

Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan mendapat peringkat AA(idn) berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat atas penerbitan Obligasi ini. Sumber dana pelunasan SMFP 03 berasal dari kas dan setara kas.

This Bond listed on The Indonesian Stock Exchange of which rating a AA(idn) from PT Fitch Ratings Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk acts as a trustee for this bond issuance. Source of fund for the settlement of SMFP 03 from cash and cash equivalent.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap SMF dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal sebagai berikut:

The trustee agreements contained several constraints against SMF and required the Trustee’s written approval before execution of the following:

1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok

1. To merge and acquire or approval for subsidiary (if any) to merge and acquire except to merge and acquire with a company that have similar business operation and there is not any negative impact to the company and will not influence the capacity of company on Bond Principal repayment and/or Bond Interest payment, except it’s in line with Indonesian Government privatization program accordance with following rules:



Lanjutan/Continued

Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

a. All bonds terms and conditions in Trustee Agreement and other related documents is prevail and bind thoroughly to surviving company and in case the company is not a surviving company then all obligation for Bonds and/or Trustee Agreement has been legally shifted to surviving company and it has sufficient assets and repayment capacity based on Bonds and Trustee Agreement.

b. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

b. One of surviving company’s business line must be similar to the company’s main business.

2. Melakukan peminjaman hutang baru atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hutang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

2. To obtain new loan or giving approval to subsidiary (if any) to obtain new loan that has higher level than existing bonds liability, except the loan is intended for the company daily business activities.

3. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada), baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha seharihari Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada).

3. Pledged and/or charged or approval to pledge and/or to charge its assets in any way including rights for company income and/or subsidiary (if any), both current and will be obtained in the future, except pledge that is intended for the company and subsidiary’s daily business activities.



Lanjutan/Continued

4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun atau mengijinkan Anak Perusahaan (jika ada) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar; (iii) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

4. To extend loan to any party or approval to subsidiary (if any) to extend loan to any party, except:

5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk mengadakan perubahan bidang usaha.

5. To change of the company's main business or approval for subsidiary (if any) to change its main business.

6. Mengurangi ditempatkan Perseroan.

modal disetor

6. To reduce of the company’s authorized, issued and paid up capital.

7. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian deviden pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi.

7. To declare or to distribute dividend for the year during the Company unable to service Bonds liability based on Trustee Agreement, Deed of acknowledgment of debt and/or other related Bonds agreements.

8. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang diserahkan kepada Wali Amanat harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

8. To ensure that financial condition of the Company’s as reported in the latest annually audited financial statements by Public Accountant Firm for submission to Trustee should be with the following financial ratios:

a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).

a. Current Ratio, ratio of total current assets to total current liabilities not less than 1 : 1 (one to one).

modal dan

dasar, modal

(i) Existing loan prior to signing of the Trustee Agreement. (ii) Loans in accordance with company’s business activities based on articles of association. (iii) Loans to employees including Directors and Commissioners under company’s employees welfare program in accordance to company’s policy.



Lanjutan/Continued

b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Hutang tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu). 24. MODAL SAHAM a.

Modal Saham SMF dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. SMF memiliki modal dasar sebesar Rp 4 triliun yang terdiri dari 4 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1 triliun yang terdiri dari 1 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1 juta per saham.

b. Penggunaan Laba Bersih

b. Ratio of Productive Assets to Liabilities not less than 0.8 : 1 (zero point eight to one).

24. CAPITAL STOCK a. Capital Stock SMF is solely owned by the Government of the Republic of Indonesia. SMF has authorized capital stock of Rp4 trillion consisting of 4 million shares with par value of Rp1 million per share. As of December 31, 2010, 2009 and 2008, the issued and fully paid capital amounted Rp1 trillion, consisting of 1 million shares with par value of Rp1 million per share.

b. Appropriation of Net Income

i. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No 45 notaris Emi Susilowati, S.H. menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2009 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp46.000.000.000, sebagai laba ditahan sebesar Rp46.514.246.200 dan sebagai alokasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp934.487.335 serta memberikan tantiem sebesar 1,5% dari laba bersih perseroan.

i. Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 24, 2010, which was notarized under deed number 45 of notary Emi Susilowati, S.H.approved the 2009 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp46.000.000.000, as retained earning amounting Rp46.514.246.200, as allocation for Corporate Social Responsibility (CSR) activity amounting Rp934.387.335 and distribute 1.5% of the company net income as tantiem.

ii. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 18 Juni 2009, yang dinyatakan dengan akta No. 38 notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2008 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp40.000.000.000 dan sebagai laba ditahan sebesar Rp37.260.430.360 serta memberikan bonus sebesar 1% dari laba bersih perseroan.

ii Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 18, 2009 which was notarized under deed number 38 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the stockholder approved the 2008 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp40.000.000.000, as retained earning amounting Rp37.260.430.360 and distribute 1% of the company net income as bonus.

iii. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2008, yang dinyatakan

iii. Based on minutes of the Stockholder’s General Meeting held on June 26, 2008 which was notarized under deed



Lanjutan/Continued

dengan akta No. 262 notaris Sutjipto, S.H.,M.Kn., pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2007 sebagai dana cadangan umum dan tujuan sebesar Rp32.000.000.000 dan sebagai laba ditahan sebesar Rp33.098.409.514 serta memberikan bonus sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan. 25. PENDAPATAN

number 262 of Sutjipto, S.H.,M.Kn., the stockholder approved the 2007 appropriation of net income as general and special reserves amounting Rp32.000.000.000, as retained earning amounting Rp33.098.409.514 and distribute 2.5% of the company net income as bonus.

25. REVENUES 2010 Rp

2009 Rp

2008 Rp

Berbasis Bunga

Interest Based

Penempatan Dana/Investasi: Pinjaman yang Diberikan Bunga Pinjaman Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat Provisi dari Penyaluran Pinjaman Dikurangi: Biaya Bunga Obligasi (Catatan 23) Biaya Bunga MTN (Catatan 22) Amortisasi Beban Emisi Obigasi (Catatan 23) Amortisasi Beban Emisi MTN (Catatan 22)

Placements/ Investments:

84.160.823.769

64.591.639.348

40.185.838.954

25.458.333.764

-

-

301.202.215

260.032.618

463.512.544

(

67.440.420.766 ) (

(

12.245.011.024 )

(

2.338.617.777 ) (

(

487.190.976 ) 27.409.119.205

Efek Beragun Aset (EBA) Pendapatan Bunga EBA Dikurangi: Laba (rugi) belum terealisasi Biaya Bunga Obligasi Amortisasi Beban Emisi Obigasi (Catatan 23)

12.454.850.000 )

-

600.521.807 )

-

-

-

-

-

51.796.300.159

40.649.351.498

Loan Interest Term Purchase Program Provision from Lending Less: Bond Interest Expenses (Note 23) MTN Interest Expenses (Note 22) Amortized Bonds Issuance Cost (Note 23) Amortized MTN Insurance Cost (Note 22) Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)

32.797.102.827

(

293.452.605 )

11.326.300.211

-

1.281.986.121

(

8.429.647.649 ) (

2.190.122.222 )

-

(

306.508.005 ) (

105.974.437 )

-

23.767.494.568

10.312.189.673

-

Interest Less: Unrealized Gain (Loss) Bond Interest Expenses Amortized Bonds Issuance Cost (Note 23)



Lanjutan/Continued Deposito Berjangka Sertifikat Bank Indonesia Surat Utang Negara (SUN) Ditambah: Amortisasi Diskonto SUN

Obligasi Retail Indonesia (ORI) Dikurang: Amortisasi Premium ORI

(

47.010.427.356

55.221.167.404

36.316.631.117

-

-

19.800.505.237

1.252.021.306

1.279.268.626

1.205.719.200

4.819.085 1.256.840.391

10.804.404 1.290.073.030

10.834.584 1.216.553.784

3.854.159.858

2.817.877.379

2.164.904.000

Government Bonds (ORI)

2.914.640

Less: ORI Amortized Premi

3.570.998 ) (

3.478.137 ) (

3.850.588.860

2.814.399.242

2.161.989.360

103.294.470.379

121.434.129.508

100.145.030.996

Berbasis Imbalan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Sekuritisasi Penata Sekuritisasi Pendukung Kredit

Jumlah

Government Bonds (SUN) Add: SUN Amortized Discount

)

Fee Based

478.050.954

283.917.125

339.974.278

86.670.662 1.295.454.547 450.873.095

19.341.134

-

Education and Training Services Securitization Coordinator

121.148.846

-

Reserve Account

2.311.049.258

424.407.105

339.974.278

105.605.519.637

121.858.536.613

100.485.005.274

26. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Total

26. SALARIES AND EMPLOYEES BENEFITS

2010 Rp Gaji dan honorarium Tunjangan karyawan Penyisihan bonus (Catatan 19) Tunjangan purna jabatan (Catatan 12b) Penyisihan imbalan kerja karyawan (Catatan 21) Jumlah

Time deposits Bank Indonesia Certificates

2009 Rp

2008 Rp

7.109.939.744 5.523.425.359

6.147.803.588 3.862.535.875

5.809.127.500 4.787.675.948

3.881.888.647

4.672.436.677

3.863.021.516

729.547.500

644.403.750

721.685.000

Salaries and honorarium Employee benefits Provision for bonus (Note 19) Post – occupation benefit (Note 12b)

844.448.000 18.089.249.250

768.504.000 16.095.683.890

487.152.000 15.668.661.964

Provision employee benefits (Note 21) Total

Gaji dan tunjangan karyawan termasuk kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi SMF (Catatan 1).

Salaries and employees benefits include compensation received by SMF’s Boards of Commissioners and Directors (Note 1).



Lanjutan/Continued

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2010 Rp Sewa dan Sewa Ruang Kantor Jasa Profesional Iklan, Informasi dan Hubungan Masyarakat Pendidikan dan Pelatihan Penyusutan Aset Tetap (Catatan 14) Transportasi dan Akomodasi Perlengkapan Kantor dan Percetakan Asuransi Kustodian Pemeliharaan dan Perbaikan Komunikasi Utilitas Administrasi Bank Lain-lain Jumlah

2009 Rp

1.584.511.576 2.077.455.208

2.252.744.691 862.918.427

2.041.171.898 170.099.446

2.041.120.094

1.231.463.232

619.374.611

704.103.558

919.928.542

891.580.365

1.080.808.315

591.169.315

577.234.440

857.551.446

795.346.430

683.395.562

537.776.853 171.242.031 70.711.546

161.719.715 154.712.076 51.207.144

294.982.088 156.167.060 116.438.473

1.008.158.106 121.560.164 214.029.922 26.814.249 1.194.473.025 11.690.316.093

126.185.691 95.923.040 84.548.456 26.991.430 113.132.454 7.467.990.643

115.998.123 66.276.062 71.323.940 24.187.395 464.896.911 6.293.126.374

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN – BERSIH

(

2009 Rp

3.120.414.834

1.645.513.169

33.277.470

20.640.459

16.387.639

69.756.432 125.109.958 2.259.238.109

Office Equipment And Printing Insurance Custodian Service Repairs and Maintenance Communication Utilities Bank Charges Others Total

2008 Rp

2.031.696.288

602.039

Rent and Office Space Rental Professional Fees Advertising, Information and Public Relation Training and Education Depreciation of Fixed Assets (Note 14) Transportation and Accommodation

28. OTHER INCOME – NET

2010 Rp Pembalikan penyisihan bonus tahun lalu (Catatan 19) Pendapatan bunga dari jasa giro Laba (Rugi) selisih Kurs Bunga pinjaman karyawan Lainnya Jumlah

2008 Rp

)(

40.618.135 ) ( 59.712.756 62.785.943 3.222.935.857

29. MANAJEMEN RISIKO

9.314.113 44.215.270 1.696.801.965

Reversal of last year bonus provision (Note19) Interest income on current account Gain (Loss) on ) Foreign Exchange Employees loan Interest Others Total

29. RISK MANAGEMENT

Dalam mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan telah mengidentifikasi risiko, menganalisa dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari risiko yang ditimbulkan baik risiko yang berada dalam kendali Persero maupun risiko yang yang berada di luar kendali Perseroan.

In anticipating of risks faced, the company has identified risk, analized and performed mitigation against the caused risk effects both risk under the control of the company and risk beyond the control of the company.

Resiko Kredit Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sekunder perumahan, dimana Perseroan memberikan

Credit Risk Credit risk is a major risk because the company is engaged in secondary mortgage financing activity to mortgage lenders, in which the company offers credit



Lanjutan/Continued

pembiayaan kepada lembaga penyalur KPR. Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya lembaga penyalur KPR tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

financing. Directly, the company faces risks when mortgage lenders are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract.

Perseroan memperkecil risiko kredit antara lain dengan melakukan skema refinancing atas portofolio KPR yang sudah dibukukan oleh lembaga penyalur KPR, hak recourse terhadap jaminan KPR yang memburuk, kecukupan jaminan, sistem reimbursement, memiliki Hak Tanggungan dan pendaftaran fidusia atas KPR yang dijaminkan.

The company reduces credit risk by constructing refinancing scheme based on originated mortgage portfolio by mortgage lenders, recourse right on deterioted collateral, sufficient collateral coverage ratio, reimburstment mechanism, lien and registered assignment of collateral.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

For each financial asset category, the company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

Eksposur kredit

Maximum exposure to credit risk

maksimum

terhadap

risiko

Eksposur Perseroan terhadap risiko kredit terutama berasal dari pinjaman yang diberikan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

The company’s exposure to credit risk mainly comes from loan, of which maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

Angka-angka berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas aset keuangan yang dimiliki Perseroan:

The following figures sets out the total credit risk and risk concentration of financial assets of the Company:

Pemerintah Bank Non Bank

Government Bank Non Bank

12.176.394.778 1.693.590.722.256

10.347.447.933

12.176.394.778 1.693.590.722.256 10.347.447.933

Risiko Tingkat Bunga Perseroan memperkecil risiko tingkat bunga dengan melakukan pengelolaan asset liability management secara efektif.

Interest Rate Risk The company reduces interest rate risk by effectively managing asset liability.

Sumber dana penyaluran pinjaman kepada penyalur KPR adalah dana dari pasar modal. Oleh karenanya tingkat bunga pendanaan sangat penting untuk menjaga marjin antara tingkat bunga pendanaan dengan tingkat bunga penyaluran.

Source of fund for loan disbursement to mortgage lender is fund raised from capital market. Thus, it is important to maintain margin between interest rate of raised fund and disbursed loan.



Lanjutan/Continued

Untuk mengurangi risiko dari negative margin, maka Perseroan melakukan pendanaan dengan jangka waktu yang memberikan tingkat bunga terbaik untuk penyaluran.

Mitigating the risk of negative margin, the company manages fund raising to fit interest rate for loan disbursement according to fund maturity.

Penyesuaian tingkat bunga kredit dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman

Interest rate adjustment is contractual agreement.

Tabel berikut mengambarkan rincian aset dan kewajiban keuangan perseroan yang dikelompokkan menurut tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk menunjukan dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table summarizes the company’s financial assets and liabilities at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual repricing or maturity dates to show the impact of changes in interest rates:

based

on

(dalam juta rupiah /in million rupiah) Tingkat Bunga Mengambang Floating Rate

< 3 bulan / < 3 months

Aset Keuangan / Financial Asset : Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Piutang Usaha / Receivables Berbasis Bunga / Interest Based Piutang Hubungan Istimewa / Due From Related Parties Pinjaman Yang Diberikan / Loans Sinking Funds / Sinking Fund Investasi Jangka Panjang – Bersih / Long Term Investment - Net Jaminan dan Pendukung Kredit/ Credit Enhancment Kewajiban Keuangan / Financial Liability: Biaya yang masih harus dibayar / Accrued Expenses Surat Hutang Jangka Menengah / Medium Term Notes Hutang Obligasi / Bonds Payable

Tingkat Bunga Tetap Fixed Rate

3-24 bulan 3-24 months

1-3 bulan/ 1-3 months

>3-12 bulan/ >3-12 months

1-2 tahun/ 1-2 years


>3 tahun/ >3 years

Jumlah / Total

970

-

764.440

-

-

-

-

765.410

-

-

2.185

42.132

159.723

65.876

-

269.916

-

-

8.259

-

-

-

-

8.259

-

-

142

310

323

273

581

1.629

-

-

308

75.518

83.068

1.053.892

221.235

1.434.021

-

-

-

-

-

-

11.487

11.487

-

-

-

-

-

-

12.176

12.176

970

27.465 27.465

775.334

117.960

243.114

1.120.041

245.479

27.465 2.530.363

-

-

19.630

-

-

-

-

19.630

-

-

-

362.726

24.990

-

-

387.716

-

-

19.630

362.726

499.590 524.580

226.654 226.654

-

726.244 1.133.590

970

27.465

755.704

(244.766)

(281.466)

893.387

245.479

1.396.773



Lanjutan/Continued

Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Liquidity Risk Liquidity risk is the risk, whereby the company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities.

Perseroan mengurangi risiko likuiditas antara lain melalui pengelolaan arus kas sehingga dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo.

The company reduces liquidity risk by managing cash flow in order to fulfill its each due obligation.

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan kewajiban keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010.

The following table summarizes the maturity gap profile of the Company’s assets and financial liabilities as at 31 December 2010. (dalam juta rupiah /in million rupiah)

Tidak memiliki tanggal jatuh tempo / No contractual maturity

Aset Keuangan / Financial Asset : Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents Investasi Jangka Pendek/ Short Term Investment Piutang Usaha / Receivables Berbasis Bunga / Interest Based Berbasis Imbalan / Fee Based Piutang Lain-Lain / Other Receivables Piutang Hubungan Istimewa / Due From Related Parties Pinjaman Yang Diberikan/ Loans Sinking Funds / Sinking Fund Investasi Jangka Panjang – Bersih / Long Term Investment - Net Jaminan dan Pendukung Kredit / Credit Enhancment Kewajiban Keuangan / Financial Liability: Hutang Lain-lain / Others Payable Biaya yang masih harus dibayar / Accrued Expenses Surat Hutang Jangka Menengah / Medium Term Notes Hutang Obligasi / Bonds Payable

< 1 bulan / < 1 month

1-3 bulan/ 1-3 months

>3-12 bulan/ >3-12 months



>3 tahun/ >3 years

Jumlah / Total

30

970

764.440

-

-

-

-

765.440

-

-

2.185

42.132

159.723

65.876

-

269.916

-

6.626

1.633

-

-

-

-

8.259

-

-

1.269

-

-

-

-

1.269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

99

310

323

273

581

1.629

-

102

206

75.518

83.068

1.053.892

221.235

1.434.021

-

-

11.487

-

-

-

-

11.487

-

-

-

-

-

-

12.176

12.176

30

7.741

781.319

117.960

243.114

1.120.041

27.465 261.457

27.465 2.531.662

-

-

1.989

-

-

-

-

1.989

-

19.630

-

-

-

-

-

19.630

-

-

-

362.726

24.990

-

-

387.716

-

19.630 (11.889)

1.989 779.330

362.726 (244.766)

499.590 524.580 (281.466)

226.654 226.654 893.387

261.457

726.244 1.135.579 1.396.083

30



Lanjutan/Continued

30. INFORMASI SEGMEN

30. SEGMENTS INFORMATION

Perseroan tidak menyajikan informasi segmen berdasarkan segmen usaha karena kegiatan usaha perusahaan terfokus pada satu kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan sekunder perumahan pada bank dan lembaga keuangan yang memberikan kredit pemilikan rumah. 31. KOMITMEN SIGNIFIKAN a.

b.

c.

DAN

PERJANJIAN

The company’s does not provide segment Information based on business segments because the company’s business activity is only focusing in financing activities which is secondary mortgage financing facilities to banks and financial institutions that grant home ownership loans.

31. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND AGREEMENTS

SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara – Syariah berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah No.045/AKAD/SMFBTN/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah tersebut sebesar Rp 200 milyar yang digunakan sebagai modal kerja Mudharib khusus untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB ("KPS BTN iB").

a. SMF provides loan to PT Bank Tabungan Negara – Syariah based on Akad Mudharabah number 045/AKAD/SMF-BTN/XI/2009 dated November 5, 2009. Mudharabah facility amounted Rp 200 billion which used as special working capital to finance home ownership with syariah system (“KPS BTN iB).

Jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pencairan dana yaitu 13 Nopember 2009 sampai dengan 13 Nopember 2014.

