MEKANISME PASAR MODAL DAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM YANG TIMBUL *)

109

MEKANISME PASAR MODAL DAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM YANG TIMBUL *) Oleh: Erman Radjagukguk Sebagaimana diketahlli Pasar Modal adalah pasar tempat diperjllalbelikallnya atall saham-saham bagi efek-efek perllsahoan yang go pllblik. Di Indonesia mekahlsme jllal bell di PasarModal diatllr dengan ketentllan melailli Keplltllsan Menteri Kellangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bagi perllsahaan dalam rangka menjllal emlsmya ke pasar modal, perllsahaan tersebllt hams memenllhi berbagai persyaratan baik dari segi administratif ekonomi, ma"p"n aspek hukllm. Sering kali dijllmpai persoalan-persoalan hukllm berkaitan dengan perllsahaan yang go publik tadi. Bursa efek adalah nama lain dari pasar modal. Sesuai dengan namanya, di pasar modal diperjual helikan surat-surat herharga. Selain komoditi yang diperjual helikan lain dengan pasar yang kita kenai sehari-hari, perhedaan lainnya ada pada mekanisme jual heli yang terjadi. Pada pasar modal mekanisme penjualan sural-surat herharga melewati dua pase. Fase atau tahapan pertama adalah pasar perdana atau primer. Oi dalam pasar perdana ini harga saham tidaklah ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh perusahaan yang go puhlic (emiten). Penjualan saham ini tidak langsung dilakukan oleh emiten melainkan oleh

.)

Dis.'lmpaikan pad.'!. Seminar Mas.11ah-Masalah Hukum di Bidang Pas.1f Modal, di VII, Yogyakarla, 1-2 Marel 1992.

April 1992

110

Hukum dan Pembangunan

penjaminnya (underWriter). Penjamin inilah yang mengatur penjualan efek milik emilen. Seluruh dana yang didapat dalam pasar perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya go public, adalah pemasukan bagi emiten. Sebuah perusahaan dalam rangka menjual emisinya ke pasar modal, harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat. Salah satu persyaratan utama adalah perusahaan calon emiten harus mendapatkan untung selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Penentuan untung · rugi ini menyangkut bidang keuangan dimana pemeriksaannya diserahkan kepada akuntan publik. Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, maka calon emiten baru dapat memasuki pasar modal. Setelah melalui pasar perdana, maka emisi tersebut dijual pada pasar sekunder. Setelah saham masuk pasar sekunder ini maka fungsi underwiter berakhir. Harga saham daari emiten sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang terjadi. Turun naiknya harga suatu saham dilentukan oleh "supply" dan "demand", yang bergantung antara lain kepada keadaan perusahaan sekarang dan dimasa depan serta keadaan perekonomian pada umumnya. Proses perdagangan efek ini tidak secara langs!lng memberikan keuntungan bagi emiten. Gejolak harga yang terjadi di pasar sekunder ini langsung menjadi resiko bagi para pemodal. Apabila terjadi keuntungan dimana terjadi selisih lebih antara pembelian dan penjualan efek (capital gain), maka keuntungan tersebut masuk ke kantong investor, tidak masuk ke dalam kas emiten. Begitu juga jika terjadi penurunan harga. Jika dilihat secara garis besar maka ada 3 tahapan yang barus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk mendapat emisinya di pasar modal, yaitu fase permohonan izin go public, fase pasar perdana dan fese pasar sekunder. Seluruh fase tersebut mempunyai regulasi-regulasi sendiri yang barus dipenuhi oleh emiten. Posisi sebagian pemodal relatif lemah disebabkan ketidaktahuan mereka mengenai mekanisme pasar modal secara keseluruhan. Pemodal di Indonesia lebih hanyak tergiur kerena banyangan adanya suatu capital gain yang akan diperoleh. Oleh karenanya boleh dikatakan perundangundangan dalam kaitannya dengan suatu perusahaan go public terutama bertujuan untuk meindungi investor dari perdagangan saham atau surat berharga lainnya yang tidak "fair" atau bahkan penipuan. Prinsip keterbukaan pada setiap tahapan suatu perusahaan yang terjun di pasar

111

MeJ«misme

modal merupakan unsur yang penting, karena apabila kepercayaan masyarakat luntur, karena pengelabuan, disamping bertentangan dengan bukum, maka pasar tidak akan dapat hidup dan berkembang.

PENDAFfARAN PENAWARAN UMUM Perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum untuk saham-sabam atau obligasinya banya emiten yang telab menyampaikan pemyataan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM untuk menjual atau menawarkan kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaram tersebut lebib efektif. Tidak satu pibakpun dapat menjual efek dalam penawran umum kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek babwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Pernyataan pendaftaran secara lengkap disertai Kontrak emiten dengan Bursa Efek di Indonesia dimana efek tersebut akan tercatat, atau pada tanggal yang lebib awal dalam bal ditetapknan oleh Ketua Bapepam. Dalam phase ini ada 3 periode, yakni: Tanggal Penyampaian, Pemyataan Pendaftaran Periode Pra Pendaftaran

Tanggal Pemyataan, Pendaftaran Menjadi efektif Periode Tunggu

Periode Pasca Efektif

Periode pra pendaftaran dipergunakan untuk mengadakan perundingan dengan calon penjamin, menyiapkan prospektus, laporan keuangan dan sebagainya. Di Amerika Serikat, Pernyataan Pendaftaram tersebut terdiri dua bagian utama. Bagian pertama adalah Prospektus, yang akan disampaikan kepada para investor. Bagian kedua berisi informasi tambaban terbuka bagi umum untuk diperiksa dan tersedia di Kantor Security Exchange Commission (SEC).

