MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK

BULETIN SKK MIGAS

No.22 I NOVEMBER 2014

MEMECAHKAN MASALAH PERPAJAKAN / MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL / MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK

DAFTAR ISI SALAM REDAKSI 3 Menjaga Integritas dan Kompetensi

4

FOKUS 4 Memecahkan Masalah Perpajakan 6 Akar Masalah dan Solusi Pajak Migas 8

PERSPEKTIF

Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional

10 SEREMONIAL

8

8

BIANGLALA 16 FSPO Lapangan Bukit Tua Diresmikan 17 SKK Migas Serahkan Bantuan Mesin Perahu FIGUR 18 Sudirman Said

17

18

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Membangun Kembali Kepercayaan Publik

SPEKTRUM 20 TNI AL Turut Amankan Blok ONWJ 21 Badiklat Kejaksaan RI Gandeng SKK Migas OPINI 22 Transformasi Proses Perizinan di Perwakilan (1)

20 Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana

/ Penanggungjawab Rudianto Rimbono / Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi Adhitya C, Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmaja

Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

2 BUMI November 2014

SALAM REDAKSI

MENJAGA INTEGRITAS DAN KOMPETENSI Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tugas yang tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir. Tuntutan agar sektor hulu migas bisa memenuhi kebutuhan energi nasional makin besar tiap tahun. Kondisi ini tidak lepas dari konsumsi migas nasional, khususnya minyak bumi, yang terus meningkat. Di saat yang sama, produksi minyak nasional mengalami penurunan tiap tahun karena cadangan yang ditemukan tidak sebanding dengan cadangan yang dikuras.

Tugas untuk memenuhi target produksi migas nasional ke depan memang tidak mudah, apalagi jika mengingat jumlah cadangan minyak nasional terus menurun. Namun berapa pun target yang telah maupun akan ditetapkan pemerintah, sektor hulu migas tetap berkomitmen untuk bisa memenuhi. Kerja sama seluruh pihak yang berkecimpung dalam kegiatan usaha hulu migas sangat diperlukan agar apa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan negara bisa terlaksana dengan baik.

Indonesia sudah berkomitmen akan mengandalkan sumber energi baru dan terbarukan, namun sektor hulu migas tetap dituntut untuk dapat meningkatkan produksi. Sektor hulu migas juga masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Inilah yang membuat sektor hulu migas masih memegang peranan yang strategis dalam upaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif.

Upaya memenuhi kebutuhan migas nasional juga perlu dibarengi dengan integritas seluruh pihak dalam menjalankan pekerjaan. Para pekerja harus memiliki kompetensi yang tepat dan sesuai tugas masing-masing. Integritas dan kompetensi para pekerja diperlukan agar kegiatan operasional di sektor hulu migas bisa berjalan sesuai prinsipprinsip good governance.

Hingga beberapa tahun ke depan, industri hulu migas diperkirakan masih menghadapi tugas yang tidak ringan. Untuk tahun 2015 saja, sektor hulu migas ditargetkan dapat menghasilkan produksi minyak sebesar 900 ribu barel per hari. Angka tersebut lebih tinggi 55 ribu barel minyak per hari dibanding target yang diusulkan, yakni 845 ribu barel minyak per hari.

Industri hulu migas hanyalah satu elemen dari keseluruhan energi yang dibutuhkan secara nasional. Masih ada banyak alternatif sumber energi lain, termasuk energi baru dan terbarukan, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Meski demikian, komitmen sektor hulu migas dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia perlu terus dijaga dan dimaksimalkan.

Apabila mengacu pada kondisi lapangan migas yang ada di Indonesia saat ini, tugas untuk memenuhi target tersebut tidaklah gampang. SKK Migas selaku pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu migas bersama kontraktor kontrak kerja sama harus memitigasi kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan mengurangi laju penurunan produksi, sekaligus memitigasi risiko gangguan yang dapat menyebabkan terjadinya unplanned shutdown.

RUDIANTO RIMBONO Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

November 2014 BUMI

3

FOKUS

MEMECAHKAN MASALAH PERPAJAKAN Oleh: Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Lifting minyak mentah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Hanya saja, pencapaian lifting minyak mengalami penurunan tiap tahun. Hingga September 2014, realisasi lifting mencapai 790,5 ribu barel per hari atau sebesar 96 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014. Di tengah kecenderungan lifting minyak yang menurun, sektor hulu migas dituntut untuk terus meningkatkan pencapaian lifting pada tahun 2015. Sayangnya, upaya memenuhi tuntutan tersebut tidak didukung kegiatan eksplorasi dan investasi yang sebanding. Seperti diketahui, peningkatan lifting bisa dicapai apabila diimbangi dengan peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi. Sebagai informasi, hingga Juli 2014, investasi di sektor hulu migas mencapai US$12,53 miliar atau hampir separuh dari target rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2014 sebesar US$25,64 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 persen dialokasikan untuk kegiatan operasi, sementara investasi untuk kegiatan eksplorasi hanya sebesar delapan persen.


Menurunnya investasi untuk kegiatan eksplorasi akan berimbas pada penurunan rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio/RRR) minyak. Saat ini, rasio penggantian cadangan minyak hanya 60 persen. Artinya, dari 100 barel minyak yang diangkat hanya mampu diganti sebesar 60 barel. Apabila jumlah cadangan minyak yang ditemukan terus berkurang dibanding jumlah cadangan yang dikuras, prediksi bahwa produksi minyak nasional hanya sebesar 500 ribu barel per hari bisa benar-benar terjadi. Ada beragam faktor yang bisa mendukung peningkatan penemuan cadangan minyak, salah satunya adalah dukungan regulasi fiskal. Isu perpajakan yang banyak muncul akhir-akhir ini turut mempengaruhi lesunya kegiatan eksplorasi. Beberapa permasalahan bahkan harus diselesaikan melalui pengadilan. Hal tersebut tentu membawa dampak kurang bagus bagi kegiatan operasional di industri hulu migas. “Apabila seluruh permasalahan pajak harus berakhir di pengadilan, hal itu menandakan adanya permasalahan serius,” kata Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Budi Agustyono, dalam pertemuan Forum Pajak Industri Hulu Migas di Jakarta pada 15 Oktober 2014.

FOKUS

Saat ini, industri hulu migas menghadapi setidaknya 11 isu perpajakan. Namun apabila dikerucutkan, ada enam isu utama yang sangat mempengaruhi kegiatan usaha hulu migas. Keenam isu tersebut antara lain tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), pajak bumi dan bangunan (PBB) migas, pajak pertambahan nilai (PPN) fasilitas bersama, PPN liquefied natural gas (LNG), PPN impor, serta dampak perlakuan parent company overhead (PCO) dan treasury single account (TSA) terhadap perhitungan pajak.

Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Dadang Suwarna, memberikan lampu hijau untuk dilakukannya revisi terhadap PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Budi, permasalahan pajak merupakan permasalahan bersama. Target penerimaan pajak yang tinggi bukan hanya menjadi tugas yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan. Sektor hulu migas turut terlibat dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak untuk negara. “Sektor hulu migas harus ikut patuh terhadap pajak,” kata Budi.

