Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas. Rekrutmen Terbuka untuk Jaring Pejabat Profesional

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

EDISI 09 | 2014

ED ISI 09 | 2014

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

ME D I A K OMU NI K A S I K E ME NT E R I A N E NE R G I D A N SU MBE R D AYA M IN E RAL

efficient energy, preserving the natural

Rekrutmen Terbuka untuk Jaring Pejabat Profesional

Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas

PENANGGUNG JAWAB Sekretaris Jenderal M. Teguh Pamudji Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M Staf Ahli Bidang Komunikasi dan sosial Kemasyarakatan Ir. Ronggo Kuncahyo, M.M Kepala Pusat Komunikasi Publik Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc Kepala Biro Hukum Susyanto, SH. MH Kepala Pusat Data dan Teknologi ESDM Agung Wahyu Kencoro Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dr. Ir. Ego Syahrial, M.Sc REDAKTUR Kepala Bagian Tata Usaha, Puskom Ir. Dwi Purwanto Kepala Sub Bagian Rencana dan Keuangan, Puskom Bambang Widjiatmiko Kepala Sub Bagian Umum, Puskom Arid Riza Abadi, S.Sos Vagunaldi, S.Kom Bunga Adi Mirayanti, S.I.Kom Dian Eka Puspitasari, S.Sos. EDITOR Indra Tauhid C. S., M.A., Dian Lorinsa, S.IP., Judhi Purdhiyanto, Amna, S.Sos., Safii, DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER Melati Larasati Oktaviani, Didit Adiono, Adi Noorfajarudin, Prawira, Akbar Alfiannto, Arif Suryadi ALAMAT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta 10110 Tromol Pos: 1344/JKT 10013 Tel. / Faks: (021) 344 0649 email: [email protected]

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi menjadi masalah besar yang terus membayangi perjalanan pengelolaan migas dari waktu ke waktu. Padahal, migas memasok kas negara sebesar Rp286 triliun yang setara 18% dari total penerimaan negara di dalam APBN Perubahan 2014. Mengantisipasinya Kementerian ESDM bergerak cepat, yaitu dengan membetuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM telah menandatangani SK Tim dengan menunjuk seorang ekonom senior Faisal Basri sebagai ketua Tim. Sejalan dengan pembentukan Tim tersebut, Menteri ESDM juga telah mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan audit Tata Kelola yang menyangkut Perijinan Migas. Langkah berikutnya selaku ketua tim, Faisal Basri akan membentuk anggota tim yang merupakan gabungan dari stakeholder pemerintahan dengan masyarakat. Secara ringkas, tim ini memiliki tugas-tugas besar. Pertama, mereview seluruh proses perijinan dari hulu ke hilir. Kedua merekomendasikan tata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengolaan Migas, agar tercipta efisiensi dan mampu bekerja dengan optimal. Yang ketiga mempercepat revisi UU Migas. Dan yang keempat adalah merevisi seluruh proses bisnis supaya kedepan ruang gerak pemburu rente dalam setiap mata rantai itu bisa eliminir atau diminimalisir. Berkaitan dengan kesalahan pengelolaan migas, menurut ketua Tim Reformasi Tata Kelola akan sangat membahayakan dan dapat menghancurkan sebuah negara, dimana sumber daya bukan lagi menjadi berkah namun menjadi musibah. Adapun keberkahan dihasilkan melalui sebuah proses yang baik yang dimulai dari niat yang baik, proses yang baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik, tidak ada hasil yang baik jika prosesnya tidak baik. Meski menghadapi banyak rintangan untuk membenahi sektor minyak dan gas (migas), namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yakin gerakan yang dicanangkan untuk memberantas mafia migas bisa terus berjalan. Dengan dukungan dari berbagai pihak yang samasama ingin agar para mafia migas ini diberantas, Sudirman yakin segala hambatan yang datang bisa diatasi. Langkah reformasi migas dilengkapi dengan diangkatnya Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas yang baru. Tidak main main, Amien Sunaryadi sebelumnya pernah menjabat wakil ketua KPK 2003-2007. Penunjukkannya sebagai kepala SKK Migas berdasarkan keyakinan bahwa Amien bakal mampu melakukan perbaikan kelembagaan, standarisasi perusahaan juga transparansi sehingga kepercayaan publik terhadap SKK migas terangkat. Dan dengan pernah berkecimpung di KPK jelas menghadirkan aroma “bersih dari korupsi” yang sangat kuat. Ketika menjabat wakil ketua KPK Amien dinilai sukses mendesain KPK hingga bergigi dalam pemberantasan korupsi. Selamat Menyimak Redaksi

EDISI 09 | 2014

E DI SI 0 9 | 2 014

Masa Depan ERGI ALTERNATIF LINGKUNGAN

Para pembaca yang kami hormati

KESDM

M E D IA K O M UNI K A SI K E M E N TE R I AN EN E R G I DAN SUM B E R DAY A M I NE R AL

efficient energy, serving the natural

editorial

Rekrutmen Terbuka untuk Jaring Pejabat Profesional

Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas

edisi 09 I 2014

3

daftar isi

18

SAJIAN UTAMA Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas

18 SAJIAN UTAMA

3 EDITORIAL 6 SURAT ANDA

22 WACANA

8 HOT NEWS

• Perizinan Hulu Migas Dipangkas • Rekrutmen Terbuka untuk Jaring Pejabat Profesional • Percepat Realisasi Program

14 LENSA

• Menteri ESDM Menerima Kunjungan Delegasi Sonagol EP • Menaruh Perhatian Besar Kepada Listrik • Subsidi Dialihkan Ke Sektor Produktif • Pemerintah Segera Tetapkan Kepala SKK Migas Baru • Tim Reformasi Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi • Membangun PLTU Berkapasitas 5000 MW

4

• Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas

edisi 09 I 2014

• Hidup di Tengah Krisis Energi dan Perubahan Iklim

24 ENERGI MIX • Melirik Energi Gelombang Laut Sebagai Energi Terbarukan

28 KOLOM

• Insentif Migas untuk Dorong Investasi • Menggali Potensi Migas Laut Dalam • Demi Masa Depan, Pembangunan Kilang Baru Perlu Dilakukan • Prospek dan Tantangan Industri Gas Bumi Indonesia

36 REGULASI

• Mendorong Pemanfaatan Energi Panas Bumi • PERMEN ESDM NO. 28 TAHUN 2014

36

REGULASI Mendorong Pemanfaatan Energi Panas Bumi 40 MIGAS

• Program Inisiatif Penggunaan Kompor Bersih Dan Hemat Energi • Pengeboran Gas Bumi 2014 Lewati Angka Seribu • Tantangan Industri Gas di Indonesia

44 KETENAGALISTRIKAN

• Pasokan Gas ke Pembangkit Sudah Aman, Krisis Listrik Sumsel Segera Teratasi • Peringkat “Ease of Doing Business” Indonesia Naik, Kemudahan Mendapatkan Listrik Menjadi Faktor Penentu • Hindari Krisis Listrik, PLTU 5.000 MW Segera Dibangun Di Cilacap • Perizinan Satu Pintu Tingkatkan Investasi Ketenagalistrikan • Dirjen Ketenagalistrikan Siap Tingkatkan Sambungan Listrik • Dirjen Ketenagalistrikan Meminta Masyarakat Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik • Pemerintah Akan Sertifikasi Perusahaan Jasa Listrik • Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Wajib Miliki Sertifikat Badan Usaha

Edisi 09 | 2014

56

BADAN GEOLOGI Peningkatan Status Tingkat Aktivitas Gunungapi Raung 48 MINERBA

• Penyederhanaan Perizinan Mineral Dan Batubara • Seminar Nasional “Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara Di Indonesia”

50 EBT

• PLTP Muara Labouh Dibangun Secara Bertahap • Tiga Peraturan Pemerintah Tentang Panas Bumi • Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2014 • Acara Launching Call For Market Aggregator CSI • Dalam Meningkatkan Energi Terbarukan, Indonesia Butuh Investasi US$ 36Miliar • Mendorong EBTKE Untuk Penopang Energi Nasional Masa Depan • Kerjasama Indonesia Dan Jerman Dalam Mengembangkan Bioenergi • Indonesia Butuh Rp 48 Triliun Untuk Kembangkan Bioenergi • Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2014

64

POTENSI Baterai Dari Gula 56 BADAN GEOLOGI

• Peningkatan Status Tingkat Aktivitas Gunungapi Raung • Bencana Gerakan Tanah melanda Kecamatan Lhoong, Aceh Besar • Gempa Bumi Terjadi di Halmahera 21 November 2014 • Menteri ESDM Sudirman Said Beri Arahan Ke Pegawai Di Lingkungan Badan Geologi

60 BALITBANG • Menteri ESDM Mengunjungi Badan Litbang Dan Badan Diklat ESDM • FGD Pembuatan Rancangan Teknologi Upgrading Bauksit Kapasitas 50 Ton/Jam • Puslitbang Tekmira Mengadakan Forum Temu Stakeholder

72

KESELAMATAN Waspadai Bahaya Heat Stress 64 POTENSI

• Baterai Dari Gula

66 TEKNOLOGI

• Circuit Breaker, Si Pemutus Tenaga pada Listrik • Pembangkit Listrik Tenaga Osmosis

70 LINGKUNGAN • Dunia Flora Mampu Urai Limbah Metal Dan Zat Berbahaya

72 KESELAMATAN

• Waspadai Bahaya Heat Stress

74 GLOSSARY

62 BADIKLAT

• In House Training Penyuluh Biogas • Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001/2008 • Diklat Bendahara Pengeluaran • Pelatihan Neuro Linguistic Programming • Metode Analytical Hierarchy Process

edisi 09 I 2014

5

surat pembaca

Sertifikat Kelaikan Konstruksi Platform/ Anjungan Lepas Pantai Kami ingin mengetahui persyaratan apa saja untuk mengurus Sertifikat Kelaikan Konstruksi Platform/Anjungan Lepas Pantai (SKKP) . Mohon dapat diberikan informasinya. Terima kasih. Andi Susilo – Cilacap Bapak Andi Susilo Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Untuk mengetahui informasi yang Ibu butuhkan, bisa menghubungi Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu,Gedung Plaza Centris Lantai 1. Jl HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan. Disana terdapat informasi yang Bapak butuhkan. Salam redaksi

Pembuatan CWM

Biji Nyamplung

Kami ingin mendapatkan sedikit penjelasan mengenai Pembuatan CWM (Coal Water Mixture). Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi biomassa yang besar. Salah satu sumber biodiesel yang potensial dan selama ini belum banyak digunakan adalah biji nyamplung. Dan di masa yang akan datang tentunya akan menjadi sumber energi alternatif. Mohon dapat dijelaskan secara singkat tentang biji nyamplung tersebut. Terima kasih.

