13
SEGI-SEGI HUKUM PASAR MODAL* Oleh : Erman Rajagukguk
Semua peraturan-peraturan dalam hubungannya dengan pllSllr modal adaJah unluk moncegah manipulasi pasar. Pengaturan-pengaturBn tontang akuntansi, audit, Iaporan kenangan yang akurat, dan informasi-informasi perlu loblb disempamakan. Momperkotat izin untak piaJang dan penasehat-penasehat investasi, mompakan baglan yang integral dari upaya unluk mencegah maDipulasi.
Hukum mempunyai dua fungsi dalam pengembangan Pasar Modal : melindungi para pembeli saham (investor) dan mengembangkan Pasar Modal dalam arti merangsang perusabaan-perusahaan untuk "go public" dan masyarakat untuk menjadi investor bukan spekulator. Fungsi hukum tersebut menjadi begitu penting dalam kondisi ketentuan~ketentuan KUHD kita sebubungan dengan Perseroan Terbalas (pn. BerJainao, umpamanya, dengan keteriiuan-ketentuanCorpara,.t ion di Amerika Serikat, ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia adalab sangat singkat dan boleh dikatakan sudab ketinggalan jaman. Ia hanya terdiri dari 21 pasal, yaitu pasal36 sampai 56 dari KUHD. Ketentuan-keten~uan ini diundangkan se".agai Hukum Perseroan dari Belanda pada tabun 1838 dan diterapkan di Hindia - Belanda oleh Pemerintab Kolonial pada tabun 1848. - - Di Negeri Belanda sendiri keentuan-ketentuan ini telah mengalarni beberapa kali perubaban. Proses yang sarna tidak berJangsung di Indonesia • Disampaiic.an pada Seminar Pasar Modal yang diSei~an oleh Dewan Universitas Pancasila. 11 November 1989"
Alumm
Fem-t J990
14
Hukum dan Pembangunan
kecuali pasal 54 KUHD rnengenai hak suara pernegang saharn '. SelIDn hak atas dividen, pernegang saharn rnernpunyai hak-hak lain berkenaan dengan perusahaan. , Kitab ,Undang-Undang, Hukum Dagang hanya rnenyebutkan dua hak utarna pernegang saham yaitu hak 'untuk rnengeluarkan suara dan rnerneriksa neraca laba-rugi. Walaupun dernikian, jika kita rnernbaca Akte Pendirian Perusahaan, sering disebut juga Anggaran Dasar Perseroan (anda, antara lain dapat rnelihatnya dalam prospektus perusahaan yang "going public", hak-hak pernegang saharn yang lebih terperinci , tercanturn disitu, Pertarna, pernegang saharn rnelalui rapat urnurn pernegang saharn rnengangkat danrnernberhentikan direksi, yaitu orang-orang yang rnengurus perusahaan. Kedua, para pernegang saharn juga rnelalui rapat urnurn itu rnengangkat dan rnernberhentikan para kornisaris, yaitu orang-orang yang rnengawasi pekerjaan direksi. Ketiga, para pernegang saharn berhak rnengajukan usul-usul yang bersangkutan dengan perusahaan. Selanjutnya, pernegang saharn juga rnelalui rapat urnurn tersebut, selain rnenyatakan setuju atau tidak terhadap neraca labarugi yang diajukan Direksi, rnereka rnernutuskan juga penggunaan pendapatan bersih perusahaan sebagairnana tercanturn dalarn laporan keuangan perusahaan. Mereka jugalah yang rnernutuskan bagian dividen jika perusahaan rnernperoleh keuntungan. Akhirnya, pernegang saharn rnelalui rapat umurn rnernpunyai hak untuk rnernutuskan perubahan nama, ternpat, rnaksud dan tujuan perusahaan . Mereka bisa' rnelikwidasi perusahaan sebelurn berakhir jangka waktunya serta rnernperbesar atau rnernperkecil modal dasar perusahaan. Narnun pelaksanaan hak-hak tersebut diatas seluruhnya tergantung pada al uran bagairnana rapat urnurn pernegang saharn dapat dilaksanakan dan berapa jurnlap suara yang dibutuhkan untuk rnencapai suatu keputusan. Tiap-tiap perusahaan rnengatur hal ini secara berlain-lainan. Misalnya, PT. Mayatexdian Industry rnencanturnkan dalarn Anggaran Dasar Perseroannya, bahwa Rapat Vrnurn Pernegang Saharn adalah sah apabila dihadiri oleh para pernegang saharn atau kuasa 'rnereka yang rnewakili sedikitnya 51.,. dari seluruh saharn perseroan yang telah diternpatkan. Keputusan rarat ban; rnengikat kalau disetujui oleh sedikitdikitnya lebih dari 51.,. dari rnereka yang hadir. Rapat Urnurn Luar Biasa Pernegang Saharn yaitu rapat yang sewaktu-waktu dapat diadakan, hanya bisa dilakukan antara lain jika rapat itu dipanggil oleh seorang pernegang saharn alau lebih yang rnewakili sedikit-dikitnya 49.,. dari seluruh saharn perseroan yang telah diternpatkan atau dikeluarkan. Mengenai'perubahan Anggaran Dasar, yaitu antara lain rnengenai perubahan nama, rnaksud dan tujuan perseroan, perubahan modal, keputusan rnengenai hal tersebut harus disetujui oleh seku;ang-kurangnya 213 dari jurnlati saharn yang I.
