Mendorong BUMdes Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa FGD, Grand Cemara, 14 April 2016 STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Model Ekonomi dan Mandat UUD 45 Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan model ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33 BUMN/ BUMD
Koperasi Swasta
Perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
BUMN Skala Nasional
BUMD Propinsi
BUMD Kabupaten/ Kota
BUM Desa
UU 6/2014, Bab X BUM Desa
• Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan • Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum • Tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan • Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir
Tinjauan KETERLIBATAN
BUMN Skala Nasional
• Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum telah menempatkan Desa sebagai organisasi campuran (hibrida) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government)
BUMD Propinsi
BUMD Kabupaten/ Kota
BUM Desa
BUM Desa mewakili peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan dalam penyediaan layanan umum bagi masyarakat Desa. Apakah BUM Desa = BUMN/D?
• Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tidak mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat birokrasi. • Desa tidak identik dengan Pemerintah Desa dan kepala Desa saja. • Desa meliputi pemerintahan lokal dan sekaligus mengandung unsur masyarakat, yang keseluruhannya membentuk kesatuan hukum
Tinjauan KETERLIBATAN Apakah BUM Desa = BUMN/D?
BUMN
Menteri mewakili Pemerintah Pusat, RUPS adalah organ pengambil keputusan tertinggi Masyarakat Desa melalui organ Musyawarah Desa terlibat aktif dalam proses: inisiasi, pendirian (mencakup penetapan organisasi pengelola, modal usaha dan AD/ART), menerima laporan perkembangan sekurangnya 2 kali setahun.
BUM Desa Masyarakat Desa terlibat melalui mekanisme perwakilan warga di Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penetapan Perdes Pendirian BUM Desa dan pengawasan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan terhadap BUM Desa
Tinjauan PERMODALAN
Tinjauan PERMODALAN
Tinjauan PERMODALAN BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
Tinjauan PERMODALAN
Tinjauan PERMODALAN
Tinjauan PERMODALAN Ilustrasi Indikatif
Khusus bagi modal usaha BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal masyarakat Desa yang berupa tabungan/ simpanan masyarakat akan menopang unit usaha BUM Desa yang memiliki jenis usaha bisnis keuangan mikro dan berbadan hukum Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60%.
Tinjauan PERMODALAN
Kecuali untuk bentuk hukum Lembaga Keuangan Mikro, tidak terdapat skema penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa dan unit usaha Perseroan Terbatas yang dimilikinya. Kepemilikan masyarakat Desa atas BUM Desa bukan didasarkan pada penyertaan modal, melainkan melalui pelibatan penuh masyarakat Desa dalam tahap pendirian dan pemantauan pengelolaan BUM Desa melalui organ Musyawarah Desa dan keterwakilan masyarakat Desa di organ Badan Permusyawaratan Desa.
Tinjauan MANFAAT Sejalan dengan tidak adanya penyertaan modal masyarakat Desa secara langsung pada BUM Desa, maka juga tidak terdapat pembagian keuntungan, hasil usaha ataupun manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat Desa. Masyarakat Desa seharusnya akan mendapatkan manfaat ekonomi tidak langsung dari operasionalisasi BUM Desa.
Tinjauan MANFAAT
Dampak
Tujuan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Bagi Pemerintah Desa
Bagi Masyarakat Desa
Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan dana bergulir
Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
Tinjauan MANFAAT Jenis Usaha
Contoh Kegiatan Usaha Air minum Desa
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)
Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)
Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)
Manfaat Ekonomi Terjaminnya akses atas air bersih dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Usaha listrik Desa
Terjaminnya pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha skala kecil dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari serta mengurangi ketergantungan pada bahan energi tidak terbarukan
Lumbung pangan
Terjaminnya pasokan dan kestabilan harga bahan pangan dan mengurangi tingkat pengeluaran sehari-hari, terutama di masa tanam
Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa
Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa
Mendapatkan harga yang lebih murah dan putaran ekonomi berlangsung di dalam lingkup Desa serta termanfaatkannya aset Desa
Jasa pembayaran listrik
Pengurangan biaya transportasi pembayaran listrik
Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam skala desa, dan juga tempat untuk pemasaran hasil produksi masyarakat ke luar Desa, diharapkan terjadinya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa
Tinjauan MANFAAT Jenis Usaha
Contoh Kegiatan Usaha
Manfaat Ekonomi
Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)
Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll
Pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan, mendukung produksi masyarakat Desa dan pembukaan lapangan kerja
Penyediaan kredit/ pinjaman bagi masyarakat
Diperolehnya akses atas pinjaman lunak bagi keperluan sehari-hari maupun bagi modal usaha skala kecil, mengurangi biaya bunga dan ketergantungan pada tengkulak/rentenir
Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil
Peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan pengurangan ketergantungan pada pelaku/pemodal besar (pembeli/pengolah lanjutan)
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)
Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)
Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
Peningkatan jenis usaha, peningkatan pendapatan, integrasi pemasaran dan promosi, peningkatan wisatawan, peningkatan industri kreatif, penyepakatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
Tinjauan LAPANGAN
Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi BUM Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo Januari 2016 (3 desa dari beberapa desa dampingan Yayasan Penabulu di DI Yogyakarta, atas dukungan dari Saemaul Globalization Foundation)
• Bagaimana BUM Des berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa? • Apa permasalahan yang muncul dalam dinamika pengelolaan BUM Des? • Apa potensi desa yang dapat dikelola untuk pengembangan unit usaha desa yang baru?