Peluang tersebut memberikan napas segar bagi kalangan industri hulu migas. “Tidak masalah meski jalan yang harus ditempuh sulit dan berliku. Bagi kami, hal yang terpenting adalah adanya penyelesaian,” kata salah satu peserta.

Meski demikian, pemberlakuan aturan perpajakan untuk sektor hulu migas seyogyanya tidak mematikan perusahaan yang bergerak di industri hulu migas. Apabila Direktorat Jenderal Pajak hanya fokus meningkatkan penerimaan pajak hingga memberatkan sektor hulu migas, hal itu bisa berpengaruh buruk terhadap iklim investasi di Indonesia maupun penerimaan negara. Apabila pajak yang dibebankan terlalu berat, investor pun memilih keluar dari Indonesia. Semua pihak menginginkan penerimaan negara dari pajak dan non pajak (PNBP) bisa optimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menilik kepentingan tersebut, perlu ada formulasi atau model yang tepat sehingga penerimaan negara dari pajak dalam jangka pendek bisa optimal tanpa mengganggu kegiatan usaha yang sudah berjalan. Industri pun bisa berkembang, bertelur, dan beranak secara maksimal sehingga generasi selanjutnya dapat menikmati penerimaan pajak.

“Apabila PP Nomor 79 Tahun 2010 merupakan jalan keluar, silakan ajukan usulan untuk revisi,” kata Dadang.

Dalam diskusi pada sesi-sesi awal Forum Perpajakan sempat memunculkan pesimisme di kalangan peserta karena Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus mengikuti aturan dan UU Perpajakan terkait permasalahan pajak di sektor hulu migas. Namun seiring berkembangnya diskusi, Forum Perpajakan berhasil membangun semangat dan harapan baru. Melalui Forum Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal membuka pintu bagi industri hulu migas untuk menggelar focus group discussion (FGD). Kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk membahas dan merumuskan solusi setiap permasalahan yang menyangkut perpajakan.

Forum Pajak Menyikapi permasalahan pajak yang mengemuka dan melihat seluruh isu perpajakan di luar kewenangan SKK Migas, pada 15-16 Oktober 2014 SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) menggelar Forum Perpajakan. Pertemuan tersebut menghadirkan enam pembicara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta perguruan tinggi. Acara yang dihadiri lebih dari 200 orang dari SKK Migas dan perwakilan kontraktor KKS ini mampu memberikan pencerahan terkait permasalahan perpajakan yang tengah dihadapi sektor hulu migas. Dalam kesempatan tersebut, Direktur November 2014 BUMI

5

FOKUS

AKAR MASALAH DAN SOLUSI PAJAK MIGAS Oleh: A. Rinto Pudyantoro*/[email protected]

Isu perpajakan umumnya tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Misalnya tax treaty. Sejak awal munculnya persoalan itu, hingga saat ini masuk ke pengadilan pajak, sudah berumur hampir 10 tahun. Pengadilan pajak sampai sekarang juga belum memberikan putusan, walaupun sidang acara pengadilan sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Demikian juga dengan PBB minyak dan gas bumi (migas). Dua tahun yang lalu ribut-ribut tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) migas sudah dimulai. Tahun ini, kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) telah mengajukan keberatan. Namun keberatan tersebut rupanya ditolak. Secara official, mengikuti ketentuan UU Perpajakan, maka tidak ada pilihan bagi kontraktor KKS untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak, dengan syarat membayar dahulu 50 persen dari jumlah pajak terutang. BP misalnya, untuk banding harus merogoh kocek US$30 juta. Sedangkan Niko Resources harus menyediakan dana US$23,3 juta untuk beracara di pengadilan. Setelah itu proses pengadilan pajak masih akan berlangsung dan belum diketahui kapan segera berakhir. Sedangkan isu pajak pertambahan nilai (PPN) fasilitas bersama sudah berumur lebih dari 4 tahun belum juga ada penyelesaian, PPN liquefied natural gas (LNG) lebih dari 3 tahun dan yang luar bisa, dan PCO/TSA sudah lebih dari 16 tahun. Ketiga isu ini belum menunjukkan ada titik terang penyelesaiannya. Dari Lex Spesialis ke Lex Generalis Pada saat PP Nomor 79 Tahun 2010 diluncurkan, khusus bagian yang terkait perpajakan, para praktisi migas sangat menyadari potensi adanya ketidakselarasan antara sifat dan prinsip-prinsip dasar dalam bisnis hulu migas dengan peraturan perpajakan. Semisal, dalam prinsip bisnis hulu migas dikenal istilah full cycle calculation. Prinsip ini mengacu pada sifat bisnis migas yang memandang bahwa


satu wilayah kerja (WK) adalah satu proyek, sehingga kalkulasi ‘untung rugi’ proyek baru dapat tuntas sejak proyek mulai (eksplorasi pertama kali) sampai dengan proyek selesai. Oleh karena itu, ketika ada temuan audit tahun 2014 terhadap buku tahun 2012, maka dapat dikoreksi pada tahun 2014 juga atau current year karena proyek belum selesai. Cara demikian tidak dikenal dalam UU dan aturan perpajakan. Perpajakan mengharuskan temuan audit tahun 2012 dikoreksi di tahun buku 2012 juga meskipun temuannya terjadi di tahun 2014. Koreksi di tahun buku akan menghasilkan assessment perpajakan yang menyatakan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Misalnya lagi tentang konsep kepemilikan aset atau peralatan industri hulu migas yang secara langsung menjadi hak negara sejak saat dibeli menggunakan kontraktor. Dalam production sharing contract (PSC) jelas tertulis bahwa aset dan peralatan yang digunakan kontraktor KKS adalah aset negara. Berdasarkan konsep tersebut, ketika satu WK memiliki peralatan, sebut saja pipa yang idle, WK lain yang lokasinya berdekatan dan dioperasikan oleh kontraktor lain dapat menggunakannya. Penggunaan tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas biaya yang pada akhirnya akan menguntungkan negara. Hal ini jelas tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2004. Tetapi tidak demikian dalam pandangan ‘orang’ pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap menganggap bahwa telah terjadi serah terima jasa antara operator di WK pertama kepada operator WK kedua. Bila mengacu pada aturan perpajakan maka jelas dan gamblang bahwa itu terutang pajak. Mengacu pada aturan pajak, maka jelas DJP tidak salah. Jika PSC dan DJP sama-sama benar, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Industri hulu migas yang dikenal ‘khusus’ karena adanya sifatsifat bisnis yang khusus memiliki arrangement