Undang-Undang no . 4 tahun 1971 KUHO.
(~ntang
perubahan dan penambahan alas ketentuan pasal 54
15
Se,!!i-segi
telah ditempatkan. Rapat Umum Luar Biasa ini hanya sah jika sedikit nya 2/3 dari seluruh saham yang ditempatkan diwakili dalam rapat tersebut. Anggaran Oasar PT Hero Mini Supermaket, sebagai contoh lain, menelapkan bahwa Rapal Umum Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili 50"70 dari saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Rapal Umum Luar Biasa hanya bisa dipanggil jika diminta atau disetujui oleh pemegang saham yang jumlahnya sekurang-kurangnya 30% dari jumlah saham yang lelah dikeluarkan . Semua keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut berdasarkan suara terbanyak. Jib rapal Icrsebul mengenai perubahan Anggaran Oasar Perseroan dan likwidasi, maka rapat itu hanya sah jika dihadiri oleh wakil-wakil sckurang-kurangnya 2/3 dari saham yang telah dikeluarkan. Jika yang hadir lepat 213 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan, maka kepu- " I usan yang diambil harus berdasarkan suara bulat. Jika yang hadir lebih dari 2/ 3, maka keputusan yang diambil harus disetujui sedikit-dikitnya mewakili 213 saham yang telah dikeluarkan. Tabel bcrikul ini menunjukkan bagaimana kedudukan pemodal (im"estor) yang membeli saham di pasar modal dalam beberapa perusahaan . Sangat jelas terlihat dari tabel tersebut, jika anda membeli 1000 lembar saham PT Hero Mini Supermarket umpamanya, suara and a dalam perusahaan terscbut hanya :
1000
x 1000/0
~
0,008%
11.765.000 Andaikatapun anda mampu membeli seluruh sahamnya yang "going public" dipasar modal yang rupiahnya berkisar 17 .650.000.000,- hak-hak anda (keeuali menerima dividen) belum dapat dinikmati seeara efektip, kecuali jika anda dapat merangkul pemegang saham lainnya dalam jumlah prosentase tertentu. Oari uraian diatas jelas pemilik saham minoritas yang membeli saham di pasar modal, dari sudut Hak Suara Pemegang Saham, tidak berdaya menghadapi pemegang-pemegang saham mayoritas yang di Negeri kita sebagian besar menduduki jabatan-jabatan Komisaris dan Direksi. Oi Amerika Seri kat, dalam apa yang disebu t "Shareholders' derivative ac tion ", satu atau lebih pemegang saham mempunyai hak untuk dan at as nama perusahaan menggugat Oirektur didepan Pengadilan. Jika kewajiban dan loyalitas dari Oirektur dan Manager lerhadap perusahaan dapat diuji o leh rapat urn urn pemegang saham, maka banyak
FebrUilri 1990
1 1
No.
Per usahaan
Jumlah Saham
~
Pemegang Saham Lama
" {!
Rapat Umum
Rapa! Umum
Pemegang Saham
luaf Biasa Pemegang Saham
Going Public
Rapat sah
!
!lembar/%1
(lambar/%'
~
1.
2.
b~a
kadir pem...,.
.....
PT Hero Mini Super.
milket.
PT Mayetexdian Industry.
3.
PT Unggullndah
4.
PT Great River Garment Industry
.
10.000.000 165 %1.
1.765.000
6.000.000 170.59%1
2.500.000 (29,41%)
51.000.000 14.700.000
175%1
Perubahan Anggaran
50%.
Keputusan soh bOa
-'"
dise,ujui soh..
bisa bila alPangg~
Keputusan .aII bila disttujui
""'"' "'"
..."" """''''''
-. _.'"
Suafa terb.nyak
30%
61%
51%
49%
9.000.000
50%
50%
15%
4.900.000 25%1
50%
Suara lorballyak
40%
Isbih
115%1
Usul·Usul bisa diajukan bila disttujui olell pemegang
~
Hedir Peme;ang Saham sedikitnya
saham yang saham Vang jumlahny.
Disetuiui
......"'"
Saham, jujnlah
_
5ua~
30%
66.66%
66.66%
-
66.66%
66.66%
51% 50%
15%
66,66% ..
66.66%
SuM.
