COVER LUAR DEPAN
COVER DALAM DEPAN
Daftar Isi & Redaksi TAJUK
IAS-Pradi dan DPRD Bangun Sinergi Sejahterakan Warga Depok
17 FEBRUARI 2016 merupakan kurun legal kewenangan KH Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriyatna selaku walikota dan wakil walikota hingga periode lima tahun mendatang sampai 17 Februari 2021. Mereka menggantikan Nur Mahmudi Ismail (2006- 26 Januari 2016), yang berpasangan dengan Yuyun Wira Saputra (2006-2011) dan KH Idris AS (2011-2016). Bagi pasangan Idris-Pradi (PKS-Gerindra), yang memukul telak pasangan Dimas Oky Nugroho (PDIP)Babai Suhaimi (Golkar), program kerja tahun pertama masih diwarnai program peninggalan pejabat sebelumnya. Sebab, Anggaran Penerimaan & Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2016 telah dibahas dan disahkan semasa akhir jabatan Nur Mahmudi Ismail. Namun begitu, apapun yang diprogram Idris-Pradi, merupakan lagu yang wajib dikompromikan kepada 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); sebuah sinergitas positif antara markas para Dewan di GDC Kota Kembang dan eksekutif di Margonda. Dimana sinergitas itu berujung kesejahteraan seluruh masyarakat Depok yang relijius. Selamat berkarya!!! RR
TAJUK & Daftar Isi .......................................................... H 2 Paripurna LKPJ dan 6 Raperda untuk Kepentingan Rakyat ................................................... h 3-4 Wali Kota Depok Tindak Lanjuti Hasil Reses DPRD .......................................................... h 5 Laporan Reses : - F-PDI Perjuangan Soroti Persoalan Pemerintahan ......................................................... h 6-7 - Reses Bukan Formalitas ........................................... h 8 - F-PAN Fokus Pada Persoalan Pendidikan .............. h 9 - F-PKS Minta Program Pembangunan Infrastruktur Tetap Dilanjutkan ............................. h 10 - 6 Urusan Wajib Pemerintah Belum Tercapai ..........h 11 - F-Golkar Ajak Masyarakat Depok Rangkul OKP dan Karang Taruna ................... h 12 -13 - F-PPP Minta Peningkatan Pembangunan Madrasah Negeri ............................ h 14 - Inilah Sikap F-RNB Soal Kegiatan Reses ............. h 15 RAPAT KERJA : - Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Anggota Bahas Kinerja Pemkot Depok ................................ h 16-18 - Komisi A Mencatat ke-7 OPD Perlu Membenahi Teknis Operasionalnya ............. h 19-20 - Komisi B Respon Disperindag Permudah Pelayan Melalui Webset ....................... h 21-22 - Komisi C Soroti Pembangunan RSUD dan Pasar Tradisional .................................. h 23-24 - Komisi D ; Komisi D Dorong Pembentukan Forum Kesehatan .................................................... h 25-26 EVALUASI : - BPPD Evaluasi Tiga Perda ...................................... h 27-28
Diterbitkan Oleh : Bagian Humas & Protokol Sekretariat DPRD Kota Depok
Penanggung Jawab : Hendrik Tangke Allo, S.sos . (Ketua DPRD Depok) Pembina : Yeti Wulandari, SH . M. Supariyono,A.Md.Ak . Igun Sumarno, S.Pd, MM Dewan Redaksi : Drs. M. Thamrin, MM . Solihin Yusup Sudarman, BSc. . Stefanus Mada, S.Sos Pemimpin Redaksi : Agus DS Sekretaris Redaksi : Sacadiningrat Redaktur Pelaksana : Iskandar Haji Reporter : Donnie Sinaga, Rinaldi Rais Desain / Lay Out : M. Arifiyanto / Deli Fotografer : Humas Setwan Tata Usaha : Roih Soleh, S.Ip. Sirkulasi : Muksin, SE Alamat Redaksi : Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, Telp/Fax. (021) 7711653 Home Page : Http://www.dprd-depokkota.go.id Email :
[email protected] 2
BANGGAR : - Banggar dan TAPD Lakukan Sinkronisasi ................. h 29 RAPERDA : - Dua Raperda Disetujui DPRD Kota Depok ................................................... h 30-31 PELANTIKAN : - Gubernur Ahmad Heryawan Resmi Melantik Walikota dan Wakil Walikota Depok .......................... h 32 KEGIATAN DEWAN - Komisi A Pelajari Persoalan Jalan Lingkungan ke Kemendagri .............................. h 33 - Puluhan Guru Honorer Curhat ke Komisi D .............. h 34 - Hendrik T Allo ingatkan Musrenbang Sarana Efektif Warga Usul Pembangunan ................ h 35 - Supariyono, "Kunker Tiga Daerah Terima Manfaat Perda Kota Depok" ............................ h 36 - Wakil Ketua I DPRD Depok Terima Kunjungan DPRD Kebumen ............................ h 37
DPRD Kota Depok
Laporan Utama
Paripurna LKPJ dan 6 Raperda untuk Kepentingan Rakyat
Depok, Aspirasi BICARA kepentingan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok selalu berada di garda terdepan. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan rapat paripurna pada 31 Maret 2016. Dimana, rapat paripurna masa sidang II tahun sidang 2015-2016 dilakukan secara maraton. Rapat Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2015 dan Penyampaian 6 (Enam) Raperda Kota Depok. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, S.Sos. Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dalam Pasal 71 ayat 2 UU tersebut, kata Hendrik, bahwa kepala daerah
menyampaikan LKPJ yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada DPRD dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasil pembahasan LKPJ oleh DPRD akan menjadi rekomendasi untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. "Berdasarkan hal tersebut, rapat paripurna hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan penyampaian LPKJ dari Walikota Depok Tahun 2015," kata Idris. Mendengar pernyataan Ketua DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok KH Mohammad Idris,MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa LKPJ Tahun 2015 disusun berdasarkan realisasi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2011-2016. "Kita patut bersyukur bahwa berkat kerjasama yang baik dari semua pihak dan komunitas daerah, Kota Depok telah berkembang cukup pesat di 3
DPRD Kota Depok
berbagai bidang pembangunan, hal itu terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar dan akses terhadap kebijakan publik," kata Idris. Idris berkata, berdasarkan kebijakan umum APBD yang mengacu pada RPJMD 2011-2016 yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kota Depok serta kebijakan belanja daerah yaitu membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan pernjabaran dari visi dan misi Kota Depok dengan fokus pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yaitu: 1) Pemberdayaan Usaha Mikro, 2). Pemberdayaan Ekonomi Pemuda, 3). Betonisasi Jalan, 4). Pembangunan SMAN/ SMKN di Kecamatan yang belum ada, 5). Gratis Pendidikan SDN, SMPN dan SMAN, 6). Pemberian Beasiswa Kuliah bagi Mahasiswa berprestasi, 7). Pelayanan Puskesmas 24 Jam dan Bantuan Rawat Inap DBD kelas III, 8). Pelayanan Santunan Kematian dan Pelayanan Publik lainnya, 9). Pembangunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan, Pembangunan gedung Perpustakaan, Pembangunan Gedung Dibaleka dan Gedung Parkir, Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk SD, SMP, SMA dan SMK serta pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas. Selain itu juga membiayai kegiatan prioritas dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan antara lain: jalan lingkungan, drainase, sarana persampahan dan sanitasi serta membiayai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang diperoleh pada saat para Anggota DPRD melakukan kegiatan reses. Dalam kesempatan ini juga dijelas-
Laporan Utama kan tentang jumlah pendapatan daerah, realisasi PAD, capaian target pajak, dana alokasi khusus dan jumlah belanja daerah. "Juga disampaikan laporan beberapa program unggulan yang tidak dapat tercapai dengan maksimal dikarenakan beberapa penyebab seperti: Puskesmas 24 jam karena masih terbatasnya jumlah SDM, bantuan siswa berprestasi karena masih minimnya jumlah universitas yang melakukan MoU dengan pemerintah daerah," katanya. Setelah Rapat Paripurna LKPJ, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian 6(enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok, yaitu: Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Raperda tentang Pelayanan Publik Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 Dalam lanjutan Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Kota Depok Hendrik berkata bahwa DPRD dalam membahas LKPJ dan 6 Raperda akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) dan berdasarkan surat yang diterima dari fraksi-fraksi DPRD Kota Depok, perihal usulan nama-nama anggota DPRD yang duduk dalam Pansus LKPJ dan Pansus Raperda adalah sebagai berikut : Pansus LKPJ yang membahas tentang Laporan Keterangan Pertang-
gungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2015. Dengan susunan koordinator dan anggotanya sebagai berikut : Hendrik Tangke Allo, S.Sos (Koordinator Pansus), Yeti Wulandari,SH (Koordinator Pansus), M Supariyono,Amd.Ak (Koordinator Pansus) dan Igun Sumarno,S.Pd,MM (Koordinator Pansus), sedangkan Ketua Pansus LKPJ adalah Hermanto dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Pansus Azhari,S.Ag dari Fraksi PAN dan sebagai Sekretaris adalah H. Moch. Sakam dari Fraksi Gerindra. Adapun Anggota Pansus LKPJ adalah Hj. Siti Sutinah, Indah Ariani,SH, Hamzah,SE.MM, Hj.Rezky M.Noor, Qurtifa Wijaya,S.Ag, Dra. Sri Utami,MM, Fitri Hariyoono,S.Ip, H. Nurhasim,S.Ip, Supriatni,S.Ag,MM, Mochamad Taufik,SE, Pradana Mulyoyunanda,S.Sos, Hj. Qonita Luthfiyah,SE,MM dan Sasmita. Adapun Pansus I yang membahas: Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Raperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Sedangkan Koordinator dan Anggotanya adalah : Yeti Wulandari,SH, dan Igun 4
DPRD Kota Depok
Sumarno,S.Pd,MM, sebagai Koordinator Pansus I, kemudian Ketua Pansus I Mahzab HM dari Fraksi PPP, Wakil Ketua Pansus H.Moh. Hafid Nasir,Dipl, Inf dari Fraksi PKS dan sebagai Sekretaris H.Tajudin Tabri dari Fraksi Golkar Anggota Pansus : Rudy Kurniawan, Veronica Wiwin Widarini,SE, Yuni Indriani,SE.M.Si, H.Iing Hilman, Edi Masturo,SE, Rienova Serry Donie,S.Sos, T. Farida Rachmayanti,SE,M.Si, Fitri Hariono,S.Ip, Lahmudin Abdullah, S.Kom, Hj.Juana Sarmili, Ir.Edi Sitorus, Dra, Hj, Siti Nurjanah dan Drs.Slamet Riyadi HS. Pansus II membahas : Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Raperda tentang Pelayanan Publik Adapun koordinator dan anggotanya adalah: Hendrik Tangke Allo,S.Sos (Koordinator) M.Supariyono,Amd.Ak (Koordinator Pansus), H. Mohamad HB, SE (Ketua Pansus) dari Fraksi Gerindra, Benhard, SH (Wakil) dari Fraksi RNB, Endah Winarti,SH (sekretaris) dari Fraksi Demokrat, sedangkan Anggota Pansus II adalah : Rachmin Siahaan, Mad Arif, Agustina Simanjuntak, Turiman, Zeni Fauziah,S.Ip Qurtifa Wijaya,S.Ag, Nurhasan,Amd, Hj.Titih Sumiati,S.Ag, Hj.Juanah Sarmili, Ervan Teladan, Ir.Edi Sitorus dan Ma’mun Abdullah, ST.
Laporan Utama
Wali Kota Depok Tindak Lanjuti Hasil Reses DPRD
Depok, Aspirasi WALI Kota Depok, Idris Abdul Somad berjanji akan menindak lanjuti seluruh laporan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Kota Depok Masa Sidang ke II tahun 20152016. Dalam sidang tersebut, Wali Kota Idris Abdul Somad dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna mendengarkan seluruh laporan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Laporan dimulai oleh fraksi yang memiliki kursi paling banyak di Dewan, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Grindra), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi
Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Persatuan Pembanggunan (F-PPP) dan Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (F-RNB). Hadir dalam sidang tersebut, seluruh unsur institusi vertikal, sekretaris daerah (sekda) Kota Depok, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat se-Kota Depok. Setelah mendengar masukkan dari fraksi-fraksi tersebut, Wali Kota Idris Abdul Somad berjanji akan menindak lanjuti laporan reses tersebut. "Setelah kita mendengarkan penyampaian hasil reses dari Anggota DPRD Kota Depok, pada prinsipnya kami akan menindak lanjuti laporan reses tersebut sebagai langkah awal dalam pelaksanaan tugas dalam masa sidang II DPRD Kota Depok Tahun 2015-2016. Kami yakini hasil reses tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat positif, baik terhadap kinerja DPRD Kota Depok maupun 5
DPRD Kota Depok
terhadap kinerja dari Pemerintah Kota Depok itu sendiri," katanya. Idris juga menyampaikan siap membantu bila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait. "Saran dan masukan yang disampaikan kami tampung dan pelajari bersamasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait untuk menetapkan kemungkinan rencana tindak lanjut kedepan berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah dan tentunya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku," katanya. Idris pun tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas saran dan masukan yang konstruktif dari para anggota Dewan yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam upaya perbaikan terhadap kinerja kedepannya. Ia menambahkan dengan mengutip kata-kata dari mendiang Pendeta Sumekto. "Kita semua adalah pemimpin, Inspirasi pemimpin dari kehidupan rakyat, Energi pemimpin dari keringat rakyat, Kedudukan pemimpin dari dukungan rakyat, Popularitas pemimpin dari buah bibir rakyat, Fokus tujuan harus untuk rakyat, Manfaat dan kinerja harus untuk kesejahteraan rakyat, Pemerintah pun harus mesra dengan wakilrakyat."
