93
MENCOBA MENGINDENTIFIKASI BEBERAPA SEGI HUKUM DARI (PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL *)
oleh G.L.S. Kapitan
l.
KAT A PENGANT AR
Ketika kami menerima permintaan untuk membuat suatu paper untuk menanggapi masalah Kredit Industri Kecil dari segi hukumnya kami menyatakan keragu-raguan kami oleh karena Lembaga Keuangan dimana kami bekerja yaitu P.T. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia tidak diikut sertakan dalam usaha bantuan pembiayaan K.I.K. terscbut, dan karenanya sulit bagi kami untuk menulis suatu paper yang Jidukung oleh pengalamanpengalaman praktek.
01eh karen3 ill! kami mcngusulkan kcpada Penyclcnggara Seminar ini untuk merubah - dan scjalan cicng,m itu , mcmpcriuas permasalahan ini judul terscbut, hat malla disctujui olch bcliau. Itulah sebabnya juJul Jaripada paper kami ini adalah "Mencoba mengindenlijikasi bcberapa scgi hukum dari (pengembangan) usaha industri keeil. Dengan membatasi diri pada "Usaha biduslri Kecil" sekaligus kami mempersempit pembahasan ini pad a usaha yang bersirat industri dan meniadakan usaha-usaha kecil lainnya yang tidak lazimnya tergolong industri, walaupun kami menyadari bahwa golongan tcrakhir ini tidak kalal,pentingnya dari yang pertama. Harapan kami adalah semoga segi-segi hukum yang dibahas disini juga mempunyai arti bagi golongan usaha keeil bukan industri tersebut. •
Kertas Kerja ini berasal dari seminar "Kredit lnvestasi Ked'" yang diadakan oleh
Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 26 - 27 Maret 1976.
II.
APA SEBABNYA VSAHA INDVSTRI KECIL lTV PERLV DlKEMBANGKAN?
Dengan mengajukan pertany.an ini, sebenamya kita akan meneakup dua hal yang pen ling dal.m mempersoalkan m.salah segi-segi hukum
94
MAJALAH FHUI
pengembangan industri yaitu bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas ten tang latar belakang permasalahan kita, masalah pengembangan induslri kecil ini perlu ditinjau dalam hubungannya dengan kegiatan ekollomis negara kita dan dengan demikian sekaJigus kita harapkan tergambarklh hubungan-hubungan apa saja yang terjaJin antara segi-scgi hukum daripada nml!alah tersebut dengan aspck-aspek yang berkaitan dcngan kegiatan ekonomis terscbut. Bahkan dari uraian terscbut diharapkan bahwa kit. c1apa< menyimpulkan kaitan-kaitan an tara ilmu pengetahuan hukum dan ilmll pengetahuan ekonomi dan dengan demikian diharapkan tcrwujutnya suatu
sumbangan yang sejalan dengan tujuan daripada PSHD Universitas Indonesia dan Proyek dari mana seminar ini sebenarnya merupakan salah satu • kegiatan I) __
STALEY dan MORSE ') dalam bukunya yang terkenal mengenai Industri Keeil untuk negara-negara yang sedang berkembang mengemukakan
dibawah 10 judul potensi dan pembatasan kegunaan daripada Industri Kecil tersebut. Kami akan membatasi diri pada beberapa daripada judul terse but yang sangat relevant bagi keadaan di Indonesia_ Kutipan tersebut tidak mengikuti urutan sebagaimana tereantum dalam buku tersebut, dan merupakan sekedar pilihan kami sendiri dengan tujuan penekanan masalah tersebut dengan kaitannya pad a keadaan dinegara kita_ L Small Industry and National Enterprise Disebut bahwa salah satu aspek daripada usaha untuk memperkembangkan industri keeil modern mempunyai kaitan dengan "indigenous, national enterprise as cotrasted with foreign enterprise_ Small Manufacturers are usually local people_ ·.Eventhough the newly industrializing country needs foreign capital and welcomes foreign enterprises, the rounded development of its economy must depend
heavily on growth of industry owned and managed by its own citizens, and it is also politically important that this domestic growth takes place". ') Kaitan hal terse but dengan keadaan dinegara kita terletak pad a masalah "pribumi dan non-pribumi" dan pada kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana dihasilkan oleh Rapat Dewan Stabilisasi Ekonomi tertanggal 22 J anuari 1974 ten tang partisipasi modal nasional dalam perusahaan PMA serta peningkatan partisipasi golongan pribumi da, lam perusanaan I'MA dan PMUN_') Bersama dengan masalah kedua yang akan disebut dibawah ini, masalah itu mempunyai sangkut paut dengan terbaginya hasil-hasil pembangunan secara adil dan merata. ')
SEGI HUKUM INDUSTRI KECIL
95
2. Small Industry and Socio-Political Development 6) "A vigorous growth of small industry can help in the attainment oj ., a country's socia-political goals, . if those goals include a wide distribution of economic-social-political power, open opportunities for men to rise by theyr own ability and
hard work .