40%
66,66%
66.66%
terbanyak
terbanvak
---- -
'C
Dlsar sah bila
Segi-segi
17
manager ·..atau Direktur yang membuat kekeliruan tak pernah akan diperiksa. Jika mayoritas dari pemegang saham diuntungkan oleh manager yang melalaikan kewajibannya, mereka biasanya terus memilih baik manager yang sarna atau lainnya yang tak akan menggugat kekeliruan tersebut. Bahkan jika mayoritas pemegang saham tidak diuntungkan, dalam perusahaan-perusahaan yang dimiliki masyarakat terlalu sulit untuk mengorganisir pemegang saham menggeser direktur-direktur yang berbuat keleliruan. Untuk mengatasi hal ini Undang-Undang memperkenankan pemegang saham menggugat direksi atau Manager atas nama Perusahaan 2. Disamping itu "Corporation law" di Amerika Serikat dan Jepang, umpamanya, telah mencantumkan pula tugas dan kewajiban Direktur dim Supervisor terhadap perusahaan_ Direktur-Direktur dan Manager-manager mempunyai kewajiban terhadap Perusahaan dan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan itikad baik, dalam hal mana mereka dipercaya telah mengambil tindakan-tindakan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. 1 Direktur yang membuat transaksi-transakti pribadi yang membuka kemungkinan tindakannya itu akan menempatkan dia dalam posisi yang dapat : menyaingi perusahaan, harus menerangkan hal itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan harus rnendapat persetujuan dari 2/3 pemegang saham. Karena dalam prakteknya hal itu sangat sulit, maka persetujuan itu dimintakan dari Dewan Direksi. 4 Hal ini saya kira belum ada dalam Undang-Undang Dasar Perseroan terbatas kita, kecuali didalam Anggaran Dasar Perusahaan ditetapkan tindakan-tindakan mana atas nama Perusahaan yang harus dimintakan persetujuan Dewan Komisaris_ Oleh karena sederhananya ketentuan-ketentuan Perseroan Terbatas dalam KUHD maka dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan "go public", perlu dipikirkan ketentuan hukum mengenai keterbukaan perusahaan untuk melindungi investor, yang sekaligus juga berfungsi untuk merangsang masyarakat membeli saham. Keterbukaan itu perlu baik dalam phase sebelum perusahaan bersangkutan "go public' maupun sesudahnya yang akan diuraikan lebih lanjut.
2. Harry G. Henn and John R. Alexander. Laws of Corporation. St. Paul Minn .. West Publishing Co., 1983., h. 1()3S· IOSO.
3.
William L. Cary & Melvin Aron Eisenberg, CORPORA TIONS CASES AND MA TERIALS. Mineola N.Y .. The Foundation Press Inc, 1980, h. 632 . Norman D, Lattin, LATrlN ON CORPORATION, Mineola, N.Y. The Foundation Prcss, Inc., 197 1, h. 413
4.
Motaki. )(osugi & Johnson, Explanation of the Amended Stock Corporation Law, 2 Japan Bus. L.J. 309. 318·19 (1981).
Feb,...,; /990
Hukum dan Pembangunan
/8
Pendapat Hukum Pengembangan Pasar Modal bertujuan untuk mencari dana bagi pembiayaan pembangunan. Dalam hubungan ini maka Pasar Modal berkewajiban untuk memotivasi masyarakat untuk menjadi investor dan bukan spekulator. Oleh karena-nya BAPEPAM meneliti perusahaan yang ingin "go public" sehingga perusahaan yang disinkan "go public" hanya perusahaan-perusahaan yang sehat dan bonafide saja. Untuk mencari standard mana perusahaan yang sehat dan tidak sehat tentu ada prinsip-prinsip akutansi yang dianut. Dalam kesempatan ini saya hanya menyinggung peranan konsultan Hukum dalam kerangka meneliti apakah suatu perusahaan sehat dari segi Hukum. Pendapat dari segi hukum atau biasa yang dikenal dengan "legal opinion" menjadi hangat dibicarakan dengan adanya persyaratan yang mengharuskan perusahaan yang "go public" di Pasar Modal untuk menyertakan suatu "legal opinion" Pendapat dari segi hukum ini bisa dibaca dalam setiap prospektus perusahaan yang "go public". Apa sebenamya fungsi dari suatu "legal opinion" dan untuk siapa sebenarnya pendapat hukum tersebut ditujukan. Pel)1berian suatu pendapat hukum biasanya diminta oleh kreditur luar negeri yang memberikan pinjaman kepada debiturnya di Indonesia. Pendapat Hukum menjadi pegangan Kreditur tentang hal-hal yang bersangkutan dengan perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur dari sudut hukum Indonesia. Nilai pendapat hukum yang diberikan oleh Konsultan Hukum bisa sedemikian menentukan, menjadi salah satu faktor . dalam mengambil keputusan. Dalam Pendapat Hukum diterangkan antara lain mengenai sahnya transaksi tersebut dari segi hukum dan kewenangan Direksi atas nama Perusahaan sebagai Debitur untuk mengadakan perjanjian pinjaman. Dalam hal ini suatu "Pendapat Hukum" menjadi prasyarat bagi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. ' Fungsi "Pendapat Hukum" adalah sebagai suatu perlindungan bagi pihak yang memintanya. Namun dalam rangka "go-public" -nya suatu perusahaan di Pasar Modal, pendapat hukum diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada BAPEPAM yang bertindak sebagai Pemberi izin dan Pengawas, Penjamin Emisi (underwriter) dan masyarakat cal on pembeli saham (investor). Pendapat hukum diberikan sehubungan dengan kewenangan Direksi dan Komisaris untuk menandatangani perjanjianperjanjian perusahaan yang diwakilinya, izin-izin yang diperlukan perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga dan tentang bersihnya perusahaan dari sengketa-sengketa didepan Pengadilan. 5.
