I. PENDAHULUAN Pada bulan Nopember 2015 pengaduan yang masuk mencapai 58.075 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani 57.687 pengaduan (99,33%), dengan pengaduan status proses sebanyak 388 pengaduan(0,67%). Pengaduan yang status proses bertambah pada bulan Nopember 2015 sebanyak 55 pengaduan dari bulan sebelumnya (330 pengaduan).
Pengaduan pada bulan Nopember 2015 yang status proses bertambah di beberapa Provinsi, seperti : Provinsi Jawa Barat 10 aduan, Provinsi Sumatera Utara 79 aduan dan Provinsi Jambi sebanyak 1 aduan. Sebaliknya terjadi pengurangan jumlah pengaduan status proses di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 13 pengaduan, Provinsi Sumatera selatan 1 pengaduan, Provinsi Banten 3 pengaduan, Provinsi Babel 3 pengaduan, Provinsi Riau 2 pengaduan, Provinsi Bengkulu 5 pengaduan. Penambahan pengaduan pada bulan Nopember 2015 bila dilihat asal pengaduan terdapat di tingkat kelurahan sebanyak 63 kelurahan, dari tingkat kecamatan 1 pengaduan dan kota/kabupaten sebanyak 1 pengaduan. Sedangkan berdasarkan kategori penambahan terjadi pada kategori saran 21 aduan (temuan BPKP), Mekanisme prosedur 15 pengaduan (temuan BPKP), 23 pengaduan kategori kode etik dan 4 penyimpangan dana. Berdasarkan media pengaduan penambahan terjadi cukup signifikan terdapat pada temuan ITDA sebanyak 28 pengaduan, BPKP sebanyak 16 pengaduan dan surat sebanyak 16 pengaduan. Sedangkan temuan kasus hasil pelaksanaan uji petik sebanyak 26 kasus tidak
mengalami perubahan status. Kasus tersebut terdapat di Kota Pematang siantar Provinsi Sumatera Utara.
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan sampai dengan Nopember 2015 mencapai 58.075 pengaduan. Pengaduan yang telah selesai ditangani sebanyak 57.687 pengaduan (99,3%). Pengaduan yang masuk pada bulan Nopember 2015 berjumlah 679 pengaduan. Pengaduan tersebut telah selesai ditangani sebanyak 669 (98,5%). Pengaduan status proses di bulan Nopember 2015 sebanyak 10 pengaduan. Pengaduan yang tertinggi pada bulan Nopember 2015 terdapat di Provinsi Sumatera barat, Provinsi Jawa barat dan Sumatera utara.
Pengaduan dengan status proses tertinggi sampai dengan bulan Nopember 2015 terdapat di Provinsi Jawa barat dan Sumatera utara. Pengaduan status proses di Provinsi Sumatera utara sebanyak 142 kasus merupakan temuan BPKP/ITDA dan 29 kasus berasal dari hasil uji petik. Sedangkan di Provinsi Jawa barat jumlah pengaduan status proses sebanyak 64 kasus temuan BPKP dan 61 kasus merupakan temuan ITDA.
B. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan tertinggi
berdasarkan kategori masih pada kategori pertanyaan sebanyak
41.095 (70,7%). Pengaduan yang berstatus proses tertinggi terdapat pada kategori Mekanisme dan Prosedur 184 kasus (47,4%). Pengaduan dengan status proses terendah pada kategori intervensi negatif. Pengaduan status proses tertinggi pada kategori mekanisme prosedur sebanyak 72 kasus temuan BPKP, 73 kasus merupakan temuan ITDA dan sisanya yang dilaporkan masyarakat. Bila dilihat dari bidang kegiatan sebanyak 92 kasus tersebut pada bidang kegiatan infrastruktur, 18 kasus bidang ekonomi, 19 kasus bidang kegiatan sosialisasi, dan bidang kegiatan lainnya. Pengaduan kategori pertanyaan, saran dan kritik terdapat pengaduan yang masih status proses sebanyak 84 pengaduan. Kategori pertanyaan tersebut sebanyak 72 pengaduan dari temuan BPKP dan 17 pengaduan dari temuan ITDA. Kategori tertinggi ketiga yang berstatus proses dari penyimpangan dana sebanyak 43 pengaduan. Status proses tersebut berasal dari bidang infrastruktur sebanyak 19 kasus, 16 kasus berasal dari kegiatan ekonomi, sisanya berasal dari kasus BOP BKM, kegiatan sosial, dan lainnya bidang keuangan.