"
Disebutkan pula bahwa "vigorous development of small industry provides a very important channel for social mobility" dan lebih jauh dikemukakan bahwa "modernization and growth in the small industry sector contribute to the development of a middle class by producing la group of entrepreneur-managers who not only '"'~quire a degree of economic independence but learn to take initiative, to be self-reliant,
ito know how to organize and to get things done. This can be a significant element in strengthening the under pinnings for political democracy",
3. Small Industry and the Development of Entrepreneurs and Managers ') Dengan menyinggung timbulnya suatu "middle class/group of entrepreneur-managers" kita sampai pada suatu aspek lain yaitu pengembangan golongan entrepreneur(wiraswasta dan manager di InIdonesia. "Small factories serve a newly industrializing country not only by their output of goods but also by functioning as a nursery of entrepreneurial and managerial talent. If there is reasonable access for aspiring small industrialists to services that can help them to sound growt, ., then small industry will be a tes' tign ground where those comparatively few individuals of exceptional ddve 'and ability can prove their merit. With the growth of their entreprises, they may become medium or large industrialist. They. may move into other positions of economic, social or political leadership.
To minize . this potential contribution should be one of the foremost aimes of a development-minded government in framing policies that affect small industry". 4. Geographic Spread of Industrial Development ') Dikemukakan bahwa industri kecH dapat memainkan suatu peranan yang penting dalam usaha untuk mencapai desentrallsasi geographis dalam kebijaksanaan industrialisasi disuatu negara. Disebut pula bahwa masalah ini biasanya dikaitkan pada soa1 rural industrialization. Di Indonesia hal ini berhubungan dengan masalah-masalah yang menyangkut pembangunan daerah, pembangunan daerah pede-
96
MAJA LAH F H UI
saan untuk mengurangi tekanan-tekanan bertambahnya penduduk dan bersamaan dengan itu ,meluasnya pengangguran dipusat-pusat perkotaan. S. Labour and Social Relations in Industry 9)
"Industrialism brings new kinds of human relations problems. The impersonal, machine-related dicipline of a factory supersedes the personal working relationships of the traditional society.
Active development of modernized small industry may provide an easier transition in this respect than total reliance on larger scale factories ". Masalah ini akan kita mempersoalkan kembali dalam bagian ke-[[I sehubungan dengan segi-segi hukum yang menyangkut aspek perburuhan_ lelaslah kiranya bahwa setidak-tidaknya lima permasalahan diatas mempunyai kaitan yang sangat relevant dengan apa yang kita alami di Indonesia, bahkan menyentuh beberapa masalah pokok dalam kebijaksanaan pembangunan kita. Aproila tujuan kita adalah mendekat"an penelitian dan pendidikan hukum pada kenyataan-kenyataan sosial ekonomis dan dengan demikian turut memberikan sumbangan pemikiran pada kegiatan pembangunan yang tengah dilaksanakan, maka patutlall kita mempersoalkan masalah industri kecil dan aspek-aspek pengembangannya serta memusatkan diri kita pada aspek-aspek hukumnya. Ill.
