ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA DEPOK

ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA DEPOK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memeperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SEI)

Oleh: PANGESTI DWI PUTRA NIM: 104046201722

KONSENTRASI ASURANSI PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

KATA PENGANTAR    

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Atas rahmat dan hidayah-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang dengan misi pembebasannya telah memberikan sinar dalam peradaban manusia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Peran serta mereka sangat membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA, MM., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., dan Bapak Ah. Azharuddin Latief, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Dr.PHIL.JM.Muslimin.MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis. 4. Bapak O. Sudarya beserta staf pemkot Kota Depok yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Pemkot Depok dan memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

i

5. Bapak Anton Wartono SE. AAAIJ beserta staf Asuransi Syariah Mubarokah yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Asuransi Syariah Mubarokah dan memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitian 6. Orang tua tercinta: ayahanda Tasmin dan ibunda Kasmi yang tak pernah letih dan bosan mendoakan penulis dan semua anak kecintaannya. Kasih sayang, dorongan, nasehat, serta ridho keduanya merupakan pondasi bagi segala niat dan tekad penulis dalam menuntut ilmu dan menjalani hidup. Semoga Sang Kholiq mengampuni segala dosanya. Amin. 7. Kakanda tercinta Wuri Handayani dan Adiku Lentia Renofatih yang

telah

memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis. Keponakanku tersayang Muhammad Daffa yang selalu memberikan energi baru untuk menjadi lebih baik. 8. Kekasih Tercinta Nur Emmy Lestiyanti yang tak pernah letih dan bosan mendoakan penulis dan telah memberikan dukungan moril sepenuhnya yang tak terhingga kepada penulis sehingga memberikan semangat baru untuk menjadi lebih baik. 9. Teman-teman di Prodi Asuransi Syariah 2004, yang telah memberikan semangat dan doanya dalam proses penyusunan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat dan mempunyai kontribusi yang signifikan bagi penelitian selanjutnya. Amin Jakarta, 12 Desember 2010 1 Rabiul Akhir 1432 H Penulis

ii

ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK

KATA PENGANTAR...........................................................................................i DAFTAR ISI..........................................................................................................iii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah.............................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.........................................9 C. Tujuan dan Manfaat...................................................................10 D. Review Studi Terdahulu.............................................................12 E. Kerangka Teori dan Konsep......................................................13 F. Metode Penelitian dan Tekhnik Penulisan.................................15 G. Sistematika Penulisan.................................................................17

BAB II

TINJAUAN TEORITIS A. ASURANSI SYARIAH 1. Pengertian Asuransi Syariah...............................................21 2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah..........................................24 3. Mekanisme Pengelolaan Dana...........................................30 4. Konsep Operasional Asuransi Syariah...............................34 B. ASURANSI JIWA 1. Pengertian Asuransi Jiwa...................................................36 2. Prinsip Umum Asuransi Jiwa.............................................37 3. Tujuan Asuransi Jiwa.......................................................39

iii

4. Karakteristik Asuransi Jiwa..............................................41 5. Jenis Kontrak Asuransi Jiwa.............................................42 6. Sifat-Sifat Kontrak Asuransi Jiwa....................................44 7. Ciri-Ciri Khusus Asuransi Jiwa Secara Kolektif..............45 BAB III

SANTUNAN

KEMATIAN

KERJASAMANYA

DIKOTA

DENGAN

DEPOK

ASURANSI

DAN

SYARIAH

MUBAROKAH A. Sejarah,Visi dan misi kota Depok dan santunan kematian......48 B. Peranan ASM dalam santunan kematian ................................58 C. Pelaksanaan santunan kematian yang dilakukan oleh ASM....62 BAB IV

ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK A. Prosedur Pengajuan Klaim Santunan Kematian Warga Kota Depok…………………………………….……..64 B. kendala-kendala yang di hadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian…………………………………………...79 C. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian…………………………………………...81

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan...............................................................................83 B. Saran.........................................................................................84

iv

Daftar Pustaka....................................................................................................85 Lampiran.............................................................................................................88

v

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Hidup di zaman ini memang serba sulit. Problem keseharian yang menumpuk sudah tidak jarang lagi telah menempatkan seseorang untuk mengambil jalan pintas. Faktor ekonomi yang tidak menentu inilah kemudian menjadikan seseorang menghalalkan segala cara. Upaya untuk terus mampu bertahan hidup di tengah kondisi yang serba tidak menentu dan carut-marut. Hal itu cenderung mengarahkan seseorang untuk bersikap egoistik, memikirkan diri sendiri dan bahkan nekat melakukan tindak kriminal. Kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat drastis akhir-akhir ini menempatkan situasi perekonomian mikro menjadi sangat rapuh. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus pasar bebas dan globalisasi juga dibuatnya kalang-kabut. Tatanan kehidupan yang terus berubah sangat cepat setiap saat bahkan melebihi yang lainnya. Disaat-saat itulah seakan-akan dituntut untuk dapat kompetisi. Kompetisi yang tidak lagi memandang bulu. Jika masih ingin untuk tetap dapat terus melanjutkan hidup maka haruslah berhasil. Tak heran, dalam kondisi seperti itu setiap individu pasti selalu memikirkan pribadi masing-masing. Menganggap orang yang kurang beruntung lantaran mereka sendiri yang kurang maksimal. Sedangkan bagi mereka yang terbilang sukses beranggapan adalah hasil

2

jerih payahnya sendiri. Menumpuk kekayaan tidak lebih hanya untuk diri sendiri. Dalam hal ini jelas tidak ada lagi rasa kebersamaan dan gotong-royong apalagi saling tolong menolong. Meskipun bangsa ini dikenal akan semangat itu tetapi kini tidak lagi. Gelombang monernisasi telah merubah paradigma perikehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai hakikatnya wujud manusia dalam kehidupan di dunia yaitu melaksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka pengabdian kepada sang pencipta. Manusia diberikan amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaikbaiknya demi kesejahteraan seluruh mahkluk.1 Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama manusia dalam menjalankan kehidupan nya di dunia ini, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dan keinginannya terpenuhi dengan baik dan dapat merasakan kepuasannya tersendiri bagi manusia tersebut. Baik dari aspek materil maupun spiritual, dalam jangka yang pendek maupun dalam jangka yang panjang, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Dewasa ini nilai kesadaran masyarakat akan kemampuan menghasilkan atau menghadapi kehidupan ekonominya selalu terancam oleh bahaya kematian, usia tua atau ketidakmampuan dan masalah-masalah ekonomi lainnya, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengatasi konsekuensi yang tidak terelakkan itu.

1

Adiwarman Karim, Sejarah pemikiran ekonomi islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 hal 2

3

Ketidakpastian dihari depan yang penuh risiko menyebabkan setiap orang harus selalu berikhtiar dan memperkecil resikonya, guna menghadapi atau memperkecil risiko tersebut. Dalam menghadapi risiko yang muncul akibat adanya perubahan masa, setiap manusia dalam kehidupannya dituntut untuk mempertahankannya salah satunya dengan cara menabung atau berinvestasi untuk tujuan berjaga-jaga dihari depan kelak. Tetapi, adakalanya usaha tersebut sering kali tidak mencukupi, karena beban yang ditanggung jauh lebih besar dari yang diperkirakan ataupun di luar kemampuan kita. Maka dari itu, risiko kerugian dapat dikelola secara bersama-sama dengan risk sharing ataupun mengalihkannya kepada pihak lain dengan risk transfer. Upaya pengalihan risiko itu disebut konsep asuransi, dimana peserta diwajibkan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk pertanggungan, yang nilainya tergantung pada risiko yang dialihkannya serta rencana manfaat yang akan diterima kelak nantinya ketika kita menghadapi resiko tersebut. Cara lainnya untuk menghadapi resiko tersebut yaitu dengan menyimpan kondisi keuangan kita untuk masa yang akan datang misalnya dengan menabung ataupun juga berinvestasi, Disadari ataupun tidak, setiap orang pasti telah berinvestasi, 2 baik berupa tindakan, ucapan atau keuangan. Dari pemahaman ini, maka investasi merupakan sebuah proses menentukan pilihan. Pada hakikatnya investasi diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu yang tidak diharapkan di 2

Jaka E Cahyono, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksadana, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2002 , Cet.3 hal. 6

4

masa depan. Hasil yang diharapkan dari investasi tidak selalu untuk membuat kekayaan bertambah, namun juga untuk mempertahankan diri dari kondisi ekonomi atau melindungi kekayaan yang sudah ada. Dalam hal ini setiap manusia dianjurkan untuk mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sa’adah al-daraini, seperti firman Allah Swt dalam al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 201. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal proteksi untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf tentang ceritanya dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus dalam al-Qur’an surat Yusuf ayat 46493.                                                                  

"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka 3

Artikel oleh AM Hasan Ali dengan judul konsep dan operasional asuransi syariah,disampaikan dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam.

5

apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dalam surat yusuf tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menimpanya pada waktu yang akan datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam al-Qur’an atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis proteksi dan manfaat lain yang sudah popular di masyarakat dunia. Demikian juga di Indonesia walaupun kehadirannya masih disanksikan banyak kalangan masyarakat Indonesia, dikarenakan masih banyak sebagian masyarakat kita yang anti juga belum mengerti arti serta fungsi polis asuransi bagi kelancaran keuangan mereka. Asuransi umumnya dikenal sebagai salah satu perencanaan pengelolaan resiko kematian dan resiko-resiko lainnya yang berkaitan dengan keuangan dengan cara menitipkan sebagian uang mereka kepada seseorang yang dipercaya untuk kemudian ketika terjadi kerugian, uang tersebut dapat diambilkan untuk menutupi kerugian yang telah

6

terjadi4. Pada masanya asuransi menjadi popular ketika masyarakat pada waktu itu dapat menafsirkan akan terjadi kerugian yang cukup besar pada saat melakukan perjalanan dagang. Sejak saat itu asuransi mulai berkembang kepada manfaat yang lainnya, seperti kerugian atas kebakaran, kerugian atas kematian, kerugian atas kecelakaan dan yang lain-lainnya 5. Sejalan dengan waktu asuransi berkembang di seluruh dunia menjadi bisnis keuangan yang menanamkan prinsip mencari keuntungan profit oriented. Sehingga banyak pelaku bisnis mulai beramai-ramai bersaing menawarkan kelebihan manfaat proteksi masing-masing karena bisnis asuransi dinilai menguntungkan. Hingga pada akhirnya asuransi pun menjadi bisnis perjudian atas nasib peserta. Para pengusaha berusaha bagaimana meraih keuntungan atas resiko peserta, juga mempersempit pengeluaran perusahaan dengan melakukan kecurangan. Pada masa itu disebut masa kegelapan6. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian, transparansi dan prinsip saling menanggung, menjadi tiang tangguh untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, menjadi bisnis yang sehat serta bernuansa Islami, dengan demikian hadirnya asuransi syariah yang merupakan pembaharuan wajah asuransi yang suram menjadi wajah yang menyegarkan, prinsip-prinsip yang ditanamkan menjadi jawaban dari sekian

4

Lihat Soeisno Djojosoedarsono. Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi. Salemba Empat Jakarta hal 71-73 5 Lihat Afzalur Rahman. Doktrin-doktrin Ekonomi Islam jilid 4. Dana bakti Wakaf. Jakarta. hal 29-38 6 Ibid h. 49-74

7

permasalahan yang ada sejak asuransi muncul7. Dan prinsip usaha asuransi pun di ubah ke asal mulanya yaitu kepada orientasi tanggung jawab sosial juga berprinsip kepada keuntungan profit oriented serta prinsip ibadah8. Hingga kini asuransi syariah diseluruh dunia mulai berkembang pesat, karena memiliki keunggulan dari sisi sosial dan ekonomi. Karena keduanya berjalan seimbang, akad yang dugunakan yaitu akad takafuli yang berarti tolong menolong yang juga merupakan azas pelaksanaan operasional asuransi syariah. Secara filosopi tidak ada yang berbeda denngan asuransi konvensional, yaitu merupakan usaha untuk menanggung resiko namun secara teknis asuransi syariah merupakan bentuk saling tanggung menanggung diantara sesama peserta (Risk Sharing) bukan peralihan resiko (Risk Transfer) yang biasa digunakan oleh asuransi konvensional. Seperti lembaga keuangan asuransi menawarkan produk-produk asuransi yang memuat unsur proteksi guna menjawab kebutuhan masyarakat. Saat ini masyarakat pun banyak memburu produk-produk dengan unsur proteksi yang menawarkan banyak keuntungan dalam satu transaksi, guna mengefektifkan waktu dan tenaga. Dari gejala sosial ini para perusahaan mulai merenovasi atau menginovasi produk-produknya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah Mubarokah salah satu perusahaan asuransi terbesar di indonesia yang melakukan banyak inovasi-inovasi produknya. Sebagai salah satu contohnya yaitu produk santunan kematian yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Depok. 7

Lihat Syakir Sula. Asuransi Syariah life and General Konsep dan system operasional. Gema Insani Press. Jakarta hal 32-57 8 Ibid h. 319-328

8

Pemerintah Kota Depok peduli terhadap kondisi masyarakat. Program Santunan Kematian pun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok, 2006-2011. Setelah melalui tahap kajian dan persiapan, program ini pun efektif dimulai tahun 2007, di bawah tanggung jawab teknis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok. Bantuan diberikan mulai dari menebus jenazah di rumah sakit, menyewa ambulans, dan tahap-tahap lain sampai jenazah dikuburkan ke liang kubur. Bantuan yang diberikan diharapkan bisa meringankan kehidupan warga yang sehariharinya hidup sederhana. Juga jangan sampai, keluarga yang ditinggalkan memiliki utang9. Jadi warga Depok kini tak perlu lagi repot mengurus jenazah sanak saudaranya yang meninggal dunia. Bagi mereka yang memiliki kesulitan finansial, Pemerintah Kota Depok dengan gratis memberikan bantuan. Karena program sangat ini membangun rasa kepedulian dan kebersamaan terhadap sesama yang sedang ditimpa musibah. Bahkan, program ini menjadi pelopor bagi pemerintah daerahdaerah lain untuk menjalankan program serupa di daerah masing-masing. Sebagai manusia dalam menjalankan fungsi kehidupannya menginginkan kehidupan nya dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan hidup, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari masalah-masalah yang akan timbul kelak dikemudian hari dalam hal penyelesaian masalah yang akan timbul ini setiap manusia dihadapkan kepada penyelesaian dari masalah itu sendiri maka dalam hal ini fungsi lembaga asuransi sangat diperlukan untuk memperkecil segala bentuk resikoresiko yang ada, yang kemudian ditanggung melalui pihak asuransi, salah satu dari 9

http://.detik.com diakses pada tanggal 14 desember 2010

9

produk asuransi syariah seperti asuransi kematian memang sangat penting dan berharga bagi ahli waris yang ditinggalkannya agar pihak yang ditinggalkanya tidak diberikan beban yang begitu berat, pihak asuransi sendiri memberikan santunan kematian bagi nasabahnya bila ada yang jatuh klaim. Dari pembahasan dan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk pelaksanaan program santunan asuransi kematian yang diterapkan oleh pemerintah kota depok dalam proses mensejahterakan warganya, bagaimana cara yang dilakukan pemerintah kota depok dalam mensosialisasikan program

kepada warganya. Untuk itu penulis tertarik untuk

membahasnya dengan judul “Analisis Prosedur Penyelesaian Klaim Santunan Kematian Warga Kota Depok”

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah Untuk menghindari terjadinya penelitian yang terlalu melebar mengenai Program Santunan Kematian Warga Kota Depok maka di dalam penelitian diperlukan adanya pembatasan dan perumusan masalah. 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan pembahasan dan uraian pada latar belakang masalah diatas, serta mengingat permasalahan yang timbul dari judul ini sangat luas, maka untuk mencapai agar kajian ini terfokus pada pokok permasalahan yang dituju maka studi ini difokuskan pada:

10

1. Program santunan asuransi kematian yang digunakan pada penelitian ini hanya periode 1 September 2007 sampai 31 Agustus 2008. 2. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan terhadap klaim santunan kematian khususnya warga Kota Depok. 3. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Depok khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kependudukan kota Depok, dan PT Asuransi Syariah Mubarakah. 2. Perumusan Masalah Dalam pembatasan masalah diatas, ada beberapa perumusan masalah yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur klaim yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. 2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota depok dalam melaksanakan program santunan asuransi kematian bagi warganya. 3. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain yaitu untuk mengetahui secara jelas tentang :

11

a. Untuk mengetahui bagaimana proses klaim yang dilakukan Pemerintah Kota Depok. b. Untuk mengetahui bagaimana proses klaim yang dilakukan PT Asuransi Syariah Mubarakah. c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanan program santunan kematian.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi literature pada perpustakaan mengenai Program pelaksanaan santunan asuransi kematian bagi warga kota depok sebagai salah satu program pemerintah dalam mensejahterakan warganya. b. Memberikan kontribusi terutama bagi penulis dan lebih jauh memberikan penambahan wawasan dan wacana, disamping itu untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. c. Dapat mensosialisasikan Program pelaksanaan santunan kematian pemerintah kota depok kepada masyarakat luas khususnya masyarakat kota depok.