FOKUS

bisnis yang khusus sebagaimana tertuang dalam PSC. Namun hal itu tidak selaras dengan UU Perpajakan. Pajak memiliki aturannya sendiri yang berlaku umum dan tidak membedakan antara usaha kecil dan menengah maupun industri yang satu dengan yang lain. Semua dipandang sama. Sejak diterbitkannya PP Nomor 79 Tahun 2010, bisnis hulu migas secara umum diperlakukan sama dengan perusahaan sepatu, industri roti, bisnis ritel atau eceran, dan lain sebagainya. Solusi Saya kira kita harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui DJP untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal. Semua usaha itu akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Di saat yang sama, saya kira kita juga sepakat bahwa industri hulu migas harus memberikan kontribusi yang maksimum untuk negara. Kita selalu berharap investasi meningkat, eksplorasi bergerak cepat, dan temuan demi temuan cadangan migas terus terjadi, sehingga produksi akan maksimum dan penerimaan negara dari migas terus meningkat. Persoalannya, bagaimana keduanya dilakukan bersamaan supaya penerimaan negara, baik dari pajak dan non pajak, bisa optimal. Pajak tidak perlu mengambil pajak dari ‘telur ayam’ dengan membuat ‘ayam’ kurus dan sakit-sakitan. Ayam harus dipelihara, dibiarkan gemuk, dan bertelur banyak sehingga penerimaan pajak dari ‘telur ayam’ semakin meningkat. Apabila industri hulu migas ‘bertelur’ terus-menerus, berkembang, dan sehat yang terlihat dari semakin meningkatnya kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi, maka secara otomatis pajak migas akan meningkat. Perlu sebuah terobosan untuk bisa ‘memelihara’ keduanya. Pajak dan industri hulu migas ‘hidup dan bertumbuh’ bersama. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan komunikasi yang intensif dalam bentuk focus group discussion (FGD) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), DJP, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk secara spesifik membahas isu perpajakan yang masih outstanding. Memang, diskusi di working level sudah sering dilakukan, bahkan sampai ke level direktur dan direktur jenderal. Tetapi persoalan pajak migas seolah tidak bergerak. Meski demikian, diskusi tetap perlu terus dilakukan. Bersamaan dengan itu, perlu didorong lahirnya kebijakan di level menteri, menteri koordinator, bahkan presiden. Mengapa? Karena sebuah kebijakan tentu ‘menabrak’ ketentuan atau berbeda dengan aturan. Mungkin pula perlu dibuatkan peraturan lain yang berbeda. Saat ini, para pejabat hingga level direktur jenderal umumnya mengidap ‘sindrom KPK’. Mereka khawatir kalau-kalau kebijakan yang diambil dikonotasikan dan dianggap merugikan negara. Terobosan lain yang saya kira tidak kalah penting adalah usulan kepada pemerintah untuk menyusun UU Pajak Khusus untuk Bisnis Hulu Migas, yang isinya selaras dengan sifat industri hulu migas tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip perpajakan. *Penulis adalah Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas

November 2014 BUMI

7

PERSPEKTIF

MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) masih memegang peranan utama dalam penyediaan sumber energi nasional. Penurunan produksi migas nasional menuntut adanya usaha yang terus-menerus dan terobosan yang memungkinkan ditemukannya cadangan baru. Penemuan cadangan baru sangat diperlukan tidak hanya untuk mempertahankan produksi migas, tetapi juga untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hingga saat ini, migas masih menjadi sumber energi utama di Indonesia. Migas juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional serta penggerak ekonomi nasional. Namun jumlah cadangan migas Indonesia saat ini tidak berbanding lurus dengan jumlah konsumsi nasional. Di satu sisi, konsumsi migas nasional, khususnya minyak bumi, terus meningkat tiap tahun. Di sisi lain, produksi migas mengalami


penurunan. Bahkan pada 2014, Indonesia diperkirakan mengalami defisit minyak sebesar 800 ribu barel per hari. Kondisi ini disebabkan tingginya laju konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara kemampuan produksi industri hulu migas nasional hanya 800 ribu barel per hari. Menurunnya produksi migas nasional tidak lepas dari fakta bahwa jumlah cadangan yang dikuras tidak sebanding dengan jumlah cadangan yang ditemukan. Dalam 10-15 tahun, skala penemuan cadangan baru terbilang kecil. Akibatnya, cadangan yang ada tergerus oleh produksi sehingga realisasi produksi terus menurun. Padahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen, sektor energi dituntut tumbuh sekitar tujuh persen. “Meski Indonesia sudah sepakat akan mengandalkan energi baru dan terbarukan,

PERSPEKTIF

sektor hulu migas tetap dituntut untuk meningkatkan produksi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ke-39 Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) di Solo pada 14 Oktober 2014. Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber energi baru dan terbarukan yang sangat besar, salah satunya adalah panas bumi atau geothermal. Dari total sumber panas bumi di dunia, sebanyak 40 persen ada di Indonesia. Namun pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih di bawah lima persen, yakni hanya 1,4 gigawatt dari total potensi sebesar 29 gigawatt. Padahal, sebagai sumber energi terbarukan, panas bumi merupakan kekayaan Indonesia yang tidak dapat diekspor. Pengembangan panas bumi sebagai sumber energi seharusnya menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan energi nasional. Sementara untuk sumber energi fosil, Indonesia memiliki kekayaan batubara yang melimpah. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara pengekspor batubara terbesar di dunia. Namun batubara yang dihasilkan Indonesia lebih banyak untuk diekspor daripada dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri. Padahal batubara bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Mengingat masih tingginya ketergantungan sektor domestik terhadap migas, industri hulu migas berupaya untuk menahan laju penurunan produksi. Secara alamiah, laju penurunan produksi diperkirakan sebesar 12 persen per tahun. Melalui berbagai upaya, seperti percepatan pengembangan lapangan baru dan pengembangan enhanced oil recovery (EOR), laju penurunan produksi diharapkan bisa ditekan menjadi tiga persen per tahun. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru juga perlu terus ditingkatkan secara masif. Namun upaya ini membutuhkan dukungan teknologi, finansial, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Meski jumlah penemuan cadangan baru makin sedikit, investor melihat potensi geologi dan geofisika (G&G) Indonesia masih menjanjikan. Keyakinan itu cukup beralasan karena beberapa cekungan hidrokarbon di Indonesia masih menunggu pembuktian. Upaya untuk membuktikannya membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya ahli geologi dan geofisika. “Saya mengajak teman-teman HAGI untuk berperan aktif memberikan sumbangan pada penemuan cadangan migas,” kata Widjonarko. Keterlibatan HAGI dibutuhkan dalam upaya menemukan terobosan baru dari sisi keilmuan