C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA.
Berdasarkan bidang kegiatan pengaduan lainnya (adm), pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan ekonomi merupakan pengaduan yang tertinggi yang sering diadukan dimasyarakat, maupun temuan BPKP dan ITDA. Pengaduan berdasarkan kegiatan infrastruktur pada temuan BPKP sebanyak 842 kasus dan sebanyak 77 kasus sedang dalam proses. Pada bidang ekonomi terdapat 250 kasus dan sebanyak 24 kasus dalam proses. Pada bidang kegiatan sosial terdapat 53 kasus dan sebanyak 5 kasus sedang dalam proses. Pada temuan ITDA bidang kegiatan ekonomi terdapat 167 kasus dan 15 kasus dalam proses. Bidang kegiatan infrastruktur ada 446 kasus dan 30 kasus dalam proses. Pada kegiatan sosial terdapat 67 kasus dan 5 kasus dalam proses.
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan Pengaduan berdasarkan asal aduan yang tertinggi berada pada tingkat kelurahan mencapai 50.550 aduan(87%). Pengaduan berasal dari kelurahan terdapat 268 kasus yang masih
berstatus proses dari 388 kasus yang berstatus proses. Pengaduan berdasarkan dengan status pengaduan proses terendah terdapat pada tingkat kecamatan sebanyak 4 pengaduan.
Pengaduan pada tingkat/ derajat kelurahan yang berasal dari temuan BPKP sebanyak 1.945 kasus. Pada derajat tersebut yang berstatus proses 124 kasus. Di tingkat kota/kabupaten terdapat 619 kasus dengan status proses 51 kasus. Temuan BPKP yang berasal dari tingkat kecamatan 31 kasus dengan status proses 2 kasus. Serta pada tingkat provinsi sebanyak 301 kasus dengan status proses sebanyak 12 kasus. Kasus temuan ITDA yang berasal dari tingkat kelurahan 767 kasus dengan status proses 79 kasus. Temuan ITDA pada tingkat kota/kabupaten sebanyak 379 kasus dengan status proses 22 kasus. Pada tingkat kecamatan terdapat 22 kasus dengan status proses 1 kasus. Pada tingkat provinsi terdapat 5 kasus dengan status proses 1 kasus. Pengaduan pada tingkat kelurahan yang berstatus proses sebanyak 268 kasus, 73 kasus merupakan temuan ITDA dan 124 kasus merupakan temuan BPKP. Jadi hampir 73,50% pengaduan status proses merupakan temuan BPKP/ ITDA. Demikian juga dengan pengaduan status proses pada tingkat kecamatan 3 kasus merupakan temuan ITDA/BPKP dan sisanya merupakan laporan masyarakat. Begitu pula dengan pengaduan pada tingkat kota/kabupaten sebanyak 99 pengaduan yang berstatus proses. Sebanyak 51 kasus merupakan temuan BPKP dan 22 kasus merupakan temuan ITDA. Sisanya sebanyak 26 kasus merupakan pengaduan melalui media lainnya.
Sebagian besar pengaduan yang berstatus proses pada tingkat kota/kabupaten merupakan temuan ITDA/BPKP atau mencapai 73% kasus merupakan temuan BPKP/ITDA.
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan
Pengaduan tertinggi berdasarkan asal aduan terdapat pada media tatap langsung sebanyak 50.042(86%). Pengaduan terendah terdapat pada media faksimili sebanyak 5 pengaduan (0,1%). Pengaduan yang masih berstatus proses tertinggi berdasarkan media aduan terdapat pada laporan BPKP (49%) dan laporan ITDA (27%). Pengaduan berdasarkan media aduan yang tidak berstatus proses terdapat pada media telehphone, lainnya, kotak pengaduan,pengaduan online dan faximili. Sedangkan pengaduan yang masih berstatus lainnya terdapat di media surat, uji petik, tatap langsung, mimbar bebas, email dan SMS.