MENCOBA MEMBATASI PERMASALAHAN
Dalam menanggapi usaha untuk mengembangkan industri kecil (selanjutnya disebut "I.K.") kita akan menemui pelbagai persoalan yang dapat dikembalikan pad a pelbagai disiplin ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan ekonomi. Disamping kedua cabang ilmu pengetahuan terse but kita akan berhadapan dengan masalah terbatasnya pengelahuan dan pendidikan pengusaha I.K. itu (ilmu pendidikan), alau sederhananya tehnik-tehnik produksi yang diterapkan olehnya (ilmu pengetahuan lehnik). Kadangkala kita dihadapkan pad a masalall bagaimana meyakinkan pengusaha lersebut bahwa beberapa anggapan dan · pemikiran yang dianutnya tidak membanlu perkembangan usahanya dan karenanya sebaiknya dibuang jauh-jauh atau setidaknya diusallakan untuk diubah (ilmu pengetahuan antropologi dan psychologi). Sengaja kami bentangkan hal terse bu t dengan maksud untuk menunjukkan _ betapa luas dan kadang-kadang kompleks permasalahan usaha
SEGI HUKUM INDUSTRI KECIL
97
pcngembangan I.K. ini dan be tapa usaha tersebut memerlukan tidak saja kerjasama erat an tara pelbagai cabang ilmu pengetahuan, instansi pemerintah/swasta tetapi pula - dan dalam rangka seminar ini mungkin lebih penting sifatnya - pendekatan yang hati·hati dari setiap petugas dengan pengharapan yang seluas mungkin untuk mcmberi kesempatan terjadinya kerjasama yang dise but diatas tadi. Akan tetapi apabila kita membatasi diri pada segi-segi hukum dari usaha mengembangkan industri kecil, kita akan dapat mempersoalkan halhal sebagai beriku t:
1. definisi daripada I.K. itu sendiri ; 2. masalah·masalah yang berhubungan dengan aspek pemberian izin kepada usaha tersebut; 3. bentuk hukum usaha; 4. soal-soal yang menyangkut aspek permodalan usaha tersebut yang mempunyai kaitan·kaitan pad~.,-segi-segi hukum tana!'/agraria, segisegi hukum daripada penyediaan jaminan (collateral) untuk menda· pat modal pinjaman bank; S. hal-hal yang menyangkut aspek-aspek hukum pajak sehubungan dengan pelbagai pajak yang dapat dikenakan usaha tersebut, tetapi juga masalah·masalah yang ada hubungan dengan penilaian kembali keknyo)l'Husaha tersebut yang dapat menimbulkan bel1;!n pajak disatu pihak akan tetapi penting pula untuk menetaplCan jumlah kekayaan (assets) si pengusaha kecil itu guna mempersoalkan kuat/ tidaknya jaminan bagi bank dalam memberi "kredit kepadanya; 6. perlu tidaknya dibantu pengembangan ·l.K. -'ini dengan fasilltasfasilitas yang memungkinkan pengelompokan geographis demi pertimbangan-pertimbangan mernpertinggi efisiensi ekonomis seperti membuka lingkungan-lingkungan industri (industrial estates) dan akibat·akibat hukum yang menyangkut penyediaan fasilitas terse but. IV.
INDENTIFIKASI BEBERAPA ASPEK HUKUM DARI INDUSTRI KECIL I. Masalah Definisi
Mengapa masalah definisi ini penting untuk dipersoalkan? Apakah hal definisi tersebut tidak saja kita serahkan kepada Pemerintah cq Departemen Perindustrian yang memang pada akhirnya , bertanggung jawab atas suksesnya usaha pengembangan I.K. itu? Ataukah terserah kepada Bank Indonesia selaku Bank Sent'ral yang bertanggung jawab atas pelaksanaan yang efektif daripada KIK d~n KMKP. Dapatkah masalah ini kita serahkan saja pada Departemen Tenaga
\ MAJALAH FHUI
98
Kerja karena salah satu tujuan daripada usaha pengembangan I.K. justru perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi unemployment? Memang dapat saja hal-hal diatas kita lakukan dan bahkan justru karena ticlak adanya kesatuan lindakan inilah yang menyebabkan bahwa dineg.ra kita ini tiap badan Pemerintall/Perbankan yang disebut diatas itu mempunyai definisinya sendiri-sendiri yang setidaktidaknya menjadi pegangan baginya untuk melaksanakan kebijaksanaan Departemen/Perbankan yang bersangkutan .. 