MENEGASKAN KEDAULATAN MIGAS. Agustus Tidak Ada Kontrak Migas yang Berlaku Sepanjang Zaman

40

Agustus 2016

MENEGASKAN

KEDAULATAN MIGAS

FOKUS

Membangun Industri Migas di Perbatasan

06

FIGUR

Tidak Ada Kontrak Migas yang Berlaku Sepanjang Zaman

16

PERSPEKTIF

18

Keterbukaan Informasi Mendorong Peningkatan Eksplorasi Migas Indonesia

BIANGLALA

23

Menyoroti Penyederhanaan Izin Industri Hulu Migas di Forum Kehumasan Agustus 2016 // BUMI

1

DAFTAR ISI REDAKSI

Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono Penanggungjawab Taslim Z. Yunus Pemimpin Redaksi Nyimas Fauziah Rikani Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Febrian Dama Asmara Agatha Citara Ruby Savira Suhendra Atmaja

SALAM REDAKSI

03

Menjaga Asa Produksi Migas di Momentum Hari Kemerdekaan

04

FOKUS

04

Upaya Menggapai Kedaulatan Migas

06

Membangun Industri Migas di Perbatasan

08

Tetap Optimis di Tengah Tekanan Harga

SEREMONIAL

10 11 12

SKK Migas Pusat SKK Migas Sumatera Bagian Utara SKK Migas Sumatera Bagian Selatan

13

SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

14

SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi

15

23

SKK Migas Papua dan Maluku

FIGUR

16

Tidak Ada Kontrak Migas yang Berlaku Sepanjang Zaman

PERSPEKTIF Redaksi menerima masukan artikel melalui [email protected] [email protected] Redaksi Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2

BUMI // Agustus 2016

16

18


SPEKTRUM

20 21

Oil & Gas Technology Workshop Episode III Halliburton Berbagi Teknologi Pengeboran Sumur Tua, Deep Water dan Onshore Sejumlah Kontraktor KKS Raih Penghargaan Kinerja SCM Terbaik

BIANGLALA

22 23

North Shore Housing: Kesungguhan Partisipasi BP Berau Bangun Daerah Menyoroti Penyederhanaan Izin Industri Hulu Migas di Forum Kehumasan

Salam Redaksi

T

Menjaga Asa Produksi Migas di Momentum Hari Kemerdekaan

anggal 17 Agustus, yang menjadi momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi. Refleksi atas perjalanan usia kemerdekaan yang telah berumur lebih kurang 71 tahun hingga saat ini. Terutama pada sisi pengelolaan atau tata kelola industri minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Usia kemerdekaan memang berbeda dengan usia perjalanan industri migas tanah air. Sejarah industri migas kita justru telah berumur lebih dari 100 tahun. Lebih tua sekitar 30 tahun dari perjalanan usia republik. Karena itu industri migas tanah air seharusnya bisa lebih mandiri dan “dewasa” dalam memberikan makna pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Betapapun kita sadari, situasi itu terasa tidak mudah kita lalui. Sederet persoalan mungkin bisa kita beberkan secara rinci sehingga sampai pada kesimpulan: migas Indonesia seperti stagnan! Produksi sulit mencapai target sementara kegiatan eksplorasi kurang bergairah. Tetapi asa (harapan) terhadap masa depan industri hulu migas, terutama gairah untuk meningkatkan produksi, harus menjadi spirit yang kita nyalakan terus untuk mewujudkan optimisme sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Menjadi bangsa yang memiliki kedaulatan seperti makna yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945: Bumi air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik Negara dan harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

saat ini. Pada saat yang sama ketika kegiatan eksplorasi menurun maka penemuan sumber daya baru juga berkurang. Padahal, harga hanyalah satu faktor saja. Karena kalau saat ini kegiatan eksplorasi berkurang atau menurun maka ketika harga migas terkerek naik, produksi migas bisa dipastikan sulit bertambah. Serangkain situasi itu, menjadi perhatian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sehingga membuat sejumlah kegiatan, di antaranya sharing session dengan explorationist, yang berlangsung pada 18 dan 28 Juli 2016. Semua kita sepakat, ada persoalan yang terbilang “akut” pada kegiatan industri hulu migas Indonesia, terutama pada sisi eksplorasi. Sehingga perlu langkah penyelesaian yang bersifat “out of box” ( di luar kebiasaan). Kita berharap, sejumlah forum atau session yang dibuat dapat bermuara pada peningkatan produksi migas Indonesia. Kita pun menggarisbawahi tema yang diangkat pada Forum Eksplorasi awal Agustus lalu “Today’s Exploration Tomorrow Production”, sebagai spirit kemerdekaan hari ini dan menjadi harapan untuk masa depan. Merdeka!!!

Oleh karena itu, ketika berbicara produksi, mata rantai proses produksi migas bukan sesuatu yang sederhana. Ada pelbagai tahapan yang harus dilalui hingga migas dapat diangkat dari dalam perut bumi. Mulai dari proses penemuan cadangan, eksplorasi, hingga eksploitasi. Mempersyaratkan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Terkadang, cadangan migas yang ditemukan sangat besar, tetapi proses eksplorasi terkendala hingga berpuluh tahun seperti yang terjadi di lapangan D-Alpha (Blok East Natuna) Kepulauan Natuna. Di luar itu, proses eksplorasi maupun eksploitasi (produksi), dituntut beradaptasi dengan faktor non teknis, seperti fluktuasi harga. Terlebih dengan kondisi harga migas yang cenderung tertekan

TASLIM Z. YUNUS

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Agustus 2016 // BUMI

3

Fokus

Upaya Menggapai Kedaulatan Migas Ketersediaan energi bagi sebuah negara menjadi sesuatu yang teramat penting. Tanpa ada kuasa terhadap energi, sulit bagi sebuah bangsa membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang lebih beradab. Energi tersebut bisa datang dari minyak bumi dan gas (migas) hingga sektor energi lain seperti mineral dan energi terbarukan.

P

Tim Buletin / [email protected]

residen Jokowi menargetkan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan energi dalam waktu singkat. Kedaulatan energi ini terkait dengan bagaimana dalam saat kritis pemerintah tetap mampu menjaga kebutuhan energinya. Langkah-langkah yang dapat dicapai untuk memenuhi tujuan itu adalah bagaimana pemerintah terus menambah pasokan energi untuk mencapai kedaulatan energi seperti dicita-citakan dalam Nawacita. Langkah Kementerian ESDM dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan dasar, pertama, menempatkan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan lain adalah kedaulatan energi diupayakan melalui peningkatan pasokan. Juga menjamin kepastian hukum kepada investor sehingga kemakmuran rakyat yang dicita-citakan dapat tercipta. Tak terkecuali untuk energi di bidang migas. Misalnya, kebijakan tentang Blok Masela di Laut Arafuru Maluku Tenggara Barat yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi onshore. Blok ini diperkirakan akan mulai lifting pada 2024 adalah amanat yang harus diemban oleh Kementerian ESDM dan seluruh jajarannya dalam memastikan penambahan pasokan energi untuk menjamin kedaulatan energi tetap terjaga. Kedua, kedaulatan energi diupayakan melalui peningkatan pasokan. Ketiga, menjamin kepastian hukum kepada 4


investor sehingga kemakmuran rakyat yang dicita-citakan dapat tercipta. Tak terkecuali untuk energi di bidang migas. Misalnya, keputusan tentang Blok Masela yang diperkirakan akan mulai lifting pada 2024 adalah amanat yang harus diemban oleh Menteri ESDM ini yang memiliki tiga paten di bidang offshore. Sejalan dengan kedaulatan migas tersebut, Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Muliawan Haji mengatakan transparansi data kepada pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka menyu sun dan memutuskan hal-hal strategis bagi negara. Hal ini dikatakan Muliawan saat melakukan peninjauan lapangan ke Corridor Block Grissik Central Gas Plant ConocoPhillips (Grissik) Ltd beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Muliawan bersama dengan para pemangku kepentingan di sektor energi mengikuti Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Sektor