The term of the loan is 5 years from disbursement date of funds November 13, 2009 to November 13, 2014.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) berdasarkan Surat Perjanjian No. 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp500 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.

b. SMF provides loan to PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) based on Agreement Letter number 014/PP/SMF-BTN/VI/2008 dated June 4, 2008 for loan facility amounted Rp500 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2013.

The terms of the loan is 5 (five) years, and will be due on June 4, 2013.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank DKI (Bank DKI) berdasarkan Surat Perjanjian No.024/PP/SMF-DKI/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp100 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.

c. SMF provides loan to PT Bank DKI (Bank DKI) based on Agreement Letter number 024/PP/SMFDKI/IX/2008 dated September 24, 2008 for loan facility amounted Rp100 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2018.

The term of the loan is 10 (ten) years and will be due on September 24, 2018.



Lanjutan/Continued

d.

e.

f.

g.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Finansia Multi Finance (FMF) berdasarkan Surat Perjanjian No.021/PP/SMF-FMF/VII/ 2008 tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp25 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.

d. SMF provides loan to PT Finansia Multi Finance (FMF) based on Agreement Letter number 021/PP/SMF-FMF/VII/2008 dated July 25, 2008 amounted Rp25 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.

The term of the loan is 10 (ten) years to July 25, 2018.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Ciptadana Multifinance (CMF) berdasarkan Surat Perjanjian No.020/PP/SMF-CMF/VII/ 2008 tanggal 18 Juli 2008 dengan fasilitas sebesar Rp10 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.

e. SMF provides loan to PT Ciptadana Multifinance (CMF) based on Agreement Letter number 020/PP/SMF-CMF/VII/2008 dated July 18, 2008 for loan facility amounted Rp10 which used for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tanggal 18 Juli 2016.

The term of the loan is 8 (eight) years to July 18, 2016.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Bhakti Finance (BIFIN) berdasarkan Surat Perjanjian No.010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 pada tanggal 10 April 2008 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp25 miliar yang digunakan untuk refinancing atas kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan.

f.

SMF provides loan to PT Bhakti Finance (BIFIN) based on Agreement Letter number 010/PP/SMF-BIFIN/IV/2008 dated April 10, 2008 for loan facility amounted Rp25 billion which used for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tanggal 10 April 2016.

The term of the loan is 8 (eight) years to April 10, 2016.

SMF menandatangani perjanjian No.011/PP/SMF-FIAL/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 dengan PT First Indo American Leasing. Berdasarkan perjanjian tersebut SMF setuju memberikan pinjaman sebesar Rp10 miliar untuk refinancing atas KPR yang telah disalurkan.

g. SMF sign agreement Letter number 011/PP/SMF-FIAL/III/2010 dated March 1, 2010 with PT First Indo American Leasing. Based on that agreement SMF agreed to provide loan facility amounted Rp10 billion for refinancing of outstanding mortgage loans.

Jangka waktu masa pinjaman adalah selama 8 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2018.

The term of the loan is 8 years and will be due on March 1, 2018.



Lanjutan/Continued

h.

SMF telah menandatangani perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sebagai berikut: - Ketentuan Umum Jual Beli tagihan KPR bersyarat, - Perjanjian Induk Jual Beli tagihan KPR bersyarat No. 022/PIJB/SMFBTN/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, dan - Akte Jual Beli No. 47 tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan B.R.AY. Mahyastuti, SH., Notaris di Jakarta sebesar Rp500.000.010.049 dengan jangka waktu 3 tahun.

h. SMF signed agreement with PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. As follows: - General Provisions of Term Purchase Program, - Term Purchase Program Main Agreement, number 022/PIJB/SMF-BTN/VI/2010 dated 23 June 2010, and - Deed of sale and purchase number 47 dated 23 June 2010 by public notary B.R.AY. Mahyastuti, SH., Jakarta amounted Rp500.000.010.049 with 3 years of period term.

i.

SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No.001/ PPK/SMF-KIK-DSMF-I/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp54.186.914.235 ke dalam rekening cadangan. Selanjutnya, KIK-DSMF-I wajib membayar imbalan jasa kepada SMF sesuai dengan urutan prioritas pembayaran pada setiap tanggal pembayaran sebesar 0,03% per tahun dari jumlah pokok terhutang.

i.

SMF signed a Credit Enhancer Agreement number 001/PPK/SMFKIK-DSMF-I/I/2009 dated January 7, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. According to the agreement, SMF is acting as credit enhancer for the issuance of residential mortgagebacked securities (RMBS) transaction. SMF agreed to provide and transfer fund not less then maximum threshold amount to reserve account at closing date which was amounted Rp54.186.914.235. Furthermore, KIKDSMF-I obliges to pay SMF quarterly for the service rendered based on payment priority on every payment date with annual interest rate 0.03% of principal outstanding.

j.

SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit No.037/PPK/ SMF-KIK-DSMF-II/IX/2009 tanggal 14 September 2009 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung kredit dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan

j.

SMF signed a Credit Enhancer Agreement number 037/PPK/SMFKIK-DSMF-II/IX/2009 dated September 14, 2009 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. According to the agreement, SMF is acting as credit enhancer for the issuance of residential mortgage-backed securities (RMBS) transaction. SMF agreed to provide and transfer fund not less then maximum threshold amount to reserve account at closing



Lanjutan/Continued

yang ditetapkan sebesar Rp257.025.890.749 ke dalam rekening cadangan. Selanjutnya, KIK-DSMF-II wajib membayar imbalan jasa kepada SMF sesuai dengan urutan prioritas pembayaran pada setiap tanggal pembayaran sebesar 0,03% per tahun dari jumlah pokok terhutang.

date which was amounted Rp257.025.890.749. Furthermore, KIK-DSMF-II obliges to pay SMF quarterly for the service rendered based on payment priority on every payment date with annual interest rate 0.03% of principal outstanding.

k.

SMF menandatangani perjanjian penggunaan jasa No.047/PPJ/SMFGFG/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan Guidance Financial Group, LLC dengan nilai kontrak sebesar $157,130.00 dan jangka waktu 13 bulan. Berdasarkan perjanjian tersebut Guidance Financial Group, LLC bersedia menyediakan jasa konsultasi dalam rangka pengembangan standar dokumen KPR Syariah dan mekanisme pasar pembiayaan sekunder perumahan berbasis syariah.

k. SMF signed service agreement number 047/PPJ/SMF-GFG/XI/2009 dated November 23, 2009 with Guidance Financial Group, LLC with a contract value of $157,130.00 for 13 months. Based on the mentioned agreement, Guidance Financial Group, LLC is willing to provide consultancy services for developing of the Syariah Housing Finance standardization documents and secondary housing finance mechanism under Syariah based.

l.

SMF menandatangani perjanjian kerjasama No. 83/PKS/DIR/2010 dan No. 042/PKS/SMF-BTN/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk tentang sekuritisasi atas aset KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut SMF bersedia untuk memberikan jasanya untuk melaksanakan transaksi sekuritisasi KPR BTN yang ke-3 Tahun 2010 dan berperan sebagai penata transaksi sekuritisasi, pendukung kredit, pemodal dan penerima mandat untuk pelaksanaan due diligence transaksi sekuritas termasuk menunjuk notaries dan auditor independent.

l.

m.

SMF menandatangani perjanjian pendukung kredit dan penjaminan pembelian EBA No. 053/PPK/KIKDBTN01/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, SMF bertindak sebagai pendukung

m. SMF signed a Credit Enhancer Agreement number 053/PPK/KIKDBTN01/XII/2010 dated December 15, 2010 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. According to the agreement, SMF is acting as credit enhancer and standby buyer for the issuance of

SMF signed agreement number 83/PKS/DIR/2010 and number 042/PKS/SMF-BTN/X/2010 dated October 7, 2010 with PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk about asset mortgage securitization. According to the agreement, SMF agreed to serve the third BTN mortgage securitization transaction year 2010 and acting as mortgage securitization arranger, credit enhancer, stand-by buyer and mandatory for due diligence securitization transaction include apoint notary and independent auditor.



Lanjutan/Continued

n.

kredit dan penjamin pembelian dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF setuju menyediakan dana tidak kurang dari jumlah maksimum ambang batas rekening cadangan pada tanggal penutupan yang ditetapkan sebesar Rp16.788.906.250 ke dalam rekening cadangan. Selanjutnya, KIK-DBTN01 wajib membayar imbalan jasa kepada SMF sesuai dengan urutan prioritas pembayaran pada setiap tanggal pembayaran sebesar 0,1% per tahun dari jumlah pokok terhutang.

residential mortgage-backed securities (RMBS) transaction. SMF agreed to provide and transfer fund not less then maximum threshold amount to reserve account at closing date which was amounted Rp16.788.906.250. Furthermore, KIK-DBTN01 obliges to pay SMF quarterly for the service rendered based on payment priority on every payment date with annual interest rate 0.1% of principal outstanding.

SMF memberikan pinjaman kepada PT Bank Tabungan Negara – Syariah berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.054/AKAD/SMF-BTN/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah tersebut sebesar Rp 200 milyar yang digunakan sebagai modal kerja Mudharib khusus untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB ("KPS BTN iB").

n. SMF provides loan to PT Bank Tabungan Negara – Syariah based on Akad Mudharabah Muqayyadah number 054/AKAD/SMFBTN/XII/2010 dated December 16, 2010. Mudharabah Muqayyadah facility amounted Rp 200 billion which used as special working capital to finance home ownership with syariah system (“KPS BTN iB).

Jangka waktu 3 tahun sejak tanggal pencairan dana yaitu 23 Desember 2010 sampai dengan 23 Desember 2013.

The term of the loan is 3 years from disbursement date of funds December 23, 2010 to December 23, 2013.

32. KONTINJENSI Berdasarkan perjanjian pendukung kredit dan penjaminan pembelian EBA No. 053/PPK/KIK-DBTN01/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 dengan PT Danareksa Investment Management dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., SMF bertindak sebagai pendukung kredit dan penjamin pembelian dalam transaksi penerbitan efek beragun aset (EBA). SMF sebagai penjamin pembelian EBA mempunyai kewajiban menjamin dan mengikat diri untuk membeli seluruh EBA Kelas A dari Pemegang EBA Kelas A apabila Rapat Pemegang EBA menyatakan telah terjadi Gagal Bayar EBA. Pembelian EBA Kelas A akan dilakukan dengan harga sebesar jumlah pokok terhutang dari EBA Kelas A.

32. CONTINGENT Based on Credit Enhancer Agreement n and RMBS to buy guarantee number 053/PPK/KIK-DBTN01/XII/2010 dated December 15, 2010 with PT Danareksa Investment Management and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SMF is acting as credit enhancer and standby buyer for the issuance of residential mortgage backed securities (RMBS). As guarantor to buy SMF binds to guarantee and has the responsibility to buy A class RMBS from its holders if RMBS holders meeting declared that late payment for class A RMBS has occurred. A class RMBS purchase will be at the amount of A class RMBS principal oustanding.



Lanjutan/Continued

33. PERISTIWA NERACA

SETELAH

TANGGAL

33. SUBSEQUENT EVENTS

a. Pada tanggal 3 Januari 2011 PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah melunasi Obligasi Sarana Multigriya Finansial II sesuai dengan suratnya No. KSEI-23207/JKS/1210 tanggal 3 Januari 2011 perihal laporan pelunasan pokok dan pembayaran bunga Obligasi Sarana Multigriya Finansial II tahun 2009.

a.

On January 3, 2011, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) has settled Obligasi Sarana Multigriya Finansial II as stated in its letter number KSEI-23207/JKS/1210 dated January 3, 2011 regarding report on principal and interest settlement of Obligasi Sarana Multigriya Finansial II tahun 2009

b. Bapepam dalam suratnya nomor S3101/BL/2011, tanggal 25 Maret 2011, tentang pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran menyatakan bahwa Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV tahun 2011 menjadi efektif. Obligasi tersebut sebesar Rp463.000.000.000 dengan jaminan pasti aset piutang KPR dengan suku bunga tetap dalam 2 (dua) seri. Seri A sebesar Rp378.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,4% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2012 dan Seri B sebesar Rp85.000.000.000 dengan tingkat bunga 8,8% per tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 5 April 2013.

b.

Bonds “Obligasi Sarana Multigriya Finansial IV year 2011” declared effective by Capital Market Supervisory Board (Bapepam) in its letter number S-3101/BL/2011, dated March 25, 2011, regarding information on the effectiveness of registration. Bonds amounted Rp463.000.000.000, secured by pledged of mortgage receivable with fixed interest rate in 2 (two) series. A series amounted Rp378.000.000.000 with interest rate of 8.4% p.a, and maturity date on April 11, 2012 and B series amounted Rp85.000.000.000 with interest rate of 8.8% p.a. and maturity date on April 5, 2013

34. REKLASIFIKASI AKUN

34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan periode 31 Desember 2010 dan 2009. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut :

Several accounts in financial statements for 2009 and 2008 have been reclassified to conform with presentation period as of December 31, 2010 and 2009 financial statements. Details of these accounts are as follows :

Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Bunga Masih Akan Diterima / Interest Receivables Pinjaman yang diberikan / Loan Bagian pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Current Portion of Loan Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga / Other Receivables – Third Parties Piutang Lain-lain / Other Receivables Jaminan dan Pendukung Kredit / Credit Enhancment Aset Lain-Lain / Other Assets Hutang Lain-lain / Other Payables Biaya Yang Masih harus Dibayar / Accrued Expenses

2009 1.000.000.000 -

2008 3.028.481.769 533.639.310.199

204.037.760.119 15.455.378.696 462.684.234 -

2.939.938.156 204.000.000 288.493.024 487.867.967



Lanjutan/Continued Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification 2009 Investasi Jangka Pendek / Short Term Investment Piutang Usaha - Berbasis Bunga / Account Receivables – Interest Based Piutang Usaha – Berbasis Imbalan/ Account Receivables - Fee Based Bagian pinjaman yang diberikan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Current Portion of Loan Pinjaman yang diberikan – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Loan - net of current portion Piutang lain-lain / Other Receivables Aset Lain-Lain / Other Assets Hutang Lain-lain / Other Payables Biaya Yang Masih harus Dibayar / Accrued Expenses

35. PENERAPAN AWAL PSAK NO. (REVISI 2006) DAN PSAK NO. (REVISI 2006)

50 55

2008 -

-

-

3.028.481.769

-

204.000.000

205.037.760.119

3.354.280.290

15.918.062.930 -

530.285.029.909 223.493.024 552.867.967

35. FIRST ADOPTION OF PSAK NO. 50 (2006 REVISION) AND PSAK NO. 55 (2006 REVISION)

Laporan keuangan per 31 Desember 2010 adalah laporan keuangan Perseroan yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

The financial statements as of December 31, 2010 are the company’s financial statements prepared in accordance with SFAS Number 50 (2006 Revision) and SFAS Number 55 (2006 Revision).

Atas penerapan standar baru tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi berikut sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 mengenai ketentuan transisi untuk penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

In adopting the above new standards, the company has identified the following transitional adjustments in accordance with the Technical Bulletin Number 4 concerning the transitional provisions for the first adoption of SFAS Number 50 (2006 Revision) and SFAS Number 55 (2006 Revision) as issued by Indonesian Institute of Accountants.

Tidak terdapat dampak transisi atas penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap saldo awal neraca Perseroan pada tanggal 1 Januari 2010, karena tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan Perseroan.

There is no effect of the transition to SFAS Number 50 (2006 Revision) and SFAS Number 55 (2006 Revision) to the company’s opening balance sheet as of January 1, 2010 because no impairment of the company financial assets.

36. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrument keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model aruskas diskonto.

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND FINANCIAL LIABILITY Fair value is the value at exchanged price of which a financial instrument is exchangeable by aknowledgeable and willing parties to make fair transaction and not a sale value due to financial difficulties or forced liquidation. The fair value is obtained from quoted price or discounted cash flow model.



Lanjutan/Continued

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan kewajiban keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010. Nilai Tercatat / Carrying Value Rp Aset Keuangan: Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Berbasis Bunga Berbasis Imbalan Piutang Hubungan Istimewa Pinjaman Yang Diberikan Jaminan dan Pendukung Kredit Sinking Funds Investasi Jangka Panjang – Bersih

Kewajiban: Hutang Lain-lain Biaya yang masih harus Dibayar Surat Hutang Jangka Menengah Hutang Obligasi

Carrying value and estimated fair value of financial assets and liabilities dated December 31, 2010, as follows:

Nilai Wajar / Fair Value Rp

765.440.030.639 269.916.380.465

765.440.030.639 269.916.380.465

8.414.363.341 1.268.714.285 1.629.207.775 1.434.696.252.416

8.258.533.241 1.268.714.285 1.629.207.775 1.434.021.098.190

Financial Assets: Cash and Cash Equivalents Short Term Investments Account Receivables Interest Based Fee Based Due From Related Parties Loans

27.465.443.436 11.487.173.628

27.465.443.436 11.487.173.628

Credit Enhancment Sinking Funds

12.176.394.778 2.532.493.960.763

12.176.394.778 2.531.662.976.437

Long-term Investments – net

1.989.097.978

1.989.097.978

19.630.396.995

19.630.396.995

387.496.273.498 725.724.252.322 1.134.840.020.793

387.716.133.478 726.243.868.911 1.135.579.497.362

Metode penentuan nilai wajar digunakan adalah sebagai berikut:

yang

Liabilities: Other Payables Accrued Expenses Medium Term Notes

The used method for determination is as follows :

Bonds Payable

fair

value

Nilai wajar kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha berbasis bunga, piutang usaha berbasis imbalan dan sinking fund mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Fair value of cash and cash equivalents, Short term investment, Interest based Account receivables, Fee based Account receivables and sinking fund is near to carrying value due to the short maturity of those financial instruments.

Piutang hubungan istimewa dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2010.

Due from related parties is valued with discounted cash flow based on market interest rate dated December 31, 2010.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan dan Investasi jangka panjang-SUN dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

Fair value of loans and long term investment – SUN is valued based on amortized acquisition cost using effective interest rate.

Nilai wajar surat hutang jangka menengah dan hutang obligasi dinilai berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

Fair value of medium term notes and Bonds payable is valued at amortized acquisition cost using effective interest rate.



Lanjutan/Continued

37. KONDISI EKONOMI

37. ECONOMIC CONDITION

Kegiatan SMF dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa datang yang dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang menurun. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah dan faktor lainnya yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kontrol SMF. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan. 38. PENYELESAIAN KEUANGAN

ATAS

LAPORAN

Manajemen SMF bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang diselesaikan pada tanggal 28 Maret 2011, 9 Juni 2010 dan 23 Juni 2009.

In the future, SMF activities are affected by the economic condition of Indonesia that could lead to unstable value of currency and interest rate, decreased of stock price that also could worsen the decrease of economic growth. Economic improvement and recovery depends on several factors such as monetary and fiscal policies by the government and other factors, which are beyond control of SMF. This financial report, encompass the effect of economic condition as long as it can be determined and estimated.

38. COMPLETION STATEMENTS

OF

THE

FINANCIAL

The management of SMF is responsible for the preparation of the financial statements for the years ended December 31,2010, 2009 and 2008 which were completed on March 28, 2011, June 9, 2010 and June 23, 2009.

LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

(1)

DAFTAR ISI

Halaman I.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

1

II.

MUTASI DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

2

III.

