Membangun dengan Jiwa Kooperatif PEMBANGUNAN di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dengan segala kekuatan dan dana

Membangun dengan Jiwa Kooperatif PEMBANGUNAN di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dengan segala kekuatan dan dana yang dimilikinya, tetapi harus dilakukan secara kooperatif bersama semua kekuatan yang dimiliki oleh rakyat banyak. Sudah jelas bahwa kekuatan yang dimiliki dan dibangun oleh pemerintah sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan segala

facebook.com/terbittop

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik oleh pengusaha maupun oleh rakyat biasa. Dari sudut konsumsi pangan saja, masyarakat setiap hari mengonsumsi makanan yang hampir bebas subsidi dari pemerintah. Ada pegawai negeri yang gaji dan pangannya dibayar oleh pemerintah, tetapi jumlahnya sangat sedikit dibandingkan rakyat yang hidup mandiri. Begitu juga dengan bangunan rumah yang disediakan oleh pemerintah. Rakyat banyak setiap harinya membangun rumah tanpa subsidi dari pemerintah. Belum untuk keperluan yang lebih mahal seperti per-

instagram.com/terbittop

terbittop

jalanan dan hiburan. Pembangunan oleh masyarakat luas itu dilakukan juga oleh keluarga miskin. Keluarga miskin tidak seluruhnya dibantu oleh pemerintah. Semiskin apa pun setiap hari keluarga miskin terpaksa bergelut, makandan minum melalui usaha mandiri yang gigih bebas dari bantuan pemerintah. Oleh  Bersambung ke Halaman 11

[email protected]

www.terbittop.com

Harga Rp4000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

TAHUN KE-II EDISI LV

NEWS.COM.AU

KORBAN PEMBUNUHAN — Qiao Zhen Li dan anakanaknya yang jadi korban pembunuhan. Foto lain adalah Mingdong Chen si pelaku [inzet].

Pria Pembunuh Empat Anak

DIHUKUM 125 TAHUN BROOKLYN (TERBITTOP) — Sadis dan mengerikan. Begitulah, jika mengikuti berita pembunuhan yang dilakukan seorang imigran asal Tiongkok yang menetap di Brooklyn, AS. Karena di pelaku, beraksi dengan menggunakan pisau daging. Korban masih kerabatnya, bahkan empat di antaranya masih anak-anak. Dikutip dari NBC Chicago, Mingdong Chen (27), si pelaku sadistis itu, akhirnya divonis penjara 125 tahun. Dengan hukuman itu, menurut Jaksa Brooklyn, Ken Thompson, seperti diberitakan News.com.au, si pembunuh akan dipenjara hingga ia meninggal. ”Kekejamannya yang membuat terdakwa tak layak dikembalikan ke masyarakat,” kilah Thompson, pekan lalu.  Bersambung ke Halaman 11

JAKARTA (TERBITTOP) — Belakangan ini semakin banyak kader parpol yang dudukdi jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dipenjara karena melakukan tindak korupsi. Hampir tidak ada di negeri ini parpol mana yang relatif bersih dari korupsi? Penetapan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem (Nasional Demokrat), Patrice Rio Capella, menjadi tersangka kasus korupsi semakin menambah daftar politikus terjerat kasus korupsi. Sebelumnya Dewie Yasin Limpo, politikus Partai Hanura, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini tidaklah mengagetkan masyarakat, sebab kasus seperti ini sudah merupakan laten partai politik di Indonesia.

Dewie Yasin Limpo

BUKAN CUMA DENADA

”Yang seperti ini adalah bahaya laten. Selalu berulang, partai politik menggunakan kewenangan dalam proses anggaran dan menggunakan pengaruh. Wajah Dewi Yasin Limpo adalah wajah semua partai,” kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenal Arifin Muchtar menjawab wartawan, pekan lalu. Senada dengan Zaenal Arifin, Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya’roni menilai, wajah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga menerima suap ini merupakan wajah partai politik. ”Diduga masih banyak anggota dewan yang melakukan hal yang sama meski caranya berbeda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga menerima suap ini merupakan wajah partai politik,” ungkapnya. NasDem sebagai partai ’pendatang’ baru juga harus harus menerima kenya-

taan kader utamanya harus menjadi pesakitan KPK. Dia menilai, banyaknya kader parpol yang tersangkut kasus korupsi menunjukkan ada masalah dalam sistem politik di Indonesia. ”Ini membuktikan ada yang tidak sehat dalam sistem politik kita,” tandas Sya’roni. Kondisi ini dinilainya tidak kepas dari sistem politik liberal yang menuntut pendanaan besar bagi seseorang untuk mendapatkan pejabat negara. ”Biaya sosialisasi menjadi begitu sangat besar baik untuk kampanye terjun di masyarakat maupun kampanye di udara,” katanya. Sementara itu Koordinator TPDI, Petrus Selestinus meminta penuntut umum KPK dan Mahkamah Agung untuk menghukum berat politikus yang korupsi. Dikatakan,  Bersambung ke Halaman 11

Masih Terlacak di Tiongkok

Artis Gugat Cerai Suami EDDY TANSIL 19 TAHUN DIBURU JAKARTA (TERBITTOP) — Tak cuma Denada artis yang menggugat cerai suami. Nama lain, sebelumnya bermunculan. Selain Denada yang menggugat cerai suaminya, Jerry Aurum, ada Cinta Penelope yang menggugat Dony Hermawan, yang berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sememntara Krisna Mukti digugat Devi Nurmayanti yang prosesnya berjalan di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Ada lagi Ratna Listy yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Swastiarso Herry Putranto, di Pengadilan Agama Depok, sejak 20 Februari 2015. Rieke Diah Pitaloka adalah artis lain yang menggugat cerai suaminya, Donny Gahral Adian, dosen filsafat di Universitas Indonesia, pada November 2014, di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Pengadilan Agama Depok memutus perceraian mereka pada 13 Januari 2015. Aktor ganteng Okan Cornelius pun digugat cerai istrinya, Viviane, di PN Jakarta Selatan. Viviane menggugat 18 Februari 2015, dan resminya mereka bercerai 9 April 2015.  Bersambung ke Halaman 11 Denada

JAKARTA (TERBITTOP) — Di mana kini keberadan buronan legendaris Eddy Tansil pembobol Bank Bapindo bersembunyi. Sudah hampir 19 tahun terpidana pemilik Golden Key group itu menjadi salah satu daftar buronan yang dikejar Tim Pemburu Koruptor. Bukan sekadar isapan jempol atau cerita sebuah ambisi, menangkap buronan ini tidaklah mudah. Tetapi diam diam Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin Andhi Nirwanto SH sudah melacak keberadaan

buronan ini. ”Dia dikabarkan membuka usaha minuman keras di Tiongkok. Kejaksaan sudah melakukan ekstradisi dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Tiongkok melalui Keenterian hukum dan HAM selaku sentral otoritas sejak 8 September 2011,” ungkap Andhi Nirwanto, Minggu (25/10). Ketua Tim Terpadu Pencari Tersangka, Terpidana dan Aset dalam Perkara Tindak Pidana 2015, Andhi Nirwanto membenarkan buronan le-

gendaris korupsi Eddy Tansil masuk dalam daftar utama pencariannya. ”Benar itu juga (Eddy Tansil). Pokoknya semua yang masih sebagai buron itu akan diupayakan oleh tim terpadu. Tapi mengenai aktivitas perburuan tidak bisa dibuka transparan,” terang Andi. Andi pun berjanji nantinya apabila ia sudah berhasil mengetahui keberadaan Eddy Tansil dan melakukan upaya pemulangan, maka itu akan diinformasikan ke publik.  Bersambung ke Halaman 11

Ronaldo Pamer Ferrari Putih di Instagram MADRID (TERBITTOP) — Siapa pun tahu, kalau pesepak bola bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, hobi mengoleksi mobil mewah terbaru dari pabrikan ternama. Kabar yang paling gres adalah, mesin gol skuat Real Madrid ini baru saja membeli mobil sport Ferrari warna putih. Soal ini terungkap, lantaran ia memamerkannya di akun

Instagram miliknya. Berapa harganya? Dari penelusuran dapat diketahui, kalau Ferrari milik CR7 itu harganya 320 ribu dolar AS atau setara dengan Rp4,5 miliar. Mahal? Tentu tidak bagi pendulang uang kelas wahid di lapangan hijau ini. Tidak diketahui, di mana lokasi pemain El Real itu pamer mobil barunya. Yang jelas, Ronaldo baru saja pulang dari Paris usal Los Blancos berhadapan dengan PSG, yang kemudian dihadapkan lagi dengan Celta Vigo. Pesepak bola berusia 30 tahun ini diketahui tak hanya mengoleksi mobil-mobil Ferrari, tapi juga merek terkenal lain. Koleksinya mencapai puluhan. (bln) PAMER FERRARI — Cristiano Ronaldo memamerkan Ferrari warna putih seharga Rp4,5 miliar.

Patrice Rio Capella

Tragis, 12 Orang TERPANGGANG di Inul Vizta MANADO (TERBITTOP) — Nasib naas dialami 12 pengunjung karaoke Inul Vizta Manado, yang tewas terpanggang akibat kebakaran. Dari 12 orang itu, tujuh di antaranya pria dan hingga hari Minggu lalu baru sembilan yang teridentifikasi. Seluruh korban yang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, ada di RSUP Prof dr RD Kandou Malalayang. Rata-rata tubuh korban tidak mengalami luka serius atau luka bakar, mereka diduga tewas akibat kekurangan oksigen. Kebakaran menghanguskan Inul Vizta di Jalan AJ Sondakh, Kawasan Megamas, Manado, pada dinihari. Api baru pada di pagi harinya. (dt)

Bang TOP...  Hukum berat politikus yang korupsi?  Sama saja ringan setelah dapat remisi bro!!

STOP PRESS

laporan utama

DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI JAMBI, JABAR, SUMUT, DLL Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP. Telp: (021) 93116962, 99746839. Email: [email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193.

2

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

”Gedung Bundar Mau Tuntaskan Kasus Bansos” J KPK Tawarkan ’Justice Collaborator’ JAKARTA (TERBITTOP) — Seruan agar komisi antirasuah memeriksa Jaksa Agung, HM Prasetyo, muncul dari sejumlah aktivis antikorupsi. Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, meminta agar KPK segera memanggil Prasetyo untuk mengklarifikasi tentang lembaga yang ia pimpin dalam kasus bansos di Sumatera Utara. ”Penetapan Sekjen NasDem sebagai tersangka, ada kemungkinan hubungan dengan gedung bundar,” ujar Uchok kepada wartawan pekan lalu. Tidak sekadar itu, Uchok juga meminta agar Presiden Jokowi mendorong Jaksa Agung untuk terbuka dalam kasus bansos di Sumatera Utara. ”Presiden Jokowi jangan diam saja. Presiden Jokowi untuk mendorong Jaksa Agung terbuka dalam kasus ini. Bila perlu suruh Jaksa Agung ke KPK,” sebut Uchok. Sebelumnya Jaksa Agung, HM Prasetyo membantah, bila dirinya diperintah Sekjen NasDem, Patrice Rio Capella, terkait kasus bansos di Provinsi Sumatera Utara. ”Rio (sekjen NasDem) nggak pernah perintah saya,” tepis Prasetyo yang juga politisi Partai NasDem. Prasetyo juga menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera, Utara Gatot Pujo Nugroho, terkait pengakuan istri muda Gatot, Evy Susanti, yang meminta penanganan kasus bansos diambil alih Kejaksaan Agung. ”Informasi silakan cek di sini jangan tanya ke saya. Suruh KPK,” katanya. Bahkan, HM Pra-

ANTARA

SURYA PALOH DIPERIKSA KPK — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, memberikan keterangan kepada wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat malam. Surya Paloh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, Gubernur non-aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya, Evy Susanti, dalam kasus dugaan suap pengamanan bansos Sumatera Utara. setyo mengatakan, kejaksaan akan menuntaskan kasus korupsi bansos tersebut. Saat ditanya wartawan mengenai sadapan KPK, HM Prasetyo mengatakan, tidak akan gentar dalam menghadapi isu seperti itu. Ini jaminan saya isu apa pun yang dikait-kaitkan dengan kejaksaan dan masalah Rio atau apa pun. Kita tidak akan pernah gentar,” kata Prasetyo. Kasus korupsi yang menyeret bekas Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, tampaknya terus menggelinding. Sedikitnya, dua elit Partai NasDem terseret dalam perkara ini. Yakni mantan

Ketua Mahkamah Partai NasDem, OC Kaligis, dan mantan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Kemungkinan bertambah tersangka bisa terjadi, karena di dalam persidangan terungkap banyak nyanyian yang diungkap oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terkait pertemuan dengan Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh, serta nama Jaksa Agung, HM Prasetyo SH. Mencuatnya nama Jaksa Agung, HM Prasetyo, saat persidangan pada 1 Oktober 2015 lalu terhadap terdakwa OC Kaligis. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum

membacakan transkrip pembicaraan antara Gatot Puji Nugroho, Evy Susanti serta Mustafa, salah seorang staf Gatot. Sementara Surya Paloh usai diperiksa mengaku dicecar soal penerimaan uang koleganya. Sementara Evy Susanti di Pengadilan Tipikor awal Oktober mengatakan adanya pertemuan islah antara Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugoroho, Wagub Sumut, Tengku Erry Nuradi, Ketua Mahkamah Partai NasDem, OC Kaligis, serta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Pertemuan tersebut digelar di Kantor DPP Partai NasDem. ”Bapak (OC Kaligis)

Pondasi Partai Golkar Jangan Dirusak

TOP SOROT

Hukuman Kebiri bagi Pelaku Paedofilia Mustopa Abas

R

TARIF IKLAN DISKON

ENCANA pemerintah mengkatkan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan seksual, terutama untuk paedofilia (tindak kekerasan seksual pada anak-anak), dengan tambahan hukuman kebiri lewat penerbitan Perppu sebagai UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memunculkan polemik antarberbagai pihak. Namun demikian, sebagian besar publik umumnya mendukung rencana pemerintah yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku paedofilia tersebut. Harus diakui, kasus tindak kekerasan seksual dengan korban anak-anak di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Kenyataan itu sulit dipungkiri karena meski upaya penanganan kasus kejahatan seksual, terutama paedofilia, semakin intensif dan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak, namun kasusnya dari tahun ke tahun terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kasus tindak kejahatan seksual itu tercermin dari fakta-fakta terbaru yang disampaikan oleh Komnas Perempuan Indonesia mengenai jumlah tindak kekerasan terhadap kaum perempuan di Indonesia hingga November 2014. Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Padahal, sepanjang tahun 2013 saja tercatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 4.336 kasus dari tahun 2012. Dari kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun itu, sebanyak 7.548 kasus kekerasan terjadi di ranah publik,

dan sebanyak 2.634-nya adalah kasus kekerasan seksual. Dari kasus-kasus kejahatan seksual tersebut, terdapat dua jenis kasus terbanyak yaitu 1.074 kasus perkosaan dan 789 kasus pencabulan. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual di ranah komunitas, pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, serta orang yang tidak dikenal.

”

Rencana pemerintah meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual, terutama pelaku paedofilia, dengan memberi tambahan hukuman kebiri lewat penerbitan Perppu sebagai pengganti UU PA, sudah selayaknya didukung semua pihak. Tak jauh berbeda dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan yang drastis. Karena itu wajar saja jika Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia saat ini berada dalam posisi gawat darurat. Lihat saja, berdasarkan laporan tindak kekerasan terhadap anak yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak dari Januari-September 2014 terdapat 2.726 kasus yang muncul ke publik. Dari data itu diketahui pula bahwa 60 persen kasus tindak kekerasan terhadap anak berupa tindak kejahatan seksual.

: : : : :

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000 : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000 : 3½ kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000

Iklan Keluarga/Duka Tarif Iklan Display Berwarna Hitam Putih Sosial

: : : :

Rp Rp Rp Rp

x 530 x 260 x 260 x 260

3.000/mm 16.000/mm 9.000/mm 6.000/mm

mm mm mm mm

x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 7.500 x Rp 15.000

kolom kolom kolom kolom

= = = =

Rp Rp Rp Rp Rp

Bertolak dari data di atas, tentu tidaklah berlebihan jika pemerintah melalui instansi terkait mengambil kebijakan-kebijakan taktis yang mendukung upaya penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Langkah tegas seperti itu sangat dibutuhkan saat sekarang karena berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, setiap tahun kasus kejahatan seksual terhadap anak meningkat antara 50-60 persen. Ini tentu kenyataan yang sangat memprihatinkan. Terkait dengan hal itu, tentu rencana pemerintah meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual, terutama pelaku paedofilia, dengan memberi tambahan hukuman kebiri lewat penerbitan Perppu sebagai pengganti UU PA, sudah selayaknya didukung semua pihak. Apalagi dari penjelasan pihak-pihak terkait diketahui bahwa pemberlakuan hukuman kebiri itu hanya untuk pelaku-pelaku paedofilia yang masuk kategori berat. Selan itu, penerapan hukuman kebiri melalui proses penyuntikan bahan kimia kepada para pelaku itu juga akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama adalah proses penyuntikan untuk menghilangkan libido seksual dan kategori kedua adalah suntik untuk menghilangkan hasrat seksual pelaku terhadap perempuan. Dengan dua kategori itu, tentu pemberian hukuman tambahan berupa kebiri bagi pelaku paedofilia tidak akan dilakukan secara serta-merta, melainkan berdasarkan tingkatan kualitas tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh masing-masing pelaku. (Penulis adalah wartawan Koran TERBITTOP)

TARIF IKLAN ADVETORIAL

TARIF IKLAN DISPLAY UMUM BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang ½ Halaman Belakang ¼ Halaman Belakang ¼ Halaman Depan Halaman Depan (Kuping)

7 kolom 7 kolom 3½ kolom 3½ kolom

mau jamin amankan supaya itu mau dibawa ke gedung bundar. Jadi kalau itu sudah menang nggak akan ada masalah katanya di gedung bundarnya, pak gitu,” ujar Evy saat berbincang dengan Mustafa. Patrice Rio Capella diduga melakukan lobi politik terhadap Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam penanganan kasus yang menjeratnya. Secara terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, tawaran sebagai ’justice collaborator’ dalam kasus suap bansos kepada mantan Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio

Capella, dinilai sebagai bentuk kode dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun status ’justice collaborator’ merupakan seorang saksi yang juga seorang pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara. ”Tawaran menjadi ’justice collaborator’ itu kode ada orang yang lebih tinggi terlibat di dalamnya. Kalau Rio puncak orang yang terlibat (suap) nggak mungkin ditawarin menjadi itu,” ujarnya. Dia menambahkan, melalui status tersebut diharapkan dapat membantu KPK untuk mengungkap pihak-pihak lainnya yang terlibat korupsi maupun suap. ”Ini semacam untuk membuka kotak pandora. Bisa jadi Patrice melakukan tapi ada pihak lainnya yang menyuruh melakukan,” ucapnya. Namun Rio belum memberikan jawaban untuk terkait kesediaannya menerima tawaran KPK tersebut. Donal Fariz menegaskan, kasus dana bansos mengonfirmasi apa yang dikhawatirkan selama ini tentang indepedensi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. ICW mengkhawatirkan telah terjadi ’loyalitas ganda’. ”Kejadian akhir-akhir ini mengonfirmasi apa yang kita kritisi. Adanya pertemuan di Partai NasDem terkait kasus bansos, tentu ada relasi antara Rio Patrice Capella dan Jaksa Agung sebagai kader partai. Dalam kondisi ini, muncul apa yang kita sebut loyalitas ganda,” kata Donal. Di kesempatan yang sama, pengamat politik Tjipta Lesmana mempertanyakan motif di balik penyelidikan kasus bansos yang terkesan bernuansa politis. Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Jaksa Agung segera diganti karena dikhawatirkan akan memperburuk situasi penegakan hukum yang diinginkan oleh pemerintah Jokowi. ”Saya sarankan agar Jaksa Agung legowo menyerahkan kasus bansos ini sepenuhnya kepada KPK agar tidak bersifat dualisme penanganannya,” ujarnya. (ris)

27.825.000 13.650.000 6.825.000 13.650.000 4.000.000

HITAM PUTIH (BW) 1 Halaman Dalam ½ Halaman Dalam ¼ Halaman Dalam

: Rp 10.000.000 : Rp 7.000.000 : Rp 3.000.000

BERWARNA (FC) 1 Halaman Belakang : Rp 12.500.000 ½ Halaman Belakang : Rp 7.500.000 ¼ Halaman Belakang : Rp 5.000.000