Indra Bustomi – Riau Bapak Indra Bustomi Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Proses pembuatan CWM dilakukan tanpa melalui proses pemanasan dan penekanan. Teknologi pembuatan CWM sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan mencampurkan batubara (ukuran <200 μm), aditif (< 0,5%) dan air dalam perbandingan tertentu. Dengan adanya pengungkungan/ penjebakan batubara di dalam air, maka CWM mempunyai sifat yang sama dengan BBM (minyak berat), sehingga bisa dialirkan atau dipompa untuk transportasi maupun pembakaran. Salam redaksi

Dimas Satrio – Cimahi Bapak Dimas Satrio Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Nyamplung biasa tumbuh di tepi sungai atau pantai yang berudara panas dengan ketinggian hingga 200 meter di atas permukaan laut. Buah nyamplung dapat digunakan untuk biodiesel atau sebagai energi alternatif. Nyamplung bisa menghasilkan minyak nabati hingga 60% lebih tinggi daripada biji jarak. Biodiesel dari biji nyamplung terbukti lebih irit daripada solar. Dari sisi lingkungan, biodiesel nyamplung bebas dari polutan (green solar). Asap yang dibuang dari biodiesel ini lebih putih dan tidak mengandung belerang. Salam redaksi

6

edisi 09 I 2014

Untuk kritik, saran maupun artikel dapat dikirimkan ke: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 - Jakarta 10110, Tromol Pos : 1344/JKT 10013 Tel. / Faks. (021) 344 0649, email. [email protected]

Gas Beracun Mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai gas beracun. Karena hal ini merupakan salah satu resiko kesehatan yang harus dihadapi oleh para pekerja tambang tanah bawah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Irma Amanda - Makasar Ibu Irma AmandaYth Di area tambang bawah tanah banyak bahaya yang tejadi disana. Salah satunya adalah gas beracun. Para pekerja tmbang bawah tanah juga rawan terpapar dengan gas beracun seperti CO, H2S, NOx, dan SO2. Gas-gas beracun tersebut tidak bisa langsung terlepas ke atmosfer dikarenakan sirkulasi udara terowongan yang terbatas. Jika terdapat dalam kadar tinggi, gas-gas tersebut bisa menyebabkan kematian. Seiring dengan berjalannya waktu maka perkembangan metode serta peralatan pertambangan sudah semakin maju. Dengan demikan berbagai resiko keselamatan serta kesehatan dapat dikurangi secara signifikan.

Berkunjung Ke Museum Geologi Pada musim liburan mendatang kami ingin berkunjung ke beberapa museum, salah satunya melihat museum geologi. Kami memerlukan informasi tentang lokasi serta fasilitas yang ada disana. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dita Primarini - Banten Ibu Dita Primarini Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Museum geologi terletak di jalan Diponegoro 57, Bandung. Untuk informasi selanjutnya bisa mengakses situs http://museum.bgl.esdm.go.id Salam redaksi

Persetujuan Standard Operation Procedures (SOP) Pencegahan Pencemaran Lingkungan Kami ingin mengetahui persyaratan apa saja untuk mengurus Persetujuan Standard Operation Procedures (SOP) Pencegahan Pencemaran Lingkungan. Mohon dapat diberikan informasinya. Terima kasih. Ahmad Susanto – Bima (Nusa Tenggara Barat) Bapak Ahmad Susanto Yth Terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan. Untuk mengetahui informasi yang Ibu butuhkan, bisa menghubungi Ruang Pelayanan Investasi Migas Terpadu,Gedung Plaza Centris Lantai 1. Jl HR Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan. Disana terdapat informasi yang Bapak butuhkan. Salam redaksi

Salam redaksi edisi 09 I 2014

7

HOT NEWS

Perizinan Hulu Migas Dipangkas Perizinan masih menjadi kendala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di tanah air. Perizinan eksplorasi dan eksploitasi migas di daerah-daerah di Indonesia bisa mencapai ratusan buah. Nantinya, jumlah ini akan dipangkas menjadi hanya sembilan pintu.

D

ari hasil identifikasi yang dilakukan pemerintah, terdapat 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas. Setelah dilakukan pembahasan, perizinan tersebut diperkecil menjadi hanya 69 perizinan yang nantinya dikelompokkan menjadi hanya sembilan pintu. Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) J. Widjonarko di Bojonegoro, Rabu (8/10/2014), mengatakan, banyaknya

8

edisi 09 I 2014

perizinan ini merupakan dampak partisipasi daerah yang sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan peningkatan komunikasi antara seluruh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Proses pengelompokkan perizinan ini, lanjut Widjonarko, dibahas dalam rapat di Kemenko Perekonomian dengan mengundang instansi terkait, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  “Ini yang kami harapkan cepat diselesaikan dan proses saat ini menyinkronisasikan 69 peraturan itu.

Apakah ada yang saling tumpang tindih karena dari berbagai sektor?” tambahnya. One stop service Masalah perizinan juga mendapat perhatian dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Ia menegaskan, akan membenahi dan menyederhanakan perizinanperizinan yang dinilai menghambat. Langkah untuk menyederhanakan perizinan akan dilakukan segera dengan meluncurkan program one stop service.

HOT NEWS “Dalam sidang kabinet tadi dibahas satu situasi di mana sebetulnya energi kita itu memasuki era atau suasana kalau tidak ditangani dengan hati-hati, kalau tidak ditangani dengan serius, maka akan memasuki fase krisis. Karena itu, pekerjaan kita ke depan harus dikerjakan dengan mood, dengan spririt bagaimana membangun sense of crisis,” ujarnya, Senin (27/10/2014). Sudirman melanjutkan, “Dua hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Nomor satu identifikasi botleneck, sumbatan-sumbatan, kemudian segera atasi. Yang kedua, beliau menekankan aspek perizinan supaya kementerian ini mengkaji aspek perizinan yang menghambat. Kemudian, dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk one stop service soal perizinan dan menjadi solusi bagi lambatnya pengurusan perizinan”. Pembenahan perizinan yang akan dilakukan Menteri ESDM ini sesuai dengan rencana Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar. Belum lama ini, Ditjen yang dipimpin oleh R. Sukhyar melakukan terobosan penyederhanaan perizinan yang semula berjumlah 101 perizinan menjadi 71 perizinan. Jumlah tersebut terdiri atas 31 izin, 26 persetujuan, dan 14 rekomendasi atau sertifikasi. Berdasarkan kewenangannya, maka dari perizinan tersebut terdapat 26 perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM penuh, 20 perizinan yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM dan kementerian atau lembaga lain, dan 25 perizinan yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga lain dan pemerintah daerah. Menanggung rugi Rendahnya produksi minyak akan terus mendorong Indonesia mengimpor bahan bakar minyak (BBM). Justru, kendala birokrasi membuat rendahnya produksi minyak dalam negeri. Pengamat energi Kurtubi menyampaikan, yang menyebabkan produksi minyak Indonesia terus turun setiap tahun lebih dikarenakan adanya hambatan birokrasi, seperti soal perizinan dan pajak. Menurutnya, untuk melakukan ekplorasi minyak di Indonesia, perusahaan harus mengurus 69 izin.  “Bila perusahaan minyak mengambil kontrak saat ini, lima tahun ke depan

belum tentu sudah bisa mengebor untuk mendapatkan minyak. Padahal, dahulu tiga bulan saja sudah bisa langsung dibor,” kata dia baru-baru ini.  Selain soal perizinan, Kurtubi juga menilai persoalan terkait pajak menjadi kendala tersendiri. Ia mempersoalkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan membayar pajak saat masih dalam proses eksplorasi.  Di tempat terpisah, praktisi bisnis migas Eddy Tampi juga menyampaikan, eksplorasi baru terhambat masalah perizinan dan pembebasan lahan.  “Perizinan yang dikeluarkan pemerintah sangat banyak, sekitar 60 izin dan diproses satu per satu yang membutuhkan waktu lebih dari dua tahun, termasuk pembebasan lahan,” ungkapnya.  Pengeboran yang tertunda selama dua tahun itu tak hanya menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara. Selama periode 2002–2013 dengan 174 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi, kerugiannya diprediksi mencapai US$626 juta atau sekitar Rp7 triliun. “Ini ditanggung perusahaan migas,” katanya.  Hitungan itu didapat jika setiap KKKS mengeluarkan biaya sekitar US$150.000 per bulan. Saat ini, jumlah sumur-sumur pengembangan di Indonesia mencapai sekitar 200 sumur dengan risiko kegagalan 20% dan nilai pemasukan mencapai US$7,3 miliar.  Eddy berhitung, jika seluruh perizinan dan pembebasan lahan dapat diselesaikan dalam tempo dua bulan, maka sekitar enam bulan ke depan pemerintah akan dapat menikmati hasil pengeboran sekitar 200 sumur pengembangan. Menarik investor Perizinan yang banyak dan berbelit akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada bidang mineral dan batubara, misalnya, sejumlah hambatan yang ditemui juga seputar perizinan. Hambatan-hambatan itu adalah banyaknya jumlah izin

yang wajib diurus bila dibandingkan dengan perizinan investasi di negara lain; banyaknya jumlah instansi atau sektor yang bertanggung jawab untuk perizinan yang masing-masing membawa kepentingannya sendiri (ego sektoral); dan persyaratan perizinan yang tumpang tindih dan sering terjadi duplikasi serta inkonsistensi. Maka, penyederhanaan perizinan subsektor mineral dan batubara yang belum lama ini diterapkan bisa membawa dampak positif. Dampakdampak tersebut antara lain menjamin perizinan yang tidak tumpang tindih (melakukan justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisiting dengan tuntutan dunia usaha yang relatif dinamis); pengurangan persyaratan perizinan (menghindari adanya duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan); tata kelola waktu perizinan yang jelas (menyesuaikan SOP dan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan). Tidak hanya itu, pemangkasan perizinan ini juga bisa menciptakan biaya perizinan yang jelas (harus ada maklumat pelayanan yang memuat biaya menjamin aspek akuntabilitas); kemudahan tempat perizinan (menjadikan ruang RPIIT sebagai role model PTSP); dan proses otomasi perizinan (mengutamakan pelayanan perizinan secara online untuk memberi kemudahan kepada dunia usaha dan mengurangi inefisiensi dari sisi waktu). Lebih jauh, perbaikan pelayanan perizinan akan memperbaiki iklim investasi dan turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Datangnya investor adalah buah dari perizinan yang mudah, cepat, dan murah. Kualitas pelayanan perizinan adalah salah satu komponen dalam tata kelola ekonomi (economic governance). Jadi, sangat diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas pelayanan perizinan, termasuk di dalamnya percepatan dan penyederhanaan jumlah serta prosedur perizinan. Selain itu, deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi dilakukan dalam rangka perbaikan citra atau peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia yang difokuskan pada rasionalisasi atau justifikasi jumlah dan persyaratan perizinan, kepastian waktu, dan biaya perizinan. edisi 09 I 2014

9

HOT NEWS

Rekrutmen Terbuka untuk Jaring Pejabat Profesional Satu gebrakan lagi dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Setelah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengatasi “sumbatan” di Kementerian ESDM, Sudirman Said kini mengadakan rekrutmen terbuka pejabat eselon I atau setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian ESDM. Hal ini bertujuan untuk menempatkan orang-orang terbaik dan profesional di bidangnya.