untuk mencari jenis aplikasi dan metodologi terkini yang efektif dan efisien. Geofisika merupakan garda terdepan teknologi dalam upaya penemuan cadangan migas nasional. Semakin baik penguasaan dan pemanfaatan teknologi geofisika, makin besar pula peluang untuk menemukan cadangan baru. Terobosan dalam bidang geofisika diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan energi nasional dan aspek lainnya, seperti mitigasi bencana. Pemanfaatan energi, tata cara perhitungan energi, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan hambatan yang terjadi diperlukan dalam pemenuhan energi nasional sehingga dapat menopang laju pertumbuhan pembangunan nasional. “Kontribusi ahli geofisika sangat penting dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru, baik di daerah frontier di Indonesia timur maupun di onshore,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Aussie B. Gautama. Aussie menambahkan, selain kontribusi dalam hal keilmuan, HAGI juga bisa berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan di industri hulu migas. Sebagai sebuah asosiasi profesi, HAGI bisa memfasilitasi pelaksanaan pelatihan untuk tenaga kerja di bidang geofisika. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup akan mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi. “Penyiapan sumber daya manusia di bidang geofisika harus segera dilakukan, bahkan seharusnya sudah dilakukan sejak lama, sehingga ketika dibutuhkan, dukungan ahli geofisika sudah tersedia,” kata Aussie. Dari hasil diskusi panel dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan yang digelar pada 14-16 Oktober 2014, HAGI memberikan sejumlah rekomendasi untuk membangun ketahanan energi nasional. Pertama, pemerintah harus tegas dalam mengatasi permasalahan ketahanan energi sehingga kebijakan energi nasional dapat terlaksana dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Ketegasan pemerintah harus dicerminkan dalam bentuk keputusan-keputusan strategis sehingga tidak ada lagi tumpang tindih regulasi. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin kelancaran kegiatan eksplorasi. Kedua, perlu ada perubahan paradigma pemanfaatan energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Melalui perubahan paradigma tersebut, ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya migas, bisa dikurangi.

November 2014 BUMI

9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT

1

2

3

4

5 1. Kunjungan KSAL – Plt. Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (ketiga dari kanan) menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio (ketiga dari kiri) ) di kantor SKK Migas, Jakarta pada 10 Oktober 2014. Pertemuan salah satunya membahas pengamanan fasilitas migas sebagai obyek vital nasional yang berada di lepas pantai. 2. Anugerah Lemhanas – Kepala Bagian Program dan Pelaporan SKK Migas, Parulian Sihotang (ketiga dari kanan), menerima penghargaan Wibawa Seroja Nugraha dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Budi Susilo Soepandji, sebagai peserta pendidikan yang lulus ujian komprehensif dengan nilai tertinggi dalam penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan 51 pada 9 Oktober 2014. 3. Bedah Buku Migas – Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana (kiri), memberikan penjelasan kepada para wartawan dalam acara bedah buku “Nasionalisme Migas” di Hotel Le Grendeur, Balikpapan pada 28 Oktober 2014. Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi,


Nasvar Nazar, serta manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama Total E&P Indonesie, Chevron, dan VICO. 4. Town Hall Meeting – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, berjabatan tangan dengan para pekerja SKK Migas usai memberi arahan kepada jajaran pemimpin dan pekerja SKK Migas dalam Town Hall Meeting di kantor SKK Migas, Jakarta pada 31 Oktober 2014. 5. Penandatanganan Jual Beli Gas – Sebanyak lima perjanjian jual beli gas (PJBG) ditandatangani di Jakarta pada 17 Oktober 2014 dengan disaksikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (kelima dari kiri). PJBG ditandatangani oleh 12 pihak, yakni PT PLN (Persero), BP Tangguh, PHE Simenggaris, PT Medco E&P Simenggaris, PT Petrogas Jatim Utama, PC Ketapang II Ltd, Petronas Carigali (Ketapang) Ltd, PT Saka Ketapang Perdana, PT Kaltim Pasifik Amoniak, PT Pertamina (Persero), PT Meppo-Gen, dan PT Medco E&P Indonesia.

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1

2

3

4

5

6

7 1. Pelalawan Expo 2014 – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama EMP, PT Medco E&P Indonesia, PT Pertamina EP Asset I Field Lirik, dan PT MRI Lirik II berfoto bersama Bupati Pelalawan, M. Haris (tengah), dan Wakil Bupati, Marwan Ibrahim (tengah kiri) saat mengunjungi booth SKK Migas di Pelalawan Expo 2104 pada 12 Oktober 2014. 2. Kunjungan Kerja – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi (keempat dari kiri), menyerahkan memento kepada Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh (ketiga dari kanan), saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kabupaten Bengkalis bersama kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Bengkalis pada 20 Oktober 2014. 3. Bengkalis Expo 2014 – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Adi Nugroho, berbincang bersama Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh (kedua dari kiri), saat mengunjungi booth SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Bengkalis di Bengkalis Expo 2014 pada 20 Oktober 2014. 4. Penghargaan Booth Komunikatif – Booth SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama di wilayah Bengkalis menerima piagam penghargaan untuk kategori “Stand Komunikatif” yang diserahkan

oleh Sekretaris Kabupaten Bengkalis, Burhanuddin (tengah), kepada Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar, dalam penutupan Bengkalis Expo 2014 pada 24 Oktober 2014. 5. Pembahasan UKL-UPL – Kepala Urusan Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rudy Fajar, menghadiri pembahasan dokumen UKL-UPL pengeboran sumur eksplorasi dan sumur eksploitasi pengembangan Lapangan Terbatas Pedada EOR Kontraktor Kontrak Kerja Sama BOB PT BSP-Pertamina Hulu di kantor BLH Kabupaten Bengkalis pada 24 Oktober 2014. 6. Pra Survei – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara melakukan kegiatan pra survei rencana pengeboran sumur P.027TW bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP Asset I Field Rantau di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada 29 Oktober 2014. 7. Survei dan Sosialisasi – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP dan pihak terkait melaksanakan survei lapangan rencana pengeboran sumur AT-1 TAC Pertamina EP-Eksindo Telaga Said Darat di Desa Telaga Said Darat pada 28 Oktober 2014.

November 2014 BUMI

11

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1. HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (tengah belakang), menghadiri peringatan HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang juga dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur, Zumi Zola (kanan).

5. Kunjungan Kerja Prabumulih – Walikota Prabumulih, Ridho Yahya (tengah), berfoto bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (keempat dari kanan), dalam kunjungan kerja ke kantor Pemerintah Kota Prabumulih pada 14 Oktober 2014.

2. Pelatihan Jurnalistik – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar, memberikan arahan dalam kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Pembukaan Lomba Penulisan Industri Hulu Migas di Hotel Abadi Suite, Jambi pada 23 Oktober 2014.

6. Kunjungan STIE Serasan Muara Enim – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Rinaldy Norman (kelima dari kiri, depan), berfoto bersama dalam kunjungan silaturahmi bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco E&P Indonesia ke STIE Serasan, Muara Enim pada 15 Oktober 2014.

3. Muba Expo 2014 – Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi (kedua dari kanan), menerima memento dari Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (tengah), saat mengunjungi booth SKK Migas dalam Muba Expo 2014 yang dilaksanakan mulai 28 September 2014 hingga 4 Oktober 2014. 4. Lokakarya dan Rapat Kerja – Para pekerja Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan berfoto bersama usai mengikuti Lokakarya dan Rapat Kerja bersama kontraktor kontrak kerja sama wilayah Sumatera Bagian Selatan yang dilaksanakan pada 7-11 Oktober 2014 di Hotel Aston Belitung.