KONTAK PEMASANGAN: BUNGARIA SAPUTRI 0822 9946 6193

JAKARTA (TERBITTOP) — Pondasi Partai Golkar yang kembali tegak lurus setelah melalui ujian berat dalam setahun terakhir ini, jangan lagi dirusak dengan wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk sekadar membentuk struktur dewan pimpinan pusat (DPP). Demikian ditegaskan Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, belum lama ini. ”Semua elit Golkar harus arif menyikapi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tentang kepengurusan DPP Partai Golkar,” tegasnya. Menurut Bambang, dua keputusan hukum itu sudah menutup masa-masa sulit yang dilalui Golkar. Karena itu, perubahan kepengurusan DPP Golkar cukup dilakukan melalui forum urun rembuk atau musyawarah mufakat, bukan munaslub

karena memang tidak ada urgensinya sama sekali. ”Jika tidak ada kearifan dari semua elit Golkar, forum seperti munaslub itu akan menjadi perangkap yang melahirkan potensi konflik baru,” tegasnya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini mengingatkan, jika munaslub digelar bukan tidak mungkin akan muncul pengelompokan-pengelompokan baru untuk sekadar memperebutkan posisi puncak dalam struktur kepengurusan partai. ”Alih-alih mewujudkan soliditas partai, forum seperti munaslub justru bisa memperlemah Golkar menghadapi pilkada serentak,” katanya. Semua elit Golkar di Jakarta harus realistis bahwa rentang waktu persiapan sudah sangat pendek untuk mendapatkan kemenangan maksimal dalam pilkada serentak. Para elit di Jakarta juga harus men-

dengarkan dan menghayati aspirasi kader di semua daerah yang menghendaki partai ini solid. Mereka sudah lelah menyaksikan pertikaian para elit Golkar. Dipaparkan, saat ini Golkar sudah mengajukan 219 calon kepala daerah untuk bertarung dalam pilkada serentak pada Desember mendatang. Golkar sebagai partai pengusung harus menunjukkan tanggung jawab agar semua calon bisa meraih kemenangan. Untuk itu, DPP Partai Golkar harus solid agar mampu menggerakkan mesin partai. ”Wacana munaslub dalam waktu dekat hanya akan mengganggu proses calon peserta pilkada yang diusung Partai Golkar. Para calon itu akan bingung, aktif dengan hiruk-pikuk persiapan munaslub, atau fokus mengerahkan tim sukses di daerah pemilihan masingmasing,” pungkasnya. (end)

Drama Kolosal ’Cahaya Sumirat Dukuh Caruban’ CIREBON (TERBITTOP) — Guna menarik perhatian warga masyarakat Cirebon dan sekitarnya, dan juga untuk menguak sejarah tentang Cirebon, Yayasan Cahya Widi Keraton Kanoman Cirebon menyelenggarakan sebuat drama kolosal sandra tari dengan lakon ’Cahaya Sumirat Dukuh Caruban’ yang dilaksanan pada Sabtu (24/10). Ketua Yayasan Cahaya Widi dan juga Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon, Pangeran Raja Mochamad Qodiran mengatakan, budaya yang ada di Cirebon cukup besar sekali, seperti budaya dari etnik Tiongkok, Arab dan juga pribumi Cirebon itu sendiri. Untuk itu dengan pergelaran sandra tari ini, pihaknya berencana untuk bisa menyatukan beberapa budaya itu menjadi satu. ”Sebenarnya banyak lagi etnik budaya yang ada di Cirebon ini, namun karena waktunya sangat sempit sekali dengan beberapa kegiatan yang juga akan dilaksanakan oleh pihak keraton, maka kami hanya menampilkan beberapa budaya etnik Cirebon,” ujar Pangeran Patih. Pangeran Patih juga mengatakan, sandra tari yang akan digelar dengan lakon ’Cahaya Sumirit Dukuh Caruban’ ini menceritakan kegembiaraan dari masyarakan Caruban Nagari yang saat itu tidak lagi mengirimkan upeti atau pa-

jak ke kerajaan Galuh. ”Pagelaran sandra tari ini adalah kreasi budaya yang dipadukan menjadi satu, dan dalam pagelaran ini juga akan menceritakan tentang kegembiraan dari masyarakat Caruban Nagari yang saat itu tidak lagi diharuskan membayar upeti ke Kerajaan Galuh, untuk itu masyarakat bisa lebih sejahtera,” katanya. Diceritakan Pangeran Patih, pagelaran sandra tari ini juga akan didukung oleh ratusan penari dan juga pemain musik yang berasal dari beberapa sanggar yang ada di Kota Cirebon ini. Selain itu juga ada beberapa tokoh utama dalam pagelaran ini akan di perankan oleh beberapa tokoh seperti Ketua Yayasan Baitul Ilmi Hj Fifi Shofiah Efendi, Direktur RSUD Gunung Jati, dan beberapa tokoh lainnya. ”Dalam pagelaran ini juga akan ada beberapa kreasi tari yang baru diciptakan seperti tari Sekar Keputren, tari Lesung dan beberapa tarian lainnya yang baru di ciptakan untuk persiapan pagelaran ini,” katanya. Pangeran Patih juga berharap dengan adanya acara ini, budaya-budaya yang ada di Cirebon seperti dari beberapa etnik yang ada agar bisa kembali bersatu, karena walau bagaimana pun juga, etnik-etnik yang ada di Cirebon ini semuanya adalah bagian dari kultur Cirebon. (ts)

hukum 3

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

KPAI Nilai Hukuman bagi Paedofil Tambahan JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukanlah hal yang utama melainkan sebagai hukuman tambahan. ”Hukuman kebiri hanya tambahan, selain hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” kata Wakil Ketua KPAI, Susanto, di Jakarta, pekan lalu. Dia menjelaskan, pengungkapan kasus dan perlindungan anak dari kejahatan seksual tidak mudah dan setidaknya ada beberapa hal yang membuat kejahatan seksual terhadap anak menjadi sulit diungkap.

”Sebagian keluarga korban tidak mau melaporkan kasusnya karena malu. Mereka menutup-nutupi kasusnya karena menganggap itu merupakan cara yang terbaik,” ujarnya Menurut dia, keluarga korban yang ingin melaporkan itu tak sedikit yang tidak tahu ke mana harus melapor. Kemudian, ada pula yang tidak melapor karena tidak ada layanan hukum atau layanan perlindungan anak di lokasi terdekat. ”Sebagian keluarga korban enggan melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian karena ada kendala geografis. Korban di pelosok desa, atau di pedalaman, jauh dari

layanan layanan unit PPA polres, bisa menjadi kendala kasus tak terungkap dan tak tertangani,” katanya. Jika keluarga korban melaporkan pun, seringkali mereka kesulitan ketika diminta saksi fakta. Padahal, kasus kejahatan seksual jarang ada saksi fakta. Itu yang membuat korban seringkali kurang mendapatkan keadilan. ”Ada pula penanganan kasus kejahatan seksual yang berhenti karena beberapa pihak menghendaki mediasi. Padahal mediasi bukan solusi keadilan, justru akan melemahkan korban dan membuat masyarakat permisif dengan kejahatan seksual,” tandasnya. (nt)

SINGKAT Diklat Prajab Golongan Dua JAKARTA (TERBITTOP) — Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim) yang berpusat di Adhyaksa Loka (Kampus B), menyelenggarakan Diklat Pra Jabatan Golongan II Angkatan 13 dan 14 di Aula Adhyaksa Loka Ceger Jakarta, belum lama ini. Diklat yang berlangsung selama tiga pekan ini diikuti 80 peserta dengan jabatan sebagai pengawal Tahanan, administrasi penanganan perkara, pengelola keuangan, pengawal barang bukti dan pranata komputer dari seluruh kejaksaan negeri. Kepala Badan Diklat, Muhammad Salim, dalam sambutannya mengatakan, Diklat Pra Jabatan merupakan syarat wajib bagi pengangkatan seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Diklat Pra Jabatan, jelas Salim, merupakan pembekalan yang komprehensif agar CPNS mempunyai pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan tugas sebagai aparat negara. Salim mengingatkan pentingnya momentum diklat prajabatan ini. ”Saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti dengan baik semua materi, memegang teguh disiplin dan ketulusan hati selaku insan Adhyaksa,” ujarnya. (wartabadiklat)

Pergantian Kasi di Kejari Jakbar JAKARTA (TERBITTOP) — Jabatan Kasi Pidum Kejari Jakarta Barat diserahterimakan dari Mohammad Nasir SH, MH kepada Bohal Parlambohal SH, MH. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Kejari dihadiri Kajari Jakarta Barat, Reda Manthovabi SH, LLM, belum lama ini. Nasir dipromosikan ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung, sedangkan Bohal Parlambohal sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intel Kejari Bogor. Pada kesempatan itu Kejari Jakarta Barat, Reda Manthovani mengungkapkan, dalam setahun ini Kejari Jakarta Barat sudah empat kali melakukan pergantian pejabatnya termasuk pergantian kajari. Sebelumnya kepala seksi intelijen lama Gloria Sinuhaji SH, MH yang dipromosikan sebagai protokol kejaksaan tinggi di wilayah timur Indonesia, Papua, digantikan Teguh Ananto SH, MH, mantan kepala intelijen Kejaksaan Negeri Sumatera Utara (Lampung). Kasi Datun dari pejabat lama Novika Maziah Rauf SH, MH yang dipromosikan sebagai pejabat kepala bagian tata usaha (Kabag TU) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang masa jabatannya digantikan dengan yang baru, Sulvia T Hapsari SH MH. (dddy) HARIS FADILLAH

SELAMATKAN KERUGIAN NEGARA — Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Heru Sriyanto SH, MH (kanan), sedang menerima Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Usman SH, di ruang kerjanya, belum lama ini. Kejati Malut saat ini menangani 27 kasus tindak korupsi dan sudah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar lebih dan dalam dekat segera melakukan pendampingan proyek yang ada di daerah Maluku Utara.

Kejati Malut Selamatkan Kerugian Negara Rp1,8 M J Akan Berikan Pendampingan Proyek TERNATE (TERBITTOP) — Kejaksaan Tinggi Maluku Utara akan melakukan sosiolisasi untuk pendampingan proyek yang ada di Provinsi Maluku Utara (Malut). Tim Pendampingan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk akan mendorong rendahnya serapan anggaran pada tingkat pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara. Tim TP4D yang dibentuk berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ini bertujuan untuk melakukan pendampingan guna membantu pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Heru Sriyanto SH, MH, yang ditemui TERBITTOP di ruang kerjanya di Ternate belum lama ini mengungkapkan, akan melakukan sosiolisasi bersama dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara. ”Kami baru mulai melakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan selanjutnya melakukan sosialisasi

pengawasan secara berlanjut. Dalam waktu dekat akan dilakukan karena sudah ada koordinasi bersama Gubernur,” kata Kajati Maluku Utara, Heru Sriyanto SH. Tugas TP4D untuk mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pembangunan melalui upaya preventif baik di tingkat pusat dan

Komunitas Jaksa Jakbar Bertemu Penggemar Facebook JAKARTA (TERBITTOP) — Sarana tekhnologi saat ini sudah begitu canggihnya seperti alat komunikasi berupa telepon genggam atau juga disebut mobile phone dengan aplikasi dan fikur yang beraneka ragam, sehingga si pemakai dengan sendirinya, akan memilih aplikasi tersebut yang disukai, dan ada komunikasi jejaring sosial seperti We-Chat, Facebook, BBM dan banyak lagi aplikasi maupun fitur lainnya. Bahkan alat komunikasi tersebut tergantung dari si pemakainya, apakah akan dipergunakan untuk negatif atau positif. Dan hal ini banyak orang yang salah mempergunakannya sehingga orang tersebut terjerat tindakan pidana melawan hukum. Namun hal ini kalau jejaring sosial seperti BBM dan Facebook untuk tujuan positif, kemungkinan besar orang tersebut merasa hidup ini nyaman dan indah. Seperti komunikasi untuk mencari rekanan bisnis, persahabatan, jodoh, berbagi ilmu dan lainnya. Contohnya, seperti pertemuan silaturahmi dengan Komunitas The Prosecutor’s Alliance (TPA) dengan Fins Us On Facebook, dalam acara keluarga besar Adhyaksa wilayah Jakarta Barat yang dipimpin langsung Kepala Seksi Data Tuntutan (Kasi Datun), Sulvia T Hapsari SH, MH, yang diadakan belum lama ini di Aula Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Acara tersebut dilaksanakan sangat sederhana, namun penuh kekeluargaan, yang dihadirkan para undangan dari seluruh Provinsi . Namun dari awal TPA ini, menurut Sulvia, hanya bersifat silaturahmi dalam keluarga besar Adhyaksa yang sifatnya berbagi komunikasi tentang hukum, dengan sarana berupa telepon selular dengan aplikasi dan fitur melalui Facebook. (eddy)

daerah sesuai wilayah hukumnya.Tim ini diketuai oleh Asisten Intelijen Kejati Ternate, Kasmin SH. Kejaksaan melalui TP4D akan melakukan pendampingan kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam hal penggunaan anggaran, untuk mendukung serapan anggaran, agar menghilangkan keraguan para pengguna anggaran dalam melakukan pembangunan. TP4D di antaranya, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak lain yang berkaitan dengan perencanaan pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah. ”Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di pemerintahan, baik diminta ataupun atas inisiatif kami. Kalau diminta bantuan kami akan proaktif terutama bagi

SKPD dengan serapan anggaran rendah itu yang kami prioritaskan, tetapi kalau SKPD itu tetap melenceng dari aturan walaupun sudah dilakukan pendampingan, kita tetap akan memproses dalam rangka penegakkan hukum,” kata Heru Sriyanto. Dikatakan, penanganan kasus korupsi saat ini Kejati Maluku Utara sedang menangani 27 kasus dalam tahap penyidikan dan penyelidikan 27 kasus. Sementara perkara yang ditahap penuntutan ada 19 perkara dan empat perkara berasal dai kepolisian setempat. ”Penyelamatan kerugian sejak Januari hingga September 2015 sebesar Rp1.850.387.700,” kata Heru Sriyanto didampingi Aspidsus Usman SH. Dikatakan, dari delapan kejari yang ada serta satu kacabjari, saat ini sudah tahap penuntutan berjumlah 23 perkara, di antaranya empat perkara dari kepolisian dengan kerugian negara keseluruhan mencapai Rp38.724.672.494. (ris)

Terdakwa Perkara Penjualan Wanita Melalui Online JAKARTA (TERBITTOP) — Terdakwa Yudha alias Deni yang disidangkan dan dihadirkan Jaksa Anton Suhartono di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, dalam agenda jawaban terdakwa kepada Majelis Hakim yang diketuai, Dr Syahalan SH, MHum, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa berterus terang atas dasar disumpah. Menurut terdakwa kurang lebih 40 wanita yang diperdagangkan melalui online atau website dengan aplikasi jejaring sosial Facebook, Twitter, We-Chat, dan foto close up terakhir. ”Cara memesan wanita, kalau pelanggan baru melalui telepon terlebih dahulu, lalu bertemu empat mata dan diperlihatkan foto close up,” kata terdakwa, seraya menambahkan pertemuannya mau dimana, tipe wanitanya untuk di-booking seperti apa, tergantung pesanan pelanggan. Terdakwa juga memaparkan, wanita yang ditawarkan ada ABG usia 15 tahun sampai dengan 20 tahun dengan tarif Rp3 juta sampai Rp7 juta, ada juga ibu rumah tangga dengan tarif Rp3 juta hingga Rp5 juta, dan juga mahasiswi dari beberapa universitas ternama dengan tarif Rp5 juta sampai Rp10 juta, serta ada juga wanita sekretaris perusahaan swasta dengan tarif Rp5 juta-Rp10 juta, dan wanita model dengan tariff Rp20 juta-Rp40 juta. ”Jika sudah setuju, pelanggan harus membayar uang muka, dan jika wanita tersebut dibawa keluar kota, terdakwa ikut serta,” papar terdakwa Yudha di persidangan. Terdakwa Yudha ditangkap dengan tiga wanitanya di Hotel Ibis, Jalan S Parman Slipi Jaya, atas pesanan seseorang dengan membayar uang muka Rp500 ribu dengan amplop berwarna cokelat saat diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan, sebagai barang bukti berupa dua telepon selular merek Samsung dan Blackberry, laptop Lenovo, buku tabungan BCA. Kemudian Jaksa Penuntut Umum Anton Suhartono, mendakwa Yudha dan terancam dalam tindak pidana penjualan orang (wanita) untuk dijadikan pemuas laki-laki. (eddy)

Badiklat Kejagung Selenggarakan Diskusi TPPU JAKARTA (TERBITTOP) — Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI menyelenggarakan Diskusi Panel dengan topik ’Strategi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)’ di Aula Adhi Sasana Karya Badan Diklat Kejaksaan Jakarta, belum lama ini. Diskusi panel ini diselenggarakan untuk pembekalan peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa (PPPJ) gelombang II tahun 2015 jelang berakhirnya masa pembelajaran. Diskusi yang membedah kasus-kasus TPPU menghadirkan dua nara sumber dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, Dr Muhammad Yusuf, Pakar TPUU, Yenti Garnasih, dengan moderator, Fifi Alaydia (Metro TV). Muhammad Yusuf menyampaikan pandangannya dengan memahami peran center of gravity sebagai titik sentral dan pintu masuk bagi PPATK dan penegak hukum dalam pengungkapan kasus kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak

pidana di bidang ekonomi. Dikatakan Yusuf, dalam perspektif pemberantasan tindak pidana, terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi ’mulus tidaknya suatu kejahatan yang akan dilakukan’. Elemen-elemen itu tentu harus dikuasai dan dapat ditaklukkan oleh setiap individu yang berkeinginan untuk menumpas kejahatan. Elemen-elemen tersebut, tegas Yusuf, meliputi man, modus, material, money, dan chance. Semua elemen tersebut berhubungan erat satu sama lain. ”Manusia sebagai pelaku kejahatan tindak mungkin berbuat jahat jika dia tidak mempunyai alat, tidak mempunyai pengetahuan mengenai modus kejahatan, apalagi jika tidak mempunyai kesempatan,” katanya. Namun demikian, dari keseluruhan elemen tersebut dalam tindak pidana bidang ekonomi yang paling menentukan adalah money sebagai center of gravity,” jelasnya. Sementara Pakar TPPU, Yenti Garnasih

mengatakan, munculnya rezim antipencucian uang bukan lahir dari semangat satu negara saja tetapi muncul atas prakarsa berbagai negara melalui lahirnya suatu konvensi internasional. Bagi masyarakat Indonesia, tambah Yenti, praktik pencucian uang sangat berbahaya karena selain sifatnya sebagai suatu perbuatan yang menyembunyikan hasil kejahatan dengan berkamuflase sebagai perbuatan yang sah, juga ternyata jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut sangat besar, dan kemudian digunakan juga untuk mengembangkan jaringan kejahatan selanjutnya terutama untuk kejahatan terorganisasi seperti narkotika. Hadir pada diskusi yang berlangsung selama setengah hari Kepala Badan Diklat, Muhammad Salim, Sekretaris Jamdatun Bambang S, dan sejumlah pejabat eselon II, dan berakhir dengan pemberian cinderamata berupa plakat kepada para narasumber dan moderator. (wartabdiklat)

opini

T AJUK RENCANA Korupsi Politikus Marak

S

EPERTINYA tak habis-habisnya anggota DPRRI terlibat dan ditangkap karena melakukan korupsi di negeri ini. Dalam beberapa kali dekade hampir tidak kurang sudah lebih 80 anggota DPR selama sepuluh tahun terakhir ini diperiksa oleh penegak hukum baik sebagai terperiksa atau saksi. Bahkan ada yang menjadi tersangka dan kemudian menjadi terpidana menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatanm karena terlibat korupsi. Tingkah laku para politikus kita sangat sulit berubah. Dalam satu tahun terakhir ini sudah tiga anggota DPR yang dicokok KPK. Sebelum Dewie, ada Adriansyah dan Patrice Rio Capella yang sudah ditahan KPK. Perilaku korup anggota partai politik ini sudah menjadi ’bahaya laten’ dan menunjukkan bahwa sepertinya parpol politik belum kebal atas perbuatan korupsi. Ingat di tahun 2011, KPK pernah menahan 25 tersangka kasus traveller cheque (cek pelawat) Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom. Jumlah tersangka awalnya 26 orang semua melibatkan para anggota dewan yang terhormat. Belum lagi kasus anggota DPRD provinsi dan kabupaten yang ditahan kejaksaan di berbagai daerah, menunjukkan bahwa korupsi politikus semakin marak terjadi. Penahanan Sekjen Partai NasDem, Rio Capella dan penangkapan tangan Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Partai Hanura, semakin menambah deretan bahwa politikus gemar berbuat korupsi. Jika menyimak lebih dalam sebenarnya sejak tahun 2009, kita melaksanakan pemilu legislatif dengan menerapkan secara proporsional terbuka 100 persen. Di mana masyarakat memilih caleg sesuai dengan keinginan. Data-data caleg sudah dibuka ke masyarakat, dan nomor urut caleg sudah tidak menentukan perolehan kursi, karena itu semua caleg saat pemilu mempunyai peluang sama dalam perolehan kursi. Dengan sistem proporsional terbuka itu, dinilai kalangan cukup baik dan ideal memilih caleg yang bersih dan baik bukan membeli kucing dalam karung, sehingga meskipun korupsi politikus meningkat, sebenarnya tidak bisa disangkutpautkan terhadap partai politik sepanjang jika korupsi itu dilakukan secara individu. Dan korupsi yang dilakukannya adalah individu, partai tidak memiliki peran dalam kasus tersebut. Kita berasumsi bahwa KPK tidak pernah salah tangkap. Kecuali beberapa tersangka yang memenangkan upaya praperadilan, semua tersangka KPK dihukum penjara, bahkan sebagian dimiskinkan dan dicabut hak-hak politiknya. Namun, upaya hukum tak juga membuat para politikus jera. Terbukti mereka terus bergerilya memainkan anggaran proyek pemerintah Dalam kasus bansos yang diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemudian ditarik ke Kejaksaan Agung haruslah dituntaskan dan penyidik kejaksaan harus bergerak cepat sehinga tidak melebar asumsi sampai politisasi di luar penegakan hukum. Demikian juga KPK harus menggali dan mendalami motif pertemuan empat pihak antara Gatot Puji Nugroho (gubernur Sumut), Erry (wagub Sumut), OC Kalligis dan Surya Paloh. Kita mendorong agar KPK dan kejaksaan yang sedang memeriksa kasus bansos serta kasus lain yang melibatkan politikus, harus dibongKar tuntas. Pemberian hukuman yang berat dan hukuman tambahan harus diberikan kepada politikus karena perbuatan mereka sudah mengingkari, menyalahgunakan wewenang untuk merampas hak rakyat. Kita sependapat dengan argumentasi KPK mengenai korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang menyengsarakan banyak orang. Untuk itulah mari kita dukung langkah KPK untuk membongkar tuntas kasus korupsi politikus dan menyeret mereka ke persidangan. *

Membaca SDGs dengan Hati Oleh: Prof Dr Haryono Suyono BULAN lalu, setelah lebih satu tahun para ahli yang disponsori PBB atau berbagai perguruan tinggi bergulat dengan data dan analisis tentang perkembangan Pembangunan Abad Millennium (MDGs) akhirnya sampai pada peringkasan suatu paket pembangunan untuk meningkatkan harkat manusia di seluruh dunia. Suatu paket yang dipandang memenuhi hak-hak asasi manusia dan sekaligus membantu setiap umat untuk meningkat dari keadaan yang tidak berdaya menjadi manusia baru yang tegar dan mampu menjadi manusia dinamis yang bisa mengangkat dirinya secara mandiri dan terhormat.