April 1992

112

Hukum dan Pembangunan

Prospektus tersebut antara lain berisi keterangan detail ten tang modal, saham, identifikasi Komisaris, dan Direktur serta manager, tentang Perusabaan, dibidang usaha dan prospeknya di masa depan, Laopran keuangan, Neraca LabafRug, dan pendapat bukum (legal opinion). Pada lembar pertama dari suatu prospektus wajib dimuat pemyataan dalam huruf cetak besar mengenai adanya resiko, khusus yang dihadapi perusahaan, dan/atau adanya ketentuan/kondisi khusus dari efek yang bersangkutan, dania tau adanya kemungkinan kesulitan dalam memperjualbelikan efek yang bersangkutan. Misalnya suatu perusahaan tekstilexport yang akan go public tidak hanya menyampaikan prospek ekspor textil akan meningkat, tetapi juga hams mencantumkan export tekstil bisasaja menurun dengan kemungkinan keluamya pembatasan (Quota) suatu negara terbadap tekstil import. lsi prospektus mengenai leporan keuangan dan Neraca Rugi/Laba disiapkan oleb Akuntan Publik. Akuntan publik turut bertanggungjawab terhadap kebenaran Neraca Rugi/laba tersebut. Setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar ten tang fakta penting atau relevan atau tidak memuat pemyataan tentang fakta penting dan relevan yang dibutuhkan, agar keterangan yang dimuat dalam prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, misalnya, seorang akuntan publik di Jakarta diskor oleh Bapepam, dalam kegiatannya yang bersangkutan dalam Pasar Modal. Begitu juga seorang pemegang saham telah menggugat sebuah bank di Jakarta berdasarkan alasan bahwa prospektus Bank tersebut waktu go public tidak memuat fak!'1 penting dan relevan dibutuhkan, agar keterangan yang dimuat dalam prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Hal lain yang dikemukakan dalam suatu prospektus adalah bersangkutandengan pendapat hukum (Legal Opinion). Pendapat hukumini mempunyai fungsi untuuk memberikan kepastian hukum kepada Bapepam yang bertindak sebagai pemberi izin dan pengawas, penjamin emisi (underwriter) dan masayrakat calon pembeli saham (investor). Pendapat hukum Lui diberikan sehubungan dengan kewenangan yangdimiliki oleh Direksi dan Komisaris untuk mendatatangani perjanjian-perjanjian perusahaan yang diwakilinya, izin-izin yang diperlukan perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga dan

Mekllnisme

113

tentangbersihnyaperusahaan darisengketa-sengketadi depan pengadilan. lsi dari pendapat hukum ini ialah : 1. Berwenangnya Direksi dan Komisaris menjalankan fungsinya masingmasing. 2. Izin-izin yang diperlukan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya telah dipenuhi dan masih berlaku . . 3. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. 4. Perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. 5. Menerangkan perusahaan yang bersangkutan tidak dalam sengketa di depan pengadilan dengan pihak lain. 6. Menerangkan ten tang . sahnya kepemilikan atas asseU-asset perusahaan.

Pendapat hukum ini penting sekali kedudukannya karena menyangkut keadaan hukum perusahaan yang akan go public. Berwenangnya pengurus perusahaan dalam melakukan tindalmn-lindakan at.1S nama perusahaan, hal ini penting bersangkutan dengan berhak atau tidaknya pen gurus tersebut mewakili perusahaan dalam rangka go public. Kedudukan hukum ten tang kepemilikan atas asset perusahaan perlu diketahui,jangan sampai terjadi suatu yang diakui sebagai asset perusahan temyata milik orang atau perusahan lain. Hal ini pemah terjadi pada PT SA, temnyata sebagian t.1nah yang diakuinya sebagai asset perusahaan masih dalam sengketa di depan pengadilan tentang kepemilikanya. Adanya pendapat hukum ini diharapkan akan memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi anggot.1 masyarakat yang ikut membeli saham perusahaan tersebut. Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secma lengkap pada tanggal diterimanya pernyataan tersebut kecuali jika dalam waktu 30 hari Ketua Bapepam meminla informasi tambahan dari emilen alau perusahaan publik. Dalam menelili dokumen Pernyataan Pendaftaran, Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan,kecukupan, obyektivitas, kemudahan untuk melindungi kepentingan pemodal. Dalam jangka waktu 45 hari Ketua Bapepam dapat meminla agar diadakan perubahan atas pernyak1n pendaftaran. Penawaran umum baru dapat dilakukan apabila Pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif. Hal yang sarna, sebagai

