Membangun Komitmen Parapihak Pengurangan Risiko Bencana DI Yogyakarta Dalam Pembentukan Platform PRB DI Yogyakarta Oleh Ninil R Miftahul Jannah/Perkumpulan Lingkar, Forum PRB DI Yogyakarta A. LATAR BELAKANG Pemerintah telah menyusun berbagai regulasi yang mengatur upaya penanggulangan bencana, seperti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) yang merupakan turunan Kerangka Aksi Hyogo dan UU No. 24 Tahun 2007 beserta peraturan‐ peraturan turunannya. RAN yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah dokumen yang berisi kerangka kerja 2006‐2010, rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, serta dasar kelembagaan PRB. Dokumen juga menjabarkan tugas, fungsi dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi, partisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo. RAN menjadi arahan untuk menfasilitasi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan prioritas‐prioritas program secara sistematis. Idealnya dokumen RAN disusun oleh suatu Platform Nasional yang dapat berbentuk forum atau komite multipihak. Platform ini akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme koordinasi dalam pengarusutamaan PRB dan berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB yang menyeluruh. Di daerah akan ada platform PRB daerah yang akan mengawal kerja‐kerja PRB, termasuk penyusunan RAD PRB. Diskusi tentang Platform PRB DI Yogyakarta telah dimulai sejak 31 Oktober 2007. Berikut hasil ringkas “Diskusi Pemangku Kepentingan PRB di Provinsi DIY Membangun Landasan yang Kokoh bagi Pengurangan Risiko Bencana, Hotel Mercure, Yogyakarta: Diskusi tentang Apa bentuk platform PRB yang paling sesuai untuk DIY? Siapa saja yang akan dilibatkan? Bagaimana kita akan membangun platform tersebut? Bagaimana mekanisme kerja platform PRB DIY? Seperti apakah kegiatan konkret? Telah dimulai sejak tahun 2007 (Workshop Diskusi Pemangku Kepentingan PRB di Provinsi DIY Membangun Landasan yang Kokoh bagi Pengurangan Risiko Bencana, 31 Oktober 2007, dihadiri oleh NGO’s/INGO’s yang bekerja untuk penanggulangan bencana di D.I.Yogyakarta). Hampir berakhirnya proyek‐proyek/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah, banyaknya cluster‐cluster yang sudah vakum melakukan kegiatan bersama dimana diskusi‐diskusi dan koordinasi yang bermanfaat dan mengundang
spririt aksi kolektif dirasakan hilang. Pada penghujung Maret 2008, beberapa pihak dari LSM, International NGO’s/UN‐Agency, dan Instansi pemerintah bekerja di bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan, di D.I.Yogyakarta dan Jawa Tengah paska gempa bumi 27 Mei 2006 bersepakat untuk bersama‐sama menjalankan kegiatan paguyuban untuk isu‐isu pengurangan risiko bencana, yang diberi nama Forum PRB. Kemudian menyepakati kegiatan Kampanye Pengurangan Risiko Bencana pada akhir Mei sampai Juli 2008 menggunakan momentum peringatan 2 tahun gempa dan 1 tahun lahirnya Undang‐Undang Penganggulangan Bencana di Indonesia, yang dilaksanakan ramai‐ramai oleh 13 NGO’s/INGO’s dan 7 instansi/proyek pemerintah yang bekerja di D.I.Yogyakarta/ Jawa Tengah. Evaluasi kegiatan ini