12

d. Bagi lembaga akademis atau perguruan tinggi, sebagai bahan informasi ilmiah untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. e. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang mendalam tentang adanya program pelaksanaan santunan kematian warga kota depok serta prosedur pengajuannya.

D. Review Studi Terdahulu

Setelah membuka daftar database skripsi tahun sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa belum ada skripsi yang membahas mengenai prosedur penyelesaian klaim santunan kematian warga Kota Depok, tetapi telah ada yang membahas tentang penyelesaian klaim, adapun judul skripsi tersebut yaitu :

1. Fitriani, 2006 dengan judul skripsi “ Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Tri Pakarta cabang Syari’ah”. Dapat disimpulkan bahwa skripsi tersebut hanya membahas mengenai bagaimana proses penyelesaian klaim yang dilakukan PT Asuransi Tri Pakarta cab Syari’ah, sedangkan penulis membahas prosedur penyelesaian klaim yang lebih rinci mulai dari penyelesaian klaim yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, penyelesaian klaim yang dilakukan Asuransi Mubarakah dan kendala-kendala yang dihadapi selama program santunan kematian ini berjalan.

13

E. Kerangka Teori Dan Konsep 1. Kerangka Teori Santunan kematian memang merupakan konsep baru dalam sebuah pemerintahan. Seperti halnya pemerintah Kota Depok yang pertama kali menjadi pelopor keberadaan santunan kematian yang diberikan kepada setiap warganya yang meninggal dunia dalam hal menyantuni warganya. Hal ini merupakan bentuk program kesejahteraan yang diberikan pemerintah Kota Depok terhadap warganya. Santunan kematian bagi penduduk resmi kota Depok merupakan santunan yang diberikan khusus bagi penduduk resmi kota Depok yang meninggal dunia disebabkan oleh hal apapun di seluruh wilayah kota Depok dan luar kota Depok. Program yang diluncurkan walikota Depok tujuannya untuk menggerakkan tarbiyah dan meningkatkan keimanan di kalangan Warga kota Depok serta untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. Setiap warga Depok yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar 2 juta rupiah per orangnya, jika semua syarat-syarat yang diperlukan telah dilengkapi. Syarat administratif yang penting adalah: 

Harus mempunyai KTP Depok



KTP tidak boleh kadaluwarsa ketika yang bersangkutan meninggal dunia



Mempunyai Kartu Keluarga (KK)



KK tidak boleh kadaluwarsa ketika yang bersangkutan meninggal dunia



Surat kematian

14



Surat keterangan ahli waris Dengan memenuhi persyaratan administratif yang adamaka tidak ada

halangan lagi bagi warga Kota Depok dalam mengurusi proses klaim santunan kematian, dalam program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan pasti akan didukung oleh segenap warga Kota Depok, karena keluarga yang sedang berduka pasti memang memerlukan santunan tersebut untuk keperluan pengurusan jenazah. Dari santunan kematian ini tujuan utamanya adalah untuk membantu memudahkan warga disaat musibah kematian tiba, dengan tidak diminta membayar premi. 2.Kerangka Konsep

SANTUNAN KEMATIAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

ASURANSI SYARIAH MUBAROKAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15

F. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan

Dalam penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini perlu ditetapkan terlebih dahulu, untuk mengarahkan tehnik dan prosedur penelitian.Ini merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

1. Jenis Penelitian a. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian ini merupakan usaha dalam mengumpulkan data-data dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam program santunan kematian warga kota depok guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam melengkapi penelitian ini. b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang konsep yang dikaji, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku, bahan makalah, dan bacaan lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. 2. Tehnik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data-data penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data tersebut dengan cara wawancara dilakukan untuk menggali datadata dari para responden melalui percakapan langsung yang mengarah kepada masalah yang diteliti. Untuk pelaksanaan wawancara ini digunakan pedoman

16

wawancara guna mengarahkan permasalahan sesuai dengan penelitian.Dan dengan mengumpulkan data-data mengenai program santunan asuransi kematian selama satu periode yang diperoleh dari Pemerintah Kota Depok. 1.4. Metode Analisa Data

Dalam metode penganalisaan data penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif. Metode penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi

tentang

keadaan-keadaan

nyata

sekarang

dengan

tujuan

untuk

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitan dilakukan. Jenis metode penelitian deskriptif ini adalah sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian10 yaitu berusaha memberikan gambaran tentang program santunan kematian warga kota depok serta proses penyelesaian klaim santunan dengan mengumpulkan semua datadata yang didapat, kemudian menyusunnya dan menjelaskannya serta selanjutnya dianalisa.

10

Coonsuelo G. Sevila, Pengantar Metode Penelitian, dalam Toto Kurniato,”Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Syariah,”(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2010),h.12.

17

2. Pedoman Teknik Penulisan

Sedangkan Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman pada buku penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Cetakan 1,2007.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini penulis membuat sitematika penulisan terdiri dari bab dan sub bab. Penulis membaginya kedalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan uraian dari masing-masing bab dengan urutan sebagi berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan teknik penulisan yang digunakan, jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, serta sistematika penulisannya.

BAB II

: TINJAUAN TEORITIS TENTANG ASURANSI SYARIAH Dalam bab ini menjelaskan teori tentang asuransi syariah, definisi, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah,

18

karakteristik asuransi syariah, penjelasan mengenai asuransi syariah secara sistematis dan penjelasan tentang produk asuransi kematian. BAB III

: SANTUNAN KEMATIAN KOTA DEPOK SERTA KERJASAMA DENGAN ASURANSI SYARIAH MUBAROKAH Dalam bab ini berisi tentang visi dan misi, proses santunan kematian, peranan Asuransi Syariah Mubarokah dalam santunan kematian di Kota Depok dan data terakhir pengajuan klaim santunan.

BAB IV

:PROSEDUR

PENYELESAIAN

KLAIM

SANTUNAN

KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dengan melalui aspekaspek umum pelaksanaan program santunan kematian dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga dapat terlihat laporan penelitian yang sistematis dan tersusun rapih. BAB V

: PENUTUP Pada bab ini merupakan penutup dari seluruh penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dapat ditarik benang merah dari permasalahan yang diambil.

19

BAB II LANDASAN TEORITIK ASURANSI SYARIAH

Pada dasarnya konsep takaful atau asuransi syariah merupakan pesan utama dalam muammalah Islam. Dimana Rasullulah juga mengabarkan bahwa sebaikbaiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa takaful ini merupakan konsep pergaulan tertinggi yang diinginkan oleh Islam berdasarkan peringkat interaksi antar manusia. Seperti yang telah dipahami bahwa interaksi antar manusia diawali pada tingkat saling mengenal ta’aruf, kemudian tingkat saling memahami tafahum, saling menolong ta’awun, dan akhirnya saling menanggung takaful. Tentu saja peringkat-peringkat interaksi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan seseorang atau sekelompok manusia tersebut. Sehingga perlu dipelajari dan diyakinkan bahwa konsep takaful dalam konteks asuransi syariah sesuai dengan nature takaful yang dikenal dalam norma Islam. Karena asuransi dalam dunia konvensional pada hakikatnya sebagai alat untuk mengeliminir resiko atas tindakan tertentu dari manusia pada ekonomi, harta, pendidikan, fisik, atau kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kondisi-kondisi seperti ini dapat terjaga dengan baik. Praktek asuransi syariah yang saat ini dilakukan tidak pernah ada pada masa kenabian dahulu. Namun karena ada perubahan pada lingkungan dan kebutuhan

20

ekonomi manusia, dimana dibutuhkan keamanan materi bagi mereka yang menderita akibat bencana atau kerugian yang tiba-tiba, maka praktek asuransi syariah menjadikan sebuah inovasi yang dapat dibenarkan menggunakan doktrin maslahah mursalah. Dengan paradigma dan motivasi yang berbeda dengan konvensional, praktek asuransi syariah atau takaful memang berbeda dengan asuransi yang ada. Namun jika dilihat alur dana pada mekanismenya akan terlihat perbedaan yang tidak begitu mencolok. Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagi resiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal dalam kehidupan Rasullulah saw, para sahabat dan Tabi’in. 11 Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.12

11

A. Azhar Basyir, (1993) Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif, dalam Seminar Sehari Takaful, Asuransi Syariah, TEPATI, Jakarta, hal 3. 12 Heri Sudarsono,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi 2, Ekonosia Yogyakarta, hal, 112.

21

A. Asuransi Syariah 1. Pengertian Asuransi Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian metematika. Itu berarti bisa lima definisi bagi asuransi. Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan aspek matematika.13 Muhaimin Iqbal menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuanketentuan didalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. 14 Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, 15 Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul 13

Herman Darmadi, Manajemen Asuransi, 2000, Bumi Aksara, Jakarta, hal, 2-3. Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syari’ah dalam praktik upaya menghilangkan gharar,maisir,dan riba,Jakarta Gema Insani Press 2006 hal 2. 15 Dewan Asuransi Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian, Edisi 2003, DAI, hal.2-3. 14

22

dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan, ruang lingkup usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat

pemakai

jasa asuransi terhadap

kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan, dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungkan sifatnya tidak pasti akan terjadi. Premi pertanggungan pun tidak mesti sesuai yang tertera didalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penangung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.16

16

Dengan demikian asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara “tertanggung” (insured/assured), yaitu pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu resiko yang mungkin terjadi, dan “penanggung” (insures/under writer’s) yaitu pihak yang menerima

23

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah Ta’min, Takaful, Tadhamu adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah17. Dengan demikian istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful yang berasal dari kata Takafala-yatakafalu, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muammalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masingmasing mengeluarkan dana tabarru dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.18 Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2.                                   

pertanggungan. Pihak ini lazim disebut “perusahaan asuransi”. Lihat Thomas Suyatno, dll (1993), Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas dan Gramedia, Jakarta, hal 80. 17 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 18 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah life and General Konsep dan Operasional,Jakarta GemaInsani Press 4004 hal,32.

24

                       

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dari kesemua pengertian tentang konsep asuransi syariah penjelasan yang terpenting yaitu :  Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud diatas adalah yang tidak mengandung

gharar

(penipuan),

maysir

(perjudian),

riba,

zhulm

(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.  Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.  Akad tijarah adalah semua pihak bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. 19 2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan minor dari konsep ekonomika islami20. Biasanya literatur ekonomika islami selalu

19

Abdul ghoni dan Erny arianty, Akutansi Asuransi Syariah Antara Teori & Praktik, Jakarta 2007 Insco Solusi hal 1. 20 AM.Hasan Ali,Asuransi dalam Persfektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, & praktis ,Kencana Jakarta 2004 hal 125.

25

melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi. a. Tauhid Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya21. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuammalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuammalah seterusnya. b. Keadilan ( justice ) Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini 21

Ibid h.127

26

dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian22. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Di sisi lain, keuntungan yang dihasilkan perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. c. Tolong-menolong (ta’awun) Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari semangat tolong-menolong antara nasabah. Sesorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu meringankan beban temannya yang pada suatu saat ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-Chromosom) bisnis asuransi, tanpa adanya unsur ini atau semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya 23. d. Kerjasama (cooperation)

22 23

Ibid h.127 Ibid h.128

27

Prinsip kerjasama (coorperation) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, sebagai apresiasi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjasama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial24. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi biasanya memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Diantara kedua konsep tersebut merupakan dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini. e. Amanah (trustworthy/al-amanah) Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntanbilitas (pertanggungjawaban) perusahaan dalam penyajian laporan keuangan dalam setiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus member kesempatan besar kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan, laporan

24

Ibid h.128

28

keuangan yang dikeluarkan perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuammalah melalui auditor public25. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran iuran atau premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. f. Kerelaan (al-ridha) Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam berbisnis asuransi dapat diterapkan dalam setiapa anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu meringankan sesama anggota atau nasabah asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian26. g. Larangan Riba Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistic berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk pengambilan teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dalam kitab Tafsir Kabir sebagaimana yang dijelaskan oleh A.M Hasan Ali dalam bukunya

25 26


29

yang berjudul Asuransi dalam Persfektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, & praktis mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba27 : •

Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Padahal, menurut sabda Nabi Muhammad SAW, harta seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain.

•

Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada cara yang gampang ini dan membuang pikiran untuk giat berusaha.

•

Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang diantara sesama manusia.

•

Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur’an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, meskipun kita tidak tahu pengharamannya.

h. Larangan Maisir (judi) Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir (judi). Artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga 27

Ibid h.129

30

adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan28. i.

Larangan Gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaaan. Wahbah al-Zuhaili didalam bukunya A.M Hasan Ali yang berjudul Asuransi dalam Persfektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, & praktis memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian29. 3. Mekanisme Pengelolaan Dana 3.1 Perusahaan Sebagai Pemegang Amanah Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah di beri kepercayaan atau amanah oleh para pesertanya untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul maal) dan perusahaan takaful

28 29


31

berfungsi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagai antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati30. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem. 1. Sistem pada produk saving “tabungan”. 2. Sistem pada produk non saving “tidak ada tabungan”. 3.2 Sistem Pada Produk Saving (unsur tabungan) Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besarnya premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang akan dibayarkan oleh peserta aikan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. 1. Rekening Tabungan Peserta Yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang akan dibayarkan bila : -

Perjanjian berakhir,

-

Peserta mengundurkan diri,

-

Peserta meninggal dunia.

