Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;

IV.B.22. Urusan Wajib Sosial

22. URUSAN SOSIAL Konsep pembangunan sosial merupakan bentuk evaluasi dan kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang hanya terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial, dan bahkan menyisakan berbagai permasalahan sosial, terutama masalah kemiskinan. Pembangunan sosial pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui upaya-upaya untuk mengangkat manusia dari keterbelakangan menuju kesejahteraan. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dan negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteran sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Sementara itu, definisi kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spirtual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dam mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dilakukan melalui upaya rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial, dan untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengarahkan kebijakan pembangunan bidang sosialnya pada :  Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;  Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

sosial

dalam

 Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;  Meningkatkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksananan urusan sosial, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.202.276.000 dan terealisir sebesar Rp 1.887.141.098 atau 68,04% dari rencana. Proporsi belanja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut adalah 2,34% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

214


Tabel IV.B.22.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

2,262,276,000

1,887,141,098

435,000,000

375,140,450

90,000,000

89,558,000

180,000,000

80,847,350

85,000,000

53,433,000

175,000,000

172,340,000

395,000,000

237,629,900

Kesejahteraan Sosial 2

Program pembinaan anak terlantar

3

Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

4

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

5

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

6

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

345,000,000

Penyandang Masalah Kesejahteraan

335,482,000

Sosial (PMKS) Lainnya 8

Program Pelayanan Administrasi

195,430,000

188,362,868

361,846,000

354,347,530

Perkantoran 9

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

B

Belanja Tidak Langsung

31.843.892.968

21.278.084.829

1

Belanja Pegawai

1,371,795,000

1,252,791,293

Gaji dan tunjangan

1,155,645,000

1,120,441,293

216,150,000

132,350,000

23,340,277,968

15,153,119,710

3,111,000,000

3,023,599,946

30.000.000

29.669.000

34,106,168,968

23,165,225,927

Tambahan Penghasilan Insentif Pajak/Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan Sosial

4

Belanja Tak Terduga Jumlah Total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Tujuan dari program ini adalah untuk memulihkan fungsi sosial para PMKS dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka. Kegiatan yang dilakukan diantaranya pengadaan peralatan bagi penyandang cacat, fasilitasi modal usaha bagi lulusan BBRSBB dr. Soeharso, dan pemulangan orang terlantar dan kehabisan bekal yang bertujuan untuk mengembalikan mereka pada fungsi-fungsi sosial masyarakatnya. Kegiatan yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kebencanaan


215


dilakukan untuk secara cepat menanggulangi kondisi bencana, selain kegiatan lainnya seperti tanggap darurat bencana dan operasional penanggulangan TAGANA. Selain itu terdapat juga kegiatan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan para PMKS seperti kegiatan motivasi bagi Kelompok Binaan Sosial keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KBSKRE), fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lanjut usia di luar panti, peningkatan ketrampilan bagi anak panti asuhan, dan bimbingan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lansia produktif dan anak jalanan. Kegiatan pendukung lainnya berupa pelatihan manajemen pengurus organisasi sosial, pendampingan kelembagaan Askesos, pemeliharaan taman makam pahlawan, pra kondisi kegiatan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, ziarah wisata kepahlawanan, dan upaya pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eks perdagangan perempuan dan anak.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para penyandang cacat dalam bentuk bantuan, fasilitasi dan bimbingan ketrampilan, sehingga diharapkan mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dan mandiri secara sosial maupun ekonomi. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah : rehabilitasi penyandang cacat ke BRSD dr. Suharso Solo, fasilitasi subsidi SOSH makan bagi warga panti cacat swasta dan lipolos, bimbingan ketrampilan dan Usaha Ekonomi produktif (UEP) bagi penderita penyakit kronis atau penyandang cacat berat, fasilitasi bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) bagi penyandang cacat produktif, pengadaan peralatan bantu bagi penyandang cacat, dan pengadaan alat musik bagi penyandang cacat dan para PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Kegiatan pendukung lainnya adalah monitorng dan evaluasi bantuan subsidi SOSH/BBM/Sarpras dan fasilitasi kegiatan hari Disabilitas Internasional (HDI).