7. Kuliah Umum – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Selatan, Rinaldy Norman, memberikan kuliah umum tentang industri hulu migas di aula STIE Serasan, Muara Enim pada 15 Oktober 2014. 8. Silaturahmi Kapolsek Rambang Dangku – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (tengah), mengunjungi Kapolsek Rambang Dangku, Ajun Komisaris Polisi Makmun Arrasyid (kedua dari kiri), di RS Pertamina, Prabumulih pada 29 Oktober 2014. Makmun Arrasyid menjadi korban penembakan saat menangkap pelaku pencurian minyak mentah milik PT Pertamina (Persero).

KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI, MADURA & NUSA TENGGARA

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Koordinasi Surabaya – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (tengah, depan), bersama Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, M.I. Zikrullah (kedua dari kiri, depan), mantan Deputi Pengendalian Komersial, Widhyawan Prawiraatmaja (kedua dari kanan, depan), dan Deputi Pengendalian Operasional, Muliawan Haji (kanan, depan), mengunjungi kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara di Surabaya pada 9 Oktober 2014. 2. Silaturahmi Media – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (tengah, duduk), berfoto bersama perwakilan media cetak dan elektronik dalam silaturahmi di Surabaya pada 23 Oktober. 3. Kunjungan Gubernur NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya (kanan), menerima memento dari Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (kiri), dalam kunjungan kerja ke kantor Pemerintah Provinsi NTT di Kupang. 4. Koordinasi Pemda – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (tengah), melakukan kunjungan kerja sekaligus berkoordinasi dengan Bupati Timor Tengah Selatan, Paul VR Mella.

5. Kunjungan Kehormatan – Untuk menjalin hubungan baik dengan kalangan media, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto, mengunjungi kantor redaksi Timor Express di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 6. Sosialisasi Seismik 2D – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Techwin Energy Northeast Madura Ltd melaksanakan sosialisasi survei seismik 2D di kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur pada 21 Oktober 2014. 7. Kegiatan Kemasyarakatan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama Husky-CNOOC Madura Limited melaksanakan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok nelayan dan ibu-ibu PKK di Balai Desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, pada 27 Oktober 2014. 8. Jatim Fair 2014 – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara bersama kontraktor kontrak kerja sama berperan serta dalam Jatim Fair 2014 yang dilaksanakan di Grand City Convention & Exhibition Hall, Surabaya pada 9-19 Oktober 2014.

November 2014 BUMI

13

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1

2

3

4

5 1. Kunjungan DPRD Kukar – Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara mengunjungi kantor Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi di Balikpapan pada 8 Oktober 2014. Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kutai Kartanegara menyampaikan beberapa isu terkait keinginan masyarakat Kutai Kartanegara. 2. Sosialisasi Eksplorasi PBL – Staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Danang Agung (ketiga dari kanan), memberikan penjelasan dalam sosialisasi kegiatan pengeboran eksplorasi Sumur Nangka-1 Kontraktor Kontrak Kerja Sama Petcon Borneo Limited (PBL) di Balai Desa Lahei, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada 22 Oktober 2014. 3. Pengamanan Jalur Pipa Migas – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar koordinasi dengan Kodam VI Mulawarman pada 3 Oktober 2014 di Samarinda terkait pengamanan jalur pipa migas. Koordinasi ini membahas berbagai langkah strategis yang akan diambil pihak TNI dalam mengamankan jalur pipa migas.


6 4. Persiapan Pengeboran Sumur Kinanti-2 – Staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Damar Setyawan, memberikan penjelasan dalam rapat presentasi Perkembangan Kegiatan Pengeboran Eksplorasi Migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pasir Petroleum Resources Limited untuk Sumur Kinanti-2 di Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada 23 Oktober 2014. 5. Silaturahmi Pemkab Kukar – Kepala Humas SKK Migas, Rudianto Rimbono (tengah), bersama Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melakukan kunjungan kehormatan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 13 Oktober 2014. 6. Sharing Knowledge Obvitnas – Staf Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Faisal Abdi, memberikan penjelasan kepada wartawan dalam sharing knowledge tentang objek vital nasional di Tarakan pada 30 Oktober 2014. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Ristiawan.

KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

1

2

3

4

5 1. Pertemuan Gubernur Papua Barat – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (kelima dari kanan), menggelar pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi (ketiga dari kiri), di Jakarta pada 29 Oktober 2014. 2. Persiapan Eksplorasi – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (kanan), bersama General Manager Mont D’Or Petroleum Salawati, Dharma Jenie (kedua dari kiri), menggelar pertemuan dengan Bupati Sorong, Stevanus Malak (kedua dari kanan), pada 4 Oktober 2014 terkait persiapan eksplorasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Mont D’Or Petroleum Salawati. 3. Rapat Pengadaan Tanah – Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, M. Noor Marzuki (kelima dari kiri), bersama Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas, Didik Sasono Setyadi (kelima dari kanan), menggelar Rapat

Koordinasi Konsinyering Pengadaan Tanah BPN RI di Surabaya pada 22-24 Oktober 2014 terkait kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Inpex Masela Ltd. 4. Kunjungan Lapangan – Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Luther Totombu (keenam dari kanan), mengunjungi kantor Joint Operating Body PertaminaPetroChina Salawati di Matoa, Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Luther Totombu juga mengunjungi Pertamina Asset 5 Field Papua dan PetroChina Int (Bermuda) Ltd. 5. Rapat Koordinasi Perwakilan – Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana (keempat dari kanan, duduk) bersama Kepala Humas SKK Migas, Rudianto Rimbono (ketiga dari kanan, duduk) dan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung (keempat dari kiri, duduk), mengikuti Rapat Koordinasi Perwakilan SKK Migas di Bali pada 16-18 Oktober 2014.

November 2014 BUMI

15

BIANGLALA

FPSO LAPANGAN BUKIT TUA DIRESMIKAN Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Sebagai operator Lapangan Bukit Tua, Petronas Carigali Ketapang Ltd memiliki kontrak kerja sama untuk menyewa FPSO dengan PT M3 Ketapang Sejahtera, sebuah perusahaan konsorsium antara M3nergy dari Malaysia dan PT Transamudra Usaha Sejahtera dari Indonesia. Kontrak ini berlaku selama 5 tahun yang dapat diperpanjang hingga dua periode satu tahun. Guna memenuhi asas cabotage yang berlaku di Indonesia, Ratu Nusantara telah berbendera Indonesia. “Fasilitas topside juga dipabrikasi di Batam untuk memenuhi muatan lokal,” kata Widjonarko.