Laporan Reses
F-PDI Perjuangan Soroti Persoalan Pemerintahan
Fraksi PDI P ( Yuni Indriany,SE.M.Si ) Anggota Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memulai laporan kegiatan hasil reses masa persidangan kedua tahun 2015-2016 dengan menyoroti persoalan pemerintahan. Utamanya persoalan akte kelahiran. Menurut Ketua F-PDI Perjuangan, Hermanto, persoalan akte kelahiran yang masih lambat adalah persoalan klasik yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Seharusnya bila ada keluhan dari warga terkait akte kelahiran, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus bisa menyelesaikan dengan baik dan terintegrasi. Bahkan, ironisnya masih banyak juga warga yang terlambat membuat akte
masih dikenakan biaya. "F-PDI Perjuangan akan meminta kepada anggota fraksinya yang berada di komisi A untuk tegas dalam memberikan masukan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk terus menyosialisasikan bahwa, tidak boleh ada pungutan liar lagi untuk pembuatan akte kelahiran," tegasnya. Kata Hermanto, masa reses adalah masa kegiatan anggota dewan di luar masa sidang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang bersifat terbuka dengan undangan terbatas. Anggota DPRD adalah representasi masyarakat pada daerah pemilihannya. Oleh karena itu aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut harus tersalurkan dengan baik, dan melalui kegiatan reses 6
DPRD Kota Depok
ini anggota DPRD, dalam mengunjungi, mendengar, dan menyerap suara-suara rakyat pada daerah pemilihannya, untuk kemudian ditindaklanjuti dan diperjuangkan agar dapat terealisasi sesuai dengan kehendak masyarakat. "Dalam penyampaian laporan hasil kegiatan reses, Kami F-PDI Perjuangan sesuai ketentuan dan ketetapan yang dijadwalkan, seluruh anggota fraksi serentak melakukan reses pada tanggal 18, 19, 22 Februari 2016. Dimana dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi Bidang Pemerintahan, Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, serta Bidang Sosial Kemasyarakatan,"
Laporan Reses katanya. Hermanto menuturkan, hasil penjaringan aspirasi masyarakat wajib ditindaklanjuti sebagai perencanaan program dan kegiatan pemerintah kota. Tentunya guna terwujudnya pemerintahan yang good governance. Ia menambahkan, pelaksanaan reses juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok No 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib, yang termaktub dalam Bab IX, bagian pertama, masa persidangan Pasal 67, ayat 6 dimana, Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atau hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Adapun beberapa catatan-catan hasil reses yang kami rangkum dalam beberapa bidang diantaranya : terkait dana kematian, bagaimana mekanismenya? dan itu yang selalu dipertanyakan masyarakat dalam reses. "Karena ada masukan-masukan dari warga, salah satunya adalah warga miskin yang bertempat tinggal di daerah Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, meninggal dunia tetapi belum juga keluar dana santunan kematian tersebut. Yang jadi pertanyaan kami adalah, apakah program dana santunan kematian tersebut masih berjalan atau tidak ? Dan ini perlu dijelaskan aturan mainnya oleh pemerintah kota," tuturnya. Selanjutnya, kata Hermanto, F-PDI Perjuangan juga mencatat ada beberapa keluhan masyarakat terkait beberapa oknum pengembang perumahan yang masih saja nakal. Terutama warga di salah satu perumahan di Bedahan dan beberapa perumahan lainnya, ada warga yang sudah menempati hampir 6 tahun tinggal, belum juga mendapatkan sertifikat. Dan ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah kota, sudah semestinya pemerintah memanggil para pengembang-
pengembang nakal tersebut. Sementara itu, dalam Bidang Infrastruktur: umumnya masyarakat menginginkan adanya percepatan pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, jalan setapak, drainase terutama daerah-daerah yang sampai saat ini belum tersentuh untuk pengaspalan. Selain itu kualitas jalan di dapil masih sangat kurang baik bahkan rusak, dan masyarakat menginginkan pemkot untuk membuat standarisasi agar perbaikan jalan lebih baik. Selanjutnya, kata dia, masih banyaknya juga titik wilayah yang membutuhkan jaringan listrik atau biasa disebut Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa pelosok. Karena bila hal tersebut tidak mendapatkan perhatian pemerintah, dikhawatirkan akan menimbulkan aksi kejahatan. "F-PDI Perjuangan meminta agar pemerintah kota memperhatikan kondisi tersebut. Bila perlu cross cek atau turun langsung ke lapangan, sehingga bisa mengetahuinya dengan kasat mata," katanya. Pada Bidang Pendidikan, ungkap Hermanto, F-PDI Perjuangan juga menerima beberapa masukan-masukan, diantaranya, ada bangunan Sekolah Dasar Negeri yang hingga kini belum juga terbangun. Sebagai contoh, di SD Negeri Duren Seribu 01 sudah hampir 3 tahun belum terbangun. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum terpantau. Hal ini karena ada dua kemungkinan, apa karena Sumber Daya Manusia (SDM) nya yang belum memahami untuk mengajukan usulan ke pemerintah kota dalam forum Musrenbang, atau karena kurangnya sosialisasi pemerintah kota dalam memperhatikan bangunan sekolahsekolah negeri. "Karena ini sudah menyangkut persoalan pendidikan anak bangsa. Maka F-PDI Perjuangan dengan tegas meminta kepada pemerintah kota untuk menjadikan pembangunan sekolah sebagai skala prioritas. Jika bangunan sekolah nya saja tidak baik, bagaimana bisa menciptakan generasi-generasi 7
DPRD Kota Depok
handal ke depan nya. Karena dengan fasilitas-faslitias yang baik serta mumpuni juga akan menentukan nasib serta kualitas SDM nya," kata dia. Ia meminta jangan sampai kejadian robohnya atap Gedung SDN Kalibaru 6, Kecamatan Cilodong, terjadi di sekolah negeri lainnya. Karena ada dugaan bangunan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek). Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memenangkan perusahaan yang menang dalam tender lelang. Dalam Bidang Kesehatan, tuturnya, masih banyak juga warga yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jasmkesda) tetapi masih saja harus mendaftar BPJS, hal ini bisa terjadi mungkin, karena ketidaktahuan mereka. Dan informasi-informasi seperti ini, seharusnya pemerintah kota merespon dengan cepat dan tanggap. Sehingga ada upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pembuatan BPJS. Selanjutnya, banyak juga usulan masyarakat atau warga bagian timur (seperti di Cimanggis, Sukmajaya, Cilodong, Tapos) menginginkan adanya pembangunan Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD). Dengan alasan bila ke RSUD, tidak terlalu jauh seperti yang selama ini harus ke wilayah Sawangan. Dengan masukan tersebut diharapkan pemerintah kota bisa membuat kajian serta analisa untuk membangun RSUD di wilayah bagian timur. Sementara pada Bidang Sosial Kemasyarakatan, tutur Hermanto, masyarakat banyak mengeluhkan secara umum saja, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal, yang tadi sudah kami jelaskan secara runut. Oleh karena itu ke depan agar pembangunan infrastruktur diperhatikan secara prioritas. Hal Ini dilakukan guna untuk kelancaran roda pemerintahan kota yang lebih baik. "Terkait dengan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2017 serta laporan hasil reses per anggota kami sampaikan secara tertulis," tandasnya.
Laporan Reses
F-Gerindra : Reses Bukan Formalitas
Fraksi Gerindra ( H. Moh.Sakam ) Anggota Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Gerindra (F-Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menolak dengan tegas jika kegiatan reses dijadikan formalitas belaka. Bagi F-Gerindra setiap permasalahan yang ada di masyarakat adalah amanat dari masyarakat. "Untuk itu, amanat masyarakat tersebut harus diperjuangkan dengan segenap tenaga, tidak akan mudah, namun seperti kata Bapak Prabowo Subianto 'Untuk niat dan itikad baik akan selalu menghadapi tantangan, tetapi kita tidak boleh menyerah'," tegas Ketua F-Gerindra DPRD Depok, H Iing Hilman dalam laporan kegiatan reses F-Gerindra masa sidang II tahun 2015/2016. Menurut Iing, bagi seluruh anggota FGerindra, masa reses merupakan masa atau kesempatan bagi setiap anggota Dewan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan kesempatan pula bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau persoalan yang mereka hadapi. Ia berkata, pada masa reses DPRD Kota Depok masa sidang II tahun 2015 / 2016, Anggota F-Gerindra telah melakukan tatap muka dengan masyarakat, camat, lurah, Bimaspol, RT/RW, Karang Taruna dan tokoh – tokoh warga lainnya dari daerah pemilihannya. "Berdasarkan itu lah, seluruh Anggota FGerindra mendengar dan mengetahui permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat, walaupun tiap daerah atau wilayah, permasalahan yang ada berbeda – beda sesuai dengan laporan setiap anggota F-
Gerindra," ungkap Iing. Adapun permasalahan yang diserap, kata Iing, bervariasi. Diantaranya: 1. Permasalahan Infrastruktur; meliputi perbaikan jalan dan atau betonisasi jalan, pembuatan dan normalisasi saluran air / drainase, perbaikan terhadap rumah tidak layak huni, permasalahan Lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), permasalahan Tol Cijago dan Desari yang tidak kunjung usai, penambahan penerangan jalan umum, perbaikan, jembatan yang sudah rusak dan pembangunan jembatan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, pembangunan turap, normalisasi sungai / kali disetiap kecamatan, agar dapat berfungsi secara maksimal dan dapat membantu penentuan batas wilayah, normalisasi setu dan perbaikan sarana prasarana di lingkungan setu, kurangnya Penghijauan dan wilayah resapan air dan kurangnya peran pemerintah dalam penyediaan lahan pemakaman umum, untuk menambah lahan pemakaman yang berasal dari wakaf masyarakat setempat. 2. Permasalahan Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan; meliputi biaya pemakaman yang cukup tinggi, kurangnya sosialisasi pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pembuatan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang terhambat, mahalnya biaya pernikahan, sosialisasi program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Depok tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang sangat minim, 8
DPRD Kota Depok
pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) bagi prajurit yang bertugas di Depok, penertiban dan penataan batas wilayah antara wilayah Kota Depok dengan Kabupaten Bogor, kurangnya data aset daerah untuk keperluan sertifikasi, sulitnya warga yang kurang mampu untuk melakukan sertifikasi tanah, 3. Masalah Kesehatan yang meliputi; kurangnya foging dan sosialisasi penyakit demam berdarah, kurangnya Posyandu dan Posbindu, kurangnya sosialisasi masalah BPJS, kurangnya sarana dan prasarana olah raga dan kurang maksimalnya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok. 4. Masalah Kebersihan meliputi antara lain; kurangnya tempat sampah yang terpisah antara sampah basah dengan sampah kering, kurangnya gerobak sampah, kurangnya implementasi program bank sampah, kurangnya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhiar (TPA) atau tempat pembuangan sementara (TPS), kurangnya tong–tong sampah di jalan utama, kurangnya Unit Pengelolaan Sampah (UPS). 5. Masalah Kesejahteraan Masyarakat meliputi; kurangnya perhatian terhadap anak yatim piatu, kurangnya pembinaan terhadap karang taruna dan pemuda/ pemudi yang putus sekolah, kurangnya pembinaan terhadap usaha masyarakat skala kecil, kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap koperasi, anggaran untuk kesejahteraan dan sosial yang tak kunjung dicairkan. 6. Masalah Pendidikan meliputi; kurangnya bantuan untuk sekolah, belum terealisasinya lahan dan bangunan untuk sekolah, harus ditingkatkannya pembinaan yang rutin dan berkesinambungan terhadap guru dan tenaga pendidik sehingga akan didapat kualitas guru dan tenaga pendidik yang baik dalam mengajar dan mendidik, kurangnya pembinaan yang rutin dan berkesinambungan terhadap guru dan tenaga pendidik. "Adapun laporan kegiatan reses setiap Anggota DPRD Kota Depok dari F-Gerindra kami lampirkan sebagai bagian dari laporan ini. Karena itu adalah sebagian dari permasalahan aktual yang ada di masyarakat, “LEX POPULE LEX DEI”, “SUARA RAKYAT SUARA TUHAN, suara rakyat yang menyampaikan keluhan dan permasalahan yang mereka hadapi," kata Iing.
Laporan Reses
F-PAN Fokus Pada Persoalan Pendidikan
Fraksi PAN ( Azhari, S.Ag ) Ketua Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Amanat Nasional (F-PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memulai laporan kegiatan reses masa sidang II tahun sidang 2015-2016 dengan menyoroti langsung permasalahan pendidikan di Kota Depok. F-PAN melihat daya tampung sekolah-sekolah negeri baik sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)/ sekolah menengah kejuruan (SMK) masih belum mampu menampung jumlah lulusan yang ingin belajar di sekolah negeri. Demikian ditegaskan Ketua F-PAN DPRD Depok, Azhari. Menurut Azhari, F-PAN mencatat beberapa penyebab sekolah negeri tidak mampu menampung jumlah lulusan yang ingin belajar di sekolah negeri, yakni; belum maksimalnya peran pemerintah kota dalam memberdayakan sekolahsekolah swasta terkait penerimaan siswa baru. Belum optimalnya peningkatan kualitas guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan menjadikan guru yang baik atau berprestasi. "Maka kami F-PAN mendorong pemerintah kota untuk melanjutkan program pembangunan sekolah-sekolah baru dan mencanangkan program pelatihan pengembangan potensi diri dan peningkatan prestasi bagi para guru atau tenaga pendidik agar menjadi good teacher," katanya. Terkait permasalahan pembangunan, ujar Azhari, masih banyak ditemukan kualitas bangunan yang tidak sesuai bestek sehingga mengurangi daya tahan dan usia bangunan sehingga dampaknya merugikan masyarakat sebagai pengguna, contoh jalan yang cepat rusak dan berlubang mengakibatkan kecelakaan, kemudian bangunan sekolah yang rubuh atapnya sehingga menimpa siswa yang sedang
belajar. "Untuk itu F-PAN mendorong agar pemerintah kota memberikan sanksi bagi para pengusaha yang tidak menjaga kualitas pekerjaannya," katanya. Dengan lahirnya BPJS, kata Azhari, dimana seluruh pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun swasta diwajibkan menjadi peserta BPJS. Belum lagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dulunya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ia menambahkan, di kota Depok PBI jumlahnya mencapai angka 120 ribu jiwa yang dulunya takut untuk berobat sekarang malah antri, ini yang mengakibatkan membludaknya pasien di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Depok. Belum lagi permasalahan peralihan dari JAMKESDA ke BPJS yang masih membingungkan masyarakat pemilik kartu JAMKESDA. "Maka kami mendorong upaya pemerintah agar membangun rumah sakit sekelas RSUD di wilayah timur kota Depok, bisa di kecamatan Cimanggis atau Tapos. Kemudian kami mengusulkan agar dilakukan sosialisasi terkait peralihan dari JAMKESDA ke BPJS karena banyak masyarakat yang belum tahu proses peralihan tersebut," tuturnya. Permasalahan terkait kemacetan di Kota Depok, ungkap Azhari, di beberapa titik seperti Jalan Raya Margonda, dan Jalan Raya Sawangan yang memang sudah sangat parah pada jam-jam tertentu, antrian panjang sudah menjadi tontonan sehari-hari warga pengguna jalan. Dengan hampir 1 juta kendaraan yang ada di Kota Depok memang perlu penanganan serius untuk mengurai kemacetan tersebut dan ini juga bukan hanya tanggung jawab Dinas 9
DPRD Kota Depok
Perhubungan dan Polisi lalu lintas tetapi menjadi tanggung–jawab beberapa OPD terkait sehingga pembangunan jalan bisa selaras dengan penyelesaian masalah kemacetan. "F-PAN mendorong Pemerintah Kota Depok agar terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan pembebasan lahan sebelah kanan dan kiri jalan Sawangan terkait pelebaran jalan agar kemacetan dititik ruas jalan tersebut terurai. Diusulkan juga pembangunan jalan terusan Juanda tembus ke Tanah Baru agar mengurangi kemacetan di Jalan Raya Margonda," katanya. Masalah Penerangan Jalan Umum atau PJU, kata Azhari, bahwa di Kota Depok ada beberapa lokasi yang rawan tindak kejahatan dan perbuatan asusila, salah satunya adalah sebagai akibat kurangnya PJU. Seperti Jalan Juanda sudah selayaknya ditambah penerangannya juga jalan-jalan lingkungan termasuk setu-setu yang tersebar di Kota Depok. Maka jika dikalkulasi Depok butuh 11000 titik PJU agar menjadi terang benderang. Saat ini Kota Depok baru mampu memasang PJU sebanyak 300 titik pertahunnya maka untuk mencapai 11000 titik dibutuhkan waktu sekitar 30 tahun. "Untuk itu kami mengusulkan agar Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk memprogramkan pemasangan 1000 titik PJU/tahunnya," kata dia. Selanjutnya, terang Azhari, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Depok agar memiliki daya beli dan pengentasan kemiskinan serta mengurangi jumlah pengangguran maka F-PAN mengusulkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan berbagai jenis usaha, sesuai trend saat ini adalah usaha kuliner. Disamping pelatihan usaha juga difasilitasi mengenai permodalannya dengan diberikan akses ke lembaga keuangan atau dari APBD. Untuk mendukung Perda Layak Anak , FPAN mengusulkan agar ditiap RW bisa dibangun taman bermain anak-anak dengan menggunakan lahan fasos atau fasum. Salah satu manfaat taman bermain ini adalah sebagai sarana anak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, orang tua dan tetangga lainnya sehingga tercipta lingkungan humanis, anak-anak terhindar dari kecanduan game online yang bisa merusak kemampuan otak anak. "Mengenai lapangan KONI yang berlokasi di RW 02 kelurahan Pancoran Mas yang merupakan lapangan pertama yang ada di Kota Depok, kami minta kejelasan dari pemerintah Kota Depok terkait dengan kepemilikan assetnya. Jika sudah menjadi milik pemerintah kota maka kami usulkan agar dilakukan pembangunan terhadap lapangan KONI tersebut agar bisa bermanfaat bagi warga Depok," tuturnya.
