BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai Negara yang berkembang terus berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang karena pembagunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Oleh karena itu maka hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan adil dan merata. Pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu pembangunan yang sedang dilakukan Indonesia dan pembangunan di bidang ekonomi ini juga ikut melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya seperti misalnya keterlibatan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan juga melibatkan tenaga kerja dimana tenaga kerja juga merupakan asset dari perusahaan. Tenaga
kerja
juga
merupakan
peran
yang
sangat
penting
dalam
pembangunnan nasional sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : “ tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 1
2
sendiri maupun untuk masyarakat.” Dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjelaskan tentang pekerja yaitu bahwa “ pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Dari dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan tenaga kerjaadalah seseorang yang bekerja pada orang lain baik itu orang perseorangan,pengusaha,badan
hukum
maupun
badan-badan
lainnya
yang
mempekerjakan seseorang tersebut dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada dasarnya manusia bekerja untuk bertanggungjawab bagi kelangsungan dan perkembangan hidupnya, tidak hanya sekedar mencari nafkah melainkan harus pula didasari itikad baik bahwa dengan jasa-jasa yang telah dijualnya itu dapat pula merupakan sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam pengembangan masyarakat. 1Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dengan nilai-nilai kemanusiaan, hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa : “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan
1
G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, dan A.G Kartasapoetra, 1985, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, h.13.
3
menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan terhadap pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam kesehatan dn keselamatan kerja. Kesehatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis, atau kesusilaannya. Pendapat serupa dikemukakan oleh Imam Soepomo, bahwa kesehatan kerja adalah “ aturanaturan dan usaha-usaha untuk melindungi pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubugan kerja.” 2Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja/buruh dari risiko-risiko akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya/beracun di tempat kerja. Imam Soepomo berpendapat bahwa keselamatan kerja adalah “ aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja/buruh atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat dan mesin atau bahan pengolah berbahaya.” 3 Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, khusunya risiko 2
Imam Soepomo, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja ( Perlindungan Buruh ), Pradnya Paramita, Jakarta, h.7-8. 3 Ibid, h.8.
4
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 4Terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.Secara garis besar, prinsipnya adalah perlindungan pekerja/buruh. 5Ada beberapa ruang lingkup dalam kesehatan kerja salah satunya yang sangat penting adalah mengenai waktu kerja. Waktu kerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam dunia ketenagakerjaan.Hal ini mengingat bahwa pekerja/buruh adalah manusia kodrati dengan segala keterbatasan fisik dan psikis serta disamping perannya sebagai salah satu faktor produksi maka perlu mengatur dan memperhatikan waktu kerja. Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dan pasal 77 ayat ( 2 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. 7 ( tujuh ) jam 1 ( satu ) hari dan 40 ( empat puluh ) jam 1 ( satu ) minggu untuk 6 ( enam ) hari kerja dalam 1 ( satu ) minggu; atau b. 8 ( delapan ) jam 1 ( satu ) hari dan 40 ( empat puluh ) jam 1 ( satu ) minggu untuk 5 ( lima ) hari kerja dalam 1 ( satu ) minggu. Pasal 78 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meneyebutkan bahwa : 4
L. Meily Kurniawidjaya, 2010, Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja, UI Press, Jakarta, h.1-2. John Bowers dan Simon Honeyball, 2000, Textbook on Labour Law, terjemahan Melania Kiswandari, Jakarata, h.30-33. 5
5
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat ( 2 ) harus memenuhi syarat : a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 ( tiga ) jam dalam 1 ( satu ) hari dan 14 ( empat belas ) jam dalam 1 ( satu ) minggu. Pasal 78 ayat ( 2 ) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) wajib membayar upah kerja lembur. Dewasa ini, masih sering terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walaupun peraturan yang mengatur ketenagakerjaan sudah ditetapkan.Seperti yang kita ketahui juga bahwa dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang dengan baik dan pesat, hal ini tentu saja mempengaruhi pekerja.Seperti salah satu masalah yang sering terjadi adalah pelanggaran jam atau waktu kerja tenaga kerja dan tidak membayarkan upah kerja lembur apabila pekerja bekerja melebihi waktu kerja yang