April 1992

114

Hukum dan Pembangunan

perbandingan, berlaku jugadi AS, section 5 of The Securities Act Release No . 4697 (May 28, 1964) melarang penawaran dan penjualan efek sebelum Pernyataan Pendaftan disampaikan. Kekecualian diperbolehkan hanya untuk mengadakan perundingan antara "issuer" dan penjamin (underwriter). Perundingan untuk pembiayaan boleb dilaksanakan dalam peri ode ini, tetapi issuer atau underwriter tidak boleb menawarkan efek . tersebut kepada pemodal (investor)atau dealer. Dealer juga dilarang mengajukan penawaran pembelian efek dalam periode pra peendaftaran ini. Dalam periode ini publisitas mengenai emiten, efeknya dan penawarannya adalah melanggar bukum. Karenanya pengumuman mengenai identitas penjamin (underwriter) juga barus dihindarkan. Periode Masa Tunggu Di AS para .periode an tara setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran, dan Pernyataan Pendaftaran itu menjadi efektif, penawaran untuk menjual efek diperbolehkan, tatapi tidak dalam bentuk tertulis. Dealer banya boleb menyampaikan keinginannya secaralisan untuk membeli sabam yang bersangkutan dan mendiskusikan dengan inverstor langganannya, ten tang apakah efek tesebut baik untuk dibeli. Dalam kaitan ini dealer harus mendapatkan preliminary prospectus untuk memperoleb informasi yang dapat dipercaya. Hal ini harus disediakan oleb emiten atau Penjamin (underwriter). Kegunaan utama dari masa tunggu ini adalab untuk memungkikan para Dealer dan melalui mereka para investor bebas dengan informasi yang ada dalam Pernyataan Pendaftaran dan dapat mengambil keputusan yang tidak tergesa-gesa dalam menilai efek. Konsisten dengan kebutuban tersebut, tidak ada kontrak penjualan yang dapat dibuat dalam periode ini, barga penjualan tidak akan dibayar atau diterima dan penawaran untuk membeli boleb dibatalkan. Apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, penawaran efek secara lisan dapat diteruskan · dan penjualan boleb dilakukan. Salinan prospektus yang terakhir barus disertakan dalam kaitanya dengan penawaran tertulis atau dikonformasikan atau penyampaian efek tersebut. Tujuan utama dari larangan melakukan penawaran umum sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (pasal 162 SK Menkeu No. 1548(KMK.013/1990) dan pembeli atau pemesan menyatalmn dalam formulir pesanan efek babwa pembeli atau pemesan telab menerima atau

Meknnisme

115

memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan (Pasal 164 SK MENkeu No. 1548/KMK.013/1990), adalah untuk menjamin investor telah memberi informasi yang ada dalam Pernyataan Penawaran dan Prospektus yang telah diperiksa oleh Bapepam. Tujuan ketentuan diatas juga saya kira, untuk mencegah atau membatasi pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat mengenai efek yang ditawarkan, kecuali yang terdapat dalam Pendaftaran Penawaran dan Prosepketus. Apakah dengan demikian suatu perusahaan yang sedang dalam Masa tunggu sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektifdapat menolak begitus saja permitaan keterangan mengenai perusahaan oelh wartawan, analisi keuangan dan orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan tersebut? Sebagai perbandingan, dalam hal ini Security exchange Commission (SEC) di AS mengeluarkan petunjuk sebagai kebijaksanaan mendorong pemberian informasi yang benar kepada para pemegang saham dan masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai: 1. Tetap melanjutkan iklan mengenai produksi dan pelayanannya. 2. Tetap mengirimkan laporan tiga bulanan, tahunan dan laporan berkala lainnya kepada pemegang saham. 3. Tetap menyiapkan pernyataan pemeberian kuasa dan mengirimkan berita tentang deviden. 4. Tetap membuat pengumuman kepada mass media mengenai perkembangan keuangan dan bisnisnya, mendapatkan kontrak baru, penyelesaian pemogokan buruh, peml;lUkaan pabrik baru, dan kejadian yang sarna lainnya yang menjadi kepentingan masyrakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. 5. Menjawab pertanyaan lewat telepon dari pemegang sahamnya, analisis keuangan , wartawan dan lainnya yang berhubungan dengan informasi ' yang faktua!. 6. Tetap melanjutkan rapat pemegang saham sebagaimana di rencanakan dan menjawab pertanyan -pertanyaan para pemeagang saham dalam rapat tersebut, bersangkutan dengan hal-hal yang faktua!. Pada saat perusahaan menyiarkan informasi mengenai perkembangan baru perusahaantersebut pada Pernyataan Pendaftaranbelum efektif,

April 1992

116

Hukum dan Pembangunan

Pernyataan Pendafiaran tersehut kemudian harus diperhaharui yang mencerminkan perkemhangan harn. Pada tahun 1970, SEC di AS mengikuti Rule 15c 2·8 dari 1934 Act, yaitu mewajibkan tiap broker atau dealer dalam menawarkan efek harus mengamhil langkah· langkah untuk melengkapi penawarannya dengan salinan prospektus pendahuluan kepada setiap investor yang memesan efek bersangkutan atau kepada setiap orang yang meminta prospektus tersebut. Pad a tahun 1982, ketentuan ini dirnbah menjadi baban prospektus pendahuluan barns dikirimkan kepada caton pemheli paling lamhat 48 jam sebelum mengeksposkan konformasi penjualan. Dalam kasus Diskin v Lomasney, 452 F. 2d 871 (2d Cer .1971), seorang hroker menulis surat kepada customernya selama massa tunggu (waiting peiod) menawarkan penjualan saham sehanyak 5000 lemhar sengan barga penawaran umum, pada saat atau jika saham-saham tersehut diterhitkan . Namun dalam surat penawaran tersebut ia lupa melampirkan prospekus pendahuluan, selanjutnya prospektus akhir diterima oleh customer yang hersangkutan sebelum persetujuannya untuk membeli saham tersebut. Dalam gugatan pribadinya, customer menganggap penjualan sabam-saham tersebut melanggar section 12 (10 Of the 1933 Act). Pengadilan herpendapt penjualan tersebut tidak melanggat hukum karena pemeheli memiliki kesempatan untuk membaca prospektus akhir sebelum memhayar harga-harga saham tersehut. Dalam kasus SEC v. Manor Nursing Center, 458 F 2d 1082 (2d Cir 1972), pengadilan memutuskan bahwa memberikan prospektus yang tidak henar, yang bukan merupakan pemyataan yang akurat pada saat penyerahan adalah melanggar section e (h) (2), sehingga dealer harus hertanggungjawah . Pada tahun 1970, SEC mendakwa sejumlah perusahaan menuduh mereka tidak memherikan informasi mengenai hal-hal yang herkenaan sengan sumhangan kampanye yang illegal, penyuapan pejahat luar negeri untuk mendapatkan kontrak dari pemerintah atau pelaI.'lJan yang baik bagi perusahaan dinegeri yang hersangkutan. Umpamanya, dalam, SEC v. Jos Schlitz Brewing Co, 452 F. Supp 824 (E.D. Wis 1978), SEC mendakwa Jos Schlitz Brewing karena perusahaan hir Wisconsin ini tidak memherikan informasi rencana untuk membujuk retailer di seluruh negeri memheli produksi Schlitz dengan melakukan