Energi 2016. Korsup Sektor Energi 2016 bertema “Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi” ini merupakan kegiatan yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Dalam Korsup Sektor Energi 2016 itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KESDM Susetyo Edy Prabowo, mengatakan sinergitas dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna mencapai kedaulatan energi, dan kegiatan koordinasi dan supervisi sektor energi ini merupakan salah satu bentuk dalam mencapai kedaulatan energi tersebut. Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KESDM tengah melaksanakan kegiatan perbaikan tata kelola bidang Migas, Mineral dan Batubara, Tenaga Kelistrikan, dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Pada

kegiatan ini akan disusun langkah kongkret penyelesaian permasalahan yang melibatkan lintas sektor khususnya dengan pertambangan, minyak dan gas bumi, sehingga dapat memperbaiki tata kelola sektor energi dan menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Terkait pencapaian Kedaulatan Energi, terdapat tiga sasaran utama yang hendak dicapai melalui pelaksanaan Korsup Sektor Energi 2016. Pertama, membangun sistem data dan informasi terintegrasi (baseline) sebagai dasar pengambilan kebijakan sektor energi. Kedua, menutup titik rawan korupsi. Sedangkan sasaran ketiga adalah menyelamatkan kekayaan negara di sektor energi (strategic action). Ketiga sasaran tersebut diimplementasikan melalui berbagai hal, antara lain memonitoring pelaksanaan kewajiban pelaku usaha, menyelesaikan permasalahan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah yang menghambat kegiatan di sektor energi, memperbaiki sistem tata kelola untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi, serta menyelamatkan kekayaan negara, dan mengawal pelaksanaan kebijakan energi (systematical action). Dengan tata kelola yang lebih transparan, sektor migas dapat menyokong kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Perangkat regulasi dan payung hukum untuk sektor migas juga sudah jelas seperti Pasal 33 UUD 1945 dan UU Migas yang saat ini sedang dalam proses legislasi untuk direvisi. Pendeknya, perangkat perbaikan di sektor migas sudah tersedia tinggal pemangku kepentingan apakah mau melakukan sesuatu atau tidak. Transparansi menjadi suatu keniscayaan. Tanpa ada transparansi, bisnis di sektor apapun –termasuk migas- akan sulit berkembang. Komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan dalam bisnis ini untuk mendukung tata kelola yang lebih baik. Ujungnya, kemakmuran rakyat karena industri migas dapat tercapai.

Berharap dari Transparansi Data

K

omite Eksplorasi Nasional (KEN) yang dibentuk sejak 12 Juni 2015 telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan riset dasar migas (riset biogenik gas, petroleum pra tersier, petroleum gunung api, dan migas non konvensional), keterbukaan data (termasuk rekomendasi revisi Permen. No. 27 Tahun 2006), deregulasi hulu migas (termasuk rekomendasi revisi Peraturan Pemerintah PP No. 79 Tahun 2010), Wilayah Kerja Habis Kontrak dan Percepatan Eksplorasi serta skenario pengembangan Natuna Bagian Timur. Khusus tentang Keterbukaan Data Migas, KEN menilai perlu mendorong paradigma baru pengelolaan data, yaitu data sebagai infrastruktur (bukan komoditi) dengan akses data gratis, mudah, dan lengkap (dilakukan law enforcement penyerahan data dari Kontraktor KKS ke pemerintah), tidak menjadikan data sebagai objek Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan kelembagaan pengelolaan data. Hal ini perlu dilakukan mengingat turunnya harga minyak dunia yang berakibat berkurangnya kegiatan eksplorasi migas. Untuk mewujudkan hal itu, KEN merekomendasikan agar dilakukan revisi pada Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 yang memuat tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Migas. Saat ini langkah awal yang sudah dilakukan oleh KEN bersama instansi pemerintah lainnya dalam upaya mewujudkan keterbukaan data migas untuk meningkatkan investasi eksplorasi migas adalah sebagai berikut : 1. KEN bersama dengan PUSDATIN dan Ditjen Migas telah membuka data hasil Joint Study yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan Ditjen Migas. Saat ini telah dibuka data 9 (Sembilan) wilayah terbuka, yang terdiri dari Wilderman, West Berau, Wamena, Southwest Bengara, Southeast Halmahera, Selayar, Rupat Offshore, Monu, dan Miango. Pada data tersebut ditampilkan potensi migas berupa file lead and prospect dan volumetric dari masing-masing wilayah. Adapun data joint study yang telah dikerjakan oleh Perguruan Tinggi dan Ditjen Migas berjumlah lebih dari 100 area dan akan terus dibuka secara bertahap serta ditambah isi dari attachment filenya. Data joint study ini dapat diakses pada http:// geoportal.esdm.go.id/jointstudy/. 2. KEN bersama dengan PUSDATIN telah membuka data geokimia (TOC, Ro, Tmax, HI, OI, S1, S2, S3, Umur, dan sebagainya). Saat ini sudah dibuka 41 data geokimia sumur yang tersebar di Cekungan Bintuni dan Offshore Jawa Timur Bagian Utara, dan data geokimia sumur ini akan terus ditambahkan secara berkelanjutan. Data geokimia ini dapat diakses pada laman http://geoportal.esdm.go.id/ geokimia/. 3. KEN mendorong dilakukannya keterbukaan data untuk industri migas yang harus dilakukan secepatnya, termasuk data sumur eksplorasi migas yang umurnya sudah lebih dari 4 tahun dari lapangan-lapangan yang sudah berproduksi di seluruh Indonesia.


5

Fokus

Membangun Industri Migas di Perbatasan Membangun kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Di samping masih menyimpan cadangan yang besar, kegiatan pengembangan migas juga rawan munculnya sengketa perbatasan. Perlu strategi khusus, tidak hanya untuk kepentingan produksi semata tapi juga pengembangan wilayah atau kawasan.

I


Sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain, bukan sesuatu yang aneh bila cadangan migas berada di area perbatasan. Ambil contoh Natuna. Di kepulauan yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Tiongkok itu,

cadangan migas yang dimiliki Indonesia terbilang luar biasa. Misalnya lapangan gas Natuna D-Alpha dan Dara yang kegiatan eksplorasinya dilakukan sejak akhir 1960an. Saat itu, perusahaan migas Italia, Agip, melakukan survei seismik dan dilanjutkan dengan 31 pengeboran eksplorasi. Kegiatan tersebut berhasil menemukan cadangan migas terbesar sepanjang 130 tahun sejarah migas Indonesia dengan cadangan gas 222 trilun kaki kubik (TCF) dan 310 juta barrels (bbl) minyak. Luasannya pun tak tanggung-tanggung, yakni 25x15 km serta batuan reservoir setebal lebih dari 1.500 meter. Tapi sayangnya, sejak ditemukan pada 1973, lapangan gas D-Alpha belum dapat dieksploitasi. Biayanya kelewat tinggi karena gas karbondioksida (CO ) yang terkandung mencapai 72%. Meski pengelolaan blok ini berganti, tetap saja lapangan gas ini sulit dieksploitasi. Kini, Blok D-Alpha disebut sebagai Blok East Natuna. Tak hanya Blok East Natuna, beberapa tempat di

sekitar Natuna juga mengandung cadangan migas.

6


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempercepat proses rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) wilayah blok-blok migas di Laut Natuna. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, saat ini ada 10 blok

migas yang berada di kawasan Natuna dalam status masih eksplorasi. Sebanyak 10 blok inilah yang menjadi fokus percepatan pengembangan sehingga bisa segera berproduksi. Salah satu blok yang belum menyerahkan PoD adalah Blok East Natuna. Beberapa hambatan yang dimiliki oleh Pertamina yang kini menjadi operator Blok D-Alpha, sebenarnya memiliki cadangan gas In-Place sebesar 222 dan cadangan terbukti 46 tcf. Tapi gas yang ada di East Natuna ini mengandung 72 persen CO . Jika mau memproduksi gas dari blok tersebut maka membutuhkan area khusus penyimpanan CO . Selain itu butuh pemrosesan khusus untuk pemisahan CO karena ini merupakan volume terbesar di dunia. Untuk itu, pengembangan East Natuna akan membutuhkan investasi yang besar. Apalagi, konstruksi fasilitas pemrosesan terapung juga sangat besar. Di sisi lain, letak lapangan gas jauh dari pasar konsumen. Agar blok

tersebut bisa berproduksi, nantinya pemerintah juga akan memberikan beberapa insentif kepada kontraktor blok tersebut. Dengan insentif ini diharapkan dapat membuat tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) menjadi 12 persen. Selain 10 blok migas yang statusnya eksplorasi, ada juga tujuh blok yang sudah masuk dalam eksploitasi. Tujuh blok tersebut yakni Cakalang yang dioperatori Lundin Cakalang B.V, Kakap yang dioperatori Star Energi (Kakap Ltd), Natuna Sea Block “A” dengan operator Premier Oil Natuna Sea B.V, Northwest Natuna oleh Santos Netherlands B.V, Sembilang oleh PT Mandiri Panca Usaha, South Natuna Sea Block B oleh ConocoPhillips Inc, dan Udang Block oleh Pertamina EP. Total produksi dari blok tersebut yakni untuk gas 489,21 juta kaki kubik (mmscfd), sementara minyak dan kondensat 25.447 barel per hari. Adapun total cadangan gasnya 4 tcf, untuk minyak dan kondensat mencapai 201.401 Million Stock Tank Barrels (mmstb). Selama ini, seperti tulisan Haposan Napitupulu, staf ahli Menko Maritim di harian Kompas , produksi gas dari blokblok produksi di Laut Natuna sebagian besar disalurkan ke Malaysia dan Singapura. Kontraknya masih berlanjut sampai 2021-2022. Jika telah selesai pembangunan jalur pipa ke Batam, sebagian gas bumi berjumlah sekitar 40 juta kaki kubik per hari akan disalurkan ke Pulau Batam yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sementara, gas bumi dari Lapangan Belanak di Indonesia disalurkan ke Lapangan Duyong, Malaysia, melalui jalur pipa laut sepanjang 98 kilometer yang kemudian dipipakan ke Kertih di pantai timur semenanjung untuk diolah di industri petrokimia. Dari proses tersebut, ada usul menarik dari Komite Eksplorasi Nasional (KEN) agar pemerintah menjadikan kawasan Natuna sebagai pusat pertumbuhan industri petrokimia. Masukan ini tertuang dalam salah satu