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Temuan BPKP berdasarkan Kasus Nopember 2015
Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 173 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 172 kasus. 1 kasus yang berstatus proses terdapat di Provinsi Bengkulu. Temuan BPKP pada periode tahun 2001-2013 sebanyak 1982 kasus dan telah selesai sebanyak 1980 kasus (99,9%). Sedangkan temuan BPKP periode tahun 2014 sebanyak 379 kasus, dengan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 379 kasus (100%). 1.2. Nilai Penyimpangan Dana Temuan BPKP Tiap Provinsi
Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Nopember 2015 mencapai 9,97 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 8,86 Milliar (89,10%). Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan mencapai 2,7 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,7 Milliar.(100%). Sedangkan provinsi yang terendah temuannya terdapat di Provinsi Babel 1,4 juta dan telah dikembalikan 100%. Sedangkan provinsi dengan sisa dana terbesar yang belum dikembalikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 496 juta.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA Penyimpangan dana temuan ITDA 2.1. Status Penangan Penyimpangan Dana Laporan Masyarakat Nopember 2015
Kasus temuan ITDA sampai bulan Nopember 2015 berjumlah 1.086 kasus, dengan kasus telah selesai sebanyak 1.083 kasus (99,7%). Provinsi dengan kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 559 kasus. Kasus terendah terdapat di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 kasus. Provinsi dengan kasus temuan yang status proses terdapat di Provinsi Jawa barat sebanyak 103 kasus. Kasus penyimpangan dana temuan ITDA sebanyak 48 kasus. Kasus yang masih status proses terdapat 6 kasus seluruhanya di Provinsi Jawa Barat. Nilai penyimpangan dana
yang belum dikembalikannya mencapai 210 juta dari nilai temuan penyimpangan dananya sebesar 361 juta. 2.2. Nilai Penyimpangan dana temuan ITDA Nopember 2015
Nilai penyimpangan dana temuan ITDA seluruhnya mencapai 1,83 Milliar.
Dana yang
telah selesai dikembalikan mencapai 1,52 Milliar.(88,8%). Provinsi dengan nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Provinsi Banten sebanyak 1,21 Milliar. Dana yang telah dikembalikan sebesar 1,21 Milliar (100%). Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Sumatera selatan dengan nilai 6,4 juta dan telah 100% kembali. Provinsi yang belum mengembalikan nilai penyimpangan dana terdapat di Provinsi Bengkulu sebanyak 67,9 juta.
3. Penyimpangan dana Laporan Masyarakat Kasus penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat mencapai
124 kasus. Kasus
tersebut terdapat 8 kasus status proses. Pada bulan Nopember 2015 ini terdapat panambahan 2 kasus penyimpangan dana hasil uji petik di Provinsi Sumatera Utara.Kasus tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 37 kasus dan Provinsi Sumatera Utara. Kasus penyimpangan yang terendah yang hanya terjadi 1 kasus penyimpangan terdapat pada beberapa provinsi seperti, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta dan Kalimantan barat.
Nilai penyimpangan yang dilaporkan masyarakat mencapai 2,5 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 1,4 Milliar (56%). Nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 851 juta, dengan Nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 256 juta dan diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 595 juta. Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan nilai penyimpangan 17 juta dan telah kembali 100%. Terdapat beberapa provinsi yang belum mengembalikan dana 100% berada di Provinsi Sumatera utara, Jawa Barat, Sumatera selatan, Riau, Jambi dan Sumatera barat.
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Nopember 2015 mencapai 58.075 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 57.687 (99,3%). Pengaduan yang masuk pada bulan Nopember 2015 sebesar 679 pengaduan dengan status proses sebanyak 10 pengaduan. 2. Pengaduan status proses pada bulan Nopember 2015 sebanyak 388 kasus. Kasus yang status proses tersebut sebanyak 49% merupakan temuan BPKP dan 27% dari kasus tersebut merupakan temuan ITDA. 3. Penyimpangan dana temuan BPKP sd Nopember 2015 mencapai 173 kasus, dengan nilai penyimpangan mencapai 9,97 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan 8,86 Milliar (89,10%) 4. Kasus temuan ITDA sampai bulan Nopember 2015 berjumlah 1.086 kasus, dengan kasus telah selesai sebanyak 1.083 kasus (99,7%). Nilai penyimpangan dana temuan ITDA seluruhnya
mencapai
1,83
Milliar
yang
telah
dikembalikan
mencapai
1,52
Milliar.(88,8%). 5. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
124
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,5 Milliar, dengan nilai penyimpangan dana yang telah dikembalikan 1,4 Milliar atau 8 kasus yang telah berstatus proses sebanyak 8 kasus.
Jakarta, 15 Nopember 2015 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