sesuai
dengan
ketentuan
yang
telah
diatur
dalam
Undang-undang
Ketenagakerjaan.Pelanggaran masalah tenaga kerja terkait waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini sering terjadi di perusahaanperusahaan yang bergerak di bidang industri dan sedang mendapatkan angin baik dalam usahanya atau perusahaan yang sedang melakukan kejar target dalam usaha produksinya.Perusahaan seperti ini bisanya perusahaan yang bergerak di bidang produksi, seperti salah satunya perusahaan garmen. Perusahaan garmen yang sering mendapatkan pemesanan selalu mendapatkan masalah dalam hal penyelesaian produksi agar sesuai dengan target penyelesaian yang telah menjadi deadlinenya
6
dengan klien. Salah satunya seperti di perusahaan industri garmen HapeInterior Design yang ada di daerah Sanur, Denpasar Selatan. Pada perusahaan garmen Hape interior design memiliki pekerja/buruh jarit sebanyak 3 orang yang bertugas melakukan penyelesaian proses penjaritan yang melakukan pekerjaannya selama 9 jam dalam 6 hari kerja, dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.Disamping itu dengan banyaknya pemesanan dirasa dapat memberatkan pekerja/buruh karena dapat menyebabkan waktu kerja yang berlebihan. Karena seorang pekerja sering memilki posisi atau kedudukan yang lebih rendah dari perusahaan atau majikannya menyebabkan pekerja sering merasa malu, sungkan, dan takut dalam melakukan upaya-upaya untuk melindungi haknya atau mungkin pekerja/buruh masih tidak mengetahui bahwa ada upaya-upaya yang dapat dilakukan olehnya untuk melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja/buruh. Maka dari itu perlu adanya pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik agar hak-hak pekerja bisa lebih diperjuangkan.Apabila pekerja/buruh sudah melakukan upayaupaya dalam mendapatkan hak-haknya maka dirasa perlu dikaji lebih mendalam, hal ini mengingat bahwa pekerja/buruh tidak mengikuti serikat pekerja dan dapar melakukan penyelesaian secara bipartit. Berdasarkan uraian di atas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pekerja yang dilanggar hak-haknya terkait dengan pelanggaran waktu kerja.Maka penulis memberikan judul pada penulisan hukum ini
7
adalah “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA TERKAIT DENGAN PELANGGARAN WAKTU KERJA PADA GARMEN HAPE INTERIOR DESIGN DI SANUR DENPASAR SELATAN.” 1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja terkait dengan waktu kerja pada perusahaan garmen Hape Interior Designdi Sanur Denpasar Selatan ? 2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hakhaknyapada perusahaan garmen Hape Interior Design di Sanur Denpasar Selatan ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Sehubungan dengan masalah yang telah dikemukakan diatas dan agar pembahasan dari penulisan karya ilmiah ini tidak menyimpang jauh dari pokok
8
permasalahan yang dikehendaki, perlu ditentukan batasan-batasan dari materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk tidak mengaburkan tentang apa yang dibahas serta memudahkan penulis dalam penyampaian isi dari permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini permasalahan yang akan dibahas adalah tentang perlindungan hukum pekerja terkait dengan waktu kerja dan upaya-upaya yang dapat dilakukan pekerja agar dapat melindungi hak-haknya yang dilanggar 1.4 Orisinalitas Penelitian Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 3 ( tiga ) skripsi ilmu hukum terdahulu melalui penulusuran di Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana dimana hal itu dimaksudkan sebagai referensi pada penulisan dan untuk menghindari terjadiya perbuatan plagiasi serta menyatakan bahwa tulisan ini memang hasil dari pemikiran penulis sendiri, adapun skripsi yang penulis maksud adalah : No Judul Penulis 1 Pemberian Uang I Kadek Yudhi Pesangon Terhadap Pramadita. Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Yang Diberhentikan Pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali ? 2. Bagaimanakah pemberian uang pesangon terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang
9
diberhentikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali ? 2
3
Pelaksanaan I Ketut Perlindunngan Negara Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Pada PT. WARISAN Di BR. Tegaljaya Desa Dalung Kabupaten Badung.
Bijaya
Perjanjian Kerja I Made Dwi Ary Bagi Tenaga Kerja Sulastika Asing Pada PT. Protection One.
1. Bagaimanakah pelaksanaan syaratsyarat perlindungan kerja terhadap pekerja pada PT. Warisan ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan syaratsyarat keselamatan kerja pada PT. Warisan ? 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja bagi tenaga kerja asin pada PT. Protection One ? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari berakhirnya perjanjian kerja bagi tenaga kerja asing pada PT. Protection One ?