Laporan Reses
F-PKS Minta Program Pembangunan Infrastruktur Tetap Dilanjutkan
Fraksi PKS ( T.Farida Rachmayanti, SE.M.Si ) wakil ketua Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok meminta pembangunan ifrastruktur tetap dilanjutkan sesuai permintaan masyarakat yang diserap Anggota F-PKS dalam resesnya di daerah pemilihannya masing-masing. Disampaikan dalam laporan kegiatan reses F-PKS Masa Reses Februari 2016. Menurut Ketua F-PKS Moh Hafid Nasir, kegiatan reses adalah kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk turun ke daerah pemilihannya dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan DPRD Depok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD, Bab IX Pasal 67; bahwa tiap masa ersidangan DPRD meliputi masa sidang dan masa reses. Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan maupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. "Dalam masa reses DPRD Depok bulan Februari 2016 ini, seluruh anggota DPRD dari F-PKS, telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di daerah pemilihan masing-masing," tuturnya. Adapun dapil yang digarap, ungkap Hafid meliputi wilayah yang terdapat anggota legislatifnya, yakni; Cimanggis Dra Sri Utami, Cilodong – Tapos Qurtifa Wijaya, Cipayung – Sawangan – Bojongsari, Zeni Faizah, Beji – Cinere – Limo T Farida Rachmayanti, Sukmajaya Muhammad Supariyono, dan Pancoranmas H Moh. Hafid Nasir. Dalam kegiatan reses Februari 2016 ini, ungkap Hafid, secara umum aspirasi yang
disampaikan oleh warga Depok meliputi usulan ; betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air (drainase), turab kali dan setu untuk atasi banjir, pengadaan lahan dan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau, pembangunan sumur resapan dan septic tank komunal, pembangunan masjid, musholla dan Rumah Tidak Layak Huni, solusi masalah sampah dan TPS liar, penambahan ruang kelas baru (RKB) dan sarana pendidikan lainnya, penambahan fasilitas Puskesmas 24 Jam dan RSUD wilayah timur, bantuan dana kegiatan Karang Taruna, TPA, Rohis sekolah dan lain-lain, bantuan untuk UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan, bantuan fogging di daerah wabah DBD, perbaikan pelayanan BPJS dan sebagainya. "Terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di masa reses itu, maka F-PKS memberikan rekomendasi yang perlu segera disikapi pemerintah," katanya. Ia menambahkan, beberapa rekomendasi F-PKS sebagai berikut: mengingat pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, maka F-PKS meminta agar program perbaikan jalan jembatan, betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air, kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak, tetap dilanjutkan. Kedua, katanya, masih terkait dengan pembangunan sarana prasarana kota, permintaan warga untuk pengadaan lahan untuk Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta bantuan untuk pembangunan fasos fasum lainnya, termasuk Posyandu, Posbindu, Taman Bacaan, dan lain-lain, hendaknya dapat diwujudkan. 10
DPRD Kota Depok
Ketiga, kata Hafid, terkait pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan, berupa pembangunan Puskesmas Layanan 24 Jam, peningkatan RSUD Sawangan dan pembangunan RSUD wilayah timur, kerjasama pelayanan BPJS, alokasi belanja APBD untuk beasiswa dan bantuan biaya sekolah lainnya, serta pembangunan RKB dan fasilitas lainnya di Sekolah-Sekolah, hendaknya terus ditingkatkan. Keempat, tambahnya, perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya), serta bantuan anggaran kegiatan bimbingan baca Al Quran, dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan majelis taklim, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan. Kelima, solusi permasalahan sampah dan dampak terkait, pembangunan septic tank dan sumur resapan komunal, penanganan wabah DBD dan penyakit lainnya, hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota melalui OPD terkait. Keenam, selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan kependudukan dan perizinan usaha, bangunan dan perizinan lainnya, hendaknya terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas layanannya oleh OPD terkait, khususnya Dispenduk dan BPMP2T, serta kelurahan dan kecamatan. Ketujuh, penting diperhatikan pula, program insentif perekonomian, termasuk bantuan untuk Koperasi dan UMKM, Sektor Pertanian ( termasuk peternakan, perikanan ), Pelatihan Wirausaha, Bantuan Permodalan dan Pemasaran Produk Depok, Pengadaan Gedung dan Fasilitas Sentra Ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer). Delapan, meminta kepada OPD terkait untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan masukan dari warga Depok yang disampaikan di masa reses ini. "Rincian aspirasi dan masukan ini akan kami sampaikan lebih lanjut melalui pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD dan agenda kegiatan Banggar, BPPD, komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya," katanya. Kesembilan, tutur Hafid, F-PKS eminta Wali Kota Depok beserta seluruh jajaran OPD untuk mengoptimalkan realisasi APBD 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya, guna meminimalisir potensi Silpa yang pada tahun-tahun sebelumnya masih sangat besar, untuk dialokasikan bagi pembangunan di Kota Depok. Kesepuluh, tambahnya, mendorong Wali Kota Depok untuk segera merampungkan draft Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Depok 20172021, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD 2017 dan seterusnya.
Laporan Reses
F-PD : 6 Urusan Wajib Pemerintah Belum Tercapai
Fraksi Demokrat ( Ir.Edi Sitorus ) Ketua Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok melalui laporan kegiatan reses masa sidang II tahun sidang 2015-2016 mendapati fakta bahwa belum tercapai 6 pelayanan dasar sebagai urusan wajib pemerintah. Menurut Ketua F-PD DPRD Kota Depok, Ir Edi Sitorus, hari ini adalah momentum sangat penting untuk mencermati secara seksama, periode awal masa pemerintahan Idris Abdul Somad dan Pradi Supriatna, oleh karenanya FPD menyampaikan pandangan politik atas penyelengaraan pemerintahan yang mengacu pada UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kinerja walikota dan wakil walikota dan DPRD akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Depok secara periodik tahunan dalam bentuk Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) APBD dan Laporan Pelaksanaan PertanggungJawaban (LPJ) APBD setelah di audit BPKRI. "F-PD dalam paradigm politiknya selalu taat asas artinya dalam mengambil keputusan selalu berpedoman pada peraturan per undangundangan yang berlaku, oleh karenanya lim)Anggota F-PD yang telah menyelesaikan tugasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui reses tertanggal 18,19 dan 22 Pebruai 2016 yang lalu akan merealisasikannya dalam program kegiatan yang dirumuskan pada PokokPokok Pikiran Anggota DPRD Kota Depok guna dialokasikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Depok tahun Anggaran 2017," tuturnya. Edi berkata, hasil kinerja keuangan dari aspek pendapatan APBD Kota Depok yang Audited sebagai berikut; Pendapatan Asli Daerah(PAD)Rp.581,207m (audit realisasi 2013)- Rp. 659,173 m (audit realisasi 2014). Pendapatan transfer Rp. 1.318,429 m (2013)Rp. 1.531,177 m (2014). Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.21,766 m (2013) - Rp. 17,516 m
(2014). Dengan total pendapatan Rp. 1.921,402m (2013)-Rp. 2.207,866m (2014). Sedangkan Belanja Daerah, kata Edi, Belanja Operasi (Tidak Langsung) Rp. 1.226,901 m (2013) - Rp.655,386 m (2014), Belanja Modal (Langsung) Rp.0,936m (2013) Rp.1.428,289m (2014), Belanja Tidak Terduga Rp.582,004 m (2013) - Rp.1,034 m (2014), Total Belanja Rp.1.883,224 m (2013)-Rp. 2.011,328 m (2014), Surplus/Defisit Rp.38,179 m (2013)-Rp.196,537 m (2014). Ia menambahkan, pembiayaan daerah yang meliputi sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Rp.564,712 m (2013) Rp.582,690 m (2014), Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp.564,712 m (2013)Rp. 582,69 m (2014), Jumlah Pengeluaran PembiayaanRp.20,200 m (2013)-Rp.22,35 m (2014), Pembiayaan Neto Rp.544,512 m (2013)-Rp.560,34 m (2014), SILPA tahun berjalan Rp.582,691 m (2013)-Rp. 756,88 m (2014). Edi melanjutkan, UU NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa: Pasal 12 (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. Selanjutnya, ungkap Edi, dari aspek Pelayanan Dasar PP No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Daerah yakni; Aspek Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahtraan sosial dan seni budaya dan olahraga. Aspek Pelayanan Umum meliputi, pelayanan dasar, pendidikan dasar dan menengah, kesehatan dasar, lingkungan hidup, sarana dan prasaranan umum, penataan ruang / perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan 11
DPRD Kota Depok
masyarakat dan sosial. Adapun pelayanan penunjang, tutur Edi, meliputi, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagaan kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan untuk aspek daya saing, kata Edi, meliputi, kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/nfrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. "Dalam kesempatan siding paripurna ini FPD memandang kinerja keuangan, kinerja Pelayan dasar dan daya saing daerah sebagai rujukan guna program kegiatan tahun 2017 dan harus pula perpedoman dari RPJMD 20162021," katanya. Edi menegaskan, F-PD meminta kepada seluruh anggota DPRD mencermati PokokPokok Pikiran DPRD agar dapat di akomodasi Pada RKPD tahun anggaran 2017 pada masingmasing yang menjadi leding sektornya agar penggunaan anggaran efisien dan efektif dapat terlaksana. "F-PD sebagaimana masa sidang II tahun sidang 2015-2016 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang dijadikan Poko-pokok pikiran tahun anggaran 2017 melihat masih banyak persoalan," katanya. Diantaranya, kata dia, sebagai berikut: belum tercapainya 6 Pelayanan Dasar sebagai urusan wajib Pemerintahan. Kedua, belum meratanya aspek kesejateraan masyarakat sebagaimana dituntukkan pada angka Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Ketiga, belum terpenuhinya aspek pelayanan umum. Keempat, belum maksimalnya pelayanan penunjang kota. "Terkait dengan empa permasalahan tersebut, F-PD telah merumuskan program dan kegiatan guna dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Depok. Jika hal ini tidak dijalankan secara hukum, akan mendapat konskwensi hukuman pidana dalam pelaksanaannya. Sebagaimana UU no,17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 34; Ayat (1) Menteri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota yang terbukti melakukan Penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN / PERDA Tentang APBD diancam dengan Pidana penjara dan Denda sesuai dengan ketentuan undangundang Ayat (2) Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Terbukti Melakukan penyimpangan kegiatan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN / Peraturan Daerah Tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang," katanya.