PENJELASAN MUTASI DANA PROGAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

- Informasi Umum -

Penerimaan Alokasi Penyisihan Laba Penyaluran Program Kemitraan Penyaluran Program Bina Lingkungan Sisa Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Beberapa Permasalah Yang Perlu Ditindaklanjuti Dan Saran Perbaikan

3 3 3 3 4 4 - 5

-2-

MUTASI DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) PER 31 DESEMBER 20010

Uraian

Catatan

31-12-2010 (Rp)

PENERIMAAN Penerimaan Alokasi Penyisihan Laba

2

934,487,335

PENYALURAN Penyaluran Program Kemitraan Penyaluran Program Bina Lingkungan

3 4

274,500,000

SISA DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

5

659,987,335

-3-

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) PENJELASAN MUTASI DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010

1. INFORMASI UMUM a. Pendirian dan Tujuan Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) didirikan pada tahun 2005. Pembentukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah diperbarui dengan peraturan No: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan masih menjadi satu dengan aktivitas keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) karena belum dibentuknya Unit dan Penggurus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. b. Landasan Hukum PKBL Landasan hukum dalam menjalankan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah: 1. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. 2. Surat Edaran Kementerian badan Usaha Milik Negara No. SE.433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. 2. PENERIMAAN ALOKASI PENYISIHAN LABA Penerimaan sebesar Rp934.487.335 merupakan penerimaan yang berasal dari penyisihan alokasi laba BUMN Pembina (SMF) tahun buku 2009. Alokasi laba yang ditetapkan tersebut sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juni 2010, yang dinyatakan dalam akta No 45 oleh notaris Emi Susilowati, S.H. 3. PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN Perusahaan belum melaksanakan program kemitraan karena Unit dan Pengurus Program Kemitraan dan Bina Lingkungan belum dibentuk. 4. PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN Perusahaan telah melaksanakan program bina lingkungan dengan sebesar Rp274.500.000. Penyaluran tersebut dilaksanakan berdasarkan disposisi dari direksi, yang disaluran berupa:

-4-

Penjelasan Mutasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 (Lanjutan) 31-12-2010 (Rp) a. Program bantuan pelestarian alam berupa sponsorship partisipasi kegiatan komunitras adeniummania “Tebar Sepuluh Ribu Pohon Adenium”.

23.000.000

b. Program pengembangan sarana umum berupa pembangunan 4 unit rumah dan renovasi 8 unit rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah memiliki rumah permanen yang layak dan sederhana melalui Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia.

150.000.000

c. Program bantuan sarana kesehatan berupa pemberian donasi untuk membantu tindakan medik dan nonmedik dengan biaya yang relatif besar bagi anak-anak kurang mampu dibawah usia 13 tahun melalui Yayasan Sekar Melati.

100.000.000

d. Biaya Administrasi dan Umum berupa pelaksanaan program bina lingkungan.

dokumentasi

Jumlah

1.500.000 274.500.000

5. SISA DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN Sisa dana atas dana program kemitraan dan bina lingkungan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp659.987.335 dengan rincaian sebagai berikut: 31-12-2010 (Rp) Penerimaan dana PKBL

934.487.335

Pelaksanaa Program Kemitraan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

274.500.000

Sisa Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan 6.

659.987.335

BEBERAPA PERMASALAH YANG PERLU DITINDAKLANJUTI DAN SARAN PERBAIKAN Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami menyampaikan temuan-temuan yang diharapkan untuk ditindaklanjuti Manajemen PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan rincian sebagai berikut: Terdapat Sejumlah Kewajiban Yang Belum Dilaksanakan Tim PKBL Sebagai Pembina Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT SMF (Persero) belum memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2007, antara lain : - Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, - Menyusun Standard Operating Procedures (SOP) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi,

-5-

Penjelasan Mutasi Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 (Lanjutan) -

-

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan serta membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Menyampaikan Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masingmasing, dan Unit PKBL PT SMF (Persero) juga belum memiliki rekening khusus untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Peraturan Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Saran Sebaiknya tim PKBL PT SMF (Persero) segera memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Pasal 5 tersebut diatas agar Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat berjalan secara maksimal dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggapan Program CSR adalah baru pada tahun 2010, efektif semester II setelah disetujui oleh Rapat Umum pemegang Saham. Untuk selanjutnya dalam tahun 2010 sudah diajukan dengan RKAP 2011 kepada Kementerian Keuangan (bukan Kementerian BUMN), karena SMF dibawah pengawasan kementerian Keuangan. Perseroan akan menyusun pelaksanaan PKBL. Saat ini Perseroan sedang mempersiapkan kajian terutama untuk Program Kemitraan, apakah lebih efektif dilaksanakan sendiri atau diserahkan kepada BUMN yang telah melaksanakan.

TABLE OF CONTENT

01

FOREWORD

46

MANAGEMENT PROFILE

46

Board of Commissioners Profile

02

FINANCIAL HIGHLIGHT

48

Board of Directors Profile

04

SIGNIFICANT EVENTS IN 2010

50

CORPORATE GOVERNANCE

50

Good Corporate Governance Principles

07

MANAGEMENT REPORT

50

GCG Principles

07

Message from the President Commissioner

51

Board of Commissioners

08

Board of Commissioners Report

51

Board of Directors

10

Board of Directors Report

52

Remuneration & Allowance of Directors

18

Human Resources

and Commissioners 53

Audit Committee

20

CORPORATE PROFILE

55

Corporate Secretary

21

Vision and Mission

55

Internal Audit Unit

22

Brief History of the Company

56

Risk Management

22

Core Business Activity

58

Corporate Social Responsibility

23

Organization Structure

59

Regulations related to the Company

23

Line of Business

Issued in 2010

25

INFORMATION FOR THE INVESTORS

25

Securities Listing

26

Rating Agency and Supporting Professional

28

Shareholders

28

Public Access to Information

29

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

29

General

29

Legal Aspect

29

Marketing Aspect

31

Operational Aspect

31

Financial Aspect

45

Business Prospect

59

Legal Cases Involving the Company

60

MANAGEMENT STATEMENT

61

FINANCIAL STATEMENTS

* Picture on cover: Winner’s creation of children drawing competition for SMF’s 2010 Annual Report.

(2)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report FOREWORD

foreword

In 2010, or the month of July to be exact, the Company reached its fifth year of operation. All activities conducted through out 2010 were part of the first five years of the Company’s journey in promoting and developing secondary mortgage financing market in Indonesia. Transaction after transaction has been successfully conducted for the flow of funds from capital market to home financing sector, of which had never happened before the incorporation of the Company. This important achievement has opened up access to capital market funds for home financing industry, so that banks do not rely on short term funding sources only. The Company continued its efforts to encourage for more financial institutions to participate in extending mortgage or home ownership loan (KPR). It is our hope that in the future, this condition will form gradually increases the volume of quality mortgage loans and conforming for securitization, and eventually creates market mechanism that leads to lower mortgage loan interest rates to make home ownership affordable for every family in Indonesia. The growing market of secondary mortgage financing is expected to boost the growth of mortgage loan industry in Indonesia. This industry has a multiplier effect to push the real sector development that will indirectly contribute to the national economic growth (gross domestic product/GDP). The government goal to provide affordable houses for the Indonesian people, that will also stimulate the real sector to develop, can only be achieved if the government is supportive by issuing the regulations that this industry needs. During the first five years of operation the Company’s performed its function for the development of secondary mortgage financing market in Indonesia has been showing of result. Until the end of 2010, the Company has disbursed Rp3.3 trillion to home financing sector to be enjoyed by 119,302 debtors. This amount accounted for 2.4% of national mortgage loan position (for residential buildings) channelled by mortgage lenders at end of 2010. This accomplishment deserves our gratitude and as encouragement for us to continue never give up to do our best in supporting the government program to provide affordable decent houses for all members of the Indonesian society.

(01)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report FINANCIAL HIGHLIGHT

FINANCIAL HIGHLIGHT The Company’s financial statement for the year ended December 31, 2010 was audited by Public Accountant Firm Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) with Unqualified Opinion. In 2009 and 2008, audit was conducted by Public Accountant Firm Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) with Unqualified Opinion, in 2007 and 2006 audit was performed by Public Accountant Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) with Unqualified Opinion, and in 2005 audit was performed by Public Accountant Firm Hendrawinata, Gani & Rekan (Grant Thornton) with Unqualified Opinion. Financial highlights of 2010 in comparison with the previous years are presented below:

(Rupiah million)

FINANCIAL HIGHLIGHT description

2010

2009

2008

2007

2006

2005

ASSETS

2,571,117

1,927,472

1,268,211

1,188,150

1,123,148

1,029,802

Current Assets

1,048,132

885,161

673,116

827,754

1,002,721

1,027,739

Loan

1,434,022

938,271

533,639

339,000

100,000

-

88,963

104,039

61,456

21,396

20,427

2,062

Non-current Assets LIABILITIES

1,142,831

575,889

10,078

7,277

7,373

2,538

Current Liabilities

388,519

22,415

6,991

5,251

6,110

2,538

Debt Instrument

726,244

549,376

-

-

-

-

28,068

4,098

3,087

2,026

1,264

-

EQUITY

1,428,286

1,351,582

1,258,134

1,180,873

1,115,775

1,027,264

Paid-up Capital

Non-current Liabilities

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Retained Earnings

428,286

351,582

258,134

180,873

115,775

27,264

REVENUES

107,864

125,081

102,182

85,979

104,280

31,981

EXPENSES

(30,226)

(31,633)

(24,921)

(20,881)

(15,769)

(4,717)

NET INCOME

77,638

93,449

77,260

65,098

88,511

27,264

FINANCIAL RATIOS

2010

Primary Market Financing to Capital (X)

2009

2008

2007

2006

2005

3.30

1.44

0.53

0.31

0.10

-

71.98%

74.71%

75.61%

75.71%

84.88%

85.25%

ROE

5.44%

6.91%

6.14%

5.51%

7.93%

2.65%

TAX PAYMENT

2010

2009

2008

2007

2006

2005

22,293

26,507

21,715

11,090

26,554

7,725

115,884

93,591

67,084

45,369

34,279

7,725

Net Profit Margin

Annual Payment Cumulative Payment

(02)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report FINANCIAL HIGHLIGHT

ASSETS (Rupiah million)

PRIMARY MARKET FINANCING TO CAPITAL (Rupiah million)

3.30 2,571,117

1,927,472

1,029,802

1,123,148

1,188,150

1,268,211

1.44

0.53 0.31

2005

2006

2007

2008 2009

2010

NET INCOME (Rupiah million)

0

0.10

2005

2006

2007

2008 2009

2010

ANNUAL TAX PAYMENT (Rupiah million)

93,449 88,511

26,507

26,554 77,260

77,638

21,715

22,293

65,098

11,090 27,264

2005

7,725

2006

2007

2008 2009

2005

2010

(03)

2006

2007

2008 2009

2010

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report SIGNIFICANT EVENTS IN 2010

SIGNIFICANT EVENTS IN 2010

Signing agreement on financing through Term Purchase Program (TPP) mechanism with BTN

Bonds issuance public exposed

Fifth anniversary of the Company celebration

FEBRUARY

APRIL

20 February 2010, Risk Management Certification Test organized by Risk Management Certification Board attended by three employees.

8 April 2010, funds flow mechanism socialization to home financing sector and the Company’s progress to the Central Board of Real Estate Indonesia (REI). 16 April 2010, MTN I amounting to Rp188 billion issued. 29 April 2010, jointly reviewed method of determining Mortgage Backed Security (MBS) Fair Market Price with IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency).

MARCH

MAY

1 March 2010, financing agreement with PT First Indonesia American Leasing (FIAL) is signed.

7 May 2010, registration of SMF III Bonds issuance to Bapepam-LK office.

3 March 2010, one of speakers in Economic Outlook 2010 Seminar in Jakarta.

14 May 2010, socialization of MBS to APEI, APRDI, ADPI, Mandiri Investasi, Board of Directors and staff of the Company.

18 March 2010, socialization with Apersi Executive Board in Jakarta.

18 May 2010, Media Visit to Kontan Magazine Editorial Staff.

20 March 2010, launching Corporate Social Responsibility/ CSR program with adenium plants lovers group.

(04)


Corporate Social Responsibility Program: Donation for construction of Habitat House, in cooperation with Habitat For Humanity Indonesia

Corporate Social Responsibility Program: Donation for underprivileged children, in cooperation with Sekar Mlatti Foundation

Media Workshop in Purwakarta

JUNE

JULY

22 June 2010, launching MBS Fair Market Price, a joint operation of the Company with IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency).

9 July 2010, listing SMF III Bonds on Indonesia Stock Exchange.

23 June 2010, conducting “MBS as a Safe Investment Alternative” seminar, in association with Bank Indonesia. 23 June 2010, signing agreement on financing through Term Purchase Program (TPP) mechanism with BTN amounting to Rp500 billion. 30 June 2010, obtained effective letter of SMF III Bonds issuance from Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK).

9 July 2010, performed leather puppet show at RRI (Indonesian Radio Station) Jakarta in commemoration of the Company’s fifth anniversary. 14 July 2010, donation for house construction of 12 underprivileged families in Mauk-Tangerang, as parts of CSR programs (environment restoration) in association with Yayasan Habitat for Humanity Indonesia. 16 July 2010, donation for medical and non medical treatment of 20 under-privileged children, as parts of CSR programs in cooperaton with Sekar Mlatti Foundation. 16 July 2010, Kick Off Meeting of III BTN 2010 mortgages securitization transaction. 22 July 2010, fifth anniversary of the Company celeberation at Juanda Hall I, Mezanin Floor, Ministry of Finance Building.

AUGUST

SEPTEMBER

9 Agustus 2010, socialization of MBS in the form of panel discussion with Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (Indonesian Association of Pension Funds), investors and investment managers.

9 September 2010, Corporate Culture Internal Training for all employees of the Company.

(05)


Panel discussion: mortgage financing through financial institution

Collaboration with Faculty of Law, Universitas Indonesia organizing Musyarakah Mutanaqisah Workshop

EBA DBTN01 listed in Indonesia Stock Exchange

OCTOBER

NOVEMBER

16 October 2010, Media Workshop for socialization of the Company’s activities in Purwakarta.

18-19 November 2010, participation in Surabaya Capital Market Expo.

28 October 2010, MBS socialization with investors in the form of panel discussion (Investor Gathering).

29 November 2010, organized Musyarakah Mutanaqisah Workshop as The Right Choice of Today’s Home Financing, in collaboration with Faculty of Law, Universitas Indonesia.

October 2010, Media Visits to Editorial Staff of Seputar Indonesia Daily, Jawa Pos Daily, and Tempo Magazine.

DECEMBER 3 Desember 2010, Media Business Talk with Public Housing Journalists Forum with a theme “Accelerating FLPP Program for Successful Future Housing Development”. 16 Desember 2010, Client Gathering in a panel discussion “Mortgage Financing through Financial Institution”. 16 Desember 2010, signed Refinancing Agreement for KPR iB BTN Syariah II. 29 Desember 2010, MBS listing of III BTN mortgages at Indonesia Stock Exchange. 30 Desember 2010, issuance of MTN II Rp200 billion issued.

(06)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report MANAGEMENT REPORT

MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER

With the support and cooperation of various parties, all challenges that faced by the Company on funds channeling from capital market to housing sector were successfully overcome.

Praise the Almighty God, we are happy to report that at the end of 2010, the Company’s total assets had reached Rp2.6 trillion with total equity stood at Rp1.4 trillion. By the end of the year, the Company was successful to facilitate the securitization transaction of Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk KPR (mortgage loan) amounted to Rp750 billion. Through several securitization and financing transactions, the Company had channeled funds from capital market to housing financing sector amounting to Rp3.301 billion for 119,302 mortgage debtors. With the support and cooperation of various parties, all challenges faced by the Company in channelling funds from capital market to home financing sector were successfully overcome. Bapepam-LK issued securitization related regulation, i.e Bapepam-LK Regulation Number 493/BL/2008 amending Regulation No. IX.K.1 on KIKEBA guide that regulates “true-sale”. On the investor side, the Minister of Finance issued Regulation Number 199/PMK.010/2008 allowing Pension Funds to invest in EBA (asset backed securities). Hopefully, other Finance Ministerial regulations will be issued to enable insurance companies to invest in these mortgage based securities.

We expect more parties will be involved in developing secondary mortgage financing market in support of the government program to provide decent home for the Indonesian public. When the market grows, sustainable capacity for housing financing that affordable by the public will be increased. We convey our gratitude and appreciation to the Board of Directors and all employees for their untiring work in 2010, and to our shareholders for supporting the Company throughout the year. We hope the condition will be more favorable for us to move forward to make affordable home possible for the people of Indonesia. May God the Almighty bless our endeavors in 2011 and many the years to come. Amen.

JUGIA WAHAB President Commissioner

(07)


BOARD OF COMMISSIONERS REPORT In 2010, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), like in the previous years was continued the assignment from the government to promote and develop secondary mortgage financing market (PPSP) through securitization activity. For the successful of the securitization transaction, the Company acted as credit enhancer to guarantee payment to investors, or standby buyer in the event the asset backed securities (EBA) are not entirely absorbed by the market. In addition, the Company also disseminated information on the Company’s scope of duty, performance and funding program, and appealed to Bank Indonesia to issue regulations governing EBA risk weight and Repo facility. Parallel to securitization activity, the Company also strengthen the primary market by extending loans, where loans that were previously extended by refinancing transactions are converted gradually into Term Purchase Program (TPP) transactions or known as Repo transactions funded by KPR based debt instruments (bonds). It is expected that good quality KPR will gradually increase in volume. Additionally, this activity will serves as the foundation of secondary mortgage financing market. The total of accumulated funds channelled to home financing sector from 2006 until December 2010 through securitization program reached Rp1,252 billion and through financing program totalled Rp2,049 billion or the aggregate amount of Rp3,301 billion, enjoyed by 53,837 mortgage debtors and 65,465 mortgage debtors respectively, or totalling 119,302 mortgage debtors, at an average loan amount of Rp27.7 million per debtor. As of December 31 2010, total assets were recorded at Rp2,571,117 million or 24.43% over the projected of Rp2,066,356 million as stated in 2010 Work Program and Budget. Whereas total revenues stood at Rp107,865 million or 4.46% above Rp103,262 million as projected in the Budget. Total expenses in the same period were Rp29,780 million or 45.33% below budget of Rp54,472 million. Hence, current year income totaled Rp77,638 million or 59.13% above 2010 target of Rp48,790 million. The Board of Directors’ financial success was the result of the Board’s effective and efficient management, adopting the established policy and strategy, prudently in making decisions while taking into consideration inputs from the committees under its command, i.e. risk management committee, asset liability management committee, credit committee, and business development committee,

implement of effective internal control and financial reporting system, implement good corporate governance principles throughout the organization, and complying with the prevailing laws and regulations. The success of the Board of Directors in managing the Company is closely related to the supervision by the Board of Commissioners. Under Article 21 clause (2) of the Articles of Association, Board of Commissioners with the assistance of Audit Committee pro-actively oversees the management of the Company by the Board of Directors. In the discharge of its oversight duty, Board of Commissioners actively inter-acted with Board of Directors in routine joint meetings with Board of Directors to discuss monthly reports, 2010 annual work program and budget that had been approved by shareholder general meeting,corporate matters such as organization structure, appointmentof the head of internal audit unit andpublic accountant firm. Based on the meeting results, Board of Commissioners gave its opinion and advice to Board of Directors, and made proposals to shareholder general meeting. Ongoing supervision by Board of Commissioners entails monitoring loan and bond rates to prevent negative spread. Board of Commissioners concludes from its supervision that Board of Directors did its utmost to realize the 2010 work program and budget, in financial as well as technical terms, enabling the Company to exceed projected operating results. For this accomplishment, Board of Commissioners wishes to express its sincere appreciation to all Directors and employees for their dedication and hard work. We would also like to thank our shareholders business counterparts, investors, and all parties for trusting and supporting the Company. Additionally, Board of Directors’ concerted effort to accomplish the corporate mission of creating and developing secondary mortgage financing market, stimulating efficient primary mortgage financing market, and introducing the Company’s gradually converted role from liquidity facility provider to guarantor, has made significant contribution to the creation of more medium/ long term funding sources for housing sector. This is reflected in securitization and financing activities funded by mortgage based bonds. These efforts will eventually lower mortgage interest rates and make affordable home ownership possible for Indonesian families, and thus support the government program in elevating people’s living standard through home ownership.

(08)


Despite those achievements, Board of Directors is still expected to focus more on: • Keeping the Company’s non-performing loan (NPL) rate at a ground level; • Suggested to more focus on securitization instead of mortgage based bond issuance in the future. • Calling on to the related authorities to issue hypothecation on securitized mortgages.

virtue of shareholders’ mandate, Board of Commissioners reappointed Board of Directors as acting executive board members. Therefore, new definitive Boards of Commissioners and Directors should be determined by General Shareholder Meeting without delay. The foregoing is the Board of Commissioners report on its oversight responsibility over the Company’s business activities throughout 2010.

On July 22, 2010, the term of office of Boards of Commissioners and Directors ended. The shareholders reappointed Boards of Commissioners and Board of Directors to continue serving on a temporary basis, and by

Board of Commissioners PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)

JUGIA WAHAB

ARYS ILYAS

TITO MURBAINTORO

President Commissioner

Commissioner

Commissioner

(09)


BOARD OF DIRECTORS REPORT

By the end of 2010, the journey of the Company had more than five years and during that span of time it had facilitated funds flow from the capital market to home financing sector. The next phase is for the management to increase the volume and speed of funds flow through various transaction models that have been and will continue to be created by the Company, which will depend on the availability of regulations and the support from the government particularly from Bank Indonesia and Finance Ministry.