dari empat rekomendasi yang tengah dikaji KEN untuk pengembangan kawasan Natuna. Ketua KEN Andang Bachtiar mengatakan potensi gas yang begitu besar di daerah tersebut yang menjadi pertimbangannya agar pemanfaatannya maksimal. Meski memiliki potensi gas yang besar, pemerintah juga perlu memikirkan pasokan gas industri petrokimia untuk 20 hingga 30 tahun ke depan. Salah satu rekomendasi KEN untuk menjaga pasokan adalah dengan memasok gas dari kawasan regional seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Sarawak. Selain untuk petrokimia, gas tersebut nantinya bisa disalurkan untuk pembangkit listrik di daerah Kalimantan. Apalagi Kalimantan juga banyak terdapat industri pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Dengan kepastian pasokan gas untuk pembangkit, listrik untuk smelter juga akan terjamin. Tidak hanya itu, KEN juga mengusulkan pembangun pipa untuk menyalurkan gas yang berasal dari Blok Natuna. Sehingga potensi gas yang ada di daerah tersebut bisa dimaksimalkan. Rekomendasi ini sudah memasuki tahap finalisasi dan akan disampaikan langsung kepada Menteri ESDM. Pendeknya, pembangunan industri migas selalu dibarengi oleh pengembangan kawasan di sekitar industri migas itu berdiri. Tak hanya di Natuna, Blok Masela yang berada di Laut Arafuru dan berhadapan langsung dengan Benua Australia juga menyimpan potensi besar di sektor migas. Bahkan diperkirakan dengan keputusan Blok Masela dikelola onshore maka pulau-pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya seperti di Kepulauan Tanimbar akan menjelma menjadi magnet baru bak Balikpapan yang kini lebih dikenal sebagai kota minyak di Kalimantan.


7

Fokus

Tetap Optimis di Tengah Tekanan Harga

Tekanan terhadap investasi minyak karena harga jual yang merosot membuat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lapangan minyak dan gas bumi (migas) juga turun. Di Tanah Air, berbagai upaya dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar produksi migas dapat bertahan.

D


ata terakhir menyebutkan, produksi minyak bumi menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan. Per 30 Juni 2016, produksi rata-rata minyak bumi sebesar 834,4 ribu barel per hari (bph). Per 30 Juli 2016, produksi rata-rata minyak naik di angka 834,7 ribu bph. Untuk gas bumi, produksi rata-rata per 30 Juli 2016 sebesar 7.962 juta kaki kubik per hari (mmscfd), turun tipis dibanding produksi per 30 Juni 2016 yang sebesar 7.985 mmscfd. “Dengan dukungan semua pihak, kami optimis target produksi yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi saat townhall meeting dengan seluruh pekerja SKK Migas di Jakarta awal Agustus lalu. 8


Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2016 target lifting minyak bumi sebesar 820 ribu bph, sedangkan gas bumi sebesar 6.440 mmscfd. Dari sisi investasi, pada semester I Tahun 2016, tercatat investasi sebesar US$5,65 miliar atau sekitar Rp76.3 triliun. Rinciannya, investasi untuk eksplorasi sebesar US$367 juta, untuk kegiatan pengembangan sebesar US$845 juta, kegiatan produksi sebesar US$3,922 miliar, dan administrasi senilai US$521 juta. “Hal ini menunjukkan perusahaan hulu migas menjadikan program pengembangan dan produksi sebagai prioritas,” katanya.

Tidak mengherankan apabila program seperti pengeboran sumur pengembangan, kerja ulang dan perawatan sumur realisasinya cukup tinggi. Misalnya, sumur pengembangan yang terealisasi 144 sumur dari rencana 245 sumur atau 59 persen, kerja ulang (work over) terealisasi 604 sumur dari rencana 1.286 sumur atau 47 persen, serta perawatan sumur yang terealisasi sebanyak 16.822 dari rencana 39.956 sumur atau 42 persen. Kepala SKK Migas menyoroti minimnya realisasi kegiatan program eksplorasi, seperti survei seismik dan pengeboran eksplorasi. Contohnya, program survei seismik dua dimensi (2D) dari rencana

10.955 kilometer (km), per semester I 2016 baru terealisasi 1.057 km atau baru tercapai 10 persen. Seismik tiga dimensi (3D) yang baru terealisasi 865 kilometer persegi dari target 11.217 km atau hanya delapan persen.

Menurut Executive Advisor Indonesian Petroleum Association (IPA) (2009 - 2013) ini dibutuhkan komitmen politik dalam mengusung kepentingan nasional. “Termasuk regulasi yang memberikan kepastian usaha dan ‘politik keberpihakan’ pemerintah kepada BUMN dan Badan Usaha Swasta yang bergerak di bidang energi,” ujarnya. Suyitno menambahkan bahwa kemandirian migas nasional juga terkait dengan kontrak kerja sama dengan pihak asing. “Karena itu harus ada kejelasan bagi investor tentang ketentuan dan prosedur yang transparan tentang perpanjangan kontrak,” katanya.

Sedangkan ketahanan energi, adalah

upaya pemerintah dalam menyediakan ketersediaan energi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Diantaranya adalah meningkatkan kapasitas kilang minyak, meningkatkan cadangan penyangga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, membangun cadangan strategis minyak bumi dan menugaskan perusahaan minyak nasional untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di berbagai dunia internasional. Langkah ‘trans-nasionalisasi’ perusahaan energi nasional dapat dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik dengan perusahaan minyak internasional, baik selaku mitra kerja sama (Kontraktor KKS) maupun perusahaan

internasional lainnya yang beroperasi di beberapa negara di dunia.

Begitu juga dengan pengeboran eksplorasi yang baru terealisasi 23 sumur dari rencana 68 sumur atau 34 persen. “Kecilnya realisasi kegiatan eksplorasi ini akan berdampak pada turunnya penemuan cadangan migas ke depan,” tambah Amien. Kemandirian dan Ketahanan Energi Sejalan dengan tingkat produksi migas yang semakin meningkat, muncul pertanyaan mengenai ketahanan dan kemandirian energi. Selama ini sebagian kalangan cenderung menyamakan bahkan menyejajarkan dalam satu kalimat antara kemandirian energi dan ketahanan energi. “Kemandirian energi lebih pada upaya negara dalam penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimilikinya,” kata Suyitno Patmosukismo, mantan Gubernur OPEC (1988-1996) kepada BUMI di Jakarta. Untuk mewujudkan kemandirian energi itu diakuinya tidak semudah membalikkan telapak tangan.


9

Seremonial

SKK MIGAS PUSAT

SKK Migas Gelar Media Gathering

Townhall SKK Migas Bersama Karyawan: Komitmen Meningkatkan Kinerja

Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

P

Oleh Suhendra Atmaja/[email protected]

emberitaan dalam media, adakalanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan kesempatan kepada kalangan media massa untuk mengunjungi secara langsung lokasi wilayah kerja.

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali mengadakan Townhall Meeting yang berlangsung di Lantai 9 Plaza, Jakarta, pada 2 Agustus 2016.

Untuk itu digelar acara Media Gathering yang berlangsung pada 18-19 Juli 2016. Dihadiri tidak kurang dari 70 awak media massa nasional maupun daerah. Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, menyampaikan salah satu rangkaian acara Media Gathering adalah kunjungan ke lapangan Pertamina EP di Subang, Jawa Barat. “Kita akan melihat langsung industri migas (minyak dan gas bumi) di lapangan. Perlu dicatat bahwa semua aset yang ada dan yang akan dilihat oleh rekan-rekan media, semuanya itu milik negara,” kata Budi Agustyono.

S

Selain presentasi kinerja SKK Migas, pada Townhall kali ini, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi meluncurkan aplikasi Employee Self Service (ESS), yaitu sebuah aplikasi tentang pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi. Kemudian, dipaparkan rencana program peningkatan kerja sama SKK Migas yang akan diselenggarakan pada 7-19 Agustus 2016, yang dibagi dalam empat batch.

