Membangun Sinerjitas Peran DPD dan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan OTDA
Pointers Ceramah Pembukaan Dalam Diskusi Publik Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, 12 Februari 2008
Oleh Laode Ida Wakil Ketua DPD RI
Makna kelahiran DPD Salah satu produk reformasi: Menghilangkan sistem perwakilan semu (wakil golongan, dsb), seraya memastikan adanya dua lembaga perwakilan (DPR meakili rakyat, DPD mewakili daerah) Kepentingan untuk penguatan kebijakan desentralisasi pengelolaan pemerintahan
DPD dan Daerah dalam Sistem NKRI • Dalam NKRI, daerah tak memiliki otoritas dalam proses pengambilan kebijakan di level nasional – walaupun kebijakan itu menyangkut kepentingan daerah • DPD sebagai penyambung atau wadah perjuangan daerah di level nasional • DPD sebagai wadah pertukaran pengalaman dan atau pencarian model best practices tentang berbagai masalah di daerah, dan upaya menemukan pemecahannya yang diharapkan bisa diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Kewenangan DPD (UUD’45 perubahan ketiga) • Mengajukan kepada DPR RUU yg berkaitan Otda, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah • Membahas RUU yang terkait • Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait, serta menindak lanjuti hasil temuan BPK • Memberikan pertimbangan dalam proses pembuatan UU di bidang pendidikan dan agama, serta dalam pemilihan anggota BPK
Tiga Peran Utama DPD untuk Legislasi • Inisiator RUU • Mediasi RUU • Membahas usulan yang ditetapkan dalam prolegnas
Peran Pengawasan DPD • Melakukan pengawasan atas implementasi UU yang terkait dengan bidang kewenangan DPD – baik pada level nasional maupun daerah, termasuk menindak lanjuti hasil temuan BPK • Menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR dan pemerintah untuk segera memperoleh tanggapan dan atau tindak lanjut
Problematik pengawasan DPD di Daerah • Posisi DPD yang tak memiliki kewenangan konstitusional yang memaksa, menjadikan hasil pengawasan bisa terabaikan • Pengawasan dipandang sebagai peran kritis (critical role) DPD yang bisa selalu bertentangan dengan sikap politik atau perilaku dan kebijakan para elite atau pejabat daerah (para pejabat daerah enggan untuk diawasi)
Peran Fungsional untuk Kepentingan Daerah •
• •
• •
Memahami kondisi daerah (sosial, politik, ekonomi, budaya dan sumberdaua manusia dan alam, dan praktiik-penyelenggaraan pemerintahan di daerah) melalui proses penyerapan aspirasi (terseleksi bekelanjutan) dalam two ways communication). Memediasi kepentingan daerah di kanca nasional dan transnasional untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah di daerah di tingkat nasional yang karena satu dan lain hal mengalami ‘kebuntuan’ di daerah, utamanya yang terkait dengan kewenangan pemerintah pusat atau pihak terkait lainnya di Jakarta. Kasus daerah yang banyak dilaporkan di DPD antara lain: korupsi, kekerasan terhadap masyarakat, illegal logging, masalah kepegawaian (tenaga honorer, guru bantu, dsb), dan kerusakan lingkungan Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di daerah yang terkait dengan wilayah kewenangan DPD Mendorong partisipasi masyarakat daerah untuk berperan dalam prosesproses pembangunan dan kontrol terhadap implementasi kebijakan di daerah.
Mekanisme Partisipatif dalam proses demokratisasi melalui DPD • Mengundang stakeholders (pihak-pihak yang terkait/berkepentingan) untuk mengusulkan ide/konsep RUU melalui DPD atau atau membahas agenda yang diajukan oleh DPD • Membahas usulan-usulan secara khusus dengan melibatkan pakar yang terkait dengan bidang yang dibahas • Mengembangkan kekuatan strategis untuk mediasi antara konstituen dan para anggota DPD (sekretariat atau rumah aspirasi) yang memungkinkan terkomunikasinya masalah-masalah daerah ke DPD (Jakarta) dan sebaliknya memudahkannya tersosialisasi produk-produk DPD dan atau kebijakan nasional ke daerah dan selanjutnya untuk diberi respon oleh daerah.