merupakan tonggak penting yang melatarbelakangi motivasi untuk segera mewujudkan sebuah Platform Lokal PRB untuk D.I. Yogyakarta sekaligus merupakan pembuktian bahwa inisiasi mekanisme koordinasi yang bersifat multistakeholder di D.I.Yogyakarta telah hadir. Maka paguyuban Forum PRB membentuk tim kerja pembentukan platform/forum PRB sebagai bentuk forum multistakeholder yang akan berperan dalam menyusun RAD PRB Daerah/Provinsi, dan menyelenggarakan Workshop multistakeholder pada tanggal 30 Agustus 2008. Dengan me‐reartikulasi ulang pertanyaan‐pertanyaan tenang apa bentuk platform PRB yang paling sesuai untuk DIY? Bagaimana kita akan membangun platform tersebut? Bagaimana mekanisme kerja platform PRB DIY? Seperti apakah kegiatan konkret?. (Lihat Tabel Konfirmasi Rekomendasi Mekanisme Forum PRB) Tabel Konfirmasi Rekomendasi Mekanisme Forum PRB ASPEK BENTUK INSTITUSI
STRUKTUR
• • • • • • • • • • • • • •
MEKANISME
• •
SEMILOKA 17 OKTOBER 2007 Forum PRB DIY Badan mandiri Unsur Badan PB Lintas fungsi PB Ada landasan Hukum/Alat Hukum UU No. 24/2007 Æ RAN PRB Æ RAD Koordinasi antar sektor Mengatur aksi/aktivitas semua pihak yang terlibat dalam PRB Transparan dan akuntabel Jelas landasan hukum Jelas aturan main Jelas aktor/pelaku Perencanaan strategis Badan Mandiri (DIP = detail implementation plan dn budget). Level otoritas yang jelas. Pelibatan pemangku kepentingan
SEMILOKA 30 AGUSTUS 2008 • Menggunakan istilah “Forum” • Perlu legalisasi dari Gubernur agar memiliki kekuatan hukum sehingga tidak perlu akta notaris • Fleksibel Otonom/Mandiri • Ada koordinator/ketua dan jajaran pengurus secara fungsional • Perlu kesekretariatan/sekber
• Koordinatif dan prosedural
• Ada Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab • Konsultasi publik ataupun dialog publik untuk mengambil kebijakan • Transparan dan akuntabel • Ada aturan main yang jelas
KEANGGOTA AN
•
pada area dia mereka bekerja, seperti: di bidang preparedness, mitigasi dan restorasi (rehab rekons) Partisipasi dan community base Pembentukan kelompok kerja (Pokja) Diskusi-diskusi dan koordinasi Drafting/sosilisasi/feedback/review Community based Musyawarah (dialog, diskusi) Tim penyusun (perwakilanperwakilan) Badan Mandiri membentuk/memfasilitasi partisipasi dan jaringan pada level formal dan non formal. Multipihak/multistakeholder (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia usaha/private sector, LSM , Masyarakat, Perguruan tinggi/akademisi, Masyarakat (tokoh masyarakat), Media massa, Lainnya)
PROGRAM KERJA
• Pertemuan rutin • Inventarisasi potensi • Sosialisasi platform yang telah disepakati • Pengarusutamaan PRB ke semua sektor pembangunan • Monitoring dan evaluasi • Sosialisasi PB • Pendidikan PB • Simulasi • Pemetaan potensi bahaya di DIY / kerentanan. • Sosialisasi dan advokasi / diseminasi • Rencana aksi tiap wilayah DIY • Pertemuan rutin • Inventarisasi potensi • Breakdown Perda sampai ke level pemerintahan terbawah • Monev (berkala) • Kurikulum formal tentang PRB pada tiap level pendidikan. • Fokus pada preparedness dan mitigasi • Concern to: rentan/vulnerable dan difable