Kepala Humas SKK Migas Taslim Yunus mengatakan, melalui kegiatan seperti ini diharapkan para awak media dapat lebih berempati dengan proses bisnis sebuah industri sekaligus mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi “Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkungan Kerja” oleh Direktur Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN), Sinta Dame Simanjuntak, sekaligus tes urin kepada seluruh manajemen dan pekerja SKK Migas sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah “Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba” dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Selain mengunjungi lapangan Pertamina EP di Subang, peserta diajak mengunjungi Rumah Inspirasi yang digagas sebagai salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina EP. Kemudian berlanjut melakukan kegiatan team building di Bandung, yang berisi berbagai jenis permainan berkelompok.

Amien Sunaryadi menyatakan, mendukung program pemerintah mengenai pencegahan dari ancaman dan penyalahgunaan narkoba. “Kita bekerja untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dan karenanya harus bebas dari berbagai penyakit sosial, termasuk bahaya narkoba,” katanya.

10


SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA 1. KUNJUNGAN PENGAWAS INTERNAL: Kunjungan Pengawas Internal SKK Migas dalam rangka Audit Kinerja dan Keuangan 2016 Kantor Perwakilan SKK Migas Sumbagut pada 25 Juli sampai 3 Agustus 2016. 2. TAJAK SUMUR SOUTH SINAMAR#3: Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut (Hanif Rusjdi) bersama Wakil Bupati Sijunjung, SKPD Kabupaten Sijunjung serta Manajemen Kontraktor KKS PT. Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE), usai melaksanakan Tajak Sumur South Sinamar#3 di Kabupaten Sijunjung, pada 30 Juni 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. TAJAK SUMUR SOUTH SINAMAR#2: Kepala Urusan Operasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut (Rudy Fajar) melaksanakan kunjungan Tajak Sumur South Sinamar#2 Kontraktor KKS PT. Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) di Sijunjung Sumatera Barat, pada 13 Juli 2016 4. INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN TANAH KONTRAKTOR: SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama SKK Migas Kelompok Kerja Formalitas melaksanakan Kunjungan Inventarisasi dan Penilaian BMN Tanah Kontraktor KKS EMP Bentu yang dihadiri Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM RI, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru, dan Manajemen Kontraktor KKS EMP Bentu di Provinsi Riau, pada 25 s.d. 28 Juli 2016. 5. PEMBANGUNAN TOL: SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Kontraktor KKS PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan PT. Hutama Karya mengadakan rapat terkait Rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Dumai yang melintasi area operasi/ Fasilitas Kontraktor KKS PT. CPI di SKK Migas Perwakilan Sumbagut, pada 19 Juli 2016. 6. HALAL BI HALAL: SKK Migas Perwakilan Sumbagut menghadiri acara Halal Bi Halal bersama BOB PT. BSP – PH dan stakeholder (Bupati Siak dan Bupati Pelalawan) di Hotel Pangeran Pekanbaru, 17 Juli 2016. 7. HARI BAYANGKARA: SKK Migas Perwakilan Sumbagut menghadiri acara Peringatan Hari Bayangkara ke- 70 di Lapangan SPN Pekanbaru pada 1 Juli 2016. 8. HARI LINGKUNGAN HIDUP: SKK Migas Perwakilan Sumbagut menghadiri acara Hari Lingkungan Hidup Nasional di Kabupaten Siak pada 2 Juli 2016 yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 9. PERSIAPAN RAKOR KEHUMASAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagut bersama Kontraktor KKS mengadakan Rapat Persiapan Rakor Kehumasan dan Pertanahan di kantor SKK Migas Perwakilan Sumbagut, pada 19 Juli 2016.

10. FOCUS DISCUSSION GROUP (FGD): SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) melakukan FGD Penyelesaian Permasalahan Kehutanan PT. CPI. Dihadiri Divisi Formalitas SKK Migas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN)Kementerian ESDM, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTL-KLHK), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)-Kementerian Keuangan di Pekanbaru, 25-29 Juli 2016. Agustus 2016 // BUMI

11

Seremonial

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN 1. SILATURAHMI DAN SOSIALISASI SUMUR EKSPLORASI: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel – Talisman Sakakemang Energy B. V. melaksanakan Kunjungan Silaturahmi dan Sosialisasi kegiatan Eksplorasi Kukulambar-2X di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Rumah Dinas Plt. Bupati Musi Banyuasin, 14 Juli 2016.

2. PERSIAPAN RAPAT KERJA KEHUMASAN 2016: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel bersama Kontraktor KKS Wilayah Sumbagsel melaksanakan rapat persiapan rapat kerja Kehumasan tahun 2016 di Kantor SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, 18 Juli 2016.

2

2

3

3. KEGIATAN FORUM OPERASI DAN HSE 2016: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel melaksanakan Kegiatan Forum Operasi dan HSE 2016 di Palembang, 21 - 22 Juli 2016, bertemakan “Enhanced Oil Recovery: Chemical–EOR or CO2 Injection”, Kegiatan ini merupakan kerjasama SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dengan Dinas Penerapan EOR Divisi JianBang.

4. TAJAK SUMUR KUKULAMBAR 2X TALISMAN SAKAKEMANG: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel menghadiri undangan Talisman Sakakemang Energy B. V pada kegiatan Tajak Sumur Kukulambar 2X di Desa Kalibrau Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, 25 Juli 2016.

4

5. SOSIALISASI SUMUR EKSPLORASI KE KECAMATAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel bersama Talisman Sakakemang Energy B. V. melaksanakan sosialisasi kegiatan Sumur Kukulambar-2X di Kantor Camat Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, 15 Juli 2016. 5 6. RAPAT KERJA KEHUMASAN SKK MIGAS WILAYAH SUMBAGSEL: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel – Kontraktor KKS Wilayah Sumbagsel melaksanakan Rapat Kerja Kehumasan 2016 di Hotel Novotel Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, 27 – 28 Juli 2016.

6

12


SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 1. PERSIAPAN WORKOVER: Guna kelancaran kegiatan Workover Sumur W#4, SKK Migas Perwakilan Jabanusa dan Kontraktor KKS Lapindo Brantas melakukan rapat koordinasi dengan stakeholders (para pemangku kepentingan) terkait di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, 13 Juli 2016. 2. PEMBERDAYAAN BUMD: Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa bersama Divisi Komerisal Gas SKK Migas dan Kontraktor KKS PHE WMO menghadiri rapat yang membahas Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja PHE WMO untuk PT. Gresik Migas (BUMD Kab. Gresik) di Ruang Rapat Bupati Gresik, 14 Juli 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

3. PEMUSNAHAN HANDAK: Perwakilan SKK Migas Jabanusa menyaksikan pelaksanaan pemusnahan handak yang sudah tidak digunakan lagi oleh Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc di Lapangan Tembak Sutiyoso - Pusat Pendidikan Brimob Watukosek, Kabupaten Pasuruan, 15 Juli 2016. 4. PENGEMBANGAN DESA WISATA: Menindaklanjuti usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora untuk menjadikan lokasi Desa Ledok sebagai daerah wisata geoheritage, Perwakilan SKK Migas Jabanusa dan Kontraktor KKS Pertamina EP Asset 4 bersama Pemkab Blora melakukan tinjauan lokasi di Desa Ledok Blora, 19 Juli 2016. 5. HALAL BI HALAL SILATURAHMI: SKK Migas Perwakilan Jabanusa beserta Kontraktor KKS Santos Sampang dan HCML, menyelenggarakan halal bi halal dan silaturahmi bersama Bupati Sampang dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemkab Sampang di Pendopo Kabupaten Sampang, sekaligus santunan kepada yatim-piatu dan fakir miskin, pada 20 Juli 2016. 6. INVENTARISASI DAN PERHITUNGAN HANDAK: Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian Izin Handak yang diterbitkan untuk kegiatan operasi Kontraktor KKS di lapangan, Perwakilan SKK Migas Jabanusa melakukan kegiatan inventarisasi dan perhitungan Handak yang dioperasikan Kontraktor KKS PHE Randugunting dan KSO Geo Cepu Indonesia, di Gudang Handak Ledok, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 21 Juli 2016. 7. INVENTARISASI DAN PERHITUNGAN HANDAK: SKK Migas Perwakilan Jabanusa melakukan kegiatan inventarisasi dan perhitungan Handak yang dioperasikan KSO Foster Trembes Petroleum dan KSO Banyubang Blora Energi, di Gudang Handak Botoreco, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 22 Juli 2016. 8. RENCANA PENGHENTIAN KOMPENSASI: SKK Migas Perwakilan Jabanusa melakukan pendampingan Kontraktor KKS JOB PPEJ dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Tuban dan jajaran SKPD di Kantor Bupati Tuban, pada 24 Juli 2016. Kegiatan membahas rencana JOB PPEJ menghentikan pemberian kompensasi dampak flare Sumur Sukowati, karena menurut hasil studi, flare JOB PPEJ sudah tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

9 9. PENGADAAN LAHAN PEPC: Perwakilan SKK Migas Jabanusa mendampingi Kelompok Kerja Formalitas dalam rapat koordinasi untuk membahas persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur pupa dan akses jalan proyek gas unitisasi Lapangan Jambaran-Tiung Biru Kontraktor KKS Pertamina EP Cepu pada 22 Juli 2016. Rapat dihadiri oleh BPN Kabupaten Bojonegoro, Camat Gayam, Kepala Desa Mojodelik SKK Mgas dan Pertamina EP PEPC.