S

udirman Said mengungkapkan rencana di atas seusai rapat pimpinan dengan pejabat eselon I dan bertatap muka dengan para pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Gedung Plaza Centris, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Sudirman menyampaikan, dirinya ingin terus melakukan penyegaran organisasi di berbagai tingkatan, tidak hanya di tingkat eselon I. Penyegaran ini akan diatur dengan cara yang baik. Salah satunya adalah berdasarkan usulan dari beberapa pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM agar dilakukan rekrutmen terbuka atau lelang jabatan. “Tadi sempat muncul ide dari beberapa (pejabat) eselon I, kenapa tidak dilakukan lelang jabatan? Dan, saya kira itu baik. Bahkan, itu muncul dari teman-teman eselon I. Artinya, memang ada suatu suasana baru. Kami ingin menempatkan orang-orang terbaik, profesional, dan caranya ya (melalui) lelang,” ucapnya. Selain itu, Kementerian ESDM juga ingin melakukan penataan dalam struktur organisasinya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penataan ini dilakukan, misalnya, dengan pemutasian atau penyaringan dalam suatu posisi. Mekanisme Lelang jabatan pejabat publik sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan

10

edisi 09 I 2014

Petunjuk Teknis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2014. Terkait hal ini, Sudirman juga sudah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi untuk membahas mekanisme lelang jabatan. Usai pertemuan, Yuddy mengatakan, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri PAN RB, kementerian dapat membentuk panitia seleksi yang berjumlah lima sampai sembilan orang untuk proses seleksi. Panitia terdiri atas kementerian yang melakukan lelang jabatan, Kementerian PAN RB, dan akademisi. “Nanti, diumumkan secara terbuka di internet dan koran. Jadi, semua orang mengetahui. Nanti, ada kompetensi standar dan golongan administrasi kepangkatan yang jadi syaratnya,” jelas Yuddy. Ia meneruskan, proses lelang yang dilakukan di Kementerian ESDM sama dengan lelang jabatan Dirjen Pajak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sudirman Said mengatakan, dia mengapresiasi Yuddy yang mau “menjemput bola” membantu kementeriannya.

“Saya mendapatkan masukan dari tim Pak Yuddy, termasuk open recruitment. Kalau boleh, jangan disebut lelang jabatan, tetapi rekrutmen terbuka,” kata aktivis antikorupsi tersebut saat konferensi pers di Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba), Jakarta, Jumat (14/11/2014). Mekanisme rekrutmen terbuka di lingkungan Kementerian ESDM sendiri akan dikaji oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM beserta timnya. Rencananya, jabatan yang dilelang termasuk Dirjen Migas. Posisi Dirjen Migas saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Naryanto Wagimin. Ia menggantikan Edy Hermantoro yang digeser oleh Sudirman Said pada Selasa, 4 November 2014 lalu. “Mudah-mudahan, sebelum akhir tahun kami sudah punya organisasi yang lebih segar,” kata Sudirman. Sudirman juga menegaskan, rekrutmen terbuka ini bukan berarti pihaknya akan menempatkan orang-orang dari luar unit-unit tersebut. Sebaliknya, dirinya mendukung pejabat dari internal Kementerian ESDM untuk ikut serta. Jadi, peserta rekrutmen terbuka ini bisa berasal dari internal dan eksternal kementerian. Ia mengakui, banyak pejabat internal Kementerian ESDM yang berkompeten dan bisa diandalkan.

HOT NEWS

Dibudayakan Selain eselon I, lanjut Sudirman, penyegaran jabatan juga akan diberlakukan pada pejabat eselon II Kementerian ESDM. Ia menghimbau, pejabat yang menduduki satu posisi dalam waktu yang relatif lama dapat mengajukan diri untuk mengikuti rekrutmen terbuka atau sejenisnya.

“Ini juga sesuai arahan Presiden Jokowi untuk melakukan check up dan penyegaran organisasi pada setiap kementerian yang dipimpin. Makanya, kami akan lakukan rekrutmen terbuka dalam waktu yang tidak lama lagi,” ungkap Sudirman.

Sudirman berujar, “Saya sudah sampaikan akan ada reposisi di eselon I dan II Kementerian ESDM. Eselon II yang sudah lama menjabat lebih

Pengamat energi Sofyano Zakaria mengungkapkan, bahwa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bukan sekadar menjadi follower atau “ikut-ikutan” setelah sebelumnya dilakukan pula oleh Kementerian Keuangan dengan

dari lima tahun sebaiknya sukarela menyampaikan ke saya agar mencari tantangan yang baru, tidak bosan, dan tidak statis hanya di satu jabatan serta terlalu nyaman di posisi tersebut”.

konsep yang sama. Menurut dia, justru terobosan berani ini menunjukkan, Menteri ESDM yang baru menghendaki adanya transparansi di dalam kepemimpinannya.

Sisi positif mekanisme rekrutmen terbuka atau lelang jabatan, lanjut Sudirman, adalah memberikan sense of responbility terhadap pejabat tersebut. Tidak hanya sebatas kesanggupan menjalankan tugas, tetapi juga kemampuan melaksanakan tanggung jawabnya.

“Jelas, harus didukung dan konsep lelang jabatan seperti ini malah sangat minim risikonya. Terobosan ini akan menghasilkan orang-orang yang bersih serta lurus dan apa yang dilakukan oleh Menteri ESDM harus dibudayakan ke semua kementerian Kabinet Kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM R. Sukhyar menyambut baik adanya proses perekrutan tersebut. “Bagus itu. Sudah dikaji Kementerian PAN RB untuk mendapatkan orang dan anak bangsa yang lebih baik untuk membantu kebijakan cepat, memahami sektor, dan mampu menyelesaikan masalah,” kata Sukhyar baru-baru ini. Sukhyar menyebutkan, ada kriteria yang harus dimiliki oleh orang-orang yang

sekiranya berminat menjabat pegawai eselon di Kementerian ESDM. “Syarat yang utama adalah integritas yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Yang kedua, punya kompetensi yang bagus, paham scoop sektor mineral dan batubara, minyak dan gas serta energi baru terbarukan dan konservasi energi. Calon itu juga harus punya terobosan di sektor energi. Terakhir adalah harus punya keterimaan. Dia diterima atau tidak,” tekannya.

edisi 09 I 2014

11

HOT NEWS

Percepat Realisasi Program Sejumlah rencana program di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tersusun rapi. Namun, beberapa diantaranya belum dieksekusi atau mengalami hambatan dalam merealisasikannya. Oleh sebab itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, mengurai sumbatan menjadi prioritas di awal kepemimpinannya di Kementerian ESDM. 12

edisi 09 I 2014

HOT NEWS

“Perlu dikaji lagi apa saja hambatannya. Intinya, saya dapat arahan untuk segara menyelesaikan the bottleneck secepatnya,” tekannya. Vested interest Di awal jabatannya yang baru seumur jagung, Sudirman siap membuat gebrakan. Dirinya dengan tegas siap memecahkan kebuntuan akibat sumbatan-sumbatan yang terjadi di sektor ESDM. “Di ESDM, saya akan lakukan terobosan dengan dibantu Pak Widhyawan (Deputi Pengendalian Komersil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas-red). Di mana masalahnya akan dicari sehingga sumbatan bisa diselesaikan. Ini bukan soal bagaimana ngebor, tapi business process. Banyak yang mudah, tapi dibuat sulit karena ada vested interest,” jelas Sudirman di Jakarta, Rabu (5/11/2014). Sudirman mencontohkan masalah listrik yang terjadi di Sumatera Selatan belum lama ini. Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada pasokan gas yang cukup. “SKK Migas seharusnya hanya minta izin ke Dirjen Migas. Harusnya ada diskusi. Ya sudah, hari ini kami putuskan kumpul dan kerjakan. Setelah itu, barulah listrik menyala lagi,” tutur Sudirman. Contoh lainnya adalah kilang minyak yang tidak kunjung dibangun. “Ada yang bilang karena Internal Rate of Return (IRR) yang ‘tidak sampai’. Seharusnya yang bicara IRR itu Pertamina karena dia pedagang. Kalau negara bicara kedaulatan energi. Kalau tidak ada IRR, kita tetap cari solusi. Beri insentif, beri tanah. Tugas negara mengurus kedaulatan energi. Tugas perusahaan mencari untung,” ucap Sudirman. Saat diminta pendapat terkait peningkatan produksi minyak di tahun 2014, Sudirman menyatakan akan realistis dan meminta pendapat para ahli untuk mengurai sumbatan yang menjadi faktor utama menurunnya produksi minyak Indonesia.

“Tahun 2014 terlalu singkat waktunya. Betapapun kami melakukan intervensi atau mengurai sumbatan-sumbatan, impact-nya akan terasa agak lama. Saya akan realistis melihat dan minta pendapat juga dari para ahli seberapa besar ruang untuk perbaikan tahun ini. Tapi, dengan satu sikap, kita pelajari apa yang selama ini kurang sehingga diharapkan tahun 2015 ke depan akan ada perbaikan,” jelasnya. Selain itu, ia menambahkan, akhir-akhir ini di sisi hulu migas menunjukkan kecenderungan bahwa perusahaan yang bergerak di hulu migas jumlahnya semakin besar. Sayangnya, kemampuan mereka di bawah rata-rata. “Ini yang menyebabkan beberapa kali diberi wilayah kerja, kemudian tidak dikerjakan tepat waktu,” sambungnya. Pending matters Di samping itu, Sudirman akan segera melakukan pertemuan dengan para pejabat  eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM guna menginventarisir permasalahanpermasalahan yang menjadi pending matters Kementerian ESDM.  “Saya akan meninjau seluruh keputusan yang pending, yang sebetulnya sudah bisa diputuskan, tetapi terkendala oleh beberapa sebab. Saya akan coba dalam satu sampai dua hari ini menyelesaikannya. Bila sudah memenuhi seluruh persyaratannya, saya akan memutuskannya,” papar Sudirman. Ditambahkannya, “Saya akan mengundang seluruh dirjen untuk mempresentasikan pending matters, program prioritas juga program kerja yang sudah disusun. The botlenecking, mengurai sumbatan-sumbatan itu barangkali yang menjadi prioritasprioritas saya”. “Dan, karena prioritas-prioritas saya adalah mengurai sumbatan-sumbatan yang ada, maka saya harus menyakini seluruh mesin-mesin organisasi ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas harus