Lihat Juga Lubi s. Ganie , Surowijojo.
~ Masalah-Masalah Hu~um
Dalam Rangka Pengembangan
Pasar Modal ", dalam Seminar Keterbukaan Perusahaan Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal, Jakarta: Harian Neraca-LPHE, 1989, h.40-S4.
19
Pertama Pendapar dari segi hukum mencrangkan tcntang berwenang-
nya Direbi dan Komisaris melakukan fungsinya masing-masing. Hal ini perlu dikelahui untuk menghindarkan pertikaian dengan pihak lain yang mungkin juga merasa berhak sebagai Direksi atau Komisaris. Pendapat Hukum mcngenai hal ini diberikan setelah meneliti Akte Pendirian Perusahaan, risalah-risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahanpcrubahan yang mungkin ada alas Akle Pend irian Perusahaan. Tidak jarang tcrjadi sengketa antar anggota Direk si alau Komisaris mengenai kCII"enangan lersebul. lila sengkela ini ada, dimana masing-masing pihak mcngklaim bahwa ia yang berwenang bertindak unluk dan atas nama peru,,,haan, maka hal Icrsebul akan merugikan masyarakat, karena lernyala pcrmahaan yang bersangkutan dalam keadaan rieuh. Kedua. Pendapal Hukum juga menerangkan ba hwa izin-izin yang diperlukan oleh sualu perusahaan dalam melangsungkan aklifilasnya lelah dipcnuhi dan ma,ih berlaku . Tidak dapal dibayangkan, misalnya bahwa bangunan pabrik suatu perusahaan lernyala kemudian tidak mempunyai izin bangunan. Begitu pula perlu dilelili izin-izin yang khusus dikcluarkan unluk bidang-bidang usaha tertentu.
Scmua izin-izin harus dilelili satu persalu, schingga tidak ada kesulilan dikcmudian hari lerhadap perusahaan lersebul. Ketiga. Pendapal Hukum juga menerangkan lentang perjanjianperjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. Hal ini menjadi penling , apakah perjanjian-perjanjian tersebut sah menurut hukum dan apakah perjanjian-perjanjian lersebut t idak akan merugikan peru sahaan di kemudian hari. Misalnya, beberapa lama lagi suatu perjanjian lisensi antara perusahaan tersebut dengan pihak ketiga masih berlaku. Perjanjian lisensi ini umpamanya menyangkut produksi utama perusahaan lersebut yang dapat menentukan berhasil tidaknya perusahaan. Jika pemberian lisensi tersebut akan habis waktunya dalam tempo yang tidak begitu lama lagi, masyarakal harus mengetahuinya, karena hal ilu dapal mempengaruhi prospek perusahaan dimasa depan. Keempat, Pendapat Hukum juga menerangkan tentang perjanjian krcdil antara emilen dengan pihak ketiga. Ini juga salah satu hal yang penling, agar ma,yarakal paham mengenai hutang-hutang perusahaan . Sudah banya k dikelahui bahwa sualu perusahaan "go public " sclain untuk meningkatkan aklifitasnya, ada juga yang bertujuan untuk membayar hutang-hutang perusahaan guna menyeimbangkan neraea perusahaan dan menekan pengeluaran perusahaan dalam bent uk bunga atas pinjaman, yang mungkin dianggap tinggi. Kelima, suatu pendapal hukum juga akan menerangkan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak dalam sengketa didepan pengadilan dengan pihak lainnya. Konsultan hukum biasanya disamping meminta keterangan tcrtulis dari emiten juga menelitinya pada Pengadilan-Pengadilan, Pebruori 1990
l/ukulII dall Pemballgllllflll
20
,eridak-lidaknya diwilayah mana perusahaan lersebul berada. ScandniIl)
hcndaki sengkela-scngkela mereka di,cJesaikan didepan pcngadilan un lu k menjaga "image" perusahaan. Scngketa-;-,cngketa pad a umulllnya disele.,aikan mclalui Ill ll';yuwurah, kOll ~ iliasi ataupun arbitrase. Akhirnya, pcntiapa( dari scgi hukulll Illcnerangkan pula tentang . . allnya kepeJl1ilikan at as asset perllsahaan, 1I111pamanya yang ber'iangkut<.ln dengan benda-bcnda lerap sepeni lanah bangunan dan mesin-rnesin. Konsultan Hukum sebelum memberikan pendapatnya mengenai bagian ini akan meneliti dull! senifikat lanah, izin bangunan dan sebagainya. Diharapkan dongan adanya suatu "pcndapat dari segi hukum" akan mernberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakal yang ikul membeli saharn perusahaan lersebul.