10 10. RAPAT BERKALA KEHUMASAN 2016: Untuk menyamakan persepsi mengenai dukungan perizinan antara pusat dan daerah serta menjalin tali silaturahmi dengan stakeholders di daerah, SKK Migas Jabanusa menyelenggarakan Rapat Berkala Kehumasan 2016 mengundang 3 Gubernur, 12 Bupati serta menghadirkan tokoh budayawan nasional Emha Ainun Najib untuk memberikan motivasi tentang nasionalisme, 27-28 Juli 2016 di Bali. Agustus 2016 // BUMI

13

Seremonial

SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI 1. HADIRI OPEN HOUSE BUPATI KUKAR: SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), menghadiri undangan Open House Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, di kediaman Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widiasari di Tenggarong, 6 Juli 2016. Turut hadir dalam kegiatan jajaran Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan masyarakat umum. 1

2

3

4

5

6

3. BANTU 2 UNIT MOBIL AMBULENCE: SKK Migas Kalsul – Kontraktor KKS VICO Indonesia melakukan serah terima Program Tanggung Jawab Sosial (TJS) VICO Indonesia Tahun 2016 berupa 2 unit mobil ambulence untuk Desa Sembera Baru dan Desa Bunga Putih yang berada di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Serah terima program ini dilakukan di Gedung BPU Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegera, pada, 20 Juli 2016. 4. KUNJUNGI PROGRAM TJS PERTAMINA FIELD SANGATTA: SKK Migas Kalsul melakukan Kunjungan Fisik ke lokasi program tanggung jawab sosial (TJS) PT Pertamina EP Aset 5 Field Sangatta pada 3 Agustus 2016. Kunjungan cek fisik merupakan kelanjutan dari program Perwakilan Kalsul dalam memonitoring realisasi atau pelaksanaan program TJS Kontraktor KKS sesuai anggaran yang telah disetujui oleh SKK Migas. 5. SOSIALISASI INDUSTRI HULU MIGAS KE WARTAWAN KUTIM: Guna memberi pemahaman Kegiatan Usaha Hulu Migas Kepada Wartawan Kutai Timur (Kutim), SKK Migas Kalsul melakukan sosialisasi pada insan jurnalistik. Kegiatan diikuti 20 wartawan media cetak dan elektronika di Ruang Sangkima, Hotel Victoria di Sangatta pada, 4 Juli 2016.

7

8 9. PERAN SEKURITI DI MASA TRANSISI OPERATORSHIP: SKK Miga Perwakilan Kalsul mengadakan Forum Komunikasi Sekuriti Kalsul yang dilaksanakan di Hotel Blue Sky Balikpapan, pada 9 Agustus 2016. Forum membahas Peran Sekuriti dalam Transisi Operatorship Kontrak Kerja Sama dan demi menjaga keamanan pada masa menjelang berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

14

2. KUNJUNGI PANGDAM VI MULAWARMAN YANG BARU: SKK Migas Kalsul dan Kontraktor KKS Wilayah Kalimantan Timur melakukan kunjungan kehormatan ke Pangdam VI Mulawarman yang baru dilantik. Pangdam Mayjen Johny L Tobing yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Operasi (Asops) Kasad menerima Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Nasvar Nazar beserta rombongan di ruang kerjanya, 25 Juli 2016.


9 8. SURVEI TANAH UNTUK PEMBORAN STELLA-1X.: SKK Migas Kalsul melakukan survei tanah Pemboran Sumur Stella-1X untuk Kontraktor KKS Star Energi Sentosa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada 26 Juli 2016.

6. JUMPA PERS PERINGATI 40 TAHUN LAPANGAN SPS: Kegiatan Jumpa Pers Peringatan 40 tahun lapangan Senipah Pecico dan South Mahakam (SPS) dilakukan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada 26 Juli 2016. Pada jumpa pers disampaikan sejarah terkait operasional lapangan SPS di Senipah yang telah 40 tahun beroperasi dan memberi sumbangsih bagi negara. 7. INVENTARISASI SITUS-SITUS ADAT DAYAK: SKK Migas Kalsul – Kontraktor KKS ConocoPhillips Kalimantan Eksploration Limited (CKEL) melakukan diskusi publik ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah di Hotel Zefanya, 28 Juli 2016. Diskusi terkait inventarisasi situs-situs dan cagar budaya yang terkena wilayah kerja survei migas.

SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU 1. BERSAMA WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG: SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku (Pamalu), Yongky Daud Korokay, saat menghadiri upacara tanggal 01 Juli 2016 memperingati Hari Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Sorong, bersama Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Suka Harjono, Kapolres Kabupaten Sorong, Moch. Rudy, dan staf Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS), JOB Pertamina – PetroChina Salawati, Sonratho J. Marola. 1 2. BERSAMA PEMUDA-PELAJAR MAHASISWA DISTRIK SEGET: SKK Migas Perwakilan Pamalu, foto bersama pengurus Ikatan Pemuda – Pelajar Mahasiswa Distrik Seget saat menghadiri undangan DPRD Kabupaten Sorong terkait Pembahasan Biaya Pendidikan, Ketenagakerjaan dengan Komisi I dan III DPRD Kabupaten Sorong yang dilaksanakan di Kasim Marine Terminal – Kabupaten Sorong, pada 14 Juli 2016.

3. PELATIHAN SCAFFOLDING & PESAWAT ANGKAT: SKK Migas Perwakilan Pamalu, didampingi staf SKK Migas Jakarta, Shinta Swasti Santasayacitta, dan staf BP Indonesia, saat menghadiri acara Pembukaan Pelatihan Scaffolding & Pesawat Angkat (Rigger & Crane Operator) bagi Masyarakat Asli Bintuni dan Fakfak di PUSDIKLAT Migas Cepu. Acara dibuka secara resmi oleh Kapusdiklat Migas Cepu di Aula Utama Pusdiklat Migas Cepu pada 25 Juli 2016. 4. FOTO BERSAMA: Kepala SKK Migas Perwakilan, Enrico CP Ngantung, foto bersama Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Ir.Martha Nanlohy, Kepala Pusat Studi Budaya dan Masyarakat Papua Universitas Cendrawasih (UNCEN), Enos Rumansara, Kepala Dinas Realisasi Survei dan Pemboran, Dwi Nurcahyanto,Subbagian Hubungan Kelembagaan Yapit Saptaputra, Field Manager PT Pertamina EP Aset 5 Field Papua, Julfrinson Alfredo Sinaga, Field Manager Citic Seram Energy Ltd, serta Perwakilan Manajemen Kontraktor KKS Wilayah Papua dan Maluku saat menghadiri Rakor Humas dan Operasi SKK Migas – Kontraktor KKS Wilayah Papua dan Maluku di Ambon – Provinsi Maluku, pada 28 – 29 Juli 2016 5. PEMBANGUNAN LOGISTIC SUPPLY BASE BLOK MASELA: SKK Migas Perwakilan Pamalu, saat menghadiri pertemuan pemberitahuan kebijakan pemerintah terhadap rencana pengadaan tanah bagi pembangunan Logistic Supply Base Blok Masela yang dilaksanakan pada di Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 29 Juli 2016.

2

3

4

5


15

Figur

Tidak Ada Kontrak Migas yang Berlaku Sepanjang Zaman Agustus menjadi momentum terbaik Indonesia untuk melakukan refleksi atas Kemerdekaan yang telah diraih sejak 71 tahun silam. Terutama terkait isu kemandirian atau kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas bumi (migas). Sudah mandiri atau berdaulatkah kita?

Suyitno Padmosukismo Komisaris Utama PT. Citra Tubindo Tbk.