From the Company’s inception until today, there are three categories of banks: first, those that have just started extending mortgage loan; second, those that wish to enlarge their mortgage loan portfolio; and third, those that wish to sell their mortgage receivables to improve capital structure. In this condition, the Company needs to facilitate these three categories of banks. For banks of the first and second categories, the Company offers financing facilities funded by issuing debt instruments. While in the case of banks that sell their mortgage receivables, the Company facilitates securitization transaction. The activity to strengthen primary market being the foundation of secondary market of mortgage financing in Indonesia, the Company offers loans with source of funds from debt instruments issuance. It is expected that gradually there will be more sound KPR facilities ready to be securitized.

As part of the efforts on ‘market’ creation, the Company develops securitization transaction model and encourages market players to make transactions. Initially, the Company participates as a party in the transactions. Later on, when the transaction volume has increased, indicating that a market has emerged, the Company will gradually reduce its role as a party in the transaction and position itself as a guarantor. Besides of securitization transaction, up to year of 2018, the company will also perform activities that strengthen the primary market of which will be the foundation of the existence of secondary mortgage financing market in Indonesia. The activity is performed by facilitating loan which funded from bonds issuance and gradually expected good quality mortgage volume will be increased. At end of December 2010, funds extended to mortgage financing sector reached Rp3,301 billion for 119,302 KPR debtors, or average Rp27.7 million per debtor as shown in Table 1.

PROGRAM Securitization

MORTGAGE LENDER

FUNDS

1 institution

Rp1,252 billion

DEBTORS 53,837

Loan

7 institutions

Rp2,049 billion

65,465

Total

8 institutions

Rp3,301 billion

119,302

(10)


Rp 3.301 M 119.302 KPR

Rp 1.849 M 62.529 KPR

Rp 938 M 34.505 KPR Rp100 M 1.489 KPR

2006

Rp405 M 9.255 KPR

2007

2008

2009

At the end of the year under review, banking mortgages receivable was recorded at Rp136.46 trillion. This bulk was not entirely securitized, because except BTN only a limited number of banks planned to sell their mortgage receivables. This was because (a) banks were over liquid, and (b) banks were afraid their NPL rate would increase if current mortgages were sold (securitized).

Many challenges that has to be faced and addressed by the Company to carry out the work programs as approved by the shareholders.

PROMOTE AND DEVELOP SECONDARY MORTGAGE FINANCING MARKET Promoting and developing secondary mortgage financing market are done through securitization, being the main activity, and its supporting activities. A. Main Activity – Securitization

2010

In 2010, investment in MBS by insurance industry was still restricted by regulations. B. Securitization Supporting Activities

In 2010, the Company was mandated to facilitate the third securitization of BTN’s mortgages worth at least Rp750 billion and to act as arranger, credit enhancer (liquidity facility provider), investor/stand-by buyer and organizer of securitization due diligence, as well as to appoint notary and independent auditor. As requested by BTN the transaction, that was concluded at the end of December 2010, was effected under Collective Investment in Asset Backed Securities (KIK-EBA)scheme by issuing EBA DBTN 01. Investors’ interest and participation in the third securitization of BTN mortgage receivables were encouraging. Interests came from banking institutions, pension funds, investment managers, corporate and individual investors. A situation that had never happened in the previous transactions. With the completion of this third securitization, total securitization transactions at end of 2010 reached Rp1.25 trillion.

(11)

Credit Enhancer To improve the quality of MBS, acted as Credit Enhancer the Company reserves funds amounting to one principal and interest payment to guarantee payment to Class A MBS investors. The credit enhancer funds decrease as MBS principal declines due to principal installment. In the third securitization of BTN (DBTN01), the Company acted as (a) Credit Enhancer by reserving Rp16,788,906,250 and (b) Guarantor to guarantee purchase of MBS from Class A MBS holders in case of payment failure. These roles were in accordance with Credit Enhancer Agreement and MBS Purchase Guarantee number 053/PPK/KIK-DBTN01/XII/2010 dated 15 December 2010 between the Company and PT Danareksa Investment Management as Investment Managers, and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as Trustee.


Standby Buyer The Company acted as standby buyer to anticipate lack of market absorption of MBS during initial offering and to show to investors that investing in MBS is safe and profitable. If MBS have won market interest, the Company’s role as standby buyer will gradually diminish.

Socialization of MBS MBS are socialized to investors, clients and stakeholders in gatherings that are organized not only to nurture good relationship, but also to inform them of the Company’s scope of work, performance, and financing program. In 2010 socialization was conducted through (a) participating as a speaker in seminars and discussions; (b) issuing MBS fair market price as quoted by IBPA; (c) media gathering; (d) discussion with Central Board of REI and APERSI; (e) media visit; (f) investor gathering with pension funds and insurance companies; (g) media workshop; and (h) giving lectures at several universities.

In the third securitization, there were less Class A MBS absorbed by the Company as standby buyer. It was an indication that more investors were investing in MBS. Acting as standby buyer, the Company bought MBS that were not absorbed by the market, so the Company had built up MBS portfolio from the first and second securitization. This was advised by Capital Market Supervisory Agency (BapepamLK) letter dated 26 November 2010 to KIK MBS DSMF I and II (Investment Manager PT Danareksa Investment Management and Custodian Bank PT Bank Rakyat Indonesia Tbk) with a copy to the Company regarding Confirmation of Compliance Audit of KIK MBS DSMF I and KIK MBS DSMF II. The Company explained that there was no intention to retain MBS in portfolio until maturity. Such explanation was well accepted.

In socializing and marketing MBS, the Company in association with PT Penilai Harga Efek Indonesia (IBPA) and BTN formulates a method to compute the fair market price of MBS. In June 2010 this method was introduced to the public and since July 2010 IBPA has issued MBS fair market price that has been referred to by investors as mark-to-market price. To make it easier for investors, the Company provides a calculator to count MBS fair market price that can be simulated according to the parameter of investors’ choice. The calculator as shown below was publicized in the Company’s website for investors’ easy access.

DBTN01

CPR 0%

YTM 9,2500%

Price 100,0000%

10,0%

9,2500%

100,0000%

Calculate

Coupon Rate

9,25%

p.a

Initial Principal

689.250.000.000

BEP BED

100,00% 3,65%

4,25 year to maturity 2,02 duration

100,0000%

FAIR MARKET VALUE

CPR

Calc YTM

Price

10%

8,2719%

101,9163%

Year

Yield Sun/%

0

6,5284

1

5,5660

2

6,0092

3

6,4147

4

6,6546

5

6,8254

8,0%

6

6,9933

7,0%

7

7,1808

6,0%

8

7,3878

5,0%

9

7,6059

10

7,8259

31-DEC-10

Principal Balance

Yield SUN + Margin 11.0% 10,0% 9,0%

4,0% 0

1

2

3

4

(12)

5

6

7

8

9

10

11


Regulations Issued in Relation to the Company’s Securitization Activities 2005: Bank Indonesia Circular No.7/51/DPNP on Prudential Principle in Asset Securitization by Commercial Banks 2008: Bapepam-LK Regulation No.493/BL/2008 (Regulation No. IX.K.1 on KIK-EBA which regulates true-sale). Finance Minister Regulation No. 199/ PMK.010/2008 on Pension Funds Investment. 2010: Bank Indonesia Circular No. 12/38/DPNP to regulate Standard Operating Procedure of Mortgage Loan Securitization.

CREATING EFFICIENT PRIMARY MORTGAGE FINANCING MARKET Efficient primary mortgage financing market is created through (a) loan disbursement & debt instruments issuance and (b) supporting activities. A. Main Activity – Loan Disbursement & Debt Instruments Issuance

Loan Disbursement Loans are disbursed by way of refinancing and buying term KPR, further referred to as Repo KPR, previously called Term Purchase Program/TPP. During 2010, loan disbursement totalled Rp701 billion and as of 31 December 2010 the balance stood at Rp1,435 billion with 52,401 debtors, as shown in Table 2.

TABLe 2 - Loan Position MORTGAGE LENDER

LOAN

DEBTOR

Commercial Banks

2

Rp1,024 billion

44,413

Shariah Banks

1

Rp400 billion

7,856

Multifinance Companies

3

Rp11 billion

132

TOTAL

6

Rp1,435 billion

52,401

Table 2 shows that loans disbursed to commercial banks accounted for 71%, shariah banks 28%, and multifinance companies 1%, as depicted in the following graph.

%

28

LOAN POSITION PER 31 DECEMBER 2010

1%

Institution

Multifinance Companies - 11 Commercial Banks - 1,024 Shariah Banks - 400

71%

(13)


As of 31 December 2010, accumulated loans totalled Rp2,049 billion for 65,465 mortgage debtors, as detailed in Table 3.

TABLE 3 - Accumulated Loan Disbursement MORTGAGE LENDER

INSTITUTION

LOAN

DEBTOR

Commercial Banks

2

Rp1,430 billion

53,668

Shariah Banks

2

Rp600 billion

11,665

Multifinance Companies

3

Rp19 billion

132

TOTAL

7

Rp2,049 billion

65,465

Table 3 shows that accumulated loan disbursement to commercial banks accounted for 70%, shariah banks 29%, and multifinance companies 1%, as depicted in the following graph. 1%

%

29

ACCUMULATED LOAN DISBURSEMENT PER 31 DECEMBER 2010 Multifinance Companies - 19 Commercial Banks- 1.430 Shariah Banks - 600

70%

Conversion of Refinancing to Repo KPR Prior to 2010, the Company disbursed loans by way of refinancing, and starting 2010 for efficiency, loans are disbursed in Term Purchase Program to be further known as Repo KPR.

Repo KPR is purchase of mortgage receivables from mortgage lenders by cession and with recourse (Purchase with Recourse), for a specified period as mutually agreed. By this transaction, ownership of mortgage receivables is legally transferred from sellers to the Company. However, as the transaction is with recourse and for a specified period, in terms of accounting it is not a true sale. Under this condition, the inherent collection rights and risks are still recorded as the assets of the mortgage lender. Therefore, for accounting purpose on both sides, this transaction is booked as lending/borrowing.

Converting refinance to Repo KPR has the following advantages: (a) KPR purchase can be seen as underlying issue of KPR based bonds (b) administrative efficiency, as recourse process is less complicated, and (c) preparing banks for future securitization and allowing early data compilation.

A few matters that draw the Company’s attention in financing program are: (a) increasing KPR providers’ understanding and willingness to use better standards in disbursing KPR (b) socializing the risk of banking maturity mismatch (c) having access to more competitive medium and long term funding sources.

(14)


Risk Mitigation In financing program activity, credit risk mitigation mechanism is inherent in product features and conducted through: a. Selection criteria of mortgage loan pledged to the Company; b. Mortgage loan recourse term required mortgage lender to replace or repurchase if there are unqualified pledged mortgage; c. Purchasing mortgage receivables by fiduciary transfer deed, so that the ownership is legally transferred to the Company.

Debt Instruments Issuance Issuance of debt instruments to finance loans is a common practice by similar institutions to the Company, i.e. ‘single purpose organization’ (Michael Lea 1994). 11%

The debt instruments issued by the Company are in the form of bonds and medium term note (MTN). As at end of 2010, total value of debt instruments issued was recorded at Rp1,666 billion, at leverage ratio of 0.82 times equity. Whereas the leverage ratio recommended by Michael Lea, Consultant, in the feasibility study of the Company’s establishment conducted from 1993 to 1997 is 42 times equity. The low leverage ratio is due to the low market absorption due to the high interest rates of the Company’s loans, which are funded by AA rated debt instruments, are considered high.

Proportion of investors in the Company’s debt instruments at end of 2010 was 47% investment managers, 33% banks, 11% insurance companies, 7% pension funds, and 2% securities houses, as depicted in the following graph.

7%

Proportion of Investors in the Company’s Debt Instruments in 2010 Bank Securities Company

33

%

%

47

Investment Manager

2%

Insurance Pension Fund (0%)

(15)


Challenges a. In order to be able to quote interest rates that can be accepted by the market, the Company has to issue debt instruments with shorter tenor than the tenor of loans extended. b. Processing time for bond issuance through public offering eliminates the chance of getting lower market interest rates.

B. Supporting Activities Financing Market

in

Primary

Socialization is directed towards the investors, capital market players, banking institutions, mass media, general public, and academicians. In the year under review, socialization of securitization and MBS was conducted four times to banks, Association of Indonesian Pension Funds, securities companies, securities brokers, investment managers, IBPA, and securities analysts.

Socialization was also directed to shariah banks in collaboration with Universitas Indonesia School of Law, in Musyarakah Mutanaqisah workshop. Participating in the workshop were BPN, law practitioners, mediation agencies, judicial bodies, legal consultants, and shariah economic community. A panel discussion was organized to socialize with financial companies.

Communication with journalists was fostered through Media Workshop to help them understand the products and give them an opportunity to explore secondary mortgage financing market. The result of this forum was better understanding of the Company’s role, function and activities and more accurate media reporting on the Company.

Socialization to mass media was also conducted by visiting their Editorial Staff (media visit). During 2010, four media visits were made, i.e. to Kontan Daily, Seputar Indonesia Daily, Jawa Pos Daily, and Tempo Magazine. Media visits were aimed at fostering a good relationship between the Company and the media, and at updating the journalists’ knowledge of secondary mortgage financing activities, particularly in Indonesia. To support the government program of providing decent home through FLPP, the Company participated in Media Business Talk with Public Housing Journalists Forum with a theme Accelerating FLPP Program for Successful Housing Development.

Socialization to the stakeholders in the universities was through lectures on the subject of secondary mortgage financing market at the Schools of Economics of Universitas Bakrie and Universitas Indonesia. This was an opportunity for the Company to implant this knowledge among the academicians from early on to bring forth young cadres who are well versed in this industry.

Mortgage

1. Standardisation As a result of coordination with Bank Indonesia, Circular number 12/38/DPNP dated 31 December 2010 was issued by Bank Indonesia to regulate Standard Operating Procedure of Mortgage Loan Securitization, which differs from the standard procedure drawn up by the Company, particularly with regard to LTV. 2. Education and Training In 2010, the Company conducted six education and training programs on the subject of housing finance, participated by 142 persons. Hence, 26 seminars, workshops, and training sessions have been organized since 2006 with a total of 667 persons attending. Modules given in 2010 include “The Essentials of Residential Mortgage Banking Best Practices”, “The Recovery Management in Mortgage Finance including Negotiation with Neuro Linguistic Program (NLP)” and “Securitization”.

SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT PROGRAM A. Sosialization

Since inception, the Company has conducted socialization to introduce the stakeholders to the Company’s role and function and the program to facilitate and encourage the flow of funds from capital market to house financing sector. This is an ongoing program to make the stakeholders and the public aware of the latest development of the Company’s role and function in accomplishing its mission assigned by the government.

(16)


B. Development 1. KPR islamic Banking (iB) The legal ground of developing KPR iB: a. Joint Decree issued on 12 February 2009 by State Minister for Public Housing, Finance Minister and Bank Indonesia Governor regarding Formation of Coordinating Team of Home Financing Development Policy. b. Memorandum of Understanding (MOU) No. 035/MOU/SMF-BUS/IX/09 dated 9 September 2009 on KPR iB Mortgage Financing Joint Program between the Company and four Shariah Commercial Banks/Shariah Business Units, i.e. PT Bank Syariah BRI, PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah and PT BTN (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah.

The Company facilitated the drawing up of standard KPR iB agreement and product as well as shariah mortgage financing system according to the Indonesian laws and regulations. The final draft of KPR iB agreement and preliminary draft of liquidity facility and securitization of KPR iB is completed. At the moment each Shariah Commercial Bank/Shariah Business Unit is processing the agreement internally. The Company also encouraged KPR Shariah providers to produce KPR iB under Musyarakah Mutanaqisah agreement to allow future securitization. For this purpose, the Company facilitated the writing up of KPR iB standard documents to serve as reference for KPR Shariah providers in managing KPR iB.

(17)

2. Guarantee Program This program covers mortgage guarantee and financial guarantee. In principle, mortgage guarantee is similar to mortgage insurance. Under this mortgage guarantee, banks can extend KPR up to 90% of its value (whichever is lower between selling price and appraised value), on condition KPR installment is approximately 33.33%. Whereas for financial guarantee, the Company acts as Credit Enhancer in three securitization transactions.

Preparation for guarantee program was initiated in 2009. Preliminary discussion was held with several international and local institutions, among others PT Jamkrindo and PT Askrindo. Discussions are ongoing until today.

3. Academic Paper In association with Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI), the Company wrote up an academic paper to provide policy makers with basic consideration in formulating policies to bolster the role of secondary mortgage financing institutions so they can function and operate as expected. 4. Evolution of Role and Function The Company carries out its function and plays its role through an evolution process. Until today, the Company is still acting as liquidity facility provider to build mortgage financing market and gradually it will become market catalyst to develop the market. The evolution of the Company’s role is parallel to (1) the readiness of KPR financing market, (2) the availability of investment grade KPR, and (3) the availability of supporting regulations and the government support needed in every stage of the role evolution.


HUMAN RESOURCES EMPLOYEES

Human Resource Development To develop its human resource the Company provides education and training at home and abroad covering the subjects of accounting, audit, taxation, information technology, capital market, and certificated education in risk management and mortgage banking.

As the Company’s role evolves, it sets a policy to limit the number of employees so as not to exceed the total employees it requires when it has become a guarantor. In order to improve employees’ motivation and productivity, the Company pays special attention to their welfare by providing remuneration package that includes job-inherent and performance-based allowances: • Position allowance; • Housing term allowance (TBP); • Communication allowance (cellular phone).

Number of Employees At the end of December 2010, the Company’s permanent employees totalled 27 (twenty seven) persons. The following tables reflect employee demography by education, rank and age:

The Company also provides various facilities for employees’ welfare: • Workers’ social security (Jamsostek); • Employee loan (housing, car and emergency); • Healthcare (out-patient treatment 80% by the Company and in-patient treatment by insurance company); • Pension fund (managed by the Company); • Holiday allowance and paid annual leave

EMPLOYEE BY EDUCATION EDUCATION

2007 TOTAL

Post-graduate

2008 %

2009

TOTAL

%

2010

TOTAL

%

TOTAL

%

5

22.73

3

11.11

5

17.24

5

18.52

11

50.00

17

62.96

18

62.07

18

66.67

Under-graduate

5

22.73

5

18.52

5

17.24

3

11.11

Senior High School

1

4.54

2

7.41

1

3.45

1

3.70

22

100.00

27

100.00

29

100.00

27

100.00

Graduate

Total

EMPLOYEE BY POSITION/RANK POSITION/RANK

2007 TOTAL

2008 %

TOTAL

2009 %

TOTAL

2010 %

TOTAL

%

Deputy General Manager

0

0.00

1

3.70

3

10.34

3

Senior Manager

2

9.09

2

7.41

0

0.00

0

0.00

Manager

1

4.55

1

3.70

2

6.90

4

14.81

Senior Assistant Manager

4

18.18

3

11.11

4

13.79

2

7.41

Assistant Manager

4

18.18

4

14.82

3

10.34

3

11.11

Official Assistant

3

13.64

4

14.82

4

13.79

1

3.70

Senior Staff

2

9.09

1

3.70

1

3.45

1

3.70

Staff

4

18.18

6

22.22

6

20.69

7

25,93

Junior Staff

2

9.09

5

18.52

6

20.69

6

22.22

22

100.00

27

100.00

29

100.00

27

100.00

Total

(18)

11.11


EMPLOYEE BY AGE AGE

2007 TOTAL

2008 %

55

0

51 – 55 46 – 50

TOTAL

0.00

0

2

9.09

3

13.64

41 – 45

4

36 – 40 31 – 35 24 – 30 Total

2009 %

TOTAL

2010 %

0.00

1

2

7.41

4

14.82

18.18

5

4

18.18

4

18.18

5 22

TOTAL

%

3.45

1

1

3.45

1

3.70

4

13.79

4

14.82

18.52

6

20.69

5

18.52

3

11.11

3

10.34

1

3.70

5

18.52

5

17.24

5

18.52

22.73

8

29.62

9

31.04

10

37.04

100.00

27

100.00

29

100.00

27

100.00

(19)

3.70

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report CORPORATE PROFILE

CORPORATE PROFILE

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) Grha SMF Jl. Panglima Polim I No.1 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta 12160 Telephone (+62 21) 2700400 Facsimile (+62 21) 2701400 E-mail [email protected] Homepage www.smf-indonesia.co.id Date of Inception 22 July 2005 Line of Business Housing Secondary Financing Legal Status Limited Liability Company Authorized Capital Rp 4,000,000,000,000 Paid-up Capital Rp 1,000,000,000,000 Total Share 1,000,000 shares

(20)


VISION To become an independent and entity that is dedicated to enabling every family to own a home.