Laporan Reses
F-Golkar Ajak Masyarakat Depok Rangkul OKP dan Karang Taruna
Fraksi Golkar ( Hj. Juanah Sarmili ) Bendahara Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengajak semua pihak di Kota Depok untuk merangkul seluruh organisasi kepemudaan (OKP) dan Karang Taruna guna berperan aktif dalam membangun jiwa pemuda dan remaja secara positif. Serta menjaga mereka agar tidak terjermus kedalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Ajakan F-Golkar DPRD Depok ini disampaikan dalam penyampaian laporan hasil kegiatan reses Anggota DPRD Kota Depok dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat masa sidang ke II tahun 2015-2016. Menurut Sekretaris F-Golkar, Supriatni, seluruh Anggota F-Golkar DPRD Kota Depok telah menjalankan kegiatan reses pada 18, 19 dan 22 Februari 2016 lalu. Dalam kegiatan tersebut, F-Golkar mendapat banyak masukan, saran dan keluhan dari warga
masyarakat dan konstituen yang hadir pada kegiatan reses tersebut mengenai berbagai hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, sosial serta kesehatan dan pendidikan juga terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Dalam diskusi kami dengan warga masyarakat pada kegiatan reses, umumnya mengeluhkan tentang kurang baiknya mutu pembangunan, baik jalan lingkungan maupun saluran air/ drainase yang dikerjakan oleh kontraktor tidak sesuai bestek yang telah ditentukan oleh pemerintah dan banyak meninggalkan kesan tidak profesional dalam mengerjakan proyek pembangunan tersebut, bahkan ada kontraktor yang sampai saat ini tidak bertanggung jawab terhadap beberapa pengerjaan pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang terbengkalai hingga menimbulkan kekhawatiran warga sekitar akan dampak bahaya dari drainase yang tidak tertutup serta jalan lingkungan yang masih rusak dan berlubang," tuturnya. Kata Supriatni, masukan, saran dan 12
DPRD Kota Depok
keluhan warga masyarakat dalam kegiatan reses tersebut telah dicatat dan himpun dalam laporan kegiatan reses F-Partai Golkar, yang meliputi; 1. Infrastruktur: masih banyaknya jalan, baik jalan utama maupun lingkungan rusak dan berlubang serta tergenang air hingga puluhan centi meter, pengerjaan betonisasi yang kurang baik dan terkesan asal-asalan sehingga belum satu tahun telah mengalami retak-retak dan rusak, pembuatan drainase yang tidak sesuai dengan pengajuan warga bahkan ada yang ditinggal begitu saja oleh kontraktor padahal pengerajaan belum selesai 100 persen, masih ada daerah yang membutuhkan akses penyeberangan warga untuk kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan baik, untuk itu mereka membutuhkan jembatan penyebrangan, banyaknya pembangunan gedung-gedung, baik pemerintahan maupun sekolah serta terminal juga pasar tradisional yang hingga saat ini belum selesai pengerjaannya oleh kontrktor yang tidak bertanggung jawab, masih terjadi longsor dan jebolnya tanggul di sepanjang bantaran kali/sungai serta pendangkalan hingga tidak mampu menampung debit air. 2. Sosial, Budaya dan Pemerintahan meliputi: masih banyaknya RTLH yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah pemukiman padat penduduk yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah. Pembangunan rumah ibadah juga sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan pemerintah daerah guna menunjang kenyamanan peribadatan serta tempat ibadah itu sendiri, dalam membangun kota tercinta kita ini diperlukan peran serta para Ketua
Laporan Reses LPM, RW, RT dan Kader PKK serta Posyandu dalam rangka meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, juga menjadi pilar pemersatu pemerintah dengan warga masyarakatnya, namun pemerintah masih memandang sebelah mata terhadap eksistensi LPM, RW, RT, Kader PKK dan Posyandu hal ini terlihat masih minimnya insentif yang diberikan kepada mereka. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap seni dan budaya, baik sarana dan prasarana ajang kreatifitas seni serta alat kesenian dalam mengembangkan seni budaya dan kreatifitas warga guna melestarikan adat istiadat lokal dan jati diri daerah. Pemerintah kurang memperhatikan para petani dalam hal memberi bantuan alat-alat pertanian, sehingga banyak lahan pertanian yang terbengkalai dan tidak sedikit pula para petani yang menjual lahannya dan ini berdampak semakin mengecilnya lahan pertanian. 3. Pendidikan, Kesehatan dan Kepemudaan meliputi: masih maraknya aksi tawuran pelajar dan tindak kekerasan antarpelajar serta tindakan asusila oleh oknum tenaga pendidik kepada siswa membuat dunia pendidikan kita tercoreng, belum mencukupinya sekolah-sekolah negeri, baik sekolah dasar(SD), sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah menengah atas (SMA) dan kurang ruang kelas baru serta mahalnya biaya pendidikan di tahun ajaran baru membuat angka anak-anak tidak bersekolah semakin meningkat dari tahun ke tahun, rumit dan sulitnya warga dalam mengurus BPJS ketika sakit serta masih kurangnya ketersediaan ruang perawatan juga kasur (bed) di RSUD membuat warga harus mengantri serta terbaring diloronglorong rumah sakit, kurang tersedianya tempat rekreasi dan berkarya dalam menuangkan kreatifitas para pemuda dan remaja yang memadai sehingga membuat para pemuda dan remaja
melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang bisa merusak masa depan mereka serta penggunaan beberapa tempat secara tidak benar oleh para oknum pemuda dan remaja tersebut membuat resah warga masyarakat, terlebih peredaran miras oplosan yang semakin merajalela akan membuat para penerus bangsa ini terjerumus ke dunia khayal yang membuat masa depan mereka semakin tidak jelas dan bahkan menghancurkan masa depan mereka. "Dari semua permasalahan yang kami terima dan bacakan, maka kami dari F-Partai Golkar menyampikan harapan dan usulan sebagai solusi dan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," tutur Suprihatni. Usulan tersebut, ungkap Supriatni, terkait infrastruktur F-Partai Golkar memberikan usulan agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas dari setiap pembangunan, baik jalan-jalan lingkungan, drainase, jembatan dan pembangunan gedung-gedung baik pemerintahan maupun sekolah, rumah sakit, terminal serta pasar-pasar tradisional juga daerah bantaran kali/sungai dalam hal ini penurapan dan pembuatan tanggul untuk mencegah banjir serta longsor. "Maka harus lebih selektif dalam melakukan lelang juga memilih kontraktor yang memiliki kualifikasi yang baik agar dalam mengerjakan program pemerintah memiliki kualitas yang baik, sedapat mungkin menghindari istilah ABS (Asal Bapak Senang) dan mencari setoran," tegasnya. Untuk persoanal sosial, budaya dan pemerintahan, kata dia, F-Partai Golkar memberikan usulan agar insentif para Ketua LPM, RW, RT serta Kader PKK dan Posyandu ditingkatkan dan diupayakan diberikan percatur wulan atau per semester, hal ini dikarenaan fungsi, peran serta dan tugas mereka sangat membantu pemerintah guna mensukseskan program-program pemerintah dan bahkan menjadi ujung 13
DPRD Kota Depok
tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program RTLH jangan sampai mempersulit warga yang tidak mampu terkait persyaratan pengajuan untuk perbaikannya. Begitu juga rumah peribadatan diharapkan pemerintah dapat membantu secara maksimal. Seni Budaya, agar para pelaku kesenian serta budaya lokal kita dapat diapresiasi dengan menyediakan tempat atau sanggar seni budaya sebagai wadah pelestarian dan membantu menyediakan alat-alat kesenian bagi warga yang memerlukan. Pertanian, para petani yang saat ini masih mempunyai lahan pertanian agar dibantu peralatan pertanian yang modern dan canggih agar menghasilkan panen yang memuaskan serta meningkatkan taraf perekonomian para petani kita. Untuk pendidikan, kesehatan dan kepemudaan, tambah Supriatni, FPartai Golkar memberikan catatan dan harapan agar kualitas dan pengawasan dunia pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi lagi aksi tawuran, tindak kekerasan, asusila serta siswa yang putus sekolah. BPJS, agar bisa dibantu dalam hal pengurusan dan persyaratan administrasinya apalagi bagi warga yang kurang mampu serta ketersediaan ruang atau bed (kasur) pasien di RSUD dapat ditambah secepatnya agar tidak terjadi antrian yang terlalu lama. Untuk kepemudaan diharapkan pemerintah agar bisa menyediakan tempat untuk berkreasi dan berkarya bagi para pemuda dan remaja serta peredaran miras dapat segera diberantas dengan membuat Perda Miras karena sudah sangat meresahkan warga masyarakat. "Demikianlah laporan hasil kegiatan reses Anggota DPRD Kota Depok dari F-Partai Golkar dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat Masa Sidang Ke II Tahun 2015-2016, atas perhatiannya diucapkan terima kasih," ujarnya..
Laporan Reses
F-PPP Minta Peningkatan Pembangunan Madrasah Negeri
Fraksi PPP ( Hj. Qonita Luthfiyah,SE.MM ) Ketua Fraksi
Depok, Aspirasi FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memulai Laporan Kegiatan Reses F-PPP DPRD Kota Depok Masa Sidang Ke II Tahun Anggaran 2016 dengan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meningkatkan pembangunan madrasah negeri, baik madrasah ibtidaiyah negeri (MIN), madrasah tsanawiyah negeri (MTsN) dan madrasah aliyah negeri (MAN) yang masih dirasakan minim di Kota Depok. "Hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi budaya masyarakat Kota Depok yang religius. Untuk itu, kami FPPP mendesak Pemkot Depok untuk segera memenuhi kebutuhan madrasah negeri," tutur Ketua F-PPP DPRD Depok, Qonita Luthfiyah. Menurut Qonita, kegiatan reses yang telah dilaksanakan Anggota DPRD Kota Depok, Pemkot Depok berkewajiban memformulasikan aspirasi masyarakat dalam RKPD untuk dianggarkan dan direalisasikan, hal tersebut berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa skema pembangunan terdiri dari Musrenbang yang menjadi domain eksekutif dan
reses yang menjadi domain legislatif. "Reses DPRD merupakan bagian dari komponen pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Yaitu Perumusan Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD," tuturnya. Kata Qonita, dalam kegiatan reses Anggota F-PPP memiliki beberapa catatan aspirasi masyarakat yaitu; meningkatkan insentif untuk RT, RW dan LPM, penghargaan tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh RT, RW dan LPM dalam melayani masyarakat dan menjalankan serta mensosialisasikan program-program Pemerintah Kota Depok. Selain itu, kata dia, mendorong dan mewujudkan peraturan daerah Anti Miras untuk merevisi PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peredaran Miras di Kota Depok yang masih belum maksimal untuk menangkal bahaya Miras di masyarakat, terbukti semakin banyak jatuhnya korban Miras di Kota Depok serta semakin maraknya tindak kriminilitas di Kota 14
DPRD Kota Depok
Depok yang disebabkan oleh konsumsi Miras. "Untuk itu, F-PPP DPRD Kota Depok menginisiasi pembentukan Perda Anti Miras dengan alkohol 0 persen beredar di Kota Depok, kecuali untuk digunakan sebagai alat medis dan upacara keagamaan dengan merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peredaran Miras di Kota Depok," katanya. Qonita menambahkan, meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa betonisasi jalan lingkungan, drainase, turap dan jembatan, serta normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Persyaratan penerimaan Bantuan Sosial (Bansos), meminta kepada Pemerintah Kota Depok untuk memfasilitasi pembuatan Badan Hukum kepada kelompok-kelompok dan komunitas ekonomi kecil dan menengah, seperti Kelompok Tani dan UMKM di Kota Depok agar ekonomi kerakyatan di Kota Depok dapat terus bergerak maju. "Meminta kepada Pemerintah Kota Depok memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji di tengah-tengah masyarakat (Guru Lekar) dan petugas kebersihan masjid dan musholah (Merbot)," katanya. Qonita menambahkan, dalam kesempatan ini juga F-PPP meminta kepada Pemerintah Kota Depok yang baru dilantik agar sebelum mencabut dan menghapus kebijakan program Pemerintah Kota Depok sebelumnya untuk melakukan kajian serta pertimbangan yang komprehensif terlebih dahulu dan menyampaikannya kepada DPRD Kota Depok sebagai representasi masyarakat Kota Depok, hal ini dimaksudkan agar semua elemen masyarakat mengetahui maksud dan tujuannya. Sebagai contoh, kata Qonita, penghapusan program One Day No Rice (ODNR) dan One Day No Car (ODNC) yang terkesan terburu-buru tanpa kajian dan pertimbangan yang mendalam. Padahal F-PPP mengetahui bahwa program ODNR sudah banyak mendapatkan penghargaan dan menjadi identitas Kota Depok.
Laporan Reses
Inilah Sikap F-RNB Soal Kegiatan Reses
Fraksi RNB (Benhard,SH) Ketua Fraksi
Depok, Aspirasi KETUA Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (FRNB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Benhard SH menegaskan, kegiatan reses anggota F-RNB masa sidang II tahun sidang 2015-2016 di daerah pemilihannya masing-masing mendapati beragam aspirasi yang menjadi kebutuhan warga Depok. Baik bidang pendidikan, pembangunan, kesehatan, sarana dan prasarana olahraga. "Melalui aspirasi yang disampaikan langsung melalui kegiatan reses beberapa waktu lalu, maka F-RNB mengajukan usulan laporan kegiatan reses dalam sidang kali ini," katanya. Menurut Benhard, pada sektor pendidikan, masyarakat di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji membutuhkan pembangunan gedung kelas baru untuk sekolah dasar negeri (SDN), sekolah menengah pertama negeri (SMPN), sekolah menengah atas negeri (SMAN), dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN). Sementara itu, ungkap Benhard, di daerah Kekupu, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas Depok warga membutuhkan bantuan pembangunan gedung pendidikan Yayasan Hifdzul Huda. "Oleh karena itu F-RNB mengusulkan pada dinas terkait khususnya Dinas Pendidikan untuk dapat merealisasikan hal tersebut," ujaranya. Sedangkan pada sektor Pembangunan, kata Benhard, terdapat beragam usulan dari masyarakat. Yakni, di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos membutuhkan beberapa pembangunan musholla, betonisasi jalan lingkungan dan perbaikan saluran air. Di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos masyarakat mengajukan usulan mengenai Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penurapan kali, pembangunan septiktank dan perbaikan jalan lingkungan. Kemudian di daerah Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, membutuhkan pembangunan renovasi dan pembangunan Masjid Jami
Baiturrahim dan juga betonisasi jalan lingkungan. Begitu juga wilayah Kecamatan Bojongsari dan Sawangan. Adapun di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji membutuhkan area terbuka hijau yang diperuntukkan bagi warganya, pembangunan tempat pembuangan sampah sementara, pembangunan sodetan saluran air, dan betonisasi jalan lingkungan. "Dengan demikian dibutuhkan kerjasama dengan dinas terkait untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan di beberapa daerah di Depok tersebut khususnya Dinas BMSDA dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman," ujarnya. Sementara itu, untuk sektor kesehatan juga muncul permintaan beragam. Di wilayah Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong mengusulkan adanya pembangunan area atau tempat Posyandu sendiri. Dengan begitu masyarakat akan antusias dalam memperhatikan kesehatan keluarga khususnya anak-anaknya. Masyarakat juga mengajukan keberatan terkait pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan secara tidak merata. Di Kelurahan Cilangkap dan Tapos, Kecamatan Tapos mengusulkan penyediaan area atau tempat Posyandu, penyediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga. Fasilitas olahraga tersebut digunakan untuk membentuk warga yang gemar berolahraga, dan peningkatan sarana pendukung pengelolaan sampah. Di wilayah KelurahanTanah Baru, Kecamatan Beji, warga mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan berolahraga masyarakat. "Dengan demikian diharapkan sinergi yang positif dengan dinas terkait yaitu Dinas DKP serta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dapat mewujudkan aspirasi mayarakat tersebut," katanya. Sedangkan untuk sektor UKM dan Koperasi, tutur Benhard, terdapat beberapa usulan mengenai permohonan bantuan bagi UKM serta Koperasi yang tengah dirintis atau telah berjalan 15
DPRD Kota Depok
di masyarakat sehingga dalam perjalanan kegiatan usaha tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah yang diantaranya: Di wilayah Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong terdapat koperasi membutuhkan izin mendirikan koperasi bernama Koperasi Bojong Lio Sejahtera yang dimana kegiatan tersebut demi terselenggaranya kegiatan simpan pinjam ataupun kredit usaha kecil dan menengah yang tujuannya untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya dan juga bantuan untuk UKM bagi warga di daerah terminal Jatijajar yang baru. Adapun di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Beji dan Kecamatan Cilodong terdapat usulan beberapa bantuan untuk UKM untuk kelancaran usaha masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. "Untuk itulah dibutuhkan kerjasama dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas DKUP sebagai instansi yang berwenang mengurus UKM dan Koperasi," katanya. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017 Untuk usulan program dan kegiatan 2017, kata Benhard, F-RNB memfokuskan beberapa bidang sebagai berikut: Sektor Pendidikan: pembangunan gedung kelas PAUD Dahlia yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong dan pembangunan gedung kelas SMK Wijaya Kusuma yang terletak di Jalan Raya Bogor, Simpang Cilodong. Sektor Pembangunan meliputi: pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di beberapa daerah seperti di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos dan Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Cilodong. Renovasi Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia di daerah Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, perbaikan jalan lingkungan yang meliputi beberapa daerah di Depok, pembangunan dan perbaikan saluran air (drainase) yang meliputi beberapa daerah di Depok, betonisasi jalan yang meliputi beberapa daerah di Depok, renovasi dan pengembangan bangunan pos terpadu di daerah Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong dan penurapan kali di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis. Untuk sektor kesehatan, ungkap Benhard, F-RNB mengusulkan pembangunan ataupun perbaikan Psoyandu di beberapa wilayah di Depok, penyediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga yang diperuntukkan umum di beberapa wilayah di Depok. Sedangkan untuk UKM dan Koperasi, FRNB mengusulkan pemberian pendanaan bagi masyarakat guna memperlancar usaha kecil dan menengah serta koperasi yang tengah dirintis demi mensejahterakan dan menopang perekonomian masyarakat.