Penelitian ini merupakan asli dari pemikiran penulis sendiri, tetapi tidak dipungkiri juga dengan adanya kemiripan atau serupa dengan penelitian skripsi yang telah disebut diatas. Kemiripan yang dimaksud adalah bukan kemiripan yang benarbenar sama, tetapi ada letak perbedaanya juga. Melihat penulisan skripsi nomor 1, letak kemiripan/serupa ada pada rumusan masalah pertama yang mengacu pada perlindungan hukum bagi pekerja. Hal lain
10
yang terlihat serupa juga adalah berupa waktu. Penelitian ini tertuju pada waktu kerja dan penulisan skripsi nomor 1 mengacu pada pekerja waktu tertentu. Letak perbedaan yang lain adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama. Kemiripan pada penulisan skripsi nomor 2 terletak pada perlindungan terhadap pekerja.Perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan lokasi penelitian.Penulisan skripsi nomor 3 memiliki kemiripan karena sama-sama mengangkat tema tentang ketenagakerjaan, dan memiliki perbedaan dalam rumusan masalah dan lokasi penelitian. 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1.5.1
Tujuan Umum
1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum kepada pekerja yang terkait dengan pelanggaran waktu kerja. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja untuk mendaptkan hak-haknya yang dilanggar. 1.5.2
Tujuan Khusus
11
1. Untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan hukum kepada pekerja yang terkait dengan pelanggaran waktu kerja. 3. Untuk memahami lebih dalam upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yang dilanggar. 1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1
Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
perkembangan
dalam
ilmu
hukum
khususnya
dalam
bidang
hukum
ketenagakerjaan.Dan dapat menjadi pedoman untuk lebih memahami tentang perlindungan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap pekerja terkait dengan waktu kerja. 1.6.2
Manfaat Praktis 1. Untuk dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkait dengan waktu kerja. 2. Dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pedoman-pedomanbagi semua pihak dalam upaya-upaya mendapatkan hak-hak pekerja yang dilanggar terkait dengan waktu kerja.
12
3. Dapat menambah pengalaman dan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian hukum. 1.7
Landasan Teoritis Dalam pasal 1 ayat( 1 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja. 6 Tenaga kerja atau pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja dan menerima upah. Menurut pasal 1 ayat( 2 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan pengertian pekerja dalam pasal 1 ayat( 3 ) UndangUndang Keteagakerjaan adalah bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6
h.35.
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta,
13
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, yang memberikan pengertian tenaga kerja setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.Dari skema tersebut jelaslah bahwa, tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.Kelompok yang bukan angkata kerja adalah mereka yang dalam studi, golongan yang mengurus rumah tangga, golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan, misalnya seperti pensiunan, penerima bunga deposito dan sejenisnya. 7 Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPer ) tentang “ Perikatan “ yang sifatnya terbuka. Kata perikatan memiliki arti yang lebih luas dari perjanjian. Sebab kata perikatan tidak hanya mengandung 7
Ibid, h.28-29.
14
pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang.Definisi perikatan menurut Subekti adalah suatu perubungan hukum antara dua orang tau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berhak untuk memenuhi tuntutan itu. 8 Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan itu ada bilamana ada perjanjian. 9Dengan demikian antara perjanjian dengan perikatan terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai sebab yang merupakan peristiwa hukum, sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya. Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji maupun kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis.Dari hubungan ini timbul suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.Dengan demikian perjanjian merupakan sumber dari suatu perikatan. Perjanjian kerja diatur secara khusus dala Bab VII KUHPerdata tentang persetujuan-persetejuan untuk melakukan pekerjaan.Dalam pasal 1601a KUHPerdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada
pihak
8
lain,
yaitu
majikan,
dengan
upah
selama
waktu
yang
Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 1. Purwahid Patrick, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, h.12.
9
15
tertentu.Selanjutnya dalam pasal 1 ayat ( 14 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Berdasarkan pengertian penjanjian kerja tersebut terdapat unsur-unsur : adanya pekerjaan, adanya unsur dibawah perintah, adanya upah tertentu, adanya waktu.Dalam melakukan hubungan kerja harus dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja atau yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam pasal 1 ayat( 15 ) Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya ( pengusaha/majikan ) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 10 Pengertian waktu kerja pada umumnya adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan.Waktu kerja merupakan bagian paling umum yang harus ada pada perusahaan dan waktu kerja umumnya ditentukan oleh pemimpin perusahaan. Menurut Stephen P Robbins waktu kerja merupakan bagian dari empat faktor
10
Hartono Judiantoro, 1992, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali, Jakarta, h.10.
16
organisasi yang merupakan sumber potensial dari stress para karyawan ditempat kerja. 11Perlindungan terhadap tenaga kerja wajib dilaksanakan seperti yang tertera pada Bab X Undang-Undang Ketengakerjaan mengenai perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Konsep tentang perlindungan hukum terhadap pekerja yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak pekerja dengan menggunakan sarana hukum, atau perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja tindakan-tindakan pengusaha
pada
saat
sebelum
bekerja,
selama
bekerja,
dan
setelah
bekerja.Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. 12 Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanyalah perlindugan dari hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interkasinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk
11
Stephen P Robbins, 2006, Perilaku Organisasi, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta,
h.796. 12
Philipus M. Hadjon I, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, h. 25.
17
melakukan suatu tindakan hukum. 13Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hakhaknya yang telah diberikan oleh hukum. 14 Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif.Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan menjadi bentuk yang definitif.Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum. 15 Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 16Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
13
CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pusataka, Jakarta, h.102. 14 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54. 15 Zahirin Harahap, 2001, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.2. 16 Muchsin, 2003, “ Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia “, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.14.