MISSION To promote and develop secondary mortgage market that will increase medium and long term funds availability for housing sector, which will provide affordability of home owning for the Indonesian family.

PHILOSOPHY CLEAN

WORK ETHOS

Both the management and the employees should work by using common sense as well as sincere goodwill within the framework set forth in the Corporate Articles of Association, government regulations, and the shareholder guidance, walk the talk and the end does not justify the means.

The commitments of the management and employees of the Company are: • To preserve the Company’s reputation; • To maintain the Company’s confidentiality; • To maintain and use the Company’s assets with honesty and integrity, correctly and appropriately; • To record and/or book-keep the Company’s data as well as the Financial Statements with honesty and integrity, correctly and appropriately; • To avoid conflict of personal interest with the Company; • Not to exploit the position/title in the Company for personal interests; • Not to give implications to ask for and/or receive bribery, compensation and gifts; • Not to consume and/or carry and and be in possession of illegal drugs or intoxicated substance inside and outside the Company; • Not to cause any loss to the Company, such as by manipulating the Company’s assets.

TRANSPARENT The Company’s policies, budgets, and business plans should be open and transparent with honesty and integrity among shareholders, directors, commissioners, and employees. SOUND The Company will maintain, strictly, appropriately, and without any manipulation, the set financial ratios.

(21)


BRIEF HISTORY ESTABLISHMENT

OF

THE

COMPANY

House is one of human basic needs. Buying a house involves a substantial amount of money, therefore a considerably long-term installment for mortgage financing (KPR) is required. On the banking side, available funding sources for mortgage financing are generally of short-term (savings account, current account, time deposit), causing a maturity mismatch. The problem of maturity mismatch is faced by most developing countries and each country resorts to its own solution that suits its internal condition. Started in 1983, the issue of setting up secondary mortgage financing institution was intensively discussed by all stakeholders of mortgage financing industry. This was followed by the numerous preparation of feasibility studies pioneered by the Government, through the Ministry of Finance, from 1993 until the first half of 2005. After a series of study started in 1993 conducted by a working group formed by the Ministry of Finance with the assistance of foreign consultants that funded by USAID through Municipal Finance Project, in 1998 the Minister of Finance of Republic of Indonesia issued Decree number 132/ KMK.014/1998 that paved the way for the establishment of secondary mortgage financing institution. As there were no interested investors, the institution did not come to existence. The Government was steadfast in its commitment for the formation of such institution and set up a new working group. Finally, by virtue of Government Regulation number 5/2005 of 7 February 2005 regarding Equity Participation by the State of Republic of Indonesia and Presidential Regulation number 19/2005 dated 7 February 2005 regarding Secondary Mortgage Financing, on 22 July 2005 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) was incorporated by deed number 59 of Notary Imas Fatimah SH, that was promulgated in the State Gazette number 69 dated 30 August 2005, Supplement number 9263. On 26 January 2008, Presidential Regulation number 1/2008 was issued as Amendment to Presidential Regulation number 19/2005 on Mortgage Secondary Financing, particularly stipulating that the Company was allowed to extend loan until 2018.

To conform with the Corporate Law number 40 year 2007, the Company’s Articles of Association were amended by Deednumber114 dated 13 August 2008, drawn up before Notary Sutjipto, SH., ratified by the Minister of Law and Human Rights, Republic of Indonesia, Decree number AHU-94053.AH.01.02. Th.2008 dated 5 December 2008, registered with the Company Registration Office of Jakarta Selatan under number 1714/RUB.09.03/VIII/2009 dated 5 August 2009 and promulgated in the State Gazette number 53 dated 3 July2009, Supplement number17294.

THE COMPANY’S CORE ACTIVITY The Government has set affordability for Indonesian family to own a home as a “National Goal”. Therefore, the Company was established by the government with special mission to reach the goal. Currently, the problem towards affordability is mainly due to high mortgage interest rate. For that purpose, since its inception the Company has played the role of facilitator in channelling funds from the capital market to home financing sector through various types of mortgage lenders. Increasing volume of funds flow at faster speed will create market mechanism, and more efficient market mechanism will gradually reduce mortgage interest rate to affordable condition. Funds are channelled by way of (1) extending financing facility funded by debt instruments up to 2018 subsequently Mortgage lenders should independently seek funding sources and (2) facilitating securitization transactions. These two transaction models are the core activities of the company. It means all financing activities will gradually come to an end and depending on market readiness securitization transactions gradually will also increase. Later, in stages the company will serve as guarantor, either in securitization transactions or in debt instruments issuance by mortgage lenders. Hence, role shifting from liquidity facility provider to guarantor will take place through an evolution process.

(22)


organization structure

SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

BOARD OF COMMISSIONERS

COMMITTEES: • Risk Management • Assets & Liabilities • Business Development • Credit

AUDIT COMMITTEE

INTERNAL AUDIT HUMAN RESOURCCES

PRESIDENT DIRECTOR CORPORATE SECRETARY

DIRECTOR

DIRECTOR

Finance & Accounting

Risk Management Research & Development

Business

Information Technology DESCRIPTION Supervision Line Coordination Line

Compliance

LINE OF BUSINESS The Company is a Financial Institution specifically engaged in Mortgage Secondary Financing.

called Mortgage Backed Securities (MBS). MBS issued from securitization process may become a safe investment instrument for investors.

Main Activity The Company’s main activity in accomplishing its mission has two segments, i.e. Securitization and Financing.

In principle, securitization is a means for mortgage lenders to shift from spread to fee-based income, which means moving towards efficiency.

Securitization Program The Company provides securitization transaction model by converting assets in the form of non-liquid mortgage financing (KPR) receivables into liquid debt securities

In securitization transaction, the Company serves as: • Issuer; • Securitization administrator; • Credit enhancer; • Standby buyer.

(23)


The following are the benefits of securitization transaction to mortgage lenders, investors, and industry: MORTGAGE LENDERS

Investor

Industry

Sustained availability of medium/long term funds.

High quality and low risk investment instruments.

Increased efficiency of home primary market and related institutions.

Increase capability on assets and liabilities management.

Negotiable investment instruments.

More home ownership.

Reduced maturity mismatch.

New investment products.

Higher financial market stability. Developing long-term capital marketable security.

Financing Program Mortgage lenders may use their KPR receivables to obtain financing from the Company. For that purpose various financing models are available to suit the requirements of Mortgage lenders: • KPR Financing This program involves the purchase of term KPR as further called Repo KPR, previously referred to as Term Purchase Program/TPP. Under this financing model, the Company buys mortgage receivables for a certain period of time with recourse option at the end of the period. During the buying period, mortgage lenders have a recourse or repurchase obligation if KPR receivables do not meet the established KPR criteria. This program, besides being a source of fund, can be used by mortgage lenders to make preparation for future securitization process. • Shariah Financing In addition to extending conventional KPR facility, the Company offers Shariah KPR (KPR iB) refinancing program to boost the growth of KPR iB financing by providing medium and long-term funding sources under shariah principles.

Supporting Activity • Education and training mortgage lenders to enrich their personnel’s knowledge in order to produce high qualitymortgage loan. Training program is also aimed at improving banks, financial institutions, securities companies, investors, and other capital market institutions of their knowledge on securitization transaction. • Provides mortgage loan standard documents as reference for mortgage lenders to manage mortgage loan properly and correctly. • Public socialization and communication on awareness development of the role and program of the Company in particular and the secondary mortgage financing market in general. • Providing booklets containing full information on mortgage loan.

(24)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report INFORMATION FOR THE INVESTORS

INFORMATION FOR THE INVESTORS SECURITIES LISTING

maturing 11 April 2012, fixed coupon rate 8.4%; and Series B totalling Rp85,000,000,000 (eighty five billion Rupiah), tenor two years from date of issue maturing 5 April 2013, fixed coupon rate 8.8 %, interests paid every calendar quarter.

For the execution of its core business activities the Company issued debt securities consisting of bonds and medium term notes (MTN), and facilitates KPR BTN securitization transaction as follows description:

b. Limited Offering issuance: 1. Medium Term Notes SMF I 2010 issued with Fixed Interest Rate on 16 April 2010, limited offering issue instead of public offering, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue of Rp188,000,000,000 (one hundred eighty eight billion Rupiah), divided into two series, Series A totalling Rp163,000,000,000 (one hundred sixty three billion Rupiah), tenor 370 calendar days from date of issue maturing 21 April 2011, fixed coupon rate 8.75%; and Series B totalling Rp25,000,000,000 (twenty five billion Rupiah), tenor two years from date of issue, maturing 16 April 2012, fixed coupon rate 9.25%, interests paid every calendar quarter.

1. Debt securities issuance for loans financing. a. Public offering issuance: 1. SMF I 2009 Bonds (SMFP01) : issued 10 July 2009, listed on the Indonesia Stock Exchange 13 July 2009, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue Rp300,000,000,000 (three hundred billion Rupiah) tenor 370 calendar days from date of issue, fixed coupon rate 10.125%. Bonds’ interests were paid every calendar quarter. These bonds were redeemed by the Company on 15 July 2010. 2. SMF II 2009 Bonds (SMFP02) : issued 29 December 2009, listed on the Indonesia Stock Exchange 30 December 2009, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue Rp251,000,000,000 (two hundred fifty one billion Rupiah) tenor 370 calendar days from date of issue, fixed coupon rate 9.50%, bonds’ interests were paid every calendar quarter. 3. Sarana Multigriya Finansial III 2010 Bonds at Fixed Coupon Rate (SMFP03) : issued 8 July 2010, listed on the Indonesia Stock Exchange 9 July 2010, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue Rp727,000,000,000 (seven hundred twenty seven billion Rupiah), divided into two series, Series A ammounted Rp500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah), tenor two years from date of issue maturing 8 July 2012, fixed coupon rate 9.25%; and Series B ammounted totalling Rp227,000,000,000 (two hundred twenty seven billion Rupiah), tenor three years from date of issue maturing 8 July 2013, fixed coupon rate 9.75%, bonds’ interests will be paid every calendar quarter.

2. Medium Term Notes SMF II 2010 at Fixed Rate : issued on 30 December 2010 limited offering issue instead of public offering, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue Rp200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah), tenor one year from date of issue, maturing 30 December 2011, fixed coupon rate 8.50%, interests paid every calendar quarter. 2. Issuance for facilitating KPR BTN securitization transaction. 1. Asset Backed Securities (EBA) KPR-BTN I 2009 Class A : issued 11 February 2009, listed on the Indonesia Stock Exchange 12 February 2009. Issuer was KIKDSMF-I based on Collective Investment Contract of Asset Backed Securities scheme pursuant to BAPEPAM - LK Regulation No. IX K.1, coordinated by the Company. EBA Class A were rated AAA by Moody’s Indonesia, interest rate 13.00% per annum, total issue Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah).

4. Sarana Multigriya Finansial IV Bonds secured by pledged of mortgage receivables with fixed coupon rate based on September 2010 financial statement. Scheduled for listing early April 2011, rated AA by PT Fitch Ratings Indonesia, total issue Rp463,000,000,000 (four hundred sixty three billion Rupiah) divided into two series, Series A totalling Rp378,000,000,000 (three hundred seventy eight billion Rupiah), tenor 370 days from date of issue

(25)

2. Asset Backed Securities (EBA) KPR-BTN II 2009 Class A : issued 10 November 2009, listed on the Indonesia Stock Exchange 11 November 2009. Issuer was KIKDSMF-II based on Collective Investment Contract of Asset Backed Securities scheme pursuant to BAPEPAM - LK Regulation No. IX K.1, coordinated by the Company. EBA Class A were rated AAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia, interest rate 11.00% per annum, total issue Rp360,000,000,000 (three hundred sixty billion Rupiah).


3. Asset Backed Securities (EBA) DBTN01 Class A : issued 23 December 2010, listed on the Indonesia Stock Exchange 29 December 2010. Issuer was KIK-DBTN 01 based Collective Investment Contract of Asset Backed Securities scheme pursuant to BAPEPAM - LK Regulation No. IX K.1, coordinated by the Company. EBA Class A were rated AAA by PT Pemeringka Efek Indonesia, interest rate 9.25% per annum, total issue Rp750,000,000,000 (seven hundred fifty billion Rupiah).

INSTITUTION

RATING AGENCY PROFESSIONAL

AND

SUPPORTING

For the issuance of debt instruments (bonds and MTN) in 2010, the Company employed the services of the following capital market institutions and professionals:

ADDRESS

PROFESSION

Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International)

Jl. Anggrek Garuda Raya No.9 Jakarta 11480

Public Accountant

Warens & Partners Law Firm

Jl. Sisingamangaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Legal Consultant

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman Kav.44 dan 46, Jakarta 10210.

Trustee

Poerbaningsih Adi Warsito, SH

Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Notary

PT Fitch Ratings Indonesia

Plaza DM 24/Fl, Suite 2406, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920

(26)

Underwriter

Rating Agency


For the issuance of asset backed securities in 2010 with BTN as the originator, the Company employed the services of the following capital market institutions and professionals: INSTITUTION

ADDRESS

PROFESSION

PT Danareksa Investment Management

Gedung Danareksa, Jl.Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110

Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 30th floor Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190

Underwriter

PT Trimegah Securities Tbk

Artha Graha, Lantai 18 & 31 Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta, 12190

Underwriter

PT Andalan Artha Sekuritas

Gedung Artha Graha Lantai 26 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Underwriter

PT Victoria Sekuritas

Victoria Suites, Senayan City, Panin Tower 8th Floor Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

Underwriter

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower - Senayan City 17th Floor Jl.Asia Afrika Lot.19, Jakarta 10270

K. Santoso & Partners

Jl. Salemba Tengah No.2C, Jakarta 10440

KAP Eddy Prakarsa Permana Siddharta

Ario Bimo Sentral Building Lantai 3 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 No.5 Jakarta 12950

Public Accountant Firm

PT Business Advisory Services (Kreston International)

Kreston International Lantai 2 Jl. Fatmawati No.99 Jakarta 12430

Consultant

Notaris Sutjipto, SH

Menara Sudirman Lantai 18 Jl. Jend Sudirman Kav.60 Jakarta 12190

Deloitte Tax Solutions

Wisma Antara Lantai 17 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110

(27)

Investment Manager Custodian Bank

Rating Agency Legal Consultant

Notary

Tax Consultant


SHAREHOLDERS The Company’s shares are wholly owned by the Government of Republic of Indonesia as follows:

DESCRIPTION Authorized Capital

Nominal Value Rp1,000,000 per share NO. OF SHARES

Total Nominal Value (Rp)

4,000,000

4,000,000,000,000

1,000,000

1,000,000,000,000

3,000,000

3,000,000,000,000

Percentage (%)

Issued and Fully Paid-up Capital The State of Republic of Indonesia Shares in Portfolio

PUBLIC ACCESS TO INFORMATION The Company sets up a website for public access to the Company’s data and information.

(28)

100

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS GENERAL ASPECT

LEGAL ASPECT

The Company was established primarily to promote and develop secondary mortgage financing market with the ultimate goal of providing affordable decent home for every family in Indonesia. To reach the national goal, the Company facilitates the flow of medium/long-term funds from the capital market to house financing sector through two types of transaction, i.e. financing/loan (on balance sheet transaction) and securitization (off balance sheet transaction).

The Company has been implementing the two types of transaction, i.e. liquidity facility and securitization, although in less than optimum volume and turnover. In relation to securitization, the Company is currently able only to carry out securitization with KIK-EBA structure. In the meantime, the Company continues its efforts to lobby the authorities for the issuance of regulations that support securitization transaction using special purpose vehicle (SPV) as laid out in Presidential Regulation.

The financing facility is extended through the following process: (i) mortgage lenders who are in need of liquidity apply for financing facility to the Company; (ii) based on the application, the Company provides funds derived from the capital market by issuing debt instruments; (iii) funds generated from debt instruments issuance are channelled to mortgage lenders; (iv) mortgage lenders’ loan portfolio is pledged or delivered to the Company as collateral of the financing facility they received. If mortgage lenders have booked substantial mortgage loan portfolio requiring them to improve their Capital Adequacy Ratio (CAR), they can resort to mortgage loan securitization. Securitization process can be briefly described as follows: (i) mortgage lenders sell their portfolio; (ii) the Company as global coordinator or transaction arranger transforms mortgage loan portfolio into marketable securities; (iii) securities namely asset backed securities (EBA) are offered to investors; (iv) funds from investors are paid to mortgage lenders through Custodian Bank. Fund flows from the two mechanisms is ongoing and expected to continue increasing in volume as well as frequency to create market mechanism. This market mechanism will make primary mortgage financing market more efficient, reduce mortgage loan interest rates and eventually provide decent home at affordable prices for the public. Presently spread of mortgage interest ranges from 4% to 8% and banking is still dominated of mortgage lending , this condition is not favorable for mortgage loan to grow. Transactions that the Company can facilitate as previously described are in fact a means for mortgage lenders to reach internal efficiency, since by using of funds from capital market revenues generation will be shifted from spread to fee-based income. Hence, it will promote efficiency in the primary market.

Therefore, the increasing transaction volume and funds turnover is only possible if the Government through related ministries issue regulations that are needed by home financing industry, of which not for the benefit of the Company. However, under the existing regulations it is possible to make transactions though at a relatively slow pace, prompting question from the people when affordable prices of owning decent home becomes a reality. Legal aspects that should be addressed: (1) rules to regulate segregation of assets in order to meet ‘bankruptcy remoteness’ aspect; and (2) pool of mortgage backed securities in the form of debt instruments or equity participation where payment sources may come from credit enhancer or financial assets for credit enhancement are also categorized as asset backed securities. To make affordable home possible for the society at large as commissioned by the Government, should be backed by regulations that will allow flow of funds in a larger volume and at a higher speed. By this flow of funds, not only affordable home is provided but also stimulate the growth of real sector.

MARKETING ASPECT Over the years, total outstanding of mortgage loan continues to rise and for the past seven years it has increased at an average rate of 35.45%. Compared to banking loan average growth of22.6% over the same period, this is an indication that there is a strong demand for housing that may cause mortgage loan to grow faster than banking loan. According to Bank Indonesia and BPS (Statistic Central Office) data until end of 2010 mortgage portfolio growth is as follows:

(29)


31 DECEMBER 2010 Mortgage Loan

136.5

Loan

2009

(Rupiah trillion)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

115.2

101.0

78.0

61.0

46.1

30.6

21.0

10.8

12.1

1,783.6 1,437.9

1,307.7

1,002.0

792.3

695.7

559.5

440.5

371.1

316.0

Mortgage to Loan Ratio (%)

7.65

8.01

7.72

7.78

7.69

6.63

5.46

4.77

2.91

3.83

Mortgage to GDP Ratio (%)

2.12

2.05

2.04

1.79

1.83

1.69

1.33

1.07

0.67

0.81

Source: Bank Indonesia

From the above data one may predicts that new mortgage disbursements will continue rising in the coming years. This growth is highly possible considering mortgage loan to GDP ratio is relatively small.

In Indonesia, mortgage to GDP ratio at end of 2010 was only 2.12 %, while in other countries like India, Korea, Thailand and Malaysia the ratio was respectively 4.0%, 14.0%, 16.0% and 23.0%. Comparing mortgage to GDP ratio of other countries with those of Indonesia indicates the growth potentials that can be attained Mortgage to GDP ratio of several countries in 2009 is depicted in the following graph:

Mortgage to GDP Ratio of Several Countries

100

80

60

40

20

0

USA

UK

GERMANY

THAILAND

KOREA

INDIA

INDONESIA

MALAYSIA

TAIWAN

HONG KONG SINGAPORE

DENMARK

Indonesia’s mortgage growth depends largely on housing sector development that is affected at least by three major players, i.e. Source: HDFC

consumers, developers, and mortgage lenders. Consumers’ high demand for housing is prompted by lack of supply and growing number of households. Part of this demand is met by developers and supported by mortgage lenders. The main problem in the three-party interaction is the inefficiency of primary market due to high land and house prices as well as mortgage interest rates. The high prices of house are related to availability of land, easy and speedy process of obtaining licenses and land documents, as well as fair tax imposition, which are all beyond the Company’s control.