RAPAT KERJA
Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Anggota Bahas Kinerja Pemkot Depok
I. PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam pelaksanaannya perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki hubungan kemitraan dan tidak saling membawahi. Pemerintah Daerah dan DPRD bersama–sama membuat kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. 16
Sesuai dengan Undang – undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sejalan dengan Undang – undang tersebut, DPRD menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi DPRD dimaksud, dijabarkan dalam sebuah Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
DPRD Koa Depok
RAPAT KERJA Sejalan dengan hal tersebut diatas, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, terkait dengan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, sedangkan kedudukan DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam menjalankan tugasnya DPRD mendapatkan fasilitas berupa Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang disusun setiap tahunnya. I.2 MAKSUD dan TUJUAN Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, maka
17
disusunlah “Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2017 “. II. ISI LAPORAN II.1 WAKTU dan TEMPAT PELAKSANAAN Adapun Waktu dan Tempat Pelaksanaan adalah : Tanggal : 2 s.d 3 Februari 2016 Tempat : Hotel 101, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat II.2 PESERTA KEGIATAN Kegiatan Rencana Kerja diikuti oleh: 1. Pimpinan DPRD Kota Depok selaku Narasumber: 4 Orang 2. Anggota DPRD Kota Depok ............... : 46 Orang 3. Pejabat Struktural Sekretariat DPRD .. : 13 Orang 4. Pendamping dan Pelaksana Sekretariat DPRD ................................ : 27 Orang 5. Narasumber dari Bagian Pembangunan Setda ................... : 2 Orang 6. Narasumber dari Bappeda...................... : 2 Orang
DPRD Kota Depok
RAPAT KERJA II.3 Pelaksanaan Kegiatan Susunan Acara Kegiatan Terlampir. II.3 Isi Kegiatan 1. Proses Penyusunan Rencana Kerja diawali dengan Paparan Sekretariat DPRD Kota Depok tentang Realisasi Anggaran dan Kegiatan Tahun 2015, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun 2017. 2. Kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Perencanaan Strategis (Renstra Tahun 2016-2021) Kota Depok dan Perencanaan Kerja Kota Depok Tahun 2017. 3. Lalu dilanjutkan dengan Paparan dari Perwakilan Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Depok tentang penetapan Standar Satuan Harga Kota Depok. 4. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno Alat Kelengkapan DPRD Kota Depok diawali dengan Komisi Komisi. Adapun hasil dari Rapat Pleno Komisi adalah sebagai berikut : Komisi A dengan tema Kegiatan Tahun 2017 berupa Pengawasan dan Evaluasi program pelayanan E KTP; sistem perizinan terpadu satu pintu; izin bangunan, usaha, jasa dan perdagangan, menara komunikasi dll; penertiban dan penegakan Peraturan Daerah Kota Depok; Evaluasi pengadaan lahan untuk jalan dan gedung pemerintah, khususnya jalan Tol. Inventarisasi dan penyelesaian permasalahan aset pemerintah daerah Kota Depok dan mendorong penyelesainnya; Pengawasan proses pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2017; Evaluasi kebutuhan dan penempatan aparatur di OPD; Kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal (Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan, Imigrasi) guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Depok; Evaluasi system kearsipan di Kota Depok; Evaluasi kinerja pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan; dan Penyusunan PERDA Inisiatif. Adapun Pokok Bahasan Masa Sidang I berupa Aparatur pemerintah; Perizinan; dan Kependudukan. Disusul Pokok Bahasan Masa Sidang II yakni Informatika; Pertanahan; Kearsipan. Juga Pokok Bahasan Masa Sidang III yaitu Politik; Hukum dan HAM; Keamanan dan Ketertiban Komisi B dengan tema kegiatan tahun 2017 yaitu Pengawasan dan Evaluasi program Pendapatan dan Pajak; Pengawasan dan Evaluasi Perdagangan; pelaksanaan koperasi Pasar dan UMKM; Pertanian; Pariwisata; PDAM; BPMP2T; Tata Ruang dan Pemukiman; Pemadam Kebakaran; dan Perhubungan. 18
Adapun pokok bahasan Masa Sidang I berupa Pendapatan dan Pajak; Perdagangan; Koperasi, Pasar dan UMKM. Disusul Pokok Bahasan Masa Sidang II yaitu Pertanian; Pariwisata; dan PDAM, yang dilanjutkan dengan Pokok Bahasan Masa Sidang III yakni BPMP2T; Tata Ruang dan Pemukiman; Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Komisi C dengan Tema Kegiatan Tahun 2017 berupa Pengawasan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Sumber Daya Air; pelaksanaan Tata Ruang dan Pemukiman; Perhubungan; Perumahan Rakyat; Lingkungan Hidup; Kebersihan dan Pertamanan. Adapun Pokok Bahasan Masa Sidang I berupa Perencanaan Pembangunan; Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung dan Sumber Daya Air; Tata Ruang dan Pemukiman. Disusul Pokok Bahasan Masa Sidang II yaitu Perhubungan dan Perumahan Rakyat. Juga Pokok Bahasan Masa Sidang III yakni Kebersihan dan Pertamanan serta Lingkungan Hidup. Komisi D dengan Tema Kegiatan Tahun 2017 berupa Pengawasan dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan; Pendidikan; Kesehatan; Kesejahteraan sosial; Agama; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pemberdayaan Perempuan; Organisasi Sosial Masyarakat; Bidang Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya. Adapun Pokok Bahasan Masa Sidang I : berupa Bidang Ketenagakerjaan; Pendidikan; dan Kesehatan. Disusul Pokok Bahasan Masa Sidang II yakni bidang Kesejahteraan; Kesejahteraan Sosial; Agama’ Juga Pokok Bahasan Masa Sidang III yaitu Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; bidang Pemberdayaan Perempuan Perhubungan dan Pemadam Kebakaran.***RR
Pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki hubungan kemitraan dan tidak saling membawahi. Pemerintah Daerah dan DPRD bersama–sama membuat kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.
DPRD Kota Depok
RAPAT KERJA KOMISI
Komisi A Mencatat ke-7 OPD Perlu Membenahi Teknis Operasionalnya
H
asil rapat kerja Komisi A DPRD Kota Depok dengan tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum selesai pelaksanaannya dalam Rapat Forum Rencana Kerja (Renja) OPD untuk membahas rapat kerja tahun 2017 sehingga belum bisa dipaparkan. Namun begitu, kata Ketua Komisi A, Nurhasim, DPRD memiliki catatan dari hasil rapat yang dilaksanakan pada 23-24 Februari 2016 di Hotel; Sahira, Kota Bogor, yaitu: 1) BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH (BKD) dicatat memiliki Belanja Tidak Langsung yang banyak menimbulkan sisa lebih pemakaian anggaran (Silpa) mengingat belanja penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2015 tidak dilkasankan karena tidak ada penerimaan. Sedangkan Belanja Lansung penyerapan hampir 62 %. Untuk itu Komisi A menyarankan dengan masukan bagi mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dikeluhkan hampir semua dinas sehingga menyebabkan kurang 19
DPRD Kota Depok
optimalnya pelayanan kepada masyarakat, agar dilakukan langkah langkah penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS dari pusat serta pemerintah Kota Depok harus membuka tenaga kerja dari daerah lain yang ingin masuk ke pemerintah Kota Depok. A) Disiplin PNS, BKD Kota Depok masih menerapkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin akan terkena sanksi mulai dari sanksi ringan, sedang, berat dan penurunan pangkat.
RAPAT KERJA KOMISI B) BKD berencana ke depan akan memfasilitasi semua kegiatan diklatdiklat yang ada di OPD, namun hanya bersifat memfasilitasi adapun materi bimbingan teknik (Bintek) dan lain lain diserahkan ke OPD terkait. C) Bagi pegawai yang mengalami penurunan semangat kerja Komisi A menyarankan kepada para atasan untuk melakukan pendekatan secara emosional agar mengetahui apa yang menjadi penyebaba turunnya kinerja pegawai. D) Komisi A menyarankan agar bukti kehadiran pegawai harus menggunakan absensi yang Online dari setiap OPD masuk ke BKD agar kinerja pegawai tersebut dapat diketahui langsung oleh BKD dan dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam menentukan kenaikan pangkat dan lain lain. 2) SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KOTA DEPOK, dicatat bahwa penyerapan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) pada tahun anggaran 2015 hampir tercapa. Kendati disarankan: A) Bahwa bila ada lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau masyarakat boleh mengusulkan ruang terbuka hijau di wilayahnya kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah menindaklanjuti untuk ditetapkan ganti rugi lahan tersebut. B) Pemerintah Daerah di tahun 2017 agar menganggarkan rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Depok. C) Terkait permasalahan jalan lingkungan yang terkena pembebasan proyek jalan tol Setda akan berkoordinasi dengan DPPKA terkait aset daerah & Badan Pertanahan Kota Depok. D) Pemerintah Daerah harus menata daerah daerah perbatasan wilayah dengan menetapkan batas wilayah dengan jelas 3) BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPMP2T)
A) Dicatat mengalokasikan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 4,3 milyar dengan realisasi Rp 3,8 milyar atau setara 89 % dimana belanja langsung yang Rp 3,2 milyar terserap Rp 2,8 milyar atau setara 87 %. Sedangkan realisasi perijinan tahun 2015 sebanyak 17,503 permohonan dari berbagai jenis perijinan yang masuk ke BPMP2T. B) BPMP2T dicatat beberapa hari ke depan menyelenggarakan pelayanan One Day service atau pelayanan satu hari jadi. Dimana jenis pelayanan satu hari jadi ini adalah pelayanan yang bersifat administrasi, dan tidak bersifat teknis seperti SIUP dan TDP. C) Ke depan, BPMP2T akan berubah menjadi Dinas Perijinan Kota Depok 4) KANTOR ARSIP, dari anggaran 2015 tercatat belanja tidak langsung Rp 1,4 milyar dengan realisasi Rp 1,3 milyar atau setara 90 %. Sedangkan Belanja langsung yang Rp 2,7 milyar telah terealisasi sebesar Rp 2,4 milyar atau setara 87%. A) Dalam tahun 2015, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok membuat tujuh (7) program dan hampir secara keseluruhan terrealisasi B) Pada tahun anggaran 2017 Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok akan membangun gedung Arsip dengan rencana anggaran tahun 2017 sekitar Rp 5,4 milyar. 5) Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) A) Peningkatan penertiban pedagang kaki lima dan para pengemis di jalan B) Penambahan pegawai Satpol PP agar di setiap kelurahan tersedia pegawai Satpol PP melalui jalur pihak ketiga 6) DINAS TATA RUANG & PERMUKIMAN (DISTARKIM) menganggarkan pembangunan rumah dinas Walikota dan wakil walikota Depok 7) CAMAT, pada anggaran tahun 2015 anggaran Rumah tidak layak Huni 20
DPRD Kota Depok
tidak terserap mengingat tidak diperbolehkan mengeluarkan dana bantuan social menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sedangkan para camat minta agar kecamatan diberikan pegawai yang bisa menjadi pejabat pembuat komitmen. A) Minim sumber daya manusia di tiap kecamatan dan kelurahan membuat terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pemerintah daerah semestinya dapat menempatkan pegawai yang mempunyai komitmen kuat untuk melayani, mengingat kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. B) Agar ada satgas satpol PP di tiap keluarahan untuk menjaga ketertiban masyarakat. C) Kecamatan diberikan kewenangan untuk membuat program dan anggaran, mengingat antara satu kecamatan dengan kecamatan lain mempunyai perbedaan kebutuhan alokasi anggaran.***RR
. . . . . . Komisi A menyarankan dengan masukan bagi mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dikeluhkan hampir semua dinas sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat,. . . . . . .
RAPAT KERJA KOMISI
Komisi B Respon Disperindag Permudah Pelayan Melalui Webset
K
omisi B DPRD Kota Depok telah melaksanakan rapat kerja selama dua hari (23-24 Februari 2016 di Hotel Sahira, Kota Bogor, dipimpin ketuanya Mohamad HB telah mencatat hasil kerja. Kendati saat ini pelaksanaan rapat Evaluasi Tahun 2015 dengan Organisasi Perangkat Daaerah (OPD) belum selesai dalam pembahasan mengingat waktu yang tidak mencukupi maka untuk pembahasan rapat kerja tahun 2017 belum dapat di paparkan. Namun begitu Komisi B mencatat tentang 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA), dalam evaluasi tahun anggaran 2015 dan rencana kerja 2017, berjanji meningkat-
kan pemasukan Asli Daerah dimana peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan akan diadakan pendataan kembali untuk wajib pajak se Kota Depok. Alasannya, pendataan dikarenakan data wajib pajak belum tertib seperti masih ada nama wajib pajak yang dobel pemilik, tidak di ketahui alamatnya, pemiliknya sudah menjual tapi timbul kembali sehingga Nama wajib pajaknya salah alamat dan Blok sehingga menimbulkan target keuangan yang membesar. A) Sampai saat ini pelayanan PBB berjalan baik, di tiap-tiap Kecamatan yang telah dibuat Unit Pelayanan Teknis (UPT) untuk tempat pembayaran pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB. 21
DPRD Kota Depok
B) Untuk database di beberapa sektor sudah selesai pekerjaannya seperti database: Rumah Makan; Parkir; Reklame; Perpajakan; Rumah Kos. Disamping Kota Depok akan melakukan pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan yang Akan di bagi empat sektor, untuk membersihkan data yang ada luas tanah dan bangunan yang tidak jelas, untuk mengurangi tunggakan PBB akan dilakukan penghapusan utang. Juga, seperti diakui masih ada sisi lemahnya dalam menangani pelayanan PBB seperti masih kurangnya tenaga pengelola dan ada masukan juga untuk mempermudah pengerjaan agar secepatnya dibuat UPT di sebelas wilayah Kecamatan
RAPAT KERJA KOMISI 2) Dinas Perindustrian & Perdagangan (DISPERINDAG) KOTA DEPOK A) Dalam penyampaian evaluasi kinerja tahun 2015 Oleh Dinas Perdagangan Kota Depok menyampaikan dalam kegiatan tersebut bahwa masih banyak yang tidak terserap B) Penyampaian Dalam kegiatan yang di hadiri anggota komisi B Agus Suherman menyampiakan beberapa kegiatan, antara lain berkenaan dengan kegiatan Industri yang berada di Kota Depok sampai saat ini belum memiliki data yang kongkrit yaitu data perusahan C) Banyak terkait dengan pengawasan yang dituangkan hanya industri di Depok belum terlihat dalam penanganan di sektor Perindustrian dalam peningkatan pendapatan Daerah D) Disperindag dalam waktu dekat ini akan membuka Webset Internet Online untuk mempermudah tingkat penjualan dengan system elektronik kami juga kepada perusahan khususnya yang berada di Kota Depok meminta kepada Industri agar memiliki data yang Kongkrit 3) DINAS KOPERASI UMKM DAN PASAR KOTA DEPOK terungkap bahwa kegiatan sementara masih bisa berubah yang bertujuan untuk Pemasukan PAD yang lebih besar ke Pemerintahan Kota Depok A) Kepala DKUP menyampaikan beberapa hal tentang anggaran seperti penanganan Pasar & peningkatan Retribusi pasar, serta permodalan bagi Usaha Mikro sudah bekerjasama dengan BANK B) Dilakukan pula metode psikotes untuk memilih bidang Wirausaha, sehingga terjaring sudah usaha untuk para Pemuda dengan dilakukan pelatihan tersebut dibidang kewirausahan dapat menjadi tenaga ahli dan siap pakai. C) Untuk Pembubaran Koperasi yang sudah tidak layak baru –baru ini sudah Koperasi yang dibubarkan karena tingkat aktifitas koperasinya hanya 47 % adapun di Tahun 2014 untuk Perda Koperasi Belum, yang sudah ada untuk Perda. Untuk kegiatan di pasar Agung pihak Penda Kota Depok tidak bisa berbuat banyak di dalam pengaturan karena masih di tangani pihak swasta yang kontraknya sampai dengan Tahun 2024.
4) Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Seni Budaya (DISPORASENIBUD) KOTA DEPOK tercatat menyampaikan kegiatan tersebut dalam evaluaasi kinerja tahun 2015 serta Rencana Kerja TA 2017 bersifat sementara dan masih bisa berubah yang bertujuan untuk Pemasukan PAD yang lebih besar ke Pemerintah Daerah Kota Depok A) Dinas Pariwisata tercatat kekurangan personil dimana kebanyakan pegawai dari Bogor sehingga sulit untuk kerja lembur hingga selesai dalam kegiatan. Termasuk perlunya pelestarian ikon belimbing. B) Adapun untuk Setu terus diadakan perbaikan mengingat setu sampai saat ini belum ada yang bisa mengisi untuk PAD dan masukan kepada Kota Depok seperti setu Cilodong perlu di pungut distribusi mengingat kegiatan disetu tersebut sudah ada kegiatan untuk umum. perlu di lestarikan juga yaitu setu Cilodong yang akhir-akhir ini sering datang ke Pemda yaitu para Inspektor untuk mengelola setu tersebut. C) Untuk diperlukan masukan antara lain : Inventarisasi sarana oleh raga di kota Depok; Regulasi tentang kepemudaan; Keatifitas kepemudaan; Peningkatan KNPI/ KONI Kota Depok 5) DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK A) Kepala dinas yang diwakili kepala bidang terkait menjabarkan tentang Steker di mobil angkot telah disosialisasikan mengingat perdanya sudah ada & disahkan B) Untuk penanganan parkir diwilayah Kota Depok tidak semua tertangani hanya ada beberapa contoh parkir di RSUD yang di tangani oleh pihak swasta untuk menambah kas Negara 6) DINAS PERTANIAN KOTA DEPOK A) Komisi B mencatat dinas ini akan memanfaatkan lahan tidur mengingat tanah pertanian yang produktif semakin habis dibangun untuk perumahan sehingga lahan pertanian di Kota Depok sudah habis, sehingga dinas pertanian mengambil tindakan dengan hal tersebut diatas. 7) Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), 22
DPRD Kota Depok
sesuai evaluaasi kinerja tahun 2015 dan rencana kerja 2017, dalam penerimaan pelayanan IMB sangat besar karena masyarakat sudah sadar bahwa arti Retribusi itu dananya akan dikembalikan ke Rakyat lagi jadi sudah memahaminya harus membuat IMB dalam membangun rumah dan lainnya. Adapun setiap pembangunan perumahan harus ada saluran Air untuk resapan pembuangan air sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Adapun alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 4,3 milyar dengan realisasi Rp 3,8 milyar atau sebesar 89 % dimana Belanja langsung Rp 3,2 milyar yang terserap Rp 2,8 milyar atau 87 %. Sedangkan realisasi perijinan tahun 2015 sebanyak 17503 pemohon dari berbagai jenis perijinan yang masuk BPMP2T. Ke depan, BPMP2T menyelenggarakan pelayanan One Day service atau pelayanan satu hari jadi dimana jenis pelayanan satu hari jadi adalah pelayanan yang bersifat administrasi tidak bersifat teknis seperti SIUP dan TDP. Di mana ke depan, BPMP2T berubah menjadi Dinas Perijinan Kota Depok 8) DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA DEPOK melaporkan pemakaian anggaran kegiatan pakai habis untuk membeli alat pemadam dan isinya dalam pendistribusian alat pemadam kebakaran. 9) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP) KOTA DEPOK menyampaikan tentang Retribusi sampah di Perumahan Real Estit tidak menambah tariff untuk sampah semuanya harus di Koodinir oleh Ketua RW setempat A) Adapun Volume Sampah di Kota Depok tiap hari Kurang lebih 5 Kubik di setiap sektor dalam laporannya, Target TPA berada di Cipayung, namun semuanya akan berupaya semaksimal mungkin dipertahankan karena Pemda Depok nanti akan menjadikan sampah siap digunakan dan bisa dipakai buat kegiatan lain 10) DISTARKIM KOTA DEPOK berjanji meningkatkan pemasukan daerah terutama dalam penanaman modal bertujuan pemasukan PAD yang lebih besar ke Pemerintah Daerah Kota Depok dimana kegiatan tersebut akan mempercepat Perda Penyertaan Modal. *** RR
RAPAT KERJA KOMISI
Komisi C Soroti Pembangunan RSUD dan Pasar Tradisional
H
asil rapat kerja Komisi C DPRD Depok pada 23-24 Februari 2016 yang dipimpin ketuanya Mazhab HM memiliki sejumlah catatan, 1) Badan Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok mengungkap ada beberapa hal yang menjadi kendala keterlambatan proses lelang/tender dikarenakan verifikasi pada BLP yang terlambat dan kegiatan yang dilelangkan tidak diminati oleh peserta. A) Perlu penambahan anggota kelompok kerja (Pokja) untuk peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi lelang. (idealnya 50 orang) C) Mengagendakan rapat secara khusus dengan POKJA BLP untuk membahas mekanisme lelang secara rinci. 2) Dinas Pendidikan Kota
Depok dimana terhadap kebutuhan sekolah SMA bantuan provinsi agar meningkatkan koordinasi sehingga rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan di daerah. A) Sekolah SMP segera dibangunkan gedung dan rencana pembangunan harus disertai pengadaan mebeulair dan sarana prasarana lainnya. B) SDN 05 Bojongsari agar ditambahkan lahan untuk aktifitas siswa dan upacara dengan membebaskan 2 rumah dibelakangnya. C) Bagaimana mekanisme bantuan untuk PAUD, karena adanya pengelolaan bantuan yang ditangani ketua Pkk tingkat kota atau melalui dinas. D) Rencana Kerja Bersama SDN Sugutamu yang sudah ada pada tahun 2014 namun gagal lelang, tidak dianggarkan kembali oleh OPD.. 3) Dinas Pemadam Kebakaran 23
DPRD Kota Depok
mencatat membutuhkan kendaraan pompa untuk memenuhi kebutuhan 8 pos pemadaman A) Adanya lahan fasos fasum reni jaya pos polisi Pondok Petir yang dugunakan Madura/rongsokan sebaiknya dijadikan pos pemadam kebakaran. B) Biaya pembinaan agar tidak selalu menggunakan APBD. C) Membuat terminal-terminal air di setu-setu di kota depok. 4) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok dimana saat pencanangan program, penerapan janji walikota sesuai denga alur RPJMD - RPJPD A) Antisipasi munculnya komunitas yang tidak baik seperti LGBT, dengan membuat kajian penanganan dan pecegahan dari sudut pandang pemerintah. B) Kajian transportasi umum dan
RAPAT KERJA KOMISI penanganan kemacetan untuk kota depok. C) Diharapkan untuk memprogramkan kegiatan yang benar-benar efektif untuk program tahun 2017 karena hasil rapat ini kan disampaikan dalam rapat anggaran 2017. D) Banyaknya pokok-pokok pikiran dewan yang hilang dari buku program setelah disah kan. 5) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok A) Pemberdayaan petani ikan hias dan tanaman hias di kota depok kurang terfasilitasi. B) Infrastruktur Balai Benih Ikan sawangan tidak maksimal dan efesien maka perlu penanganan segera agar manfaatnya bias dirasakan masyarakat sekitar. C) Adanya kios-kios kosong di Pasar Agung, yang kepemilikan guna pakainya sampai 2024 akan tetapi dibiarkan kosong. D) Untuk dapat memfasilitasi kelompok kelompok tani yang belum memiliki badan hukum dibuatkan akte notaris untuk sementara agar dapat menerima bantuan pendanaan dari pemerintah. 6) Dinas Kesehatan Kota Depok diharapkan rencana pembangunan gedung sebelah timur RSUD dapat terealisasi segera. Juga adanya percepatan pembangunan Puskesmas seluruh kecamatan dan kelurahan termasuk mengalokasikan pembangunan Puskesmas di Kel. Leuwinanggung. 7) Dinas Pasar Koperasi dan UKM disarankan agar memprogram pembangunan pasar tradisional yang modern dan nyaman. Termasuk Pasar Depok Jaya merupakan asset fasos fasum perumnas agar diselesaikan status dan pengelolaannya yang selama ini oleh Koperasi PD. Pasar Jaya. 8) Dinas Kebersihan dan Pertamanan tercatat dalam program kerja tahun 2017 akan memprogramkan refilmaining atau dengan program daur ulang sampah.
A) Program pembangunan taman sebanyak mungkin. B) Meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat bahwa penanggulangan sampah bukan hanya oleh pemerintah saja. C) Banjir kali pasir putih segera dinormalisasi sampahnya karena banjir. D)UPS yang kurang atau tidak berfungsi segera dimaksimalkan fungsinya. E) Memprogramkan peningkatan pengolahan dan pengelolaan sampah di UPS sebelum dibuang ke TPA. F) Alokasi anggaran untuk mobil sapu. G) Mengejar lahan lahan yang bisa dibuat atau dialihfungsikan menjadi taman untuk menambah taman kota dan sebagai lahan bermain anak. H) Program penambahan truk-truk angkut lepas di setiap kelurahan. 9) Badan Lingkungan Hidup dimana penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara kota termasuk daerah daerah pelosok untuk mengimbangi penambahan perumahan. 10) Dinas Perhubungan disarankan mengelola titik-titik parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan sarana prasarana infrastrukturnya. • Monitoring terhadap penerangan jalan umum yang mati segera ditindak lanjuti. • Terkait JPO, di depam dmall agar dilakukan mediasi agar dibangunkan segera dengan anggaran dari investor/pengusaha. • Penambahan PJU di daerah grogol • Mengurai kemacetan di akses UI depan kampus gunadarma. • Setu Cilangkap dipasangi penerangan 11) Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Depok • Menelaah kembali kesalahan alamat beberapa titik proyek pembangunan TA. 2015 sebagai bahan evaluasi. 24
DPRD Kota Depok
• Banyaknya pekerjaan yang terpotong tidak sesuai spek yang sebenarnya. • Lahan sepadan jalan yang digunakan sebagai tempat berdagang. • Jembatan Kel. Curug yang menghubungkan Curug dan Bojongsari rusak tersapu banjir. • Peningkatan pengawasan terhadap hasil pekerjaaan fisik yang kualitasnya kurang memenuhi syarat dan pekerjaan yang ditinggalkan pemborongnya. • Program kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun berjalan harus dimasukan kembali pada tahun berikutnya. • Melakukan system jemput bola untuk evaluasi dilapangan agar usulan musrenbang dengan usulan pokir anggota dewan tidak tumpang tindih. • Anggaran TA. 2017 sebesar 215 M tidak termasuk pagu program Musrenbang dan Pokir anggota dewan, tapi untuk kegiatan yang diluncurkan. • Di agendakan kembali pembahasan secara rinci terkait dengan kegiatan yang diluncurkan pada tahun 2017 agar dilaksanakan pada tahun 2016 perubahan. • Program pembangunan jalan – jalan utama harus sekaligus dengan penghijauan untuk mendukung visi ke 4 kota depok. • Pekerjaan fisik yang direncanakan harus full selesai tidak terpotong. • Mengalokasikan anggaran untuk arsitektur pengawas pada setiap kelurahan untuk menjaga kualitas infrastruktur. 12) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok • Secara umum evaluasi kegiatan 2015 sudah disepakati • Terkait rencana kerja TA. 2017 akan di agendakan kembali dikantor.***RR
RAPAT KERJA KOMISI
Komisi D Dorong Pembentukan Forum Kesehatan
Depok, Aspirasi KOMISI D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok belum lama ini melakukan rapat kerja membahas rencana kerja komisi tersebut menjalankan fungsi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat. Hadir dalam rapat tersebut koordinator bidang kesejahteraan rakyat, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Depok Igun Sumarno, Ketua Komisi D
Lahmudin Abdullah, Anggota Komisi D dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurut Ketua Komisi D Lahmudin Abdullah, dalam rapat tersebut dilahirkan beberapa catatan penting untuk mendorong kesejahteraan di Kota Depok. Salah satunya, Komisi D mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) 25
DPRD Kota Depok
Kota Depok untuk membuat forum kesehatan seperti di Kota Surakarta. "Di Pemerintahan Surakarta terdapat forum bernama forum kesehatan dan serta bantuan sosial berupa biaya tidak terduga," katanya. Selain itu, ungkap Lahmudin, Komisi D meminta Dinkes melakukan rekayasa septiktank dengan jarak 10 meter yang berlokasi di wilayah Kampung Lio, Kelurahan Depok Lama, Keca-
RAPAT KERJA KOMISI matan Pancoran Mas. Serta mendorong Pemkot Depok melalui Dinkes berperan aktif melayani kesehatan masyarakat melalui Puskesmas. Dan, menjadikan Puskesmas sebagai BLUD agar dapat mengelola biaya operasional sendiri. Lahmudin menambahkan, dokterdokter yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap korban tindak kekerasan, pemerkosaan dan lain-lain mendapat nilai satu yang artinya sama dengan dokter tersebut melayani 1000 pasien. "Pagu pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Dinkes mencapai angka Rp9 miliar. Komisi D berharap Dinkes dapat menjalankan program pelayanan kesehatan sebaik mungkin," tuturnya. Lahmudi berkata, program unggulan Dinkes adalah membangun rumah sakit di wilayah Kota Depok guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang
belum mendapat pelayanan secara maksimal. "Dalam melayani kesehatan bagi masyarakat Kota Depok, Dinkes dalam hal ini dapat meningkatkan peran Puskemas Cimanggis dan Puskesmas Abdi Jaya untuk menjadikan puskemas sebagai tempat untuk melayani masyarakat, yang pelayanannya nanti di rasakannya sama dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daearah," katanya. Selain bicara kesehatan, ungkap Lahmudin, pihaknya juga membahas program Dinas Pemuda Olahraga dan Seni Budaya (Dispora Senibud) terkait fasilitas olahraga bagi masyarakat Depok seperti gedung olahraga, gedung kesenian dan pembangunan lapangan sepakbola. "Semua itu menjadi keinginan masyarakat Depok. Walaupun kita tahu bahwa anggaran yang kita miliki terbatas, namun pemerintah harus dapat mewujudkan keinginan tersebut," katanya.
Disamping, kata dia, dalam waktu dekat Dispora Senibud akan menambah arena rekreasi di beberapa situ di Kota Depok. Diharapakan penambahan arena rekreasi tersebut dapat memberi masukan keuangan bagi masyarakat. "Dispora Senibud diharapkan mempunyai target yang bisa dibanggakan oleh masyarat Kota Depok ke depannya, serta fokus pada satu titik yang benar-benar menjadi kebanggan Kota Depok," katanya lagi. Komisi D, tutur Lahmudin, juga menerima masukan dari masyarakat terkait studion mini yang ada di Kota Depok. Dimana, kata dia, studion tersebut sama sekali tidak memerlukan tribune karena tidak memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. "Diharapakan Dispora Senibud dapat mendukung dan memfasilitasi kegiatan pemuda-pemudi Kota Depok yang berbakat olah raga di bidang masing-masing," katanya.