Meknnisme

117

pembayaran aUlu memberikan sesuatu senilai dengan 3 Juta dollar. Hal ini melanggar undang-undang federal, negara bagian dan undang-undaang liqour setempat. Pembayaran ini tidak dimasukan dalam laporan keuangan, Pernyataan Pendaftaran, dan laporan berkala yang disampaikan kepada SEC. Hal ini dianggap oleh SEC sebagai pemberian informasi yang menyesatkan. SEC juga menuduh perusahaan ini memberikan "unlawful inducement payments". Dalam argumentasinya perusahaan mengatakan bahwa tidak termasuk kewajiban mereka untuk memberikan informasi mengenai pembayaran yang tidak patut, karena ini bukan termasuk "material". Sebaliknya Komisi berpendapat bahwa informasi ini perlu karena berhubungan dengan integritas dari manajemen. Pembayaran yang tidak patut itu juga sebagai "material" dari pandangan ekonomi. Mengenai hal ini perusahaan mengatakan bahwa pembayaran tersebut hanya 3% dari basil penjualan bersih seUlhun. Sebagai contoh lain, perlu tidaknya suatu informasi dimasukan dalam perkara Natural Resources Defense Council Inc v. SEC 389 F. Supp 689 (DDC 1974), pengadilan telah memerintahkan SEC atas gugatan Natural Resources Defense Council, sebuah kelompok perlindungan lingkungan, memasukan informasi mengenai efek kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Dasar daTi keputusan ini berkenaan dengan "National Environmental Policy Act (NEPA)" yang mewajibkan badan-badan federal sebisa mungkin ikut meneggakan hukum feaeral sesuai dengan NEPA tersebut. Setelah diadakan dengar pendapat, SEC kemudian mewajibkan calon emiten untuk memasukan keterangan mengenai berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk instrument-instrument perlindungan lingkungan. Contoh lain lagi dalam perkara a Beecher v. Able, 374 F. supp 342 (SDVY 1974), penggugat mendakwa bahwa prospektus mengatakan hal yang tidak benar, karena tidak dimasukkannya infomrmasi mengenai kerugian sebelum ken a pajak sebesar $ 7,517,000 oleh perusahaan Douglas Aircraft Company Inc dan "Projected income statetment" yang temyata tidak benar. Keterbukaan Perusahaan Keterbukaan perusahaan diperlukan, sehingga masyarakat investor mengeUlhui dengan pasti apa yang dikerjakan oleh Direksi perusahaan dan

April 1992

118

Hukum dan Pembangunan

kearah mana perusahaan tersebut bergerak. Namun menjadi persoalan sejauh mana keterbukaan ini dimungkinkan , yaitu hal-hal apakah yang akan diinformasikan oleh perusahaan kepada masyarakat dan sebaiiknya hal-hal mana saja yang diperlakukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Kesulitannya adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan peerusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan disatu pihak dan dipihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka. Colin H.C. Bacon dalam tulisannya Information for Share Holdel' yang dimuat dalam "lnvestnment Analysis in Singapore (Singapore: Singapore University Press, 1985) menyebutkan beberapa aspek dari perusahaan yang perlu diketahui para pemegang saham dan investor yang potensial dalam mengambil keputusan untuk investasi mereka dan merupakan ukuran-ukuran yang amat berarti bagi penampilan suatu perusahaan. Pertama, unsur yang penting adalah keuntungan bersih dari kegiatan perusahaan (Net Operating Profit), keuntungan ini bisa diperoleh dari barang-barang yang dihasilkan sendiri atau aktivitas perdagangan' yang dilakukan oleh perusahaan, Asal atau sumber keuntungan perlu dikemukakan seperti dari investasi, realisasi dari asset, revaluasi, keuntungan nilai tukar dan bunga yang diterima, dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Bagi perusahaan export, umpamanya, keuntungan yang aamat berarti diperoleh dari perbedaan nilai tukar mata uang, tanpa mengindentifikasikan dari mana sumber keuntungan perusahaan itu diperoleh hal itu dapat menimbulkan distorsi yang fatal mengenai keuntungan sebenamya yang diperoleh oleh kegiatan perusahaan. Kedua, "Gross Profit Margin" oleh banyak perusahaan dianggap suatu yang perlu dirahasiakan, hal ini sebenarnya tidaklah betu!. Didalam usaha pedagangan yang berbentuk "retail" atau "seller", tidaklah sukar bagi orang luar untuk menentukan margin dan dibidang- bidang usaha yang menyangkut "public sector" dimana harga bahan baku dan harga jual di kontrol, adalah mungkin untuk memperkirakan margin yang lebih akurat. Tanpa mengemukakan tiap-tiap gross profit margin dari barang yang dihasilkan, keterbukaan mengenai rata-rata gross profitt margin akan mengungkapkan kepada perusahaan saingan sedikit saja daripada apa yang