Perkembangan proyek minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Bukit Tua, Blok Ketapang telah mencapai 65 persen hingga awal Oktober 2014. Salah satu kemajuan pengembangan proyek yang terletak di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur ini adalah peresmian nama fasilitas produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terapung (floating production storage and offloading/FPSO). Peresmian dilakukan di Galangan Kapal Keppel, Singapura pada 21 Oktober 2014 dengan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, Pemimpin Tertinggi Negara Bagian Sabah, YAB Datuk Seri Panglima Musa Haji Amin, dan Country Chairman Petronas Carigali Indonesia, Hazli Sham B. Kassim. FPSO yang memiliki panjang 233 meter, lebar 43 meter, dan tinggi 20 meter tersebut diberi nama Ratu Nusantara yang mewakili kemitraan Indonesia dan Malaysia. Ratu Nusantara memiliki fasilitas pengolahan 25 ribu barel minyak per hari dan 77 juta kaki kubik gas bumi per hari, serta 20 ribu barel air per hari. Kapal ini dirancang mampu menyimpan hingga 630 ribu barel minyak yang telah diproses. Minyak yang dihasilkan nantinya akan disalurkan ke tanker pembeli. Ratu Nusantara merupakan kapal tanker Scorpius milik Keppel Corporation yang dirakit pada 1994 dan diambil alih pada kuartal terakhir 2013. Butuh waktu sekitar 16 bulan untuk mengkonversi kapal tanker menjadi FPSO.


Hazli menambahkan, Petronas berkomitmen untuk mengembangkan wilayah kerja migas yang dikelola di Indonesia. “Kami tengah melakukan studi lebih lanjut untuk melihat potensi pengembangan lapangan di Blok Ketapang yang nantinya juga bisa menggunakan FPSO Ratu Nusantara untuk memaksimalkan kapasitas penggunaannya,” katanya. Petronas merupakan pemegang 80 persen saham Blok Ketapang, sementara sisanya dimiliki PT Saka Ketapang Perdana. Lapangan Bukit Tua semula dikelola ConocoPhillips yang bermitra dengan Petronas. Sejak 25 Juli 2008, lapangan yang terletak sekitar 110 kilometer di timur laut Kabupaten Gresik ini sepenuhnya dikelola Petronas. Lapangan Bukit Tua diproyeksikan mulai berproduksi pada April 2015 dengan produksi awal sebesar lima ribu barel minyak per hari dan 20 juta kaki kubik gas per hari.

BIANGLALA

SKK MIGAS SERAHKAN BANTUAN MESIN PERAHU Oleh: Danang Agung/ [email protected]

Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Salamander Energy menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) berupa perahu transportasi untuk SDN 06 Bengalon dan mesin perahu bagi nelayan di Desa Kenyamukan, Kabupaten Kutai Timur. Bertempat di halaman SDN 06 Bengalon, seremoni penyerahan bantuan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur serta jajaran muspika Kutai Timur. Bupati Kutai Timur, Isran Noor, sangat mengapresiasi program tanggung jawab sosial yang dilakukan SKK Migas bersama Salamander Energy. Isran berharap, SKK Migas bersama Salamander Energy terus bersinergi dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial di wilayah Kutai Timur. Selaku pemangku kebijakan di daerah, Isran akan mempermudah proses-proses perizinan yang menjadi kewenangannya. Isran sangat memahami pentingnya migas sebagai sumber energi dan pendukung pembangunan nasional. Dia menambahkan, penurunan produksi minyak perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencarian cadangan migas baru. Upaya tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk para pemangku kepentingan di daerah. “Kami sangat mendukung kegiatan eksplorasi migas di Kutai Timur,” kata Isran yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Dalam kesempatan tersebut, VP Salamander Indonesia, MH Manulang, berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah

mendukung kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan Salamander. Dari beberapa sumur eksplorasi yang dibor Salamander di Blok Bontang beberapa waktu lalu, ada satu sumur yang saat ini sedang diajukan proses pengembangannya ke SKK Migas. Pada kuartal pertama 2015, Salamander juga akan melaksanakan kegiatan survei seismik di Blok North East Bangkanai. Terkait bantuan perahu yang diberikan untuk SDN 03 Bengalon, Manulang berharap sarana transportasi tersebut bisa mempermudah akses para siswa menuju sekolah. Sedangkan untuk sepuluh mesin kapal yang diberikan kepada kelompok usaha nelayan, Manulang berharap mesin tersebut dapat meningkatkan hasil tangkapan sehingga perekonomian dan kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalsul, Danang Agung, mengatakan program tanggung jawab sosial yang dilaksanakan kontraktor KKS merupakan bentuk nyata komitmen industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam memperhatikan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi kinerja kontraktor KKS, SKK Migas menilai dukungan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat berarti dalam menyukseskan kegiatan eksplorasi migas yang sedang giat dilakukan Pemerintah Indonesia. “Kami berharap pemerintah dan masyarakat senantiasa mendukung kegiatan eksplorasi migas. Melalui kegiatan eksplorasi, pemerintah dapat meningkatkan cadangan minyak yang terus mengalami penurunan secara alami,” kata Danang.

November 2014 BUMI

17

FIGUR

Sudirman Said

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK Oleh: Adhitya Cahya Utama/[email protected]

Berbagai peristiwa telah menerpa industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beragam peristiwa tersebut sedikit banyak mempengaruhi citra industri hulu migas di mata masyarakat. Permasalahan bertambah ketika status SKK Migas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu migas tak kunjung ada titik terang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi pada November 2012. Padahal, negara membutuhkan sebuah badan atau lembaga pengelola kegiatan usaha hulu migas. Pada 26 Oktober 2014, Presiden RI, Joko Widodo, menunjuk Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Kabinet Kerja. Banyak pertanyaan muncul tentang apa saja langkah yang akan diambil alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan George Washington University ini di kementerian yang dipimpinnya, khususnya yang berkaitan dengan sektor hulu migas. Dalam pandangan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas


SKK Migas tersebut, sektor hulu migas perlu segera memulihkan kepercayaan publik terhadap industri yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang industri migas di Indonesia? Dalam pandangan saya, rekan-rekan yang bergerak di industri migas, terutama di hulu, adalah bagian dari transisi masyarakat terdidik yang seharusnya mengedepankan aspek-aspek keunggulan. Tidak ada orang yang bisa masuk industri migas kalau tidak sekolah dengan baik karena industri ini bobot teknologinya kental. Industri ini membutuhkan pemahaman teknis, kemampuan teknologi, modal, dan kapasitas. Hanya mereka yang memiliki kapabilitas yang punya hak untuk bermain di industri migas, terutama di hulu. Namun dalam pengamatan saya, pemain di industri migas makin hari makin tidak menunjukkan bobot tersebut. Kondisi ini harus diubah. Ketika saya menerima tugas ini,