berfungsi dengan baik. Saya akan melakukan check up seluruh mesin organisasi. Apabila ada sumbatansumbatan, saya akan melakukan penyegaran. Itu yang akan saya lakukan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan mohon dukungan dari teman-teman media semua,” lanjut Menteri ESDM. Senada dengan Sudirman, Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin juga ingin menyelesaikan masalah kontrak 20 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Naryanto ingin mempercepat kepastian status 20 investor tersebut dalam waktu lima tahun. “Harus ada kepastian itu diperpanjang atau tidak supaya proyek bisa berjalan,” ujar Naryanto di kantor Direktorat Jenderal Kelistrikan, Selasa (4/11/2014). Menurut Naryanto, 20 KKKS tersebut bisa menghasilkan banyak migas. Jika tidak diselesaikan, penerimaan negara dari sektor migas akan melemah. “Harus diselesaikan karena di sana ada potensi produksi gas 30% dan minyak 20%,” ungkap Naryanto. Naryanto selanjutnya juga akan mempelajari semua hambatan di sektor hulu migas. Dari masalah pembangunan kilang hingga pemangkasan birokrasi akan diselesaikan Naryanto. Salah satu contoh proyek yang harus diselesaikan, menurut Naryanto, adalah proyek Indonesian Deep water Development (IDD) di Selat Makassar. “Perlu dikaji lagi apa saja hambatannya. Intinya, saya dapat arahan untuk segara menyelesaikan the bottleneck secepatnya,” tekannya. Naryanto mengatakan, lambannya poses perpanjangan kontrak terjadi karena tidak adanya kepastian investasi. “Para pengusaha membutuhkan kepastian untuk berinvestasi. Makannya nanti saya pilah satu per satu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya. edisi 09 I 2014

13

LENSA

Menteri ESDM Menerima Kunjungan Delegasi Sonagol EP Menteri ESDM Sudirman Said menerima kunjungan kunjungan delegasi Sonangol EP dari Angola yang dipimpin oleh Chairman of Board of Director Sonangol EP, Francisco de Lemos Jose Maria (03/11). Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah suplai crude oil.

D

alam konferensi persnya Menteri ESDM mengatakan prinsip dari supply Chain yang baik adalah bahwa kita harus punya sumber-sumber alternatif yang mendekatkan kita dengan market, tidak ada satu pihak yang harus tergantung, harus ada independensi antara yang satu dengan yang lain. “Presiden Joko Widodo sejak lama sudah menekankan, energi harus diperbaiki, Pertamina harus diperbaiki dengan mencari sumber-sumber alternatif itu, karena itu sejak awal Beliau menekankan mari bersama-sama mencari sumber-sumber alternatif dan sebisa mungkin melakukan pembelian secara langsung, “Nah

Sonangol datang sebagai salah satu alternatif source itu,”lanjut Menteri. Menteri menjelaskan bahwa dalam bisnis tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan untuk perjanjian dengan Sonangol ini sudah pada level kedua yang pertama sudah dilakukan pembicaraan G to G, kemudian yang sekarang sedang dilakukan pembicaraan detail B to B antara Pertamina dengan Sonangol. “Proses ini adalah bagian dari mendiversifikasi, memberagamkan sumber-sumber pasokan sebagai bagian dari a good supply chain management dalam energi nasional,” pungkas Menteri.

Menaruh Perhatian Besar Kepada Listrik Pertumbuhan ekonomi jangan sampai terhambat atau bahkan terhenti akibat ketiadaan listrik. Karenanya perencanaan antara pertumbuhan dan konsumsi listrik harus menjadi perhatian.

H

al tersebut sangat ditekankan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Menteri juga menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh, Pemerintah telah mentargetkan membangun tenaga listrik sebesar 35.000 MW. “Dalam pembukaan rakor Gubernur se-Indonesia yang juga dihadiri seluruh Menteri Kabinet Kerja, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan arahan bahwa pembangunan kedepan akan masuk kehal-hal yang sangat mendasar, termasuk dalam urusan saya itu, bagaimana listrik harus diselesaikan, bagaimana perijinan perijinan harus dipercepat, bagaimana migas dan sumber daya alam dan mineral bisa dikelola dengan baik,” ujar Menteri ESDM

14

edisi 09 I 2014

dalam acara Jumpa Pers di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (04/11). Menurut Menteri semua pihak diminta concern atau menaruh perhatian yang besar kepada listrik karena pertumbuhan ekonomi terhambat karena ketiadaan listrik, begitu pula dengan pembangunan pemukiman akan terhenti juga akibat ketiadaan pasokan listrik. Mengenai pembangunan tenaga listrik sebesar 35.000 MW, Menteri menjelaskan bahwa itu merupakan aggregat dari yang butuhkan agar dapat menopang target-target pertumbuhan ekonomi.

LENSA

Subsidi Dialihkan Ke Sektor Produktif Saat ini subsidi BBM yang mencapai hampir Rp 400 triliun tentunya akan membebani anggaran negara. Menurut Menteri ESDM Sudirman Said persoalan subsidi tidak sematamata hanya masalah anggaran, namun subsidi yang sedemikian besar dialihkan ke sektor produktif yang lebih prioritas dan mengena ke masyarakat bawah. “Presiden kemarin dalam pertemuan dengan para Gubernur menyampaikan, bahwa sudah lebih dari lima tahun saluran irigasi tidak diperhatikan, sarana cold storage untuk para nelayan, infrastruktur pelabuhan harus dibangun berkaitan dengan tema maritim, kemudian pemberian bibit-bibit untuk para petani, bantuan kapal kepada nelayan itu akan menjadi program-program prioritas kedepan,” ujar Sudirman Said (05/11) di Kantor Pusat Pertamina. “Kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan diatas itu memerlukan pembiayaan, program-program yang baik kita pingin dibiayai, dan karena itu, harus diyakinkan pemberian kepada rakyat itu sampai kepada yang penerimanya secara langsung,” lanjut Menteri. Berdasarkan catatan yang ada, perkembangan subsidi energy periode tahun 2005 hingga 2013 menunjukkan peningkatan yang tajam seiring meningkatnya konsumsi dan harga. Dan pada tahun 2013 lalu porsi subsidi energy dalam APBN tersebut mencapai 17,7 persen dari total belanja Negara.

Pemerintah Segera Tetapkan Kepala SKK Migas Baru Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dalam acara Konferensi Pers di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menegaskan jika dalam dalam atu atau dua minggu kedepan Pemerintah segera menetapkan Kepala SKK Migas yang baru menggantikan Rudi Rubiandini (04/11). Saat ini SKK Migas dipimpin oleh Pelaksana Tugas Khusus Wakil Kepala SKK Migas J. Widjonarko. “Saya sebagai ketua komite pengawas SKK Migas melakukan rapat dengan seluruh anggota, kami memutuskan untuk segera memproses penetapan Kepala SKK Migas,” ujar Menteri ESDM. Mengenai usulan nama tersebut berasal dari luar atau dalam SKK Migas, Menteri ESDM mengatakan, kedua perekrutan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. “Proses yang baik itu memperhatikan kedua-duanya, eksternal mempunyai kekuatan mempunya perspektif cara pandang segar dan tidak punya beban psikologis, internal mempunyai kekuatan memahami situasi internal. jadi kita sampaikan kedua-duanya kepada Presiden karena Beliau mempunyai hak untuk memutuskan,” pungkas Menteri. edisi 09 I 2014

15

LENSA

Tim Reformasi Tata Membangun PLTU Kelola Minyak Dan Berkapasitas Gas Bumi 5000 MW Menteri ESDM telah menandatangani SK Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dan menunjuk Prof.Dr, Faisal Basri.,SE.,MA sebagai ketua Tim. Sejalan dengan pembentukan Tim tersebut, Menteri ESDM juga telah mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan audit Tata Kelola yang menyangkut Perijinan Migas. “Sebagai pengelola sektor ini, saya dan teman-teman berpendapat bahwa mengatasi masalah sistem harus dengan sistem juga tidak bisa dengan cara-cara sporadik, tugas pemerintah membangun sistem, menata regulasi, menata dan membuat tata kelola yang baik karena untuk mengatasi masalah-masalah ini dan untuk mengantisipasi masalah – masalah yang terjadi semakin memburuk, kita tidak ingin memasuki krisis energi yang memberatkan karena itu hari Jumat yang lalu kita memutuskan untuk membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas, untuk menata kembali pengelolaan migas nasional,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said (16/11). Menteri menjelaskan tugas tim ini adalah, pertama, mereview seluruh proses perijinan dari hulu ke hilir, kemudian akan merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengolaan Migas contohnya apa yang akan dilakukan pada SKK Migas dan BPH Migas. Menata ulang hubungan antara Ditjen Migas dengan SKK Migas supaya ada efisiensi dan bisa bekerja dengan optimal. Ketiga mempercepat revisi UU Migas dan yang keempat adalah merevisi seluruh proses bisnis supaya kedepan ruang gerak pemburu rente dalam setiap mata rantai itu bisa eliminir atau diminimalisir.

Untuk menutupi kebutuhan pertumbuhan listrik yang terus meningkat Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BPN, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan juga PT PLN melakukan rapat koordiansi di Kementerian ESDM dalam rangka merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 5X1.000 MW.

“Tadi diinventarisasi oleh Menteri ESDM, Menteri Kumham, Menteri Agraria, Kepala BPN dan juga Kepala Staf Angkatan Darat, Dirut PLN dan Pemerintah Daerah dan Kabupaten, kita mengambil beberapa keputusan yang segera ditindak lanjuti dan juga dilaporkan ke Bapak Presiden yang pertama adalah sepakat untuk membangun 5.000 MW listrik di Jawa Tengah Selatan, kalau pembangkit ini selesai dibangun maka sudah 1/7 dari target sudah tercapai,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said dalam Konferensi Pers seusai Rapat Koordinasi (06/11). Menurut Menteri dengan pembangunan 5000 MW ini diharapkan dalam empat hingga lima tahun atau tahun 2018 tahap pertama yang dibangun 2.000 MW sudah dapat beroperasi. Kondisi kelistrikan khususnya di Pulau Jawa sudah sangat kritis, antara pertumbuhan konsumsi dan pasokan sudah tidak lagi mencukupi. Karenanya harus dilakukan terobosan-terobosan membangun membangun pembangkit. “Hasil laporan Direktur Utama PT PLN (Persero), kondisi kelistrikan saat ini di Jawa saja kemampuan kita untuk membangkitkan listrik 23.000 MW, dengan pertumbuhan ratarat 8% atau 1.800 MW per tahun, jadi kalau tidak diantisipasi segera dan secepatnya, dan menghapus sumbatan-sumbatan maka dalam waktu dekat Jawa akan mengalami krisis listrik,” ungkap Menteri.

16

edisi 09 I 2014

LENSA

hemat energi dan sekaranglah saatnya....

jangan sampai anak cucu kita tidak dapat menikmati terangnya kehidupan.