KURANG Foto 26
DPRD Kota Depok
Evaluasi
BPPD Evaluasi Tiga Perda
Rapat BPPD Evaluasi Perda Miras
Depok, Aspirasi BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok di bawah komando T Farida melakukan evaluasi terhadap tiga Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok yang dinilai belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal, ketiga perda itu memiliki peluang untuk menambah pundi-pundi keuangan daerah. Menurut Ketua BPPD, T Farida, hasil rapat BPPD mencatat terdapat kelemahan pada Perda Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan. Padahal, bila penyelenggaraan perhubungan ini dikelola secara optimal ternyata dapat memberikan sebuah peluang retribusi
dan pajak yang luarbiasa. "BPPD memberikan saran dan masukan perlu dibuat system secara terintegrasi dari mulai penyelenggaraannya, pengawasannya sampai penyetoran pajak atau retribusinya. Misal potensi – potensi parkir di indomart, restoran dan lainnya," katanya. Farida juga mengingatkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok untuk mengidentifikasi lahan parkir saat pembuatan izin. Apakah pengusaha restoran ataupun minimarket akan mengelola parkir atau tidak. "Hal itu sangat penting agar semua parkir yang ada di Kota Depok terdata dan keuangan yang dipungut masuk dalam kas daerah," tuturnya. 27
DPRD Kota Depok
Selain itu, kata Farida, sebaiknya segera dibuat sistem online bertahap. Pertama, sistem online internal antarOrganisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedua, sistem online dengan para kemitraan. "Terkait penertiban parkir liar, peran Satpol PP harus dimaksimalkan. Artinya, harus dibuat tim adhock penataan penyelenggaraan perhubungan yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), BPMP2T, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Polres dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air," ujarnya. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok itu berkata, perlu dilakukan penataan lahan fasilitas sosial (fasos)-fasilitas umum (fasum) yang dipergunakan untuk parkir.
Evaluasi "Jangan ada lagi lahan fasos-fasum yang dijadikan parkir, tapi uang yang dipungut tidak masuk ke dalam kas daerah," tegas Farida. Farida berkata, selanjutnya Perda Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. BPPD melihat efektifitas pengelolaan lingkungan hidup, efektifitas penyelenggaraan perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup bertumpu pada sistem yang terintegrasi dari mulai penentuan lokasi atau ruang kemudian masalah proses perizinan usaha dan mekanisme pengawasannya. Banyak dampakdampak dari kondisi lingkungan terbesarnya dari para pelaku usaha. "Pengawasan limbah karena semakin banyaknya semakin pesatnya pertumbuhan usaha baik perdagangan maupun jasa sangat diperlukan badan pengawasan yang lebih komperhensif yang selama ini masih mengandalkan pihak swasta yang ternyata di Indonesia hanya ada dua. Jadi ada usulan dibuat semacam BUMD khusus penanganan masalah limbah sehingga arus limbah tersebut menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan penyakit di Kota Depok," ujarnya. Ia menambahkan, secara teknis terkait masalah lingkungan ketika ada kondisi lingkungan yang membahayakan maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memerlukan alat atau sarana dan prasarana mobil penebangan pohon yang respentatif. Disamping, kata dia, konsep tentang pembagian tugas sistem pengelolaan sampah belum jelas. Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana belum siap, jadi para pihak terkait harus bisa saling kerja sama dalam hal konsep tentang pembagian tugas system pengelolaan sampah di Kota Depok. "Bagaimana tindak lanjut surat edaran yang buat DKP, harusnya yang buat bukan DKP. Harusnya surat
edaran dibuat setelah dilakukan duduk bareng dulu dengan asisten pemerintahan yang menata tatalaksana organisasi sesuai tidak pembagian wewenang ini, jadi tidak sepihak saja DKP mengeluarkan aturan ini dan juga dibicarakan masalah persiapannya," katanya. BPPD, kata Farida, juga menyoroti pembagian wewenang. Masalah pengawasan pengendalian (wasdal) ada dua yang harus diperhatikan, di mana sistem terintegrasi harus sudah dimulai, adalah Ketidak komitmen beberapa oknum pelaku usaha dalam menerapkan siteplannya sehingga dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup RTH menjadi sangat sedikit, seperti: rukoruko tidak memenuhi RTH-nya atau pun minimarket yang tidak beruko berdiri sendiri secara umum tidak mengikuti aturan berlaku membangun RTH. Selanjutnya, tutur Farida, Perda Kota Depok Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pemkot harus membuat sebuah kajian strategi pengendalian miras, dimana harus jelas
sistem kerjanya. "Kami minta agar Satpol PP agar membuat tim intel satpol PP untuk melakukan gerakan pengendalian miras yang melibatkan elemen masyarakat. Kewilayahan harus diperkuat diberikan wewenang di kecamatan dan kelurahan agar Satpol PP dapat terbantu dalam hal pengawasan miras," katanya. Farida menambahkan, Pemkot Depok diharapkan dapat memberikan edaran pemberitahuan kepada warungwarung yang menjual miras. Begitu juga Komisi A agar melakukan kajian revisi Perda No. 6/2008 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dimana, kata Farida, pada Bab 4 Pasal 9 nomor 1 dirubah redaksionalnya menjadi golongan A wajib memiliki SIUP, IMB atau dari pejabat yang ditunjuk. BAB IV Pasal 9 nomor 5 dirubah redaksionalnya menjadi Penertiban SIUP-MB ditetapkan dengan biaya tinggi. Bab II Pasal 2 nomor b dan c dihapus dan Pasal 3 B dan C dihapus Pasal 6 15 % diganti menjadi 5.
"BPPD memberikan saran dan masukan perlu dibuat system secara terintegrasi dari mulai penyelenggaraannya, pengawasannya sampai penyetoran pajak atau retribusinya. Misal potensi – potensi parkir di indomart, restoran dan lainnya," katanya.
28
DPRD Kota Depok
Banggar
Banggar dan TAPD Lakukan Sinkronisasi
Depok, Aspirasi WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Yeti Wulandari, berkata, Badan Anggaran DPRD Kota Depok telah melaksanakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sinkronisasi metode pembahasan Badan Anggran Kota Depok 2016 dan hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan anggaran. Selain itu, kata Yeti, dalam rapat tersebut juga dicari persamaan persepsi tentang kebijakan makro pembangunan Kota Depok (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). "Pembahasan pelaksanaan pokokpokok pikiran DPRD Kota Depok 2016 dan rencana penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok tahun 2017," katanya. Dalam rapat tersebut, kata Yeti, didapati bahwa bagi daerah yang belum meiliki RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyeleng-
garaan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD provinsi, dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Bahwa penyusunan RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokokberdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJPD, mengingat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program oleh kepala daerah yang terpilih. "RPJMD yang lama dapat dijadikan acuan, tetapi hanya hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan SKPD penanggungjawab," tuturnya. Ia menambahkan, sesuai dengan PP nOmor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pedoman Transisi dan 29
DPRD Kota Depok
Kaidah Pelaksanaan wajib untuk dimasukan didalam RPJMD. Ia menambahkan, peran DPRD di dalam penyusunan RKPD sesuai Pasal 90 UU Nomor 23 tahun 2014 berhak melakukan pembahasan bersamasama TAPD dari awal penyusunan RKPD sampai tingkat Raperda tentang APBD. "Dampak yang akan terjadi apabila pokok-pokok pikiran DPRD dimasukan melewati batas waktu," katanya. Yeti berkata, jika pokok-pokok pikiran dimasukan melewati batas waktu maka yang akan terjadi. Pertama, inkonsistensi keseimbangan antara program dan anggaran tahunan daerah. Kedua, keterlambatan waktu penetapan perturan kepala daerah dan akan mengganggu siklus penyusunan APBD. Yeti menuturkan, kewenangan DPRD didalam penyusunan RKPD diantaranya adalah: memberikan masukan atas prioritas program berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah, menciptakan konsistensi dan sinkronisasi dokumen rencana dan penganggaran guna mewujudkan pembangunan daerah yang bertanggung jawab, menciptakan komunikasi yang harmonis dengan eksekutif agar terwujud pemahaman yang sama dan holistik tentang perencanaan dan penganggaran, sekaligus dapat memposisikan fungsi peran dewan dalam tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran. "Terkait dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Depok untuk segera dilakukan penginputan dua minggu setelah rapat kerja ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih," ujarnya.
RAPERDA Raperda APBD TH. 2016
Dua Raperda Disetujui DPRD Kota Depok
D
PRD Kota Depok, akhir Januari ini (25/1), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan dua Raperda baru. Bertempat di ruang sidang DPRD Kota Depok, rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo,S.Sos dan dihadiri oleh para Wakil Ketua, para Anggota DPRD, Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, para Pejabat Sipil, TNI/POLRI, serta para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok. Ketua DPRD mengatakan bahwa dua Raperda ini dibahas oleh Pansus II yang diketuai oleh saudara Hamzah,SE.MM dari Fraksi Gerindra bersama anggota Pansus. Mereka telah melakukan berbagai pembahasan dan mengkaji secara mendalam dan detail terhadap isi dan konten pasal-pasal yang
terdapat dalam Raperda ini bersama OPD terkait, yaitu Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok. “Kami atas nama Pimpinan Dewan mengucapkan terima atas kerja samanya yang baik, sehingga kedua Raperda ini mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Depok,” ungkap Hendrik. Adapun dua Raperda yang disetujui tersebut adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok Tahun 2015-2035. Ketua Pansus II dalam laporannya menyampaikan bahwa bangunan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia sebagai sarana untuk mempertahankan maupun mengembangkan kehidupannya. Bangunan dapat memiliki berbagai fungsi, di antaranya berfungsi sebagai 30
DPRD Kota Depok
hunian, usaha, keagamaan berupa rumah ibadah, sosial budaya maupun sebagai instalasi keamanan. Dari masa ke masa perkembangan bangunan mengalami dinamisasi, baik dari segi arsitek maupun struktur. Dinamisasi perkembangan bangunan tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan lahan yang tersedia sehingga keberadaanya memerlukan pengendalian. Pengendalian pertumbuhan bangunan dilakukan melalui izin mendirikan bangunan (IMB). Mengingat bahwa bangunan memiliki fungsi yang berbeda-beda, maka persyaratan IMB juga memiliki perbedaan. Dengan demikian, persyaratan mendirikan bangunan harus dirinci dengan jelas dalam Peraturan Daerah, sehingga tidak hanya mengatur persyaratan secara umum. Hal itu dimaksudkan untuk mewu-
RAPERDA judkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan serta mewujudkan keseimbangan kepentingan kesehjateraan dan keamanan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan IMB adalah persyaratan mendirikan bangunan yang telah memenuhi persayaratan Luas Lahan, Garis Sempadan Sungai (GSS), Garis Sempadan Bangunan (GSB), maupun Garis Sempadan Jalan (GSJ) namun tetap berada di daerah yang rawan bencana maka wajib dikenakan kompensasi terhadap pemeliharaan lingkungan. Begitu pula dalam Izin Pemanfaatan Bangunan. Guna melindungi keselamatan pengguna bangunan, maka perlu diatur persyaratan standard bangunan yang sudah dapat digunakan. Dengan demikian, pemeriksaan bangunan yang meliputi arsitektur, struktur, fasilitas, dan utilitas bangunan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan berbagai pembahasan yang cukup panjang dan mengkaji secara mendalam terhadap isi dan konten pasal-pasal yang terdapat di dalam Raperda tentang perubahan Perda Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, DPRD memberikan beberapa rekomendasi untuk dijadikan evaluasi bagi Pemerintah Kota Depok ke depan. Pertama, Pemerintah harus tegas didalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang tata ruang, sehingga ke depan tidak ada lagi pelanggaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, kemudahan persayaratan dan proses perijinan tentang ijin mendirikan bangunan, ke depannya agar optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tepat jangka waktu penyelesaian proses perijinannya. Ketiga, pemerintah ke depannya harus tegas dalam memberikan sanksi bagi setiap bangunan yang tidak mentatati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Depok. Keempat, diperlukan adanya mekanisme dalam pelaksanaan IMB sehingga lebih efektif dan efisien. Antara lain, pemohon tidak meluang-kan waktunya yang lebih lama, dengan biaya yang transparan. Kemudian, dari
sisi penerapan sanksi harus dipertegas. Sanksi administrasi harus sampai pada penjatuhan pidana, sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap si pemohon IMB serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kelima, pengawasan terhadap IMB di Kota Depok belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih adanya IMB yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta terjadinya pembiaran terhadap ketidaksesuaian tersebut. Keenam, mekanisme pengawasan yang terjadi belum transparan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengawasan yang dibiayai oleh pemohon IMB. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme dalam pelaksanaan IMB yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, dari sisi penerapan sanksinya harus dipertegas ataupun diperberat. Ketujuh, agar tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka pihak pengawas bangunan perlu diperlengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana, sehingga diharapkan tugas pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan objektif. Adapun hasil pembahasan Pansus II terhadap Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2015-2035, DPRD juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok. Rekomendasi pertama, dengan akan ditetapkannya Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2015-2035, DPRD berharap Pemerintah Kota Depok ke depannya mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan di suatu kawasan, seperti banjir, kemacetan, polusi, dan kesehatan lingkungan menjadi sebuah kawasan yang tertata dan teratur dengan perencanaan yang baik, aman, nyaman, rapi, bersih, dan sehat. Rekomendasi kedua, dalam pelaksanaan Raperda tersebut dibutuhkan instrumen hukum dan sarana prasarana untuk pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota. Kota Depok sudah memiliki instrumen hukum yang dijadikan dasar pelaksa¬naan, seperti Perda tentang RTRW, Perda tentang Bangunan Gedung, IMB, dan sebagainya. Di samping itu, aspek sarana dan prasarana berupa peta sudah tersedia lengkap dan jelas, sehingga memudah31
DPRD Kota Depok
kan bagi Pemerintah dan Masyarakat untuk memahaminya. Akan tetapi, faktor penghambat masih saja ada, seperti kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif di lapangan. Rekomendasi ketiga, aspek lainnya yang menghambat adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaraan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga banyak lahan-lahan pertanian yang produktif dialihfungsikan setelah terlebih dulu dijual kepada pembeli untuk pembangunan permukiman. Dalam jangka panjang, hal itu dapat berdampak serius terhadap degradasi lingkungan dan ketahanan pangan. Untuk itu, DPRD meminta agar Pemerintah melakukan penyuluhan dan pelibatan masyarakat, mulai dari tahap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang hingga pelaksanaan dan evaluasinya. DPRD berharap agar ke depan pelaksanaan terhadap Perda ini dapat dilakukan secara benar dan optimal. Pada kesempatan itu, Walikota Depok Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail,M.Sc dalam sambutannya menyampaikan bahwa ke-2 Raperda yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Depok ini, sebelumnya telah disampaikan dan dibahas, dikoordinasikan, serta dilakukan konsultasi publik oleh Pansus II DPRD Kota Depok dengan OPD dan Stakeholder terkait. Dengan demikian, Raperda tersebut diharapkan akan meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. “Atas nama Pemerintah Kota Depok, kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras dari DPRD Kota Depok bersama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok yang telah bekerja maksimal sehingga kedua Raperda ini dapat diselesaikan dengan baik,” tutur Walikota Depok. Ketua DPRD Kota Depok yang disaksikan oleh Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, dan para Wakil Ketua DPRD Kota Depok, kemudian menandatangani Keputusan DPRD Kota Depok dan Berita Acara Persetujuan kedua Raperda tersebut. Berikutnya, dilakukan penyerahan Keputusan DPRD dan Berita Acara kepada Walikota Depok.***