Mekanisme

119

mungkin mereka ketahui. Namun bagi pemegang saham keterbukaan itu mengungkapkan ban yak hallebih dari ada yang mereka sudah ketahui. Ketiga, prakiraan-prakiraan penjualan mulai dari yang paling canggih sampai yang amat sederhana ada dalam berbagai perusahaan. Namun, para pemodal (investor) tidak mengetahui bagaimana buruk atau baiknya prakiraan -prakiraan tersebut, kecuali berdasarkan sejarah perusahaan yang bersangkutan. Sangat sedikit yang dapat memberi petunjuk kepada calon investor yang potensial dan para pemegang saham mengenai keabsahan prakiraan-prakiraan tesebut, selain menghubungkan apa yang diharapkan oleh perusahaan yang kondisi ekonomi secara umum gross domestic product). Pernyataan direksi perusahaan kemungkinan besar akan menyebutkan rencana-rencana perusahaan dimasa depan. Namun pernyataan-pernyataan itu jarang menyebut "market share" (berapa besar perusahaan tersebut menguasai pasar) dan prakiraan mengenai hal itu dianggap sebagai suatu rahasia yang harus dijaga. Prakiraan penjualan dihubungkan dengan "market share" menunjukan bahwa perusahaan itu tahu benar akan bisnis mereka. Bagi pemegang saham dan investor yang potensial hal mana akan menambah keyakinan maereka kepada prakiraan-prakiraan laba perusahaan yanag akan diperoleh. Keempat, evaluasi terhadap resiko .pentingjuga diketahui masyarakat. Pada perusahaan konglomerat atau group yang mempunyai anak-anak perusahaan dimana neraca perusahaan disiarkan secara terpisah, beberapa indikasi mengenai keuntungan yang diperoleh liap- tiap bagian yang berbeda dapat diketahui. Akan tetapi dalam "consolidated Account " (Nerac., gabungan) atau sejumlah perusahaan dengan satu macam neraca, pemegang saham berada didalam kegelapan ten tang mana bagian yang diperoleh laba yang besar, mana yang lebih kecil. Perusahaan yang lidak menyandarkan diri kepada beberapa macam produk saja atau beberapa pasar saja untuk memperoleh laba jelas mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang menggantungkan diri kepada produk atau pasar tertentu. Suatu laporan yang sederhana mengenai dari produk atau pasar mana keuntungan perusahaan diperoleh akan memberikan gambaran yang berarti mengenai resiko yang mungkin timbul. Ini akan mempunyai pengaruh yang besar bagi penjual (investor) dan para

April 1992

120

Hukum dnn Pembangullan

anatis. Mereka perlu mengetahui lebih banyak mengenai sumber-sumber keuangan perusahaan dalam usaha untuk meyakini prakiraan-prakiraan laba masa depan. Kelima, kecuali diumumkan seeara jelas tentang adanya kepereayan penambahan modal untuk perluasan usaha, umpamanya, membangun pabrik ban, berapa besar keperluan !.1mbahan modal untuk meneapai target perusahaan biasanya selalu kabur atau tidakjelas diungkapkan. Bertambah tinggi omset penjualan, umpamanya, selalu menunlut tambahan fasilitas produksi, distribusi atau tenaga-tenaga penjualan. Hal ini hampir hampir pasti menambah modal kerja bagi para pemodal (investor). Tidak saja prakiraan-prakiraan lab a satu-satunya yang penting tetapi juga "rate of return" dari tambahan investasi. Jarang keperluan tambahan investasi ini diumumkan ealaupun ia merupakan bagian yang vital. Keenam, faktor menentukan lainnya dan kepada siapa perusahaan ban yak bergantung adalah orang-orang didalam perusahaan tersebut termasuk mereka yang memilikijabatan-jabatan kunci. Laporan perusahaan selelu sangat segan atau malu-malu memberikan kepada pemodal dan pemegang saham informasi mengenai jumlah kaliber manajer puneak mereka. Hanaya Komisaris dan para direktur yang ditonjolkan tetapi jarang dikemukakan beberapa ban yak senior manajer yang mendukung manajemen, bagaimana dengan umur dan pengalaman mereka didalam perusahaan dan industri yang bersangkutan atau industri lainnya. Informasi mengenai hal itu amat berguna bagi masyarakat untuk membuat perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis, karena para manajer amat menentukan dalam meneapai tujuan-tujuan perusahaan dimasa depan. Akhirnya para pemegang saham juga berkepentingan dengan informasi yang bersangkutan dengan asset-asset tetap perusahaan dan bagaimana asset-asset tersebut dikelola. Revaluasi tanah dan bangunan, adalah suatu yang pelru diperhatikan dalam jangka waktu tertentu, padahal aseet-asset tersebut dinilai lebih rendah atau lebih tinggi dalam ballance sbeet. Begitu juga depresiasi dari asset-asset letap lainnya perlu dijelaskan oleh perusabaan kepada para pemegang sabam dan ealon investor. Memang barus diakui, perusahaan harus menjaga berbagai hal sebagai rabasia perusabaan dalam rangka persaingan dengan perusabaan lain,