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

SAJIAN UTAMA

Memasuki Era Reformasi Tata Kelola Migas

Sektor migas memang manis bak gula yang mengundang minat para semut. Bayangkan saja, migas menyumbangkan pemasukan sekitar Rp286 triliun. Jumlah itu setara 18% dari total penerimaan negara di dalam APBN Perubahan 2014. Maka tata kelola Migas yang baik tidak dipungkiri merupakan dambaan masyarakat sebagai pengguna utama. Tetapi sayangnya. selama ini hal tersebut seperti panggang jauh api.

18

edisi 09 I 2014

I

nefisiensi dan ekonomi biaya tinggi menjadi masalah besar yang terus membayangi perjalanan pengelolaan Migas dari waktu ke waktu. Pembenahan tata kelola Migas secara menyeluruh dan membersihkannya dari pihak-pihak yang mengitari di belakangnya yang dikenal dengan nama mafia migas pun menjadi target utama Kementrian ESDM. Kementerian ESDM bergerak cepat. Hari Jumat 14/11/2014 telah dibentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, dengan keanggotaan mengikut sertakan stakeholder dan masyarakat. Menteri ESDM telah menandatangani SK Tim dengan menunjuk seorang ekonom senior Prof. Dr, Faisal Basri.,SE.,MA sebagai ketua Tim. Sejalan dengan pembentukan Tim tersebut, Menteri ESDM juga telah mengirimkan surat kepada BPKP untuk melakukan audit Tata Kelola yang menyangkut Perijinan Migas. “Sebagai pengelola sektor ini, saya dan teman-teman berpendapat bahwa mengatasi masalah sistem harus dengan sistem juga tidak bisa dengan cara-cara sporadik, tugas pemerintah membangun sistem, menata regulasi, menata dan membuat tata kelola yang baik karena untuk mengatasi masalahmasalah ini dan untuk mengantisipasi masalah – masalah yang terjadi semakin memburuk, kita tidak ingin memasuki krisis energi yang memberatkan karena itu hari Jumat yang lalu kita memutuskan untuk membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas, untuk menata kembali pengelolaan migas nasional,” demikian disamapaikan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said. Senin (16/11/2014). Tugas Besar Pemerintah telah menunjuk Prof.Dr, Faisal Basri.,SE.,MA nama yang sudah tidak asing di telinga masyarakat sebagai ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini. “Kami bersyukur, pemerintah bersyukur bahwa, ekonom senior dan pejuang seperti Faisal Basri bersedia memimpin Tim ini, karena kita samasama satu pandangan bahwa sektor ini amat penting untuk dibiarkan dikelola tidak maksimal,” imbuh Sudirman. Langkah berikutnya selaku ketua tim, Faisal Basri akan membentuk anggota

SAJIAN UTAMA

tim yang merupakan gabungan dari stakeholder pemerintahan dengan masyarakat. “Kita ingin masyarakat ikut berperan serta dalam menata sektor yang sangat penting ini. Pada hari Jumat juga kami sudah mengirim surat kepada BPKP untuk memulai apa yang disebut audit tata kelola seluruh fungsi, seluruh lini supaya kita punya baseline, punya awal berangkat yang baik sehingga nanti Pak Faisal bekerja dengan satu audit yang dihasilkan oleh lembaga yang tugasnya memang melakukan hal itu,” tambah Sudirman. Tim ini memiliki tugas-tugas besar sebagai berikut : pertama, mereview seluruh proses perijinan dari hulu ke hilir, yang kedua merekomendasikan untuk menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengolaan Migas; sebagai contoh SKK Migas; kedepan mau apakan, kemudian BPH Migas mau diapakan, bagaimana hubungan antara Ditjen Migas dengan SKK Migas. Semua harus ditata ulang supaya ada efisiensi dan bisa bekerja dengan optimal. Yang ketiga mempercepat revisi UU Migas dan yang keempat adalah merevisi seluruh proses bisnis supaya kedepan ruang gerak pemburu rente dalam setiap mata rantai itu bisa eliminir atau diminimalisir. Perihal Mafia Migas Tidak ketinggian Menteri Energi Dan Sumber Daya Minera pada Konferensi Pers, Minggu (16/11/2014)ini menjelaskan perihal mafia migas. Disebutkan bahwa Mafia Migas adalah para pemburu rente yang memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap para pejabat tinggi dalam mengambil keputusan yang berdampak pada tidak optimalnya produksi maupun pengelolaan Migas sehingga menimbulkan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi. Keseluruhan masalah ini terjadi karena adanya ketidaktransparanan, prosedur rumit, kelemahan peraturan dan juga masalahmasalah yang berhubungan dengan integritas para pengelola,. “Kita tidak menuding orang per orang tapi ini adalah persoalan sistemik, beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi, kita merasakan sama-sama, bahwa mengapa Pemerintah tidak membangun kilang, karena ada proses yang mempengaruhi satu sama lain. Kita merasakan kenapa kita impor terus menerus karena ada masalah-masalah ini,” ujar Menteri. edisi 09 I 2014

19

SAJIAN UTAMA

“Masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan migas juga ada kecenderungan diakibatkan oleh perilaku atau behavior para pemburu rente, sebagai contoh, banyak pemegang wilayah kerja yang tidak mengerjakan wilayah terkait dengan baik, kemudian banyak proses-proses bisnis dibelakang layar atau meja yang tidak transparan.Iitu harus kita selesaikan,” lanjut Menteri. Berkaitan dengan kesalahan pengelolaan migas, menurut ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menyatakan, akan sangat membahayakan dan dapat menghancurkan sebuah negara, dimana sumber daya bukan lagi menjadi berkah namun menjadi musibah. “Kekuasaan demokrasi itu tidak pernah hancur karena tidak memiliki kekuatan yang cukup atau tidak ditopang oleh sumber daya yang memadai, tetapi bisa runtuh karena keliru mengarahkan kekuatannya dan menyalah gunakan sumber dayanya,” ujar Faisal.“Kita berharap dengan adanya Tim Reformasi ini, dari kutukan bisa menjadi berkah,” pungkas Faisal. 20

edisi 09 I 2014

Dan Faisal mengingatkan, keberkahan dihasilkan melalui sebuah proses yang baik yang dimulai dari niat yang baik, proses yang baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik, tidak ada hasil yang baik jika prosesnya tidak baik. Meski menghadapi banyak rintangan untuk membenahi sektor minyak dan gas (migas), namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yakin gerakan yang dicanangkan untuk memberantas mafia migas bisa terus berjalan. "Pada sepuluh tahun lalu, yang disebut pemain medioker hulu hanya 40 pemain, sekarang sudah ada 300-an pemain," ujarnya dalam forum Risk and Governance Summit 2014 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014). Disebutkannya pula tentang harga BBM dan pengaruhmya kepada perkembangan sektor migas “Selain itu, pada sepuluh tahun lalu Indonesia juga seharusnya sudah menetapkan harga BBM yang mahal. Hal ini agar pemerintah bisa membangun kilang minyak dan melakukan eksplorasi sendiri” kata Sudirman.

"Sekarang, minyak dan gas itu larinya ke arah laut dalam. Sepuluh tahun lalu sudah diingatkan bahwa tidak ada lagi minyak murah. Eksplorasi saja puluhan triliun rupiah. Itu kenapa listing kita tidak pernah naik dan eksplorasi tidak maju," lanjut dia. Bahkan, ketika dirinya sudah memiliki tekad untuk membenahi masalah ini, Sudirman mengaku ada saja pihak yang memintanya untuk tidak segera melakukan pembenahan."Saya dikasih warning untuk slow down dulu. Tapi slow down saya harus tiarap, sedangkan saya sudah ditodong dari mana-mana. Ini kalau saya tiarap sudah pasti mati. Tapi kalau saya lari kencang ada kemungkinan selamat," katanya. Yakin bisa diatasi Namun dengan dukungan dari berbagai pihak yang sama-sama ingin agar para mafia migas ini diberantas, Sudirman yakin segala hambatan yang datang bisa diatasi."Saya sampaikan, ini stake holder yang biasa mengganggu .Dan jika kita gandengan tangan dengan orang berani mengatakan tidak, gerakan ini

SAJIAN UTAMA

“Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau ‘menyandera’ para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, cadangan minyak nasional terus berkurang,” bisa untuk menghadapi mafia-mafia itu," tandasnya. Sudirman Said, menjelaskan bagaimana rapi, terencana dan tertatanya mafia migas beraksi. Menurutnya, mafia migas melancarkan aksi-aksinya secara sistematis agar Indonesia terus tergantung pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketergantungan pada BBM impor sangat menguras APBN yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan tidak pernah bisa dilaksanakan secara optimal. "Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau 'menyandera' para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, cadangan minyak nasional terus berkurang," jelasnya dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014). Di sisi lain, lanjut Sudirman, mafia migas terus memproduksi wacana yang menyesatkan supaya Indonesia dalam jangka waktu yang lama tidak lagi membangun kilang-kilang minyak tambahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama, kilang-kilang yang sudah beroperasi tidak pernah diperbaharui atau diremajakan sehingga biaya produksinya menjadi tinggi, selain rentan mengalami gangguan. Dalam lima tahun terakhir, kerugian kilang mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun setiap tahunnya. "Pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi 'kaki-tangan'

mereka. Jika ada figur yang berintegritas dan kompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, para mafia migas tak sungkan-sungkan menabur fitnah dan jebakan," tegas Sudirman. “Pada level operasional, tambah Sudirman, mafia migas juga menyokong dan atau melindungi berbagai upaya pencurian minyak secara fisik. Termasuk menyelundupkannya ke luar negeri. Akibatnya, dana subsidi BBM telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang belaka. Pergeseran Modus Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyatakan modus operandi mafia migas mengalami pergeseran. Dalam suatu wawancara ia mengungkapkan setidaknya ada tiga modus baru mafia ini. Pertama, terjadi pergeseran fokus. Bila awalnya hanya berfokus pada penyelewengan di sektor hulu migas, sekarang para pemain dalam industri ini memilih modus bisnis di sisi hilir."Sekarang modus bisnis mafia makin ke hilir karena menjanjikan sekali," jelas Faisal Menurut Faisal, modus operandi mafia pada sepuluh tahun silam masih berkutat pada sektor hulu. Sebab, saat itu Indonesia masih sebagai negara pengekspor minyak dengan konsumsi yang masih lebih rendah dibandingkan produksi, yakni 390 ribu barel per hari banding 1,6 juta barel per hari. Sekarang Indonesia dominan melakukan kegiatan impor minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak. Dengan produksi hanya sekitar 741 ribu barel per hari, konsumsi justru melonjak dua kali lipat mencapai 1,6 juta barel per hari. "Ada selisih 741 ribu barel per hari, dikalikan US$ 5 per barel saja sudah US$ 3,5 juta per hari, lebih menguntungkan," ujarnya.