Mortgage interest rates are still high because: (1) there are funding maturity mismatch risks premium where banks extended long-term mortgage loan with short-term funding, (2) high overhead cost in extension of mortgage loan. Apart from that, mortgage lenders are still dominated by banking institutions, thus eliminating competition that may lead to efficiency,therefore interest rates are determined at banks’ sole discretion. To accelerate and enlarge flow of funds from the capital market to home financing sector, we need large volume of good quality mortgage and high frequency of transaction. The currently inefficient market condition will hamper the availability of quality mortgage in large volume. Additionally, to improve transaction frequency, efficiency is essential in issuing the Company’s debt instruments and MBS.

(30)


The funds derived from debt instruments issue in the capital market are channelled to home financing sector through mortgage lenders. Mortgage products are longterm and should also be funded by long term funds. However, this ideal condition is not reflected in the current financial market. Historical data of returns from long term funds (treasury bills/SUN) of five years and longer do not show them as funding sources for long term mortgage products. In several periods, returns from fiveyear funds plus mortgage lenders margin are higher than average mortgage interest rates applicable in the same periods. Current bond market is still dominated by a large volume of government bonds with sovereign rating, heavily affecting corporate or other debt instruments, including the Company’s.

On the other hand, the Company receives an AA credit rating from PT Fitch Rating Indonesia. With this rating, the Company’ s bond pricing is the average of the same returns and credit margins as other AA rated corporations. To meet market demand, the Company issues long-term debt instruments with maturing period one to three years, allowing the interests to be enjoyed by mortgage lenders. A long processing period is required for the execution of mortgage securitization to make preparation and adjustment particularly in administration, documentation and information technology. Adjustments are necessary because the existing portfolio is neither standardized nor meeting investment standards. Under this condition mortgage lenders need to make preparation far ahead of time to allow efficient issue of MBS in the future.

14.00% 12.00% 10.00%

SUN AGAINST KPR

8.00% 6.00%

Interest Rate KPR 4.00%

Yield SUN Year 1 Yield SUN Year 3

2.00%

Yield SUN Year 5 Dec-10

Nov-10

Oct-10

Sept-10

Aug-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Apr-10

Mar-10

Feb-10

Jan-10

Dec-10

Nov-09

Oct-09

Aug-09

Sept-09

Jul-09

0.00%

OPERATIONAL ASPECT

FINANCIAL ASPECT

In the course of its operational the Company should always remain in the corridor and stay focused and committed in reaching the national goal of which is also the Company’s mission. Housing market and capital market may fluctuate at any time and affect the Company’s move. Doing other activities that are not parallel with the corporate mission requires additional manpower and larger organization. A large organization may pose a burden to the Company and slow down its move, and eventually causedv inefficiency. Therefore, the Company’s organization should be managed in such a way that at any time the total number of employees does not exceed the total it requires when it has become a guarantor.

The Company’s financial performance is presented based on the Financial Statements for the years ended 31 December 2010, 2009 and 2008 audited by Public Accounting Firm (KAP) Riza, Wahono & Rekan (Clarkson Hyde International) and for the years ended 31 December 2007 and 2006 audited by KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young), and 2005 by KAP Hendrawinata Gani & Rekan/Grant Thornton, all with Unqualified Opinion.

(31)


A. Total Assets and Current Assets

Total assets on 31 December 2010 amounted to Rp2,571,117 million or rose 33.39% from 31 December 2009 which totalled Rp1,927,472. The increase in assets was mainly from net income of Rp77,638 million and net proceeds of debt instruments issuance of Rp564,000 million.

Breakdown of assets as of 31 December 2010 compared to previous years is shown in table 1 and depicted in graph 1.

GROWTH OF ASSETS DESCRIPTION

(Rupiah million) 31 DECEMBER 2010

2009

2008

2007

2006

2005

Cash & Cash Equivalent

765,440

511,238

661,575

821,266

998,901

Short Term Investment

269,916

354,881

-

-

-

-

Loan - Current Portion

75,931

205,038

3,354

339,000

66,000

-

9,528

11,644

3,232

2,936

3,100

1,479

-

6

-

316

289

1

89

385

1,740

83

195

29

ASSETS Current Assets

Interest Receivables Other Receivables Advance Payments Prepaid Expenses Prepaid Taxes Total Current Assets

1,026,140

524

355

256

335

63

20

2,635

6,653

6,314

2,818

173

70

1,124,063

1,090,199

676,471

1,166,754

1,068,721

1,027,739

1,629

1,331

1,865

-

-

-

Non-Current Assets Due from Related Parties

1,358,091

733,233

530,285

-

34,000

-

Guarantees and Credit Support

27,465

15,455

-

-

-

-

Sinking Fund

11,487

10,604

8,866

5,408

3,843

-

Long Term Investment

12,176

47,204

47,197

12,175

12,164

-

Fixed Assets - Net

34,248

26,719

1,315

1,806

2,279

1,659

1,817

2,264

1,837

1,537

1,789

404

141

463

375

470

352

-

Loan - Net of Current Portion

Deferred Tax Assets Other Assets Total Non - Current Assets

1,447,054

837,272

591,741

21,396

54,427

2,062

Total Assets

2,571,117

1,927,472

1,268,211

1,188,150

1,123,148

1,029,802

(32)


Current assets consists of cash & cash equivalent and other current assets, as of 31 December 2010 amounted Rp1,124,063 million , increased Rp33,864 million or 3.11% from 2009 of Rp1,090,199 million. The increase occurred particularly in cash and cash equivalent account of which reserved as liquidity for any time loan disbursement.

Total current assets as of 31 December 2009 amounted Rp1,090,199 million increased Rp413,728 million or 61.16% from Rp676,471 million in 2008, increased mainly in loans and short-term investments accounts.

Total current assets as of 31 December 2008 of Rp676,471 million declined Rp490,283 million or 42.02% compared to Rp1,166,754 million in 2007 due to loan disbursement of Rp530,285 million.

Total current assets as of 31 December 2006 and 2005 were Rp1,068,721 million and Rp1,027,739 million respectively. In the Current assets is contained prepaid taxes as shown in table 2.

Graph 1

GROWTH OF ASSETS (in Rupiah million)

2,571.117

1,927.472

1,029.802

2005

1,123.148

2006

1,188.150

2007

1,268.211

2008 2009

2010

Current Assets TABLE 2 - PREPAID TAXES PREPAID TAXES Income Tax Article 23

2010

2009

2008

2007

2006

2005

39

5,364

5,364

2,248

-

70

Value Added Tax - Net

2,596

1,289

950

570

173

-

Total

2,635

6,653

6,314

2,818

173

70

Income tax Article 23 as of 31 December 2010 totalled Rp39 million, declining Rp5,325 million or 99.27% from 2009 which amounted to Rp5,364 million, mainly due to tax refund of Rp4,349 million from Tax Office. Value added tax (net) as of 31 December 2010 of Rp2,596 million reflected an increase of Rp1,307 million or 101.40% from Rp1,289 million in 2009, caused by building renovation work in 2010.

Loans Loans represent refinancing and Repo of mortgage loan extended to mortgage lenders.

As of 31 December 2010 loans stood at Rp1,434,021 million, increased Rp495,750 million or 52.84% from 2009 figure of Rp938,271 million, as detailed in table 3 and depicted in graph 2.

(33)


TABLE 3 - LOANS

(Rupiah million) 2010

MORTGAGE LENDERS Commercial Banks

2009

2008

2007

2006

1,423,673

928,360

530,400

334,000

100,000

-

10,348

9,911

3,239

5,000

-

-

1,434,021

938,271

533,639

339,000

100,000

-

Multifinance Companies Total Loans

Graph 2

GROWTH OF LOANS (in Rupiah million)

Provision for Impairment Loss

Since 1 January 2010 Provision for impairment loss is made by the Company if there are objective evidences that financial assets are impaired.

Objective evidences used by the Company as criteria to determine impaired loan value are significant financial problems faced by debtors, breach of contract such as default or non-payment of principal or interest, possible declaration of bankruptcy or other financial reorganization on debtors’ side, disappearance of active market of financial assets due to financial problems, indicated measurable impairment of future estimated cash flow after initial recognition of financial assets although not individually identified against financial assets in the group, including deteriorating delinquent payment by debtors, and national or local economic condition that are correlated with default of assets in the group.

The Company determines evidence of impaired loans individually.

Loans are derecognized if the contractual rights on cash flows from loans ended or the Company transfers its right on cash flows from loans or assumes a contractual obligation to pay those cash flows in full.

Any right or obligation arising or owned by the Company after financial assets transfer is recorded separately as assets or liabilities.

1,434,021

938,271

533,639 339,00

100,000

2005

2006

2007

2008 2009

2005

2010

(34)


Before 1 January 2010 Board of Directors Decision No.009/SKD/DIR/XI/2007 provides a financing guide for loan quality classification and provisions for doubtful accounts/loans. Loan quality is classified as follows: a. Current (1-30 days): No past due installment; b. Special Attention (31-90 days): 3 past due installments; c. Hard Core (>91 days): >3 past due installments.

The Company is certain that in 2010 and the preceding years there was no loan impairment so that no provision for impairment loss was made.

B. Liabilities

The Company makes provisions for doubtful accounts under the following guidelines: a. For Loan under Special Attention: 2% of outstanding loan net of collateral value; b. For Hard Core Loan: 100% of outstanding loan net of collateral value.

Total liabilities as of 31 December 2010 amounted to Rp1,142,831 million or rose Rp566,942 million (98.45%) from 2009 position of Rp575,889 million. The rise was attributable to proceeds of bonds and MTN issued worth of Rp1,115,000 million. Breakdown of liabilities in 2010 in comparison with preceding years is presented in table 4.

TABLE 4 - LIABILITIES DESCRIPTION


2009

2008

2007

2006

2005

Current Liabilities MTN - Current Portion

362,726

-

-

-

-

-

Bonds Current Portion

-

299,294

-

-

-

-

Other Liability Accrued Expenses Tax Liability

1,989

660

224

485

460

289

19,630

7,614

553

640

368

110

292

8,512

591

555

607

775

3,882

4,672

3,863

3,255

4,426

1,363

-

957

1,760

315

249

-

388,519

321,708

6,991

5,251

6,110

2,538

304

2,168

1,926

1,352

961

-

2,774

1,930

1,161

674

303

-

MTN - Long Term Portion

24,990

-

-

-

-

-

Bonds - Long Term Portion

726,244

250,083

-

-

-

-

Total Non - Current Liabilities

754,312

254.,81

3,087

2,026

1,264

-

1,142,831

575,889

10,078

7,277

7,373

2,538

Bonus Provision Unearned Income Total Current Liabilities Non-Current Liabilities Provision for Post Occupation Benefit Provision for Employee Benefit

Total Liabilities

(35)


Current Liabilities Total current liabilities as of 31 December 2010 were recorded at Rp388,519 million or increased by Rp66,811 million (20.77%) from 2009 which amounted to Rp321,708 million, due to maturing MTN current portion of Rp362,726 million out of total debt instruments of Rp1,115,000 million.

Total current liabilities as of 31 December 2009 totalled Rp321,708 million, caused by an increased of Rp314,717 million or 4,501% from Rp6,991 million in 2008, due to bonds current portion amounting to Rp299,294 million out of total bonds of Rp551,000 million.

Total current liabilities as of 31 December 2008 amounted to Rp6,991 million, increased by Rp1,740 million or 33.14% of 2007 position amounted Rp5,251 million. The increase was contributed by unearned income on provision fee from lending activities.

Non Current Liabilities Total non-current liabilities as of 31 December 2010 amounted to Rp754,312 million due to an increased of 196.76% or Rp500,131 million from Rp254,181 million in 2009, due to proceeds of bonds and MTN issues totaling Rp751,234 million.

Total non-current liabilities as of 31 December 2009 stood at Rp254,181 million, increased by 8,134% or Rp251,094 million from 2008 figure of Rp3,087 million, derived from bonds issuance of Rp250,083 million.

GROWTH OF LIABILITIES (in Rupiah million)

1,142,831

575,889

Total non-current liabilities in 2008 amounted Rp3,087 million, increased Rp1,061 million or 52.37% compared to 2007, due to higher provision for post occupation benefits and provision for employee benefits resulting from addition of one Director and five employees. Total non-current liabilities in 2006 amounted to Rp1,264 million.

7,373

7,277

2006

2007

10,078

2,538

Total current liabilities as of 31 December 2006 and 2005 were recorded at Rp6,110 million and Rp2,538 million respectively.

Graph 3

2005

2008 2009

2010

C. Equity

Total equity as of 31 December 2010 amounted Rp1,428,286 million or grew Rp76,704 million (5.68%) from 2009 of Rp1,351,582 million, contributed by current year income.

Total equity as of 31 December 2009 rose 7.43% or Rp93,449 million to Rp1,351,582 million from Rp1,258,134 million in 2008 due to current year income.

Total equity in 2008 improved 6.54% from 2007 from Rp1,180,873 million to Rp1,258,134 million, due to current year income.

Total equity of 2006 and 2005 each amounted to Rp1,115,775 million and Rp1,027,264 million. Breakdown of equity as of 31 December 2010 compared to previous years is shown in table 5.

Growth of liabilities from 2005 up to 2010 is depicted in the following graph 3.

(36)


TABLE 5 - EQUITY DESCRIPTION Issued & Fully Paid Capital


2009

2008

2007

2006

2005

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

162,000

116,000

76,000

44,000

-

-

Retained Earnings Appropriated Unappropriated Total Equity

266,286

235,582

182,134

136,873

115,775

27,264

1,428,286

1,351,582

1,258,134

1,180,873

1,115,775

1,027,264

Issued and fully paid-up capital consists of 1,000,000 common shares at par value of Rp1,000,000 per share which are wholly owned by the State of Republic of Indonesia.

Graph 4

GROWTH OF EQUITY (in Rupiah million)

Appropriated retained earnings as of 31 December 2010 totalling Rp162,000 million is part of income appropriated for capital reserves in accordance with the provision of Article 34 of Company’s Articles of Association. Deed No.114.

1,428,286 1,351,582 1,258,134

Unappropriated retained earnings as of 31 December 2010 amounted to Rp266,286 million included 2010 net income of Rp77,638 million.

1,180,873 1,115,775 1,027,264

Equity growth from 2005 to 2010 is depicted in the following graph 4.

2005

(37)

2006

2007

2008 2009

2010


D. Operating Revenues

Total operating revenues of 2010 amounted Rp105,605 million, 13.34% or Rp16,254 million lower than 2009 which stood at Rp121,859 million, as revenues from loans were net of interest of funds used from proceeds of debt instruments issued, so 2010 revenues from lending activities were net of costs.

Growth of operating revenues from 2005 until 2010 is presented in the following graph 5.

Graph 5

GROWTH OF OPERATING REVENUES (in Rupiah million)

Total operating revenues of 2009 amounted Rp121,859 million, increased 21.27% or Rp21,374 million compared to Rp100,485 million in 2008, mainly due to higher revenues from loans.

121,859 102,984

Total operating revenues of 2008 amounted Rp100,485 million increased by 20.02% or Rp16,761 million from 2007 which stood at Rp83,724 million, due to higher revenues from higher lending volume.

83,724

24,927

Total operating revenues of 2006 and 2005 were Rp102,984 million and Rp24,927 million respectively. Comparison of operating revenues in 2010 and the preceding years is provided in table 6.

2005

2006

2007

2008 2009

TABLE 6 - OPERATING REVENUES DESCRIPTION

105,604

100,485

2010


2009

2008

2007

2006

2005

1,833

140

-

-

-

-

Loans

27,409

51,796

40,649

16,674

51

-

Fund Placement

75,885

69,638

59,496

66,807

102,904

24,927

Revenues Securitization

Education & Training Service Total

478

284

340

242

29

-

105,604

121,859

100,485

83,724

102,984

24,927

(38)


E. Operating Expenses

Total operating expenses in 2010 were posted at Rp29,779 million, increased by 26.37% or Rp6,215 million from Rp23,564 million in 2009.

Total operating expenses in 2009 of Rp23,564 million rose 7.29% or Rp1,602 million from 2008 which stood at Rp21,962 million.

Total operating expenses in 2008 grew Rp1,333 million or 6.46% from Rp20,628 million in 2007 to reach Rp 21,962 million, due to increases in salaries and benefits (COLA) following employee performance appraisal in 2007.

Total operating expenses in 2006 and 2005 were Rp17,155 million and 3,674 million respectively.

Breakdown of operating expenses in 2010 and the preceding years is shown in table 7.

Increased of 2010 expenses is explained below: • Employees expenses totalled Rp18,089 million or surged 12.39% from 2009 amounted Rp16,096 million, mainly due to (1) increased in salaries and benefits / COLA following 2009 employee performance appraisal and (2) bonus provision for 2010 of which commensurate with net income growth. • General and administrative expenses totalled Rp11,690 million, increased 56.53% from 2009 balance of Rp7,468 million, mainly due to higher expenses in advertising, information and public relations, professional fees, and maintenance and repairs.

TABLE 7 - OPERATING EXPENSES DESCRIPTION

(Rupiah million) 31 DECEMBER

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Employees Expenses

18,089

16,096

15,669

12,655

13,014

3,237

General and Administrative Expenses

11,690

7,468

6,293

7,973

4,141

437

Total

29,779

23,564

21,962

20,628

17,155

3,674

Expenses

(39)


F. Net Income

Graph 6

Operating Income Operating income, which is derived fromtotal revenues less total operating expenses,for 2010 amounted Rp75,826 million, declined 22.86% or Rp22,469 million compared to 2009 which was booked at Rp98,295million, due to higher debt instrument interest expenses, employees, general and administrative expenses.

GROWTH OF OPERATING INCOME (in Rupiah million)

98,295 85,829

Operating income of 2009 amounted to Rp98,295 million, grew 25.18% or Rp19,772 million from Rp78,523 millionin 2008, due to bigger revenues from lending activities.

78,523

75,826

2008 2009

2010

63,096

Operating income in 2008 totalled Rp78,523 million, up 24.45% from 2007 which amounted to Rp63,096 million. Operating income in 2006 and 2005 was Rp85,829 million and Rp21,253 million respectively.

21,253

Growth of operating income in 2010 and the preceding years is presented in table 8 and graph 6. 2005

2006

2007

TABLE 8 - OPERATING INCOME

(Rupiah million)

DESCRIPTION

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Operating Income

75,826

98,295

78,523

63,096

85,829

21,253

(40)


Income Before Income Tax Income before income tax for the year ended 31December 2010 was recorded at Rp78,085 million, dropped by Rp23,433 million or 23.08% from 2009 which totalled Rp101,518 million. Decline of income was due to increase in debt instrument intereste, employee, general and administrative expenses ,along with bigger debt instrument issue up to 102.77% and the used of new own office building at Jl. Panglima Polim, South Jakarta.

Income before income tax for the year ended 31 December 2009 reached Rp101,518 million, rose Rp21,298 million or 26.55% from Rp80,220 million in 2008. The larger amount was caused by higher loan interest rates as loans disbursement increased 75.64%.

Income before income tax in 2008 of Rp80,220 million reflected a growth of 22.75% from 2007 which was Rp63,351 million.

Income before income tax of 2006 and 2005 each was Rp87,125 million and Rp28,307 million.

Growth of income before income tax in 2010 and the preceding years is shown in table 9 and graph 7.

Graph 7

GROWTH OF INCOME BEFORE INCOME TAX (in Rupiah million)

101,518 87,125 80,220

78,085

2008 2009

2010

65,351

28,307

2005

2006

2007

TABLE 9 - INCOME BEFORE INCOME TAX DESCRIPTION Income Before Income Tax

(Rupiah million)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

78,085

101,518

80,220

65,351

87,125

28,307

Net Income Net income in 2010 amounted Rp77,638 million, decreased 16.92% from Rp93,449 million in 2009, mainly due to higher expenses (particularly debt instrument interest, employee, general and administrative expenses) and decrease of revenues as described above.