2. Rekening Tabarru

30

Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah life and General Konsep dan Operasional,Jakarta Gema Insani Press 2004 hal,176.

32

Yaitu kumpulan dari dana-dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta asuransi sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu diantara para peserta, yang dibayarakan bila : -

Peserta meninggal dunia

-

Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi, setelah dikurangi oleh beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi rata menurut prinsip mudharabah. Persentase perbandingan mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Adapun manfaat takaful pada unsur tabungan yang akan diperoleh peserta atau ahli warisnya adalah sebagai berikut 31. 1. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh -

Dana rekening tabungan yang telah disetor,

-

Bagian keuntungan atas bagi hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan,

-

Selisih manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.

31

Ibid h.177

33

2. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh -

Dana rekening tabungan yang telah disetor,

-

Bagian keuntungan atas bagi hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan.

3.3 Sistem pada Produk Non Saving (non tabungan)32 Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukan kedalam rekening tabarru perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi yaitu beban klaim dan premi peserta, akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta. Adapun manfaat takaful pada produk non tabungan seperti 1. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan asuransi, sesuai dengan jumlah yang direncanakan oleh peserta.

32

Ibid hal 179

34

2. Bila peserta hidup, sampai masa perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah. Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti ini, sumber biaya operasionalnya menjadikan sangat menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan. Asuransi syariah yang bersifat sosial tentu tidak terlampau menggutamakan aspek perolehan profit, tetapi lebih mengutamakan aspek manfaat-manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggotanya, sebagaimana fungsi utama asuransi syariah, yaitu wataawanu alal biniwattaqwa’ saling menolong dalam kebajikan dan taqwa. 4. Konsep Operasional Asuransi Syariah 4.1 Konsep Takafuli (Tolong-Menolong) Dalam konsep asuransi syariah, sebenarnya lebih mempresentasikan ke hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana yang termuat dalam surat al-Ma’idah ayat 2. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasullulah bersabda, “Mukmin terhadap mukmin lainnya seperti memperkuat satu sama lain.” Pada hadits riwayat Bukhari yang lain, “orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.”

35

Bentuk tolong-menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan atau dana tabarru sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta asuransi syariah mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung resiko, dimana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana tabarru yang terkumpul. 33 Pada beberapa praktik asuransi syariah, surplus dana tabarru’ dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil). 4.2 Perjanjian (Akad) Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad tabarru’, dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk meminta apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Hal ini tentu saja akan sangat berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad mu’awadhah, yaitu suatu perjanjian yang dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya. Namun dalam praktik asuransi syariah saat ini, terdapat perbedaan dalam implementasi akad tabarru, sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil atau mudharabah apabila terjadi surplus dana tabarru. Sebagian lagi asuransi syariah tidak memberikan dengan alasan yang telah dikemukakan, bahwa dana tabarru adalah dana yang sudah di ikhlaskan untuk tolong menolong, peserta asuransi

tidak

perlu

mengharapkan

pengembalian

apapun

kecuali

hanya

mengharapkan kebaikan dan pahala dari Allah. Pada dasarnya operasional asuransi 33

Ibid, hal 225.

36

syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional jika dilihat dari alur dana yang ada. Namun jika dilihat dari pengelolaan dan prinsip-prinsip yang ada maka jelas terlihat perbedaan diantara keduanya, dimana asuransi syariah mematuhi prinsip syariah dengan tidak melakukan praktek yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.34 B. Asuransi Jiwa 1. Pengertian Asuransi Jiwa Dalam asuransi jiwa yang menjadi pertanggungannya adalah yang disebabkan oleh kematian. Dari kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Resiko yang dimungkinkan timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Maka untuk memperkecil resiko tersebut sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. 35 Disini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa resiko yang dihadapi adalah resiko kematian dan hidup seseorang terlalu lama. Hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak aspek, apabila resiko yang terdapat dalam diri seseorang tidak diasuransikan keperusahaan asuransi jiwa.

34

Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta Paradigma dan Aqsa Publishing 2007 hal 300. 35 Drs.H. Abbas Salim, M.A Asuransi dan Manajemen Resiko edisi 2 Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2005 hal 25.

37

Umpamanya jaminan untuk keturunan (dependents), seseorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, si anak tidak akan terlantar selama hidupnya. Bisa juga terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (old age) dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa, resiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro asuransi jiwa yaitu persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi, dalam hubungannya hidup atau wafatnya seseorang.36 Ternyata disini sudah jelas bahwa asuransi jiwa ada faedahnya dengan tujuan utamanya adalah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugiankerugian financial. 2. Prinsip Umum Asuransi Jiwa Pada dasarnya prinsip asuransi jiwa terdiri dari prinsip ekonomi, prinsip aktuaria, dan prinsip hukum, akan tetapi beberapa pakar asuransi jiwa menambahkan prinsip tersebut dengan prinsip kerjasama37. 1. Prinsip Ekonomi

36

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta Intermasa 1996 hal 158. 37 Drs.H. Abbas Salim, M.A Asuransi dan Manajemen Resiko edisi 2 Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2005 hal 27

38

Di dalam prinsip ekonomi, asuransi jiwa memberikan dorongan kepada manusia untuk menggunakannya sebagai alat untuk mengurangi kerugian secara ekonomi dimasa yang akan datang, sebab didalam asuransi jiwa terdapat unsur-unsur proteksi dan tabungan. Kerugian ekonomi yang dimaksud merupakan kerugian yang disebabkan oleh resiko-resiko yang pasti dihadapi, misalnya resiko kematian, resiko hari tua, resiko kecelakaan, yang mana akan mengakibatkan pengurangan pada penghasilan seseorang. Apabila resiko-resiko tersebut terjadi terhadap pencari nafkah, maka dengan penutupan asuransi jiwa yang memadai akan dapat menyangga dan mengurangi tekanan financial seseorang yang hidupnya tergantung kepada pencari nafkah tersebut. Oleh karena itu, asuransi jiwa dapat mengurangi gangguan rasa cemas dan mengurangi keragu-raguan yang mana mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan. 2. Prinsip Aktuaria Didalam kontrak asuransi jiwa terdapat kewajiban hak tertanggung dan penanggung. Tertanggung, berkewajiban untuk membayar premi dan berhak mendapatkan jumlah-jumlah tertentu. Misalnya, jumlah uang pertanggungan, pinjaman atas polis dan bonus/deviden. Penanggung, berkewajiban untuk membayar jumlah uang pertanggungan dan berhak untuk mendapatkan premi. Didalam perhitungan premi tersebut, maka digunakanlah dasar-dasar perhitungan aktuaria. Contohnya, tingkat kematian mortalita table, suku bunga interest, dan biaya loading. Dari perhitungan tersebut terbentuklah cadangan yang akan digunakan oleh

39

perusahaan asuransi jiwa untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada tertanggung (perhitungan tersebut didasarkan atas prinsip aktuaria). 3. Prinsip Hukum Unsur-unsur yang terdapat dalam prinsip hukum adalah Utmost Good Faith (iktikad baik) dan insurable interest (kepentingan yang dapat diasuransikan). - Utmost Good Faith adalah calon tertanggung dianggap sebagai pemilik material facts dan berkewajiban untuk mengungkapkan dengan jelas dan akurat serta I’tikad baik. Facts yang dimaksud adalah facts yang dapat mempengaruhi underwriter didalam menentukan akseptasi, premium rate dan penilaian lainnya. Dengan kata lain keputusan underwriter terhadap seleksi resiko tergantung kepada facts yang diberikan tertanggung/ proposer. - Insurable Interest adalah seseorang dapat menutup asuransi, apabila ia mempunyai kepentingan financial dengan yang diasuransikannya dan diakui secara hukum. Selanjutnya ia akan menderita kerugian financial terhadap yang diasuransikannya apabila resiko kerugian tersebut menimpanya. Dan didalam asuransi jiwa insurable interest terjadi pada saat penutupan asuransi. 3. Fungsi Serta Tujuan Asuransi Jiwa Tujuan pertanggungan jiwa ialah mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban resiko dari tiap-tiap individu. Bilamana jika ditanggung sendiri akan terasa lebih berat, maka lebih baik dialihkan ke perusahaan asuransi

40

jiwa. Untuk mengambil alih resiko dari masyarakat itu, oleh perusahaan asuransi dipungut suatu pembayaran yang relative lebih rendah yang disebut premi38. Disini terdapat peranan penting serta tujuan asuransi jiwa yang bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau kelompok, yaitu sebagai berikut : 1. Dari segi masyarakat umumnya (social) a. Menenteramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia. b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung. Pada umumnya pendapatan perkapita dari masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu, dalam praktik terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa masih sedikit. c. Sebagai sumber penghasilan (earning power). Ini dapat kita lihat pada Negara-negara yang sudah maju, seseorang yang merupakan “kunci” dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaannya dimana ia bekerja. Banyak sedikitnya akan mempengaruhi terhadap kehidupan perusahaan yang sedang berjalan. d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa/pendidikan). 2. Dari segi pemerintah/publik 38

Ibid,hal 29.

41

Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya, umumnya kepunyaan pemerintah. Bahwa disini perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat digunakan untuk dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960, ternyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi adalah : a. Sebagai alat pembentukan modal (capital formation) b. Lembaga penabungan (saving) Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan asuransi untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju adil dan makmur materiil dan spiritual. 4. karakteristik Asuransi Jiwa Menurut PSAK No 36. Karakteristik asuransi jiwa antara lain : 1) Usaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi manghadapi resiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat. 2) Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan tidak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa. 3) Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung.

42

4) Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait denganh ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan. 5) Pihak tertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi, pembayaran ini merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi kapan terjadinya. Hal ini berpengaruh kepada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban. 6) Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian, misalnya batas tingkat solvabilitas (solvency margin). 5. Jenis Kontrak Polis Asuransi Jiwa Dalam mempelajari asuransi jiwa sebelumnya dapat kita bagi atas ordinary life insurance (asuransi jiwa biasa) yang terdiri atas sebagai berikut 39 : 1. Term Of Life Insurance (Eka Waktu) Asuransi eka waktu mempunyai suatu bentuk pertanggungan yang mempunyai jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Pembayaran premi pada term insurance lebih murah dibandingkan dengan jenis pertanggungan jiwa lainnya. Kejelekannya adalah bilamana jangka

39

Drs.H. Abbas Salim, M.A Asuransi dan Manajemen Resiko edisi 2 Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2005 hal.34.

43

waktu telah habis (daluwarsa) sedangkan pembeli asuransi masih hidup, pemegang polis asuransi tidak bisa manarik uangnya kembali atau tidak ada cash value. 2. Whole Life Insurance (seumur hidup) Whole life insurance adalah asuransi secara permanen dimana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya/ level premium. Untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup, berapa pun meningkatnya resiko premi yang dilunasi oleh pemegang polis tetap saja besarnya. Saat ini didalam praktik sudah kurang dipergunakan karena sudah tidak menguntungkan bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kebaikan cara ini adalah uang premi yang diterima perusahaan dapat dipakai untuk melaksanakan investasi modal. 3. Endowment life Insurance (Dwiguna) Pada endowment life insurance, asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup. Pembayaran premi lebih mahal bila dibandingkan dengan term insurance. Pada endowment life insurance mengandung unsur asuransi eka waktu (term insurance) dan pure endowment (alat untuk menabung) misalnya digunakan untuk keprluan biaya pendidikan anak dikemudian hari. Bedanya dengan term insurance ialah bilamana kontrak lewat waktunya, maka uang pertanggungan tidak akan hilang, jadi bisa diterima kembali. Lamanya kontrak tergantung kepada perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan40. 4. Annuity (anuitas) 40

Ibid h.35

44

Anuitas prinsipnya berbeda dengan asuransi biasa. Anuitas bertujuan untuk membentuk dana (funds) agar bisa digunakan pada waktu hari tuanya. Hal yang penting disini adalah cara bagaimana mengumpulkan dana-dana, sedangkan pada asuransi tujuannya untuk memperkecil resiko, yaitu resiko keuangan yang mungkin akan timbul dimasa-masa yang akan datang. Mana yang baik dari keempat pertanggungan tersebut diatas, tergantung dari segi mana kita melihatnya, dari nasabah asuransi atau perusahaan asuransi. 6. Sifat-Sifat Kontrak Asuransi Jiwa Dalam pertanggungan asuransi jiwa ada beberapa sifat khas dari perjanjian tersebut. a. All police are valued policies. Pada asuransi jiwa jumlah nilai polis sudah ditentukan jumlah maksimum dari pertanggungan. Kontrak asuransi tidak indemnity, artinya kita bisa memperoleh keuntungan dari pertanggungan tersebut. b. Kadang-kadang jangka waktu asuransi digunakan untuk seumur hidup (whole life insurance), pembayaran premi sama besarnya walaupun resiko bertambah lama bertambah besar. c. Dengan membayar premi secara level premium (merata), kerugian-kerugian pada waktu membayar di kompensir pada waktu yang akan datang. d. Asuransi jiwa mengandung unsur ‘investasi’ (capital formation). e. Pembuktian klaim mudah karena : -

Kontrak bisa dibuktikan benar-benar berlaku.

45

-

Tertanggung benar-benar meninggal dunia.

-

Apakah ahli waris benar-benar yang berhak menerimanya.

f. Kontrak adalah uncontestable contract artinya bila seseorang berbohong dan ini tidak diketahui oleh perusahaan, maka perjanjian tidak bisa dibatalkan. g. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli warisnya. 7. Sifat-Sifat Khusus Asuransi Jiwa Secara Kolektif Sifat-sifat asuransi jiwa secara kolektif adalah sebagai berikut 41 : a. Susunan asuransi kolektif bermacam-macam, salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi ialah, jumlah kelompok atau group paling sedikit berjumlah dua puluh lima orang atau lebih dan tergabung dalam organisasi tertentu. Misalnya group life insurance terdiri dari satu tipe pekerja-pekerja industri atau pabrik. b. Kontrak atau perjanjian asuransi yang dibuat group dengan perusahaan asuransi sifatnya tertutup. Dalam sistem group ini, kita lihat ada tiga pihak yang berkepentingan yaitu : - Pemegang polis asuransi - Perusahaan asuransi - Tertanggung ( yaitu orang-orang yang tergabung dalam satu organisasi) c. Bilamana salah seorang karyawan atau buruh ingin keluar dari kelompok tersebut, maka ia boleh mengganti polis asuransi nya dengan polis perorangan (individu).