Keterbukaan Perusahaan Sepeni dikalakan diatas tadi bahwa pemegang saham minorilas lidak mendapal perlindungan yang clikup jika ada tindakan Direksi alau Komisaris atas nama Perusahaan yang dianggap merugikan pemegang saham. Hal il u juga menyebabkan salah salU alasan mengapa kelerbukaan Perusahaan diperlukan, sehingga masyarakar Investor mcngctahui dengan pasli apa yang dikerjakan oleh Direksi Perusahaan dan kearah mana perusahaan lersebUl bergerak. Namun masih menjadi persoalan sejallh mana kelerbukaan ini dirnllngkinkan, yailll hal-hal apakah yang bisa diinformasikan oleh perusahaan kepada rnasyarakal dan sebaliknya hal-hal mana saja yang diperlukan oleh rnasyarakal sebeilim mengambil kepUlusan unluk Illcmhdi alau rnenjual saham yang dimilikinya. 6 Keslilitannya adalah mcnjaga keseimbangan anlara kepcntin£an l1(:r-
usahaan ulllllk menjaga rahasia perusahaan di salll pihak dan di pihak lain hak-hak pemegang saham 1I1lluk mclindungi inveslasi mcrcka. Colin H.C. Bacon dalarn ruli sannya ·' Informalion for Shareholders " yang dimual dalam "Im·eslmcnt Analysis in Singapore" (Singapore: Singapore UniversilY Press, 1985) menyeblilkan beberapa aspek dari pcrlIsahaan yang perlu dikerahui para pemcgang ')a ham dan in\'c'aor yang potensial dalam Illcngambil kcplilusan unwk im'csrao;;i mcrcka dan mCl"lIpakan lIkuran-ukuran yang amat bcrarti bagi pCllampilall "uall!
6.
.\dolt· A. H..:rlc and Gardiner C . \k
ll alld I't;1 , ll ~' I' r " I,,,· n~ . "\ ~\\ Y.'rk : lIar';t1urt. Bra;.;..: & World. III;.;. 190M. h. ::!7t1-2i\:-.
Sepj-segj
21
perusahaan.' Pertama, unsur yang paling penting adalah keuntungan bersih aari kegiatan perusahaan (Net Operating Profit). Keuntungan ini bisa diperoleh dari barang-barang yang dihasilkan sendiri atau aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan. Asal atau sumber keuntungan perlu dikemukakan seperti dari investasi, realisasi dari asset, revaluasi ~ keulllungan nilai tukar dan bunga yang diterima', dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Bagi bagi perusahaan export, umpamanya, keuntungan yang amat berarti diperoleh dari perbedaan nilai tukar mata uang. Tanpa mengindentifikasikan dari mana sumber keuntungan perusahaan itu diperoleh hal itu dapat menimbulkan distorsi yang fatal mengenai keuntungan sebenamya yang diperoleh oleh kegiatan perusahaan. Kedua, "Gross Profit Margin" oleh banyak perusahaan dianggap sesuatu yang perlu dirahasiakan. Hal itu sebenamya tidaklah betu!. Di dalam usaha perdagangan yang terbentuk "retailer" at au "seller", tidaklah sukar bagi orang luar untuk menentukan margin dan dibidangbidang usaha yang menyangkut "public sector " dimana harga bahan baku dan harga jual dikontrol, adalah mungkin untuk memperkirakan "margin dengan lebih akurat ". Tanpa mengemukakan tiap-tiap "gross profit margin" dari barang yang dihasilkan, keterbukaan mengenai rata-rata gross profit margin" akan mengungkapkan kepada perusahaan saingan sedikit saja dari pada apa yang mungkin mereka ketahui. Namun bagi pemegang saham keterbukaan itu mengungkapkan ban yak hal lebih dari ada yang mereka sudah diketahui. Keliga, prakiraan-prakiraan penjualan mulai dari yang paling canggih sampai yang amat sederhana ada dalam berbagai perusahaan. Namun, para pemodal (investor) tidak mengetahui bagaimana bllruk at au baiknya prakiraan-prakiraan tersebut, kecuali berdasarkan sejarah perusahaan yang bersangklltan . Sangat sedikit yang dapat memberi petunjuk kepada ealon investor yang pote-nsial dan para pemegang saham mengenai keabsahan prakiraan-prakiraan tersebut, selain menghubung' kan apa yang diharapkan oleh perusahaan yang kondisi ekonomi seeara umum (gross domestic product). Pcmyataan direksi perusahaan kemungkinan besar akan menyebutkan secara garis besar rencana-rencana perusahaan dimasa depan. Namun pernyataan-pernyataan itu jarang menyebut "market share" (berapa besar perusahaan tersebut menguasai pasar) dan prakiraan mengenai hal itu dianggap sebagai suatu rahasia yang harus dijaga.