S

eperti halnya Program Pem bangunan Abad Millennium (MDGs) yang disepakati secara konsensus oleh PBB pada tahun 2000 lalu, sasaran utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Program ini ditempatkan sebagai prioritas yang pertama. Sayangnya banyak negara memandang prioritas pertama ini seakan sebagai urutan prioritas, yaitu urutan pertama, kemudian kedua, dan seterusnya sehingga tidak menumbuhkan sinergi dari prioritas pertama, kedua dan seterusnya. Program baru PBB yang memuat tujuh belas sasaran utama menempatkan kembali pengentasan kemiskinan dan penangan kelaparan sebagai

prioritas utama dengan target yang ambisius yaitu posisinya pada akhir masa pembangunan tahun 2030 tingkat kemiskinan di seluruh dunia sudah lenyap, alias kemiskinan itu mencapai titik nol persen. Kalau kita membaca tujuhbelas sasaran Sustainable Development seperti membaca MDGs dengan mengambil dan melaksanakan semua sasaran seperti antri urut kacang, atau seperti antre mengambil makan pada kafetaria, pasti target menurunkan kemiskinan menjadi nol persen pada tahun 2030 itu tidak tercapai. Sasaran kemiskinan perlu dikerjakan oleh seluruh kegiatan secara sinergi dengan menempatkan setiap sasaran pada arah membantu upaya pengentasan

kemiskinan sebagai sasaran utamanya. Semua kegiatan guna menyukseskan limabelas sasaran lainnya diarahkan begitu rupa agar upaya pengentasan kemiskinan dan membebaskan penduduk dari kelaparan memperoleh dukungan yang luar biasa. Pengentasan kemiskinan adalah suatu posisi, sesuai falsafah Sustainable Develompment, meliputi terpenuhinya hakhak asasi yang paling mendasar, menampung suara dan partisipasinya dalam pembangunan serta memperoleh informasi secara terbuka. Dalam pengertian ini pengentasan kemiskinan dan kebebasan dari kelaparan ditempatkan di atas segalanya sehingga kelimabelas sasaran lainnya bersifat me-

Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Kavling BBM Asri Jl. H. Dimun Blok B-30 Sukmajaya Depok, Jawa Barat 16412 Telepon: 021-99746839, 93116962 Alamat Korespondensi Cibubur Village C-3-1 Jl. Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.

nyangga sasaran yang pertama, yaitu mengangkat penduduk miskin melalui proses pemberdayaan dengan disangga atau dibantu oleh ke-15 sasaran lainnya, yang tergabung dalam bidang ekonomi, lingkungan yang memberi dukungan yang dinamis serta dengan masyarakat yang secara sadar meningkatkan mutunya untuk bisa mendukung proses perubahan sosial kepada masyarakat yang bergerak maju. Biarpun kita menempatkan kemiskinan dan kebebasan dari kelaparan sebagai prioritas utama dan mengukur keberhasilan pembangunan melalui ukuran ganda, keberhasilan peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan kebutuhan manusia atas sumber daya alam yang terbatas dengan ukuran Ecological Footprint (IF), strategi pembangunan berkelanjutan juga diarah-

”

menempati posisi yang penting. Sasaran pemerintahan yang inklusif, yang merupakan bagian penting dari strategi tersebut akan memungkinkan pemerintah mengajak seluruh kekuatan komponen bangsa untuk terjun dalam pembangunan yang mahabesar. Perhatian yang dimunculkan secara sengaja dalam Strategi Pembangunan Berkelanjutan yang diarahkan untuk menggali dan memelihara kehidupan di bawah laut dan di kelautan akan menambah kekayaan suatu bangsa untuk meningkatkan keseimbangan fungsional dari seluruh kekuatan bangsa. Oleh karena itu pelaksanaan dari upaya pembangunan pada pola besar yang disepakati oleh para pemimpin bangsa pada akhir bulan Oktober yang lalu perlu dipikirkan dan diterapkan dalam upaya pembangunan jangka menengah dan jangka pan-

Partisipasi aktif seluruh warga negara sebagai ukuran untuk meningkatkan IPM akan dengan langsung merangsang meningkatnya kenaikan produk yang dalam strategi Sustainable Development Goals (SDGs) menempati posisi yang penting.

kan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif seluruh warga negara sebagai ukuran untuk meningkatkan IPM akan dengan langsung merangsang meningkatnya kenaikan produk yang dalam strategi Sustainable Development Goals (SDGs)

jang bangsa dengan kecermatan dan pengawasan yang tepat dalam pembangunan nasional disertai partisipasi seluruh unsur dan kekuatan pembangunan bangsa. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)

Silver College Menjaga Keutuhan NKRI Oleh: Haris Fadillah SSos, MSi

DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email: [email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Yoyok Percoyok Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas, Yoyok Percoyok Staf Redaksi Ujang Susanto, Sulastri, Eddy Suheidi Achmad Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Sabaragama, Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden Serang-Banten-Lebak: Rully Teguh Imam Santoso, Gunawan, Yasril Ch. Lampung: Agus Salim, Lampung Barat & Pesisir Barat: Alhadi Mb, Nasrun, Sumarlin, Suryan Effery. Palembang: Wawan Setiadi. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Tangerang: M Nur. Depok: Abdul Azis. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Iman Rachman, Moch Faisal Haris, Dodo Suharma, Sudirdja (Cirebon). Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha, Cilacap: Mashudi, Jember: Sumardi. Sulawesi Barat: Andi Saputra.

4

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

DI tengah harapan besar masyarakat terhadap langkah berat pemerintah melakukan berbagai kebijakan di bidang perekonomian untuk meningkatkan daya saing memandirikan bangsa baik di bidang pangan, energi, maritim hingga perdagangan domestik, langkah tersebut diiringi dengan hadirnya sebuah gagasan baru dari maestro pemberdayaan masyarakat, Prof Dr Haryono Suyono, dengan menggagas sebuah lembaga pemberdayaan lansia bernama Silver College.

T

entu saja gagasan yang brilian ini disambut masyarakat luas karena seiring dengan kondisi masyarakat kita yang sedang meniti di tengah gejolak perekonomian yang sedang mengalami lingkar badai, sangat diperlukan karena masalah pemberdayaan masyarakat membutuhkan penanganan secara kontinyu. Bukan itu saja, Silver College yang didirikan bertepatan dengan peringatan Hari Lansia Dunia oleh Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan, bersama BP PWRI dan Damandiri telah disambut hangat di berbagai daerah. Peringatan Hari Lansia Sedunia yang dengan lahirnya Silver College, tidak saja menjadi ajang atau wahana bagi kaum lansia, tetapi menjadi tonggak yang sangat penting dalam menggerakkan masyarakat terutama menghadapi ledakan penduduk bahkan lebih jauh lagi lembaga ini mengajak para lansia berbaur dengan masyarakat luas di desa-desa sehingga keutuhan bangsa dan NKRI menjadi terjaga. Para lansia yang memiliki pengalaman ketika masih bertugas sebagai pegawai negeri sipil, tentu saja menjadi panutan bagi masyarakat di desa. Mereka berbaur bersama rakyat desa sehingga demikian menjadi



ujung tombak ikut menjaga keutuhan bangsa dan negara NKRI. Bahkan pemberdayaan masyarakat yang disinergikan bersama kampus dan Posdaya yang digagas Prof Dr Haryono Suyono telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dari pra sejahtera menjadi sejahtera satu dan seterusnya. Persoalan disintegrasi bangsa di tengah beban berat yang dihadapi saat ini bisa saja melebar tercabikcabik terjadi apabila kerukunan yang ada tidak dipelihara secara baik, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi bisa terbelah. Persatuan dan kesatuan bangsa bisa utuh terjaga apabila kita tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat seperti membentuk Posdaya dan peran kampus bersinergi memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan lembaga seperti ini akan menjadi satu kekuatan di dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, kekhawatiran disintegrasi bangsa bisa tercabik-cabik sempat dilontarkan oleh Sestama Lemhanas, Komjen Suhardi Alius dalam sebuah acara pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, yang bertepatan dengan acara pelantikan Pengurus Cabang

PWRI oleh Ketua Pembina PB PWRI, Prof Dr Haryono Suyono, beberapa waktu lalu di Ternate. Lemhanas memang sedang melakukan sosialisasi wawasan nilai-nilai kebangsaan di tengah hebatnya badai globalisasi menerpa ke berbagai negara termasuk Indonesia. Sestama Komjen Suhardi Alius membeberkan kondisi globalisasi yang bisa mengancam berbagai negara dengan melihat dinamika bangsa dewasa ini. Dia sempat menunjuk dua pulau yang sudah habis hasil bahan galian timah yakni Pulau Singkep. Pulau ini mulai merana karena hasilnya sudah habis, bahkan daerah Bangka katanya produksi terbesar timah dunia, kini banyak meninggalkan kolong yang menganga di mana-mana dan jika dilihat dari udara daerah itu bopeng karena dirusak akibat penambangan. Apa yang dikhawatirkan Sestama Lemhanas itu, sangat beralasan apalagi negeri ini memiliki ratusan pulau, ratusan etnis suku bangsa dan agama, jika tidak dikelola secara baik maka bangsa ini bisa tercabikcabik. Sebagai contoh saja, banyak masyarakat kita dewasa ini gampang tersinggung dan pecah konflik antarwarga, baik di Papua dan Poso serta daerah di

Provinsi Aceh dan sebagainya. Sementara pelajaran tentang Pancasila dan etika serta P4 banyak ditinggalkan di sekolah-sekolah. Bangsa yang dulu dikenal dengan ramah dan gotong-royong, tapi kini gampang marah. Hal-hal kecil saja masyarakat gampang terjadi, sehingga kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Kekhwatiran lain di era globalisasi begitu mudahnya paham ideologi masuk masuk keberbagai negara termasuk Indonesia tanpa harus bertatap muka tetapi berhasil mempengaruhi sebuah bangsa. Ideologi yang radikal itu masuk melalui internet dan orang terpengaruh. Karena kondisi toleransi kini sudah banyak berkurang akibat perubahan nilai yang cepat, akan mudah masuk paham seperti itu. Untuk itu kita perlu menjaga nilai-nilai kebangsan termasuk menjaga pengelolaan sumber daya alamnya yang baik, kalau tidak 230 juta masyarakat nanti akan menjadi penonton. Apa yang dibeberkan Sestama Lemhanas itu me-

”

masyarakat. Kita harus memberdayakan masyarakat agar tetap terjaga keutuhannya, termasuk memberdayakan supaya tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Apalagi agenda pembangunan dunia baru yang disebut sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuh belas target sasaran pembangunan dunia yang disebut sebagai target sasaran dunia (global goals) mulai kita hadapi bersama saat ini. Target yang akan diselesaikan dalam waktu limabelas tahun itu menempatkan sasaran utama penghapusan kemiskinan dan kelaparan secara total, penghapusan kemiskinan sampai ke titik nol. Gagasan baru yang memunculkan lembaga pemberdayaan seperti Posdaya dan Silver College yang dicanangkan Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, dengan bersinergi dengan 400 kampus di berbagai daerah di Indonesia patut menjadi contoh dan dikembangkan secara berkelanjutan. Karena peran-

Persatuan dan kesatuan bangsa bisa utuh terjaga apabila kita tetap mengedepankan kesatuan dan persatuan, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat seperti membentuk Posdaya dan peran kampus bersinergi memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan lembaga seperti ini akan menjadi satu kekuatan di dalam pemberdayaan masyarakat.

nurut hemat saya, haruslah diiringi keseimbangan untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan juga keseimbangan menjaga alam dan sumber daya, termasuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti yang gencar dilakukan misalnya, Yayasan Damandiri melalui Posdaya serta peran kampus melalui KKN tematik mahasiswa dan membentuk Silver College di berbagai daerah yang sudah gegapgempita hadir di tengah

nya tidak saja menjadi ajang pertemuaan para lansia dan membangkitkan kembali semangat gotong-royong, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi lebih jauh adalah ikut menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di desa-desa di seluruh pelosok Tanah Air. (Penulis adalah Wartawan Koran TERBITTOP dan Anggota Pengurus Bidang Kekeluargaan dan Pengabdian Masyarakat IKAL Lemhanas)

KIRIM TULISAN OPINI ATAU SUARA ANDA: Anda punya gagasan dan opini atau keluhan tentang kebijakan pelayanan publik? Kiriman tulisan Anda ke Redaksi Koran TERBITTOP maksimal 5.000 karakter melalui email: [email protected], ditandatangani dan identitas lengkap.

metropolis 5

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

Pembentukan Posdaya Dimulai Lingkaran Kecil BOGOR (TERBITTOP) — Pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) hendaknya dimulai dengan membentuk lingkaran kecil seperti lingkaran kecil kesehatan, lingkaran kecil pendidikan, lingkaran kecil lingkungan dan lingkaran kecil wirausaha. Setelah lingkaran kecil selesai, maka lingkaran kecil itu semua digabungkan menjadi lingkaran besar menjadi apa yang disebut Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Demikian disarankan Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, ketika meninjau peserta Observasi Study Tour ( OST) dari Kebupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boyolali di Posdaya) Panca Galih di RW 03, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, baru-baru ini. Tidak kurang dari 150 utusan dari pemerintah

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boyolai berkunjung disalah satu Posdaya binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor Barat untuk melihat dari dekat apa yang dikerjakan oleh Posdaya tersebut. ”Diharapkan nantinya mereka juga bisa mengunjungi apa yang dikerjakan oleh mahasiswa Universitas Ibn Khaldun di lapangan bersama masyarakat di desa,” harap Pror Haryono. Menurut Prof Haryono apa yang dilakukan oleh Ketua Posdaya Panca Galih, Yani Masdjud, kepada kelompok-kelompok Posdaya binaanya sudah benar dan tepat. Sehingga pengetahuan ini bisa dicontoh dan dibawa kedaerah masingmasing untuk dipraktikkan dan ditularkan, tentunya disesuaikan dengan adat dan budaya lokal.

Yani menambahkan, bahwa Posdaya yang dibentuknya pada November 2011 lalu itu diawali dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah gizi, sekolah perempuan aktif kreatif, majelis taklim, posyandu, posbindu, UKM keripik singkong, keripik ubi jalar, membuat kerajinan bambu hitam, kue brownis kering, kerajinan payet, kerajinan perca, LKM simpan pinjam (Paguyuban Mandiri), kebun bergizi, tanaman obat keluarga (toga) dan gotong-royong. Sebelumnya Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono menandatangani Naskah Kerja Sama antara Yayasan Damandiri dan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Dr H Ending Bahruddin MAg, serta menyampaikan orasi ilmiah didepan mahasiswa di kampus tersebut. (ris)

LINTAS Penampungan PKL di Jl Cengkeh Sepi Pembeli JAKARTA (TERBITTOP) —Pedagang kaki lima (PKL) Kota Tua akan direlokasi ke Jalan Cengkeh. Namun, pedagang menilai pembeli di lokasi relokasi yang berbatasan dengan Jakarta Utara tersebut tidak seramai ketika berdagang di Kota Tua. ”Jadi, kita akan kaji bagaimana keramaian pengunjung di sana sekaligus pemindahan PKL.” ”Logika saja, kalau pengunjung di Fatahillah lapar masa kalau mau makan harus ke sini dulu yang letaknya 100 meter, pasti kan mereka cari warung yang dekat,” kata Irwan (32), salah satu pedagang yang masih berjualan di Fatahillah, Sabtu (24/10). Camat Taman Sari, Paris Limbong mengatakan, pihaknya bersama Sudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat akan melakukan kajian lokasi berdagang di Jalan Cengkeh tersebut. (brtjkt)

Pengunjung Keluhkan PRJU yang Tak Dilengkapi Toilet JAKARTA (TERBITTOP) — Pengunjung Pekan Rakyat Jakarta Utara (PRJU) yang digelar di Jl Boulevard Raya, Blok M, Kelapa Gading, mengeluhkan tidak adanya toilet di lokasi tersebut. ”Kita hanya anggarkan tenda untuk stan, meja dan beberapa perlengkapan lainnya. Kalau mengadakan kegiatan seperti ini, harusnya ada toiletnya. Kita yang belanja juga nyaman,” ujar Agus Marso (31), salah satu pengunjung, Sabtu (24/10) di lokasi. Kasudin Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Utara, Robinhot Sinaga mengakui, pihaknya tidak melengkapi kegiatan itu dengan fasilitas toilet portable.Hal itu, kata Robinhot, diambil lantaran ingin melakukan penghematan. ”Kita hanya anggarkan tenda untuk stan, meja dan beberapa perlengkapan lainnya untuk para pedagang menjajakan barang dagangannya,” katanya. (brtjkt)

Kota Depok Dapat Penghargaan dari Kementerian Kominfo DOK DAMANDIRI

MENINJAU POSDAYA — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, ketika meninjau kegatan Pos Peemberdayaan Keluarga (Posdaya) Panca Galih di RW 03 Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, belum lama ini. Pada kesempatan itu hadir peserta Observasi Study Tour (OST) dari Kebupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Boyolali, di Posdaya tersebut.

Pedagang Pasar Sekota Depok Siap Bersaing di Pasar ASEAN DEPOK (TERBITTOP) — Ratusan pedagang dan petugas retribusi pasar sekota Depok, Senin (5/10) hingga Kamis (8/10) mengikuti Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Usaha Pegadang Pasar, yang berlangsung di Sukarveni Siliwangi, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Diklat SDM, Sektor Perdagangan Kementerian Perdagangan RI, Eddie Y Lasief SH, MSi, yang ditemui TERBITTOP, mengatakan, Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Usaha Pegadang Pasar, baru pertama kali diselenggarakan setelah berdirinya Kota Depok, dari kotif menjadi kota. Diklat tenis ini diselenggarakan atas bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMK dan Pasar Kota Depok dan sektor Perdagangan Kementerian Perdagangan RI. Eddie mengatakan, diklat ini diperuntukkan bagi para pengelola dan perwakilan pedagang pasar yang betul-betul melakukan usaha dagang di wilayah Kota Depok. ”Tujuan diklat ini, untuk meningkatkan kapasitas para pedagang pasar tradisional terkait dengan pengelola keuangan usaha agar dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya dalam menerapkan teknis pembukuan dan usaha yang tertib dan sesuai dan tepat. Menurut Eddie, pasar tradisional merupakan pusat ekonomi rakyat yang menjadi penyangga perekonomian nasional, sehingga harus terus dijaga stabilitas dan posisinya menjadikan pasar tradisional sebagai garda terdepan ekonomi rakyat daerah masing-masing. Pedagang pasar lebih tinggi aktivitas jual-beli di pasar merupakan salah satu pusat perputaran uang tinggi dan berpotensi untuk di bangkitkan melihat besarnya jumlah pedagang yang terlibat. (zis)

Basuki Prediksi UMP DKI di Atas Rp3 Juta JAKARTA (TERBITTOP) — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 tidak akan jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015 yang telah ditetapkan sebesar Rp2.980.000. Nilai tersebut berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Basuki memprediksi nilai UMP DKI Jakarta tahun depan bisa mencapai Rp3 juta. Untuk menentukan UMP 2016 pihaknya akan tetap menggunakan mekanisme lama. Yakni memakai nilai KHL, ditambah dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. ”Iya memakai cara-cara yang lama. KHL, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berapa, dihitung semuanya. Kita perkirakan mencapai Rp3 juta,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/10) malam. Sementara itu, Basuki mengaku belum menerima laporan terhadap penetapan KHL 2015, dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Namun pihaknya percaya dengan kebija-

kan yang telah diambil oleh instansi terkait. Dewan pengupahan terdiri dari tripartit, yakni pemerintah, pengusaha dan unsur buruh. Naik 14,2 Persen Seperti diketahui, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan KHL 2015 sebesar Rp2,98 juta. Angka itu naik 14,2 persen atau Rp441.826 dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2.538.174. Dalam penetapan KHL tersebut sempat terjadi perdebatan panjang dalam. Dewan pengupahan akan mulai bersidang untuk membahas UMP 2016 mulai pada Selasa (27/10) pekan depan. Sebagai informasi, nilai KHL pada

Basuki Tjahaja Purnama 2012 ditetapkan sebesar Rp1.401.000 dengan UMP Rp1.529.150. Sedangkan nilai KHL 2013 sebesar Rp1.987.789 dengan UMP Rp2.200.000. Sementara pada 2014 nilai KHL mencapai Rp2.299.860 dengan UMP sebesar Rp2.441.301. (brtjkt)

Pemerintah Provinsi DKI Ajak Pemkot Bekasi Bahas Sampah JAKARTA (TERBITTOP) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah. Hal tersebut disampaikannya secara langsung terkait enam unit truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Rabu (21/10) malam. ”Masalah sampah ini sebaiknya kita atur bersama, antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi. Karena penyelesaian masalah sampah perlu dukungan dari semua pihak,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis. Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota, termasuk masalah sampah, pihaknya berencana memperluas tanggung jawab. ”Maksudnya, kita ini kan bersebelahan, jadi kami (Pemprov DKI) akan memperluas tanggung jawab, ada biaya juga yang akan dikeluarkan untuk wilayah di sekitar Jakarta,” ujar Ahok.