BUM Des
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Hanyukupi
Desa Ponjong
Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul
Sejahtera
Desa Bleberan
Kecamatan Playen
Kabupaten Gunungkidul
Mandiri
Desa Sumbermulyo
Kecamatan Bambanglipuro
Kabupaten Bantul
Tinjauan LAPANGAN
Tinjauan LAPANGAN
BUM Des Hanyukupi, berdiri 29 Desember 2010, mengelola pariwisata dengan aset utama WATER BYUR, omzet 200 juta rupiah dan SHU sebesar 88 juta (2014)
Sisi barat WATERBYUR
Gazebo BANYU BIRU
Batik Desa Ponjong
Tinjauan LAPANGAN
Tinjauan LAPANGAN Temuan lapangan: • Pengelola BUM Desa memiliki komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa. • BUM Desa melaporkan program kerja dan juga hasil usaha secara tertib setiap tahunnya.
• Pengguna kios berasal dari luar desa dan sebagian memiliki relasi khusus dengan pengelola.
• Proses rekrutmen karyawan tidak transparan. • Alokasi SHU ke Pedukuhan sangat kecil (15%). • Laporan keuangan yang sulit dipahami. • Akses jalan bersawah yang tertutup. • Kesulitan/kekurangan air untuk pertanian, pengaturan air mengalami kekacauan.
• Kegiatan sosial: pemberian kambing kepada warga tidak mampu, pemberian bea siswa kepada anak sekolah, dan menyediakan kios bagi warga.
• Butuh peningkatan kapasitas pengelola.
• Pengelolaan air untuk pariwisata sudah menggunakan teknologi daur ulang, sehingga tidak mengurangi pasokan air bagi pertanian.
• Tidak terintegrasi dengan potensi desa lainnya: batu alam, batako, tempe, emping, batik, dll.
• Kurangnya penerangan di waktu malam, menimbulkan masalah sosial. • Sampah wisata belum dikelola dengan baik.
• Masyarakat desa yang bukan menjadi pengelola dan tidak terlibat dalam rantai manfaat BUM Desa merasa tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya BUM Desa.
Beberapa CATATAN
BUM Desa berperan strategis sebagai salah satu intervensi utama Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. Menyertai dukungan APBN bagi pembangunan Desa melalui Dana Desa, BUM Desa merupakan format intervensi pelengkap yang memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Desa untuk aktif mengembangkan perekonomian lokal secara kolektif berbasis potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing Desa.
• BUM Desa tidak didirikan untuk melakukan aktivitas ekonomi produktif utama dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal. • BUM Desa berperan untuk mendukung, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat Desa. • Pemanfaatan sumber daya alam selalu menjadi ruang kompetisi produksi berbasis modal yang dikuasai oleh kekuatan kapital. • Koperasi produksi, sebagai salah satu opsi bagi penguatan kelembagaan produksi masyarakat Desa
Beberapa CATATAN Peran BUM Desa Penyediaan/peningka tan layanan umum bagi masyarakat Desa
Pemanfaatan aset Desa
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat
Jenis Usaha
Contoh Kegiatan Usaha
Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)
Air minum Desa Usaha listrik Desa Lumbung pangan Jasa pembayaran listrik
Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)
Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta Bisnis Penyewaan Barang Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah (Pasal 20) milik BUM Desa Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk Usaha Bersama/ mengorganisasi nelayan kecil Induk Unit Usaha Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis (Pasal 24) usaha dari kelompok masyarakat Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)
Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll
Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)
Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat
Beberapa
CATATAN Ilustrasi Indikatif
Anggota Koperasi Produksi, sebagai warga Desa, terlibat dalam Musyawarah Desa dan dapat turut berprakarsa mengidentifikasi jenis usaha, aktif dalam pendirian dan pengaturan BUM Desa, sesuai kebutuhan dukungan bagi setiap jenis produksi kelompok masyarakat Desa
www.desalestari.com
www.keuangandesa.com
Terima Kasih www.penabulu.id