41

Ibid hal 52

46

d. Pegawai atau buruh tidak boleh memilih sendiri macam atau jenis asuransi yang diinginkan. Hal ini ditentukan sendiri oleh perusahaan. e. Jika pembayaran premi asuransi dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan, maka ahli waris bagi tertanggung ditentukan oleh pihak perusahaa. Dan bila premi asuransi dibayar sendiri oleh buruh atau karyawan yang bersangkutan, maka tertanggung berhak menentukan siapa yang menjadi ahli warisnya bersamasama dengan pihak perusahaan. f. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat batal jika premi tidak dibayar, karyawan keluar atau berhenti dan lain-lain. g. Andaikata karyawan keluar atau berhenti dari kelompok tersebut, maka perusahaan dapat menggantikan tempatnya dengan karyawan atau buruh yang lainnya. Dari uraian-uraian diatas ternyata bahwa asuransi jiwa secara kolektif sangatlah berbeda dan mempunyai cirri-ciri khusus bila dibandingkan dengan asuransi jiwa biasa. Pada umumnya premi asuransi jiwa secara kolektif lebih rendah dari pada asuransi secara individual. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut42 : - Pada asuransi jiwa kolektif tidak dilakukan medical examination (pemeriksaan kesehatan), seperti dalam asuransi jiwa biasa. Jadi dengan demikian, akan mengurangi biaya–biaya asuransi, terutama yang menyangkut dengan biaya pemeriksaan. Keadaan seperti ini dapat memberi pengaruh pada penetapan tarif 42

Ibid hal 53

47

premi, oleh karena itu biaya pemeriksaan kecil, akibat tarif yang ditetapkan juga rendah. - Dilihat dari sudut marketing, biaya-biaya advertising atau periklanan, reklame, dan promosi penjualan tidak diperlukan. Karena para calon pembeli asuransi telah tergabung dalam satu organisasi, jadi tidak diperlukan untuk mengeluarkan biaya-biaya promosi penjualan yang tinggi, jika dibandingkan dengan penjualan polis tersebut secara individu. - Biaya-biaya penagihan relatif kecil, karena para tertanggung telah terorganisasi dalam suatu kelompok, keadaan seperti ini dapat menghemat biaya untuk menagih.

48

BAB III SANTUNAN KEMATIAN KOTA DEPOK SERTA KERJASAMANYA DENGAN ASURANSI SYARIAH MUBAROKAH

A. Visi, Misi dan Proses Santunan Kematian Kota Depok

Visi dan Misi Kota Depok Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan WaliKota selama periode jabatannya tahun 2006-2011, mencerminkan prioritas pembangunan Kota Depok untuk lima tahun ke depan yang dilihat dari rentan waktu tersebut. 43 Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, yaitu ”Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan”. Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, terkandung pengertian yaitu Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Mensejahterakan

43

2009

berarti

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

Situs Resmi kota Depok ( http://www.depok-online.com ) diakses pada tanggal 28 April

49

mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah. Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, telah dirumuskan Misi RPJMD tahun 2006-2011 yaitu: 1) Mewujudkan pelayanan yang ramah ,cepat dan transparan. 2) Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah. 4) Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan

dan kesejahteraan

masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama. Dari ke empat penjabaran tersebut misi RPJMD Kota Depok Tahun 20062011 dimaksudkan untuk memayungi arah kebijakan dan strategi pencapaian program lima tahunan kedepan yaitu 44 : a) Mewujudkan Pelayanan Yang Ramah, Cepat Dan Transparan. Pada misi ini dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan, dengan kebijakan strategis pencapaiannya diantaranya peningkatan integrasi pelayanan melalui pembentukan pelayanan terpadu terhadap beberapa jenis

44

2009


50

pelayanan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat investor dengan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan. b) Membangun Dan Mengelola Sarana & Prasarana Infrastruktur Yang Cukup, Baik Dan Merata. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini dilakukan melalui peningkatan

pelayanan

transportasi

dengan

kegiatan

pembangunan,

serta

peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti pembukaan ruas jalan baru maupun dengan pembangunan ruas jalan tol serta pengembangan manajemen transportasi. Misi ini juga menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigma pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. c) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha Dan Keuangan Daerah. Melalui misi ketiga ini akan melahirkan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan perekonomian masyarakat melalui peningkatan jaringan kemitraan koperasi, UKM dan dunia usaha, meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerja dengan menciptakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor yang disertai

51

dengan peningkatan kualitas tenaga kerja terlatih. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan agribisnis perkotaan dan pelayanan pertanian; mengembangkan pusat pertumbuhan perekonomian baru dengan menyiapkan kawasan niaga industri yang ramah lingkungan; meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan barang dan jasa. Di bidang pariwisata akan dilakukan kebijakan pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya melalui peningkatan pelestarian seni dan budaya, dan pengembangan obyek wisata. d) Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Agama45. Pada beberapa misi ini kebijakan yang disusun diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan. Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan penanganan masalah-masalah sosial, penyelenggaraan jaminan sosial seperti pemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yang

45

2009


52

pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Kota Depok, pelaksanaan nikah gratis sebagai upaya untuk melegalkan status perkawinan, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu dikembangkan juga kebijakan peningkatan pelayanan hak-hak dasar masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, peningkatan kualitas

penyelenggaraan

manajemen

kependudukan,

pembinaan

organisasi

kemasyarakatan serta penganggulangan bencana. Pada misi ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasi olah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip serta nilai agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mental yang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewirausahaan yang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok diharapkan dapat membangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil regristrasi penduduk yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, keadaan sampai dengan bulan Desember 2007 tercatat sebanyak : 1.201.618 jiwa. Dengan perincian penduduk laki-laki 615.180 jiwa dan perempuan 586.438 jiwa, dengan proporsi pernyataan dari masing-masing kecamatan.

53

Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2007 Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

KK

Sukmajaya

130.211

125.339

255.550

64.124

Pancoran Mas

120.672

114.497

235.169

58.615

Beji

54.545

52.041

106.586

26.954

Cimanggis

167.030

159.393

326.423

81.909

Limo

63.901

60.600

124.501

30.848

Sawangan

78.821

74.568

153.389

37.842

Total

615.180

586.438

1.201.618

300.292

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut, luas wilayah Kota Depok hanya 200,29 km2, maka kepadatan penduduk Kota Depok adalah 6.863 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk tersebut tergolong padat, apalagi jika dikaitkan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Dalam kurun waktu 5 tahun (2000 – 2005) penduduk Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 447.993 jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penduduk masih dibawah 1 juta jiwa dan pada tahun 2005 telah mencapai 1.374.522 jiwa, sehingga perkembangan rata-rata 4,23 % per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan tingginya angka migrasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk akan

54

mencapai jumlah 1.610.000 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 7.877 jiwa per km246. Adapun angka kelahiran penduduk dari tahun 1999 sampai 2004 senantiasa berfluktuasi, demikian juga angka kematian berfluktuasi hampir mendekati pola angka kelahiran. Pada tahun 2004, angka kelahiran sebesar 3.713 jiwa dan angka kematian 1,962 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok disebabkan tingginya migrasi penduduk ke Kota Depok sebagai akibat pesatnya pengembangan kota yang dapat dilihat dari meningkatnya pengembangan kawasan perumahan. Angka kepergian penduduk Kota Depok tahun 2004 memperlihatkan pula pola yang berfluktuasi, dimana jumlah penduduk yang datang 11,899 jiwa dan penduduk yang pergi 4.503 jiwa, atau rata-rata jumlah pendatang pertahun mencapai 7,396 jiwa 47. Berdasarkan perkembangan kepadatan penduduk tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke Kota Depok pada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknya operasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat. Pemerintah kota Depok tergerak peduli terhadap kondisi masyarakatnya melalui program santunan kematian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok, 2006-2011. Setelah melalui tahap kajian dan

46


47

Ibid

2009

55

persiapan, program ini pun berjalan di bawah tanggung jawab teknis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok. Seperti yang dituangkan dalam RPJMD Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Depok terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan penanganan masalah-masalah sosial, penyelenggaraan jaminan sosial seperti pemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) kota Depok. Dalam hal ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasi olah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan prinsip serta nilai agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mental yang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewirausahaan yang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok diharapkan dapat membangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara.48 Santunan kematian bagi penduduk resmi kota Depok merupakan santunan yang diberikan khusus bagi penduduk resmi kota Depok yang meninggal dunia disebabkan oleh hal apapun di seluruh wilayah kota Depok dan luar kota Depok. Program yang diluncurkan walikota Depok tujuannya untuk menggerakkan tarbiyah dan meningkatkan keimanan di kalangan Warga kota Depok serta untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. 48

Ibid

56

Pada sisi lain santunan kematian telah memberi kemudahan bagi orang lain, lebih-lebih bagi mereka yang dalam kesulitan. Didalamnya juga ada unsur pendidkan dan dakwah (Amar ma’ruf nahyi-munkar). Secara tidak langsung juga konsep santunan kematian di kota Depok telah menempatkan warganya sebagai objek yang perlu diarahkan pada hal - hal yang baik dan terhindar dari hal - hal yang buruk. Pada prinsipnya, seluruh penduduk resmi kota Depok dapat menjadi peserta asuransi kematian. Namun demikian, tidak seluruh mereka yang meninggal dunia akan mendapatkan manfaatnya apabila ternyata meningggal karena bunuh diri, terkena HIV/AIDS, atau karena terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Inilah unsur “nahyi munkar ” yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Bunuh diri adalah perbuatan dosa besar yang harus dihindari. 49 Dengan tidak memasukkan mereka yang meninggal karena bunuh diri kedalam penerima manfaat maka hal itu adalah suatu pembelajaran agar kita semua dalam situasi apapun dapat menahan untuk tidak melakukannya, lebih - lebih karena keputusasaan. Allah melarang perbuatan putus asa. HIV/AIDS adalah sesuatu akibat perilaku seksual yang menyimpang. Memang penderita HIV/AIDS tidak seluruhnya akibat langsung dari perilaku seksual yang menyimpang. Ada juga karena penggunaan jarum suntik, transfusi darah dll. Akan tetapi awalnya adalah akibat adanya perilaku seksual yang menyimpang dan tidak sehat, yang berakibat kepada orang-orang yang tidak berdosa ( bukan pelaku ). Yang perlu digaris bawahi adalah penyadaran kepada warga masyarakat agar melakukan hubungan seksual yang sah 49

Ibid

57

dan sehat. Jadi bukan membeda-bedakan penyakit yang diderita tetapi semat-mata untuk megajak semua masyarakat agar hidup sehat termasuk bagaimana berhubungan suami istri secara sehat dan manusiawi, tidak terjebak kedalam pola-pola kebinatangan, Berarti santunan kematian sangat memperhatikan keharmonisan rumah tangga ( juga muasyaroh bil ma’ruf ) dan kesehatan. Santunan kematian juga dapat berimplikasi terhadap penyadaran masyarakat akan pentingnya arti disiplin dan taat hukum. bagi mereka yang meninggal karena terlibat perbuatan melawan hukum tidak menerima manfaatnya. pentingnya santunan kematian di kota Depok sangat sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan : - Penghargaan terhadap waktu dan memanfaatkannya sebaik-baiknya - Memberi kemudahan bagi orang lain - Peduli terhadap sesama - Pendidikan akhlak ( moral yang baik ) - Amar ma’ruf nahyi munkar - Arti pentingnya keluarga harmonis dan kesehatan - Disiplin dan taat hukum

58

B. Peranan Asuransi Syariah Mubarokah Dalam Program Santunan Kematian Warga Kota Depok

PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) telah bekerjasama dengan pemerintah kotamadya Depok untuk mengcover pembayaran asuransi kematian bagi warga Depok. Dana pembayaran premi asuransi kematian itu mencapai Rp 9 miliar. Anggaran tersebut diperoleh dari dana APBD pemkot Depok periode 2007/2008. Hingga saat ini, sudah banyak warga Depok yang meninggal dunia dan mendapatkan pembayaran klaim asuransi kematian dari Asuransi Syariah Mubarokah. Asuransi kematian tersebut nilainya Rp 2 juta per orang. Warga Depok sendiri tercatat sekitar 2 juta jiwa. Dengan rata-rata dalam sehari ada 18 orang yang meninggal dunia di wilayah tersebut. Pemberian santunan asuransi kematian merupakan salah satu program unggulan pemkot Depok. Mereka yang mendapat santunan kematian adalah warga Depok yang harus dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan kartu keluarga wilayah Depok.

Program asuransi kematian yang dijalankan oleh Pemkot Depok yang menggandeng Asuransi Syariah Mubarokah, tampaknya bakal diikuti sejumlah daerah. Kerjasama Pemkot dengan asuransi syariah nasional pertama di Indonesia ini, dilaksanakan melalui tender terbuka. Peserta tender asuransi kematian bagi warga Depok tersebut diikuti oleh sejumlah perusahaan asuransi syariah maupun konvensioal. Mengcover asuransi kematian memang memiliki potensi kerugian

59

cukup besar. Namun, akan ada hikmah dan keuntungan lain yang akan diperoleh dari situ. Sinergi yang paling jelas terlihat diantaranya warga Depok semakin giat mengurus KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan untuk menerima klaim asuransi kematian dari pemkot Depok.

Program santunan ini diberikan kepada setiap ahli waris yang anggota keluarganya meninggal dunia pada saat periode masa waktu program asuransi kematian. Peserta program santunan kematian ini adalah penduduk Kota Depok yang memiliki administrasi penduduk lengkap berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perda No 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Asuransi Syariah Mubarokah adalah salah satu industri asuransi jiwa yang berbasis syariah. Perusahaan ini didirikan berdasarkan akta notaris pada 1993 dengan nama PT Asuransi Jiwa Mubarakah dengan menggunakan sistem operasional konvensional. Pada Mei 2003, pengoperasian asuransi ini beralih dari sistem konvensional menjadi syariah penuh sehingga ASM menjadi perusahaan asuransi nasional pertama yang beroperasi secara syariah di Indonesia. Untuk melayani lebih dari 20.000 peserta asuransi, perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki jaringan rumah sakit internasional. Diantaranya, PT Global Manajemen Indonesia yang memiliki lebih dari 470 klinik dan jaringan rumah sakit, serta PT

60

Medicom Farma, perusahaan patungan Indonesia-Malaysia yang memiliki sekitar 345 jaringan klinik dan rumah sakit.50

Pemerintah Kota Depok sangatlah membantu bagi warganya yang terkena musibah kematian, hal ini dikarenakan atas dukungan yang besar pemerintah Kota Depok yang ingin mensejahterakan warganya. Program santunan kematian ini memang sudah berjalan selama kurun waktu satu tahun antara periode 2007 sampai dengan 2008, yang selama kurun waktu tersebut banyak sekali warga Kota Depok yang mengajukan klaim tersebut. Berikut ini akan disajikan beberapa laporan klaim kematian warga dan realisasi pembayarannya yang sudah masuk oleh perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah.