7.
('ollil1 11.(,. Hawn "Information for ~h'Hdl\lkkr ~ ·. dahull 111I('~tmenr Analy<; i~ in Sin!!apoer. S
FebrUllfi 199()
22
Hukum dan Pembangunan
Prakiraan penjualan dihubungkan dengan "market share" menunjukkan, bahwa perusahaan itu tahu benar akan bisnis mereka. Bagi pemegang saham dan investor yang potensial hal mana akan menambah keyakinan mereka kepada prakiraan-prakiraan laba perusahaan yang akan diperoleh. Keempat, evaluasi terhadap resiko penting juga masyarakat untuk diketahui. Pada perusal)aan konglomerat atau grup yang mempunyai anak-anak perusahaan dimana neraca perusahaan disiarkan secara terpisah, beberapa indikasi mengenai keuntungan yang diperoleh tiap-tiap bagian yang berbeda dapat diketahui. Akan tetapi dalam "consolidated account" (neraca gabungan) atau sejumlah perusahaan dengan satu macam neraca, pemegang saham berada didalam kegelapan tentang mana bagian yang memperoleh. Laba lebih besar, mana yang lebih kecil . Perusahaan yang tidak menyandarkan diri kepada beberapa macam produk saja atau beberapa pasar saja untuk memperoleh laba jelas mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggantungkan diri kepada produk atau pasar tertentu saja. Suatu laporan yang sederhana mengenai dari produk atau pasar mana keuntungan perusahaan diperoleh akan memberikan gambaran yang berarti mengenai resiko yang mungkin timbu!. (ni akan mempunyai pengaruh yang besar bagi pemodal (investor) dan para analis. Mereka perlu mengetahui lebih banyak mengenai sumber-sumber keuntungan perusahaan dalam usaha untuk menyakini prakiraan-prakiraan laba masa depan. Kelima, kecuali diumumkan secara jelas temang adanya keperluan penambahan modal untuk perluasan usaha, umpamanya, membangun pabrik ban, berapa besar keperluan tam bah an modal untuk mencapai. target perusahaan biasanya selalu kabur atau tidak jelas diungkapkan . Bertambahnya tingginya omset penjualan, . umpamanya, selalu menuntut tambahan fasilitas produksi, distribusi atau tenaga-tenaga penjualan . Hal ini. hampir pasti menambah modal kerja bagi para pemodal (investor) tidak saja prakiraan-prakiraan laba satu-satunya yang penting tetapi juga ",rate of return" dari tambahan investasi. Jarang keperluan tambahan investasi ini diumumkan walaupun ia merupakan bagian yang vita!. Keenam, faktor menentukan yang lain dan kepada siapa perusahaan banyak bergantung, adalah orang-orang di dalam perusahaan tersebut termasuk mereka yang menduduki jabatan-jabatan kunci. Laporan perusahaan selalu sangat segan atau malu-malu memberikan kepada pemodal dan pel1legang sa ham informasi mengenai jumlah kalibertop manajer mereka. Hanya Komisaris dan para Direktur yang ditonjolkan tetapi jarang dikemukakan berapa ban yak senior manager yang mendukung manajement, bagaimana dengan umur dan pengaiaman
mereka di dalam perusahaan dan industri yang bersangkutan atau industri lainnya. Informasi mengenai hal itu amat berguna bagi masyarakat untuk
23
Segi-segi
membuat perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena para manajer amat menentukan dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan di masa' depan , Akhirnya, para 'pemegang saham juga berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan dengan asset-asset tetap perusahaan dan bagaimana asset-asset tersebut dikelola, Ravaluasi tanah dan bangunan, adalah suatu yang perlu diperhatikan dalam jangka waktu tertentu, apakah asset-asset tersebut dinilai lebih "endah atau lebih linggi dalam "balarice sheet" . Begilu juga depresiasi dari asset-asset tetap lainnya perlu dijelaskan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dan calon investor. pemegang saham dan calon investor. Memang harus diakui, perusahaan harus menjaga berbagai hal sebagai rahasia perusahaan dalam rangka persaingan dengan perusahaan lain, namun beberapa hal di atas tidaklah salah, bahkan perlu disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Hal ini di samping untuk menjaga hak-hak pemegang saham dan melindungi investasinya, merupakan pula kepentinganperusahaan untuk menarik para pemodal (investor) baru untuk membeli sahamnya di 'Pasar Modal. Masalah-masalah hukum lainnya perlu pula mendapat perhatian. Ada hal-hal yang bel urn diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasar Modal di negara kita, sebagaimana contoh-contoh berikut ini.
