BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah bersama

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat melalui tahapan pelita demi pelita telah banyak membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Namun pembangunan itu sendiri juga menyisakan berbagai persoalan dan tuntutan baru seperti kesenjangan sosial, kualitas hidup manusia, kesempatan kerja, lhak asasi manusia, keterbukaan, penegakan hukum, lingkungan hidup dan masih banyak lagi. Seperti diketahui, bahwa pelaksanaan pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada konsep pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan menguntungkan manusia. Namun dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi yang bagaimana dan untuk siapa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya paradigma baru yakni pembangunan yang lebih mengedepankan aspek pembangunan manusia. Hal ini selain sesuai dengan Tujuan Nasional Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga sesuai dengan Visi Propinsi Aceh yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Aceh Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik dan Maju dengan Dilandasi Kebersamaan dan

1

Universitas Sumatera Utara

Pemberdayaan

Masyarakat

“yang

tercantum

di

dalam

RPJMD

(Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bireun Tahun 2006–2010. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupin dengan daya beli yang layak. Berdasarkan konsep diatas, membangun manusia berarti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam arti yang luas meliputi aspek jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam skala individu maupun sosial yang pada akhirnya harus mampu menjadi sumber daya pembangunan secara komprehensif. Seperti halnya pembangunan ekonomi, pembangunan manusia memerlukan ketersediaan analisis data guna perencanaan dan pengambilan kebijakan agar tepat sasaran, juga perlu dievaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia (penduduk) sebagai obyek pembangunan. Salah satu alat ukur yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Walaupun tidak semua aspek pembangunan manusia dapat diukur melalui penghitungan IPM mengingat sangat luasnya dimensi pembangunan manusia, tetapi paling tidak IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia


menurut tiga komponen indikator kemampuan manusia yang sangat mendasar yaitu; derajat kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat. Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing propinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota. Pada

tahun

1990

United

Nation

Development

Program

(UNDP)

memperkenalkan ”Human Development Index” (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Drapper (1990) dalam kata pengantarnya pada Human Development Report 1990, munculnya HDI bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Proses penerjemahan itu kadang-kadang berhasil, tetapi tidak jarang yang gagal. Pembangunan manusia, menurut definisi UNDP, adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (people’s choice). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan hak pribadi. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.


Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang – termasuk Indonesia – yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan social ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi, jika negara-negara itu mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia. Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun suatu indeks komposit atau Indkes Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf penduduk dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan,indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (teori Cobb-Douglas). Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Demi


memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Propinsi Aceh merupakan salah propinsi paling barat yang ada di Indonesia. Propinsi Aceh memiliki luas 57.365,57 Km2. Terdiri dari 23 Kabupaten/Kota dengan 228 kecamatan, 642 mukim dan 5.947 desa serta 112 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 4,223 juta jiwa dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 532 milyar. Propinsi Aceh sebagai wilayah pertanian, perikanan dan perkebunan. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bireuen tergolong masih belum optimal, dimana angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Propinsi Aceh masih bisa ditingkatkan lagi jika melihat potensi pengembangan IPM yang sangat tinggi. Untuk melihat perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut : Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa IPM untuk Aceh sebesar 70,35. Kemudian lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten terdekat diluar propinsi yaitu Kabupaten Langkat sebesar 71,83 namun lebih rendah dibandingkan dengan propinsi terdekat yaitu Sumatera Utara sebesar 72,78. Masih belum tingginya angka IPM di Propinsi Aceh tersebut disebabkan adanya indikasi dari masih rendahnya angka harapan hidup masyarakat, kemudian angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita masyarakat. Secara nasional IPM di Aceh tahun 2005 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan propinsi lainnya seperti Sumatera Utara 72,0, Propinsi Riau 73,6, Propinsi DKI Jakarta 76,1. Kemudian secara nasional IPM propisni Aceh masih memiliki ranking yang rendah yaitu IPM dengan ranking 18


dari 33 propinsi secara nasional sedangkan Sumatera Utara sebagai propinsi terdekat sudah memiliki ranking 8 secara nasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IPM Aceh masih sangat rendah jika dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Tabel 1.1

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Perbandingan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi, Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat Tahun 2007

Propinsi/Kota

Simuleue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Piddie Bireuen Aceh Utara Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Subulussalam Aceh Sumatera Utara (propinsi terdekat) Langkat (kabupaten luar terdekat)

Angka Harapan Hidup (Tahun)