Tabel berkas klaim masuk dan Realisasi Pembayaran klaim kematian warga resmi kota depok periode 01 september 2007 s/d 30 agustus 2008 Periode

Klaim Masuk

Realisasi

September 2007

265

171

Rp

Oktober 2007

519

547

Rp 1.094.000.000,00

November 2007

502

524

Rp 1.048.000.000,00

Desember 2007

344

317

Rp

Januari 2008

634

584

Rp 1.168.000.000,00

Februari 2008

455

317

Rp

634.000.000,00

Maret 2008

441

264

Rp

528.000.000,00

April 2008

535

502

Rp 1.004.000.000,00

Mei 2008

477

309

Rp

618.000.000,00

Juni 2008

458

463

Rp

926.000.000,00

50

Pembayaran Klaim 342.000.000,00

634.000.000,00

http//www.harian ekonomi.com neraca diakses pada tanggal 14 desember 2010

61

Juli 2008

537

487

Agustus 2008

628

1.310

Rp 2.620.000.000,00

5.795

5.795

Rp 11.590.000.000,00

Total

Rp

974.000.000,00

Sumber:Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Depok

Dari data realisasi pembayaran klaim kematian warga Kota Depok yang tersaji diatas ini menunjukan besarnya angka kematian yang terjadi di Kota Depok. Dengan jumlah klaim yang masuk perbulannya mencapai seratus orang lebih, bila kita lihat pada bulan september mencapai 265 klaim masuk dengan realisasinya 171, dibulan oktober mengalami peningkatan hingga 519 klaim masuk dengan realisasinya 547 pada bulan oktober ini atau bulan-bulan selanjutnya realisasinya lebih besar daripada klaim yang masuk, hal ini dikarenakan pada bulan sebelumnya belum terealisasikan semua klaim masuknya, hal ini dikarenakan banyaknya berkas-berkas pengajuan klaim santunan yang belum memenuhi persyaratan klaim. Dari data-data tersebut diatas jumlah klaim masuk yang mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yaitu terjadi pada bulan november, desember, febuari, maret, mei, juli dan juni. Untuk realisasi pada bulan oktober, november, juni, juli, dan agustus lebih besar daripada jumlah klaim masuknya, dan pada bulan-bulan akhir periode seperti bulan juni, juli dan agustus jumlah yang direalisasikannya cukup besar karena semua berkas-berkas pengajuan klaim dari bulan sebelumnya yang belum terealisasikan direalisasikan semua pada bulan agustus ini atau pada akhir periode.

62

C. Program Santunan Kematian Di Kota Depok Yang Dilakukan Oleh Asuransi Syariah Mubarokah. Dalam pelaksanaan program santunan kematian, Asuransi Syariah Mubarokah menempatkan orangnya dipemkot Depok dengan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mempermudah warga Kota Depok dalam proses pengajuan klaim santunan kematian, pihak asuransi syariah Mubarokah menempatkan cabangnya di wilayah pemerintahan kota Depok, guna mengurusi pengajuan-pengajuan klaim warga yang ingin memperoleh hak nya sebagai warga kota Depok. Dalam hal ini pihak Asuransi Syariah Mubarokah tidak sendiri dalam melaksanakan pengajuan yang dilakukan oleh warga kota Depok, seperti pihak dari Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok, yang dalam hal ini dibantu dalam kepengurusan administrasi dan persyaratan-persyaratan guna mendukung proses klaim yang diajukannya. 51 Proses pengajuan klaim yang dilakukan pemerintah kota Depok yang bekerja sama PT Asuransi Syariah Mubarokah ini dapat dilakukan dengan mudah oleh warga kota Depok, ada dua pilihan dalam proses pengajuan klaim santunan pertama dengan datang langsung ke pemerintah kota Depok atau dengan cara layanan sms santunan kematian, hal ini dilakukan untuk mempermudah warga dalam mengurusi pengajuan klaim santunannya. Masyarakat hanya tinggal menyerahkan Surat Keterangan

51

Anton, Kadiv Bisnis Proses Dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah wawancara pribadi, Jakarta 12 mei 2009

63

Kematian dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat, Fotokopi KTP ahli waris, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ahli waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. Semua dokumen diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok pada hari kerja sebelum jam satu siang. Yang perlu diingat bahwa surat permohonan tersebut tidak akan berlaku jika warga meninggal disebabkan perbuatan melanggar hukum, meninggal karena HIV AIDS dan karena bunuh diri. Adapun tata cara pengajuan klaim yang dilakukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: •

Ahli waris datang ke RT, RW untuk meminta Surat Pengantar pengurusan

Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris •

Ahli waris datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP,

KK dan Surat Pengantar RT, RW untuk dibuatkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris •

Pada waktu datang ke kantor kelurahan setempat, ahli waris juga

membawa fotokopi KK peserta (usia di atas 60 hari) dan fotokopi KK ahli waris (semua usia peserta) untuk minta dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat •

Surat lain yang perlu dilegalisir adalah fotokopi Surat keterangan

Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris

64

BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK

A. Prosedur Pengajuan Klaim Santunan Kematian Warga Kota Depok

Program santunan kematian yang diluncurkan oleh Walikota Depok tujuannya adalah untuk menggerakkan tarbiyah dan meningkatkan keimanan di kalangan warga Kota Depok serta untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. Hal ini merupakan sebuah kepedulian yang sangat di utamakan oleh pemerintah Kota Depok, santunan yang diberikan bukan hanya untuk orang muslim saja tetapi non muslim juga berhak mendapatkannya tanpa memandang suku, agama, ras, dan partai mereka. Program Asuransi sosial seperti ini merupakan asuransi wajib baik untuk segolongan orang tertentu atau untuk sejenis kegiatan tertentu atau untuk seluruh warga negara tertentu ataupun untuk seluruh orang yang ada di negara itu baik ia sebagai warga negaranya ataupun warga negara asing. 52 Sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, dimana yang menguasai orang banyak dikuasai oleh negara, oleh karena itu asuransi sosial sebagai suatu sistem perlindungan untuk menanggulangi resiko-resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan masyarakat atau seseorang sebagai anggota masyarakat maka penanganannya perlu dilakukan tidak saja 52

Jakarta Insurance Institute, Prinsip-prinsip Dan Praktek Asuransi, hal 167.

65

disebuah negara sosialis akan tetapi di negara yang menganut kebebasan ekonomi maupun bentuk-bentuk lain seperti di Indonesia. Jadi sangatlah lumrah bahwa setiap orang yang tinggal berkelompok besar atau sekelompok kecil ingin meminimalkan resiko jiwa atau hartanya. Beberapa orang bergabung menjadi satu kelompok besar untuk mencapai maksud tersebut karena kelompok tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan usaha bersama dalam jangka waktu yang panjang yang tidak dapat dilakukan oleh kelompok kecil. Suatu kelompok yang besar dibentuk untuk melaksanakan semacam itu dengan skala yang besar, tetapi tidak dapat dipungkiri kelompok yang terkecil akan terkena dampak yang buruk oleh pengaruh atas bentuk usaha besar sehingga dapat menimbulkan konflik antar individu dan kelompok didalam lingkungan masyarakat. Dalam rangka memerangi ini ada sekelompok orang yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak terpuji melalui kekuatan sosial atau politik Oleh karena itu perlu dipertimbangkan bahwa negara harus mengambil alih dan tanggung jawab dan mengorganisir secara nasional atau memberikan jaminan secara kolektif kepada seluruh masyarakat dalam bentuk jaminan sosial untuk menghindari konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik. Menurut beberapa ahli, baik Islam maupun non Islam memberikan jaminan terhadap berbagai macam malapetaka/ permasalahan yang dialami masyarakat adalah sebagian dari tugas pemerintah. Asuransi pemerintah tidak mengandung unsur haram seperti

66

yang terdapat pada asuransi modern, seperti riba, perjudian, ketidakpastian, eksploitasi dan sebagainya. Pemerintah Kota Depok telah menganggarkan dana Rp10 miliar pada APBD 2008 dan akan segera direalisasikan pada awal Ramadhan mendatang53 untuk program santunan kematian ini, dengan menggandeng sebuah perusahaan besar seperti PT. Asuransi Syariah Mubarakah yang ingin bekerja sama dengan pemerintah kota depok dalam memberikan perlindungan bagi warganya yang meninggal dunia sebesar dua juta rupiah54. Program ini diberikan kepada warga Depok yang memiliki bukti identitas yang resmi (KTP dan kartu keluarga). Program santunan ini telah membawa berbagai dampak positif bagi warga Depok. Seperti pencegahan berbagai kegiatan yang membawa mudharat atau nahi mungkar. Sebab asuransi kematian ini tidak akan diberikan kepada warga Depok yang meninggal dunia karena bunuh diri, terkena HIV/AIDS, serta melanggar hukum seperti mengonsumsi miras, narkoba, dan sebagainya. Jadi program asuransi kematian yang didukung oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah ini turut serta dalam upaya pencegahan dan penertiban masyarakat, minimal terhadap tiga hal tersebut. Dampak positif lainnya, yaitu amar ma’ruf terutama dalam administrasi kependudukan. Sebab jika tidak memiliki KTP atau kartu keluarga resmi, maka warga yang meninggal dunia tidak akan diberikan

53

http://www.antara.co.id diakses pada tanggal 13 Desember 2010 O. Sudarya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok,Wawancara Pribadi, Depok 25 Juni 2009 54

67

asuransi kematian. Sedangkan dampak positif lainnya adalah memberikan nuansa bahwa umat Islam dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan kekayaan yang dimiliki. Dan juga agar bila ada keluarganya atau orang lain yang meninggal dunia tidak ditelantarkan begitu saja. Setiap individu berhak atas penghidupan di suatu negara, dan setiap warga berhak memiliki jaminan atas kebutuhan pokoknya. Sesungguhnya tugas dan tanggung jawab utama negara untuk mengawasi setiap warga negara memperoleh kebutuhan pokok menurut prinsip “hak atas penghidupan”. Dan hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan pokok, seluruh warganya dalam kedudukan yang sederajat. Misalnya berdasarkan prinsip di suatu negara islam departemen jaminan sosial memberikan jaminan atas kebutuhan pokok kepada seluruh warganya yang sakit, tua, miskin, kekurangan, penganggur atau cacat yang tidak bisa melakukan pekerjaan. Konsep tolong menolong seperti yang kita ketahui ini, telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar dalam setiap kehidupan sehari-hari harus terdapat nilai-nilai spiritualisme kepada setiap masing-masing individu, agar nilai tersebut dapat berjalan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam menjalankan kehidupan setiap individu, seperti diterangkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah disebutkan;

68

                  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” 55 Program santunan kematian warga kota Depok masih belum optimal, karena terkendala oleh berbagai masalah. Untuk itu penulis merasa perlu untuk melakukan analisa terhadap program santunan kematian ini, dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT, tujuannya adalah untuk meneliti dan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan kondisi yang ada saat ini. Berdasarkan pengamatan dilapangan diperoleh analisa sebagai berikut: 1. Kekuatan (strength) adalah lebih tingginya kompetisi internal yang dimiliki oleh organisasi dalam arti bila dibandingkan dengan pesaingnya, 56adapun kekuatan dari program santunan kematian : a. Program santunan kematian ini sangat membantu warga yang telah ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarganya. b. Mengajak warga untuk taat administrasi. c. Tidak membeda-bedakan suku,agama dan Ras.

55

Q.S, al-Maaidah ayat 2 Sukristono, Perencanaan Strategis Bank, dalam Jubaedah, “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap Penguatan LKMS studi pada Bank Muammalat Indonesia,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 74. 56

69

2. Kelemahan (weaknesses) adalah keadaan suatu organisasi yang cenderung menurun kompetisinya dalam arti bila dibandingkan dengan pesaingnya. 57 Adapun kelemahannya yang dimilikinya antara lain adalah a. Masih banyak warga yang belum mengetahui santunan kematian ini. b. Sarana dan prasarana masih kurang c. Masih minimnya pengetahuan warga tentang program santunan kematian ini. 3. Peluang (opportunities) adalah kondisi yang terjadi karena perpaduan antara keadaan, waktu dan tempat yang menyebabkan suatu kegiatan organisasi akan memungkinkan diperoleh manfaat berarti.58 Adapun peluangnya antara lain adalah a. Potensi mitra seperti Asuransi Syariah Mubarokah, yang menjalin kerjasama antara pemerintah kota Depok dalam program santunan kematian yang didukung oleh nama besar Asuransi Syariah Mubarokah sebagai salah satu asuransi syariah terbesar di Indonesia. b. Potensi kerjasama antara pemerintah kota Depok dengan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan BMT, yang bisa diajak kerjasama untuk mengembangkan program-program pemerintah kota Depok kedepannya.

57

Sukristono, Perencanaan Strategis Bank, dalam Jubaedah, “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap Penguatan LKMS studi pada Bank Muammalat Indonesia,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 77. 58 Sukristono, Perencanaan Strategis Bank, dalam Jubaedah, “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap Penguatan LKMS studi pada Bank Muammalat Indonesia,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 80.

70

4.

Tantangan (threats) adalah suatu kemungkinan kejadian yang apabila

terjadi mengakibatkan kerugian pada organisasi. 59 Adapun tantangan tersebut antara lain adalah a. Pemahaman warga kota Depok terhadap asuransi masih kurang, sehingga kurang begitu mengerti santunan asuransi kematian ini. b. Program santunan kematian ini masih belum tersosialisasikan dengan baik ke warga. c. Masih terkait dengan kondisi politik.

Berikut ini pemaparan santunan kematian berikut gambarannya. 60 1. Pengertian Umum Santunan Kematian Bagi Penduduk Resmi Kota Depok merupakan santunan yang diberikan khusus bagi penduduk resmi Kota Depok yang meninggal dunia disebabkan oleh hal apapun di seluruh wilayah Kota Depok dan luar Kota Depok. 2. Sasaran Seluruh penduduk resmi Kota Depok (semua umur), yaitu : a. Terdaftar dalam Database Kependudukan. b. Terdaftar dalam Kartu Keluarga.

59

Sukristono, Perencanaan Strategis Bank, dalam Jubaedah, “Peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap Penguatan LKMS studi pada Bank Muammalat Indonesia,” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 83. 60

O. Sudarya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok,Wawancara Pribadi, Depok 25 Juni 2009

71

c. Memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) bagi yang telah berusia 17 tahun ke atas. d. Memiliki Akta Kelahiran bagi bayi yang meninggal sebelum berusia 6 harian belum terdaftar dalam Kartu Keluarga. e. Manfaat Program f. Besar santunan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberi kepada ahli waris. g. Santunan kematian memberikan manfaat bagi yang meninggal dunia disebabkan hal apapun di seluruh wilayah Kota Depok dan diluar Kota Depok kecuali meninggal dunia karena : 1) Penduduk meninggal dunia karena perbuatan bunuh diri. 2) Penduduk meninggal dunia karena virus HIV/AIDS. 3) Penduduk meninggal dunia karena terlibat perbuatan melanggar hukum. 3. Periode Program Santunan Kematian diberikan kepada penduduk resmi Kota Depok yang meninggal dunia pada periode 1 September 2007 sampai dengan 31 Agustus 2008. 4. Pelayanan Santunan a. Proses klaim dimulai pada saat ahli waris peserta/ penduduk Kota Depok menyampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Depok melalui Kantor Layanan, perihal permohonan santunan untuk dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

72

b. Berkas yang diterima lengkap sebelum jam 13.00 WIB akan dibayarkan langsung pada hari yang sama. c. Berkas yang diterima lengkap setelah jam 13.00 WIB akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya. d. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan akan dibayarkan setelah berkas lengkap. e. Batas waktu pengajuan klaim maksimal 30 hari sejak peserta meninggal dunia. Pengurusan Kelengkapan Dokumen f. Ahli waris datang ke RT, RW untuk meminta Surat Pengantar pengurusan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris. g. Ahli waris datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP, KK dan Surat Pengantar RT, RW untuk dibuatkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris. h. Pada waktu datang ke kantor kelurahan setempat, ahli waris juga membawa fotokopi KK peserta (usia di atas 60 hari) dan fotokopi KK ahli waris (semua usia peserta) untuk minta dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. i. Surat lain yang perlu dilegalisir adalah fotokopi Surat keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris. j. Proses Pembayaran Santuan Kematian, Ahli Waris. k. Datang ke Pusat Pelayanan Santunan Kematian dengan membawa dokumen klaim sesuai dengan ketentuan.