Sementara itu, terkait masalah penahanan truktruk sampah tersebut, dia menuturkan apabila Pemkot Bekasi berencana menutup Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, maka akan menimbulkan masalah baru. ”Kalau Pemkot Bekasi memutuskan menutup TPST Bantar Gebang, nanti sampah-sampah malah menumpuk di Jakarta dan pada akhirnya akan menjadi bencana nasional,” tutur Ahok. Oleh karena itu, Ahok menyarankan sebaiknya Pemprov DKI duduk bersama dengan Pemkot Bekasi untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Seperti diketahui, sebanyak enam unit truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Rabu (21/ 10) malam kemarin karena menyalahi ketentuan operasional. Perjanjian operasional yang dilanggar itu, yakni berupa waktu pendistribusian sampah dari Jakarta menuju TPST Bantar Gebang yang seharusnya dilakukan malam hari, namun dilakukan pada siang hari. (ant)

DEPOK (TERBITTOP) — Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Kamis (18/10) dinihari memberikan penghargaan ICT Pura kepada 30 kota dan kabupaten Indonesia di Medan. Salah satu di antaranya adalah Kota Depok, Jawa Barat. Penghargaan ICT Pura merupakan penghargaan yang diberikan kepada kota dan kabupaten pemangku kepentingan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya adalah agar Kementerian Kominfo memiliki data indikator yang lengkap di bidang TIK, termutakhir, dan terukur hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurut Menkominfo, Rudiantara, tahun ini terdapat 165 kota dan kabupaten yang telah terpilih untuk diikutsertakan, dan hasilnya ada 30 daerah yang mendapatkan penghargaan terbagi ke dalam tiga kategori, kategori utama, madya, dan muda, serta penghargaan khusus bagi daerah dengan potensi pengembangan IT. Untuk kategori utama, ada sembilan daerah yang memperoleh penghargaan, yakni Kota Palopo, Kab Badung, Kab Aceh Barat, Kab Banyuasin, Kab Cirebon,

Kab Gresik, Mandailing Natal dan Kab Banyumas. Kategori madya, penghargaan diberikan kepada sembilan daerah, yakni Kabupaten Garut, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kab Pekalongan, Kab Sinjai, Kota Tebing Tinggi dan Kota Sukabumi. Untuk kategori muda terdapat sembilan daerah; masing-masing Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Jepara, Kab Sidoarjo, Kuantan Sengingi, Kab Bolaang Mongondow Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Solok dan Kab Halmahera Utara. Kota dan kabupaten yang termasuk dalam kategori muda merupakan kota yang dinilai hampir siap untuk menghadapi era ekonomi digital. Menkominfo Rudiantara kepada TERBITTOP, di Jakarta, mengatakan, penganugerahan ICT Pura bertempat di Kota Medan, kota ini mendapatkan ranking pertama kategori utama pada tahun 2011. Kota Medan layak mendapatkan peringkat pertama karena pengelolaan teknologi informasinya telah mampu melayani dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (zis)

Dinkes Kota Depok Gelar Festival Film dan Band ’Keren Tanpa Rokok’ DEPOK (TERBITTOP) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menggelar sebuah ajang positif bagi para sineas (pembuat film) dan musisi muda yang ada di Kota Depok. Festival film dan band, ajang yang diperuntukkan bagi pelajar SMA dan sederajat ini mengusung dengan tema: ’Keren Tanpa Rokok’. ”Festival film dan band ini kami ingin kampanyekan di kalangan anak muda khususnya kaum pelajar mengenai bahaya rokok dan menjalani hidup sehat tanpa rokok,” ujar Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes, Tri Wahyuningsih, baru-baru ini. Adapun ketentuan untuk festival film pendek, seperti setiap pelajar di Kota Depok, baik individu maupun kelompok dari sekolah yang sama atau berbeda. Sekarang sudah bisa daftarkan hasil karyanya. Selain itu, juga Pengambilan gambar bisa menggunakan kamera DSLR, handycam, maupun hanya menggunakan smartphone saja. ”Silakan berekspresi melalui media apa saja, yang terpenting bisa diupload serta memiliki alur cerita menarik insya Allah akan menang,” lanjut Tri. Sementara itu, untuk festi-

val band, setiap grup band harus melewati beberapa tahapan, di antaranya adalah babak seleksi awal, kemudian tahapan eliminasi, serta babak final yang rencananya akan dilangsungkan pada 21 November 2015, bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Tri mengatakan, tantangan dari dua festival ini adalah akan menjadikannya sebagai agenda acara yang berkesinambungan, sehingga akan meningkatkan prestasi dan kualitas karya dari para sineas dan musisi muda di Kota Depok. ”Ke depannya apabila ada roadshow ke sekolah-sekolah mengenai rokok, akan diputarkan film pendek hasil karya pemenang dalam kunjungan edukasi tersebut,” tandasnya. Yang berminat untuk menjadi peserta, bisa langsung ke Kastara Production, Jl H Asmawi No 48, Beji, Depok, Jabar. Pendaftaran festival film dan band ini tidak dipungut biaya (gratis), dan dibuka sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai 8 November 2015. Formulir pendaftaran bisa bisa langsung ke www.festivalfilm.co, kastaranews.com, dan buletindepok.com,” ujar Tri. (zis)

nusantara

Inilah Orang di Balik Kemajuan SMA 3 Mamuju

6

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

Ajakan Prof Dr Haryono Suyono H Muhammad Tahir MAMUJU (TERBITTOP) — Kemajuan dan keberhasilan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Mamuju sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Mamuju, tak lepas dari sosok kepala sekolahnya. Sebut saja namanya H Muhammad Tahir. Pria sederhana yang telah tiga tahun menjabat di SMA 3 Mamuju ini memiliki segudang pengalaman dan juga prestasi. SMA 3 yang awalnya cuma SMA biasa-biasa saja, kini di bawah kepemimpinan sosok Muhammad Tahir, sekolah tersebut bisa bersaing dengan SMA unggulan lainnya di Kabupaten Mamuju seperti SMA 1 Mamuju dan SMA 2 Mamuju. Saat TERBITTOP berkunjung ke ruang kerja Kepala Sekolah SMA 3 Mamuju dan mewawancarai pekan lalu, ia mengatakan, keberhasilan dirinya membawa SMA 3 menjadi salah satu SMA terfavorit di Kabupaten Mamuju, tak lepas dari peran serta guru dan juga muridmuridnya, yang telah memberikan seluruh tenaga, pikiran serta dedikasi mereka sehingga sekolah ini bisa bersaing. ”Saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari guru-guru dan para murid, sehingga saya mengatakan bahwa keberhasilan ini menjadi keberhasilan seluruh pihak,” kata Muhammad Tahir. Ia mengatakan, keberhasilan SMA 3 Mamuju yang menjadikan sekolah ini sebagai tempat favorit para orangtua untuk menjadi sekolah bagi anak-anaknya, tak lepas dari prestasi, baik akademik maupun non akademik. ”Sudah tiga tahun berturut-turut, pada ujian nasional sekolah kami telah berhasil meluluskan siswasiswi kami seluruhnya,” kata pria sederhana yang telah menjabat tiga tahun sebagai kepala sekolah. Ia juga mengatakan, saat ini jumlah siswa-siswi kelas satu sampai kelas tiga bertambah dari yang hanya berjumlah 150 siswa, kini 300 siswa. ”Sejak setahun lebih, yang mendaftar ke sekolah ini sangat banyak. Saking banyaknya kami harus menambah empat ruang kelas untuk mengakomodir siswa-siswi, yang ingin mendapatkan ilmu di sekolah ini,” tambahnya. (andi saputra)

Pelayanan Puskesmas Cilograng Lebak Buruk LEBAK (TERBITTOP) — Pelayanan Puskesmas Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, mendapat sorotan. Selain pelayanannya yang tidak maksimal, tak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan tidak tepatnya waktu operasional pelayanan puskesmas. Hal tersebut disayangkan mengingat Kabupaten Lebak mempunyai program unggulan di bidang kesehatan bernama Lebak Sehat. ”Saya datang jam sepuluh, tapi belum ada satu pun petugas di puskesmas yang datang,” ungkap Siti Rukma, salah seorang warga Desa Cireundeu kepada wartawan. Menurut Siti, saat itu ia tengah membawa pasien dalam kondisi kritis, namun sayang sesampainya di puskesmas, petugas terkesan cuek padahal melihat pasien dalam kondisi kritis. ”Petugasnya pada cuek, padahal mereka melihat saya bawa pasien kritis, seperti enggak peduli dan biasa-biasa aja,” keluhnya.

Terpisah, Rijwan, aktivis Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Sukabumi, menyangkan masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan puskesmas setempat. Padahal, mendapat pelayanan terutama dalam bidang kesehatan merupakan hal dasar yang seyogianya didapatkan masyarakat. ”Pelayanan publik itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, bukan malah membuat susah apalagi ini berhubungan dengan orang yang sakit,” kata Rijwan. Menurutnya, masyarakat Cilograng yang ingin berobat sangat bergantung kepada puskesmas, mengingat akses masyarakat untuk menuju rumah sakit di pusat kota yang sangat jauh. Untuk itu, ia sangat mengharapkan peran puskesmas lebih optimal dan maksimal dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. (gunawan)

Dishub Kabupaten Cirebon Genjot PAD Retribusi Parkir CIREBON (TERBITTOP) — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Berbagai cara telah dilaksanakan oleh dishub agar potensi parkir yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya yang ditangani dishub bisa lebih dioptimalkan. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dishub Kabupaten Cirebon, H Eko Nugroho mengakui, pihaknya selama ini telah melakukan berbagai program guna menyukseskan target pendapatan dari parkir. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pembinaan kepada petugas parkir. ”Sekarang saja kita sedang melaksanakan pembinaan kepada seluruh petugas parkir yang terdata di Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan pembinaan sendiri dipisah per zona sehingga bisa dilaksanakan bertahap,” ujar Eko, belum lama ini. Meskipun yang hadir hanya koordinator parkir di wilayahnya masing-masing, kata Eko, pihaknya merasa yakin program pembinaan ini akan berhasil. Pasalnya, beberapa titik parkir yang ada di Kabupaten Cirebon sudah lebih baik dari sebelumnya. ”Pembinaan yang dilakukan meliputi pemahaman petugas parkir akan rambu-rambu lalu-lintas dan juga tujuan utama dari adanya para petugas parkir. Nah, tugas koordinator untuk memberikan pemahaman kepada para petugas parkir lainnya,” jelasnya. (dj)

1.000 Sarjana Kesehatan Diterjunkan ke Desa SURABAYA (TERBITTOP) — Kesehatan merupakan bagian paling penting dari peningkatan usia harapan hidup. Namun sayangnya belum banyak sarjana-sarjana kesehatan masyarakat yang terjun langsung desa-desa untuk membuat masyarakat hidup sehat. Dalam hal ini, Yayasan Damandiri akan mengajak 1.000 sarjana kesehatan masyarakat untuk turun ke desa membangun budaya hidup sehat. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, saat menjadi keynote speech dalam acara seminar dan sarasehan nasional kesehatan masyarakat yang

digelar Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) pada 17 Oktober 2015 lalu di ruang Rektorat Universitas Airlangga, Surabaya. Hadir dalam acara seminar ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr Harsono, Wakil Rektor III Universitas Airlangga, Prof Amir Alamsyah, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prof Dr Rika Subarniati SKM, dan Ketua Umum Persakmi, Hanifa Maher Denny SKM, MPH, PhD, yang langsung menyambut baik ajakan Prof Haryono Suyono. Sebagai langkah awal, kata Prof Haryono Suyo-

no, upaya menurunkan tenaga kesehatan masyarakat ke desa-desa dimulai dari wilayah Jawa Timur, lalu dilanjutkan ke Jawa Tengah. ”Tahun pertama ini kita harus betul-betul tunjukkan bisa menghasilkan uang untuk negara. Buktikan, tidak ada yang sakit, usia penduduk makin panjang, rumah sakit makin berkurang,” jelasnya. Selain mengajak para sarjana kesehatan masyarakat turun ke desa, Prof Haryono Suyono juga akan mengadakan suatu Silver College di mana mahasiswanya yang sudah berambut perak itu terjun ke desa jaringan yang kuat menjadi sesepuh pedesaan untuk membangun budaya sehat. (rel/ris)

DOK DAMANDIRI

CINDERAMATA — Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi), Hanifah, menyerahkan cinderamata kepada Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono (tengah), dan Kadinkes Jatim, dr Harsono (kanan), usai menjadi keynote speech dalam acara seminar dan sarasehan nasional kesehatan masyarakat Persakmi, di ruang Rektorat Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (17/10) lalu.

Bongkar-Muat Batubara di Muara Jati Ditutup J Wali Kota Cirebon Sepakat karena Timbulkan Pencemaran Laporan: Titik Sulaksana CIREBON (TERBITTOP) — Desakan masyarakat Kota Cirebon terkait penutupan aktivitas bongkar-muat batubara di Pelabuhan Muarajati Cirebon, karena dianggap menimbulkan pencemaran udara yang dapat menggangu kesehatan, akhirnya diterima Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara warga yang tinggal di sekitar pelabuhan, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Azis menyepakati pihaknya akan membuat surat rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat batubara kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan RI. ”Sebagai kepala daerah saya akan mengusulkan penutupan bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, ke pemerintah pusat. Karena kami ingin mendahulukan kepentingan bersama masyarakat Kota Cirebon. Akan tetapi, penutupan bongkar-muat batubara ini harus ditempuh dengan prosedur yang benar,” kata Azis, saat rapat dengar pendapat yang dilangsungkan di Gedung DPRD Kota Cirebon. Azis menegaskan, surat rekomendasi penutupan kegiatan bongkarmuat batubara itu, akan dibuat setelah DPRD Kota Cirebon melayangkan surat kepada Pemerintah Kota Cirebon. Menurutnya, persoalan pencemaran batubara itu sudah

lama terjadi, sejak dirinya belum menjadi wali kota. ”Setelah menerima usulan dari DPRD, baru Pemerintah Kota Cirebon akan melayangkan surat kepada lembaga berwenang seperti Kementerian Perhubungan, Kantor Pusat PT Pelindo II, dan Kementerian LH,” katanya. Menurut Azis, prosedur yang ditempuh harus benar karena kewenangan penutupan itu ada di tangan pemerintah pusat. ”Karena menutup aktivitas bongkar muat batubara itu tidak seperti menutup warung, maka harus menempuh prosedur yang benar dan sesuai dengan koridornya. Apalagi kewenangan ini (penutupan-red) adanya di pemerintah pusat. Jadi wali kota tidak serta merta berhak menutup kegiatan bongkar-muat batubara. Hanya bisa memberikan rekomendasi agar aktivitas bongkar-muat bisa ditutup,” ujarnya. Senada disampaikan Ketua

DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, DPRD Kota Cirebon tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya, menerima aspirasi masyarakat. Edi mengatakan, sedikitnya ada tiga poin penting yang terangkum dalam surat rekomendasi penutupan aktivitas bongkar batubara itu yang akan dilayangkan pihaknya. ”Pertama, mendesak kepada wali kota segera menerbitkan surat penutupan aktivitas bongkar batubara di Pelabuhan Cirebon, kedua, kepada warga di Kota Cirebon untuk bisa menjaga kondusivitas di daerah. Ketiga, meminta kepada pihak Pelindo dan KSOP bisa meminimalisir dampak debu batubara sesuai dengan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Provinsi Jabar,” kata Edi. Sementara itu, General Manager PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, Hudadi Soerjadjanegara mengatakan, pihaknya sama sekali tidak punya otoritas untuk menutup kegiatan bongkar-muat batubara di Pelabuhan Cirebon. Menurutnya, sebagai perusahaan BUMN, peran PT Pelindo II hanya menyediakan fasilitas sewa tempat yang ada di pelabuhan kepada tenant (penyewa tempat-red) saja, termasuk perusahaan bongkar-muat batubara. ”Kami (Pelindo-red) sama sekali tidak punya kewenangan untuk menutupnya. Kami pun tidak berhak melarang kapal masuk dan bersandar di pelabuhan, jika memang surat-surat dan izin resmi yang lengkap,” katanya. ***

Pembacaan Babad Cirebon Terasa Khidmat CIREBON (TERBITTOP) — Tradisi pembacaan Babad Keraton Kanoman malam 1 Muharram, berlangsung khidmat. Pembacaan babad yang menceritakan awal mula sejarah berdirinya Cirebon dimulai, ketika kirab pancapitu dan iring-iringan kaum membawa empat lilin gede, dan padupan tiba di Panggung Mande Mastaka. Sultan Raja Kanoman XII Mochammad Emirudin didampingi istri dan Pangeran Raja Mochammad Patih Qodiran serta famili keraton pun menyaksikan dengan khidmat. Sebelum pembacaan Babad Cirebon dilangsungkan, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis memberikan sambutan. Nampak hadir, pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pangeran Patih Qodiran mengatakan, pembacaan Babad Cirebon merupakan tradisi dari tahun ke tahun, untuk mengingatkan kepada masyarakat ikhwal sejarah berdirinya Cirebon. Babad tersebut, lanjut Qodiran, penyampaian pesan moral, peradaban dan syiar Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunungjati. Pembacaan Babad Cirebon selalu dilakukan pada 1 Muharam setiap tahunnya. Qodiran menyampaikan rasa bangga kepada Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, yang mengikuti dari awal prosesi pembacaan babad itu di HUT Kota Cirebon ke-646. ”Keraton Kanoman dan masyarakat Cirebon tidak bisa dipisahkan. Saya berharap Pemkot Cirebon turut menjaga kelestarian nilai sejarah,” katanya. (ts)

Sosialisasi DAK Pendidikan 2015, 120 Sekolah Segera Serap Anggaran

DOK

BERI PEMAPARAN — Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Drs Makmur Azhari MM, sedang memberikan pemaparan yang didampingi Kadis Pendidikan Drs Nukman Ms (kanan), dan Kabid Sarpras, Hermanto ST (kiri), di hadapan pengurus 120 sekolah.