• Sosialisasi platform yang telah disepakati • Pertemuan rutin • Inventarisasi potensi • Pemetaan potensi bahaya di DIY / kerentanan. • Sosialisasi dan advokasi / diseminasi • Rencana aksi tiap wilayah DIY • Pengarusutamaan PRB ke semua sektor pembangunan • Monitoring dan evaluasi • Sosialisasi PB • Pendidikan PB • Simulasi • Kenduri sadar bencana • Pondok-pondok baca
• • • • • • • •
• • • • •
Dari berbagai sektor Sukarela Terbuka Komitmen Institusi
B. PEMIKIRAN DASAR Mengapa juga di‐leading oleh formatur yang merepresentasi stakeholder? Mengapa terasa begitu kuat peran representasi civil society dalam proses pembentukan paltform PRB D.I.Yogyakarta? Pertama, Intepretasi dan apresiasi prinsip‐prinsip yang merupakan modal sosial dari kelompok‐kelompok civil society di D.I. Yogyakarta (dan dari luar Yogyakarta) yakni partisipasi, Kesetiakawanan, solidaritas, Kesukarelaan, Terbuka, Toleransi, Kesetaraan, Non‐ diskriminatif, Komitmen, Akuntabilitas. Yang telah ditunjukkan melalui bagaimana kelompok non‐pemerintahan ini berproses dalam melaksanakan kegaitan‐kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan mentransformasi ketidak‐sempurnaan bahkan pengabailan beberapa hal selama masa tersebut sesegera mungkin dengan sumberdaya dan kapasitas yang ada baik secara sendiri‐sendiri, terutama melalui upaya kolektif. Walaupun dihadapkan pada berbagai persoalan seperti “Wajarnya hak/kewenangan membuat produk kebijakan ada pada eksekutif dan legislatif”. Menegakkan kedaulatan civil society, khususnya dalam hal menentukan prioritas kebutuhan, prioritas isu, dan cara‐cara yang memperhatikan tingkat kesiapan (kapasitas dan kerentantan yang ada), cara‐cara yang lebih sesuai (lokal), terutama ketika cara‐cara tersebut mengapresiasi copping mechanism yang telah ada, baik karena potensi kearifan lokal maupun daya adaptasi yang layaknya diapresiasi lebih baik. Kedua, hampir sebagian besar pangkalan sumberdaya dan knowledge tentang kebencanaan dan pengurangan risiko bencana masih menjadi kapasitas kelompok‐kelompok civil society; seperti (1) Rancangan‐rancangan kebijakan terkait PB dan PRB, difasilitasi oleh LSM/UN atau International Agency, (2) Rancangan RAD PRB DIY, disusun oleh tim gabungan (LSM dan Instansi Pemerintah) dan dimonitoring dengan baik oleh sebuah forum LSM, (3) Pengembangan‐pengembangan kapasitas staf instansi pemerintah difasilitasi oleh proyek/program dari LSM/UN atau International Agency, (4) Pengetahuan‐pengetahuan mitigasi struktural masih didominasi oleh perguruan tinggi, (5) Kerelawanan yang merupakan bagian penting dari PRB, tumbuh kembang dengan subur di organisasi/komunitas civil society karena kelenturan tupoksi dari kelompok non‐pemerintahan ini, (6) Pengalaman menunjukkan tingginya kemampuan penggalangan dana dan sumberdaya dari sektor private dan media, dll. Akan tetapi unsur pemerintahan tetap merupakan hal penting, karena komponen utama platform adalah kepemimpinan lokal, dan mobilisasi sumber daya. Dan setiap urusan PB/PRB kegiatan akan melekat dalam program‐program pembangunan (cakupan setiap instansi pemerintah, SKPD, dll).