FIGUR

Bapak Presiden berpesan agar kepercayaan publik dibangun kembali. We have to regain and rebuild public trust. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap industri hulu migas? Dalam membangun sebuah institusi, ada tiga hal yang harus dikerjakan, yakni people, structure, dan culture. Butuh waktu untuk bisa membangun ketiga hal tersebut, terutama culture karena culture menjadi bagian berbagai macam aktivitas. Itulah mengapa, kita harus segera get and put the right people. Hal pertama yang saya sampaikan kepada temanteman di Kementerian ESDM adalah seluruh unit harus melakukan check-up untuk melihat apakah para pemimpinnya merupakan orang-orang yang memang tepat di bidangnya dan memiliki dua kriteria, yakni integrity dan competency. Keduanya harus saling melengkapi. Kalau orang punya integritas tetapi tidak kompeten, nantinya akan jadi masalah. Jujur saja tidak cukup. Orang kompeten tetapi tidak punya integritas akan lebih bermasalah lagi because they can do anything, they can do harm. Apa saja langkah yang Bapak lakukan untuk membenahi sektor migas, terutama yang berkaitan dengan SKK Migas? Setelah ditunjuk sebagai menteri, saya tiga kali bertemu Bapak Presiden one on one untuk menggali apakah Bapak Presiden sungguhsungguh ingin memperbaiki sektor ini dan apa yang menjadi pemikiran beliau. Dalam ketiga pertemuan tersebut, pesan Bapak Presiden sama. Do your best, get the best people. Berangkat dari pesan tersebut, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membangun kembali kapasitas dan kapabilitas kita semua dan saya butuh dukungan semua pihak. Performa organisasi adalah hasil rangkuman seluruh usaha di dalamnya. Performa SKK Migas tergantung perilaku Kepala SKK Migas, para deputi hingga staf di level terbawah. Building trust and building public confidence bukan dengan pasang iklan. Building trust is about showing the right behavior. Trust didapatkan melalui perilaku. Mari kita bangun institusi ini kembali. Mari kita bangun reputasi. Mari kita bangun trust karena tugas kita banyak sekali. Kita harus menjaga cadangan migas kita demi menjaga ketahanan energi karena energi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Negara bertugas menciptakan environment supaya para investor dan pebisnis merasa nyaman dan pasti untuk bermain di sektor migas. Kedua, saya ingin segera memutuskan keputusan yang tertunda. Ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah, yakni status SKK Migas dan kepastian mengenai industri hulu migas. Status SKK Migas

harus segera diputuskan, termasuk status Kepala SKK Migas. Kita perlu mendefinitifkan kepemimpinan di SKK Migas. Dalam waktu dekat, pemimpin SKK Migas akan dipilih dan ditetapkan. Keputusan ada di tangan Bapak Presiden. Menteri ESDM hanya mengusulkan nama-nama calon Kepala SKK Migas berdasarkan pengajuan dari Ketua Komisi Pengawas SKK Migas. Saat ini, kami sedang menyiapkan beberapa nama calon Kepala SKK Migas supaya Bapak Presiden punya pilihan. Calon yang diajukan adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi, kompeten di bidangnya, dan punya kemampuan leadership yang bagus. Pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan adalah mendorong pengesahan UU Migas yang baru. Kementerian ESDM sedang mengkaji apakah UU Migas yang baru bisa segera disahkan karena draf RUU Migas sudah berkali-kali dibahas. Pengesahan UU Migas sangat penting karena di situ akan ditentukan apakah organisasi yang akan mengelola sektor hulu migas berbentuk badan usaha milik negara atau lembaga yang menjadi bagian pemerintah. Satu hal yang penting, apa pun bentuk organisasinya nanti, fungsinya jangan sampai berubah. Apa pesan Bapak bagi seluruh pekerja SKK Migas? Mari kita melihat ke depan dan jangan menengok ke belakang. Mulai saat ini, seluruh pekerja SKK Migas harus keluar kantor dengan penuh kebanggaan dan membahasakan sikap tubuh Anda dengan mengatakan I am proud to be one of the most important government agency. Saya ingin mengulangi apa yang disampaikan Bapak Chairul Tanjung bahwa tugas kita adalah menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Anda harus bangga sebagai pelaksana Pasal 33 UUD 1945. Terkait kepastian hukum SKK Migas sebagai sebuah lembaga, keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa kita akan teruskan hingga ada UU Migas yang baru. Sementara menunggu diterbitkannya UU Migas baru, just do business as usual. Kerjakan semuanya dengan baik. Harapan publik pada pemerintahan ini dan sektor hulu migas sangat tinggi. Semoga dengan langkah awal yang tepat dan baik, kita bisa membangun kembali kepercayaan publik dan lebih efektif dalam melayani publik. Selalu ingat bahwa SKK Migas adalah institusi negara yang bertugas mengelola sumber daya alam kita.

* Disarikan dari arahan Menteri ESDM kepada pimpinan dan pekerja SKK Migas pada 31 Oktober 2014 di kantor SKK Migas, Jakarta.

November 2014 BUMI

19

SPEKTRUM

TNI AL TURUT AMANKAN BLOK ONWJ Oleh: Suhendra Atmaja/ [email protected]

SKK Migas dan TNI AL kembali menandatangani perjanjian kerja sama pengamanan dan perlindungan di sekitar perairan lepas pantai utara Laut Jawa dan area operasi Blok Offshore North West Java (ONWJ). Perjanjian ditandatangani oleh Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, dan Asisten Operasi KSAL, Laksamana Muda TNI Arief Rudianto, dengan disaksikan perwakilan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) PHE ONWJ selaku operator Blok ONWJ pada 18 Oktober 2014. Dukungan pengamanan oleh TNI AL diperlukan karena masih tingginya angka pencurian peralatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di rig maupun anjungan. Menurut Gde, kerugian akibat gangguan keamanan memang menurun setiap tahun. Meski demikian, pengamanan terhadap peralatan pengeboran di area operasi Blok ONWJ masih perlu terus dilakukan. “Pada 2010, jumlah pencurian mencapai 14 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai US$373.100 atau lebih dari Rp3 miliar,” kata Gde. Sementara Arief mengatakan, perjanjian kerja sama ini bisa mendukung pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam di Blok ONWJ untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kerja sama ini juga menjadi wujud tanggung jawab TNI AL dalam melakukan pengamanan di kawasan perairan laut Indonesia. “Kerja sama


ini diharapkan bisa berjalan lancar, aman, dan berhasil menekan tingkat pencurian di wilayah operasi migas,” kata Arief. Arief menambahkan, pengamanan di wilayah laut tidak hanya berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum. Perairan laut yang masuk dalam wilayah Indonesia juga harus aman untuk digunakan beraktivitas serta bebas dari ancaman dan gangguan. Agar keamanan di laut bisa tercipta, perlu ada pendekatan yang komprehensif dan integral serta upaya dan usaha multisektoral yang melibatkan berbagai instansi. “Semoga kerja sama antara SKK Migas dan TNI AL bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan agar sumber daya alam yang ada dapat digunakan untuk memajukan bangsa Indonesia,” kata Arief. Perjanjian kerja sama dengan TNI AL pertama kali ditandatangani pada 18 Agustus 2009 untuk jangka waktu satu tahun. Dalam perjanjian tersebut, TNI AL menempatkan personelnya di area operasi PHE ONWJ untuk melakukan patroli pengamanan serta perlindungan dan pengawalan lintas laut. Dukungan pengamanan yang diberikan TNI AL membawa dampak positif, di mana tingkat pencurian mengalami penurunan pada 2010. Kelanjutan kerja sama ini diharapkan bisa terus menekan angka pencurian di Blok ONWJ setiap tahun.