Insider Trading "Insider Trading" adalah istilah yang dipinjam dari praktek di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-informasi yang "confidential" oleh pejabat-pejabat perusahaan yang karena jabatannya, dapat menarik keuntungan, sebab informasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas. Manager-manager perusahaan, direktur-direktur at au pejabat-pejabat lain dalam perusahaan mempunyai informasi atau satu pengetahuan mengenai perusahaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas atau pemegang saham . Berdasarkan informasi tersebut ia membeli atau menjual saham perusahaan yang dimilikinya, tergantung kepada sifat informasi yang dipunyainya tersebut, tanpa memberikan informasi yang tersebut, dalam usaha mendapatkan keuntungan pribadi. Oi Amerika Serikat, ' tidak menyiarkan informasi tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal IOb-5 Securities Exchange Act 1943.~ Oalam Securities and Exchange Comm. V. Texas GulfSulphur Corp., 401 F2d 833 (2d cir 1968) diuraikan bahwa pada tanggal 12 Nopember
8.
Robert W. Hamilton,
Th~
La,,' of Corporations, SI. Paul, Minn. : West Publishing Company, 19MO,
h. 261-267
FebTUllrj
1990
24
Hukum dan Pembangunan f
.
. .
.
-
1963, Texas GulfSulphur Company (TGS) melakukan penggalian dekat Timmins Ontario dalam rangka explorasi bahan tarnbang tembaga, perak . dan sebagainya. Pada tanggal31 Maret 1964 pengeboran selesai, beberapa manager dan karyawan TGS yang mengetahui penemuan tersebut dan orang·orang yang menerima "pesan" dari Darke (seorang karyawan) memc beli saham-saham TGS dalam jumlah besar. Tanggal 9 April, set.elah beberapa hasil test selesai, desas desus mulai berkembang. TGS dalam keterangan-keierangan yang diberikannya kepada pers di New York . mengatakan bahwa desas desus tersebut dilebih-Iebihkan dan hasil penelitian belum disimpulkan. Pada tanggal 16 April, hari diumumkannya secara resmi hasil penemuan di Timtims, saham-saham TGS naik pesat. Beberapa manager dan karyawan TGS dibawa ke pengadilan karena tuduhan melakukan "insider trading". Texas GulfSulphur adalah "leading case" yang bersangkutan dengan siaran pers perusahaan. Jika seseorang mengeluarkan keterangan-keterangan palsu yang menyebabkan investor percaya dan melepaskan atau membeli saham perusahaan yang bersangkutan, ia melanggar lOb-5 Securities Exchange Act. 9 Untuk mencegah "insider trading" ini "insider" (orang-orang dalarn pernsahaan) diwajibkan melaporkan kepada SEC setiap saham yang dibeli atau dijualnya dari perusahaan-perusahaan dimana ia duduk di dalamnya dan daftar dari transaksi tersebut diumumkan setiap bulan. 10
Manipulasi Pasar Dalam sejarah pasar modal, manipulasi pasar sudah muncul pada saat-saat permulaan pasar modal lahir Dalam, Rev V. De Berenger (1814), kasus peradilan Inggris pertama yang dilaporkan mengenai manipulasi pasar. Pad a suatu pagi bulan Pebruari 1814, De Berenger memakai seragam tentara liba di Winchester dari Dover, mengabarkan bahwa Napoleon telah terbunuh dan tentara sekutu telah berada di Paris. Tak lama setelah itu dua laki-laki berpakaian pejabat Kerajaan Perancis tiba dengan kesan yimg sarna dan kemudian menghilang. Harga sahamcsaham secepatnya naik seiring dengan desasdesus meninggalnya Napoleon. De Berenger dan kawan-kawannya menjual surat-surat berharga permerintah yang dimilikinya dan mendapatkan keuntungan besar. De Berenger dan tujuh orang lainnya dituduh melakukan persekongkolan membuat informasi palsu dan desas desus sehingga masyarakatdirugikan yaitu, bahwa perang dengan Perancis telah berakhir,sehingga 9. Lihat juga Gary A. Moore, Arthur M. MagaJdi and John A. Gray, The Uga} Environment Of Business: Contextual Approach, Cincinati : South Western Publishing Co, 1987, h. 642.645 . 10. Louis Engel a~ d Peter Wyckoff, How To Buy Stocks, Boston: Little Brown and Company, 1980, h. 212
Segi-segi
25
surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah baik harganya ll . Dalarn zaman sekarang bermacam met ode untuk mengadakan manipulasi yang paling urn urn dikenal antara lain adalah apa yang disebut "wash sales", "matching orders" dan "churning" dalam serangkaian transaksi saham. Ketiga cara tersebut satu sarna lain saling berdekatan.12 "Wash sale" adalah transaksi di pasar modal dimana sebenarnya tida~ ada peru bah an dalam pemilikan saham. Transaksi tersebut pada kenyataan adalah fiktif. Tidak ada perubahan pemilikan saham antara pembeIi dan penjual. Umpamanya dalam Regina V. Lampard, 2 Ontario Rep 470 (1968), Lampard, presiden dari suatu kantor pialang telah dituduh melanggar pasar 325 dari Canadian Criminal Code, yaitu melakukan "wash sales". Pada tanggal22 Januari 1983 ia mengeluarkan tujuh perintah untuk membeli 38.000 saham Dominion Leaseholds Limited, dengan harga 48 Y, cents, melalui enam pialang yang berbeda. Pada hari yang sarna ia memerintahkan untuk menjual 35.000 saham juga dengan harga 48 Y, cents. J umlah transaksi saharn pada hari itu di Canadian Stock Exchange 38.500. Lagi pada tanggal 23 Januari 1983, Larnpard mengeluarkan perintah untuk membeli 173.500 saham melalui tiga pialang yang berbeda Hakim mengatakan bahwa perbuatan Lampard terse but berencana untuk menciptakan penampilan yang palsu atau keliru dari transaksi aktif saham-saham Dominion Leaseholds. Kedua "matching orders" adalah tehnik manipulasi yang agak sukar diawasi. Contohnya A dan B mempunyai 100.000 saham masmg-masmg. A menjual 100.000 saham dengan harga umpamanya Rp. 10.000,- per saham. Pada waktu yang sarna B memerintahkan lewat pialang yang lain untuk membeli 100.000 saham dengan harga yang sarna. Tindakan kedua orang itu hanya ingin mengelabui masyarakat tentang aktifnya transaksi saham yang bersangkutan, yang biasanya mempengaruhi masyarakat untuk menjual atau membeli saham tersebut dan sekaligus mempengaruhi tingkat harga. Dalam kasus Charles Wright V. S.B.C., 134 F2d 733 (1943), terdapat perintah untuk menjuaI3 .000 saham pada harga $60 pada jam 1.39. Dan 10.000 saham dengan harga yang sarna pada jam 2.40. Perintah untuk membeli 2.500 saham pada tingkat harga pasar diterima jam 3.05. 100 saham pada tingkat harga pasar yaitu $ 57.50 dan 2400 lembar sisanya pada tingkat harga $ 60. Ketiga, mengelabui masyarakat seakan-akan telah terjadi transaksi yang aktif atas saham-saham perusahaan tertentu dilakukan pula melalui cara apa yang disebut "churning". Dalam S.B.C. V. Torr (1938) S.E.C. menuntut ke pengadilan beberapa orang dituduh memanipulasi pasar. Para tersangka membeli 47.500 saham Trans - Lux Daylight Picture Screen Corp. Mereka setuju untuk menaikan harga pasar diatas "Option price". II. Tan Pheng Theng, ~ Market Manipulation and the Law" dalam Inveslmenl Aulysis ia Siag.pore, Saw Swee-Hock & Lim Choo Peng (Ed) Singapore: Singapore University Press, 1985, h. 490.
F.b"",ri 1990
26
Hukum dan Pembangunan
Hakim berpendapat serangkaian transaksi yang dilakukan mereka bertujuan untuk menunjukkan aktifnya transaksi saham perusahaan yang bersangkutan dan ini melanggar 9 (A) (2) Securities Exchange Act 1934. Di Singapura pasal ini sarna dengan Bab 85 dari Singapore Securities Industry Act 1973. Dalam arti luas, semua peraturan-peraturan dalam hubungannya dengan pasar modal adalah untuk mencegah manipulasi pasar. Pengaturan-pengaturan tentang akuntansi dan audit, laporan keuangan yang akurat, dan informasi-informasi lainnya dalam hubungannya dengan pasar modal di Indonesia perlu lebih disempurnakan. Dari cOnloh-contoh yang terjadi di berbagai negara seperti tersebut di atas tadi, dalam perkembangan pasar modal kita nantinya, perlu dipikirkan pengaturan yang lebih ketat bersangkutan dengan izin untuk pialang, penasehat-penasehat investasi dan sebagainya. Hal itu adalah bagian yang integral dari usahausaha untuk mencegah manipulasi. Oleh karena itu sudah tiba wakiunya untuk memikirkan agar BAPEP AM dijadikan lembaga yang berdiri sendiri dan mempunyai fungsi "quasi - judicial"" dibawah Presiden mengawasi jalannya pasar modal di Indone;;a.
13. Bandingkan dengan Stturity Exchange Commission (S.E.C.) di Amerika Serikal. C. Norman Siabler, How To Read the Financial News, New York: Harper & Row, 1912. h. IIS.12l.