Mekanisme tindak lanjuut pengawasan DPD • Temuan hasil pengawasan dibahas melalui PAH terkait • PAH membuat rancangan keputusan untuk disampaikan dalam rapat paripurna • Rapat paripurna memutuskan hasil pengawasan itu • Menyampaikan hasil keptusan rapat paripurna itu kepada DPR dan atau pemerintah (pada kasus-kasus tertentu langsung dijadikan sebagai bahan konsultasi dengan presiden/wakilpresiden). selanjutnya tergantung pihak penerima, DPD tak punya otoritas untuk ‘memaksa.
Mekanisme Perjuangan kepentingan daerah (1, Pasif-aktif) • Memperoleh masukan dari masyarakat/stakeholders di/dari daerah • Melakukan recheck terhadap masukkan dari stakeholders di/dari (biasanya dilakukan melalui kunjungan lapangan) oleh PAH terkait atau gabungan PAH • Melakukan pemilihan, pemetaan dan analisis masalah sampai pada rekomendasi • Diajukan sebagai bahan dan dibahas dalam rapur, atau • Dijadikan sebagai bahan dalam rapat kerja dan atau didesakkan kepada pihak eksekutif terkait
Mekanisme Perjuangan kepentingan daerah (2, Proaktif) • Berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing untuk memperleh masukkan tentang berbagai masalah yang terkait • mendiskusikan secara langsung masalah itu dengan stakeholders di lapangan • Melakukan pemetaan dan analisis masalah sampai pada rekomendasi • Dibahas dalam PAH terkait di Jakarta • Disampaikan dalam rapur, atau • Disamapikan langsung kepada pihak eksekutif terkait
Mekanisme Perjuangan kepentingan daerah (3, “Rumah Aspirasi 2006-2007”, dilanjutkan dengan Biro Daerah – Hasil Pertemuan DPD dengan Seluruh Sekda Provinsi se-Indonesia akhir 2007 ) • Membangun “rumah aspirasi” (RA) – metodologi penyerapan dan penyampaian aspirasi di daerah sebagai infrastruktur politik DPD yang bersifat independen • Masyarakat/stakeholders daerah menyapaikan aspirasinya ke RA atau Biro Daerah • Melalui RA atau Biro Daerah kemudian aspirasi yang ada dipetakkan, dikategorisasikan, dan dianalisis. (hasilnya? Didistribusikan sesuai dengan kepentingan substansial dari setiap aspirasi. Ada yang cukup diperjuangkan di daerah, ada yang diteruskan ke jakarta) • Setiap hari terdapat informasi yang masuk dari berbagai daerah ke sektretariat DPD di Jakarta, dan selanjutnya dijadikan bahan untuk disampaikan atau dikonsultasikan atau diperjuangkan melalui pihak terkait (ke pemerintah, DPR, yudikatif dan pers) • Menyampaikan informasi balik ke daerah melalui rumah aspirasi atau Biro Daerah.
Mediator untuk Pembangunan Daerah (Broker Yang Jujur, Honest Broker) • Setiap daerah bisa menyampaikan agenda pembangunan yang akan diperjuangkan untuk memperoleh pendanaan (melalui setiap anggota DPD asal daerah bersangkutan) • DPD akan secara langsung mengkoordinasikannya dengan nstansi-instansi terkait, termasuk mengupayakan untuk mengundang daerah-daerah pengusul dalam suatu pertemuan khusus
Problem dihadapi DPD: • Kewenangan hanya dalam proses (constitutional constraint) tak terlibat dalam mengambil keputusan akhir. Akibatnya perjuangan kepentingan daerah bisa selalu terblok oleh kepentingan politik (dan umumnya terjadi) baik di DPR maupun Pemerintah • Tak sehatnya dalam sistem keparlemenan kita.
Kebutuhan mendesak •Amandemen konstitusi •Revisi UU Susduk (semuanya untuk penguatan kewenangan DPD dalam rangka mengoptimalkan kepentingan daerah) Dari itu diperlukan dukungan semua pihak pihak ke arah terwujudnya
selamat berdiskusi semoga sukses