Melamisme

121

namun beberapa hal diatas tidaklah salah, bahkan perlu disampaikan kepada masyarakat secara herkala, hal ini di samping untuk mcnjaga hak-hak pemegang saham dan melindungi investasinya, merupakan pula kepentingan perusahaan untuk menarik para pemodal (investor) haru untuk membeli sahamnya di Pasar Modal. Transaksi Efek Yang DiJarang Setiap pihak dalam hubungannya dengan pemhelian ak1U penjualan suatu efek dilarang : a. Melakukan tindakan pernalsuan dan penipuan . b. Memhuat pernyataan yang tidak hcnar mengenai fakta yang penting c. Menyemhunyikan fakta penting yang penting dan relevan (pasal 173 Keputusan MenKeu no. 1548 KMK. 013/1990). Dalam sejarah pasar modal, manipulasi sudah muncul pada saat-saat permulaan pasar modallahir. Perkara Rev. V. de Berenger (1814), adalah kasus peradilan Inggeris pertama yang dilaporkan mengenai manipulasi pasar. Pada hulan Pehruari 1814, De Berenger memakai seragam tentara tiha di Winchester dari Dover, mengaharkan hahwa Napoleon telah terhunuh dan ten tara sekutu telah herada di Paris. Tak lama setelah itu dua laki-Iaki berpakaian pejabat Kerajaan Perancis tiha dengan kesan yang sarna dan kemudian menghilang. Harga saham-saham secepatnya naik seiring dengan desas-desus meninggalnya Napoleon. De herenger dan kawan-kawannya menjual surat-surat herharga pemerintah yang dimiliki dan mendapatkan keuntungan hesar. De herenger dan tujuh orang lainnya dituduh melakukan persengkongkolan mengenai informasi palsu dan desas desus.hahwa perang akan herakhir sehingga masyarakat dirugikan yaitu surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah naik harganya. Pada zaman sekarang terdapat hermacam metode untuk mengadakan manipulasi. Yang paling umum dikenal antara lain adalah apa yang disehut "wash sales", matching order dan churning dalam serangkaian transasksi s.1ham. ketiga cara tersehut satu sarna lain saling herdekatan. Dalam ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan saham di Indonesia, hal-hal tersehut juga dilarang melakukan tindakan yang dapat

April 1992

122

Hu/wm dan Pembangunan

menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau harga daTi suatu efek di Bursa Efek (Pasal 180 Keputusan Menkeu No. 1548/KMK.01311990). Selanjutnya setiap pihak dilarang melakukan jual beli efek'yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerima manfaat, dengan cara teknik yang mengakibatkan transaksi semu atau meyesatkan sehingga menyebabkan tetapnya, turunnya, atau berfluktuasinya barga pasardari suatu efek(Pasal181 Keputusan Menkeu No. 1548/KMK.013/1990). Di Indonesia belum ada perkara yang sampai ' ke Pengadilan sehubungan dengan transaksi semu tersebu!. Berikut ini adalah beberapll keputusan Pengadilan di Canada dan Amerika Serika!. Wash sale adalah transaksi di pasar modal dimana sebenarnya tidak ada perubahan dalam pemilikan sabam. Transaksi tersebut pada kenyataan adalah fiktif, tidak ada perubahan pemilikan saharn an tara pembeli dan penjual. Umpamanya, dalam Regin V, Larnpard, 2 Ontario Rep. 470 (1968), Lampard, presiden dari suatu kantor pia lang telah ditudub melanggar pasal 325 dari Canadian Criminal Code, yaitu melakukan wash sale. Padaa tanggal 22 lanuari 1983 ia mengeluarkan tujuh perintah untuk membeli 38.000 sabam Domision Leasehold Limited, dengan barga 48 1/2 cents, melalui enam pialang yang berbeda. Pada hari yang sarna ia memerintahkan untuk menjual 35.000 sabarn juga dengan barga 38 1/2 cents,. lumlah transaksi sabam pada hari itu di Canadian Stock Excbange 38.5000. Lagi pada tanggal 23 lanuari 1983, Lampard mengeluarkan perintah untuk membeli 173.000 saham melalui tiga pia lang yang berbeda. Hakim mengatakan Lampard tersebut berencana untuk menciptakan penampilan yang palsu atau keliru dari transasksi aktif saham-saham Dominion leasehold. Kedua, matching orders adalah teknik manipulasi yang agak sukar diawasi. Contohnya A dan B mempunyai 1000.000 saham masing-masing. A menjual 100.000 saham dengan harga, umpamanya, Rp. 10.000,- per saham. Pada waktu yang &1ma B memerintahkan lewat pialang yang lain untuk membeli 100.000 saham dengan harga yang sarna. Tindakan kedua orang itu hanya ingin mengelabui masyarakat tentang aktifnya transaksi saham yang bersangkutan, yang biasanya mempengaruhi masyarakat untuk menjual atau membeli saham tersebut dan sekaligus mempengaruhi tingkat harga. Dalam kasus Charles Wright V. SEC, 134 F2d 733 (1943),