73

l. Mengisi permohonan pencairan dana santunan meninggal dunia. m. Melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. n. Menandatangani Surat Permohonan Santunan Kematian. o. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Santunan. 1. Data Klaim Penduduk Per Kecamatan Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penduduk Kota Depok hingga kini mencapai angka sekitar satu setengah jutaan yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Hasil regristasi penduduk yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok, keadaan sampai dengan desember 2007 tercatat sebanyak 1.201.618 jiwa.yang terdiri dari 1.201.618 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian penduduk laki-laki 615.180 jiwa dan perempuan 586.438 jiwa, dengan proporsi pernyataan dimasing-masing kecamatan61. Berikut ini data mengenai jumlah penduduk dan klaim kematian per kecamatan Kota Depok periode 01 September s/d 30 Agustus 200862. a. Kecamatan sukmajaya memiliki penduduk sebanyak 253.681 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 253.681 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 129.237 jiwa dan perempuan 124.444 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 799 jiwa dan perempuan 576 jiwa dengan total keseluruhan 1375 jiwa.

61 62

Makalah Dinas Kependudukan Dan Sosial Kota Depok. Makalah Dinas Kependudukan Dan Sosial Kota Depok.

74

b. Kecamatan pancoran mas memiliki penduduk sebanyak 233.970 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 233.970 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 120.060 jiwa dan perempuan 113.910 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 775 jiwa dan perempuan 586 jiwa dengan total keseluruhan 1361 jiwa. c. Kecamatan beji memiliki penduduk sebanyak 104.844 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 104.844 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 53.940 jiwa dan perempuan 50.904 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 254 jiwa dan perempuan 221 jiwa dengan total keseluruhan 475 jiwa. d. Kecamatan cimanggis memiliki penduduk sebanyak 318.394 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 318.394 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 162.779 jiwa dan perempuan 155.615 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 714 jiwa dan perempuan 527 jiwa dengan total keseluruhan 1241 jiwa. e. Kecamatan limo memiliki penduduk sebanyak 124.375 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 124.375 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 63.797 jiwa dan perempuan 60.578 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 277 jiwa dan perempuan 183 jiwa dengan total keseluruhan 460 jiwa.

75

f. Kecamatan Sawangan memiliki penduduk sebanyak 153.161 jiwa berdasarkan rasio jenis kelamin, yang terdiri dari 153.161 jiwa penduduk WNI dan 0 jiwa penduduk WNA dengan perincian laki-laki 78.644 jiwa dan perempuan 74.517 jiwa. Klaim penduduk per kecamatan laki-laki 490 jiwa dan perempuan 393 jiwa dengan total keseluruhan 883 jiwa. Dari data-data yang tersaji diatas antara jumlah penduduk dan jumlah klaim per kecamatan Kota Depok. Bahwa jumlah klaim yang menduduki tingkat klaim paling besar yaitu kecamatan Sukmajaya dengan tingkat kematian yang cukup besar yang diikuti oleh kecamatan Pancoran Mas, Cimanggis, Sawangan, Beji, dan Kecamatan Limo. Proses penyelesaian polis asuransi jiwa adalah yang paling termudah dari seluruh jenis asuransi,. Jika polis asuransi telah jatuh tempo waktu tertanggung masih hidup, perusahaan asuransi hanya perlu memeriksa recordnya untuk menentukan usia yang telah dicapai tertanggung dan kemudian membayarnya. Bila polis telah jatuh tempo karena tertanggung meninggal, maka perusahaan asuransi perlu memastikan bahwa tertanggung itu memang telah meninggal dan bahwa pengaju klaim memang yang berhak menerima pembayaran63. Salah satu kesulitan yang timbul dalam suatu proses penyelesaian klaim asuransi jiwa adalah jika tertanggung memberikan informasi yang keliru dan tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan saat mengajukan permohonan. Maka dalam hal ini pihak asuransi sendiri harus jeli dalam menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon asuransi tersebut, seperti data63

Drs.A.Hasymi Ali Pengantar Asuransi Jakarta PT Bumi Aksara hal 280.

76

data yang diterima harus jelas dan persyaratan-persyaratan harus terpenuhi dengan baik. Untuk mempermudah warga Kota Depok dalam proses pengajuan klaim santunan kematian, pihak asuransi syariah Mubarokah menempatkan cabangnya di wilayah pemerintahan kota Depok, guna mengurusi pengajuan-pengajuan klaim warga yang ingin memperoleh hak nya sebagai warga kota Depok. Dalam hal ini pihak Asuransi Syariah Mubarokah tidak sendiri dalam melaksanakan pengajuan yang dilakukan oleh warga kota Depok, seperti pihak dari Dinas Tenaga Kerja Dan sosial dan Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Depok, yang dalam hal ini dibantu dalam kepengurusan administrasi dan persyaratan-persyaratan guna mendukung proses klaim yang diajukannya. 64 Proses pengajuan klaim yang dilakukan pemerintah kota Depok yang bekerja sama PT Asuransi Syariah Mubarokah ini dapat dilakukan dengan mudah oleh warga kota Depok, ada dua pilihan dalam proses pengajuan klaim santunan pertama dengan datang langsung ke pemerintah kota Depok atau dengan cara layanan sms santunan kematian, hal ini dilakukan untuk mempermudah warga dalam mengurusi pengajuan klaim santunannya. Dalam hal ini persyaratan yang harus diperlukan dalam mengajukan klaim santunan kematian adalah sebagai berikut 65 :

64

Anton, Kadiv Bisnis Proses Dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah wawancara pribadi, Jakarta 12 mei 2009 65 Anton, Kadiv Bisnis Proses Dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah wawancara pribadi, Jakarta 12 mei 2009.

77

1) Bagi Penduduk yang berusia dibawah 60 hari harus melampirkan : a) Akta Kelahiran; dan b) Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat; atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan c) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat; atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan d) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan e) Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat. 2) Bagi Penduduk yang berusia antara 60 hari s/d 17 tahun harus melampirkan:  Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat; dan  Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan

78

 Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat.

a. Bagi Penduduk yang berusia sama atau diatas 17 tahun atau sudah menikah harus melampirkan:  Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat; dan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli; dan  Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan  Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat. Dalam proses pengajuan klaim dilakukan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Peserta meninggal, apabila klaim diajukan melewati jangka waktu tersebut maka klaim yang bersangkutan dianggap kedaluwarsa dan Pemegang Amanah tidak berkewajiban membayar apapun.

79

B. kendala-kendala yang di hadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Tenaga Kerja dan sosial Kota Depok, warga kota depok yang sudah mengajukan klaim santunan dan PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM), dapat kita lihat bahwa Asuransi Syariah Mubarokah mengalami kerugian yang cukup besar, dikarenakan banyaknya klaim santunan yang diajukan oleh warga Kota Depok. Hal ini memang di luar dugaan pihak Asuransi Syariah Mubarokah yang memprediksi kematian warga Kota Depok tidak sebanyak itu. Dalam mengalami kerugian yang sangat besar ini pihak Asuransi Syariah Mubarokah tidak mau mengambil pusing dalam menyikapinya kerugian tersebut, dan menganggapnya hanya sebagian dari proses bisnis asuransi66. Berikut ini adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian warga Kota Depok, yang dilakukan oleh penulis setelah melakukan pengamatan serta wawancara pada Dinas Tenaga Kerja Sosial Kota depok dan PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM). 1. Masih banyak sekali warga yang ingin mendapatkan santunan tersebut dengan berbagai cara seperti memalsukan data-data persyaratan klaim santunan demi mendapatkan santunan kematian tersebut 67.

66

Anton, Kadiv Bisnis Proses Dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah wawancara pribadi, Jakarta 12 mei 2009 67 Anton, Kadiv Bisnis Proses Dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah wawancara pribadi, Jakarta 12 mei 2009

80

2. Masih minimnya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Kota depok dalam mensosialisasikan program santunan kematian ini. Artinya belum didukungnya pemberitahuan dan komunikasi yang baik dengan warganya, sehingga informasi yang disampaikan masih belum baik 68. 3. Kurangnya SDM dari pihak Asuransi Syariah Mubarokah dalam hal menerima pengajuan klaim santunan kematian bagi warga Kota Depok69. Dengan ratarata pengajuan klaim santunan 17-18 orang perhari dan pihak asuransi mubarokah yang menempatkan orang-orangnya hanya 5 orang saja, tentu hal ini tidak seimbang dengan jumlah rata-rata pengajuannya. Dari kendala-kendala yang terpaparkan diatas dapat menunjukan bahwa masih perlunya pembenahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah Kota depok dan PT Asuransi Syariah Mubarokah (ASM) dalam mekanisme pengajuan klaim santunan. Hal ini dapat sekali kita maklumi karena program santunan kematian ini merupakan periode awal dari sebuah program pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan kedepannya dalam menjalankan program santunan kematian kedepannya agar dapat berjalan dengan baik.

68

Wawancara warga kota depok yang sudah pernah mengajukan santunan kematian,Depok 20 juli 2010. 69 O. Sudarya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok,Wawancara Pribadi, Depok 25 Juni 2009

81

C. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan klaim santunan kematian Sebagaimana yang telah di terangkan diatas mengenai berbagai kendalakendala yang dihadapi pemerintah kota Depok dalam proses pengajuan klaim santunan kematian, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah kota Depok dan Asuransi Syariah Mubarokah, yaitu: 1. Data-data yang masuk di proses dengan teliti Selama ini banyak sekali warga yang memalsukan data-data klaim santunan kematian demi mendapatkan santunan tersebut, seperti KTP yang diajukan sudah tidak berlaku lagi dan memasukan orang lain pada kartu keluarga. Untuk mencegah dari hal-hal tersebut maka diperlukan tindakan seperti memperbaharui data kependudukan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini pegawai kelurahan setempat yang dekat dengan warga, hal ini bertujuan agar warga yang ingin mengajukan klaim santunan tidak dapat memalsukan data-data persyaratan karena pihak pemerintah juga telah memiliki data-data yang telah diperbaharui. 2. Membuat website terbaru tentang klaim santunan kematian70 Selama ini masih banyak warga kota Depok yang belum mengetahui bahwa pemerintah kota Depok memiliki sebuah program tentang santunan kematian bagi warganya. Selama ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Depok 70


82

hanya sebatas website pemerintah kota Depok itu sendiri itupun hanya terbatas sekali maka untuk lebih memasyarakatkan program santunan kematian ini diperlukan beberapa tindakan antara lain : Pertama pemerintah kota Depok harus membuat kembali website tersendiri tentang program santunan kematian ini walaupun hanya sederhana saja, tetapi mudah dimengerti oleh warga kota Depok. Kedua bila dalam mengadakan acara seminar yang dilakukan pemerintah kota Depok hendaknya memberitahukan kembali kepada warganya agar lebih mengetahui dengan jelas dan pasti. Ketiga melakukan kunjungan-kunjungan ke tingkat kelurahan atau kecamatan secara rutinitas agar warga lebih mengetahui lebih jelas. Keempat melakukan informasi secara berantai antara pihak kecamatan, kelurahan, RT RW dan disampaikan ke warganya. 3. Memperbanyak SDM dalam menangani proses pengajuan klaim santunan71 Saat ini SDM yang dilakukan oleh pihak Asuransi Syariah Mubarokah masih terasa sangat kurang. Seperti yang terlihat dalam proses pengajuan klaim masih terasa amat repot dalam menangani berkas-berkas klaim masuk maka dalam hal ini diperlukan tindakan seperti mengirimkan SDM lagi dari Asuransi Syariah Mubarokah pusat ke cabang pemerintah kota Depok dalam membantu proses pelayanan klaim santunan kematian. 71


83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan analisis prosedur klaim santunan kematian warga kota Depok periode 1 september 2007 sampai dengan 31 agustus 2008, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Program santunan kematian warga kota Depok sangatlah berotensi dalam membantu masyarakat khususnya bagi warga kota Depok, pada saat ditinggalkan pihak ahli waris bisa memperoleh haknya, karena keluarga yang sedang berduka pasti memang memerlukan santunan tersebut untuk keperluan pegurusan jenazah, bekal hidup keluarga yang ditinggalkan dan masalah-masalah lainnya yang akan timbul dikemudian hari. Dari santunan kematian ini tujuan utamanya adalah untuk membantu memudahkan warga disaat musibah kematian tiba, dengan tidak diminta membayar premi. Dengan adanya program satunan kematian yang diluncurkan pemerintah kota Depok ini dapat menjalin ukhuwah diantara sesama warga kota Depok. 2. Keterbatasan SDM dan publikasi untuk mensosialisasikan program pemerintah kota Depok ini sangatlah menjadi kendala yang dihadapi kedepannya, dengan seiringnya waktu diharapkan program pemerintah ini dapat tersosialisasikan dengan baik.

84

3. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok untuk mengatasi kendalakendala yang ada adalah dengan mengadakan seminar atau penyuluhan ditingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

B.Saran 1. Adanya beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program santunan kematian ini seperti masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Depok, sebaiknya pemerintah kota Depok lebih banyak melakukan seminar atau penyuluhan ditingkat kecamatan dan kelurahan agar dapat diteruskan kembali ke tingkat bawah seperti RT RW, sehingga warga bisa mengetahui secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaannya. 2. Pemerintah kota Depok sebaiknya lebih berperan aktif dalam proses pengajuan klaim santunan kematian ini tidak sepenuhnya diserahkan oleh pihak asuransi syariah Mubarokah, agar dapat mengetahui secara langsung keluhan-keluhan yang diterima warganya dan dimata warga kota Depok dapat menjadi lebih baik lagi dengan program yang diluncurkannya. 3. Pemerintah kota Depok seharusnya menjalankan terus program santunan kematian bagi warganya jika berganti periode pemerintahan kepala daerahnya.