Namun pemberantasan di sisi ini, menurut dia, cenderung lebih mudah. Selama ini kegiatan import minyak oleh PT Pertamina dilakukan oleh Petral, anak usaha yang berbasis di Singapura. Tim, menurut dia, bisa merekomendasikan pembenahan mekanisme jual-beli minyak pada institusi tersebut."Kami tidak prejudice. Kalau Petral ada gunanya, kenapa harus dibubarkan? Masalahnya hanya memperbaiki mekanisme agar lebih transparan dan akuntabel," ujar Faisal. Dan terkait hal tersebut memang Presiden telah meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN menugasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas berangkat ke Kantor Pusat Petral di Singapura untuk mengkaji ulang keberadaan perusahaan itu. Langkah reformasi migas dilengkapi dengan diangkatnya Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas yang baru. Tidak main main, Amien Sunaryadi sebelumnya pernah menjabat wakil ketua KPK 2003-2007. Penunjukkannya sebagai kepala SKK Migas berdasarkan keyakinan bahwa Amien bakal mampu melakukan perbaikan kelembagaan, standarisasi perusahaan juga transparansi sehingga kepercayaan publik terhadap SKK migas terangkat. Dan dengan pernah berkecimpung di KPK jelas menghadirkan aroma “bersih dari korupsi” yang sangat kuat..Ketika menjabat wakil ketua KPK Amien dinilai sukses mendesain KPK hingga bergigi dalam pemberantasan korupsi. “Di Indonesia ada 300 perusahaan migas dan 1.500 kontraktor. Ini membutuhkan kepastian agar transaksi berjalan cepat, jelas, dan aman,“ kata Amien yang lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu.

edisi 09 I 2014

21

WACANA

Hidup di Tengah Krisis Energi dan Perubahan Iklim Manusia tidak dapat hidup tanpa energi. Pada awalnya, energi merupakan kebutuhan primer bagi manusia, namun kini meningkat menjadi pelengkap dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan mereka.

22

edisi 09 I 2014

WACANA

W

alaupun semakin bergantung pada energi, ternyata tidak ada hubungan linier antara konsumsi bahan bakar fosil dengan perkembangan ekonomi bangsa, pencapaian tingkat sosial, maupun kualitas hidup setiap individu; sebaliknya, merupakan hubungan yang kompleks. Kompleksitas tersebut tampak dari korelasi antara konsumsi energi per kapita per tahun dengan tingkat kebebasan politik, angka kematian bayi, rerata harapan hidup perempuan saat melahirkan, ketersediaan pangan harian per kapita, dan indeks pembangunan manusia (V. Smil, 2005). Saat ini kita berada di abad perubahan iklim dan krisis energi yang berlangsung secara berbarengan. Ironisnya, krisis ganda tersebut berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Kebutuhan akan energi ternyata juga melonjak ketika manusia harus survive terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan selalu  menimbulkan dislokasi ekstrim pada banyak ekosistem ketika sistem-sistem tersebut mengalami perubahan curah hujan dan suhu. Hal yang serupa juga terjadi pada korelasi antara energi dan lingkungan. John P. Holdren (Harvard University) bahkan mengungkapkan tentang kuatnya hubungan timbalbalik antara energi dan lingkungan melalui pernyataannya: “Energy is the hardest part of the environment problem; environment is the hardest part of the energy problem.”Biaya untuk menstabilkan iklim memang besar tetapi masih dapat dikendalikan. Sebaliknya, penundaan akan membuatnya semakin berbahaya dan sangat mahal.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memperoleh devisa dari ekspor minyaknya, meskipun bukan satusatunya. Krisis bahan bakar dunia bermula di tahun 1973 ketika harga minyak mentah melonjak dari US$ 2,- menjadi US$ 12,per barrel. Pemerintah ketika itu memandang periode 1973 sampai 1979 sebagai masa kejayaan sektor minyak; walaupun produksinya hanya 2,13% dari total produksi minyak dunia. Krisis tersebut ternyata juga merupakan awal kebangkitan masyarakat dunia untuk beralih ke energi terbarukan dan mengembangkannya. Sayangnya, kebangkitan yang satu ini tidak dicermati oleh Indonesia. Kini, negara ini telah turun peringkatnya menjadi net oil importer. Membangun kemandirian energi Suatu negara dikatakan memiliki ketahanan nasional yang kuat apabila memiliki kemandirian di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dan salah satu pilar utama dari kemandirian ekonomi adalah tingginya tingkat keamanan suplai energinya. Lemahnya kepekaan akan krisis energi di awal tahun 1970-an tersebut tampaknya terulang kembali. Ekspor batubara telah meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, padahal hanya 25% yang diperlukan untuk kebutuhan domestik. Menurut International Energy Agency (IEA) potensi batubara Indonesia 4,8 milyar ton, sedangkan menurut Direktorat Pengusahaan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM adalah sebesar 104,76 milyar ton. Apakah data Pemerintah tersebut yang menjadi penyebab lonjakan ekspor? Apa yang terjadi bila data IEA lebih akurat?  Ini hanya sebuah contoh dari masih adanya kontradiksi kebijakan yang berpotensi memperlemah kedaulatan dan keamanan energi nasional di tengah krisis ganda yang sedang kita alami.

Definisi pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Brundtland Report (WCED, 1987) berbunyi: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Bila definisi tersebut diaplikasikan ke dalam konteks energi, tampak jelas bahwa pemberian ijin ekspor batubara secara besar-besaran sangat bertentangan dengan prinsip kemandirian energi nasional yang seharusnya kokoh dan berkelanjutan. Solusi strategis dalam mengatasi krisis ganda secara simultan adalah dengan mengeluarkan kebijakan dekarbonisasi. Sektor daya listrik yang selama ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil diwajibkan menggunakan penangkap karbon dan sistem penyimpanannya, apabila ingin tetap bergantung pada batubara. Indeks keberagaman, atau Shannon-Wiener Index (SWI), sumber energi untuk pembangkitan listrik di Indonesia saat ini sebesar 1,0585, yang berarti sangat didominasi oleh satu jenis bahan bakar saja, yaitu batubara. Idealnya, SWI > 2,0. Kebijakan dekarbonisasi lainnya adalah melakukan diversifikasi sumber energi; menerapkan pajak karbon bagi industri dan transportasi; menghutankan kembali lahan yang gundul dan tandus; serta memberikan insentif atau keringanan pajak bagi produk industri yang rendah karbon dan diproduksi secara padat karya. Kemudian, juga menurunkan kuota ekspor batubara; elektrifikasi sistem transportasi umum darat dengan menggunakan KRL dan bus listrik; dan mengganti beberapa kebijakan yang bertentangan dengan program mengatasi krisis ganda tersebut. Pemahaman dan kepekaan tentang krisis ganda tersebut juga perlu dimiliki oleh kalangan legislatif, karena mereka terlibat langsung di dalam merumuskan UU, serta fungsi pengawasan atas pelaksanaannya; maupun oleh kalangan judikatif. Sehingga, vonis para hakim pun tidak lagi sangat ringan dan mengusik rasa keadilan. edisi 09 I 2014

23

ENERGI MIX

Melirik Energi Gelombang Laut Sebagai Energi Terbarukan Berbicara tentang laut konotasi pertama yang muncul adalah potensinya wisata yang menarik. Banyak orang yang suka bertamasya ke pantai. Mereka menikmati pemandangan birunya laut dan gelombang laut yang menggulung-gulung.

B

etapa indahnya. Gerakan pemukaan air laut yang turun naik adalah hiburan yang mengasyikkan. Ditambah lagi suara deburan ombak laut yang tak henti-henti nya menghadirkan imajinasi tak terbatas. Tetapi siapa sangka, ternyata di balik gelombang laut itu terdapat sumber energi besar yang bisa dimanfaatkan. Kini gelombang laut telah digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Diakui Pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) kalah popular dibanding pembangkit listrik lainnya. Tetapi dalam kenyataannya beberapa negara telah membangun infrastruktur PLTGL ini. Sejumlah negara maju telah memanfaatkan potensi energi gelombang laut sebagai sumber listrik. Gelombang laut tak berbeda dengan matahari dan angin yang tak akan

24

edisi 09 I 2014

ENERGI MIX

pernah habis. Indonesia, sebagai sebuah negara peraiaran dengan 2/3 bagiannya adalah laut, tentu pemanfaatan laut sebagai pembangkit listrik adalah peluang yang besar. Di bidang kelistrikan sebenarnya PLTGL bukanlah sesuatu yang baru. Berdasarkan sejarahnya, pemanfaatkan gelombang laut sebagai sumber energi listrik telah dilakukan sejak abad ke-18. Berdasarkan catatan sejarah, ilmuwan dari Prancis, Girard dengan dibantu anaknya telah menggunakan energi gelombang laut. Selanjutnya pada 1919, Bochaux-Praceique telah memanfaatkan gelombang laut untuk menggerakkan alat pembangkit listrik untuk menerangi lampu rumahnya di Royan, dekat Boedeaix, Prancis. Apa yang dilakukannya telah menunjukkan kemajuan teknologi dalam pemanfaatan energi gelombang laut. Bahkan dia telah menggunakan perangkat teknologi

yang diberi nama Oscillating Water Column untuk pertama kalinya. Tak hanya di Prancis, kalangan ilmuwan di negara lain pun mencoba memanfaatkan energi gelombang laut. Dari 1855 hingga 1973 tercatat sekitar 340 paten mengenai teknologi pemanfaatan gelombang laut di Inggris. Tercatat penggunaan teknologi modern untuk pemanfaatkan energi gelombang laut dirintis oleh peneliti Jepang Yoshio Masuda pada 1940-an. Dia telah mengetes berbagai konsep dari perangkat yang memanfaatkan energi gelombang laut. Ratusan unit alat pembangkit dites untuk menghasilkan listrik yang bisa menyalakan lampu. Pada 1950, Masuda telah menghasilkan konsep yang maju.Tetapi sayangnya pengembangan teknologi yang memanfaatkan gelombang laut kurang mendapat respons.