Program Pembinaan Anak Terlantar Anak terlantar merupakan anak yang masih dalam usia sekolah, tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk hidup layak dan bersosialisasi secara layak sebagaimana anak pada umumnya. Fakta juga menunjukkan keberadaan mereka terutama di perkotaan cenderung meningkat. Untuk mengatasi persolan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,00 melakukan kegiatan berupa pembinaan anak/remaja terlantar dan kegiatan orientasi kerja penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar).

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Panti sosial yang ada di Kabupaten Wonosobo mendapat pembinaan dalam bentuk berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi sarana perkantoran, bimbingan dan TSS di panti sosial swasta, dan petirahan anak di Baturaden. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan operasional dan pelayanan panti sosial kepada para penghuninya.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Kegiatan yang secara rutin dilakukan untuk mengetahui dengan pasti jumlah PMKS LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

216


(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Wonosobo adalah pendataan PMKS dan PSKS, yang dilanjutkan dengan kegiatan penertiban tuna sosial yang bertujuan untuk menjaring dan menertibkan tuna sosial (Pekerja Seks Komersial) dan PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar). Kegiatan lainnya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan melalui kegiatan bimbingan pencegahan HIV/AIDS dan bimbingan penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat. Kegiatan pendukung lainnya adalah pelatihan ketrampilan bagi eks narapidana.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program ini dilatarbelakangi oleh perlunya tenaga motivator, stabilisator dan pendamping sosial, mengingat perkembangan permasalahan sosial di masyarakat semakin kompleks dan perlunya penanganan secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat dan ditujukan bagi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Unit Pelayanan Sosial Keliling Penyandang Cacat (UPSK PACA). Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya : pembentukan dan pembinaan PSM dan FK PSM, fasilitasi pendampingan, pengiriman, pelatihan kader sosial/bhakti sosial, pembentukan dan pembinaan kader sosial perempuan, revitalisasi kelembagaan PSKS, pembentukan paguyuban PSM, dan bintek pola penanganan PMKS bagi pengurus KT, PSM Desa. Selain itu untuk meningkatkan semangat berkompetisi dan berprestasi bagi para PSM diadakan berbagai lomba, diantaranya lomba karang taruna berprestasi, lomba organisasi sosial berprestasi, dan lomba PSM berprestasi. Fasilitasi kegiatan ekonomi produktif juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi kader sosial perempuan dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) karang taruna, yang diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan para PSM secara ekonomi.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program ini dilaksanakan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tergolong miskin dan kurang mampu, dan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya pendistribusian raskin yang dilakukan secara rutin setiap tahun, kegiatan pasar murah menjelang lebaran dan monitoring kebutuhan pokok masyarakat. Di lain sisi, dengan semakin banyaknya program pengentasan kemiskinan yang masuk desa baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, membutuhkan skema evaluasi untuk mengukur kegiatan apakah yang paling efektif dilaksanakan di desa sehingga dilakukanlah kegiatan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring tentang semua program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang masuk ke desa. Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bapermasdes masih terdapat 19.794 rumah tidak layak huni, sehingga dilaksanakan kegiatan bedah rumah berupa bantuan stimulan untuk bedah rumah kepada 14 KK @Rp. 5 juta di Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Desa Sempol Kecamatan Sukoharjo, dan Desa Plodongan Kecamatan Sukoharjo.


217


Belanja Hibah/Bantuan Sosial Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, kelompok-kelompok PMKS dilakukan kegiatan pemberian bantuan baik dalam bentuk hibah maupun bantuan sosial kepada lembaga dan kelompok PMKS, antara lain lembaga penyelenggara keagamaan, penunjang kegiataan keagamaan, dan kelompok-kelompok PMKS (anak jalanan/anak nakal, orang terlantar) dan PSKS (pekerja sosial masyarakat panti asuhan/panti rehabilitasi, Orsos PACA, Ormas Lansia, dan berbagai organisasi sosial lainnya)

c. Capaian Kinerja Urusan Sosial Tabel IV.B.22.2 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013 berdasarkan Indikator RPJMD 2010-2015 No. 1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian Kinerja 2012