85

Daftar Pustaka

Ali, AM Hasan, konsep dan operasional asuransi syariah,bahan mata kuliah DasarDasar Ekonomi Islam, 2008. Ali, Hasymi, Pengantar Asuransi Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008. Basyir, A Azhar, Asuransi Takaful Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta: TEPATI, 1993. Buku Saku, Program santunan asuransi kematian kota Depok , Depok: pemerintah kota Depok, 2008 Cahyono, E Jaka, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksadana, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002. Darmadi, Herman, Manajemen Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. Dewan Asuransi Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian, Edisi 2003. Djojosoedarsono, Soeisno, Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Ghoni, Abdul & Arianty, Erni, Akutansi Asuransi Syariah Antara Teori & Praktik, Jakarta: Insco Solusi, 2007.

86

Hasan, AM Ali, Asuransi dalam Persfektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, & praktis , Jakarta: Kencana, 2004. http://www.antara.co.id diakses pada tanggal 13 Desember 2010 http://.detik.com diakses pada tanggal 14 desember 2010 http://www.depok-online.com diakses pada tanggal 28 April 2009 http//www.harian ekonomi.com neraca diakses pada tanggal 14 desember 2010 Iqbal, Muhaimin, Asuransi Umum Syari’ah dalam praktik upaya menghilangkan gharar,maisir,dan riba, Jakarta: Gema Insani Press, 2006. Jakarta Insurance Institute, Prinsip-prinsip Dan Praktek Asuransi.2005 Karim, Adiwarman, Sejarah pemikiran ekonomi islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Koran Republika, artikel santunan kematian bagi warga Kota Depok, Jakarta, 2007 Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1996. Rahman, Afzalur, Doktrin-doktrin Ekonomi Islam jilid 4, Jakarta: Dana bakti Wakaf, 1996. Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007. Salim, Abbas, Asuransi dan Manajemen Resiko, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005. Sevila, Coonsuelo G. Pengantar Metode Penelitian, dalam Toto Kurniato,”Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)Dalam Perkembangan

87

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Berbasis Syariah,”Skripsi S1 Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010:h.10 Syafi’I Antonio, Muhammad. Bank Syariah Wacna Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, cet.III. Yogyakarta: ekonosia, 2005. Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: PT. Gema Insani Press, 2004. Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: STIE Perbanas dan Gramedia, 1993. Wawancara Pribadi dengan Anton Kadiv bisnis proses dan pelayanan Asuransi Syariah Mubarokah Jakarta, 24 Juni 2009. Wawancara Pribadi dengan O, sudarya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kota Depok Jakarta, 24 Juni 2009. Wawancara warga kota Depok yang sudah pernah mengajukan klaim santunan kematian,Depok 20 juli 2010.

88

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PROSES PENGAJUAN KLAIM PADA PROGRAM SANTUNAN ASURANSI KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK

Nama

: Bpk Anton

Jabatan

: Kadiv Bisnis Proses dan Pelayanan

Tempat

: Asuransi Syariah Mubarakah

Tanggal

: 1 juni 2009

Program Santunan Asuransi Kematian Warga Kota Depok Pertanyaan 1. Bagaimana menurut Asuransi Syariah Mubarakah tentang program Santunan Kematian bagi warga Kota Depok ? Jawaban

Santunan kematian warga kota depok memang kami yang menangani sebagai bentuk kerjasama perusahaan kami dengan pihak pemerintah Kota Depok. Kini, pemberian santunan asuransi kematian

itu

telah

memasuki tahun kedua

pelaksanaannya. Meski pihak asuransi mengalami kerugian pada pelaksanaan tahap pertama, Namun program santunan kematian tersebut tetap dilanjutkan. Kerugian yang dialami oleh pelaksana program asuransi kematian, yang dalam hal ini dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarokah (ASM), disebabkan karena lebih tingginya jumlah kematian riil dari perkiraan perhitungan jumlah kematian dalam

89

setahun. Yaitu, diperkirakan 4.000 jiwa kematian pertahun, menjadi 5.656 jiwa kematian pertahun.

Lebih tingginya jumlah kematian dari yang diperkirakan terjadi dalam setahun itu, yaitu selisih sekitar 1565 jiwa, turut mempengaruhi jumlah premi yang harus dikeluarkan pihak asuransi.Kerugian pelaksanaan asuransi kematian tahun 2007, premi awal yang dianggarkan sekitar 9 miliar, namun membengkak dan harus dibayar ASM sekitar 11 miliar. Dalam masalah kerugian yang sangat besar ini pihak Asuransi Syariah Mubarokah tidak mau mengambil pusing dalam menyikapinya kerugian tersebut, dan menganggapnya hanya sebagian dari proses bisnis asuransi. Pertanyaan 2. Bagaimana proses pelaksanaan program Santunan kematian warga Kota Depok yang dilakukan ASM ? Jawaban Kalau masalah pelaksanaan santunan kematian kami lihat dahulu data-data atau persyaratan yang diajukan warga selanjutnya kita proses terlebih dulu untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan bila persyaratan telah memenuhi syarat maka kami langsung memprosesnya pada hari itu juga. Dari pihak kami hanya ingin membantu

mempermudah

menyelesaikan

proses

pengajuan

klaim

dengan

menempatkan perwakilan dari pihak kami di kantor walikota Depok untuk menangani masalah-masalah klaim saja. Pertanyaan

90

3. Mengapa Asuransi Syariah Mubarakah ingin menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan program Santunan Kematian bagi warga Kota Depok ? Jawaban Untuk masalah kerjasama antara Asuransi Syariah Mubarakah dengan Pemerintah Kota Depok kami hanya ingin membantu warga kota depok dalam bentuk kegiatan sosial.misalnya dengan menjalin kerjasama ini maka hubungan kami dengan pemerintah Kota Depok dapoat terjalin. Pertanyaan 4. Apakah selain Kota Depok ada pemerintah kota lain yang menjalin kerja sama dengan ASM ? Jawaban Untuk program-program seperti santunan kematian ini selain Kota Depok tidak ada, khususnya untuk asuransi warganya. Karena kami ingin membuktikan eksistensi perusahaan kami kepada masyarkat luas khususnya. Pertanyaan 5. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Asuransi Syariah Mubarakah dalam melaksanakan program Santunan Kematian ? Jawaban

91

Pada dasarnya dengan adanya program santunan kematian warga Kota Depok ini sangatlah menggiurkan bagi ahli waris yang ditinggalkannya, masih banyak sekali warga yang ingin mendapatkan santunan tersebut dengan berbagai cara seperti memalsukan data-data persyaratan klaim santunan demi mendapatkan santunan kematian tersebut. Pertanyaan 6. Bagaimana seleksi resiko yang dilakukan oleh ASM dalam meminimalisir kerugian ? Jawaban Mungkin untuk seleksi resiko tidak ada karena jumlahnya sangat banyak yang di tanggung, soalnnya yang ditanggung warga kota depok tidak mungkin kita seleksi satu persatu dan kita mengkategorikannya kepada asuransi kolektif, kalau untuk seleksi resiko kami seleksi hanya untuk produk perorangan atau jiwanya. Pertanyaan 7. Bagaimana prosedur pengajuan klaim kematian bagi warga Kota Depok ? Jawaban Proses pengajuan klaim yang dilakukan pemerintah kota Depok yang bekerja sama PT Asuransi Syariah Mubarokah ini dapat dilakukan dengan mudah oleh warga kota Depok, ada dua pilihan dalam proses pengajuan klaim santunan pertama dengan datang langsung ke pemerintah kota Depok atau dengan cara layanan sms santunan

92

kematian, hal ini dilakukan untuk mempermudah warga dalam mengurusi pengajuan klaim santunannya. Dalam hal ini persyaratan yang harus diperlukan dalam mengajukan klaim santunan kematian adalah sebagai berikut: 3) Bagi Penduduk yang berusia dibawah 60 hari harus melampirkan : f) Akta Kelahiran; dan g) Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat; atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan h) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat; atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan i) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan j) Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat. 4) Bagi Penduduk yang berusia antara 60 hari s/d 17 tahun harus melampirkan:  Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat; dan  Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan

93

 Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan  Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat.

b. Bagi Penduduk yang berusia sama atau diatas 17 tahun atau sudah menikah harus melampirkan:  Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat; dan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli; dan  Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Surat Keterangan Ahli Waris dari Kantor Kelurahan Setempat atau foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dilegalisir dari Kantor Kelurahan Setempat; dan  Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris; dan  Foto Copy Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Kantor Kelurahan setempat.

94

Dalam proses pengajuan klaim dilakukan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah Peserta meninggal, apabila klaim diajukan melewati jangka waktu tersebut maka klaim yang bersangkutan dianggap kedaluwarsa dan Pemegang Amanah tidak berkewajiban membayar apapun. Pertanyaan 8. Bagaimana proses underwriting ASM dalam program Santunan Kematian ini ? Jawaban Untuk underwritingnya sendiri tidak ada karena yang ditangung tidak perorangan kita samaratakan semua jadinya walaupun kami mengalami kerugian yang cukup besar. Dan itu tujuannnya semua agar perusahaan kita dapat bergerak membantu permerintah Kota Depok sebagai bentuk kegiatan sosial. Pertanyaan 9. Apakah dampak positif dan negatif dalam pelaksanaan program Santunan Kematian ini ? Jawaban Dampak positifnya dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Depok dalam kegiatan sosial untuk dapat dikenal oleh masyarakat. Sedangkan untuk dampak positifnya banyak sekali dilapangan terjadi pemalsuan data-data persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan klaim santunan.

95

Pertanyaan 10. Menurut ASM apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Santunan Kematian Kota Depok dan apa saran ASM dalam hal ini ? Jawaban Untuk kelebihannya program santunan ini mungkin klaim nya bisa langsung cepat di cairkan pada hari itu juga bila telah memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk kekurangannya masih ada warga yang belum mengetahui adanya program santunan ini.

96

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PADA PROGRAM SANTUNAN ASURANSI KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK

Nama

: Bpk O Sudarya

Jabatan

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok

Tempat

: Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok

Tanggal

: 20 Mei 2009

Program Santunan Asuransi Kematian Kota Depok Pertanyaan 1. Apa visi dan misi Kota Depok hubungannya dengan Program Santunan Asuransi Kematian ini ? Jawaban Pada program santunan kematian ini kami menggerakannya dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, yaitu: ”Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan”. Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, terkandung pengertian yaitu Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan

lembaga

dan

aparatur

pemerintahan

dalam

memberikan

dan

97

menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Mensejahterakan

berarti

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan

mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah. Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, maka telah dirumuskan Misi RPJMD tahun 2006-2011 yaitu: a. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan. b. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. c. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah. d. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan

dan kesejahteraan

masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama. Dari visi dan misi Kota Depok yang terpapar diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah

Kota

Depok

menitikberatkan

pada

persoalan

kesejahteraan

masyarakatnya yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Seperti yang tertuang pada program santunan asuransi kematian ini dengan tujuan ingin membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkannya bila diantara salah satu kelurganya ada yang meninggal.

98

Pertanyaan 2. Apa maksud dan tujuan adanya Program Santunan Asuransi Kematian ? Jawaban Santunan kematian memang merupakan hal yang baru. Kota Depok telah berani menjadi pelopor keberadaan santunan yang diberikan kepada setiap warganya yang meninggal dunia. Program santunan kematian yang diluncurkan Walikota Depok tujuannya untuk menggerakkan tarbiyah dan meningkatkan keimanan di kalangan Warga Kota Depok serta untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. Santunan kematian besarnya Rp2 juta untuk setiap jiwa warga Kota Depok yang meninggal dunia dan dimakamkan di wilayah Kota Depok. Program ini memang baik dan pasti akan didukung oleh segenap warga, karena keluarga yang sedang berduka pasti memang memerlukan santunan tersebut untuk keperluan pegurusan jenazah, maupun sebagai bekal hidup keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaan 3. Bagaimana operasionalnya Program Santunan asuransi Kematian ini ? Jawaban Santunan kematian tersebut dalam operasionalnya diserahkan kepada sebuah Perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk, tentu saja setelah proses tender yang memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah Kota Depok telah menggandeng sebuah perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah untuk bekerjasama dalam program

99

santunan kematian ini, Setiap warga Depok yang meninggal akan mendapatkan santunan sebesar 2 Juta rupiah per orangnya jika semua syarat-syarat yang diperlukan telah dilengkapi. Pertanyaan 4. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan Program Santunan Kematian ini ? Jawaban a. Pengertian Umum Santunan Kematian Bagi Penduduk Resmi Kota Depok merupakan santunan yang diberikan khusus bagi penduduk resmi Kota Depok yang meninggal dunia disebabkan oleh hal apapun di seluruh wilayah Kota Depok dan luar Kota Depok. b. Sasaran Seluruh penduduk resmi Kota Depok (semua umur), yaitu : 

Terdaftar dalam Database Kependudukan.



Terdaftar dalam Kartu Keluarga.



Memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) bagi yang telah berusia 17 tahun ke atas



Memiliki Akta Kelahiran bagi bayi yang meninggal sebelum berusia 6 harian belum terdaftar dalam Kartu Keluarga.

c. Manfaat Program 

Besar santunan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberi kepada ahli waris.

100



Santunan kematian memberikan manfaat bagi yang meninggal dunia disebabkan hal apapun di seluruh wilayah Kota Depok dan diluar Kota Depok kecuali meninggal dunia karena : a. Penduduk meninggal dunia karena perbuatan bunuh diri. b. Penduduk meninggal dunia karena virus HIV/AIDS. c. Penduduk meninggal dunia karena terlibat perbuatan melanggar hukum.

d. Periode Program Santunan Kematian diberikan kepada penduduk resmi Kota Depok yang meninggal dunia pada periode 1 September 2007 sampai dengan 31 Agustus 2008. e. Pelayanan Santunan •

Proses klaim dimulai pada saat ahli waris peserta/ penduduk Kota Depok

menyampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Depok melalui Kantor Layanan, perihal permohonan santunan untuk dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. •

Berkas yang diterima lengkap sebelum jam 13.00 WIB akan dibayarkan langsung

pada hari yang sama. •

Berkas yang diterima lengkap setelah jam 13.00 WIB akan dibayarkan pada hari

kerja •

berikutnya.

Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan akan

dibayarkan setelah berkas lengkap.

101

•

Batas waktu pengajuan klaim maksimal 30 hari sejak peserta meninggal dunia.

Pengurusan Kelengkapan Dokumen •

Ahli waris datang ke RT, RW untuk meminta Surat Pengantar pengurusan Surat

Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris. •

Ahli waris datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP, KK dan

Surat Pengantar RT, RW untuk dibuatkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris. •

Pada waktu datang ke kantor kelurahan setempat, ahli waris juga membawa

fotokopi KK peserta (usia di atas 60 hari) dan fotokopi KK ahli waris (semua usia peserta) untuk minta dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. •

Surat lain yang perlu dilegalisir adalah fotokopi Surat keterangan Kematian dan

Surat Keterangan Ahli Waris. Proses Pembayaran Santuan Kematian, Ahli Waris. •

Datang ke Pusat Pelayanan Santunan Kematian dengan membawa dokumen klaim

sesuai dengan ketentuan. •

Mengisi permohonan pencairan dana santunan meninggal dunia.

•

Melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

•

Menandatangani Surat Permohonan Santunan Kematian.