18
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua.Yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif yang berarti bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan
rambu-rambu
atau
batasan-batasan
dalam
melakukan
suatu
kewajiban.Dan yang kedua adalah perlindungan hukum represif yaitu perlindungn hukum berupa perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suau pelanggaran. 17 Perlindungan hukum terjadi akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan.Yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan industrial pada dasarnya berfungsi dan bertujuan untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan dan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh, dan ketenangan berusaha bagi para pengusaha sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut dengan berputarnya roda perekonomian nasional.Dalam hal ini 17
Ibid, h.20.
19
para pihak dalam hubungan industrial memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan adanya perselisihan-perselisihan yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan dalam hubungan industrial dapat diselesaikan dengan duacara. Yang pertama dengan jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan lewat pengadilan. Dan jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution ( ADR ). 18 Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sepertinegosiasi, mediasi, konsiliasi,dan arbitrase.Non litigasi pada umumya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimaana antara dua orang atau lebih para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. 19Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut.Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator.Pihak ketiga tersebut hanya 18
Susanti Adi Nugroho, 2009, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, h.1. 19 Fitrua Ramadhani, 2015, “Non Litigasi“, URL :http://jdih.kepriprov.go.id/index.phps/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/286704-non-litigasi. diakses tanggal 29 Agustus 2015.
20
dapat member saran yang sugestif, sedangkan pengambilan keputusan tetap tergantung oleh setiap pihak yang bersengketa. 20 Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut. 21 Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur oleh undangundang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak dicapai. 22 Pasal 1 ayat( 1 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesasian Sengketa yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999 menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yng didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
20
Ibid. Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan, Visi Media, Jakarta, h. 46. 22 Ibid, h. 47. 21
21
Teori sistem hukum juga sangat diperlukan disini untuk melihat efektifitas hukum mengingat metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum teragantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu sturuktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan kekuatan sosial bagaimana hukum itu digunakan oleh masyarakat. 23
1.8
Metode Penelitian Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan sesuatu,
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala utuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 24 Maka dari itu seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah yang diteliti sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.
23
Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York, h. 16. 24 Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.6.
22
1.8.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara
yuridis empiris.Yang dimaksud dengan penelitian hukum secara yuridis empiris adalah penelitian langsung di lapangan dan mengkaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian yuridis empiris digunakan karena dalam permasalahan mengenai waktu kerja terhadap pekerja terdapat di lapangan, sehingga jenis penelitian yang tepat dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris.
1.8.2
Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan secara
empiris dalam skripsi ini adalah jenis pendekatan yang mengacu pada pendekatan fakta ( The Fact Approach ). Pendekatan faktaadalahpendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan teori-teori yang ada, untuk kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan dan pendapat para ahli utuk kemudian diuraikan, tetapi juga
23
menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif, dalam rangka mengolah data dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. 25 1.8.3
Sifat Penelitian Sifat Penelitian dalam penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sifat penelitian deskriptif sering dilakukan apabila ingin mengetahui tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat. 1.8.4
Data dan Sumber Data Sumber data hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :
1. Data Hukum Primer Data hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah, dan yang belum diuraikan oleh orang lain.Data yang langsung di dapat dari masyarakat.Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. 2. Data Hukum Sekunder 25
Hilman Hardikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, h.63.
24
Data hukum sekunder, yaitu data-data hukum yang mengikat, berupa perundang-undangan.Dalam hal ini penulis menggunakan KUHPerdata dan UndangUndang Ketengakerjaan.Dan disertai beberapa data hukum berupa literatur yang memuat teori-teori dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penulisan skripsi.Serta penulis juga menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia yang menjelaskan mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. 1.8.5
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya
ilmiah ini dilakukan dengan cara : 1. Teknik pengumpulan data hukumprimer yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten. 2. Teknik pengumpulan data hukum sekunder yaitu dengan mengumpulkan peraturan-perturan yang berhubungan dengan permasalahan dan data-data kepustakaan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkokoh dan memperluas hasil-hasil penelitian 1.8.6
Teknik Penentuan Sampel Penelitian Penulisan ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan
teknik non probability sampling, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti
25
mengenai berapa sampel yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya seperti dalam teknik random sampling.Penulisan ini menggunakan teknik non probability sampling dengan bentuk purposive sampling.Yaitu penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, dimana sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. 1.8.6
Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik yang berupa data primer
maupun sekunder yang merupakan hasil dari studi kepustakaan, dan wawancara itu kemudian diolah secara kualitatif.Dalam hal ini, data yang diperoleh tersebut kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan berdasarkan kerangka penulisan sehingga lebih sistematis dan mempermudah penulisan skripsi secara menyeluruh. Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan tersebut dianalisa secara deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.
26