Eksistensi memang ditunjukkan dari kegiatan‐kegiatan riil, akan tetapi sebuah dasar hukum mengenai forum/platform diperlukan sebagai bentuk pengakuan bahwa Forum PRB telah diakui oleh pemerintah, apalagi forum yang diproyeksikan untuk: (1) menyusun RAD PRB DIY, (2) menyusun RAD RPB DIY, (3) Mereview RTRW DIY, dan (4) membahas pembentukan BPBD DIY (Catatan Penulis: Ini hanya gagasan internal Formatur/Tim Pembentukan Platform/Forum PRB, bukan sumber formal)akan diminta untuk mengasisteni/ mambantu Pemerintah dalam hal Pengurangan Resiko bencana. Walaupun perlu diwaspadai agar dasar hukum tersebut akan membatasi ruang gerak Forum PRB. Pilihan untuk di payungi SK Gubernur, dipertimbangakan dengan alasan (1) Surat Keputusan (SK) Gubernur merupakan indikator dukungan dan pengakuan secara politis oleh pemerintah, (2) SK.Gubernur merupakan legalitas kelembagaan (semi formal) yang memuat konsekuensi tugas dan kewajiban yang dimandatkan bagi para pengurusnya, dan (3) Adanya SK Gubernur dapat memudahkan melakukan koordinasi dengan SKPD‐SKPD yang ada didalam kesatuan Pemerintah DIY. Perangkan Forum/Platform tidak perlu dipilih dengan cara fit and proper test karena: (1) F.PRB merupakan forum multistakeholder dari semua sector dan memiliki keanggotaan yang cukup banyak; (2) Para anggotalah yang akan menentukan siapa‐siapa yang layak menjadi pengurus F.PRB dengan mempertimbangakan tingkat pengalaman dan keahliannya khususnya dalam konteks isu penanggulangan bencana, (3) Forum/Platform PRB akan memiliki fungsi dan peran yang fleksibel baik advokasi, moderasi, dan juga advisory antara masyarakat dan pemerintah. Contoh‐contoh lembaga public semi formal yang ditetapkan melalui SK Gubernur: Dewan Kebudayaan Daerah DIY, Dewan Pendidikan Propinsi DIY, Komisi Plasma Nutfah Daerah Propinsi DIY, Dll. (Sedang contoh‐contoh lembaga public formal yang ditetapkan melalui SK Gubernur tetapi dengan cara fit and proper test: LOD DIY, LOS DIY, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). C. PENUTUP Proses pembentukan Forum ini saat ini sedang dalam proses, (Lihat bagian Kerangka Kerja Pembentukan Platform Forum PRB D.I.Yogyakarta, di lampiran berikut). Prinsip kehati‐ hatian dalam mencoba merepresentasi pemangku kepentingan PRB di D.I.Yogyakarta, merupakan perhatian utama, sekaligus menjadi siasat untuk menggalang komitmen sedini mungkin dan scalling up kapasitas PRB di D.I.yogyakarta dan Platform PRB lokal yang sustainable dengan sumberdaya lokal, dan tangguh.
DRAFT STATUTA FORUM PRB DI.YOGYAKARTA BENTUK Forum adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan (stakeholders) DI.Yogyakarta yang bergerak dalam mendukung upaya‐upaya pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah DI.Yogyakarta. Termasuk didalamnya mereka: ‐ Institusi pemerintahan ‐ Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Politik ‐ Organisasi sektor swasta (private sector) ‐ Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian ‐ Oganisasi/kelompok masyarakat sipil dan Organisasi Masyarakat ‐ Organisasi Palang Merah (Bagian dari strukur Palang Merah Internasional) Yang bekerja atau berkontribusi pada bidang‐bidang, seperti: ‐ Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat ‐ bantuan kemanusiaan ‐ pembangunan berkelanjutan ‐ pembangunan yang bertugas di sektor publik ‐ penanggulangan bencana ‐ pengurangan risiko bencana Dalam aktivitasnya forum adalah organisasi mandiri (lembaga otonom) yang mengembangkan fleksibilitas untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan persoalan, berpegang dan berpedoman pada prinsip‐prinsip yang disepakati forum anggota, peraturan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dari seluruh organisasi yang menjadi anggota Forum. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual yang terdiri dari elemen‐elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat; untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan PRINSIP Partisipasi Kesetiakawanan solidaritas Kesukarelaan
Terbuka Toleransi Kesetaraan Non‐diskriminatif Komitmen Akuntabilitas
FUNGSI 1) Mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi & koordinasi berbagai pemangku
2) 3) 4)
5)
6)
VISI -
kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas‐aktivitas PRB selaras dengan RAN PRB dan RAD PRB DI. Yogyakarta Mekanisme yang digunakan daerah untuk pembentukan dan pengembangan sistem PRB Pengawas (watch body) kegiatan‐kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Memfasilitasi integrasi PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program daerah di berbagai sektor pembangunan serta ke dalam kebijakan dan program bantuan pembangunan nasional maupun internasional Mekanisme yang digunakan daerah untuk menangani masalah‐masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas Katalis untuk konsultasi daerah dan membangun konsensus para pihak atau pemangku kepentingan (multi‐party or multi‐stakeholders)