A

da pertanyaan menggelitik yang perlu dipahami bersama. Sesunguhnya, seberapa mampu perusahaan energi nasional dalam mengeksplorasi sekaligus mengeksploitasi potensi migas yang berada dalam perut bumi lndonesia? Haruskah kita terus menerus melakukan kerja sama sepanjang zaman? “Tidak ada itu kontrak sepanjang zaman. Di dunia mana pun tidak ada kontrak yang berlaku sepanjang zaman. Kita sudah 71 tahun merdeka. Kita harus pilah-pilah kegiatan apa saja yang seharusnya dikerjasamakan,” kata Suyitno Patmosukismo kepada Majalah Bumi di Jakarta, 8 Agustus 2016. Suyitno mengatakan, dalam undang-undang migas yang lama (UU No. 8/1971-red), disebutkan pemerintah menunjuk perusahaan negara untuk melakukan pengelolaan secara penuh terhadap sumber daya alam, khususnya migas. Dalam pelaksanaannya perusahaan negara tersebut dapat melakukan kerja sama dalam bentuk Kontrak Production Sharing (PSC/Kontrak Bagi Hasil). Frase “dapat melakukan”, menurut mantan Dirjen Migas ini harus diartikan. Sehingga dapat bersifat sementara sampai Indonesia mampu mengelola sendiri sumber daya migasnya. Persoalannya, pada level apa pengelolaan yang bersifat mandiri itu dapat dilakukan? Bagaimana dengan UU Migas yang baru (pengganti UU No. 2001) yang kini tengah ‘digodok’ Komisi 7 DPR? Berikut kutipan lengkap wawancara dengan Suyitno Patmosukismo, Gubernur Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC),1988-1996 dan kini Komisaris Utama PT. Citra Tubindo Tbk.

16


Bagaimana Anda melihat UU Migas 22/2001? UU Migas 22 Tahun 2001 muncul atas desakan dunia internasional, terutama Amerika (AS) khususnya International Monetary Fund (IMF). Pada waktu itu pemerintah Indonesia sedang dalam masa krisis ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian IMF datang ingin memberikan bantuan dengan mengajukan persyaratan, di antaranya agar UU tentang Kelistrikan dan Migas diganti. Demikian juga perlunya Indonesia mempunyai UU tentang persaingan usaha (UU anti monopoli). Apakah lndonesia memang melakukan monopoli? Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah milik rakyat. Minyak dan gas bumi termasuk bagian dari sumber daya alam (SDA) yang harus dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Agar SDA ini tetap menjadi milik rakyat maka harus mengikuti satu hukum pertambangan sebagai bagian dari asas hak penguasaan oleh negara, dimana diatur siapa yang sesungguhnya mempuyai hak atas SDA ini. Dengan asas ini negara mempunyai kuasa mineral (mineral rights). Dengan mineral rights ini pemerintah mendapatkan apa yang disebut kuasa pertambangan (mining rights) untuk mengatur. Dan dengan kuasa pertambangan, pemerintah menunjuk perusahaan yang dimiliki oleh negara untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan memperoleh kuasa usaha pertambangan (economic rights). Dengan urutan pengalihan kuasa ini akan terjamin bahwa SDA masih tetap milik rakyat. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara akan memberikan manfaat ekonomi yang akhirnya bermuara pada kemakmuran rakyat. Bahwa ada tudingan Indonesia melakukan monopoli khususnya terkait migas adalah tidak benar. Di kegiatan hulu, sejak tahun 1966 Indonesia telah “membuka diri” kerjasama dengan pihak ketiga (termasuk Asing), sedangkan di hilir

khususnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Faktanya, badan usaha milik negara tersebut tidak dapat melakukan sendiri usaha pertambangan. Bagaimana menurut Anda? Itulah masalahnya. Kalau memang mampu melakukan sendiri tentu tidak diperlukan kerja sama dengan pihak lain. Arti hakiki yang tersurat dalam UU Nomor 8 tahun 1971, bahwa ‘Pertamina boleh melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kontrak production sharing adalah sifatnya sementara sebelum mampu mengerjakan sendiri. Saat ini, mampukah Indonesia melakukan sendiri usaha pertambangannya di sektor migas? Terkait Pertamina bagaimana Anda melihat kemampuannya? Ya, sebenarnya Indonesia, dalam hal ini, Pertamina mampu melakukan seluruh kegiatan industri migas baik hulu maupun hilir. Dengan mengacu pada UU No. 8 tahun 1971, Pertamina dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kontrak Production Sharing itu sifatnya adalah sementara waktu pemerintah (pada waktu itu) belum mempunyai cukup dana dan Pertamina belum menguasai teknologi maju. Bahwa sekarang setelah Kontrak Production Sharing itu berjalan lebih kurang 50 tahun (sejak 1966) kemampuan manajemen dan operasi Pertamina sudah cukup untuk melakukan seluruh kegiatan industri migas nasional. Namun, dalam perjalanan, nampaknya Pemerintah merasa begitu “nyaman” manakala ada pihak ketiga yang melakukan kegiatan (utamanya Hulu) yang bersedia menanggung risiko sehingga Pertamina cukup melakukan sebagian kegiatan hulu (tanpa eksplorasi yang mengandung risiko) dan kegiatan hilir utamanya distribusi BBM dalam negeri. Kondisi yang “nyaman” ini berkelanjutan, bahkan lapanganlapangan yang telah berproduksi puluhan tahun dan hanya terbatas memproduksi awal (primary production) yang sudah sangat rendah potensinyapun masih juga diperpanjang. Contoh konkrit wilayah kerja di Sumatera Tengah. Sekarang, di satu sisi UU No. 22/2001 telah “membuka” cakrawala Pertamina dengan memperlakukannya sama seperti Kontraktor Production Sharing (International Oil Corporation, IOC). Namun di sisi lain Indonesia tidak mempunyai National Oil Company (NOC) seperti halnya negara-negara lain di dunia. Dalam kegiatan apa saja sebenarnya yang perlu dikerjasamakan? Ya idealnya, Indonesia harus mempunyai NOC yang diberi Kuasa Usaha Pertambangan Migas Nasional. Untuk hal-hal

terkait kegiatan eksplorasi yang dikategorikan daerah sulit dan mengandung risiko tinggi, hendaknya NOC ini tidak melakukannya sendiri, namun perlu kerjasama dengan para IOC dalam bentuk Kontrak Production Sharing yang sudah terbukti selama 50 tahun bermanfaat dan juga diterima oleh dunia internasional. Wilayah Kerja Eksplorasi ini adalah daerah-daerah seperti di pedalaman yang belum tersedia infrastruktur maupun lepas pantai utamanya di laut dalam. Kegiatan lain yang juga masih perlu dikerjasamakan adalah meningkatkan produksi lapangan-lapangan produksi dengan menerapkan teknologi maju yang disebut dengan pengurasan lanjut (enhanced oil recovery, EOR). Jadi, kedua kegiatan itu saja yang perlu dikerjasamakan dalam bentuk Kontrak Production Sharing, dengan kegiatan eksplorasi diharapkan dapat diketemukan cadangan baru dan dengan kegiatan EOR dapat meningkatkan produksi. Adakah kriteria khusus perusahaan migas seperti apa yang layak untuk digandeng? Pemerintah harus cerdas memilih perusahaan migas yang akan diajak untuk bekerja sama. Mereka selain harus mempunyai kemampuan modal dan menguasai teknologi maju di bidang perminyakan (hulu), mereka juga harus mempunyai pengalaman internasional. Singkat kata mereka adalah yang tergolong perusahaan minyak kelas dunia atau, dikenal sebagai IOC. Dengan kriteria demikian tentunya mereka hanya akan tertarik untuk bekerjasama dengan NOC kita dalam “terms & condition” yang kompetitif secara global. Adapun jenis “Kontrak Kerja sama” yang diminati oleh mereka adalah mereka dapat memperoleh bagian produksi dari hasil kerja sama ini. Mereka juga ingin meningkatkan cadangan dan produksinya. Bagian hasil produksinya ini dapat untuk negaranya, atau untuk dijual di pasar internasional. Sesuai dengan statusnya, pada dasarnya mereka tidak tertarik untuk melakukan Kontrak Jasa (Service Contract). BIODATA

Suyitno Patmosukismo: Lahir di Bandung, 27 Agustus 1937. Mendapat gelar S1 di jurusan Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB), 1963, Magister Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) 2006, dan Doktor Ilmu Hukum Unpad, 2011. Setelah menjabat Direktur Eksplorasi dan Produksi Pertamina Pusat (1986-1988), dipercaya sebagai Direktur Jenderal Migas dan Gubernur OPEC (1988-1996), Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi (1996-1998), Executive Director, Indonesian Petroleum Association (IPA), dan Executive Advisor IPA (2009-2013). Saat ini menjadi Komisaris, PT. Energi Mega Persada Tbk. (2000-2009) dan Komisaris Utama PT. Citra Tubindo Tbk.


17

Perspektif


Minimnya data eksplorasi Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas), diyakini menjadi salah satu faktor yang menghambat minat investasi. Dibutuhkan keterbukaan informasi dan sinergi antar pihak sekaligus penyajian data yang lebih akurat dan terintegrasi untuk meningkatkan produksi.