LAMPUNG (TERBITTOP) — Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah. Di mana peruntukannya tidak lain untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan bagi menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar), Drs Makmur Azhari MM, dalam acara pembukaan Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan, pada Rabu (7/10) pekan lalu, di Aula SMP 3 Liwa. Wabup mengatakan, pendidikan merupakan bagian dari sector yang harus menjadi prioritas dalam upaya penuntasan kemiskinan dengan peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap dasar pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan derajat pendidikan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut akan menjadikan porum komunikasi di tingkat kabupa-

ten dalam kaitannya dengan pengelolaan DAK di seluruh sekolah penerima di Kabupaten Lambar, dalam hal ini maka diadakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan tanggapan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan DAK di masing-masing sekolah. Tentunya permasalahan yang di hadapi setiap sekolah sangat beragam mulai dari permasalahan teknis sampai dengan permasalahan khusus. Kemudian dengan peningkatan aksebilitas dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Lambar, dan salah satunya adalah bersumber dari dana alokasi khusus tersebut, maka untuk mencapai keberhasilannya pelaksanaan DAK di bidang pendidikan maka Dinas Pendidikan Lambar menggelar sosialisasi pengelolaan dan pelaksanaan DAK tahun 2015. ”Diharapkan bisa sesuai dengan rencana sehingga realisasi dan laporan kinerja bisa sesuai dengan target kiner-

ja yang sudah di tentukan oleh masing-masing sekolah yang menerima kucuran dana tersebut. Hal tersebut untuk menunjang penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan juga sebagai perwujudan keterlibatan masyarakat secara aktip dalam kegiatan pendidikan,” jelasnya. Selanjutnya diharapkan pelaksanaan di masing-masing sekolah penerima DAK tahun 2015 harus lebih baik dari tahun sebelumnya, untuk mencapai hal tersebut tentunya ada kerja sama yang baik dari seluruh elemen pendidikan dan masyarakat. Tentunya pemerintah harus terus berupaya mengembangkan pendidikan nasional khususnya di Lambar dengan memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya kepada semua peserta didik dan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan dan keahliaan agar mampu menjadi generasi masa depan yang mampu menjawab tantangan zaman. (agus salim/alhadi/nasrun)

nusantara 7

Pelabuhan Cirebon Akan Diperluas Dua Kali Lipat

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

Bupati Lampung Barat Kunker ke Kantor ESDM Jakarta LAMPUNG (TERBITTOP) — Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri, menemui pejabat Kementerian ESDM di kantor Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta, kemarin (Selasa, 6/10). Dari hasil pertemuan kemarin, agar mendorong percepatan untuk wilayah kerja panas bumi hasil penelitian survei pendahuluan (PSP) di Sekincau, selatan Lampung Barat. Dihubungi melalui dari ponselnya, Kabag Humas dan Protokol mengatakan, Bupati Mukhlis Basri yang didampingi Kadis Pertambangan dan Energi, Indra Kusuma, kemarin bertemu langsung

dengan Direktur Panas Bumi, Yunus Saifulhaq, serta Kasubdit Bina Program dan Penetapan Wilayah Kerja, Saiful, di ruang kerjanya. Dari hasil pertemuan itu juga Pemkab Lambar meminta kepada Dirjen EBTKE agar eks wilayah kerja panas bumi Suoh-Sekincau dapat digabungkan dengan wilayah kerja panas bumi yang akan ditetapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi yg berada di Kabupaten Lambar. Selanjutnya wilayah kerja panas bumi yang akan ditetapkan berada pada satu jenis kawasan hutan saja untuk percepatan proses izin pe-

manfaatan jasa lingkungan (IPJL) untuk panas bumi di kawasan hutan. ”Serta wilayah kerja panas bumi yang akan ditetapkan berada hanya di satu wilayah administrasi saja, berdasarkan potensi panas bumi berada, untuk menghindari konflik bagi hasil sumber daya alam. Dan yang terakhir usulan nama wilayah kerja panas bumi yang akan ditetapkan yaitu wilayah kerja panas bumi Sekincau, Tenong dan Suoh, dengan pertimbangan untuk memberikan kedekatan dengan masyarakat tempat keberadaan potensi panas bumi,” ujarnya. (agus salim/sumarlin)

CIREBON (TERBITTOP) — Pelabuhan Cirebon yang direncanakan sebagai pengganti Pelabuhan Cilamaya, Karawang, rencananya bakal diperbesar luas lahannya hingga mencapai 50 hektare untuk dermaga, atau dua kali lipat dari luas lahan dermaga yang ada saat ini. Rencananya, Dermaga baru itu akan dibangun sepanjang 1 kilometer, sehingga diperkirakan nantinya dapat memuat sekitar 2 juta kontainer. Hal tersebut dikemukakan Manajer Teknik dan Sistem Informasi Pelindo II, Hafif Somadi saat ditemui usai sosialisasi pengembangan Pelabuhan Cirebon di Gedung Islamic Centre, belum lama ini. Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Cirebon tersebut direncanakan akan menjadi sandaran bagi kapal-kapal besar pengangkut kontainer untuk keperluan ekspor dan impor. Pengembangan ini juga sebagi pintu gerbang ekspor dan perdagangan bagian timur Jawa Barat (Jabar). ”Sekarang ini, Pelabuhan Cirebon memiliki kedalaman sekitar 5 meter Low Water Spring (LWS) (muka air laut surut terendah-red). Maka dari itu, rencananya Pelabuhan Cirebon akan dikembangkan sampai kedalaman 14 meter, hal ini dikarenakan agar Pelabuhan Cirebon dapat menampung kapal-kapal besar pengangkut kontainer dan juga kapal pesiar,” terang Hafif. Kegiatan sosialisasi Pengembangan Pelabuhan Cirebon sebagai Pintu Gerbang Ekspor dan Perdagangan Bagian Timur Jawa Barat itu diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, Pelabuhan Cirebon yang ada sekarang ini sudah tidak layak lagi dan tua. Maka dari itu, sangat penting sekali melebar Pelabuhan Cirebon hingga 50 hektare. Pelabuhan Cirebon memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan dan industri ekspor-impor di bagian timur Jabar, dan juga sebagai penunjang pelabuhan Tanjung Priok. ”Potensi pengalihan bongkar-muat barang yang selama ini dilakukan Pelabuhan Tanjung Priok itu bakal dialihkan ke Pelabuhan Cirebon. Selain itu juga Pelabuhan Cirebon memiliki sarana transportasi sebagai penunjang pengiriman barang, seperti jalan tol, pembangunan Bandara Kertajati dan juga jalur double track kereta api,” papar dia. (ts)

Proyek Rp19 Miliar Diduga Sarat Permainan

HUMAS PEMKAB LAMBAR

KUNJUNGI KEMENTERIAN ESDM JAKARTA — Bupati Lampung Barat (Lambar), Mukhlis Basri, bersama Kadis Pertambangan dan Energi Lambar, Indra Kusuma, bertemu Direktur Panas Bumi, Yunus Sifulhaq, dan Kasubdit Bina Program dan Penetapan Wilayah Kerja di ruang kerjanya Kantor Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Jakarta, belum lama ini.

SINGKAT Kadis Pendidikan Janji Sikat Pungutan Liar CIREBON (TERBITTOP) — Banyaknya aduan orang tua siswa terkait pungutan yang tidak jelas dan sangat memberatkan oleh pihak sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Asdullah Anwar akan menindak tegas kepala sekolah yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut disampaikan Asdullah saat mengunjungi kegiatan di SMK Muhammadiyah Lemahabang Kecamatan Lemahabang belum lama ini. Dikatakan Asdullah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 sekolah diperbolehkan melakukan pungutan asalkan sudah ada kesepakatan dengan orang tua siswa dan penggunaannya dilakukan secara jelas dan transparan. ”Kalau sudah ada kesepakan dengan orang tua dan penggunaannya jelas dan transparan berdasarkan PP diperbolehkan sekolah melakukan pungutan,” kata Asdullah. Tahun 2015 Disdik telah menganggarkan Rp53 miliar untuk 13 jamban selebihnya untuk rehab, seandainya di sekolah tersebut sangat membutuhkan jamban untuk siswa dan guru, sedangkan dalam tahun ini belum mendapatkan bantuan, dipersilakan melakukan musyawarah dengan orang tua siswa untuk membangun jamban. (dod)

Koalisi LSM Lebak Ancam Geruduk Kantor Semen RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Koalisi LSM yang terdiri dari LSM Bentar dan Orator Kabupaten Lebak, Banten, mengancam akan menggeruduk kembali kantor pusat PT Cemindo Gemilang produsen semen merek Merah Putih di Jalan HR Rasuna Said Kav C 22 Jakarta, dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, jika tuntutan mereka terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat dilalui truk besar pengangkut material bangunan pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah tidak segera diperbaiki. ”Jika tuntutan warga Lebak melalui koalisi LSM tidak segera ditindaklanjuti, kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi ke kantor pusat PT Cemindo Gemiang di Jakarta,” ancam Ahmad Yani, koordinator Koalisi LSM Lebak kepada TERBITTOP, Rabu (21/10). Yani mengungkapkan, sebelumnya Senin (19/10) lalu, puluhan massa yang terdiri dari LSM Bentar dan Orator melakukan unjuk rasa di kantor pusat PT Cemindo Gemilang di Jakarta dan diterima sejumlah pimpinan PT Cemindo Gemilang. (gunawan)

Terkait Mobil Dinas

Kejari Kalianda Eksekusi Pejabat Pesawaran Laporan: Agus Salim LAMPUNG (TERBITTOP) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda menahan Doddy, setelah salinan putusan Mahkamah Agung (MA) diterima. MA mengeluarkan putusan Nomor 2319K/Pid.Sus/2013 yang memvonis terpidana empat tahun penjara. LP Rajabasa sudah menerima pelimpahan berkas dari Kejari Kalianda beserta terpidana Doddy Anugerah Putra, Kamis (15/10) siang pekan lalu. Doddy Anugerah Putra, pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung, Kamis (15/10). Ia ditahan dalam kasus pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran periode 2010-2015, semasa pimpinan Bupati Aries Sandy Mulaputra, yang juga tidak lain kakak kandungnya

Doddy Anugerah Putra (tengah)

Sebelumnya, proses eksekusi Doddy berjalan lama, pasalnya, putusan MA belum diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung, Yadi Rachmat mengatakan, sudah diterima dari pengadilan. ”Salinan putusannya sudah diterima,” kata Yadi. Setelah salinan diterima, jaksa baru bisa proses eksekusi. Dalam putusan MA, Doddy dinyatakan bersalah dalam perkara yang merugikan negara Rp127,3 juta. Terdakwa Doddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terdakwa tidak pernah mengajukan penawaran dan tidak mengikuti lelang, tidak pernah menjadi pemenang lelang, tetapi mengadakan kesepakatan jualbeli mobil seharga Rp885 juta, layaknya seorang pemenang lelang. (agus salim)

MAMUJU (TERBITTOP) — Proyek pembangunan tanggul penahan ombak yang sedang dikerjakan di Kecamatan Sumare, Kabupaten Mamuju, dengan menelan anggaran APBN sebesar Rp19 miliar dicurigai oleh LSM Laskar Antikorupsi Sulbar sarat permainan. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua LAK Sulbar Muslim Fatila Asis, belum lama ini. Muslim menyatakan keheranannya, karena proyek tersebut masih berlangsung, namun sudah ada tanggul yang ambruk dan amblas, akibat tekanan air. ”Jika tanggul itu dibuat sesuai aturan dan sebagaimana mestinya, hal itu tak mungkin terjadi,” kata Muslim. Dijelaskan, proyek penahan ombak itu panjangnya 300 meter, yang dianggarkan melalui Satuan Kerja (Satker)

Pelaksanaan Jaringan Air Kalukku – Karama Balai Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum Prov Sulbar tahun anggaran 2015. Pengerjaannya dilaksanakan PT Karya Bumi Nusantara, dengan total anggaran Rp19 miliar, dengan anggaran APBN. Karena adanya kejanggalan tersebut, pihaknya akan melakukan investigasi secara mendalam, dengan mengumpulkan informasi dan data akurat. ”Kami akan melakukan investigasi dalam waktu dekat dan mendalami persoalan ini, karena kami mencurigai adanya ketida beresan pekerjaan proyek. Kalau data yang kami kaji dan kumpulkan ternyata ada proses permainan di dalamnya, maka kami akan laporkan ke pihak berwajib,” tegas Muslim. (andi saputra)

PAD Kota Cirebon Mengalami Penurunan CIREBON (TERBITTOP) — Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon tahun ini mengalami penurunan Rp6,5 miliar atau 2,05 persen dibanding PAD tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pos penganggaran yang disampaikan Wali Kota Cirebon pada nota pengantar keuangan RAPBD 2016, terjadi penurunan pos pendapatan sebesar 0,6 persen, atau sebesar Rp7,2 miliar lebih dari APBD 2015. Menanggapi demikian, Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon menyebutkan dua komponen dalam pendapatan, dua di antaranya mengalami penurunan yaitu PAD sebesar 2,05 persen Rp6,5 miliar dan dana perimbangan turun 0,51 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah diperkirakan naik sebesar 1,5 persen atau sekitar Rp2,89 miliar lebih. ”Penurunan pendapatan APBD Kota Cirebon ini, Fraksi PDIP menilai Pemerintah Kota Cirebon harusnya lebih maksimal lagi dalam menggenjot PAD, banyak po-

tensi yang bisa dihasilkan. Jangan sampai pembangunan kota terhambat gara-gara cost anggaran minim,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati saat memberikan pandangan umum RAPBD 2016, Jumat (16/10). Selain itu pada pos belanja juga terjadi penurunan sebesar 0,46 persen atau Rp5,79 miliar. Dia menyebutkan, belanja tidak langsung naik signifikan sebesar Rp6,01 persen atau sekitar Rp38,29 miliar. Sementara dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belanja tidak langsung dianggarkan turun lebih signifikan yaitu sebesar 7,16 persen atau sekitar Rp44 miliar. Meskipun belanja tidak langsung naik cukup signifikan, dirinya menilai, secara keseluruhan PAD Kota Cirebon tahun ini mengalami penurunan. Dengan demikian, seharusnya pembangunan terus dijadikan pegangan sehingga tren turunnya PAD jangan sampai menimbulkan efek domino. (man)

’Duet Maut’ Mukhlis Basri Bersama Zaskia Gotik Meriahkan HUT Lambar Ke-24 LAMPUNG (TERBITTOP) — Pada puncak peringatan Liwa Nayuh tahun ini masyarakat 15 kecamatan tumpah di lapangan pemkab, yang menghadirkan artis-artis Ibu Kota untuk menghibur dan bergembira bersama masyarakat Lambar. Artis-artis tersebut di antaranya Ega dan Irvan KDI serta Zaskia Gotik yang berhasil membius masyarakat dengan penampilan apik mereka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lambar juga sempat berduet dengan Zaskia Gotik menyanyikan lagu ’Gadis atau Janda’ yang disambut antusias oleh masyarakat yang turut goyang bersama melihat keasyikan dan kemeriahan pesta di atas panggung. Puncak peringatan HUT Lambar yang ke-24, Pemkab Lampung Barat melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lambar melaksanakan pawai budaya sebagai rangkaian penutup dari kegiatan Festival Skala Brak tahun 2015, pada hari Sabtu (10/ 10) pekan lalu, di lapangan pemkab setempat, pawai budaya tersebut akan diikuti oleh seluruh kecamatan, sekolah dan berbagai suku dan etnis yang ada di wilayah

Lambar. Pada acara tersebut, masing-masing rombongan akan menampilkan atraksinya sesuai dengan hasil karya seni dan budaya yang ada dari daerahnya. Pawai budaya tersebut start dari depan Hotel Permata Liwa dan finis di jalur dua kompleks perkantoran Lampung Barat. Penyambutan peserta pawai budaya tersebut akan dilakukan para pejabat, baik pejabat dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Lampung Barat, Ujang Misron. Selanjutnya, pihaknya mengatakan, masing-masing kecamatan di Lambar juga sudah mempersiapkan pawai budaya sehingga pihak kecamatan sudah mengoordinir untuk dapat menampilkan kelompok terbaiknya. ”Pawai ini juga bagian dari menaikkan tensi kecintaan masyarakat terhadap seni budaya yang ada di Lambar, dengan harapan seni budaya bisa terus bangkit serta meningkat kualitasnya, demi kesejahteraan masyarakat, khusus untuk kegiatan Festival Skala Brak tujuannya adalah sebagai upaya promosi potensi bidang pariwisata

Nampak puluhan ribu masyarakat menyaksikan duet maut Bupati Lampung Barat Drs Mukhlis Basri (kanan) bersama artis dangdut kondang, Zaskia Gotik. yang dimiliki Lambar,” ungkapnya. Selain itu, tujuannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, baik lokal maupun luar daerah bahwa Lampung Barat memiliki banyak ragam budaya dan adatistiadat yang cukup menarik karena masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Selain potensi seni budaya, Lampung Barat juga memiliki potensi wisata alam, benda bersejarah dan lain sebagainya. (agus salim/sumarlin)

nusantara

FOTO BERSAMA — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh (kiri), foto bersama ketika ditemui wartawan Koran TERBITTOP di ruang kerjanya, belum lama ini.

11 Tahun Provinsi Sulbar di Bawah Nahkoda AAS MAMUJU (TERBITTOP) — Sebuah daerah tidak dibangun dalam sehari, begitu pula jika membicarakan tentang perjalanan pembangunan Provinsi Sulbar, perkembangan besar menggurita yang diukir, pastinya telah melalui berbagai halangan rintangan, membuatnya bisa berdiri kokoh dan menjadi ’payung’ kurang lebih dua ratus ribu warga masyarakat untuk berlindung di dalamnya. Tentu saja kerja keras, dedikasi, dan loyalitas berperan cukup besar di dalamnya, tak terasa, usia Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menginjak tahun ke-11. Perjalanan panjang telah kita lalui bersama di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Adnan Saleh. Dalam kepemimpinannya, Gubernur yang telah menjabat dua periode, telah mampu membawa provinsi ke-33 melesat maju. Daerah yang awalnya dianggap sebagai daerah pembuangan, kini berubah menjadi daerah primadona bagi semua orang. ”Dulu daerah ini dianggap sebagi daerah buangan, namun dengan komitmen, dedikasi dan loyalitas kita semua, maka Sulbar saat ini menjadi primadona untuk semua orang,” ungkap Gubernur Anwar Adnan Saleh yang akrab disapa AAS. Ia mengatakan, sebelas tahun perjalanan Provinsi Sulbar saat ini , telah berhasil menorehkan tinta emas pembangunan. Hal yang membanggakan lagi, menurutnya, karena di tahun ke-11 ini sebuah penghargaan Penghargaan WTP dari BPK RI kita dapatkan. ”WTP yang kita raih merupakan kado di ulang tahun Sulbar kali ini,” tutur Gubernur seraya menambahkan, di tengah pembangunan yang kian pesat, masih banyak pekerjaan rumah yang belum ia lakukan seperti kemiskinan yang belum terselesaikan, kesenjangan sosial, penganguran, di sisa jabatannya. (andi saputra)

Haul Mbah Kuwu Cirebon, FKKC Santuni Anak Yatim CIREBON (TERBITTOP) — Sedikitnya 412 kuwu dengan berpakaian serba hitam dan ikat kepala khas Cirebon, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) beserta perangkat desa se Kabupaten Cirebon, turut andil pada peringatan ’Haul Mbah Kuwu Sangkan Cirebon’ yang berlangsung tahun ini, FKKC pun berbagi dengan ratusan anak yatimpiatu dalam acara haul tersebut. Dalam kegiatan ’Haul Mbah Kuwu Sangkan Cirebon’ tersebut terlebih dahulu diawali dengan menggelar tahlilan bersama di komplek makam Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kec Gunungjati, Kab Cirebon, dan melanjutkan tahlilan di komplek makam Mbah Kuwu Cirebon di Desa Cirebon Girang, Kec Talun, Kab Cirebon. Usai menggelar tahlilan di komplek makam Sunan Gunung Jati yang dipimpin seorang tokoh agama, para kuwu (kepala desa) yang dikomandoi Ketua FKKC,

Moch Carkim, secara langsung memberikan santunan kepada 210 anak yatim-piatu. Kemudian mereka melakukan konvoi kendaraan bermotor menuju komplek makam Mbah Kuwu Cirebon yang dikawal anggota polisi dari Polres Cirebon. Acara tersebut juga dihadiri oleh, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Dandrem 063/SGJ Kol Inf Sutjipto, Dandim 0620 Letol Inf Aliyatin Mahmudi, Kapolres AKBP Sugeng Hariyanto, dan Ketua DPRD Mustofa. Selain itu purna kuwu se Kabupaten Cirebon, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan warga sekitar ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Usai kegiatan, Ketua FKKC Moch Carkim mengatakan, haul kali ini mengusung tema ’Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan Kuwu se-Kabupaten Cirebon Demi Terwujudnya Masyarakat Adem Sejahtera (Agamis, Damai, Ekonomi, Makmur dan Sejahtera)’. (ries)

8

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

DOK/IST

Posdaya Cakra Jaya Miliki Usaha Bervariatif YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Ketua Posdaya Cakra Jaya, Dusun Jolosutro, Kecamatan Piyungan, Rodianti mengatakan, Posdaya binaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini memiliki kegiatan cukup banyak dan bervariatif. Karena meliputi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, wirausaha, lingkungan, seni dan budaya serta bela negara. Hal itu dikatakan Rodianti saat mengadakan Pameran Produk Posdaya dalam Seminar dan Workshop Nasional Implementasi dan Implikasi UU No 6 Tahun 2014 Dalam Pemerintahan Desa yang diselenggarakan kerja sama antara UII dengan Yayasan Damandiri di Yogyakarta, baru-baru ini. Bidang keagamaan, lanjut Rodianti, mengadakan kajian rutin di masjid maupun di musala, pengajian ibu-ibu, tadarus Al-Quran. Bidang pendidikan, PAUD, TPA lansia, TPA anak-anak dan Balita. Bidang kesehatan, antara lain, melakukan posyandu, senam minggu pagi diikuti anakanak, kaum ibu, bapak serta para lansia dan

kebersihan lingkungan. Selain itu setiap minggu habis subuh dilakukan senam bersama yang diikuti semua warga dari anak-anak sampai lansia. Bidang ekonomi adalah membentuk kelompok ternak, kelompok tani ’murwat’, Kelompok Serba Usaha (KSU) Wijimulyo dan Kelompok Perajin ’Batik Cakra’. Dusun Jolo Sutro penduduknya sebagian besar adalah petani maka untuk usaha ekonomi selain ternak juga dikembangkan potensi lokal, diantaranya membuat keripik ketela, keripik singkong, keripik pisang, emping melinjo, keripik talas, kupat sayur manggar yang semunya dibuat masih menggunakan alat manual. Kegiatan kelompok budaya dan seni adalah, qasidah Melayu, upacara adat Jolosutro, kesenian Kejug Lesung, salawat maulid dengan tari Saman dan Mocopatan. Sementara lingkungan mengadakan kebersihan lingkungan. Bidang bela negara antara lain setiap HUT RI melakukan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan menyanyikan lagu ’Indonesia Raya’ setiap ada acara.