Net income in 2008 of Rp77,260 million improved 18.68% from Rp65,098 million in 2007. Net income of 2006 and 2005 was respectively Rp88,511 million and Rp27,264 million.

Net income in 2009 amounted Rp93,449 million, or 20.95% higher than 2008 which was recorded at Rp77,260 million, particularly because revenues increase was bigger than expenses increase as previously explained.

(41)

Growth of net income in 2010 and the preceding years is depicted in the following table 10 and graph 8.


TABLE 10 - NET INCOME

(Rupiah million)

DESCRIPTION

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Net Income

77,638

93,449

77,260

65,098

88,511

27,264

Graph 8

GROWTH OF NET INCOME (in Rupiah million)

93,449

Taxes In 2010 the Company recorded deferred corporate income tax payables of Rp447.42 million, being tax computation due to temporary differences in accordance with audit result of 31 December 2010 financial statement.

Corporate income tax payables for 2009 amounted to Rp8.07 billion after deduction of deferred tax benefits of Rp426.62 million, representing tax computation due to temporary differences in accordance with audit result of 31 December 2009 financial statement.

The Company paid taxes to the state treasury as final income tax, income tax article 21 and 23 which amounted Rp22.29 billion for 2010, Rp26.51 billion for 2009, Rp21.71 billion for 2008, Rp11.09 billion for 2007, Rp26.55 billion for 2006 and Rp7.72 billion for 2005. Hence, until end of 2010 the Company had paid to the state treasury taxes amounting to Rp115.88 billion detailed as follows:

88,511 77,260

77,638

65,098

27,264

2005

2006

2007

2008 2009

2010

(Rupiah million) CATEGORY OF TAX Final Income Tax

2010

2009

2008

2007

2006

2005

18,450

15,939

13,854

6,632

24.974

5,864

Income Tax Article 21

3,804

1,921

3,200

2,112

1.580

415

Income Tax Article 23

39

152

4,661

2,346

-

-

Annual Income Tax Total Taxes Paid Cumulative Taxes Paid

-

8,495

-

-

-

1,446

22,293

26,507

21,715

11,090

26.554

7,725

115,884

93,591

67,084

45,369

34.279

7,725

(42)


G. Cash Flow (Rupiah million) DESCRIPTION

2010

2009

2008

2007

2006

2005

106,343

57,814

35,980

15,234

250

-

Time Deposit

46,088

55,213

34,605

40,669

78,776

23,447

Securities

36,989

11,067

23,464

27,809

22,557

-

(702,245)

(404,084)

(532,493)

(305,000)

(100,000)

-

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Interest Received From Loans

Addition of Loans Installment of Loans

204,820

420

339,108

66,000

-

-

Investment on Securities

101,450

(353,522)

-

-

-

-

17,937

9,502

950

258

61

7,054

Third Party

(43,418)

(26,563)

(8,520)

(7,404)

(4,155)

(338)

Board of Commissioners, Board of Directors and Employees

(13,735)

(7,702)

(14,079)

(13,548)

(7,595)

(2,616)

Post Occupation Benefit

(2,594)

(402)

(148)

(191)

-

-

(Addition of) Sinking Fund

(8,874)

(2,975)

(4,636)

(4,484)

(3,843)

-

Deduction of Sinking Fund

1,336

4,240

1,178

2,918

-

-

(11,747)

(15,431)

-

-

-

-

Other Cash in Flow Cash Receipt (Payment) from (for):

Credit Enhancement Servicer Transition Fund Interest on Debt Instruments Taxes Net Cash Provided from (Used in) Operating Activities

243

(399)

-

-

-

-

(64,104)

-

-

-

-

-

(3,905)

-

-

-

-

-

(335,416)

(672,822)

(124,592)

(17,738)

(13,950)

27,547

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES Investment on Securities

35,000

-

(35,014)

-

(12,157)

-

Acquisition of Fixed Assets

(1,605)

(20,404)

(86)

(87)

(1,021)

(1,406)

Additions on Building Under Renovation

(5,261)

(5,591)

-

-

(48)

-

(101)

(189)

-

-

(64)

-

28,033

(26,184)

(35,100)

(87)

(13,290)

(1,406)

Additions of Other Assets Net Cash Used in Investing Activities

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Proceeding from Bond Issuance

561,585

548,670

-

-

-

1,000,000

Net Cash Provided by Financing Activities

561,585

548,670

-

-

-

1,000,000

(Decrease) in Cash & Cash Equivalent

254,202

(150,336)

(159,692)

(177,825)

(27,239)

1,026,140

Cash & Cash Equivalent - Beginning

511,239

661,575

821,266

998,901

1,026,140

-

Cash & Cash Equivalent - Ending

765,441

511,239

661,575

821,075

998,901

1,026,140

(43)


At end of 2010, total cash ending amounted to Rp765,440 million, up Rp254,202 million from total cash beginning of Rp511,238 million,described as follows: a. Cashflows from operating activities were negative Rp335,416 million, mainly used for loans Rp702,245 million and investment in asset backed securities (EBA) - net Rp306,270 million. b. Cash flows from investing activities wereRp28,033 million, i.e. proceeds of divestment of government bonds (ORI) portfolio. c. Cash flows from financing activities were Rp561,585 million, i.e. proceeds of bonds and MTN issuances. At end of 2009, total cash ending was Rp511,238 million, down Rp150,337 million from total cash beginning of Rp661,575 million broken down as follows: a. Cash flows from operating activities were negative Rp672,822 million,mainly used for new loans Rp404,084 million and investment in securities Rp353,522 million. b. Cash flows from investing activities were negative Rp26,184 million, due to acquisition of land and office building. c. Cash flows from financing activities were Rp548,670 million, derived from net proceeds of bonds issued.

b. Cashflows from investing activities were negative Rp35,100 million, due to investment in government bonds (ORI).

At end of 2007, total cash ending amounted Rp821,266 million, decreased Rp177,634 million from total cash beginning of Rp998,901 million as described below: a. Cashflows from operating activities were negative Rp177,547 million, mostly used for new loans of Rp305,000 million. b. Cash flows from investing activities were negative Rp87 million due to acquisition of fixed assets.

At end of 2006, total cash ending of Rp998,901 million as follows: a. Cash flows from operating activities were negative Rp13,950 million, mainly used for new loans of Rp100,000 million. b. Cashflows from investing activities were negative Rp13,290 million, mostly investment in treasury bills (SUN) amounting to Rp12,157 million.

At end of 2005, total cash ending amounted Rp1,026,140 million, consisting of: a. Cash flows from operating activities Rp27,547 million, mainly deposits Rp23,447 million. b. Cash flows from investing activities Rp1,406 million negative, due to acquisition of fixed assets. c. Cash flows from financing activities Rp1,000,000 million, i.e. paid-up capital.

At end of 2008, total cash ending amounted to Rp661,575 million, down Rp159,691 million from total cash beginning of Rp821,266 million elaborated as follows: a. Cash flows from operating activities were negative Rp124,591million, mainly used for new loans of Rp532,493 million.

(44)


H. Performance Ratios Financial ratios in 2010 and the preceding years are compared below: FINANCIAL RATIOS Primary Market Financing to Capital (x) Net Profit Margin ROE

2010

2009

2008

2007

2006

2005

3.30

1.44

0.53

0.31

0.10

-

71.98%

74.71%

75.61%

75.71%

84.88%

85.25%

5.44%

6.91%

6.14%

5.51%

7.93%

2.65%

The financial ratios can be elaborated as follows: • Primary Market Financing to Capital ratio in 2010 was 3.30 times or higher than 1.44 times in 2009, due to securitization transaction of Rp750 billion and loans increased of Rp495,751 million. • Net Profit Margin ratio in 2010 was 71.98%, smaller than 2009 ratio of 74.71% mainly due to higher debt instrument interest expenses as loans were financed by debt instruments. • Return on Equity (ROE) ratio of 2010 was 5.44%, lower than 2009 ratio of 6.91%, due to decline of income.

BUSINESS PROSPECT Sound mortgage portfolio is the ‘raw material’ of growth of secondary mortgage financing market. The Company’s business prospect is closely related to the growth of mortgage financing sector, banking scheme in extending mortgage loan to consumers and capital market investor appetite to invest in mortgage based securities. For the past five years, Indonesia has seen significant mortgage loan growth, from Rp46 trillion in 2005 to Rp115 trillion in 2009, and Rp136.46 trillion at end of December 2010. During those years, banking mortgage loan portfolio was still between 7% and 8% of total banking loans. The rate of mortgage portfolio growth does not reflect a good level of mortgage loan availability in Indonesia. Mortgage loan to GDP ratio was only 2.12% at end of 2010, indicating of growth potentials in the future. Compared to other countries, mortgage financing in Indonesia is still far lagging behind. Up to the end of December 2010 only 1.5% of mortgage loan market enjoyed the Company’s support. Therefore, there are abundant opportunities for the Company to capitalize on and do business for deeper and wider market penetration

(45)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report MANAGEMENT PROFILE

MANAGEMENT PROFILE BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

JUGIA WAHAB

ARYS ILYAS

President Commissioner

Commissioner

An Indonesian citizen, appointed as the Company President Commissioner on July 22, 2005 and inaugurated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on September 15, 2005. Graduated from the Faculty of Law in 1966. Some of the courses and training programs he participated in were with the Asian Institute of Management (The Philippines), Morgan Guaranty Trust (Singapore), University of Washington, Seattle (USA) and Wharton School the University of Pennsylvania, Philadelphia (USA). Prior to accepting the position as Company President Commissioner, Jugia Wahab was the Vice Director of Sumber Waras Hospital in the area of Administration & Finance and a Senior Associate in Kartini Muljadi & Associate Law Firm from 1999 to 2005. Jugia Wahab started his career in the banking industry as a clerk in the Audit Department and Bills Department and as an inhouse lawyer with Citibank NA, Jakarta for 5 years starting 1970, and the next 5 years as a Compliance Officer in PT Merchant Investment Corporation, a non - banking financial institution. His first engagement as a housing finance professional was in 1980 in PT Papan Sejahtera, where Jugia Wahab built his career to reach the top position of President Director in 1990 - 1992. After his years in PT Papan Sejahtera, Jugia Wahab worked for PT Lippo Land Development Tbk as a Corporate Secretary from 1992 to 1997, and in 1997 - 1998 he was appointed by Bank Indonesia as Vice Head of Liquidation Team of Pinaesaan Bank representing Bank Danamon.

An Indonesian citizen, born in Bima on November 21 1945. He was appointed as Company Commissioner in July 22, 2005 and inagurated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on September 15, 2005. Graduated from the Faculty of Economy of the University of Indonesia, he participated in a series of national and international professional development courses and seminars in the areas of stock market, tax and appraisal. Prior to joining the Company, Arys Ilyas was President Commissioner of Indonesian Clearing and Future Exchange Guarantor (Kliring & Penjaminan Bursa Berjangka Indonesia) Corporation and President Commissioner of Indonesian Custodian Investment Center (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Arys Ilyas started his career in the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency in 1978, and was posititioned as Head of Investment Management and Research Bureau in the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency. His last position was the Head of Transaction and Investment Bureau which ends in 2005.

(46)


TITO MURBAINTORO Commissioner

An Indonesian citizen, appointed as Company Commissioner since October 22 2008 based on the decision made by The Extraordinary General Meeting of Shareholders’. Graduated from the Faculty of Architecture of ITS Surabaya in 1982, Tito Murbaintoro obtained his Master’s Degree in real estate finance from PPM in 1998, and finished his Doctoral degree in the Bogor Institute of Agriculture in 2009. Prior to his appointment as Company Commissioner, he has been serving as Deputy of Finance Division of the Ministry of Public Housing since January 22, 2008 up until now. Tito Murbaintoro started his career as Young Administrator in March 1983 in the Department of Public Works before moving to the Ministry of Public Housing in September 2005. He has moved from various areas of guidance, planning and monitoring and has held a number of structural positions particularly those related to housing finance sector. Tito Murbaintoro has also expanded his horizon by taking a number of education and training opportunities in the areas of urban management and housing finance management in countries such as the Netherlands, Singapore and Australia. For his service to the country, Tito Murbaintoro has received a number of awards, namely the Satyalancana Wirakarya award from the Government of Indonesia in 2004. Since he moved from the Department of Public Housing to the Ministry of Public Housing in 2005, he has built his career to reach his current position as Deputy of Finance Division of the Ministry of Public Housing.

(47)


BOARD OF DIRECTORS PROFILE

ERICA SOEROTO

SUTOMO

President Director

Director

An Indonesian citizen, appointed as Company President Director in July 22, 2005 and inagurated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on September 15, 2005. She graduated from the Faculty of Law of Trisakti University on a scholarship from the Jakarta Regional Government. Erica finished her Master’s degree in Economic Law from Tarumanegara University, Jakarta. Throughout her career in the housing finance sector, she has obtained various national and international formal and informal education. Erica acquired a professional designation in the real estate finance sector, namely Certified Mortgage Bankers (CMB)- Professional Designation from The Mortgage Bankers Association of America, New York in 1997. She built her career in the financial sector in Bank Bumi Daya from 1978, then took part in the Education Program for Young Employee Candidates in Bank of Indonesia until 1979. From 1980, she started building her reputation in the housing finance sector by joining Papan Sejahtera Corporation. Throughout her years in Papan Sejahtera Corporation, Erica took up various positions until she made one of the Board of Director members in 1996. From 1993 to 2005, Erica Soeroto was active as a task force member established by the Department of Finance to prepare for the establishment of a secondary mortgage financing institution in Indonesia - which has now become PT Sarana Multigriya Finansial (Perseroan). In 1999, she and three associates constructed a draft of Securitization Law on pro bono basis.

An Indonesian citizen, appointed as Company Director in July 22, 2005 and inagurated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on September 15, 2005. Sutomo graduated from the Faculty of Economy of Krisnadwipayana University in 1980, and had a qualified capital market professional as Vice Guarantor of Issuance of Security and Investment Vice Manager. Prior to his appointment as Corporate Director, Sutomo worked as Director of Mandiri Manajemen Investasi Corporation from October 2004. He has built his career by taking up a number of positions up to the Executive Vice President in Mandiri Securities Corporation by taking up the role of Project Officer to the establishment of Mandiri Manajemen Investasi Corporation from April 2003 to October 2004, and as Director of PT Mandiri Sekuritas on the merger of Bumi Daya Sekuritas, Exim Securities and Merincorp Securities Indonesia Corporations from 2000 to 2003. He then moved to Bank Bumi Daya (Corporation) and was placed in Bumi Daya Sekuritas until he gained Directorship from 1991 to 2000. From 1988 to 1991, he worked as Deputy Manager on Investment Banking Division of Bank Bumi Daya (Corporation), and from 1981 to 1988 as a person in charge in Investment and Stock Market Division Bank Bumi Daya (Corporation) and a member of Consumer Bond Survey in NTT-PC Japan 1987. Before he took up his career in the financial sector, he worked from 1975 to 1981 for Ship Docking and Shipyard IPPA Gaya Baru (Corporation) in the area of Financial Planning and Audit, and to the Office of Horticulture of Department of Agriculture in 1971 - 1975.

(48)


YUDHI ISMAIL Director

An Indonesian citizen, appointed as Company Director based on Minister of Finance decision dated December 29, 2009. After completing his Management and Marketing Science from Golden Gate University of San Francisco, California, USA, he worked in the Stock Market sector for almost 20 years. Before he was appointed as Company Director, Yudhi Ismail was Sales Manager in Bloomberg L. P. Singapore from 2006 to 2008, and was responsible in developing the bond market in Indonesia. He also has experience in developing government bond market when he held the position of Executive Director of Association of Government Bond Market Trader (Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara/Himdasun) from 2003 to 2005 along with 20 banks and 5 securities house as members of the association. Yudhi Ismail is also an experienced market player as he once worked as Head of Fixed Income in Inti Prebon Securities from 2001 to 2002, Head of Fixed Income in Bank Mega from 1998 to 2000 and Peregrine Fixed Income Ltd. Hong Kong from 1996 to 1997. He was also an Assistant Manager Custodial Services Department in Standard Chartered Jakarta from 1990 to 1993.

(49)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE The Company was established and develop secondary mortgage market to increase the capacity and continuity of affordable home financing for the people. Pursuant to SOE Minister Decree No. Kep-117/MMBU/2002 dated 1 August 2002 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practice in State-Owned Enterprises (SOE) which also regulates Conflict of Interest, from its inception the Company has applied the corporate governance principles as described in its vision, mission and values to complement the Articles of Association. The implementation of corporate values and work ethics are further elaborated in Employment. To describe duties and separation of responsibility of Board of Directors member and Board of Commisioners member, the Company has issued Management Manual. This Manual defines of decision making mechanism by Board of Directors and management committees, delegation of authority and responsibility in the absence of any member of Board of Directors and writing up of work program and budget. To ensure the sound procurement of goods and services to support the Company’s operations, in September 2005 the Company issued ammandement of Goods and Services Procurement Guide. This Guide was revised to comply with SOE Empowerment State Minister Regulation No. PER-05/ MBU/2008 of 3 September 2008 regarding General Guide to SOE Goods and Services Procurement. Board of Commissioners has compiled Oversight Manual that contains the basis and consensus among members of Board of Commissioners in the discharge of its oversight duties. Based on that Manual, Board of Commissioners has set up Audit Committee and issued Audit Committee Charter. Audit Committee jointly with Internal Audit Unit periodically supervises and evaluates the Company’s business effectiveness, compliance with program plans and regulations, and also reviews financial data and reports.

Good Corporate Governance Principles GCG is a process and structure used by the Company’s organs in maximizing business result and accountability to realize long-term shareholder values while maintaining stakeholder interests, in comply with the laws and regulations and business ethics.

GCG principles 1. Transparency The Management ensure that all policies and decisions are executed in a transparent manner, provide all stakeholders full access to accurate and balanced information. Transparency principles ensure that: a. Dissemination of information is prompt, clear, accurate, comprehensive, comparable and easily accessible by stakeholders according to their right. b. The information disclosed covers matters regarding the Company’s vision, mission, business goal and strategy, financial condition, management composition and compensation, controlling shareholders, executive officers, risk management, internal audit and internal control system, compliance status, GCG system and implementation as well as significant events that may affect the Company’s condition. 2. Accountability The Company and all management members work with high integrity and accountability and are ensuring that every activity to comply with the law, business ethics, code of conduct and sound principles. The accountability principles are implemented as follows: a. The Company sets clear responsibilities for each corporate organ, which are in line with the Company’s vision, mission, business goal and strategy. b. The Company believes that all corporate organs are competent in their respective fields and aware of their roles in implementing GCG. c. The Company applies performance standards for all officers and employees based on agreed measures and consistent with corporate values, business goal and strategy, complimented with reward and punishment system. 3. Responsibility a The Company and all management members firmly hold on prudential principle, paying due attention to all risks and possible negative implication of any taken action. b. The Company acts as a good corporate citizen and consistently tries to fulfill its obligations. c. The Company and management members prioritize the interests of all stakeholders in performing their function and devising policies or making decisions. d. The Company concerns about the environment and fulfills its social responsibility.

(50)


4. Independency The Company and all management members ensure their independency in making decisions supported with sound supervisory mechanism. Among independency mentioned principles are as follows: a. To the most possibility to avoid domination by any stakeholder. b. Prevent impartial interest and avoid conflict of interest. 5. Fairness The Company and all management members treat all parties fairly: a. All policies and decisions are implemented in all fairness to all parties concerned either directly or indirectly, and treats everybody equally. b. The Company gives all stakeholders an opportunity to put forward their opinion and suggestion for the benefit of the Company. GCG principles applied are: 1. Proper Management members and employees work with common sense and in good faith within the framework of the Articles of Association, government regulations and shareholders’ guidance, consistent in word and in deed, and refrain from justifying all means to reach the end.

Independency of Board of Commissioners Board of Commissioners is independent in performing its function and free from intervention by any other parties that would contradict the law. No family relationship among members of Board of Commissioners and with members of Board of Directors. Duties of Board of Commissioners Board of Commissioners has the following duties: 1. Supervising on Board of Directors management activity. 2. Provide counseling to Board of Directors in managing the Company. 3. Fulfilling the interests of the Company with respect to the shareholders’ and responsible to shareholders that is represented by General Meeting of Shareholders (GMS). 4. Examining and reviewing annual reports prepared by Board of Directors, and signing the reports. 5. Provide opinion and suggestion to GMS on the subject of the Company’s annual plan and budget as proposed by Board of Directors. Board of Commissioners Meetings Board of Commissioners hold periodic meetings. According to the Articles of Association, meetings should be held at least once a month. In 2010, 17 meetings were held and the attendance record of each member of Board of Commissioners is shown below:

2. Transparency There is no secret in the Company’s policy, work program and budget, and there is no deception among the shareholders, directors, commissioners and employees.