10) Kita tidak perlu merasa kecH hati atau gusar atas keadaan 1m, sebab bersama dengan Indonesia, banyak negara-negara lain yang mempergunakan definisi-definisi berbeda, kadangkala bahkan beberapa definisi berlaku disatu negara. I I) Namun jelas pula bahwa sebab timbulnya macam-macam definisi tersebut adalah karena usaha pengembangan I.K. tersebut dimasingmasing negara itu dikaitkan patIa kebutulzannya, prioritas penyelesaifl.n masalah dan tujuan pengeraizan usaha pengembangan itu sendiri pada suatu periode pembangunan tertentu. Untuk kembali menjawab pertanyaan pertama diatas, saya berpendapat bahwa perlunya kita mengarahkan -perhatian dan pemikiran kita pada masalah definisi ini ada hubungannya dengan perlu diaturnya secara komprehensif masalah dasar kebijaksanaan usaha pengembangan I.K. ini dalam suatu wadah Undang-undang untuk sekaligus dapat menetapkan fasilitas-fasilitas bersifat intensif sehingga pengembangan terse but benar·benar mencapai suatu momentum daJJ. efek yang luas. Penelitian atas persoalan bagaimana definisi ini sebaiknya dirumuskan dengan setepat-tepatnya perlu ikutserta mempertimbangkan kepentingan membuka kesempatan kerja (penekanan pada unsur buruh), penggunaan mesin dalam proses produksi [penekanan pada illvestasi dalam mesin, jumlah T(enaga) K(erja)], inti networth dalam keadaan keuangan usaha yang bersangkutan. atau turnover penjualan (sebagaimana dipakai oleh Bank Indonesia), inti terpusatnya posisi pemilik dan pengurus dalam satu orang dan pelbagai hal lainnya yang kesemuanya haruslah berpijak pada satu dasar yaitu bahwa dimasukkannya unsur tersebut dumggap perlu dan disyaratkan karena kondisikondisi lokal untuk melaksanakan dengan baik usaha pengembangan J. K. tersebut.
2. Pemberian Izin Izin dalam hal ini dipergunakan dalam arli kata yang seluas-luasnya yaitu setiap persetujuan dari penguasa yang diperlukan oleh peng-
\
\
SEGI HUKUM INDUSTRI KECIL
99
usaha untuk dapat menjalankan usahanya. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dan dijadikan landasan dalam mengatur masalah pemberian izin ini yaitu: a. proses penelitian permohonan izin dan penelitian serta penge· luaran persetujuan atau penolakan harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga jangka waktu proses tersebut hanya memerlukan beberapa hari saja;
b. disamping itu cara mengajukan permohonan itu haruslah dibuat sesederhana mungkin; c. biaya yang akan dipungut harus pula ditekan sampai batas se-
minimal mungkin. Walaupun aspek-aspek tersebut sebenamya bagi seliap orang telah jelas, namun dalam praktek seringkali terjadi bahwa pengaturan suatu proses tidak secara lengkap memperhitungkan ketiga aspek terse but sehingga tujuan utama daripada tindakan pengaturan itu tidak seluruhnya tercapai Suatu
contoh ~
Penurunan bea materai yang wajib dipenuhi pendirian suatu P.T. tidak disertai dengan usaha yang sarna dalam perhitungan honorarium Notaris dan pula tetap menjadi l'mahal" karen a proses peny'elesaian sampai pada izin Departemen Kehakiman, Pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan Pengumuman dalam Berita Negara tidak banyak berubah. Akibatnya tujuan untuk menjadikan biaya pendirian P.T. lebih rendah hanya sebagian tercapai. Hal sarna kita hadapi pada proses pengeluaran izin usaha, izin dalam rangka Undang-undang Gangguan (lazimnya dikenal sebagai izin H.O.), mendapatkan fasilitas P (enanaman) M (odal) D (alam) N (egeri) dan izin-izin lanjutannya seperti S (urat) K (uasa) U (ntuk) M (enyetor) pajak (biasanya disebut SKUM nihil) pengurusan penyele· saian master list untuk impor barang~barang modal dan sebagainya Sengaja saya menyebut hal-hal tersebut, walaupun I.K. sedikit sekali tersangkut pada pioses ini pada masa sekarang, namun dalam usaha pengaturan masalah usaha pengembangan 1.K. tersebut secara komprehensif dalam suatu Undang-undang dan mengatur fasilitas insentifnya, hal-hal ini dengan sendirinya akan timbul dan karenanya penelitian yang dapat diusahakan oleh forum ini perlu diarahkan pada gejala-gejala praktek yang memerlukan pengaturan formil yang berbeda untuk menghindarkan terulangnya segi-segi negatifnya khususnya dalam usaha pengembangan I.K. itu.