Posdaya ini, kata Rodianti, didirikan pada 9 Juli 2009. Karena Dusun Jolo Sutro dicanangkan sebagai Dusun Kebangsaan oleh Gusti Pembayun dan ketua karang taruna, maka setiap kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu ’Indonesia Raya’ ditutup dengan nyanyian ’Bagimu Negeri’ selain itu setiap rumah ada simbol lambang Garuda dan gambar presiden dan wakil presiden. Semua penduduk 210 KK atau sekitar 400 warga menjadi anggota Posdaya. Dampak mengikuti Posdaya sangat baik karena mereka dapat meningkatkan ekonomi membantu suami. Dengan adanya Posdaya ini persatuan dan kesatuan serta hidup gotong-royong warga sangat baik. Selain itu Posdaya ini juga punya kelompokkelompok kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam. Semua kandang tidak bercampur dengan hunian penduduk tetapi dikeluarkan terpisah dari perumahan warga sehingga bau kotorannya tidak mencemari lingkungan dan menggangu kesehatan. (rel/ris)

Rehabilitasi Irigasi DSDAP di Lebak Diduga Sarat Korupsi TERIMA LAPORAN MASYARAKAT — Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Sucipto, saat menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik penyelewengan anggaran pada pelaksanaan pembangunan irigasi di di Kampung Cisangu, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Banten pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

Plh Bupati Mamuju Evaluasi Kerja Humas MAMUJU (TERBITTOP) — Pelaksana Tugas harian Bupati Mamuju Daud Yahya akan segera melakukan evaluasi kerja Humas Pemkab Mamuju. Hal ini dikarenakan banyaknya masukan dan laporan media soal pembayaran langganan koran yang tertunggak hingga berbulan-bulan, serta indikasi tebang pilih media yang berhubungan kerja dengan Pemkab Mamuju. ”Saya belum mengetahui kalau ternyata ada beberapa media yang sampai berbulan-bulan belum terbayarkan anggaran langganan koran oleh Humas Pemkab Mamuju. Padahal, setahu saya seluruh anggaran publikasi untuk pemkab sudah terpusat di humas, dan anggaranya pun sudah turun semuanya,” kata Plh Bupati Mamuju Daud Yahya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/10). Dirinya heran, adanya penunggakan pembayaran sebagian media sampai berbulan-bulan oleh Humas Mamuju. Dia juga segera akan melakukan evaluasi kerja Humas Mamuju agar persoalan ini bisa secepatnya terselesaikan. ”Yah kalau memang ada indikasi bahwa humas sengaja tidak membayarkan hak rekan-rekan media yang bekerja sama dengan humas, maka saya akan berikan sanksi tegas, kepada pi-

hak-pihak yang bertanggung jawab atas hal ini. Apalagi ini menyangkut hubungan dengan rekan-rekan media yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam memberikan informasi ke publik terkait pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini,” tegas Plh Daud Yahya kepada beberapa awak media yang berkunjung ke ruangannya. Ia juga mendesak, agar kiranya pihak humas segera menyelesaikan tunggakan pembayaran beberapa media yang telah memiliki ikatan kerja sama dengan Pemerintah Mamuju. ”Kalau memang ada media yang belum terbayarkan langganan korannya, sedangkan dia telah memiliki ikatan kerja sama sejak dari awal, saya harap humas segera melakukan pembayaran kepada media tersebut,” tutur Daud Yahya. Daud Yahya menyayangkan adanya isu yang mengatakan, ada pihak humas yang tebang pilih media, yang akan diakomodir untuk kerja sama dengan Pemkab Mamuju. ”Ini tidak benar kalau ini saya dapatkan, maka jelas ini sudah melanggar peraturan, yang jelas akan ada sanksi tegas kepada pihak humas yang kedapatan melakukan hal tersebut,” pungkasnya. (andi saputra)

DOK

Laporan: Gunawan RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Ketua Himpunan Permehati Pembangunan Banten Indonesia (HP2BI) Novi Agustia, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, untuk melaporkan adanya dugaan praktik penyelewengan anggaran pada pelaksanaan pembangunan irigasi di Kecamatan Cibadak oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Banten pada tahun anggaran 2013 dan 2014. ”Kami menduga pelaksanaan pembangunan irigasi di Kampung Cisangu, Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, dilakukan oleh oknum yang hanya ingin memperkaya diri. Terlihat pada pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut tidak sesuai spek yang diharapkan. Faktanya, kondisi bangunan kini sudah retak dan sebagian hancur,” kata Novi kepada wartawan di kantor Kejari

Rangkasbitung, Rabu (21/10). Dijelaskan Novi, pekerjaan irigasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Lebak, meski lokasi pembangunan irigasi sebagian berada di perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Akan tetapi, warga Cisangu yang berada di lokasi pembangunan, tidak mengetahui pengerjaan irigasi tersebut dan dari mana anggarannya.

Sertifikat di Balik Nama

Notaris dan BPN Lebak Diminta Bertanggung Jawab RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Mimin (52) warga Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten mengaku, sertifikat tanah miliknya yang dijaminkan ke seseorang bernama Hentik Desti (59), warga Rangkasbitung, ternyata secara diam-diam telah dibaliknamakan kepada pemberi pijaman uang. Padahal, Mimin mengaku selama ini tidak pernah membalik namakan sertifikat tersebut. ”Beberapa tahun lalu saudara saya itu meminjam uang kepada ibu Hentik sebesar Rp3 juta, dengan jaminan sertifikat rumah. Tapi ketika sertifikat dikembalikan, kok namanya jadi nama Hentik Desti. Padahal saudara saya itu tidak pernah atau meras membalik nama sertifikat tersebut. Jelas ini ada dugaan pemalsuan identitas sehingga muncul sertifikat atas nama Hentik,” ungkap Enden Mahyudin, keluarga Mimin di rumahnya seraya memperlihatkan foto kopi sertifikat tersebut kepada TERBITTOP, Kamis (22/10).

Enden yang juga politisi PDIP ini menceritakan, waktu itu saudaranya Mimin membeli sebuah rumah (bersertifikat) dari Mansyur, namun sertifikat tanahnya belum dibaliknamakan kepada Mimin, karena saat itu pihak penjual berjanji akan membalik nama sertifikatnya tersebut . Namun belum juga selesai di balik nama, sekitar tahun 2011, Mansyur meninggal dunia di Lampung. Akibatnya hingga kini sertifikat tersebut masih atas nama tangan pertama, Mansyur. ”Herannya, secara tiba-tiba sertifikat tanah tersebut sudah berubah nama kepemilikan kepada Hentik Desti. Padahal saudara saya itu tak pernah menjual rumah atau bidang tanah tersebut. Ia hanya menjaminkan sertifikat sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp3 juta kepada saudara Hentik. Anehnya sekarang sertifikat itu berubah kepemilikan,” papar Enden. Dengan dibaliknamanya sertifikat tersebut kata Mahyudin, diduga ada perbuatan mela-

wan hukum, apalagi untuk balik nama tersebut terlebih dahulu harus ada akta jual beli yang di buat di notaris. ”Kalau saya lihat akta jual-beli itu dibuatnya di Notaris Delino Stevanus kantornya di Mandala. Pada 25 April 2013, Kepala BPN-nya Pak Iyus Sudarso yang menandatangani sertifikat tersebut. Kami menduga notaris tidak jeli dan lalai dalam menerbitkan akta jual-beli. Sebab, saudara saya sendiri mengaku tidak merasa membuat akta jual-beli dan membalik nama sertifikat tersebut. Untuk itu kami meminta aparat hukum mengusut hal ini,” ungkap Enden. Sementara Notaris Deliano Stevanus yang dikonfirmasi terkait adanya pembuatan akta jual-beli tahun 2013 antara Mansyur dengan Henti Desti. Padahal Mansyur meninggal dunia tahun 2012 di Lampung, mengaku belum bisa memberikan klarifikasi, karena sedang berada di Jakarta. ”Nanti saja hari Selasa ya, saya sedang di Jakarta,” katanya singkat. (gunawan)

Diketahui, proses pembangunan sudah dua tahap,yaitu, pada tahap pertama dilakukan di tahun 2013 dengan pengerjaan di dua lokasi, yakni di Kampung Cisangu bawah dan Cisangu atas. Pada pelaksanaan di tahun 2014 itu hanya dilakukan di satu lokasi di Kampung Cisangu bawah. Persoalannya, menurut Novi, pembangunan yang dikerjakan oleh CV Pusaka Kusuma dengan total anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut tidak sesuai spek dan sudah merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. ”Kedatangan saya ke sini (Kejari) untuk meminta kepada penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku yang tidak bertanggungjawab dan yang hanya merugikan keuangan negara,” katanya. Sementara Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Rangkasbitung, Sucipto mengatakan, akan berusaha menelusuri kasus tersebut, dan Sucipto mengaku, laporan yang diterima oleh Kejari Rangkasbi-

tung sampai saat ini banyak, akan tetapi semua kasus pasti ditangani oleh pihak intel untuk dilakukan penyelidikan. ”Semua ada skala prioritas jadi kita juga tidak bisa secepat mungkin melakukan penyelidikan ini karena kasus yang lainnya sudah masuk, iya pada intinya kepada pihak pelapor untuk bersabar,” ujarnya. Dijelaskan Sucipto, masa kerja dirinya baru beberapa hari di Kejari Rangkasbtung, dan laporan yang masuk sangat banyak, sedangkan jaksa yang ada di Kejari Rangkasbitung sangat minim, sehingga hal ini sedikit terhambat kerja kejaksaan. ”Mohon disadari oleh pelapor, pelimpahan berkas yang dilimpahkan Kasi Intel yang dulu itu masih ada kasus MP3KI yang kini sudah masuk tahap penyidikan dan kami sudanag mengantongi nama tersangkanya. Maka kepada pelapor, agar bisa bersabar dan kita pasti akan mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya. ***

DPU Kabupaten Serang Bangun Jalan Desa Pakuncen SERANG (TERBITTOP) — Pada tahun 2015 ini Dinas Perkerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang telah membangun puluhan ruas jalan kabupaten dalam bentuk pembangunan maupun peningkatan. Di antara ruas jalan kabupaten yang telah selesai pembangunannya adalah ruas jalan di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara. Berdasarkan pantauan di lapangan, ruas jalan Desa Pakuncen telah dibangun sepanjang 1700 meter dengan lebar empat meter yang telah menelan anggaran sebesar Rp2.432.968.000 dikerjakan oleh PT Agya Karunia Abadi. Sayangnya kondisi hasil pekerjaan di lapangan lebar ruas jalan yang seharusnya empat meter ternyata hanya dibangun sepanjang tiga meter hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Serang, Jatnika menerangkan, ruas jalan Desa Pakuncen memang baru selesai dibangun oleh pihak pelaksana. Berdasarkan kontrak yang ada, volume ruas jalan tersebut seharusnya panjang 1700 meter dengan lebar empat meter. Berdasarkan informasi di atas DPU Kabupaten Serang akan menyurvei hasil pekerjaan di lapangan jika memang adanya pengurangan volume, kita akan tindak tegas pelaksana dengan cara membayar hasil perkerjaan yang telah dikerjakan oleh pelaksana. (rul)

soccer 9

Abbey Clancy Benci yang Gila Popularitas

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

LONDON (TERBITTOP) — Abbey Clancy adalah istri striker Stoke City, Peter Crouch. Secara mengejutkan, ia mengaku bencian kepada para istri dan kekasih pesepak bola atau biasa disebut WAGs, yang gila dengan popularitas. Bahkan, katanya, ia menyebut mereka ’bodoh’. ”Ini hal yang mengganggu saya. Ketika Anda melihat semua gadis ’bodoh’ tidur dengan pemain, kemudian menjual kisah mereka pada hari berikutnya,” kata Abbey yang dikutip laman Mirror. Pernyataan perempuan berusia 29 tahun itu, yang merupakan ibu dari dua anak itu, secara mengejutkan mengatakan pula ia tak suka dengan sepak bola. ”Saya membenci sepak bola, tidak tertarik sama sekali,” kilahnya. (klp)

Cristiano Ronaldo

GAGAL MAIN FILM DAPAT SEPATU EMAS MILAN (TERBITTOP) — Ada kabar buruk sekaligus kabar baik dari megabintang lapangaan hijau Cristiano Ronaldo. Kabar buruknya adalah, kegagalan Ronaldo dalam bermain film, dan berita baiknya bagaimana Ronaldo memboyong sepatu emas untuk yang keempat kali. Ini kabar buruknya, Alessandro Proto, pengusaha kaya Italia yang kisah kehidupannya akan difilmkan, menolak kehadiran bintang Real Madrid itu dalam film tersebut. Sebelumnya beredar kabar, di film garapan sutradara Martin Scorsese, berjudul The Manipulator itu, Ronaldo kebagian peran.

Jersey Lionel Messi TERLARIS SEJAGAT BARCELONA (TERBITTOP) -- Jersey juga jadi penentu, siapa pesepakbola paling populer sejagat. Tahun ini, menurut data yang dirilis Kitbag, jersey Messilah yang paling laris. Jersey di sini adalah kaos tim resmi dari klub yang dibeli suporter dengan nama dan nomor pemain.

Data penjualan yang dirilis adalah selama tiga bulan pertama musim ini, dan data yang diumumkan Kitbag dimulai pada 1 Juli sampai 30 September 2015. Fans Liverpool memilih jersey Philippe Coutinho, yang naik dari peringkat 38 ke posisi 10. Sementara posisi sembilan ditempati jersey Alexis, atau turun dari posisi enam tahun lalu. Musim lalu Manchester City gagal mendapatkan trofi, tapi Sergio Aguero tetap tenar. Musim lalu posisi 22, dan saat ini ada di urutan delapan. Ney-

mar pemain kunci Barcelona juga turun dalam penjualan jerseynya. Jika musim lalu urutan kedua, sekarang posisi tujuh. Yang bertahan di posisi enam adalah Wayne Rooney. Musim lalu Eden Hazard berada di urutan 12, saat ini di posisi keenam terlaris penjualan jerseynya. Kejutan terjadi pada Bastian Schweinsteiger, ia mengalami kenaikan 795 persen dari posisinya naik 27 peringkat ke tempat keempat.

Memphis Depay juga mengejutkan. Dengan nomor punggung 7, sebuah angka yang populer, ia merangsek ke posisi ketiga terlaris jerseynya. Penjualan jersey Cristiano Ronaldo juga naik 108 persen dibanding musim lalu, dari urutan keempat ke posisi kedua terlaris. Siapa pemuncaknya? Jawabannya adalah Lionel Messi. Posisi yang ia pertahankan sejak musim lalu. (bln)

Belakangan Proto menolak Ronaldo. Alasannya, ia tak ingin penonton tertuju pada kehadiran sang bintang ketimbang cerita filmnya. Ronaldo dikabarkan marah, namun mereda setelah ia diberi uang kompensasi 10 juta euro. Bagaimana kabar baiknya? Dalam waktu bersamaan CR7 memboyong Sepatu Emas Eropa yang keempat pasca mencetak 48 gol di La Liga bersama Real Madrid pada musim yang lalu. Ronaldo mengalahkan Lionel Messi dan Sergio Aguero. Sebelumnya, Ronaldo memboyong sepatu emas itu untuk musim 2007/2008, 2010/2011, dan 2013/ 2014, dan khusus untuk musim 2007/2008, Ronaldo masih berkostum Manchester United. Ronaldo menjadi pemain dengan koleksi Sepatu Emas Eropa terbanyak, unggul dari Messi, yang baru memiliki tiga Sepatu Emas Eropa. Peluang menambah koleksi sepatu emasnya lumayan besar, karena saat ini CR7 baru berusia 30 tahun. (bln)

Cristiano Ronaldo dengan sepatu emasnya.

Siapa Manajer Bergaji Tertinggi Premier League?

PAUL POGBA

Syok Setelah Rumahnya Dibobol Maling MILAN (TERBITTOP) — Paul Pogba ditimpa musibah, karena rumahnya dibobol maling. Peristiwanya terjadi ketika Pogba tengah bermain dalam Derby d'Italia di kota Milan. Saat membela Juventus itulah, maling menyantroni rumah sang bintang. Rumah yang dibobol maling itu letaknya di Santa Rita, barat laut Turin, Si maling memecahkan jendela, kemudian memboyong barang berharga seperti perhiasan emas dan berbagai pakaian desainer mahal. Pogba tahu kebobolan keesokan harinya dan ia syok melihat tempat tinggalnya diacak-acak. Polisi langsung bekerja mengungkap siapa pelaku, sementara Pogba memilih bungkam alias tak mau berkomentar apa saja. (bln)

LONDON (TERBITTOP) — Musim ini tak banyak yang berubah dalam deretan manajer Premier League. Namun di sisi gaji atau penghasilan mereka, cukup banyak perubahannya. Juergen Klopp yang mengganti Brendan Rogers misalnya, mengantong gaji menggiurkan. Gaji mantan manajer Dortmund itu lumayan tinggi. Maka, tak heran jika ia masuk 10 besar manajer di Premier League yang bergaji tinggi. Siapa saja mereka, ini urutannya (dalam mata uang poundsterling) 1. Jose Mourinho (Chelsea) – 8,5 juta 2. Arsene Wenger (Arsenal) – 8,3 juta 3. Louis van Gaal (Manchester United) – 7,3 juta 4. Juergen Klopp (Liverpool) – 7 juta 5. Manuel Pellegrini (Manchester City) – 4 juta 6. Slevan Billic (West Ham United) – 3 juta 7. Roberto Martinez (Everton) – 3 juta 8. Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspurs) – 2 juta 9. Tim Sherwood (Aston Villa) – 2 juta 10. Alan Pardew (Crystal Palace) – 1,5 juta

(sep)

Paul Pogba

Rumah Mewah Terbaru Victoria-Beckham Rp569 Miliar LONDON (TERBITTOP) — David dan Victoria Beckham membeli rumah baru nan mewah di Abbotswood Estate, kawasan Costswolds. Rumah bak istana tersebut dibeli dengan harga Rp569 miliar. Menurut laman Mirror, Abbotswood Estate merupakan kawasan rumah pedesaan paling mahal di Inggris. Rumah keluarga David Beckham ini seperti istana, 24 kali lebih besar dari rumah ukuran standar di Inggris. Di dalamnya ada 10 kamar tidur, dan enam kamar mandi. Terdapat juga lapangan sepak bola yang sangat luas. Di bagian dalamnya, David dan Victoria Beckham memilih desain klasik didominasi putih dan emas. Lampu chandelier serta tirai besar terlihat meng-

Rumah baru nan mewah yang baru dibeli David dan Victoria Beckham di Abbotswood Estate, di kawasan Costswolds, Inggris, dengan harga Rp569 miliar.

gantung indah di beberapa sudut. Di salah satu bagian kamar tidur yang begitu luas, terdapat ranjang besar. Di salah satu sudutnya ada jendela besar yang memperlihatkan pemandangan sejuk. Kabarnya David dan Victoria Beckham memang sengaja memilih kawasan Costswolds lantaran alasan privasi. Taman indah mengeliligi rumah itu secara khusus didesain salah satu arsitek pertamanan ternama di Inggris bernama Edwin Lutyens. Bunga-bunga cantik dan berwarna-warni tampak tersusun rapi. David dan Victoria juga menyediakan beberapa permainan di rumah untuk buah hati mereka, Brooklyn, Harper, Romeo, dan Cruz. (lie)

Jose Mourinho (Chelsea)

pendidikan & kesra

215 Mahasiswa Unand Lakukan KKN Tematik PADANG (TERBITTOP) — Sebanyak 215 orang mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) akan mengupayakan pembenahan pemukiman kumuh di daerah tersebut melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pada November hingga Desember 2015. ”Mahasiswa tersebut ikut KKN tematik atas usulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sedang fokus dalam pembenahan pemukiman kumuh di seluruh Indonesia,” kata Ketua KKN Unand, Ujang Khairul, di Padang, Sabtu. Dia menyebutkan mahasiswa yang akan ikut membenahi dalam KKN tersebut berasal dari Fakultas Teknik, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi dan Hukum. Untuk penataan dan pembangunan pemukiman, katanya, mahasiswa jurusan Teknik Sipil dan Mesin akan mengambil peranan. Untuk penataan lingkungan dan pembenahan sanitasi akan dilakukan oleh mahasiswa dari Teknik Lingkungan. Sedangkan penyuluhan peraturan akan dilakukan mahasiswa Fakultas Hukum. Serta bila ada pemenuhan dan penyuluhan UKMM atau koperasi akan melalui mahasiswa ekonomi. ”Kesemua mahasiswa ini akan berperan membantu Kementerian PU dalam membenahi pemukiman Kumuh,” ujarnya. (nt)

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

Berdayakan Masyarakat, UIKA Gabung dengan 400 Perguruan Tinggi BOGOR (TERBITTOP) — Universitas Ibn Khaldun (UIKA) ikut bergabung dengan lebih dari 400 perguruan tinggi se-Indonesia dalam memberdayakan keluarga prasejahtera lewat program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Kiprah UIKA ditandai dengan penandatanganan MoU antara Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono dan Rektor UIKA Dr H Ending Bahruddin MAg di halaman depan Gedung Rektorat UIKA, Bogor, belum lama ini. ”Saya bersyukur, karena hari ini Universitas Ibn Khaldun bergabung dengan Yayasan Damandiri, untuk bersama-sama dengan lebih dari 400 perguruan tinggi di Indonesia, ikut memberdayakan keluarga prasejahtera melalui KKN tematik Posdaya,” kata Prof Haryono, usai penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Penandatanganan MoU itu dilakukan bersamaan dengan Milad ke-10 Program Pascasarjana Magister Manajemen, yang ditandai pula dengan kuliah umum dengan keynote speaker Prof Haryono, di Aula Pertemuan Gedung Utama UIKA. Prof Haryono berharap, dengan ambil bagiannya mahasiswa UIKA dalam KKN

tematik Posdaya, masyarakat di desa yang berada di Bogor bisa lebih berdaya. ”Untuk itu, kita jangan merasa takut berbuat sesuatu bagi masyarakat,” tambah Prof Haryono, seraya menyebutkan konsep SIIS dalam berkiprah bagi pemberdayaan keluarga prasejahtera tersebut. Yakni, harus sabar dan tetap ber-ikhtiar, tetap ikhlas dan syukur. Secara terpisah, Rektor UIKA Dr H Ending Bahruddin MAg mengungkapkan, walaupun penandatanganan MoU antara UIKA dan Yayasan Damandiri baru dilakukan, sebenarnya kerja sama itu telah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu. ”Setiap mahasiswa yang melakukan KKN, pasti KKN-nya adalah KKN tematik Posdaya, terfokus pada pemberdayaan keluarga prasejahtera,” jelasnya, seraya menyebut sekitar dua bulan berselang UIKA juga telah melepas sekitar 134 mahasiswa untuk ber-KKN di 58 desa, yang berada di empat kecamatan Kabupaten Bogor. Bahkan ada desa yang berada di perbatasan Kabupaten Sukabumi. KKN tematik Posdaya yang dijalankan mahasiswa UIKA berjalan dengan baik.