P

Oleh Wisnu Prihantono/[email protected] & Suhendra Atmaja/[email protected]

eningkatan kegiatan eksplorasi dalam upaya memaksimalkan cadangan migas, menjadi komitmen Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Untuk itu digelar Explorationists Sharing Session dalam dua sesi yang dilakukan di Lantai 9 Plaza City, Jakarta. Pada sesi pertama, 18 Juli 2016, dihadiri narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas dan Komite Eksplorasi Nasional (KEN). Pada sesi kedua, 28 Juli 2016, beberapa narasumber berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan konsultan perminyakan di antaranya adalah Suyitno Patmosukismo (Komisaris Utama PT Citra Tubindo), Achmad Madjedi (Petroleum Consultant PT Pranata Energi Nusantara), Anton Wahjoesoedibjo (Presiden Direktur PT Pranata Energi Nusantara), Arya Rezavidi (Direktur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT), Budiono 18


(Direktur Utama Suma Sarana), FX Sujanto (Master Consultant Jakarta Consulting Group), dan Luluk Soemiarso (mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi). Diskusi dimulai dari masalah yang dipaparkan oleh Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Gunawan Sutadiwiria, dimana saat ini jumlah produksi nasional menurun akibat penemuan cadangan migas nasional yang besar tidak kunjung meningkat. Padahal kegiatan eksplorasi di Indonesia sendiri sudah dimulai lebih dari 100 tahun. “Saat ini kondisi eksplorasi kita menurun sekali,” kata Gunawan. Hal itu terlihat dalam Plan of Development (PoD) I tahun 2015 terdapat 4 Wilayah Kerja (WK). “Tahun ini (2016) baru 1 WK,” pungkasnya. Menurut data SKK Migas, saat ini program survei seismik dua dimensi (2D) baru terealisasi 1.057 kilometer (km) dari rencana 10.955 km per semester I 2016, atau baru tercapai

10 persen. Sedangkan survei seismik tiga dimensi (3D), yang baru terealisasi 865 kilometer persegi (km ) dari target 11.217 km atau hanya delapan persen. Berikutnya, pengeboran eksplorasi yang baru terealisasi 23 sumur dari rencana 68 sumur atau 34 persen. Untuk sumur pengembangan yang terealisasi 144 sumur dari rencana 245 sumur atau 59 persen, kerja ulang (work over) terealisasi 604 sumur dari rencana 1.286 sumur atau 47 persen, serta perawatan sumur yang terealisasi sebanyak 16.822 dari rencana 39.956 sumur atau 42 persen. Selain itu, saat ini terdapat 40 cekungan yang akan dieksplorasi serta 17 cekungan yang masuk tahapan produksi. Melemahnya jumlah kegiatan eksplorasi ini banyak dipengaruhi oleh minimnya minat investor. Pada dasarnya investor membutuhkan keterbukaan informasi data yang selengkap-lengkapnya agar dapat memutuskan untuk berinvestasi. Sedangkan diakui Ketua KEN Andang Bachtiar, hingga saat ini pemerintah masih terkesan merahasiakan data dari suatu WK. Bahkan menurutnya, Kementerian ESDM seharusnya memiliki data-data eksplorasi yang lengkap dengan data eksplorasi geologis agar dapat menarik perhatian investor saat pelelangan WK. Oleh karena itu, SKK Migas saat ini memiliki sejumlah aplikasi Information Technology (IT), mulai dari lifting dashboard untuk Pemerintah Daerah (Pemda) hingga data eksplorasi suatu WK. Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto mengatakan bahwa nantinya aplikasi ini memang perlu terus diinput agar semakin mumpuni. Harapan beliau data eksplorasi tersebut akan bermanfaat untuk meningkatkan minat investor dan kegiatan eksplorasi nasional. Selain keterbukaan informasi, kepastian peraturan dalam kegiatan hulu migas juga harus diperhatikan. “Meningkatkan eksplorasi memang diperlukan terobosan-terobosan yang out of the box. Langkah utamanya adalah segera merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Migas menjadi UU,” kata Suyitno Patmosukismo.

Menurut Suyitno dengan adanya UU Migas, tugas SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah yang bertanggungjawab mengatur segala kegiatan hulu migas menjadi lebih jelas dan mudah. “Sejatinya ada penyamaan pengertian tentang kegiatan eksplorasi migas,” katanya. Sementara Budiono mengungkapkan tiga kunci sukses dalam kegiatan eksplorasi. Pertama, terdapat pada Teknologi. Kedua, Resources yang terdiri dari permodalan dan Sumber Daya Manusia, dan ketiga, Strategi. “Strategi yang tepat menentukan kesuksesan eksplorasi,” terangnya. FX Sujanto menyarankan agar SKK Migas berfungsi sebagai parenting (pengasuh) bukan semata-mata pengawasan dalam meningkatkan eksplorasi. “Pengawasannya jangan galak-galak,” seloroh Sujanto. Sedangkan Luluk Sumiarso, memaparkan tentang “Perspektif Regulasi dalam Industri Hulu Migas.” Menurut Luluk, sejatinya regulasi industri hulu migas tidak lepas dari pengalaman atau ilmu pengetahuan sehingga ilmu tersebut dapat diejawantahkan. “Jadi, ilmu bukan hanya sebatas wacana,” pungkasnya.


19

Spektrum Oil & Gas Technology Workshop Episode III Halliburton Berbagi Teknologi Pengeboran Sumur Tua, Deep Water dan Onshore Peran teknologi dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tak sekadar untuk memenuhi kebutuhan industri, namun kini telah menjadi keniscayaan. Demikian diyakinkan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M.I Zikrullah saat membuka acara “Oil and Gas Technology Workshop III” bersama Halliburton di Lantai 9 Gedung City Plaza, Jakarta, 26 Juli 2016.

“K Zikrullah.

Oleh Alfian/alfian @skkmigas.go.id

ita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya bila tidak memahami dan menguasai teknologi dalam upaya memproduksi migas,” kata

Dia memaparkan, rangkaian acara workshop technology ini sebenarnya telah dimulai pada awal 2016. Pihaknya mengakui sharing technology semacam ini tidak mudah dilakukan apabila tidak ada keinginan yang tulus untuk berbagi. Apalagi, lanjut Zikrullah, pasti ada rahasia dapur perusahaan yang tidak mungkin seluruhnya dapat dibuka. Oleh karena itu, Zikrullah mengapresiasi Halliburton yang bersedia untuk berbagi ilmu dan teknologi di bidang migas. Zikrullah juga berharap acara workshop technology ini dapat sebaik-baiknya dimanfaatkan oleh karyawan SKK Migas. “Karena ilmu itu harus disimak dan kemudian diimplementasikan,” ucapnya sembari mengimbuhkan pujian kepada Halliburton yang produk-produk teknologinya selalu digunakan oleh setiap perusahaan migas. Country Vice Halliburton Indonesia, Shannon menyambut baik terselenggaranya acara workshop ini karena sangat menunjang bagi upaya pengembangan industri hulu migas. “Kita membawa beberapa tool dan teknologi baru dalam pengembangan hulu migas,” katanya. Dia menambahkan teknologi yang dibawa dan diperkenalkan menyangkut berbagai hal, misalnya teknologi untuk pengeboran sumur-sumur tua, teknologi deep water, teknologi 20


onshore dan lainnya. Shannon juga berharap event workshop ini dapat memberi manfaat bagi upaya peningkatan produksi dan pengembangan migas di Indonesia. Beberapa teknologi untuk pengeboran sumur tua juga diperkenalkan Technical Sales Advisor Halliburton Lumban Pardede. Dia memaparkan mengenai “Reservoir Surveillance Whellbore Integrity Evaluation to Drive Increased Production”. Lumban memastikan, dengan teknologi yang dibawanya, tidak ada kebocoran dalam proses mengebor sumur-sumur tua. Teknologi yang diperkenalkan adalah sebagai berikut: Pertama, CAST tm Tool - Ultrasonic Evaluation; Kedua, Multifinger Califer (MFC) - High Resolution; Ketiga, Magnetic Thickness Tool; Keempat, Xaminer tm Electro Magnetic Corrosion Tool. Disamping teknologi proses pengeboran sumur-sumur tua, lanjut Lumban Pardede, Halliburton juga mengenalkan teknologi dan alat Pulse Neutron Oxygen Activation. “Ini berfungsi sebagai reservoir monitoring,” katanya, sembari memapaparkan teknologi Thermal Multigated Decay dan teknologi Acoustic Conformance Examiner. “Teknologi yang saya sebutkan terakhir tersebut belum ada di Indonesia. Dan baru pada Agustus 2016 dibawa ke Indonesia. Kedua teknologi tersebut dipergunakan sebagai cara mengevaluasi water sources,” tandasnya. Selain Lumban Pardede, presentasi dengan topik yang sama juga diberikan Technical Sales Manager Halliburton, Jose Saciarte.