•

Mengisi dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Santunan.

102

f. Persyaratan Santunan yang dibayarkan kepada ahli waris dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: Bagi Penduduk Yang Berusia Di Bawah 60 Hari, harus melampirkan : • Akta Kelahiran. • Surat Keterangan Kematian dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • Fotokopi KTP ahli waris. •

Fotokopi Kartu Keluargha (KK) ahli waris yang telah dilegalisir oleh kantor

kelurahan setempat. Bagi Penduduk Yang Berusia Antara 60 Hari s/d 17 Tahun, harus melampirkan : •

Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli dan menyerahkan fotokopi Kartu

Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. •

Surat Keterangan Kematian dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat

keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. •

Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan

setempat. • •

Fotokopi KTP ahli waris. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ahli waris yang telah dilegalisir oleh kantor

kelurahan

setempat.

103

Bagi Penduduk Yang Sama Atau Di atas 17 Tahun Atau Sudah Menikah, harus melampirkan : •



Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

•


Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. •

Surat Keterangan Ahli Waris dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat

Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • •


kelurahan setempat. Pertanyaan 5. Bagaimana sosialisasi program ini ke masyarakat ? Jawaban a. Program Santunan Asuransi Kematian ini di sosialisasikan pertama ketingkat kecamatan dari kecamatan disosialisasikan lagi ke kelurahan-kelurahan yang ada di Depok dari tingkat kelurahan lalu disosialisasikan lagi kepada RT dan RW setempat. b. Melalui papan bilboard yang ada di jalan-jalan Kota Depok. c. Membuat website terbaru tentang program santunan kematian ini.

104

Pertanyaan 6. Dari mana saja dana yang di peroleh untuk membayar premi asuransi ? Jawaban Untuk membayar premi asuransi kepada perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah pemerintah Kota Depok telah menganggarkan dana dari APBD Kota Depok yang berasal dari PAD. Pertanyaan 7. Permasalahan apa yang sering muncul dilapangan seiring berjalannya program ini ? Jawaban Dari segi permasalahan mungkin yang paling banyak muncul seperti masalah administrasi atau kelengkapan persyaratan pengajuan klaim, banyak dari warga Kota Depok yang mengajukan klaim tetapi kurang lengkap persyaratannya sehingga menimbulkan masalah tersendiri. Pertanyaan 8. Bagaimana prosedur untuk mengajukan klaim ? Jawaban Untuk prosedur pengajuan klaim kita telah menempatkan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah di kantor Walikota Depok tepatnya di samping kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok agar masyarakat yang ingin mengajukan

105

klaim kematian hanya tinggal datang ke kantor Walikota Depok dengan membawa persyaratan pengajuan klaim. Setelah itu bila ingin mengajukan kliam persyaratan harus sesuai dengan yang ditentukan. Pertanyaan 9. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan klaim ? Jawaban Untuk Persyaratan kami telah menentukan dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: Bagi Penduduk Yang Berusia Di Bawah 60 Hari, harus melampirkan : • Akta Kelahiran. • Surat Keterangan Kematian dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • Fotokopi KTP ahli waris. •

Fotokopi Kartu Keluargha (KK) ahli waris yang telah dilegalisir oleh kantor

kelurahan setempat. Bagi Penduduk Yang Berusia Antara 60 Hari s/d 17 Tahun, harus melampirkan : •




keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat.

106

•

Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan

setempat. • •


kelurahan

setempat.

Bagi Penduduk Yang Sama Atau Di atas 17 Tahun Atau Sudah Menikah, harus melampirkan : •



Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

•


Keterangan Kematian yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. •

Surat Keterangan Ahli Waris dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi Surat

Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir oleh kantor kelurahan setempat. • •


kelurahan setempat. Bila persyaratan dokumen telah terpenuhi maka di cek dahulu apakah warga ini telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok dan merupakan warga Kota Depok, bila benar maka proses klaim akan cepat diproses.

107

Pertanyaan 10. Apa dampak positif dan negatif setelah program ini berjalan ? Jawaban Untuk dampak positifnya program ini telah membawa berbagai dampak positif bagi warga Depok. yaitu pencegahan berbagai kegiatan yang membawa mudharat atau nahi mungkar. Sebab asuransi kematian ini tidak akan diberikan kepada warga Depok yang meninggal dunia karena bunuh diri, terkena HIV/AIDS, serta melanggar hukum seperti mengonsumsi miras, narkoba, dan sebagainya. Jadi program asuransi kematian yang didukung oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah ini turut serta dalam upaya pencegahan dan penertiban masyarakat, minimal terhadap tiga hal tersebut di atas.

Untuk dampak negatifnya seperti ada beberapa warga yang melakukan berbagai cara guna mendapat asuransi kematian sebesar Rp 2 juta. Modusnya, dengan melakukan pemalsuan data. Misalnya dengan memalsukan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Seperti yang terjadi di lapangan,pernah mendapati kasus pemalsuan KTP. Sebagai contoh, ada satu warga yang meninggal pada tanggal 1 Agustus, namun KTP yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Demi untuk mendapatkan santunan, pihak keluarga membuat KTP palsu lengkap dengan cap jempol, namun tanggal yang tercantum adalah tanggal setelah yang bersangkutan meninggal. Hal ini dirasa sangat janggal sehingga klaimnya tidak dibayarkan.

108

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA SANTUNAN KEMATIAN WARGA KOTA DEPOK

1. Nama

: Bpk Makmur

Umur

: 39 Tahun

Alamat

: Jln.H,Asmawi Gang Jambu RT 05 RW 15 No 12 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Depok.

1. Apakah sebelumnya bapak mengetahui adanya program santunan asuransi kematian yang diluncurkan pemerintah kota Depok ? -

Saya tahu mas dari omongan-omongan para tetangga saya,waktu itu saya lg kumpul2 ajah mas para tetangga saya pada ngomongin ya jadi saya tahu.

2. Bagaimana pandangan bapak tentang adanya program santunan kematian ini? -

Ya kalo menurut saya sih bagus mas lagipula kan membantu juga untuk ahli waris yang ditinggalkannya.

3. Apakah sebelumnya bapak mengetahui cara-cara proses pengajuan klaim santunan kematian ini? -

Kalau cara-caranya sih mas gk tw, ya namanya juga belum pernah baru pertama kali ajah, paling nanti saya Tanya-tanya lagi ke tetangga yang sudah pernah ngajuin.

4. Apakah sebelumnya bapak mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan klaim santunan kematian ini? -

Kalau apa saja yang diperlukan sih kurang tahu yah mas paling nanti saya Tanya-tanya lagi

109

5. Menurut bapak cukup sulit atau mudahkah cara-cara mengurusi persyaratannya sampai proses pengajuan? -

Menurut saya agak sulit yah mas, soalnya saya harus kesana kemari untuk ngurusin persyaratannya ajah, kalau pas pengajuannya sih mas cepet tuh kira2 saya 2 jam an lah.

6. Menurut bapak apakah persyaratan yang harus dipenuhi cukup sulit atau mudah? -

Untuk persyaratannya menurut saya sih mas tidak terlalu sulit yah, yang penting berkas2 persyaratan kita lengkap.

7. Bagaimana tanggapan bapak dalam proses pengajuan klaim santunan kematian ini cukup memuaskankah dari segi pelayanannya? -

Gimanah yah mas, saya sih lumayan cukup puas juga soalnya berkas persyaratan saya lengkap jadi cepet cair duit santunannya.

8. Menurut bapak hal apa saja yang harus dibenahi dalam proses pengajuan santunan kematian ini? -

Mungkin dari orangnya yah mas, saya liat tuh kayanya pada sibuk semua, mungkin menurut saya perlu ditambahin orang kali mas biar proses pencairannya cepet.

9. Menurut bapak/Ibu kendala apa saja yang dialami dalam proses pengajuan klaim santunan kematian ini? -

Menurut saya sih tidak ada yah mas, soalnya saya ngurusinnya cepet.

10. Apa saran bapak/ibu terhadap program santunan kematian ini? -

Saran saya sih mas diperpanjang ajah programnya soalnya bagus mas banyak membantu banget.

110

2. Nama

: Bpk Samino

Umur

: 48 Tahun

Alamat

: Jln.Wadas Raya RT 06 RW 13 No 10 Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Pancoran Mas

1

Apakah sebelumnya bapak mengetahui adanya program santunan asuransi kematian yang diluncurkan pemerintah kota Depok ? -

Pertama-tama sih saya kurang tahu, soalnya masih simpang siur informasi yang saya dapet. Tapi saya Tanya-tanya sama RT setempat sih mas.

2

Bagaimana pandangan bapak tentang adanya program santunan kematian ini? -

Menurut saya sih bagus ajah. Soalnya membantu banget mas, saya sih sengaja mengajukan santunannya untuk biaya-biaya penguburannya.

3

Apakah sebelumnya bapak mengetahui cara-cara proses pengajuan klaim santunan kematian ini? -

4

Ya tadi itu mas karena saya kurang tahu makanya saya Tanya-tanya.

Apakah sebelumnya bapak mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan klaim santunan kematian ini? -

Persyaratanya sih katanya Cuma KTP yang sudah meninggal,KTP ahli waris terus Kartu Keluarga tapi pas saya disana ternyata masih kurang surat kematian dari kelurahan, maklum mas saya kan kurang tahu dari pertama.

5

Menurut bapak cukup sulit atau mudahkah cara-cara mengurusi persyaratannya sampai proses pengajuan? -

Menurut saya sih yang masih baru yah mas, masih terasa sulit yah soalnya mesti kemanah2 dulu ngurusinnya.

111

6

Menurut bapak apakah persyaratan yang harus dipenuhi cukup sulit atau mudah? -

Ya kalau untuk persyaratannya sih agak terlalu sulit Cuma ngurusinnya itu yah mas yang agak sulit.

7

Bagaimana tanggapan bapak dalam proses pengajuan klaim santunan kematian ini cukup memuaskankah dari segi pelayanannya? -

Kalau waktu itu saya ngurusin cukup memuaskan juga, tapi yang penting persyaratannya harus lengkap mas jadi cepet tuh.

8

Menurut bapak hal apa saja yang harus dibenahi dalam proses pengajuan santunan kematian ini? -

Apa yah mas saya juga bingung tapi kayanya mungkin dari orangorang yang ngurusin klaimnya boleh dibilang SDM nya.

9

Menurut bapak/Ibu kendala apa saja yang dialami dalam proses pengajuan klaim santunan kematian ini? -

Mungkin menurut saya perlu di sosialisasikan lagi cara-cara pengajuannya

soalnya

masih

banyak

warga

yang

belum

mengetahuinya. 10 Apa saran bapak/ibu terhadap program santunan kematian ini? -

Saran saya mungkin dari pihak pemerintah kota Depok lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan.

112

3. Nama

: Bpk Zulfahmi Abdurahman

Umur

: 31 Tahun

Alamat

: Jln.Sawangan Permai RT 01 RW 09 No 11 Kecamatan Sawangan Kelurahan Sawangan Baru

1


Saya sedikit tahu, waktu anggota keluarga saya ada yang meninggal. Saya dianjurin sama tetangga saya.

2


Program santunan kematian ini cukup bagus,soalnya membantu banget, bagi saya sebagai ahli warisnya cukup senang dengan adanya santunan ini, itu juga waktu itu untuk mengurusi biaya-biaya penguburan dan lain-lain.

3


Sedikit tahu mas, waktu itu ajah saya banyak nanya-nanya sama tetangga saya.

4


Pertama-tama kurang tahu tapi setelah saya nanya-nanya jadi agak sedikit tahulah.

5


Untuk mengurusi nya sulit juga harus kesana-kemari soalnya saya kan agak sibuk gak ada yang ngurusin pengajuan klaim nya.

113

6


Kalau yang itu paling masalahnya lumayan kita harus ke RT setempat, ke kelurahan terus ke kantor walikotanya untuk ngajuin santunan.

7


Cukup lumayan puas juga soalnya klaim santunan saya cepet kok proses pencairannya soalnya persyaratan saya lengkap.

8


Kalau menurut saya mungkin saya sudah cukuplah, saya juga sudah mendapatkan hak saya juga.

9


Menurut saya masalah persyaratannya itu, soalnya saya tidak ada waktu untuk mengurusinnya tapi karena saya membutuhkan ya terpaksa saya sempet-sempetin.

10 Apa saran bapak/ibu terhadap program santunan kematian ini? -

Saran saya program ini terus berjalan walaupun berganti kepala daerahnya.

114

4. Nama

: Bpk Endang Abdurohman

Umur

: 40 Tahun

Alamat

: Jln.H. Asmawi RT 03 RW 10 No 05 Kecamatan Beji Kelurahan Beji

1


Lumayan tahu waktu itu saya disaranin sama saudara saya untuk mengajukan klaim santunan ke pemkot Depok karena disitu ada program santunan kematian bagi warga asli Depok.

2


Cukup membantu juga bagi ahli waris dan warga Depok untuk bantubantu biaya penguburan misalnya ya intinya meringankan bebanlah.

3


4

Saya sih dikasih tahu cara-cara ngajuin santunannya.


Kurang tahu, ya maklumlah saya kan dari awalnya kurang begitu jelas informasinya.

5


Menurut saya agak repot juga mas,harus mondar mandir kesana kemari, maunya sih mas nyuruh orang yang ngurusinnya tapi karena gak boleh harus anggota keluarganya ya jadi saya ngurusin sendiri.

6

Menurut bapak apakah persyaratan yang harus dipenuhi cukup sulit atau mudah?

115

-

Ya hanya KTP ahli waris, KTP yang meninggal, KK, surat kematian. Ya lumayan gak terlalu yah mas.

7


8

Bagi saya cukup memuaskan lah dari segi pelayanannya.


Mungkin dari segi kualitas orang-orangnya yang ngurusin pengajuan warga.

9


Menurut saya lebih ditambah lagi dari segi SDM nya biar lebih cepat dan mudah dalam mengajukan klaim warga.


Mungkin dengan adanya program ini lebih banyak membantu dan bisa diperpanjang lagi program kedepannya.

116

5. Nama

: Bpk Mursyad

Umur

: 42 Tahun

Alamat

: Jln.Raya Bedahan Timur RT 03 RW 06 No 95 Kecamatan Sawangan baru Kelurahan Sawangan

1


2

Saya tahu dari omongan-omongan tetangga saya.


Bagus ya untuk meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan, misalnya untuk biaya-biaya penguburan.

3


4

Kurang tahu, soalnya saya tahunya hanya program santunannya.


Setahu saya hanya KTP ahli waris, KTP yang meninggal, KK, surat kematian.

5


6

Lumayan sulit juga saya harus bolak-balik.


7

Kalau untuk persyaratannya gak terlalu sulit.


Pelayanannya cukup memuaskan waktu saya ngajuin klaimnya.

117

8


9

Menurut saya sudah cukuplah mas.


Mungkin kurang sosialisasi kewarga-warga soalnya masih sedikit yang mengetahui cara-caranya.


Cukup bagus dalam meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan seperti saya.

ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM SANTUNAN KEMATIAN WARGA DEPOK

Recommend Documents