Mekanisme

123

terdapat perintah untuk menjual saham 3.000 saham dengan harga $60 pada jam 01.39. Dan 10.000 saham dengan harga yang sarna pada jama 02.40. Perintah untuk membeli 2.5000 saham pad a tingkat harga pasar diterima jam 03.05, 100 saham pada tingkat pasar yaitu $57,50 dan 2400 lembar sisanya pad a tingkat harga $60. Ketiga, mengelabui masyarakal seakan-akan telah terjadi transaksi yang aktif atas saham-saham perusahaan tertentu dilakukan pula melalui cara apa yang disebut "churning". Dalam perkara SEC v. Torr 9198), SEC menuntut ke pengadilan beberapa orang yang dituduh memanipulasi pasar. Para tersangka membeli 47.500 saham Trans Lux Daylight Picture Sc.een Corp. Mereka setuju untuk menaikkan harga pasar diatas option price. Hakim berpendapat serangkaian transaksi yang mereka lakukan bertujuan untuk menunjukan aktifnya transaksi sabam perusahaan yang bersangkutan dan ini melanggar pasal 9(a) ayat (2) Securities Excahange Act 1934. Di Singapura pasal ini sarna dengan Bab 85 dari Singapore Securities Industry Act 1973. Insider Trading Insider trading adalah istilah yang dipinjam dari praktek di Amerika yang dihubungkan dengan penggunaan informasi-inforrnasi yang confidentialoleh pejabat-pejabat perusahaan yang karena jabatanya, dapat menarik keuntungan, sebab inforrnasi tersebut tidak diberikan kepada masyarakat luas. Manager-manager perusahaan, direktur-direktur atau pejabat-pejabat lain dalam perusahaan mempunyai inforrnasi atau suatu pengetahuan mengenai perusahaannya yang tidak diketahui oleh masyarakat luas atau pemegang saham. Berdasarkan inforrnasi tersebut ia membeli atau menjual saham perusahaan yang dimilikinya, dalam usaha mendapatkan keuntungan pribadi. Di AS, tidak mensiarkan informasi tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal 10b-5 Securitie Exchange Act 1943. Dalam Securities and Exchange Comm v. Texas Gulfsulphur Corp 401 (2d Cir 1968) diuraikan bahwa pada tanggal 12 Nopember 1963, Texas Gulfsulphur Company (TGS) melakukan penggalian dekat Timiins Ont.1rio dalam rangka eksplorasi bah an tambang tembaga, perak dan sebagainya. Pad a tanggal 31 Maret 1964 pengeboran selesai, beberapa manager dan karyawan TGS yang mngetahui penemuan tersebut dan

April 1992

124

Hllkllm dan Pembangunan

orang-orang yang menerima "pesan" dari Darke (seorang karyawan) membeli saham-saham TGS dalam jumlah besar. Tanggal 9 April, setelah beberapa hasil test selesai, desas-sdesus mulai berkembang. TGS dalam keterangan keterangan yang diberikannya kepada pers New York mengatakan bahwa desas desus tersebut . dilebih-Iebihkan dan hasil penelitian belum disimpulkan. Pada tanggal 16 april, hasil diumumkannya secara resmi pen emu an di Timmins, saham-saham TGS naik pesal. Beberapa manager dan karyawan TGS dibawa ke Pengadilan karena tuduhan melakukan "insider trading" . Texas Gulfsulphur Company adalah "Ieaiding case" yang bersangkutan dengan siaran pers perusahaan. Jika seorang mengeluarkan keterangan-keterangan palsu yang menyebabkan investor percaya dan melepaskan atau membeli saham perusahaan yang bersangkutan, ia melanggar 10b-5 Securities Exchange Act. Untuk mencegah insider Trading ini "insider" (orang-orang dalam perusahaan) diwajibkan melaporkan kepada SEC setiap sabam yang dibeli atau dijualnya dari perusahaan dimana ia duduk didalamnya , dan daftar dari transasksi tersebut diumumkan setiap bulan. Di Indonesia yang dirnalesud denganorang Dalam adalah Kornisaris, Direktur, Pegawai Perusahaan atau Perusahaan afiliasinya, pernegang saharn utama didalam perusahaan atau perusahaan efiliasinya, orang yang oleh kedudukannya atau hubungan pada perusahaan afiliasi mengetabui informasi orang dalam.

Orang-orang tersebut dianggap orang dalam rneskipun sudah melcpaskan jabatannya, tetapi pelepasan jabatan itu belum mencapai 6 bulan. Orangt Dalam, sehubungan dengan suatu perusahaan dilarang : 1. Melakukan kegiatan atas efek perusaahaan tersebut dalam hal bersangkutan mmepunyai informasi irang dalam; atau 2. Melakukan kegiatan atas efek dari perusahaan lain yang terlibat dalam suatu transaksi yang telah atau akan dilaksanakan dengan perusahaan tersebut, dalam hal yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam yang berkaitan dengan transalesi yang dimaksud (pasal190 Keputusan Menkeu No. 1548/KMK.013/1990). Pada bulan Agustus 1991 terjadi penurunan drastis harga saham PT AP di Bursa Efek Jakarta. Harga saham merosot dari Rp. 7.350,- menjadi Rp. 3.250,- perlembar. Penurunan ini bermula dari tindakan pia lang yang

Mekanisme

125

melepas saham AP sebanyak 2.120.000 lembar dalam tempo 2 hari. Menurut pialang pelepasan tersebut dilakukan berdasarkan k1iennya, setelah mengetahui bahwa laba AP selama tabun 1991 yang diproyeksikan sebesar Rp. 87 Milyar sulit tercapai dim ana pada enam bulan pertama temyata baru mencapai Rp. 10,5 Milyar. Informasi ini hanya diperoleh oleh pia lang yang bersangkutan saja, dan tidak disebarluaskan kesemua investor. Direksi PT AP hanya minta maaf atas kejadian tersebut. Di AS hal ini sudah dimasukan dalam katagori insider trading. Orang-orang yang terkait dalam peristiwa ini biasa didakwa melanggar pasal 191 Keputusan Menkeu No. 1548/KMK.013/1990, tertanggal 4 Desember 1990. Penutup