Angka Melek Huruf (%)

Ratarata Lama Sekolah (tahun)

Pengeluaran perkapita riil (Rp.000)

IPM

Rangking IPM Se- ACEH

62,75 64,27 66,61 69,11 69,41 69,31 69,69 70,42 68,94 72,22 69,41 66,30 66,73 68,09 69,31 67,84 67,31 68,91 69,99 70,10 69,96 69,70 65,40

98,30 96,20 96,42 96,94 97,24 97,47 94,06 96,93 94,53 98,34 96,04 95,70 86,70 98,00 89,70 91,78 97,19 94,20 99,03 98,26 98,75 98,82 96,50

22 22 17 9 13 7 14 4 10 5 8 18 24 15 23 20 16 11 1 3 6 2 19

96,20 97,03 96,81

613,41 607,59 596,92 593,99 579,33 606,22 586,91 605,60 606,32 587,78 601,82 601,49 596,10 583,72 589,38 588,36 587,03 602,87 626,44 620,65 595,18 628,30 604,56

67,97 67,97 68,87 70,96 69,40 72,11 69,28 72,71 70,76 72,45 71,39 68,37 67,00 69,17 67,64 68,23 68,88 69,96 76,31 74,48 72,22 74,65 68,28

68,40 69,10 68,92

7,60 7,70 8,20 9,30 8,40 9,27 8,20 9,48 8,60 9,20 9,10 7,50 8,70 8,40 7,32 8,70 8,49 8,00 11,86 10,13 9,70 9,70 7,50

70,35 72,78 71,83

18 nasional 8 nasional

5,50 8,60 8,70

600,95 624,12 612,75

-

Sumber : BPS Indonesia, 2008 Angka harapan hidup di Aceh yaitu 68,40, kemudian angaka melek huruf 96,20, rata-rata lama sekolah 5,50 dan pengeluaran perkapita riil sebesar Rp 600 ribu. Masih belum tingginya angka harapan hidup disebabkan masih banyaknya kematian


bayi dan usia muda akibat kondisi kesehatan yang belum memadai, dimana jumlah fasilitas kesehatan yang belum banyak dijumpai di jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Aceh. Tabel 1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Aceh Tahun 1999 s/d Tahun 2007 Angka Harapan Hidup 1999 67,7 2002 67,7 2004 67,9 2005 68,0 2007 68,4 Sumber : BPS Aceh ,2008 Tahun

Angka Melek Huruf 93,1 95,8 95,7 96,0 96,2

Rata2 lama sekolah 7,2 7,8 8,4 8,4 5,5

Pengeluaran riil perkapita (Rp000) 562,8 557,5 585,8 588,9 600,95

IPM 65,3 66,0 68,7 69,0 70,35

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Aceh . IPM didasarkan atas pembentukan dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita. Dari tabel tersebut diketahui bahwa angka harapan hidup di Aceh menunjukkan angka yang belum tinggi (68,0 tahun 2005) dibandingkan dengan propinsi lainnya seperti DKI Jakarta 72,5 pada tahun 2005, DIY sebesar 72,9 dan Sulawesi Utara 71,7. Angka harapan hidup tersebut masih rendah disebabkan adanya berbagai fasilitas kesehatan di Aceh

yang belum optimal dalam mendukung

masyarakat yang sehat dan memiliki harapan hidup yang tinggi.


Tabel 1.3 Indikator Kesehatan Propinsi Aceh Tahun 2002 No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi SKM Perawat Bidan Lainnya Jumlah Tenaga Kesehatan Jumlah penduduk Aceh Sumber : Bireun Dalam Angka Tahun 2008

Jumlah (orang) 145 11 46 15 1.570 1.368 2.097 5.252 4.166 juta

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan yang masih sangat minim sebagai salah satu penyebab masih rendahnya angka harapan hidup di Aceh tenaga kesehatan hanya sekitar 0,13% dari jumlah penduduk. Masih rendahnya jumlah tenaga kesehatan akan menyulitkan peningkatan IPM. IPM yang masih rendah tersebut disebabkan berbagai masalah sosial ekonomi di Aceh. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menyatakan bahwa dibandingkan dengan angka partisipasi SD untuk anak-anak dan pemuda yang tidak memiliki cacat fisik sebesar 70%, kurang dari 10% anak-anak dan pemuda penyandang cacat yang mendapat akses terhadap segala bentuk pendidikan di kawasan Asia dan Pasifik.26 Selain itu, anak-anak dan pemuda penyandang cacat sering tidak mendapat kesempatan untuk berkembang, terutama terhambatnya akses mereka terhadap pelatihan keterampilan, lapangan kerja, kesempatan memperoleh penghasilan dan pengembangan usaha. Hal ini menghalangi mereka untuk hidup mandiri dan mencukupi dirinya sendiri. Lebih jauh


lagi, secara umum masih belum terpenuhinya jumlah staf yang terlatih dan kompeten untuk menangani penyandang cacat, terutama berkaitan dengan pelatihan dan pekerjaan. Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Distrik Tertentu Di Aceh Dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Tahun Banda Aceh Sabang Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Pidie Total NAD