Dilirik kembali Seiring perjalanan waktu, pada 1973 dunia dilanda krisis minyak. Krisis bahan bakar dari fosil itu kembali mendorong dan memacu peneliti dari berbagai universitas melirik lagi pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Peneliti itu di antaranya Stephen Salter dari Edinburgh University, Johannes Falnes dari Norwegian Institute of Technology, Michael E. McCormick dari U. S. Naval Academy, David Evans dari Bristol University, Michael French from University of Lancaster, John Newman, serta Chiang C. Mei dari MIT. Pembangkit listrik tenaga gelombang juga dikembangkan di Jerman. Perusahaan Energie Baden-Wuttemberg Ag (EnBW) bekerja sama dengan Vorth Siemen Hydro Power Generation GmbH & Co. Bermula dari EnBW melihat potensi untuk pembangkit gelombang di pantai Laut Utara. Akhirnya edisi 09 I 2014

25

ENERGI MIX pemerintah Jerman merancang pilot project pembangkit listrik tenaga gelombang. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) yang telah berjalan adalah PLTGL Limpet dikelola oleh Wavegen, anak perusahaan Vorth Siemen yang berbasis di Inggris. PLTGL Limpet mampu memproduksi listrik 500 kwh. Pembangkit tersebut menggunakan teknologi Oscillating Water Column (OWC) yang mengubah energi gelombang menjadi udara pendorong untuk menggerakan turbin. Sementara itu, PLTGL yang di Jerman akan memiliki kapasitas 250 kWh. Dengan kapasitas tersebut, PLTGL tersebut dapat mengaliri listrik ke 120 rumah. Pemerintah Jerman berharap pembangunan PLTG tersebut tidak mengganggu lingkungan sekitar pantai. Oleh karena itu, EnBW menjalin kerja sama dengan proyek konservasi pantai agar pembanguan PLTGL tidak merusak keindahan alam daerah sepanjang pantai. Australia sebagai percontohan Pembangkit listrik gelombang laut komersial juga dikembangkan di ‘Negeri Kanguru’. Pusat PLTGL itu terletak di lepas pantai Australia. Pembangkit dengan terobosan teknologi yang masih langka itu telah memasok kebutuhan listrik sekitar 500 rumah yang berada di daerah Selatan Sydney, Australia. Listrik baru bisa dihasilkan PLTGL jika gelombang laut datang menerpa corong yang menghadap ke lautan. Gerakan tersebut mengalirkan udara melalui dan masuk menggerakan turbin. Dari putaran turbin tersebut, sebanyak 500 kWh daya listrik dihasilkan setiap hari dan langsung disalurkan ke rumah-rumah . Pusat PLTGL yang di Australia merupakan proyek percontohan. Pemerintah Australia berencana membangun PLTGL yang lebih besar dan menghasilkan listrik lebih kuat di pantai selatan Australia. Dengan pembangunan PLTGL, para ahli teknologi PLGL Australia pun mendapat kebanjiran order untuk membangunan PLTGL di beberapa negara. Hawai, Spanyol, Afrika Selatan, Cile, Meksiko, dan Amerika Serikat juga tertarik. 26

edisi 09 I 2014

Perusahaan yang mengelola PLTGL, Energetech mengaku pembangkit yang masih jarang dikembangkan memiliki banyak keuntungan. John Bell, Direktur Keuangan Energetech mengatakan energi gelombang laut merupakan energi yang tidak pernah habis jika dibandingkan sumber energi lainnya. Energi gelombang laut tidak berbeda dengan energi dari matahari dan angin. Energi gelombang laut adalah satu potensi laut dan samudra yang belum banyak bisa menghasilkan listrik. Negara yang melakukan penelitian dan pengembangan potensi energi samudra untuk menghasilkan listrik adalah Inggris, Australia, Perancis, dan Jepang. Secara umum, potensi energi gelombang laut dapat menghasilkan listrik dapat dibagi menjadi tiga tipe potensi energi yaitu: energi pasang surut (tidal power), energi gelombang laut (wave energy), dan energi panas laut (ocean thermal energy). Energi pasang surut merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari per­gerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Sedangkan energi panas laut memanfaatkan perbedaan temperatur air laut di permukaan dan di kedalaman. Potensi laut Indonesia Indonesia belum memanfaatkan energi gelombang laut sebagai sumber listrik. Memang Indonesia dengan wilayahnya yang luas, memiliki potensi mengembangkan PLTGL. Namun untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Tetapi secara sederhana dapat dilihat bahwa dari tiga tipe potensi energi probabilitas menemukan dan memanfaatkan potensi energi gelombang laut dan energi panas laut lebih besar dari energi pasang surut. Pada dasarnya pergerakan laut yang menghasilkan gelombang laut terjadi akibat dorongan pergerakan angin. Angin timbul akibat perbedaan tekanan pada 2 titik yang diakibatkan oleh respons pemanasan udara oleh matahari yang berbeda di kedua titik tersebut. Dengan sifat tersebut, energi gelombang laut dapat dikategorikan sebagai energi terbarukan.

Gelombang laut secara ideal dapat dipandang berbentuk gelombang yang memiliki ketinggian puncak maksimum dan lembah minimum. Pada selang waktu tertentu, ketinggian puncak yang dicapai serangkaian gelombang laut berbeda-beda. Ketinggian puncak ini berbeda-beda untuk lokasi yang sama jika diukur pada hari yang berbeda. Meskipun demikian, secara statistik dapat ditentukan ketinggian signifikan gelombang laut pada satu titik lokasi tertentu. Ketinggian dan periode gelombang tergantung kepada panjang fetch pembangkitannya. Fetch adalah jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal pembangkitannya. Fetch ini dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Semakin panjang jarak fetch-nya, ketinggian gelombangnya akan semakin besar. Angin juga memunyai pengaruh yang penting pada ketinggian gelombang. Angin yang lebih kuat akan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Gelombang yang menjalar dari laut dalam (deep water) menuju ke pantai akan mengalami perubahan bentuk disebabkan adanya perubahan kedalaman laut. Apabila gelombang bergerak mendekati pantai, pergerakan gelombang di bagian bawah yang berbatasan dengan dasar laut akan melambat. Ini adalah akibat dari gesekan antara air dan dasar pantai. Sementara itu, bagian atas gelombang di permukaan air akan terus melaju. Semakin menuju ke pantai, puncak gelombang akan semakin tajam dan lembahnya akan semakin datar. Fenomena ini yang menyebabkan gelombang tersebut kemudian pecah. Bila waktu yang diperlukan untuk terjadi sebuah gelombang laut dihitung dari data jumlah gelombang laut yang teramati pada sebuah selang tertentu, dapat diketahui potensi energi gelombang laut di titik lokasi tersebut. Potensi energi gelombang laut pada satu titik pengamatan dalam satuan kWh per meter berbanding lurus dengan setengah dari kuadrat ketinggian signifikan dikali waktu yang diperlukan untuk terjadi sebuah gelombang laut. Berdasarkan perhitungan ini dapat diprediksikan berbagai potensi energi

ENERGI MIX

dari gelombang laut di berbagai tempat di dunia. Dari data tersebut, diketahui bahwa pantai barat Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat berpotensi memiliki energi gelombang laut sekitar 40 kw/m. Pada dasarnya prinsip kerja teknologi yang mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik adalah mengakumulasi energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Karena itu, sangat penting memilih lokasi yang secara topografi memungkinkan akumulasi energi. Meskipun penelitian untuk mendapatkan teknologi yang optimal dalam mengonversi energi gelombang laut masih terus dilakukan.

melalui saluran yang terhubung dengan turbin generator penghasil energi listrik. Adanya bak penampung memungkinkan aliran air penggerak turbin dapat beroperasi terus menerus dengan kondisi gelombang laut yang berubah-ubah. Teknologi ini tetap memerlukan bantuan mekanisme pasang surut dan pilihan topografi garis pantai yang tepat. Teknologi ini telah dikembangkan sejak l985.

Alternatif Teknologi Alternatif teknologi yang diperidiksikan tepat dikembangkan di pesisir pantai selatan Pulau Jawa adalah teknologi Tapered Channel (Tapchan). Prinsip teknologi ini cukup sederhana, gelombang laut yang datang disalurkan memasuki sebuah saluran runcing yang berujung pada sebuah bak penampung yang diletakkan pada sebuah ketinggian tertentu.

Alternatif teknologi pembangkit tenaga gelombang laut yang lebih banyak dikembangkan adalah teknik osilasi kolom air (oscillating water column). Proses pembangkitan tenaga listrik dengan teknologi ini melalui 2 tahapan proses. Gelombang laut yang datang menekan udara pada kolom air yang diteruskan ke kolom atau ruang tertutup yang terhubung dengan turbin generator. Tekanan tersebut menggerakkan turbin generator pembangkit listrik. Sebaliknya, gelombang laut yang meninggalkan kolom air diikuti oleh gerakan udara dalam ruang tertutup yang menggerakkan turbin generator pembangkit listrik.

Air laut yang berada dalam bak penampung dikembalikan ke laut

Variasi prinsip teknologi ini dikembangkan di Jepang dengan

nama might whale technology. Di Skotlandia, Inggris Raya, telah dibangun pembangkit tenaga gelombang laut yang menggunakan teknologi ini. Pembangkit yang selesai dibangun pada 2000 ini dilengkapi listrik sampai 500 kW. Selain itu, di Denmark dikembangkan pula teknologi pembangkit tenaga gelombang laut yang disebut wave dragon, prinsip kerjanya mirip dengan tapered channel. Perbedaannya pada wave dragon, saluran air dan turbin generator diletakkan di tengah bak penampung sehingga memungkinkan pembangkit dipasang tidak di pantai. Pembangkit-pembangkit tersebut kemudian dihubungkan dengan jaringan transmisi bawah laut ke konsumen. Hal ini menyebabkan biaya instansi dan perawatan pembangkit ini mahal. Meskipun demikian pembangkit ini tidak menyebabkan polusi dan tidak memerlukan biaya bahan bakar karena sumber penggeraknya energi alam yang bersifat terbarukan.

edisi 09 I 2014

27

KOLOM

Insentif Migas untuk Dorong Investasi Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di pelupuk mata. Pemerintah Indonesia terus mempersiapkan diri menghadapi persaingan pasar bebas pada tahun 2015 tersebut. Kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri sudah dan akan diterapkan. Tak terkecuali insentif di sektor minyak dan gas bumi (migas).