100
MAJALAH FH UI
3. Bentuk Hukum Usaha Kebanyakan daripada usaha I.K. ini berbentuk usaha perorangan kadang-kadang C.V. atau Firma dan sekali-sekali P.T. Ap~bila diingat bahwa pengembangan industri kecil banyak tergantung pada pembiayaan bank yang tersedia dan bagi setiap bank/ lembaga keuangan bentuk hukum us aha yang paling ideal sebagai obyek pembiayaan adalah P.T. (karena pertimbangan-pertimbangan risiko dan usaha pengamanan kreditnya bilamana perusahaan jatuh pailit dirasakan lebih "terikat" pada P'T' dimana tanggung jawab terbatas dan kekayaan terpisah diatur dengan jelas dalam KUHD) sedangkan sebagian terbesar daripada usaha industri kecil justru tidak berbentuk P. T. maka perhatian dan pemikiran kita barangkali perlu ditu-
jukan pada cara _dan usaha untuk menyesuaikan pengaturan bentuk
hukum usaha lainnya tersebut sehingga preferensi itu dihilangkan. Lembaga-lembaga Keuangan dapat memberikan bantuan pembiayaannya berupa pinjaman tetapi dapat pula memberikannya dalam bentuk penyertaan dalam modal risiko/equity perusallean . . Apabila bentuk pembiayaan terakhir ini dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukum usaha terse but diatas maka bentuk penyertaan tersebut sebenamya hanya dapat dilakukan pada usaha-usaha yang berbentuk P. T. Apakah ini lalu berakibat bahwa seliap usaha I.K. terlebih dulu harus mengalihkan bentuk hukum usahanya menjadi P.T.? Oleh P.T. Bahana, suatu perusahaan yang oleh Pemerintall didirikan untuk membantu mempe rkuat modal risiko/equity usahausaha pribumi guna lebih memungkinkan mereka mendapatkan bantuan pinjaman investasi dari Bank-bank Pemerintah, syarat ini memang dijadikan prasyarat untuk ikut serta membantu suatu usaha. Dengan sendirinya dapat kita perkirakan sendiri bagaimana kirakira hasilnya apabila diperhatikan bahwa prosedur pendirian P.T. memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit dan bantuan seorang Notaris yang biasanya berpraktek dikota-kota bel urn lagi kita berbicara ten tang keengganan pada umunya dari pengusaha kecil untuk memilih bentuk hukum ini karena pertimbanganperlimbangan subjektif. 4. Modal Sendiri & Jaminan, Sebagaimana telah dikemukakan diatas pengembangan I.K. banyak tergantung pada tersedianya bantuan pembiayaan Bank/Lembaga Keuangan. Apalagi bilamana diperhatikan bahwa kekayaan yang dapat dimasukkan oleh sipengusaha kecil itu sebagai bagiannya dalam
SEGI HUKUM INDUSTRI KECIL
101
seluruh pembiayaan usahanya biasanya berupa tanah & rumah, sedangkan tanah terse but seringkali masih belum mempunyai bentuk hak tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. Dengan demikian kekuatannya selaku jaminan untuk mendapatkan pinjaman Bank/ Lembaga Keuangan pun menjadi lemah_ Dan karenanya hal ini dapat menghambat proses untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dari Bank/Lembaga Keuangan terse but yang diperlukan untuk mengcmbangkan usahanya.
Karenanya patut kita pikirkan cara atau alternatif apa yang secara hukum perlu dirumuskan untuk mengatasi masalah terse but. 5_ Pajak Rangkaian dan jenis pajak yang dikenakan pada usaha produksi LK. sampai hasil produksinya mencapai konsumen-konsumen di' pasar perlu mendapatkan penelitian yang saksama_ Tidak saja keadilan sebagai wajib pajak perlu diperhatikan tetapi lebih-Iebih lagi perlu diperhatikan bahwa setiap pajak/pungutan menambah beban biaya yang dalam harga diperhitungkan sehingga apabila hasil produksi yang bersangkutan sampai ke tangan konsumen, harganya mungkin sedemikian tinggi selpngga daya bersaingnya berkurang atau lenyap samasekali_ Disamping itu sam a halnya seperti fasilitas-fasilitas PMA/PMDN periu kita selidiki fasilitas be bas pajak yang bagaimanakah yang dapat bekerja sebagai faktor penggiat kemajuan us aha LK_ itu Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah pemilaian