2013

30

31,5

2

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % PMKS mandiri

22

32

3

% PMKS terlayani jaminan sosial

40

100

4

60

100

5

% Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani % korban bencana yang mendapat pendampingan

100

100

6

Jumlah panti sosial

15

14

7

% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

55

66,9

Sumber : Dinas Sosial, 2013

Dengan melihat tabel di atas tampak bahwa secara umum urusan sosial telah mencapai kinerja yang baik, yaitu dilihat dari prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, mengalami peningkatan sebesar 1,5 % dari tahun 2012 yang mencapai angka 30% menjadi sebesar 31,5 % pada tahun 2013. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan telah efektif dan tepat sasaran sehingga terjadi penurunan jumlah PMKS. Kondisi tersebut sesuai dengan indikator capaian kinerja lainnya yaitu meningkatnya presentase PMKS mandiri sebesar 10% dari sebelumnya hanya sebasar 22% pada tahun 2012 menjadi 32% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam bentuk bantuan, fasilitasi dan pembinaan berjalan efektif sehingga mampu memandirikan para PMKS dan mengembalikan fungsi sosial ekonomi mereka. Selain itu, dari tabel di atas tampak pula bahwa prosentase PMKS yang terlayani jaminan sosial juga mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 40% pada tahun 2012 menjadi 100% pada tahun 2013, menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu dilihat dari indikator prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pendampingan pada tahun 2013 sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus hukum yang menimpa anak-anak cukup besar, sehingga menjadi tanggung LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

218


jawab bersama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Peran keluarga menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan pertama untuk dapat mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi anak-anak yang sehat fisik, dan juga secara mental spiritual dan emosional. Untuk indikator capaian kinerja pada aspek pendampingan korban bencana tetap sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% yang artinya bahwa penanganan korban bencana dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada yang terlantar dan terabaikan. Sementara itu untuk jumlah panti asuhan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 14 buah. Rehabilitasi berbasis masyarakat pada tahun 2013 mencapai angka 66,9%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 55%, menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap persoalan kerehabilitasian juga mengalami peningkatan.

d. Permasalahan dan Solusi  Masih adanya kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar, sementara di lain sisi mereka juga mengalami kesulitan dalam memnuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, perumahan dan interaksi sosial).  Permasalahan sosial atau PMKS jumlahnya selalu bertambah seiring dengan semakin kompleksnya kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum dan semakin cepatnya proses pembangunan dan laju globalisasi informasi.  Kejadian bencana alam pada umumnya tidak bisa diprediksikan secara tepat dan cepat waktu dan lokasinya, sehingga penanggulangan permasalahan sosial yang menyertai dan menjadi akibatnya perlu kesiapan penanganan setiap saat.  Jumlah tenaga sosial masyarakat yang terdidik dan terlatih yang siap bekerja di lapangan masih terbatas, karena belum tercapainya SPM bidang kesejahteraan sosial dan koordinasi kerja antar instansi yang masih lemah.  Kriteria PMKS yang harus dilayani sangat beragam sehingga menyulitkan penentuan sasran program dan kegiatan kesejahteraan sosial.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :  Meningkatkan berbagai upaya perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, dengan mengembangkan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial agar memudahkan bagi para PMKS mengakses berbagai informasi dan layanan yang dibutuhkan.  Meningkatkan perlindungan sosial dan hukum bagi korban kekerasan, anak terlantar dan anak jalanan, serta melakukan kegiatan rehabilitasi sosial sehingga mereka mampu kembali hidup bersosialisasi dalam masyarakat.  Memanfaatkan bentuk-bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak swasta dan pihak-pihak lainnya untuk menunjang dan mengkolaborasikannya dengan program dan kegiatan kesejahteraan sosial LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

219


 Meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan (capacity building) bagi petugas dan pendamping sosial pemberdayaan PMKS, dan juga TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal  Memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial dengan menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan berbagai fasilitas darurat yang dibutuhkan  Meningkatkan kinerja jaminan kesejahteraan sosial terutama bagi fakir miskin dan para PMKS, dengan mengembangkan berbagai alternatif pendanaan dan kelembagaan pengelolaan.


220

Memberikan jaminan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;

Recommend Documents