Negara Republik Indonesia dan Komunitas DI. Yogyakarta yang tangguh terhadap bencana
MISI 1. Mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi pengembangan budaya pencegahan, melalui advokasi dan penumbuhan kesadaran dan pengetahuan tentang PRB 2. Memfasilitasi pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan 3. Menggunakan berbagai perspektif dan aksi yang bersifat multi sektor dan multi disiplin ilmu 4. Wadah kerjasama efektif multi‐pihak dan lintas bidang/sektor dalam proses‐proses pembangunan berkelanjutan
5. Mempengaruhi perubahan‐perubahan positif melalui upaya yang terpadu dan terkoordinasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, administrasi dan pengambilan keputusan 6. Mobilisasi sumber daya dan kapasitas pemangku kepentingan lokal, lembaga‐lembaga nasional, regional dan internasional/struktur PBB yang relevan 7. Menjadi Center of excellence dalam pengurangan risiko bencana TUJUAN‐TUJUAN UMUM 1) Keterpaduan kegiatan PRB di DI.Yogyakarta 2) Kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam isu PRB 3) Institusionalisasi (pelembagaan) dan pengarusutamaan PRB dalam perencanaan, kebijakan, dan program‐program pembangunan di DI. Yogyakarta TUJUAN‐TUJUAN KHUSUS 1) Mewujudkan upaya PRB yang memiliki sumberdaya lebih baik, efektif, terpadu antar pemangku kepentingan dan antar daerah 2) Mendorong partisipasi aktif para pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan, dan wakil masyarakat sebagai subyek pembangunan 3) Menciptakan wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, petikan pembelajaran atau lessons learnt, dan praktik terbaik atau good‐practices 4) Memfasilitasi pihak‐pihak berwenang dalam mengarusutamakan PRB ke dalam pembangunan 5) Akses dan hubungan dengan para pelaku PRB di tingkat daerah, nasional, regional dan global KEGIATAN‐KEGIATAN 1) Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran atau lessons learnt, dan praktik terbaik atau good‐practices 2) Menyusun informasi data dasar untuk PRB; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program daerah/nasional 3) Melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh 4) Mengidentifikasi tren, kesenjangan, permasalahan & tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB 5) Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB 6) Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas RPB yang kontekstual
7) Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/ informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB 8) Mendorong proses menyusun atau mengadopsi kebijakan dan peraturan perundangan yang berpespektif PRB 9) Menyusun RAD PRB DI.Yogyakarta 10) Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam menggalakkan PRB dan pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan 11) Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi RPB yang disepakati secara nasional 12) Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk PRB 13) Memantau, mencatat dan melaporkan aksi‐aksi pengurangan risiko bencana di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati PERANGKAT ORGANISASI Perangkat organisasi dalam organisasi Forum PRB DI. Yogyakarta adalah: Dewan Kehormatan Presidium Forum Anggota Tetap Anggota Tidak tetap Dewan Kehormatan adalah pemimpin yang memiliki peran strategis dalam PB dan pembangunan daerah, dan tokoh masyarakat yang keteladanan dan aktivitasnya mampu memberi motivasi bagi mobilisasi sosial untuk kepentingan penguatan civil society dan kemanusiaan di D.I.Yogyakarta. Presidium adalah pengurus Forum PRB yang terdiri dari 5 orang, yang membagi tugas dan kewenangannya dalam 4 bidang dan 1 orang yang berfungsi mengkordinasi dan memimpin Presidium Forum. Bidang‐bidang tersebut yakni: Kelembagaan dan regulasi Data dan Informasi teknis Edukasi dan kampanye Partisipasi
Rapat Anggota
merekomendasikan memilih Dewan Kehormatan
Presidium (terdiri dari 5 orang, 1
Difasilitasi sekretariat
Anggota tetap adalah organisasi/institusi/instansi yang berbasis di D.I. Yogyakarta, bekerja dalam jangka panjang atau berdomisili di D.I.Yogyakarta. Anggota tidak tetap adalah organiasi/institusi/agency yang bekerja dalam jangka tertentu bukan jangka panjang di D.I.Yogyakarta.