Pasar modal harus terus dikembangkan di Indonesia. Disamping merupakan sarana untuk mengumpulkan dana yang perlu untuk mengembangkan usaha, prinsip keterbu kaaan pada pasar modal secara tidak langsung bukan saja menguntungkan investor tetapi juga masyarakat yang bukan investor. Prinsip keterbukaan tersebu1 dapat membantu pelaksanaan peraturan upah minimum (selanjutnya upah menurut Kebutuhan Fisik Minimum), dan Ketentuan-ketentuan Perlindungan Lingkungan Hidup. Perusahaan dapat diwajibkanmenyampaikan informasi yang bersangkutan dengan ketaatan mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Perburuhan dan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup. Informasi mengenai hal-hal tersebut sudah masuk dalam prospektus di negara-negar maju. Salah satu contoh adalah perkara Natural Resources Defense Counsil Inc V. SEC, 389 F. supp 689 (DOC 1974) yang telah disampaikan pad a permulaan tulisan ini. Pelanggaran hukum terhadap ketentuan-ketentuan mekanisme pasar modal sebagaimana disebutkan, an tara lain, dalam beberapa Keputusan Menteri Keuangan RI mempunyai sanksi Perdata dan Pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi, dapat diajukan melalui gugatan pihak ~'ang dirugikan. Besamya ganti rugi ini tergantung kepada besamya gugatan dan pertimbangan hakim atas kesalahan tergugat. Sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelangaran tersebut yang diklasifikasikan sebagai kejahatan, bagaimanapun juga tetap harus

April 1992

126

Hukum dan Pembangunan

bersumber pada Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat ten tang Bursa (L.N. No. 79 Tahun 195 1) sebagai undang-undang. Artinya, jika perbuatan itu dilakukan seeara sengaja, pelakunya akan dihukum penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman tersebut. Jika perbuatan itu dilakukan karen a kelalaian, pelakunyua dapat dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan dan hukuman denda setingi- tingginya Rp. 100.000,- ataupun dengan salah satu dari kedua hukum tersebut (pasal 7 UU No.15 Tahun 1952). Hukuman itu tentu am at ringan bila dibandingkan dengan kerugian yang diderita investor dalam perdagangan saham di Bursa. Sebagai perbandingan , pelaku insider trading di AS tidak jarang dihukum penjara antara 10 sampai 15 tahu.n. Oleh karenanya amat mendesak perlunya Undang-undang Pasar Modal yang baru, antara lain, memperberat sanksi hukum bagi pelanggar-pelanggar ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan efek di pasar modal. Suatu kebutuhan mendesak adalah perlunya Badan-badan Pengadilan yang bersih dan tidak berpengaruh oleh kekuatan apapun juga dalam memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan, dalam banyak hal, perlu memberikan penafsiran mengenai ketentuan-ketentuan Pasar Modal, karena berkembangannya institusi-institusi ekonomi dan hukum yang tidak selalu jelas dalam peratu ran -pera turan. Hal yang sarna sudah dialami oleh berbagai negara dimana Pasar modal telah berkembang sejak lama. KEPUSTAKAAN Adolf A, Betle and Cardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property, New York: Hart Court, Brace & World Inc,1968 . Colin, H.C. Bacon "Information for Shareholders" dalam INVESTMENT ANALYSIS IN SINGAPORE, Saw Swee Hock and Lim Choo Peng (Ed), Singapore: Singapore University Press, 1985. C. Norman Stab ler, How To Read The Financial News, New York Harper & Row, 1972.

Mekanisme

127

David L. Ratner and Thomas Lee Hazen, Securities Regulation (Cases and Materials), st. Paul Minn : West Publishing Company, 1990. Djoko Koesnadi "Aspek Hukum Pasar Modal Bagi Para Pelaku Dalam Kegiatan Pasar Modal", S~minar sehari mengungkapkan Kehadiran Fraudelent Misrepresentation dalam praktek ekonomi - Bisnis, Jakarta 7 Maret 1991. Gary A. Moore, Arthur M. Magaldi and John A. Gray, The Legal Environmental of Business: Contextual Approach, Cincinati: South Western Publisbing Co, 1987. Lubis, Gani, Soerowidjojo, "Masalah-masalah Hukum Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal", dalam Seminar Keterbukaakan Perusahaan Dalam Rangka Pengembangan Pasar Modal", Jakarta : Harian Neraca - Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 1989. Louis Engel and Peter Wyckoff, How To Buy Stocks, Boston: Little Brown and Company, 1980. Marzuki Usman dkk, ABC Pasar Modal Indonesia. Jakarta : LPPI & ISEI cabang Jakarta, 1990. Robert W. Hamilton, The Law Corporation, St. Paul Minn: West Publishing Company, 1980. Tan Peng Theng, "Market Manipulation and the Law", dalam Investment Analysis in Singapore, Saw Swee Hock and Lim Choo Peng (Ed), Singapore: Singapore University Press, 1985. Undang-undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Bursa (Lembaran Negara No. 79 Tabun 1951). Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal, tertanggal 4 Desember 1990. Kompas, 9 September 1991.

April 1992