HARIS FADILLAH

KULIAH UMUM — Presiden Corban University dari Oregon, Amerika Serikat, Prof Sheldon C Nord menyampaikan kuliah umum di Auditorium Universitas Trilogi, Jakarta, pekan lalu. Selain para mahasiswa Universitas Trilogi yang memadati ruang auditorium, hadir pada kuliah umum itu antara lain Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono, Rektor Universitas Trilogi Prof Asep Saefuddin, dosen Universitas Trilogi, dan undangan dari beberapa perguruan tinggi yang bermitra dengan Universitas Trilogi.

Untri Jalin Kemitraan dengan Corban University JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Trilogi menjalin kemitraan dengan Corban University dari negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Kerja sama ini dijalin, sebagaimana dikemukakan Prof Dr Haryono Suyono, ketua Yayasan Damandiri yang juga pembina Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) di mana Untri bernaung, bahwa kedua universitas tersebut walaupun berada di dua negara berbeda, memiliki persamaan dalam memajukan dunia pendidikan tinggi. ”Banyak sekali persamaan-persamaan yang kita kerjakan, sebagai misalnya Pak Asep (Prof Asep Saefuddin, rektor Universitas Trilogi-red) ini mengembangkan bagaimana seluruh dosen menjadi pemikir dari pengembangan usaha kita memajukan Universitas Trilogi. Sehingga Pak Rektor bertindak semacam kareografer, untuk memberi kesempatan kepada para dosen untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran,” kata Prof Haryono setelah menghadiri kuliah umum yang disampaikan President Corban University, Prof Sheldon C Nord yang mengangkat tema: ”Sistem Pendidikan Tinggi di AS, Sebuah Kasus di Corban University, Oregon, AS”, yang berlangsung di Auditorium Untri, Jakarta, pekan lalu. Prof Sheldon C Nord dalam kuliah umumnya, tak hanya menyinggung ketertarikan pada Posdaya. Tapi, juga memaparkan persoalan pendidikan tinggi di negaranya. Di antaranya, soal kucuran dana dari pemerintah sebagaimana juga disinggung Prof Haryono, mulai berkurang. Di sisi lain, pemerintah setempat, sebagaimana di Indonesia, juga memberikan perhatian serius pada pendidikan dasar. ”Keberhasilan seorang mahasiswa di perguruan tinggi, memiliki kaitan dengan pendidikan dasarnya,” kata Prof Nord, yang juga mengungkap banyak problem tengah dihadapi dunia pendidikan

10

tinggi di negaranya. Namun, yang paling menarik dari berbagai poin yang disampaikan Prof Nord itu adalah jawaban atas pertanyaan peserta kuliah umum terkait dengan tingginya biaya kuliah di Amerika Serikat. Dengan jawaban diplomatis, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan, kata Prof Nord, memang dibutuhkan pengorbanan. ”Sama seperti saya, keluarga saya juga berkorban terlebih dahulu sehingga saya seperti sekarang ini," kata Prof Nord di depan audiens yang memadati auditorium sehingga ada sebagian mahasiswa yang terpaksa berdiri. Pemahaman Budaya Mantan Menko Kesra dan Taskin yang juga dikenal sebagai begawan pemberdayaan keluarga ini menyebutkan, salah satu yang dikerjakan jajaran pengurus Universitas Trilogi adalah mengembangkan satu visi, yakni visi universitas dalam bidang pendidikan. ”Tidak boleh para dosen itu mengerjakan kuliahnya semaunya sendiri, tetapi harus merupakan kuliah yang memperkuat misi, yang telah diputuskan bersama oleh rektor dan pembinanya,” jelas Prof Haryono. Oleh karena itu, para dosen yang hanya mengembangkan ilmunya, semakin lama semakin disatukan, sehingga muncul nanti ’wajah’ Universitas Trilogi sebagaimana dikemukakan Prof Nord.

Dipaparkan, mahasiswa itu mengelaborasi apa yang diberikan di meja kuliah, pada upayaupaya yang mendorong partisipasi masyarakat, karena di Amerika yang maju pun, dana yang berasal dari pemerintah makin berkurang. Sehingga, mahasiswa akan pergi kuliah semata-mata karena dukungan masyarakatnya dan dukungan orangtua mahasiswa. ”Sehingga dengan sendirinya, masyarakat harus mendapat manfaat dari universitas yang ada. Itulah persisnya yang dilakukan Universitas Trilogi dengan tri dharmanya, yakni entrepreneur, kolaborasi, dan sekaligus kemandirian masyarakat,” papar Prof Haryono. Kemandirian masyarakat inilah yang didorong terus oleh Universitas Trilogi, karena kalau masyarakat mandiri mereka akan mengirim anak-anaknya sebagai mahasiswa lebih banyak lagi. Terkait dengan kemitraan yang akan dijalin antara Untri dan Corban University, Prof Haryono menyebutkan pihaknya akan membicarakan bagaimana bentuk kolaborasi antara Universitas Trilogi dengan Corban University tersebut. Soal persamaan kurikulum di antara kedua universitas, Prof Haryono mengatakan, ”Hal itu akan disamakan. Karena, pengembangan kurikulum didasarkan pada kebutuhan. Bukan pada tuntunan pada pemerintah, tapi how to respond to the people need”. Sementara itu, Prof Asep menekankan, bahwa pada pertukaran mahasiswa antara kedua universitas, kedua pihak harus saling memahami budaya. ”Kita ini memang harus sama- sama memahami budaya, karena kalau kita terus-terusan di dalam, kita juga semakin terpuruk. Jika kita tidak memahami bagaimana pola hidup orang lain, dan mereka pun tidak memahami pola hidup dari kita, maka terjadilah perbedaan yang tak seharusnya terjadi,” kata Prof Asep. (end/ris)

HARIS FADILLAH

NASKAH MOU — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (tengah), dan Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Dr H Ending Bahruddin MAg, didampingi pengurus teras UIKA Bogor memperlihatkan naskah Memorandum of Understanding (MoU) di depan Gedung Rektoran UIKA Bogor, belum lama ini. ”Sebenarnya gampang untuk mengetahui, apakah KKN itu berhasil atau tidak. Cirinya, begitu mahasiswa selesai berKKN mereka dilepas dengan tangisan,”

kilah Dr Ending, yang menekankan bahwa Posdaya yang dibentuk mahasiswa UIKA tetap dipantau keberadaannya, setidaknya sebulan sekali. (end)

11

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

Silver College Berdayakan Lansia KETUA Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono, kembali mengeluarkan gagasan brilian, sebagai bentuk perhatiannya terhadap para lansia, dengan didirikannya Silver College Ria Pembangunan yang pencanangannya berlangsung di Gedung Sasana Tresna Wreda, Cibubur, Jakarta Timur, belum lama ini.

S

ilver College ini nantinya akan ditangani YKBRP, bersama PWRI, dan lembaga-lembaga lain,” kata Prof Haryono dalam paparan mengenai gagasannya di hadapan para pengurus dan anggota Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan (YKBRP), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri), dan para lansia penghuni Sasana Tresna Wreda (STW) Ria Pembangunan. Sejumlah mantan menteri juga terlihat hadir di antaranya mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, mantan Menteri Koperasi Dr Subiakto Tjakrawerdaja, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, dan mantan Menteri PU Rahardi Ramlan. Kementerian Sosial diwakili Direktur Pelayanan Sosial Lansia Kementerian Sosial Tuti Kariyadi. Untuk menggerakan Silver College nanti, Prof Haryono tak hanya melibatkan yayasan dan lembaga yang menaruh perhatian kepada para lansia, tapi juga mengajak tidak kurang 400 universitas, di mana para mahasiswanya akan memberikan konstribusi. Pada saatnya nanti, di Silver College ini akan dilatih tak hanya para lansia supaya mandiri dan bahagia menikmati hari tuanya, serta mampu berperan dalam masyarakat dan lingkungan keluarga. Juga, para keluarga lansia mendapat pelatihan bagaimana seharusnya memperlakukan lansia, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keluarga mereka. Selain para mahasiswa yang perguruan tinggi atau universitasnya menjadi mitra dari Yayasan Damandiri. Prof Haryono yang juga ketua umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), yang menaruh perharian kepada para lansia dan kaum disabilitas ini, mengungkapkan latar belakang gagasan pendirian Silver College. Saat ini, jelasnya, ”

terjadi percepatan luar biasa dari kelompok lansia yang kecepatannya 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1970-an. Jadi, perlu ada langkah berbagai pihak agar jumlah lansia yang membludak itu tidak menjadi beban, melainkan ikut berperan dalam keluarga dan lingkungannya. Mengusung gagasan lansia peduli tiga generasi, yakni peduli kepada para lansia itu sendiri, kalangan muda, dan anak-anak, Prof Haryono menyatukan tiga kekuatan yang dimiliki YKBRP, yakni Sasana Tresna Wreda, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan PAUD Ria Pembangunan. Ketiganya disatupadukan, untuk menyokong berdirinya Silver College. Menko Kesra dan Taskin Kabinetini, memaparkan langkah-langkah taktisnya, agar gagasan lansia peduli tiga generasi ini segera terlihat secara konkret. Dalam waktu singkat nanti, lantai gedung TK Ria Pembangunan di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur, akan dinaikkan, supaya tak lagi digenangi air saat banjir. Untuk Sasaran Tresna Wreda melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan dibangun gedung yang bisa menampung sekitar 150 lansia. Gedung utama dari Silver College ini akan menjadi model ’rumah’ lansia dan penyandang disabilitas, yang walaupun bertingkat akan memiliki lorong dan lift, sehingga tetap ramah terhadap para lansia serta mereka yang menggunakan kursi roda. ”Silver College ini akan berisi para lansia, dan mereka dilatih untuk menjadi lansia yang happy dan tinggal dengan nyaman,” jelas Prof Haryono. Sebagai bentuk perhatian pada keluarga miskin, Prof Haryono yang dikenal dengan gagasan pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), juga memberi porsi para lansia yang berasal dari keluarga prasejahtera itu. ”Gedung itu nanti, tidak hanya dihuni para

ENDANG SUHERMAN

PERESMIAN — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono (ketiga kiri), sedang memainkan angklung sebagai tanda diresmikan Silver College, didampingi Ketua Yayasan Karya Bhakti Ria Pembangunan, Ny Milangoni Subiakto, dan anggota pengurus lainnya, serta Direktur Pelayanan Sosial Lansia Kementerian Sosial, Ny Tuti Kariyadi, bertempat di Sasana Tresna Wreda Cibubur, Jakarta Timur, belum lama ini. lansia dari keluarga mampu, tapi antara sepuluh sampai duapuluh persen penghuninya berasal dari keluarga prasejahtera. Nantinya, akan ada semacam subsidi silang, begitu,” jelasnya. Menurutnya, gagasan Silver College tak hanya dibangun dan dikelola YKBRP, PWRI, dan Yayasan Damandiri saja. ”Saya sudah berbicara dengan Menteri PUPR, dan saya mengusulkan supaya di daerah-daerah juga dibangun gedung serupa,” katanya, sembari mengungkap bahwa pemerintahan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan lahan untuk pembangunan Silver College sejenis. ”Nanti, koordinasinya dengan Menteri Sosial, terkait dengan pembangunan Silver College di daerah-daerah, setelah yang di Jakarta selesai dibangun pada 2016 nanti,” katanya. Gedung Silver College, nanti akan berdiri megah di lingkungan Sasana Tresna Wreda Cibubur, yang menurut Ketua YKBRP Ibu Milangoni Tjakrawerdaja, luasnya sekitar dua hektare. ”Saat ini, STW Ria Pembangunan dihuni sekitar 70 lansia, yang dilengkapi dengan klinik pratama tempat merawat para lansia yang mendapat gangguan kesehatan,” katanya, dalam sambutan pembuka acara pencanangan Silver College tersebut.

HUKUM BERAT POLITIKUS KORUPSI————–——————————(dari halaman I) KPK harus mampu menggali dan mendalami motif pertemuan empat pihak antara Gatot Puji Nugroho (gubernur Sumut), Erry (wagub Sumut), OC Kaligis dan Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jl Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Mei 2015, ketika penyidikan kasus dugaan korupsi dana bansos Provinsi Sumut yang saat itu sedang dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi Medan. [Berita terkait baca Halaman 2: ”Gedung Bundar Mau Tuntaskan Kasus Bansos”] Karena bagaimanapun pertemuan keempat orang tersebut bukanlah sebuah pertemuan basabasi politik, bukan pula sebuah kebetulan atau sekadar numpang tempat, karena Kuasa Hukum Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dugaan korupsi dana bansos adalah OC Kaligis juga kader partai dan ketua Mahkamah Partai NasDem. ”Karena bagaimanapun tindakan bunuh diri Majelis Hakim TUN Medan berupa mengabulkan gugatan OC Kaligis terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang karena sifat dan maksudnya memang tidak termasuk atau tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang harus dijadikan bukti bahwa sebuah konspirasi besar untuk membungkam upaya kejaksaan membongkar dugaan korupsi

dana bansos, sesungguhnya telah dirancang dengan kekuatan penuh dan nyaris sempurna,” kata Petrus Selestinus. Rio disangka melakukan gratifikasi terkait penanganan kasus dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara. Kasus tersebut dinilai membuat citra partai politik semakin buruk. Seolah menyadari hal itu, Rio akhirnya memilih untuk mundur dari Partai NasDem dan DPR. Sya’roni menambahkan, parpol memiliki tugas yang sangat berat mulai dari membahas APBN, memilih panglima TNI, kapolri, pemimpin KPK, gubernur Bank Indonesia, dan pemimpin lembaga kenegaraan lainnya. Di lain pihak, menurut Zaenal, KPK harus membongkar tuntas kasus ini, tidak hanya berhenti di Rio Capella dan Dewie Yasin Limpo. Karena anggaran ratusan yang terjadi dalam kasus Dewie, adalah tidak mungkin sendirian, dan dia bukanlah yang memutuskan anggaran. Demikian pula kasus Rio yang sudah memeriksa Ketum NasDem, Surya Paloh, harus dibuka secara transparan ke publik. Dewie menjadi tersangka penerima suap dari proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 20 Oktober 2015. (ris)

BUKAN CUMA DENADA, ARTIS GUGAT CERAI SUAMI–————————(dari halaman I) Sebelumnya, presenter Christy Jusung menggugat suaminya, Jay Alatas, pada Selasa 7 Januari 2014 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian mereka diputus pada 23 Juni 2014. Yang tak kalah hebohnya adalah, gugatan Ayu Ting Ting terhadap Henry Baskoro Hendarso aliasEnji

pada Senin 28 Januari 2014 di Pengadilan Agama Depok. Ayu sudah resmi menyandang status janda. Jadi, kasus Denada yang menggugat cerai suami hanya bagian kecil dari perceraian di kalangan artis. Beragam persoalan yang melatarbelakangi perceraian itu. (bin)

PRIA PEMBUNUH EMPAT ANAK DIHUKUM 125 TAHUN————————(dari halaman I) Dalam bahasa Mandarin, pelaku mengakui ia telah membunuh istri sepupunya, Qiao Zhen Li (37), serta keempat anaknya, yaitu Linda (9), Amy (7), Kevin (5), dan William Zhou (1). Motif pembunuhan adalah rasa iri Chen terhadap keluarga sepupunya yang lebih berhasil, sementara Chen yang dua tahun menjadi imigran baru saja dipecat. Pembunuhan yang dilakukan Chen terungkap, karena Li sebelum dibunuh sempat menelepon ibu

mertuanya, bahwa ia diancam Chen dengan pisau daging. ”Saya tidak tahu mengapa ia melakukan pembunuhan itu,” kata Hong Jin Zhuo dalam bahasa Mandarin, pada persidangan Chen di Brooklyn Supreme Court. Zhou didampingi adiknya, Yi Lin Zhuo, suami Li dan ayah dari empat anak yang jadi korban pembunuhan, yang menghadiri persidangan dengan cucuran air mata. (end)

MASIH TERLACAK DI TIONGKOK, EDDY TANSIL 19 TAHUN DIBURU———(dari halaman I) ”Ada beberapa upaya yang kami lakukan, mungkin bisa juga melalui ekstradisi. Kalau berhasil pasti kami buka,” tambahnya. Seperti diketahui sejumlah buronan masih dinyatakan kabur ke luar negeri dan belum berhasil ditangkap. Salah satu buronan legendaris kasus korupsi ialah Eddy Tansil.Sebelumnya, pada 2014 muncul informasi bahwa buronan korupsi paling lama di Indonesia ini, tengah berada di Tiongkok. Dia dikabarkan menjalankan usaha minuman keras di sana. Eddy Tansil merupakan pembobol uang negara lewat kredit Bank Bapindo melalui perusahaan

Golden Key Group, terlacak Kejaksaan Agung berada di Tiongkok. Eddy Tansil melarikan diri dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, pada 4 Mei 1996 lalu saat menjalani masa hukuman 20 tahun penjara. Dia terbukti telah melakukan penggelapan uang sebesar 565 juta dolar AS yang didapatnya dari kredit Bank Bapindo melalui perusahaan Golden Key Group. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Eddy Tansil 20 tahun penjara dengan denda Rp 30 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 miliar dan membayar kerugian negara Rp1,3 triliun. (tribun)