PELANTIKAN
Gubernur Ahmad Heryawan Resmi Melantik
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Bandung, Aspirasi Walikota-Wakil Walikota Depok Mohammad Idris-Pradi Supriatna mengucap sumpah di hadapan Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan ribuan masyarakat yang hadir dalam acara pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberhentian pejabat bupati/walikota sementara. Kemudian, dilanjutkan dengan pengangkatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih. Usai dilantik, Walikota Depok Muhammad Idris mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur kepada Allah SWT bahwa acara pelantikan berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan Gubenur. “Kami siap dan kami ingin segera bekerja sesuai dengan apa yang kami
canangkan pada saat kampanye,” ujar Idris pada pertengahan Februari lalu. Hal pertama yang akan dilakukan oleh pasangan walikota-wakil walikota tersebut adalah penyesuaian antara program-program janji kampanye dengan DIPA yang sudah disahkan APBD-nya pada tahun 2016. “Kami juga akan melakukan persiapan–persiapan untuk merealisasikan janji-janji kampanye yang akan kami mulai pada 2017,” paparnya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ia bersama pasangannya akan mulai berkerja. Meskipun sertijab baru akan dilaksanakan pekan depan. “100 hari sampai satu tahun ke depan, kami melakukan penyesuaian DIPA APBD 2016. Sebab, kami tidak bisa melaksanakan program-program unggulan kalau memang tidak sesuai dengan APBD yang telah disahkan,” tegasnya. Kalaupun ada hal yang sesuai 32
DPRD Kota Depok
adalah anggaran pembebasan lahan dalam rangka menyesuaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai 30 persen, yang sudah dimulai pada tahun ini. “Hal tu memang cukup banyak anggarannya, sehingga akan kami selesaikan pada tahun ini,” terangnya. Senada dengan Idris, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengaku senang sudah dilantik. Dirinya optimistis bahwa bisa berkerja sama dengan walikota secara maksimal. “Insha Allah, dengan perasaan senang ini, ketika nanti akan melaksanakan tugas akan diiringi dengan hati ikhlas lillahi ta’ala,” tandasnya. Dalam kesempatan itu, Pradi menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugasnya secara normatif. “Kami bersama-bersama sepakat normative. Ini memang amanah untuk rakyat. Kami akan menyesuaikan diri, karena kami dari eksternal. Kedua, bukan hanya menyikapi, tetapi ada kerja konkret yang kami lakukan, khususnya terkait dengan persoalan masyarakat seperti banjir dan lainnya,” terangnya. Acara pelantikan tersebut merupakan acara pelantikan enam kepala daerah. Di antaranya Walikota-Wakil Walikota Depok, Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, Bupati-Wakil Bupati Bandung, Bupati-Wakil Bupati Kara¬wang, dan Bupati-Wakil Bupati Indra¬mayu. Acara juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, Forkopimda, Ketua KPU, OPD, Camat dan Lurah. ***
KEGIATAN DEWAN
Komisi A Pelajari Persoalan Jalan Lingkungan ke Kemendagri
Depok, Aspirasi KOMISI A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok konsultasikan persoalan jalan lingkungan yang terkena pembangunan Jalan Tol Depok Antasari (Desari) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hadir dalam Rapat Konsultasi ini, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok H. Nurhasim, S.IP, Koordinator Yeti Wulandari, SH yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Wakil Ketua Komisi A Hamzah, SE, Sekretaris Komisi A Qurtifa Wijaya, S.Ag, dan beberapa anggota, diantaranya: Rachmin Siahaan, HJ. Siti Sutinah, Indah Ariani, SH, H. Moch. Sakam, Fitri Hariono, S.IP, Nurhasan, Amd, Dra. Hj. Siti Nurjanah, Ma`mun Abdullah, ST, Sasmita, Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok, Bidang
Aset DPPKA , Bapak Tafip Kasubdit Pertanian dan Tata Ruang , Hendri Firdaus Bina Administrasi kewilayahan, Hendri Suhendra Subdit Bina Pengadaan Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Rapat pun dilaksanakan di lantai 2 ruang Praja Bhakti II bertujuan untuk mendapatkan masukan, rekomendasi dan kejelasan terkait dasar aturan untuk permasalahan Jalan Lingkungan terkait pembebasan tanah tol Desari. Dalam rapat kesempatan tersebut, Ditjen Bina Bangda Kemendagri memfasilitasi dengan mengundang dan mempertemukan semua pihak terkait, sehingga permasalahan semakin jelas, dan dapat dilihat dari berbagai segi dan keterkaitan semua pihak. Menurut Ketua Komisi A Nurhasyim, kunjungan itu dilakukan karena banyaknya surat dari masyarakat kepada Komisi A DPRD Kota Depok, terkait jalan lingkungan yang terkena 33
DPRD Kota Depok
pembangunan Jalan Tol Desari. "Masyarakat mengkalim bahwa jalan lingkungan tersebut sebagian ada bukti kepemilikannya masing - masing dan ingin mendapatkan ganti rugi atas pembangunan jalan tol tersebut," katanya. Namun yang perlu dicatat, kata Nurhasyim, jalan lingkungan tersebut juga sudah mendapatkan intervensi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan. "Dari hasil rapat konsultasi ini, diketahui bahwa beberapa peraturan dan perundangan yang dapat dijadikan telaah hukum diantaranya adalah: Permendagri 9 No. 20, Perpres 71 tahun 2012, Undang- undang nomor 2 tahun 2012, Perpres 148 tahun 2015. Bukti kepemilikan harus ditelusuri dari perencanaan awal, pihak terkait selanjutnya dapat berkoordinasi ke Satgas di BPN yang membidangi masalah jalan lingkungan," tandasnya.
KEGIATAN DEWAN
Puluhan Guru Honorer Curhat ke Komisi D
Depok, Aspirasi Sedikitnya 80 guru honorer se-Kota Depok curhat ke Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok belum lama ini. Kedatangan 'pahlawan tanpa tanda jasa' itu ke gedung DPRD disambut Wakil Ketua III DPRD Depok Igun Sumarno, Ketua Komisi D Lahmudin Abdullah, Wakil Ketua Komisi D Moch Hafid, Anggota Komisi D Nurjaman, perwakilan Dinas Pendidikan dan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok. Dalam kesempatan tersebut para guru honorer menyampaikan beberapa keluhan, diantaranya; para guru honorer menginginkan kenaikan honorarium uang transport dari Dinas Pendidikan, yang awalnya sebesar Rp200 ribu dibagikan setiap 6 bulan sekali, agar dinaikan menjadi 500 ribu rupiah. Dan, pembagiannya dilakukan sebulan sekali. Kedua, para guru honorer meminta dilakukan update data dan verifikasi data guru honorer yang valid. Data valid 945 orang data honorer sisa dari
K2 yang lulus ujian, nama-nama tersebut nantinya dibuat peraturan walikota agar memiliki kekuatan hukum. Disamping, para guru honorer ini juga menginginkan adanya informasi yang transparan terkait siapa saja penerima tufung dan sertifikasinya, apakah dari pusat atau daerah. Mereka pun menanyakan apa saja persyaratannya, hendaknya diinformasikan dengan baik, dan disosialisasikan dengan baik, paling tidak ketika ada yang meminta informasi tersebut ke Dinas Pendidikan dilayani. Para guru honorer juga menginginkan bahwa data honorer harus sinkron antara data yang dimiliki BKD, dan yang dimiliki Disdik. Terutama terkait untuk penerima uang transport dari Disdik. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan agar pemerintah daerah (pemda) memperhatikan kondisi jalan disebelah Sekolah Menengah Atas (SMA) 4, sebagaian jalan telah dibangun, namun sebagian masih sangat rusak, dan susah untuk dilewati. 34
DPRD Kota Depok
Mendengarkan curhat para guru honorer tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Lahmudin Abdullah mengatakan, pihaknya menerima seluruh keluhan yang disampaikan. "Kami menerima kedatangan para guru honorer untuk menyampaikan aspirasinya, kami mempertemukan Dinas Pendidikan dan BKD sebagai stakeholder terkait agar dapat menjawab dan menampung masukan serta pertanyaan- pertanyaan dari para guru honorer ini, untuk selanjutnya di bahas dan ditindaklanjuti. Semoga saja kesejahteraan guru honorer di Kota Depok dapat meningkat," katanya. Koordinator Komisi D DPRD Kota Depok Igun Sumarno mengatakan, pihaknya meminta data tersebut, jika data update dan yang sudah diverifikasi sudah tersedia, Dewan akan mengawal kinerja pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan para guru honorer, "Terkait SMA 4 akan dimasukan ke Pokir, namun akan dilihat status jalan tersebut, jika tidak bermasalah maka akan segera diperbaiki menggunakan APBD," katanya.
KEGIATAN DEWAN
Hendrik T Allo ingatkan Musrenbang Sarana Efektif Warga Usul Pembangunan
Depok, Aspirasi Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengingatkan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sangat penting. Dimana seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan skala prioritas, sehingga akan tercapai adanya kesepakatan terhadap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun oleh Pemkot Depok. "Musrenbang tingkat kota ini diharapkan bisa menjadi kebutuhan dasar dalam pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," ujar politikus PDIP itu saat menghadiri acara yang berlangsung Rabu, 2 Maret 2016, di Kinasih Resort, Jalan Raya Cilangkap Tapos – Depok. Hadir dalam acara ini, Walikota Depok bersama Wakilnya, Wakil
Ketua DPRD Kota Depok, Ketua Komisi dan Ketua fraksi DPRD Kota Depok, Unsur Fokorpimda, perwakilan Bapeda Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kota Depok beserta jajarannya, para kepala opd, para camat dan lurah se-kota Depok, para ketua organisasi profesi, ketua asosiasi industri kreatif Kota Depok, kepala lembaga demografi dan ukm center Universitas Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Musrenbang tersebut, ia menambahkan dapat mencerminkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan. Pasalnya, kegiatan itu dimulai dari tingkat kelurahan sehingga efektif dalam menyerap aspirasi dari masyarakat dengan menentukan skala prioritas yang erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat banyak karena direncanakan secara bersama sesuai 35
DPRD Kota Depok
kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal itu seperti digariskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah sekaligus merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Karena itulah, Hendrik selaku pemimpin Dewan mengungkapkan: ”DPRD Kota Depok mendukung sepenuhnya semua agenda kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan, tentunya hal ini juga membutuhkan partisipasi semua pihak dalam upaya mewujudkan Kota Depok ke arah yang lebih baik demi terwujudnya Kota Depok yang maju dan sejahtera." Disamping juga DPRD Kota Depok akan terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Depok dari tahun ke tahun. Untuk itulah ia mengimbau kepada segenap masyarakat Kota Depok semua ikut berperan aktif, berpartisipasi dan mendukung program-program pembangunan di Kota Depok sehingga terjadi keselarasan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat. Semoga Kota Depok bertambah maju, aman, damai dan sejahtera serta mewujudkan Depok yang bersih, hijau dan indah. ***RR
KEGIATAN DEWAN
Supariyono, "Kunker Tiga Daerah Terima Manfaat Perda Kota Depok"
Depok, Aspirasi "Semoga saja tiga daerah, yang melakukan kunjungan kerja, dapat membawa pulang data informasi yang bermanfaat dari Kota Depok. Dan jika dirasakan sesuai serta positif mudahmudahan dapat menjadi referensi untuk diadopsi di daerahnya masing- masing.” Begitulah ungkapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, M.Supariyono, seusai menerima kunjungan kerja tiga daerah di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setempat, Kamis, 17 Maret 2016. Tiga Daerah itu adalah anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, anggota DPRD Kota Banjar, dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo. Politikus Parta Keadilan Sejahtera itu didampingi Rezky M. Noor, Ma`mun Abdulah, dan Sri Utami saat menerima rombongan studi banding panitia khusus
(Pansus) DPRD masing-masing. Supariyono menjelaskan tiga rombongan terpisah itu masing-masing ingin mempelajari peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan Kota Depok. Kabupaten Muaro Jambi di antaranya Perda Bangunan gedung, Pengelolaan Pasar, Perda Pengelolaan Sampah, Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR), Perda Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Perda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. Kota Banjar mengungkap keinginannya mempelajari tahapan penyusunan dan waktu pembahasan program pembentukan peraturan Daerah di DPRD Kota Depok. Sedangkan Kabupaten Situbondo 36
DPRD Kota Depok
berkeinginan memperoleh data dan informasi terkait tugas dan fungsi Bappeda atau Badan Kepegawaian (BK). Namun demikian, Wakil Ketua Supariyono menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ditanyakan tetapi belum ada di Depok. Di antaranya seperti daftar perda yang ingin dipelajari Kabupaten Muaro Jambi kecuali Perda IMB, Perda yang mengatur ruang terbuka hijau, Perda tentang Pengelolaan sampah, dan Perda pengelolaan Pasar. Disamping juga Depok memiliki Perda tentang bangunan Gedung, yang materinya cukup berat sehingga saat itu, pansusnya hampir 2 tahun. Serta keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hak keprotokolerannya ada diatur dalam Perwal Pemerintah Kota Depok. "Kami akui Kota Depok belum memiliki Perda yang mengatur tentang CSR, mungkin kedepannya akan dikaji terkait hal tersebut. Kami dari BPPD DPRD Depok, beberapa waktu lalu baru saja selesai melakukan rapat untuk mengkaji rencana Raperda tahun 2017, baik yang diinisiasi oleh OPD atau usulan ide dari Dewan." Terkait Tugas, Pokok, dan Fungsi BPPD serta BK di DPRD Kota Depok, Supariyono mengakui pada dasarnya, semua sama sesuai dengan tertera dalam peraturan perundangundangan.***RR
KEGIATAN DEWAN
Wakil Ketua I DPRD Depok Terima Kunjungan DPRD Kebumen Depok, Aspirasi WAKIL Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KOta Depok, Yeti Wulandari, Wakil Ketua Komisi A Hamzah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Reinova Serry Donie, anggota Badan Anggaran (Banggar) Turiman dan Sekretaris Dewan (Sekwan) M Tamrin menerima kunjungan kerja Komisi B, C dan D DPRD Kabupaten Kebumen. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen melakukan konsultasi dan study banding soal kemitraan kerja antara DPRD dan kepala daerah sesuai Undangundang (UU) Nomor 23 tahun 2014.
Rombongan yang berjumlah dari 30 orang anggota DPRD dan 6 staff berniat mencari informasi terkait mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka fungsi representatif perwakilan rakyat sebelum Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan kepala daerah. Selain itu, rombongan dari Kabupaten Kebumen juga ingin mencari tahu bagaimana hubungan kerja antara komisi-komisi, Banggar, BPPD dan kerangka fungsi anggaran dengan TAPD. Untuk menjawab pertanyaan para tamu tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari menjelaskan sistematika pembahasan RKPD, KUA-
37
DPRD Kota Depok
PPAS dan RAPBD dalam kerangka kemitraan sejajar dengan leading sektor masing-masing. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait TAPD dan Banggar. Semetara, Wakil Ketua Komisi A Hamzah menjelaskan mekanisme lembaga DPRD dalam menyerap dan menampung serta menindak lanjuti aspirasi konstitusi rakyat. "Hubungan antara legislatif dan eksekutif senantiasa dijalin dengan baik, karena bagaimana pun kedua belah pihak merupakan mitra yang saling mendukung dan membutuhkan. Kendati fungsi DPRD dalam hal pengawasan dan budgeting harus tetap dilaksanakan secara profesional dan proporsional," tandasnya.
COVER DALAM belakang
COVER LUAR belakang