kembali kekayaan dalam bentuk faktor-faktor produksi dan pajak yang dapat timbul karenanya_ Penilaian ini penting untuk dapat menetapkan nilai yang wajar atas assets yang ada sehingga dapat dijadikan dasar permintaan pinjaman Bank/Lembaga Keuangan untuk memperluas usaha_ Namun kewajiban pajak yang pada waktu ini ditimbulkannya mengakibatkan keengganan untuk mengadakan pernilaian kembali itu sehingga sukar bagi Bank/Lembaga Keuangan untuk memberikan bantuannya_ 6_ Lingkungan-Iingkungan Industri Industrial Estates untuk usaha industri kecil selalu disebut sebagai salah satu sarana untuk memajukan/mengembangkan usaj1ausaha terse but oleh karena dalam Industrial Estates terse but sarana dasar yang biasanya maha! investasinya sepe rti tanah, jalan, listrik, air kadang-kadang gedung pabrik dan sebagainya dapat disediakan oleh penyelenggara Industrial Estates tersebut sehingga investasi
102
MAJALAH FHUI
terse but tidak lagi perlu menjadi pemikiran pengusaha kecil terse but. Kemungkinan timbulnya aspek-aspek hukl'm dalam variasi baru dalam hal pemilikan, jaminan, kepailitan dan sebagainya kiranya perlu diselidiki sehubungan dengan timbulnya Industrial Estates terse but. Umpamanya, tanah kaveling dalam Estate terse but dapat dibeli dengan mengangsur harganya hal mana meringankan investasinya_ Namun demikian selama harga tersebut belum dibayar penuh perusahaan yang menjalankan Industrial Estate mempunyai klaim atas kaveling tersebut ditambah apa saja yang sudah dibangun di atasnya sehingga timbul persoalan berikutnya yaitu assets apa yang dapat dipakai untuk dijadikan jaminan pembiayaan Bank/Lembaga Keuangan? Catatan: I)
Lihat Penerbitan I PSHD tentang joint venture, dengan judul "Beberapa Masalah dalam Rangka Joint Venture di Indonesia" (29 Agustus 1975), halaman 4_
2)
Lihat -Eugene Staley & Richard Morse "Modern Small Industry for Developing Countries" (Stanfor Research Institute), International Student Edition, McGraw-Hill Book Coy./Kogakusha Coy_ Ltd_, Tokyo 1965, halaman 230 dst.
3)
op_ cit. halaman 246_
4)
Bacalah tulisan Saudara Adolf Warouw S_H_, "Beberapa Masalah dalam Rangka Joint Venture di Indonesia" (6 Agustus 1975), dalam Penerbitan I PSHD tentang Joint Venture dengan judul yang sama_
5)
Hal mana juga menjadi salah ' satu sorotan utama dalam Pidato Pengukuhan Prof. Dr_ Emil Salim berjudul "Perencanaan Pembangunan & Peraturan Pendapatan" yang diucapkan beliau pada Dies Universitas Indonesia ke 26 pada tanggal 14 Pebruari 1976 y_L
6)
op_ cit. (libat 2)) halaman 243_
7)
op_ cit. halaman 232_
8)
op_ cit. halaman 242_
9)
op_ cit. halaman 245_
10)
Lihat Surat Edaran Direl$si Bank Inoonesia No_ SE 7/51/UPK tertanggal 31 Maret 1975, "Pedoman mengenai Kriteria, Pengusaha Kecil Pribumi; dalam rangka KIK & KMKP"_ Juga dalam Kumpulan definisi oleh Georgia Institute of Technology (libat footnote 11)) dibawah heading "Indonesia" dipakai defmisi yang berintikan Tenaga Kerja dan Penggunaan Mesin"_
SEGI HUKUM INDUSTRI KECIL
II)
103
Suatu pcnerbitan oleh Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, U.S.A., berjudul "Employment Generation T1lfOUgh Sti· mulation of Small Industries; An International Competation of Small Scale Industry Definitions" (1975), berhasil mengumpulkan definisi· definisi dari 72 negara dimana umpamanya Brasilia tidak mengenal definisi resmi tetapi empat lembaga resmi mempergunakan 4 macam
definisi, Korea Selatan J11cmberi definisi sesuai dengan penggolongan industri dan sebag.inya.
104'
AKAN TERBIT.
Penerbitan Khuslls MajaJah Fakl!1tas Hukum .oniversita, Indonesia, Untllk Memperingati LIMA PULUH TAHUN PENDIDJKAN HUKUM DI INDONESIA. Buku-Buku : • Sejarah perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia. * Himpunan K,nya I1miah
Guru-Guru Besar
HlIkum di Indonesia. , Riwayai Hidup Beberapa Tokoh Bidang Hukum di Indonesia.