SPEKTRUM

BADIKLAT KEJAKSAAN RI GANDENG SKK MIGAS Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Pemahaman menyeluruh mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Sebaliknya, para pekerja di sektor hulu migas juga perlu memiliki pemahaman mengenai aspek yuridis di industri hulu migas serta regulasi hukum yang berlaku. Berangkat dari kebutuhan tersebut, SKK Migas bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kejaksaan RI menjalin kerja sama untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait kegiatan usaha hulu migas. Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Muhammad Salim, di Jakarta pada 23 Oktober 2014. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, SKK Migas dan Badan Diklat Kejaksaan RI dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan workshop maupun seminar. SKK Migas memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan usaha hulu migas kepada jaksa maupun calon jaksa di lingkungan Kejaksaan RI. Sementara Badan Diklat Kejaksaan RI memberikan pemahaman hukum yang tepat kepada para pekerja SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). “Peningkatan kesadaran hukum para pekerja SKK Migas sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kapabilitas organisasi,” kata Widjonarko. Dengan bekal pemahaman hukum yang menyeluruh, kinerja SKK Migas diharapkan makin meningkat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kontraktor KKS. Sebagai sebuah organisasi, SKK Migas dituntut untuk bekerja lebih keras, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sumber energi nasional dari sektor migas, dengan tetap menjunjung transparansi. Dari segi eksternal, pemberian pengetahuan mengenai aspek teknis dan non teknis kegiatan usaha hulu

migas kepada para jaksa bisa mendukung terciptanya pemahaman yang menyeluruh bagi para pemangku kepentingan. “Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi permasalahan yang sedang dihadapi sektor energi, khususnya industri hulu migas,” kata Widjonarko. Muhammad Salim mengatakan, nota kesepahaman ini merupakan wujud nyata keinginan kedua belah pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, tentang regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu migas. Tidak semua orang, termasuk jaksa, mengetahui peliknya tanggung jawab pengelolaan migas di Indonesia serta tingginya risiko dalam kegiatan usaha hulu migas. Sebagai organisasi yang menjadi bagian Kejaksaan RI, Badan Diklat bertanggung jawab memberikan pengetahuan yang memadai kepada jajaran jaksa maupun aparat penegak hukum lainnya. “Badan Diklat Kejaksaan RI berkewajiban memberikan pemahaman mengenai industri hulu migas kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa, agar bisa menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya,” kata Muhammad Salim.

November 2014 BUMI

21

OPINI

TRANSFORMASI PROSES PERIZINAN DI PERWAKILAN (1) Oleh: Muhammad Rochaddy Lubis*/[email protected]

Seiring perkembangan masyarakat dan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pertanahan dalam kegiatan usaha hulu migas, beberapa proses perizinan dan kegiatan di pemerintah daerah juga mengalami perkembangan. Berikut disampaikan ulasan mengenai transformasi proses perizinan dan kegiatan tersebut:

pemerintah daerah, fungsi Perwakilan SKK Migas lebih banyak mengerjakan dan menindaklanjuti proses perizinan apabila ada kontraktor KKS yang mengajukan permohonan izin. Sering kali kontraktor KKS juga langsung mengurus proses perizinan tersebut kepada pemerintah daerah. Pada masa ini belum ada standardisasi atau pengaturan mengenai proses pengajuan izin kepada pemerintah daerah.

A. Sebelum diterbitkannya PTK 032 Tentang Operasional Kantor Perwakilan

B. Setelah PTK 032

Terhadap proses perizinan kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) kepada


PTK 032 tentang Operasional Kantor Perwakilan diterbitkan pada tahun 2009 untuk mengatur halhal sebagai berikut :

OPINI

Gambar 1

hanya untuk kegiatan eksplorasi sedangkan untuk pengembangannya tidak diperlukan dan ada juga yang berpandangan bahwa setiap yang membutuhkan lahan diperlukan izin dimaksud.

7

Jumlah ARS Izin Lokasi/Izin Prinsip KKKS Wilayah Sumbagut Tahun 2013

4 3

2

2

De s

t

No v

Ok

Se p

l

Ag st

Ju

n

ei

Ju

M

Ap r

M

ar

1

Fe b

Ja n

1

3

1. Perizinan Umum Wilayah Darat yang meliputi izin lokasi, mobilisasi/demobilisasi, izin gangguan/ HO, jaringan pipa, IMB dan lain-lain 2. Perizinan Umum Wilayah Laut 3. Perizinan Kawasan Hutan Produksi dan Konversi 4. Perizinan Kawasan Taman Nasional 5. Perizinan Bahan Peledak Dengan adanya proses perizinan ini berarti sudah ada standardisasi dalam pengajuan proses perizinan yang diajukan kontraktor KKS guna mendapatkan persetujuan pemerintah daerah, dengan terbitnya peraturan ini juga mendorong Perwakilan SKK Migas untuk bergerak cepat dalam membantu, memonitor, dan menindaklanjuti setiap permohonan izin kontraktor KKS agar setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berjalan aman, lancar dan tepat waktu. Proses perizinan yang biasanya diajukan kontraktor KKS dalam setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah Izin Lokasi/Penetapan Lokasi dari pemerintah daerah guna peruntukan. Dalam pelaksanaannya banyak perbedaan pandangan penerapan Keputusan Menteri Agraria tersebut, seperti ada kontraktor KKS yang berpandangan bahwa proses izin lokasi tersebut

Hal ini bisa terlihat seperti di tahun 2013 di Perwakilan Sumbagut terdapat sekitar 600 pengeboran sumur baik eksplorasi maupun pengembangan, namun pengajuan izin hanya 23 sumur, dengan rata-rata lama proses perizinan sekitar 3 bulan dari Pemerintah Daerah. Hal yang menarik lainnya bahwa walaupun proses izin lokasi ini untuk peruntukan lahan, namun dalam implementasinya tidak terkoneksi dengan pembahasan pembebasan lahan dengan Fungsi SKK Migas di Jakarta. Untuk implementasi dari proses izin-izin lainnya yang diatur dalam PTK ini di masing-masing daerah berbeda-beda penerapannya disesuaikan dengan peraturan daerahnya. Sebagai contoh, Izin Gangguan, apabila tidak diatur dalam peraturan daerah maka tidak diperlukan proses pengurusan izin karena proses izin di daerah nantinya juga akan berakibat kepada penerbitan retribusi. Di samping proses-proses izin di atas, seringkali di daerah juga meminta Izin Prinsip dari kepala daerah atau izin lainnya sebelum kegiatan dimulai. Namun, Perwakilan SKK Migas bersama kontraktor KKS sebelum mengajukan izin tersebut, juga akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah, jangan sampai terkesan di suatu daerah terlalu birokrasi dan banyak izin untuk kegiatan investasi apalagi seperti kegiatan usaha hulu migas yang merupakan kegiatan pemerintah dan hasilnya untuk kepentingan rakyat banyak. *staf urusan Hubungan Masyarakat Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara.

Gambar 2

ARS Izin

Perwakilan

PEMDA

Pembebasan Tanah

KKKS

ARS Pengadaan Tanah

Pokja Formalitas

Pemlik Lahan

November 2014 BUMI

23

MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK

Recommend Documents