Sejumlah Kontraktor KKS Raih Penghargaan Kinerja SCM Terbaik

S


atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengapresiasi beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Eksploitasi. Penghargaan diberikan pada acara”Pemberian Penghargaan Kepada KKKS Eksploitasi atas Kinerja Pengelolaan Rantai Suplai tahun 2015”, pada 3 Agustus 2016 di Ruang Serbaguna SKK Migas, Gedung City Plaza Lantai 9, Jakarta. PHE ONWJ terpilih sebagai penerima penghargaan Grup 1 untuk kategori Kinerja Terbaik Pengelolaan Rantai Suplai (Supply Chain Management) 2015. Penghargaan ini adalah penghargaan ke-5 yang berhasil diraih oleh PHE ONWJ secara berturut-turut sejak pertama diadakan pemberian penghargaan pencapaian KPI tahun 2011. Wakil Kepala SKK Migas, M.I Zikrullah mengucapkan selamat atas keberhasilan dan capaian prestasi tersebut. Zikrullah juga menyerahkan piagam penghargaan kepada ketiga Kontraktor KKS yang telah dinobatkan sebagai peraih Kinerja Terbaik Pengelolaan Rantai Suplai. “Kita hari ini menyerahkan apresiasi dari aspek Key Performance Indicators (KPI),” kata Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Rudianto Rimbono dalam sambutannya.

Menurut Rudianto, industri migas (minyak dan gas bumi), sesuai amanat UU Migas 22/2001 Pasal 3, disebutkan bahwa migas diperuntukkan sebagai upaya menumbuhkan industri. “Intinya menjadi lokomotif pertumbuhan dan pembangunan nasional. Sebab sebesar 30% hingga 80% support-nya berasal dari industri hulu migas,” kata Rudianto. Rudianto mengemukakan bahwa penilaian penghargaan kepada Kontraktor KKS didasarkan pada beberapa unsur penilaian. “Bukan hanya aspek pengadaan saja tetapi juga menyangkut kapasitas dan pengelolaan aset serta kepabeanan,” ujarnya, sembari mengimbuhkan soal kategori penghargaan ini yang masih mengadopsi penghargaan serupa pada tahun lalu, yaitu kategori Pengadaan Kecil; Pengadaan Menengah; dan Pengadaan Besar. Hal lain yang disampaikan Rudianto adalah soal Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) atau sebuah sistem pengadaan para vendor dalam industri hulu migas secara terintegrasi. “CIVD ini akan diberlakukan pada awal Januari tahun 2017. Semua Kontraktor KKS dan vendor harus memasukkan data-data dan dokumennya ke CIVD,” katanya.


21

Bianglala

North Shore Housing: Kesungguhan Partisipasi BP Berau Bangun Daerah Keinginan berbagi dengan masyarakat sekitar Blok Tangguh Train 3, mendorong British Petroleum (BP) Berau Ltd. melakukan Program Bantuan Pendanaan Penataan Rumah (North Shore Housing/NSH), yang secara langsung membantu pembangunan daerah Distrik Weriagar dan Tomu. Bila ini terealisasi, ditaksir bernilai Rp160 miliar, menjadi Program Tanggung Jawab Sosial (TJS) terbesar yang pernah dilakukan. dimasukkannya program ini ke dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk menunjukkan kesungguhan BP berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun dalam program NSH ini mencapai 456 unit, dengan rincian 171 unit di Distrik Weriagar dan 285 unit di Distrik Tomu. Ditaksir program ini akan menghabiskan biaya sebesar Rp 160 miliar. “Bila ini terealisasi, menjadi implementasi Program TJS dengan nilai terbesar yang pernah ada, “ kata Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z. Yunus.

D

Oleh Haidar/[email protected]

alam upaya merealisasikan NSH untuk Distrik Weriagar dan Tomu, Kabupaten

Bintuni, Provinsi Papua Barat, BP mengadakan Lokakarya “Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Program Pendanaan Penataan Rumah” bersama pihak-pihak terkait, di Manokwari, pada 20-21 Juli 2016. Selain perwakilan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), beberapa pihak yang turut diundang di antaranya Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Pemerintahan Daerah (Pemda) Bintuni, dan Badan Pengawasan Keuangan dan

22


Pembangunan (BPKP). Program ini merupakan tanggapan positif dari BP atas aspirasi yang

disampaikan masyarakat Distrik Weriagar dan Distrik Tomu, sekaligus sebagai bentuk dukungan dan partisipasi BP kepada Pemerintah Daerah Teluk Bintuni dalam mempercepat dan memperluas program yang sebelumnya sudah ada, yaitu Program Rumah Sosial. Oleh karena itu, meskipun program bantuan dana penataan rumah ini bukan merupakan dampak langsung dari dilaksanakannya proyek pengembangan Tangguh Train 3, tetapi BP telah menyetujui

Lingkup program ini meliputi Distrik Weriagar dan Distrik Tomu, karena kedua Distrik itu berada dalam wilayah kerja BP. “Mudah-mudahan manfaat atas keberadaan kami utamanya dirasakan oleh masyarakat dimana dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas,” ungkap NSH Program Manager BP Berau Ltd., Liza P. Kridhantoro. Dalam lokakarya yang dihadiri Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw itu, Pemda Bintuni dan BP berkomitmen untuk segera menyepakati Perjanjian Kerja Sama agar dapat memulai target pelaksanaan konstruksi program NSH pada kuartal pertama tahun 2017.

Menyoroti Penyederhanaan Izin Industri Hulu Migas di Forum Kehumasan

Perizinan masih menjadi momok dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi (migas), baik di pusat maupun daerah. Forum kehumasan yang digelar diharapkan mampu menghasilkan prosedur baku perizinan kepada para pihak agar kegiatan produksi dalam berlangsung optimal.

K

Oleh Priandono Hernanto/[email protected]

ehumasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)–Kontraktor Kontrak Kerjasama (Kontraktor KKS) menggelar rapat kehumasan. Kali ini, program rutin tahunan SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) dilaksanakan bertujuan meningkatkan tali silaturahmi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan berlangsung di Bali, 27-28 Juli 2016. Acara dibuka Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono dan dihadiri beberapa narasumber seperti Emha Ainun Najib, Bupati Blora, Djoko Nugroho, serta sekitar 170 undangan, di antaranya pimpinan daerah, pimpinan DPRD kabupaten, para kepala instansi provinsi maupun kabupaten di wilayah operasi migas di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Agustyono mengatakan, kendala perizinan membuat industri migas kesulitan untuk bergerak cepat. Sebab, dari data saat ini masih ada 341 perizinan yang terbelit tersebar di 17 instansi di berbagai departemen pemerintah pusat dan daerah. “Jeda waktu antara penemuan cadangan baru sampai tahap produksi minyak dan gas di Indonesia karena pengurusan perizinan dan pembebasan lahan ini rata-rata melampui 10 tahun” katanya. Bahkan ada yang membutuhkan waktu 18 tahun untuk bisa memproduksi. Sedangkan, kontrak kerjasama hanya 30 tahun

karena itu banyak yang kemudian mengajukan perpanjangan kontrak sebab merasa waktu mereka habis untuk mengurus izin dan membebaskan lahan. Kepala Perwakilan Jabanusa Ali Masyhar mengatakan, pihaknya mendukung penyederhanaan perizinan untuk kegiatan industri hulu migas. “Untuk itu dalam forum silaturahmi ini, kami memohon dukungan dari semua pihak terkait perizinan baik dari pusat dan daerah demi percepatan kegiatan hulu migas guna meningkatkan produksi, menjamin ketersediaan energi serta meningkatkan penerimaan negara dari hulu migas” ucapnya. Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik S Setyadi mengatakan, untuk mempercepat perizinan dalam industru hulu migas, Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas telah mengusulkan mengurangi pintu perizinan, menyederhanakan dan mempercepat tata waktu lewat pembentukan tiga kluster perizinan. Rinciannya, kelompok perizinan tata ruang, kelompok perizinan lingkungan, keselamatan dan keamanan, kelompok perizinan penggunaan sumber daya dan infrastruktur lainnya. “SKK Migas melihat penetapan tiga kluster itu percepatan perizinan bisa dilakukan secara efektif. Dalam usulan kami, yang mengurus semua izin SKK Migas dan nanti akan langsung diserahkan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendapatkan persetujuan,” kata Didik. Agustus 2016 // BUMI

23

MENDORONG IKLIM INVESTASI

Tetap Berkomitmen dalam Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 24


www.skkmigas.go.id

MENEGASKAN KEDAULATAN MIGAS. Agustus Tidak Ada Kontrak Migas yang Berlaku Sepanjang Zaman

Recommend Documents