NO.

NAME

ATTENDANCE

1.

Jugia Wahab

17/17

2.

Arys Ilyas

16/17

3. Soundness The Company maintains the established financial ratios properly and correctly without any manipulation.

3.

Tito Murbaintoro

11/17

BOARD OF DIRECTORS BOARD OF COMMISSIONERS Composition of Board of Commissioners As of 31 December 2010 in accordance with Deed No.110 dated 13 August 2010 in conjunction with Deed No.114 dated 13 August 2008, the composition of Board of Commissioners was as follows: President Commissioner : Jugja Wahab Commissioner : Arys Ilyas Commissioner : Tito Murbaintoro

Composition of Board of Directors As of 31 December 2010 in accordance with Deed No.110 dated 13 August 2010 in conjunction with Deed No. 58 dated 20 January 2010, the composition of Board of Directors was as follows: President Director : Erica Soeroto Director : Sutomo Director : Yudhi Ismail

(51)


Independence of Board of Directors Board of Directors is independent in performing its function and free from intervention by any other parties that would in comply with regulations. No family relationship among members of Board of Directors and with members of Board of Commissioners. Scope of Duty and Responsibility The main duties of Board of Directors are: 1. Directing and managing the Company in the best interests of the Company. 2. Controlling, maintaining and managing the Company’s assets. 3. Performing its duties as mandated by the shareholders. Meeting and Attendance Record Board of Directors holds periodic meetings. According to the Articles of Association, meetings should be held at least once a month. In 2010, 14 meetings were held and the attendance frequency of each member of Board of Directors is shown below: NO.

NAME

ATTENDANCE

1.

Erica Soeroto

14/14

2.

Sutomo

14/14

3.

Yudhi Ismail

14/14

Toyota Altis 1.8 car plus driver allowance of Rp1 million per month, communication allowance of Rp500,000 per month. Domestic and overseas business travel expenses in accordance with work program and budget. In accordance with Shareholders Resolution No. S-505/MK.010/2007, salary was adjustment to 2005 & 2006 inflation rate of 19.5%, so that starting November 2007 the net monthly salary of President Director is Rp59,750,000, Director is Rp53,775,000 and communication allowance is increased to Rp2 million per month respectively while driver allowance is abolished. Under Shareholders Resolution dated 7 October 2005, President Commissioner is paid a net monthly honorarium of Rp20 million, one-month salary for annual leave and religious holiday allowance plus Rp10 million net per month for working full-time. Facilities include health insurance, liability insurance, Toyota Innova type G car plus driver allowance of Rp1 million per month. Domestic and overseas business travel expenses in accordance with work program and budget. Each Commissioner receives a net monthly honorarium of Rp18 million, one-month honorarium for annual leave and religious holiday allowance. Facilities include health insurance and liabilityv insurance. Domestic and overseas business travel expenses in accordance with work program and budget.

REMUNERATION & ALLOWANCE OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS Under GMS Resolution of 24 June 2010, bonus is paid at a rate of 1.5% of the Company’s net income. Composition of bonus is adjusted to SOE Minister Regulation No. Per02/MBU/2009. Tax on tantiem paid to Board of Directors is borne by the Company. Board of Directors also receives other facilities and allowances in accordance with the law. Pursuant to Shareholders Resolution dated 7 October 2005, President Director is paid a net monthly salary of Rp50 million, one-month salary for annual leave and religious holiday allowance. Facilities include health insurance, director’s liability insurance, Toyota Camry 2.4 car plus driver allowance of Rp1 million per month, communication allowance of Rp500,000 per month. Domestic and overseas business travel expenses in accordance with work program and budget. A Director receives a net monthly salary of Rp45 million, onemonth salary for annual leave and religious holiday allowance. Facilities include health insurance, director’s liability insurance,

In accordance with Shareholders Resolution No. S-505/ MK.010/2007 dated 30 October 2007, honorarium adjustments were made at the 2005 & 2006 inflation rate of 19.5%, so that starting November 2007 the net monthly honorarium of President Commissioner is Rp 23,900,000 plus Rp10 million net per month for working full-time while driver allowance is abolished. Honorarium of Commissioner is Rp21,510,000 net per month. Extraordinary GMS held on 13 August 2008 ruled that no Commissioner should work full-time, so that all Commissioners would receive the same facilities. Therefore, additional allowance for Commissioners who previously worked full-time was discontinued in August 2008 and official cars are not provided for Commissioners. GMS held on 18 June 2009 resolved that bonus for 2008 be paid at a rate of 1% of net income. For the ensuing years, bonus of Board of Directors would be fixed every year according to their performance as laid down in article 11 clause (5) and article 19 clause (4) of the Articles of Assoiation.

(52)


By decree of Finance Minister Letter No. 521/KMK.010/2009 of 29 December 2009, a Director was appointed with effect from early January 2010 with the same salary and allowance as the other Directors. Annual GMS held on 24 June 2010 resolved to pay bonus to Board of Directors and Board of Commissioners at a rate of 1.5% of 2009 net income.

AUDIT COMMITTEE In order to implement good corporate governance, the Commissioners set up Audit Committee pursuant to SOE Minister Decree No. KEP-117/M-PBUMN/2002 dated 1 August 2002 on Implementation of Good Corporate Governance Practice in State-Owned Enterprises. Audit Committee is collectively competent and experienced in accounting, finance, law, and banking fields. All members are independent from Board of Directors and external auditor. The Committee reports to Board of Commissioners. As of 31 December 2010 the composition of Audit Committee was as follows: Head : Jugia Wahab Members : Alexander Zulkarnain Houtman Zainal Arifin Alexander Zulkarnain Mr. Zulkarnain is an Indonesian aged 45. He is a Bachelor of Accounting from STAN (1994), Financial Management Master from IPWI School of Economics, Jakarta (1999), and Human Resources Management Doctoral Candidate from Universitas Negeri, Jakarta. Various courses taken include Risk Based Audit Course, Australia (2006), Curbing Corruption on Procurement, the Philippines (2004), and Certified Internal Auditor, USA (2001). He is a registered member of Indonesian Association of Audit Committees under number 0562507 04. He is currently a member of Audit Committee of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – date), Middle Expert Auditor with Inspectorate General of Ministry of Finance (2004 – date), member of Audit Committee of PT BNI Tbk. (2002 – 2010), and teaching CIA Preparation at YPIA (2001 – date) and Bina Nusantara (2001 – present).

Houtman Zainal Arifin Mr. Arifin is an Indonesian aged 60. His previous positions include Vice President of Citibank, NA, Jakarta (1968–1987), Managing Director of Bank Angkasa (1987 – 1992), Commissioner of Bank Pacific (1995 – 1997), Audit Counsel of Bank Nasional (1994 – 1996), Commissioner of PT Asuransi Nugra Pacific (1997 – 2007), and post-graduate lecturer at Universitas Gunadarma (1993 – 2003) and Perbanas (1985 – 1999). He is currently a member of Audit Committee of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2005 – date), President Director of PT Bangkit Gemilang (1995 – date), and Managing Consultant of HZA & Associates (2008 – date), Adviser to West Kalimantan Governor (2000 – 2003). Audit Committee was appointed under Board of Commissioners Decree No.002/KEP/DEKOM/2008 dated 26 June 2008. Audit Committee is in charge of evaluating, identifying matters requiring special attention, and giving independent professional opinion to Board of Commissioners regarding financial reports submitted by Board of Directors, internal auditor and external auditor reports, as well as reports on compliance with the laws and regulations and performance of risk management. Board of Commissioners Decree No. 003/KEP/DEKOM/2008 dated 26 June 2008 stipulated that Audit Committee Charter should be used by Audit Committee and its members as a guide in carrying out their duties. Audit Committee holds periodic meetings. According to the Audit Committee Charter, meetings should be held at least once a month. In 2010, 14 meetings were held and the attendance record of each member of Audit Committee is shown below: NO.

NAME

1.

Jugia Wahab

ATTENDANCE 14/14

2.

Alexander Zulkarnain

12/14

3.

Houtman Z. Arifin

13/14

If deemed necessary meetings may include Commissioners, Directors, Division Heads, Internal Audit Unit Head, and external auditor.

(53)


In 2010 Audit Committee carried out its function as described in Audit Committee Charter as: 1. Reviewing financial information to be released by the Company, such as financial statements, projections and other information. Audit Committee reviewed final draft of monthly/ quarterly financial reports and performance reports as scheduled, and made corrective suggestions. With regard to audited financial statement for 2010 accounting year, Audit Committee actively discussed important matters with public accountant and the Management, which is in accord with Auditing Standards Section 380 (PSA No.48) regarding communication with Audit Committee.

5. Monitoring and evaluating audit plan and performance, and monitoring follow-up action on audit findings in order to assess the adequacy of financial reporting, at least by monitoring and evaluating the following: a. Performance of Internal Audit Unit Internal Audit Unit work program is defined annually involving all sections of the organization. Audit objects are selected after considering the input from the Management and Audit Committee. b. Consistency of audit performed by public accountant with applied standards. After monitoring and evaluating, Audit Committee concluded that public accountant conducted audit in accordance with Auditing Standards established by Indonesian Accountants Association.

2. Evaluating the effectiveness of audit performed by external auditor, reviewing the independency and objectivity of external auditor, the adequacy of examination conducted to ensure all significant risks are taken into consideration. Based on evaluation findings, Audit Committee drew a conclusion that the independency of public accountant in auditing 2010 financial statements has met the Auditing Standards established by Indonesian Institute of Public Accountants.

c. Consistency of financial reports with applied standards. According to public accountant’s audit report, the consolidated financial statements are presented fairly in all material respects. d. Follow-up action by Board of Directors on Internal Audit Unit findings. Internal Audit Unit has developed a database containing audit findings to monitor the followup. Until December 2010, out of 26 findings, 23 were followed up while three (3) were still under completion.

3. Evaluating the discharge of remuneration package for Directors and Commissioners. Audit Committee’s evaluation revealed that the discharge of remuneration package for Directors and Commissioners was in accordance with the policy. 4. Reviewing the Company’s compliance with the governing law. Audit Committee reviewed final draft of monthly/ quarterly financial reports and performance reports as scheduled, and suggest corrective suggestions.

With regard to audited financial statement for 2010 accounting year, Audit Committee actively discussed important matters with public accountant and the Management, which is in accord with Auditing Standards Section 380 (PSA No.48) regarding communication with Audit Committee.

6. Recommending public accountant and public accountant firm to Board of Commissioners to be communicated to GMS. For 2010 accounting year, GMS resolution dated 24 June 2010 (Deed No.45) appointed Public Accountant Firm Riza, Wahono & Rekan (RWR) as proposed by Board of Commissioners under letter No. S-001/DEKOM/SMF/ V/2010 dated 14 May 2010. 7. Reviewing and reporting to Commissioners complaints made against the Company. In 2010, no complaints were made to the Commissioners.

(54)


Other Committees In 2010, the Company did not set up Remuneration Committee or Nomination Committee.

CORPORATE SECRETARY The Company has complied with Regulation No.IX.I.4 as the Attachment to Bapepam Chairman Decree No.Kep63/PM/1996 regarding the Appointment of Corporate Secretary. By Board of Directors Decree No.028/DIR/HRD/ SMF/X/2010 dated 20 October 2010, Mr. Wisaksono S. Nugroho was appointed as Corporate Secretary to replace Mr. Heliantopo. Corporate Secretary Officer Mr. Wisaksono S. Nugroho is an Indonesian aged 49. He obtained Bachelor of Business Administration degree from Pepperdine University, USA in 1986. He was previously Treasury Manager of PT Bank Societe Generale Indonesia and Merincorp. In the Company, prior to his appointment as Corporate Secretary he held the post of Head of Finance & Accounting Division. Primary Duty of Corporate Secretary Corporate Secretary facilitates effective communication and makes information available to various parties. The primary duty of Corporate Secretary includes: 1. Assisting Board of Directors in handling related matters to stakeholders; 2. Handling public relations matters and information system; 3. Performing corporate legal affairs/legal compliance function; 4. Reporting his/her performance of duty to Board of Directors periodically and Board of Commissioners upon request.

INTERNAL AUDIT UNIT Internal audit work is done by Internal Audit Unit, reporting and accountable to President Director. Internal Audit Unit is equipped with Internal Audit Charter that was last revised on 13 January 2010 to keep up with the progress of the Company.

Duty and Responsibility of Internal Audit Unit in Accordance with Internal Audit Charter: a. Planning and executing Internal Audit Unit annual work program. b. Testing and evaluating the application of internal control and risk management system. c. Examining and evaluating the work efficiency and effectiveness of procurement, treasury, finance, accounting, operations, human resource, marketing, information technology divisions and other activities. d. Providing corrective suggestions and objective information about the activites examined in all management levels. e. Making audit finding reports for submission to President Director and Board of Commissioners. f. Monitoring, analysing, and reporting corrective followup actions taken. g. Working together with Audit Committee. h. Developingv programs to evaluate the quality of Internal Audit work. i. Conducting special audit when required. Performance of Internal Audit Unit In line with 2010 annual audit program, during 2010 Internal Audit Unit conducted operating audit on five (5) auditees, i.e. treasury, financing, human resource, finance & accounting, and goods and services procurement. Head of Internal Audit Unit Bonai Subiakto Mr. Subiakto is an Indonesian aged 46. In 1990 he obtained his Accounting Bachelor degree from Parahyangan University. Few of the courses he took include Risk Management Certified 3rd level conducted by BSMR, How to Manage Internal Audit Department Effectively & Efficiently by Value Consult, and Good Corporate Governance (GCG) by LKDI. He is a registered member of The Institute of Internal Auditors (IIA) under number 1590213. Has been Head of Internal Audit Unit of the Company since October 2010. Prior to this post, he was Head of Research & Development Division and Head of Product Operation Division.

(55)


RISK MANAGEMENT In the course of its business, the Company encounters various risks that may have an impact on its operating results unless they are mitigated properly. The following risks are ranked from the highest to the lowest level:

TYPE OF RISK Credit Risk

DESCRIPTION

RISK MANAGEMENT

Credit risk is potential loss caused by payment of principal and/or interest by counterparty which, if the amount is material, may affect the Company’s performance. This risk arises from placement to mortgage lenders providers, in the form of deposits, treasury bills, and asset backed securities (EBA).

The Company mitigates this risk by: 1.

Assessing the credit risk of KPR providers and setting the limits.

2.

Applying refinancing scheme to KPR portfolio booked by KPR providers, with recourse to impaired KPR collateral, guarantee adequacy, reimbursement system, security right/ hypothecation and fiduciary transfer of pledged KPR.

Liquidity Risk

Liquidity risk is potential loss caused by the The Company mitigates this risk by managing Company’s inability to fulfill its financing cash flow in such a way that all maturing liabilities and placement commitment. can be settled and liquid assets can be maintained at appropriate level. This risk is faced by the Company in fulfilling commitments for financing/ placement. Liquidity risk will have an impact if funding fails to match financing maturity profile.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is potential loss caused by fluctuating market rates. One of the Company’s business activities is extending financing facilities to KPR providers, funded by bonds and other debt instruments. This risk will have an effect if there is negative spread between funding and financing.

(56)

The Company mitigates this risk through an effective asset liability management.


Operating Risk

Legal Risk

Operating risk is potential loss caused by the disfunction of system, procedure and internal control within the Company. With the Company’s substantial transaction value, system disfunction may also cause substantial loss.

Legal risk arises when legal aspect is weak, caused by legal actions, absence of supporting laws and regulations, or weak contractual commitment such as nonexistence of contract legality terms and inadequate legal commitment. The Company should always adhere to prevailing regulations. Failure to comply the law will result in legal charges against the Company. The more legal actions brought against the Company, the bigger the costs it has to bear. If this occurs and is material in nature, the Company’s performance will be significantly affected.

(57)

The Company mitigates this risk by way of: 1.

Operating in comply with Standard Operating Procedure (SOP) with emphasis on segregation of duty.

2.

Implementing dual-control and checks & balances in final recommendation to the Management to promote internal process that minimizes risk .

3.

Managing overhead cost with a policy to limit the number of employees so as not to exceed the total employees required by the Company when it has become a guarantor.

The Company mitigates this risk by employing third party, i.e. legal consultant for legal opinion, making legal study before adopting new transaction models and adhering to all existing regulations.


Macro Economic Risk

Macro economic risk is related to changes in national economic condition directly or indirectly affecting the Company’s operations, especially interest rates, national economic growth rate, inflation rate, and fluctuation of Rupiah exchange rate against foreign currencies.

The Company mitigates this risk by avoiding the use of foreign currencies, managing assets, liabilities and liquidity effectively, and buying mortgage receivables objectively.

Interest rate factor also tends to affect the Company’s performance. If interest rates drop, demand for home financing goes up, and vice versa. Favorable macro economic condition and growth in the real sector will boost public purchasing power which in the end will result in more buying and higher financing demand. Inflation rate is highly instrumental in the fluctuation of interest rates or funding costs and consumers’ purchasing and paying power. Natural disasters or macro economic condition will affect the Company if their impacts cause losses to mortgage lenders who received financing from the Company in particular macro economic condition, that rise systemic risk in financial market, will directly affect the Company’s performance, as basically the Company’s financing activities are funded by the capital market.

The Management certifies that the foregoing risks are all the risks encountered by the Company in the course of its business.

corporate SOCIAL RESPONSIBILITY The Company is assigned by the Government specifically to create market mechanism that will allow every member of the society to own decent home at affordable price. In playing its part, the Company should also fulfll its social responsibility to prove its concern for the sustainable development of the society and environment. Throughout 2010, the Company carried out the following social activities: a) Environmental conservation: preserving adenium plants together with the adenium lovers community. b) Healthy housing: extending house repair funds directly

to under-privileged families and constructing houses for 12 poor families in Mauk, Tangerang. This activity was carried out jointly with Yayasan Habitat for Humanity Indonesia. c) Public health: conducting medical treatment and providing non-medical aid for 20 under-privileged children having harelips, split palates, double sex organs, and having no anus. This activity was in collaboration with Yayasan Sekar Mlatti. Total funds disbursed was Rp274,500,000 or 30% of total allocation of Rp934,487,355. The remaining allocated fund of Rp659,987,335 is kept for partnership and community development program in 2011. The accomplished social responsibility program was audited by Public Accountant Firm Riza, Wahono & Rekan (RWR) and reported in Partnership and Community Development Program Review No. 012C/RWR-B1/PKBLSMF3/III/11 dated 28 Maret 2011.

(58)


Regulations Related to the Company Issued in 2010 NO

Number and Title of Regulation

1

Bank Indonesia Circular No.12/38/DPNP

2

Bapepam-LK Regulation – Chairman of Bapepam-LK Decision No. KEP-555/ BL/2010

CONTENT

IMPACT ON SMF

Guideline for Standard Operating Procedure of Mortgage Loan Securitization.

This regulation is valuable to SMF particularly with regard to Repurchase of KPR (Repo KPR)

Continuing Public Offering

This regulation supports SMF operations as it allows time efficiency, making the whole process faster and shorter

Legal Cases Involving the Company During 2010, the Company was not involved in any civil or criminal proceeding, taxation, labor, state administration dispute, or any case of dispute registered with Indonesian National Arbitration Board and Indonesian Capital Market Arbitration Board, or bankruptcy case with Commercial Court in the District Court of Jakarta Selatan where the Company is domiciled.

(59)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) 2010 Annual Report MANAGEMENT STATEMENT

MANAGEMENT STATEMENT The annual report, financial statements and other relevant information are the responsibility of the Management of the Company and signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners.

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)

DIRECTOR

ERICA SOEROTO President Director

SUTOMO Director

YUDHI ISMAIL Director

ARYS ILYAS Commissioner

TITO MURBAINTORO Commissioner

Approved,

BOARD OF COMMISSIONERS

JUGIA WAHAB President Commissioner

(60)

2010 Annual Report

Funding Flows For Affordable Home Ownership

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Mengalirkan Dana Untuk Keterjangkauan Kepemilikan Rumah

Recommend Documents