Belum/Tidak pernah sekolah P (%) L(%) 2 2 5 4 6 5 10 8 9 7 7 6

Tdk Selesai SD P(%) L(%) 12 11 16 15 22 21 27 24 25 24 25 24

SD P(%) 12 23 24 38 28 31

L(%) 10 22 23 36 27 29

SMP P(%) 15 22 21 17 22 19

SMA

L(%) 46 28 24 7 23 20

P(%) 46 28 24 7 5 16

L(%) 49 32 27 10 17 19

Universitas P(%) 13 8 6 2 4 4

Sumber : Jurnal Pendidikan Aceh ,BPS 2008 Menurut Direktorat Statistik Kependudukan Indonesia (BPS), jurang pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan yang berumur diatas umur lima tahun tidaklah besar di propinsi Aceh. Secara umum, anak perempuan sedikit lebih banyak jumlahnya diantara penduduk berpendidikan rendah, dan agak kurang banyak diantara penduduk berpendidikan tinggi meskipun perbedaannya dibandingkan dengan anak laki-laki dalam statistik terbaru tahun 2007 tidak lebih besar dari 4%. Diantara para lulusan universitas, perempuan dan laki-laki terwakilkan secara seimbang. Sementara itu, perbedaan terbesar ditemukan pada lulusan SMA, dimana perbedaannya di beberapa daerah mencapai 4%. Perbedaan terbesar dalam tingkat pendidikan penduduk bukan antara laki-laki dan perempuan tetapi antara pedesaan dan perkotaan. Bila di Banda Aceh hanya 2% dari semua laki-laki dan perempuan


L(%) 13 8 6 2 4 4

yang tidak bersekolah, di Aceh Jaya (sebagai contoh daerah pedesaan di Aceh ) ada 8% laki-laki dan 10% perempuan. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Aceh tahun 2003-2007 Berdasarkan Propinsi Tahun (orang) Kabupaten/Kota Regency/City 2003 2004 2005 2006 2007 1. Simeulue 59.093 71.517 78.389 9.878 81.127 2. Aceh Singkil 124.758 144.684 148.277 53.761 94.961 3. Aceh Selatan 197.719 185.704 191.539 93.727 209.853 4. Aceh Tenggara 150.776 168.229 169.053 71.947 174.371 5. Aceh Timur 331.636 312.014 304.643 309.374 313.333 6. Aceh Tengah 272.453 285.619 160.549 164.570 170.766 7. Aceh Barat 195.000 160.545 150.450 151.594 152.557 8. Aceh Besar 295.957 301.575 296.541 302.428 307.362 9. Pi d i e 517.697 469.888 474.359 478.157 373.234 10. Bireuen 361.528 348.057 351.835 354.763 355.989 11. Aceh Utara 523.717 487.526 493.670 499.814 510.494 12. Aceh Barat Daya 115.358 111.100 115.676 116.998 121.302 13. Gayo Lues 66.448 68.312 72.045 73.279 74.312 14. Aceh Tamiang 225.011 229.520 235.314 237.564 239.451 15. Nagan Raya 143.985 110.486 123.743 123.951 124.141 16. Aceh Jaya 98.796 79.155 60.660 61.121 70.673 17. Bener Meriah* 106.148 108.806 111.040 18. Pidie Jaya 128.446 19. Banda Aceh 223.829 239.146 177.881 179.266 219.659 20. Sabang 24.498 28.692 28.597 28.894 29.144 21. Langsa 122.865 135.167 137.586 138.901 140.005 22. Lhokseumawe 167.362 138.663 154.634 156.558 158.169 23. Subulussalam 63.444 Jumlah/Total 4.166.040 4.218.486 4.075.599 4.031.589 4.223.833 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tingginya jumlah penduduk dan pertumbuhannya menyebabkan pemerintah daerah propinsi Aceh sulit untuk mengembangkan kapasitas IPM yang lebih tinggi lagi, dimana tingginya jumlah penduduk jika tidak sebanding dengan naiknya PDRB