Selain merawat dan memberdayakan para lansia, ditambahkan Prof Haryono, Silver College akan dijadikan pusat studi dan penelitian serta pengembangan pemberdayaan para lansia. Untuk itu, Yayasan Damandiri telah menghubungi sejumlah universitas yang menjalin kerja sama dalam pembentukan Posdaya, terutama yang memiliki jurusan terkait dengan penanganan para lansia, untuk ikut terlibat. Prof Haryono menyebut beberapa di antaranya, yakni Universitas Tarumanegara yang memiliki Fakultas Kedokteran, kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memiliki jurusan sosial, lalu Univer-

sitas Indonesia, dan universitasuniversitas lainnya. Berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YKBRP yang telah berhasil mencetak bidan-bidan muda, begitu ada Silver College, para mahasiswinya tak hanya dilatih keterampilan sebagai bidan tapi juga sebagai ’pengasuh’ atau care-giver para lansia penghuni Silver College. Dalam gagasannya, Prof Haryono menyebut, dari 200 mahasiswi kesehatan itu, setiap hari ada tujuh di antaranya yang mendapat tugas di Silver College, yang lokasinya memang berdekatan. ”Karena mereka ahli kebidanan, mereka juga bisa menjadi peduli dengan

para lansia,” kata Prof Haryono. Gagasan lain untuk mengisi kegiatan di Silver College ini adalah, mengumpulkan para ahli dari beberapa kementerian. Mereka ini nanti akan melakukan berbagai seminar, yang hasilnya diberikan kepada kementerian pemerintahan sekarang. Apakah nanti hasilnya digunakan atau tidak, yang terpenting Silver College telah berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa ini. Prof Haryono juga mengajak keluarga yang memiliki lansia di rumah, untuk belajar di Silver College, yakni belajar bagaimana menjadi pendamping paralansia. Apa yang didapat dan yang diajarkan di Silver College, nantinya akan dipraktekkan di rumah. Dengan demikian, lewat pendampingan yang benar, para lansia itu akan menikmati sisa hidupnya dengan mandiri dan bahagia. Gagasan lainnya adalah, permintaan kepada Kementerian Sosial supaya mengubah nama atau istilah panti jompo dengan yang lain. ”Dengan nama panti jompo, seolah-olah penghuninya tidak bisa melalukan apa-apa. Walaupun para penghuninya sudah tua-tua, tapi mereka masih bisa beraktivitas sebagaimana yang lain,” kata Prof Haryono. Pendirian Silver College, di sisi lain, bisa merupakan dorongan agar Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial membangun gedung-gedung serupa. Karena jika dibandingkan dengan tahun 1970an yang jumlah lansianya hanya dua juta orang, sekarang ada sekitar 30 juta orang. ”Artinya, tidak bisa kita memberikan perhatian pada 30 juta lansia ini di panti-panti sosial saja, tapi juga harus di rumah masing-masing,” kata Prof Haryono. Untuk itu, lembaga semacam Silver College dibutuhkan guna mendidik para keluarga lansia, sehingga bisa ’ngopeni’ para lansia itu secara baik dan benar. **

MEMBANGUN DENGAN JIWA KOOPERATIF—–————————(dari halaman I) karena itu sudah waktunya pemerintah memikirkan jiwa, semangat dan cara yang lebih kooperatif memadukan upaya dan kegiatannya bersama rakyat banyak di pedesaan dan di perkotaan. Dalam suatu paparan yang menarik beberapa waktu yang lalu, Bappenas melihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum efektif dan belum optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Penilaian itu antara lain disebabkan oleh tidak tepatnya sasaran, tidak adanya keterpaduan lokasi, waktu dan lemahnya koordinasi antar program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi itu dianggap belum seluruhnya selaras. Di samping itu diakui masih ada social exclusion atau marginalisasi pada penerima program penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa sebab lain yang akibatnya sebenarnya tidak terlalu tinggi pada skala nasional tetapi bisa mengganggu pada skala lokal. Dalam paparan lain Bappenas secara jujur mengakui bahwa masih terdapat ketimpangan pemahaman atau ketidak samaan terhadap kebijakan makro dalam melihat upaya pengentasan kemiskinan antara pusat dan daerah. Di samping itu, pada setiap daerah terdapat juga kesenjangan, di antara berbagai pemegang tanggung jawab, stakeholder, terhadap hal yang sama. Biarpun tidak seluruhnya tepat, dilihat juga oleh Bappenas, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak. Diakui bahwa dari segi kebijakan ada jurang penyerapan tenaga kerja yang belum optimal serta sistem logistik yang kurang efisien, baik dalam hal distribusi, persaingan dan peran lembaga pangan yang belum memihak masyarakat miskin. Sementara dari sudut akses bagi keluarga miskin, diakui kurangnya jangkauan pelayanan dasar, rendahnya akses kredit usaha bagi keluarga miskin serta rendahnya pemilikan aset. Akibatnya, seperti dipaparkan oleh Bappenas, perkembangan ekonomi di Indonesia lebih mengarah ke sektor industri dan jasa, sementara keluarga miskin bekerja di sektor pertanian. Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skill labour yang secara rasional akan diikuti oleh golongan menengah ke atas. Akibatnya, kesenjangan bertambah menganga dan keluarga miskin akan merasa bertambah miskin karena berada pada kumpulan penduduk sekitarnya yang makin kaya, sementara kesempatan bagi dirinya terasa makin sukar karena persaingan yang makin tajam dan keluarga miskin tetap saja pada posisi tidak bisa menjangkau pelayanan terbuka yang diperebutkan. Berbagai masalah itu, ditambah lagi tidak diikutkannya berbagai lembaga lokal secara sungguhsungguh menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia selama limabelas tahun terakhir ini boleh dikatakan gagal karena tidak memenuhi target Pembangunan Abad Millennium PBB yang ingin menurunkan tingkat kemiskinan menjadi separuh dibandingkan keadaan sebelum tahun 2000. Kalau upaya yang akan dilakukan dalam limabelas tahun mendatang tidak diperbaiki, tidak dilakukan pembangunan dengan pendekatan kooperatif, kerja sama yang lebih akrab dengan masyarakat luas, hampir pasti target dalam era pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), yang diputuskan PBB akhir bulan lalu, akan gagal. Akibatnya akan lebih parah karena kesenjangan hampir pasti meningkat lebih tinggi lagi. Keluarga kaya melejit dan keluarga miskin akan juah lebih sengsara. Oleh karena itu, pada tingkat kebijakan makro, pemerintah pusat dan daerah harus komit terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penanggulangan kelaparan sebagai target utama yang penanggulangannya secara nasional harus menjadi target nasional, target regional dan target di tingkat akar rumput tanpa kecuali. Pelaksanaannya, sekecil apa pun, perlu memperhatikan dan merangkul semua kekuatan lokal yang ada dalam masyarakat. Aparat pemerintah harus lebih bersahabat dengan kekuatan lokal tersebut karena upaya melalui jaringan mi-

lik pemerintah saja jangkauannya sangat terbatas. Dari berbagai pernyataan Presiden dan para menterinya tercatat bahwa upaya pembangunan dan pengentasan kemiskinan akan dimulai dari daerah pinggiran. Awalnya ada sekitar 500 desa di daerah perbatasan diberikan dukungan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta aparat pemerintah di daerah. Pada tahun kedua cakupan itu akan ditingkatkan menjadi 1.000-1.500 desa dan selanjutnya akan meningkat lebih tinggi lagi. Kementerian Sosial akan menangani sekitar 5.000 keluarga harapan dan memberikan santunan keluarga miskin dengan berbagai skim dan bantuan raskin. PNPM akan menggarap sekitar 6.000 kelurahan yang dianggap mempunyai masalah kemiskinan yang parah. Angka-angka itu boleh dikata sangat impresif kalau kita lihat betapa sibuknya mengurus ribuan desa dengan sasaran keluarga miskin. Belum yang digarap oleh pemerintah daerah melalui skim yang sama impresifnya. Tetapi dari paparan Bappenas lainnya kita menyimak bahwa dewasa ini masih terdapat tidak kurang dari 6 juta keluarga miskin dan masih banyak lagi yang tidak terlalu miskin, tetapi karena goncangan sedikit saja akan jatuh miskin. Dilaporkan oleh Bappenas di Indonesia terdapat sekitar 75.000 desa dengan jumlah keluarga tidak kurang dari 61 juta keluarga. Di samping itu di seluruh Indonesia terdapat sekitar 550.000 permukiman kumuh di mana sekitar 440.000 ada di Jawa dan Sumatera, bukan hanya di daerah perbatasan dan bukan pula hanya di desa terpencil. Dari data tersebut terlihat bahwa angka-angka impresif yang upayanya akan dikerjakan oleh pemerintah pada tahun pertama dan tahun kedua yang akan datang masih sangat kecil dan harus ditingkatkan jauh lebih besar lagi. Ini artinya komitmen politik yang telah disepakati pemerintah RI di PBB harus diterjemahkan menjadi komitmen operasional yang disertai dengan penguatan anggaran dan personel yang secara khusus diarahkan untuk mengawal program yang tidak menunggu keluarga miskin mengakses, tetapi program dan kegiatan yang dihantarkan kepada keluarga miskin oleh semua kekuatan pembangunan, bukan hanya oleh pemerintah saja. Pemerintah dengan seluruh aparatnya pasti tidak akan mampu menangani penduduk Indonesia yang jumlahnya melebihi 250 juta dalam era bonus demografi dengan penduduk usia 15-60 tahun dan lansia yang meledak. Kalau keluarga miskin ditunggu mengakses pelayanan yang disediakan, kesadaran berbondong-bondong mengakses kesempatan pendidikan, pelatihan ketrampilan dan modal untuk usaha, akan memakan waktu yang lama sekali. Umumnya keluarga miskin ’takut’ mengakses kesempatan itu karena kemiskinan yang dideritanya menghambat tingkah laku dan membuat rasa kikuk tidak berani mengakses sesuatu yang dianggapnya ’mustahil’. Pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai penyangga utama tidak boleh hanya ’disediakan’, tetapi harus diantarkan kepada keluarga miskin dengan penuh kasih sayang. Ukuran pelayanan bukan hanya kualitasnya yang luar biasa, tetapi dihantar dengan kasih sayang dan memberi dampak yang hampir langsung. Pelayanan itu didukung dengan kebersamaan oleh seluruh jajaran yang ada di desa. Pelayanan itu didukung budaya yang mengantar pelayanan modern sebagai bagian dari pelayanan yang bisa lebih efektif dari pelayanan tradisional yang selama ini mereka lakukan. Harus didukung dengan budaya kebersamaan karena masyarakat harus tetap berada dengan rasa nyaman dalam lingkungannya. Harus didukung dengan lingkungan yang akrab karena keluarga desa tidak ingin dipisahkan dengan alam sekitarnya. Suatu pelayanan pemerintah yang dapat diterima oleh rakyat banyak dalam suasana yang tetap hormat pada soft capital kebersamaan masyarakat desa dengan budaya dan lingkungannya. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)

12

EDISI KELIMAPULUH LIMA / TH II 19 OKTOBER - 5 NOVEMBER 2015

HARIS FADILLAH

CINDERAMATA — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono (tengah), sedang menerima cinderamata dari Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Ghani Kasuba Lc (kanan), didampingi Pengurus Yayasan, Dr Fuad Bawazier (kiri). Dalam kunjungan di Ternate, Prof Dr Haryono memberikan orasi ilmiah pada pelepasan wisuda mahasiswa IAIN Ternate serta melantik Pengurus Daerah PWRI Provinsi Maluku Utara masa bakti 2013-2018 di Aula Melati Rumah Gubernur, Senin (19/10).

IAIN Ternate Pelopori Posdaya di Wilayah Timur J Yayasan Damandiri MoU dengan Universitas IAIN dan Unkhair

D

alam acara senat terbuka ditandai penandatanganan MoU antara Yayasan Damandiri dengan Rektor IAIN, Dr H Abd Rachman Marasabbessy SH. Rektor mengatakan, dengan adanya kerja sama tersebut, maka IAIN Ternate telah siap meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Ternate melalui program KKN tematik dan membangun Pos Permberdayaan Keluarga (Posdaya). ”Kami sudah mengikuti perkembangan dan kiprah Yayasan Damandiri termasuk di dalamnya pemikiran Prof Dr Haryono. Maka ini sebagai jawaban kerinduan untuk kehadiran beliau di Kampus IAIN. Sasaran kami ingin memberdayakan masyarakat tentu akan disinergikan melalui KKN tematik dan membentuk Posdaya,” kata Dr Abd Rachman Marasabbesy SH kepada wartawan sebelum mewisuda mahasiswa. Di Ternate, menurut Rektor, bisa

dikembangkan kepada usaha rumput laut karena potensinya cukup banyak, dan IAIN dengan jumlah mahasiswa sebanyak 3.000 orang telah siap menjadi pelopor pengembangan Posdaya di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara. Masyarakat di sini, menurut Dr H Abd Rachman Marasabessy, sebenarnya sudah lumayan mapan, karena masyarakat di sini musiman apalagi saat sedang panen cengkeh dan pala serta harga ikan yang tinggi. Namun peningkatan kesejahteraan tentu diperlukan sentuhan pemberdayaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. ”Memberdayakan masyarakat dan masjid sebagai sentral dan juga gereja serta tempat ibadah lainnya diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Melalui program kerja sama dengan Damandiri inilah sentuhan pemberdayaan akan semakin diminati masyarakat,” tutur Dr Abad Rachman. Dikatakan, mulai angkatan

mahasiswa di tahun 2016 pembentukan Posdaya akan dilakukan secara meluas. Sementara Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono mengucapkan selamat kepada ratusan mahasiswa dan para orang tua bahkan dia berpesan lima ajakan agar mahasiswa setelah lulus nantinya dapat memberdayakan diri secara baik mengantar kemajuan untuk membangun daerah serta manpaat yang luas bagi seluruh masyarakat Ternate termasuk masyarakat Indonesia lainnya. Prof Haryono Suyono mengutif pandangan filosof tersohor Ki Hadjar Dewantara dan para ahli dunia lainnya seperti Ibnu Khaldun, bahwa pendidikan yang bermutu dan ditujukan secara luas kepada sebanyak banyak rakyat, tumbuh kebersamaan yang sangat luas, adil dan menumbuhkan gerakan yang cerdas sehingga rakyat banyak bisa mengenyam kesejahteraan yang lebih merata. ”Lulusan IAIN Ter-

nate harus menjadi teladan dalam penerapan ilmu dan nilai nilai Islam bagi rakyat banyak,” tutur Prof Haryono Suyono. Bahkan, lanjutnya, pandangan filosofis tersohor bahwa pendidikan telah memberi kekuatan yang luas, tetapi pendididkan itu sendiri tidak cukup, di mana pendidikan menghadapi lulusan yang penuh dengan keilmuan serta penuh kepercayaan dari masyarakat, karena itu setelah lulus mahasiswa akan terjun ke masyarakat. Mahasiswa harus bisa memberi solusi menjawab apa saat ditanya rakyat di desa nantinya. Apakah saudara sanggup? tanya Prof Haryono. Serentak mahasiswa IAIN Ternate menjawab, Sangguuup!. Pada kesempatan itu Prof Haryono berpesan lima ajakan. Dikatakan, Universitas IAIN Ternate yang baru diresmikan sejak Januari 2014, penuh kebanggaan telah disambut oleh rakyat dan anak bangsa dengan gegapgempita, yakni sebagai perguruan tinggi yang kaya dengan kajian Islam. Untuk itu kata Prof Haryono, mahasiswa harus percaya diri sendiri, memperkuat ilmu dengan belajar sepanjang hayat. Kedua, lanjutnya, memperkokoh kekuatan dengan teman sejawat. ”Kita harus berpikir positif bahwa setiap teman sejawat adalah yang bersama sama mengarungi hidup ini. Untuk itu para dosen dan mahasiswa hendaknya memperkokoh kekuatan sebagai keluarga, sebagai anak bangsa dan masyarakat,” tutur Prof Haryono. Selain itu mahasiswa harus

mempercayai institusi di mana dia belajar. ”Kepercayaan kepada institusi sebagai lembaga yang memberikan kekuatan ilmu, tidak berarti hanya membiarkan IAIN, tetapi akan memberikan umpan balik di lapangan agar IAIN tempat belajar menjadi institusi yang terpercaya,” ujarnya. Keempat, lanjut Prof Haryono, adalah kepercayaan terhadap masyarakat, mahasiswa jangan sekali kali mencaci masyarakat tetapi harus menghargai masyarakat, dan kelima, mahasiswa memiliki nilai jual sebagai lulusan IAIN Ternate. Ajakan membangun tim yang kuat, menurut Prof Haryono, didasarkan pada pandangan Ki Hadjar Dewantara maupun filosof tersohor dari berbagai negara lain-

nya, seperti Ibnu Khaldun. Selain itu Prof Haryono mengajak mahasiswa hendaknya berpegang kepada kata SIIS yakni sabar, ikhtiar, ikhlas dan syukur. Sabar ungkapnya, bukan berarti tidak bergerak, tetapi sabar harus diikuti dengan ikhtiar berusaha keras, tidak diam dengan tekad yang baik diikuti pula dengan ibadah. Kemudian ikhlas, lanjutnya, dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersyukur dengan beribadah kepada Allah Swt. Sambil mengutip pandangan filosof kesohor Ibnu Khaldun, Prof Haryono mengajak seluruh mahasiswa IAIN Ternate untuk memiliki karakter yang peduli untuk bersatu bersama masyarakat membangun bangsa. *

HARIS FADILLAH

AUDITORIUM Universitas Islam IAIN Negeri Ternate, Senin (19/10) lalu begitu semarak. Acara wisuda 236 sarjana baru dihadiri ratusan mahasiswa, para dosen, Asisten I Gubernur, Forum Komunikasi Daerah Provinsi Maluku Utara, pimpinan instansi sipil dan militer, sesepuh IAIN Ternate, Drs H Abdullah Lapangando, serta orang tua mahasiswa yang memenuhi ruang wisuda, di dalam maupun di luar Kampus IAIN. Tampak hadir maestro pemberdayaan masyarakat yang dikenal penggagas Posdaya, Prof Dr Haryono Suyono sebagai ketua Yayasan Damandiri, didampingi mantan Menteri Keuangan, Dr Fuad Bawazier, dan Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri, Dr Mulyono D Prawiro.

SERAHKAN BENDERA PWRI — Ketua Pembina PWRI, Prof Dr Haryono Suyono, sedang menyerahkan bendera PWRI kepada Ketua PWRI Cabang Provinsi Maluku Utara, Drs H Siddiq Maradjabessy.

PWRI-Kampus dan Posdaya Jaga Keutuhan Bangsa

HARIS FADILLAH

G

UBERNUR Maluku Utara, KH Abdul Ghani Kasuba Lc selaku pembina daerah PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) menyambut hangat kehadiran pengurus daerah PWRI yang dilantik oleh Ketua PB PWRI Pusat, Prof Dr Haryono Suyono, di Gedung Melati yang bersebelahan dengan kediaman Gubernur di Ternate, Senin (19/10) malam. ”Saya akan membantu keuangan PWRI Maluku Utara nanti sesuai prosedur hukum yang ada,” tutur KH Abdul Ghani Kasuba Lc usai menyaksikan pelantikan pengurus baru PWRI Cabang Provinsi Maluku Utara di gedung Melati Kediaman Gubernur di Ternate, Senin (19/10). Pernyataan Gubernur tersebut menjawab keinginan pengurus daerah PWRI agar mendapatkan bantuan dana untuk menggiatkan roda organisasi di KERJA SAMA — Ketua Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Ternate melalui APBD setempat. Suyono (kanan), dan Rektor Universitas Negeri IAIN Ternate, Pelantikan pengurus PWRI Cabang Dr H Abd Rachman Marasabbessy SH, saling mengangkat Maluku Utara memang terjadi mundur naskah usai menandatangani MoU untuk pemberdayaan dari periode kepengurusan 2013-2018, karemasyarakat di wilayah Maluku Utara.

na kesibukan Gubernur periode sebelumnya, sehingga pelantikan baru bisa dilaksanakan tahun ini. Pada acara tersebut Prof Dr Haryono Suyono menandatangani kerja sama dengan Rektor Universitas Khairun (Unkhair), Prof Dr Husen Alting SH, MH. Hadir Sestama Lemhanas Komjen Pol Drs Suhardi Alius yang kebetulan sedang berkunjung ke Maluku Utara, bupati dan wali kota, mantan Menteri Keuangan, Dr Fuad Bawazier, Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri, Dr Mulyono D Prawiro, Kepala Cabang Taspen Ternate, Agusman, serta pensiunan PNS di daerah ini. Gubernur menyambut kehadiran pengurus pensiunan ini dan berharap bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Ternate setelah pensiun. ”Meski sudah pensiun anggota PWRI harus tetap semangat membangun daerah Maluku ini,” ujar Gubernur. Ketua Pembina PWRI, Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, anggota PWRI saat ini sudah mencapai 2,3 juta orang dan tinggal satu daerah yang belum dilantik. PWRI yang sudah terbentuk di beberapa daerah saat ini telah digabungkan dengan 400 perguruan tinggi di seluruh Indonsia bersinergi bersama Posdaya. ”Dalam membangun kesatuan dan persatuan bangsa, PWRI bersama Perguruan Tinggi mendirikan

Posdaya di desa desa menyegarkan hidup gotong-royong dan yang mampu ikut menyumbang kepada keluarga miskin. Mengirim mahasiswa ke desa dengan KKN tematik untuk ikut memberdayakan masyarakat desa. Bahkan PWRI juga akan bersinergi dengan PT Taspen akan membangun Silver College di daerah-daerah,” kata Prof Haryono. Dikatakan, Silver College adalah perkumpulan silaturahmi yang anggotanya berambut sudah berwarna perak, akan tetapi akan peduli kepada tiga generasi, yakni generasi tua, muda dan generasi anak. Melalui Silver College tersebut anggota PWRI, berbaur dengan masyarakat desa membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa mengembangkan lingkungan yang sehat. Apalagi bulan ini dimulai pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diputuskan PBB, di mana dalam 15 tahun kita harus menghabiskan kelaparan dan kemiskinan. ”Kita telah gagal dalam pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs), karena masingmasing Kementrian/instansi bekerja sendiri-sendiri, sehingga hasilnya tidak memuaskan sampai di desa, sehingga jumlah angka kemiskinan kini malah bertambah,” ujar Prof Haryono. *