Aceh akan menurunkan nilai IPM melalui penurunan pendapatan perkapita riil dan daya beli perkapita riil masyarakat Aceh. Tabel 1.6 Angka PDB Perkapita Aceh Tahun 2003-2007

1 2 1 2

Perincian/ Items Dengan Migas Produk Domestik Regional Bruto per Kapita) Pendapatan Regional per Kapita Tanpa Migas Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Pendapatan Regional per Kapita

2003

2004

2005

2006

2007

10.537.097 9.873.669 9.000.897 9.123.781

8.532.088

10.241.705 9.546.620 8.702.757 8.821.570

8.403.357

5.159.392 5.443.932 5.588.812 5.958.579

6.173.829

4.885.697 5.155.142 5.292.337 5.642.489

5.704.662

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa adanya peningkatan PDRB perkapita masyarakat sehingga daya beli masyarakat propinsi Aceh

juga akan

meningkat, meningkatnya daya beli masyarakat juga diikuti oleh naiknya jumlah penduduk propinsi Aceh. Naiknya pendapatan perkapita masyarakat akan memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan. Masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Disinilah


perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin. Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Noorbakhsh (1999) melakukan penelitian terhadap 86 negara nasabah Bank Dunia

dan

menemukan

nonrestrukturisasi

bahwa

berpengaruh

GDP/kap

signifikan

negara-negara terhadap

berstatus

pembangunan

debitur manusia,

sedangkan debitur dengan fasilitas restrukturisasi intensif justru tidak. Brata (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa distribusi pendapatan adalah determinan paling berperan dalam pembangunan manusia pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia, di samping determinan pendapatan per kapita dan rata-rata lama sekolah perempuan. Ranis dan Stewart (2002) menyatakan hal yang sama kecuali adanya tambahan determinan pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Ranis dan Stewart melakukan penelitian atas 22 negara di Amerika Latin. Brata (2005) menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan distribusi pendapatan sebagai determinan-determinan pembangunan manusia atas penelitiannya terhadap seluruh provinsi di Indonesia. Investasi sebagai penentu pembangunan manusia


dipertegas oleh Ranis dan Stewart (2005) dalam studinya atas 85 negara di dunia, di samping determinan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin. Atas dasar pemikiran tersebut, penulis terdorong untuk mendalami faktorfaktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Propinsi Aceh. Besar harapan penulis, kesimpulan akhir dari tulisan ini bisa lebih membuka pikiran dan nurani para elit bangsa untuk lebih arif dan segera memperhatikan pembangunan manusia di Propinsi Aceh serta kaum intelektual untuk lebih intensif lagi mencari cara dan jalan keluar yang efektif agar pembangunan manusia di Propinsi Aceh dapat maju pesat. Adapun berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah tersebut penulis dapat merumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1.2. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap indeks pembangunan manusia di Propinsi Aceh ? 2. Bagaimana pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh ? 3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh ? 4. Bagaimana pengaruh rasio penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh? 5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh ?


1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh . 2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh. 3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh. 4. Untuk menganalisis pengaruh rasio penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh. 5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Propinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Aceh untuk menjadi data bantu perencanaan (planning data) pembangunan yang lebih mengakomodasi dimensi pembangunan manusia, misalnya ; jumlah angka melek huruf, lamanya sekolah, harapan hidup masyarakat, dan konsumsi daya beli masyarakat. Sehingga penyerapan dana pembangunan di pemerintahan aceh lebih adil dan merata. 2. Untuk menjadi bahan analisis dan evaluasi tingkat pembangunan manusia yang ada di Aceh,baik untuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek


untuk masa yang akan datang,sehingga pelaksanaan pembangunan manusia di Aceh akan lebih efektif. 3. Sebagai bahan kebijakan pemerintah Aceh, dan memberi peluang/kesempatan bagi akademisi, LSM Lokal,LSM Nasional dan LSM International dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Aceh. Agar harapan pemerintah aceh dan masyarakat aceh pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan tepatguna akibat gempa dan Tsunami tahun 2004. 4. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti, dan agar mampu melahirkan konsep-konsep baru dalam penelitian ini serta menjadi kajian bagi peneliti lain dalam permasalahan yang sama.


BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah bersama

Recommend Documents