P

ermintaan energi, khususnya migas, diperkirakan sangat tinggi seiring makin agresifnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri di tahun-tahun mendatang. Sayangnya, sektor migas di tanah air menemui berbagai kendala. Kompleksitas permasalahan tidak hanya terjadi pada sisi hulu, tetapi juga pada hilir migas. Data menunjukkan, sektor migas sesungguhnya telah mengalami krisis sejak lama. Dalam 12 tahun terakhir, target lifting minyak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak pernah tercapai. Meski telah direvisi melalui APBN Perubahan, target lifting minyak juga seringkali meleset. Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengakui, tantangan utama industri migas di Indonesia saat ini adalah menurunnya produksi minyak, sedangkan kebutuhan energi terus melonjak. “Kebutuhan energi akan meningkat tiga kali dari sekarang pada 2022 sekitar 8,3 juta barel setara minyak per hari,” ujarnya belum lama ini. Menarik investor Menyadari ketahanan energi dan investasi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, maka, kata Lukman, stabilitas iklim investasi, insentif pada kegiatan eksplorasi, percepatan pengembangan proyek migas, penyederhanaan birokrasi, penerapan prinsip kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam peraturan serta ketentuan terkait industri migas adalah sesuatu yang harus dipenuhi pemerintah. Pemerintah menyadari pentingnya investasi di sektor migas. Maka, pemerintah gencar menarik investor untuk berinvestasi di tanah air. Salah satunya untuk membangun kilang baru. Indonesia perlu membangun kilang untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, menghemat devisa negara, menjaga stabilitas nilai tukar, memacu pertumbuhan industri domestik serta pasar tenaga kerja. Terkait kilang baru, sebagai tahap awal, telah dilakukan market consultation di Singapura untuk menjaring investor. Agar investor tertarik, pemerintah juga telah menyediakan lahan seluas 900 hektare

28

edisi 09 I 2014

KOLOM di Bontang, Kalimantan Timur serta tax holiday. “Kami sudah desain bersama kawankawan di Keuangan, bagaimana bentuk kerja samanya. Salah satunya tentang (penyediaan) tanah. Mencari tanah itu sangat-sangat sulit,” kata Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) A. Edy Hermantoro dalam diskusi di Lemhanas beberapa waktu lalu. Selanjutnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Rabu (17/9/2014), Edy menyampaikan, tax holiday yang sedang disusun antara lain berisi besaran serta jangka waktunya. Pada aturan lama, tax holiday berlaku untuk lima tahun. Namun, hal tersebut dinilai kurang ekonomis dan berpotensi diperpanjang. Besaran tax holiday yang diminta investor, kata Edy, sangat beragam, tergantung pada kapasitas kilang yang

cukup besar, tentunya diperlukan kerja sama pemerintah untuk kemudahan investasi dan termasuk insentif yang menarik. “Insentif bagi kita menaikkan produksi. Hanya, ada keterbatasan dari lapangan-lapangan yang ada dan ini adalah natural decline. Oleh karena itu, jawabannya bagaimana kita bisa meningkatkan eksplorasi dengan memperbesar investasi di bidang eksplorasi,” ungkap Lukman. Bicara soal investasi sektor migas, IPA menilai, kegiatan ekspolorasi migas masih tinggi dan diproyeksikan mencapai US$23 miliar per tahun. Berdasarkan Work Plan and Budget Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), jumlah investasi di sektor migas mencapai US$25,6 miliar. SKK Migas memerinci, investasi tersebut

Naryanto memaparkan, contoh kemudahan birokrasi itu adalah kejelasan perizinan, termasuk tata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin-izin tersebut serta biaya yang dibutuhkan.  Ia meneruskan, contoh kepastian investasi adalah tidak berubahnya kontrak yang telah ditandatangani dan aturan hukum yang terkait. “Apabila kemudahan birokrasi dan kepastian investasi bisa dijamin oleh pemerintah, maka dengan sendirinya investor datang. Tanpa harus kita teriakteriak, mereka akan datang,” tambah Naryanto. Untuk itu, katanya, perlu dilakukan perbaikan internal di lingkungan pemerintah agar tercipta iklim investasi yang kondusif. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansiinstansi terkait. Berdasarkan data, saat ini dari total 320 wilayah kerja, 240 diantaranya merupakan wilayah kerja  eksplorasi dan 80 sisanya merupakan wilayah kerja produksi. Dari jumlah itu, sebanyak 220 wilayah kerja eksplorasi termasuk aktif dan 20 wilayah kerja lainnya dalam proses terminasi.

akan dibangun. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembangunan kilang minyak baru. Aturan ini diharapkan rampung pada Oktober 2014 mendatang. Kapasitas kilang Indonesia sendiri saat ini diperkirakan kira-kira 1,2 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta barel per hari. Ini berarti terjadi defisit sekitar 600.000 barel per hari. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu memiliki dua kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing sekitar 300 ribu barel per hari. Eksplorasi Mengingat investasi sektor migas yang

digunakan untuk kegiatan eksplorasi sebesar US$3,84 miliar, administrasi US$1,6 miliar, pengembangan US$5,3 miliar, dan produksi US$14,9 miliar. Selain itu, pendapatan nasional dari sektor migas diperkirakan mencapai US$27,1 miliar. Kemudahan dan kepastian Pemerintah mendorong kegiatan eksplorasi untuk  meningkatkan cadangan migas nasional. Agar kegiatan eksplorasi ditingkatkan untuk menambah cadangan minyak nasional, terdapat dua prinsip utama yang harus dipenuhi, yaitu kemudahan birokrasi dan kepastian investasi. Demikian yang dikemukakan oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Migas Naryanto Wagimin di selasela Farmout Forum Indonesia di Bali, Agustus 2014.

Insentif untuk menarik investor merupakan hal penting. Insentif dapat meningkatkan nilai dan volume investasi migas di tanah air. Terkait investasi, pemerintah tidak menanggung segala bentuk pengeluaran–dikenal dengan sebutan cost recovery–yang dilakukan suatu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Semua risiko murni ditanggung oleh KKKS sendiri. Sementara itu, cadangan migas Indonesia sudah mulai beralih ke laut dalam atau Indonesia bagian timur yang relatif lebih sulit dan memakan investasi yang lebih besar. Jadi, bisa dibayangkan, betapa tingginya risiko kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Sektor migas dan energi secara keseluruhan berperan strategis dalam mempertahankan pertumbuhan negara. Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan antara pemerintah dan sektor swasta bersama dengan komunitas menjadi penting guna meningkatkan keuntungan kompetitif Indonesia di kancah internasional.

edisi 09 I 2014

29

KOLOM

Menggali Potensi Migas Laut Dalam Indonesia memiliki cekungan sedimen yang potensial dan kemungkinan besar mengandung hidrokarbon, terutama minyak dan gas bumi (migas). Penelitian geologi dan geofisika mengidentifikasi, terdapat 60 cekungan sedimen tersier tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 70% terletak di lepas pantai dan lebih dari setengahnya berada di laut dalam (deep water).

M

igas sering disebut juga hidrokarbon karena dominasi unsur hidrogen dan karbon yang membentuknya. Sejak beberapa tahun silam, iklim investasi migas Indonesia mengalami peralihan dari sebelumnya di wilayah barat menjadi wilayah timur Indonesia. Di samping itu, perubahan paradigma migas di Indonesia juga meliputi bergesernya pengembangan migas dari onshore ke laut dalam. Mendukung Demi memperoleh cadangan migas baru, pemerintah mendukung upaya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengeksplorasi potensi migas di laut dalam. Salah satu dukungan itu datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pemprov Bengkulu membentuk Tim Pendukung Kegiatan 30

edisi 09 I 2014

Eksplorasi Migas di Laut Dalam melalui SK Gubernur Bengkulu No. P.241/XXVII/ Tahun 2014. Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani pada 22 April 2014 itu melibatkan sekitar 22 instansi terkait dan diharapkan memperlancar eksplorasi di Blok Mentawai, Bengkulu.  Kegiatan pengeboran ini sendiri akan dilakukan oleh PT Total E&P Indonesie Mentawai B.V. yang bersinergi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lokasi pengeboran berada pada cekungan Bengkulu berjarak sekitar 40 mil laut, atau 75 km dari garis pantai Bengkulu sebelah barat dan kedalaman laut sekitar 950 meter pada sumur yang diberi nama Rendang 1-X Rig. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendukung

Total untuk mengebor laut dalam di Bengkulu. Jika dari hasil pengeboran itu berhasil ditemukan cadangan migas besar, investor lainnya pasti melirik potensi migas di kawasan tersebut. “Secara petroleum system, sangat berbeda. Kalau itu (cadangan) terbukti, orang pasti akan ke sana,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro di Jakarta, Rabu (3/9/2014). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi migas laut dalam di Bengkulu, Dirjen Migas bersama Plt. Kepala SKK Migas J. Widjonarko serta Pemda Bengkulu telah mengunjungi lokasi itu. “Ini laut dalam kedua yang pernah didrill setelah Selat Makassar,” ungkap Edy.

KOLOM Development/IDD Project), Lapangan Abadi serta Jangkrik di Blok Muara Bakau. Lapangan Jambu Aye Utara yang PoD I disetujui tahun 2012, direncanakan akan berproduksi 2014. Sementara itu, IDD Project merupakan proyek laut dalam yang dikembangkan oleh Chevron melalui empat kontrak kerja sama, yaitu KK Ganal, Rapak, Makassar Strait, dan Bakau. IDD Project diharapkan dapat berproduksi tahun 2018. Untuk lapangan Abadi yang dikembangkan Inpex Masela Ltd, diperkirakan memiliki cadangan terbukti sebesar 6,05 triliun kaki kubik. Inpex juga akan membangun kilang LNG terapung dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun. Fasilitas yang membutuhkan investasi sebesar US$  5 miliar ini, diharapkan dapat mulai berproduksi pada akhir 2016. Sementara untuk Lapangan Jangkrik yang dikembangkan oleh Eni Muara Bakau B.V. ditargetkan berproduksi tahun 2015.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengeboran cukup besar, yaitu untuk kedalaman 950 meter mencapai US$1 juta. Jika pengeboran dilakukan lebih jauh lagi, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hal itu menjadi tanggungan KKKS. Mengenai besaran cadangan migas di laut dalam Bengkulu, lanjut Edy, belum dapat diketahui sebelum ada penemuan. Meski demikian, jika perusahaan migas besar mau melakukan pengeboran, menurut dia, hasil analisis perusahaan tersebut menemukan cadangan yang cukup menjanjikan. Dukungan pemerintah dan pihak lain diperlukan karena eksplorasi di laut dalam memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda dengan di lokasi lain.

Teknologi, fasilitas, dan metode pengeboran di laut dalam lebih rumit. Selain itu, biayanya pun lebih besar dibandingkan pengeboran di onshore atau perairan dangkal. Empat andalan Hingga akhir tahun lalu, telah ditandatangani 71 kontrak kerja sama (KKS) migas di laut dalam di Indonesia. Empat diantaranya telah disetujui rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD I) oleh pemerintah dan menjadi andalan produksi di masa depan. Hal itu dipaparkan Edy Hermantoro beberapa waktu lalu. Empat lapangan yang telah mendapat persetujuan PoD I adalah Lapangan Jambu Aye Utara, Lapangan Gendalo dan Gehem (Indonesia Deepwater

Meski dianggap menjadi andalan sektor migas Indonesia di masa mendatang, teknologi yang akan digunakan untuk eksplorasi di laut dalam dianggap masih terlalu mahal dan rumit untuk Indonesia. “Oleh karena itu, pemerintah perlu waktu untuk bekerja di dalamnya,” ujar Edy. Sebagai gambaran, fasilitas, metode, atau teknologi pengeboran onshore hanya membutuhkan biaya US$5–US$10 juta. Pengeboran di perairan dangkal mencapai US$20– US$25 juta, sedangkan untuk laut dalam membutuhkan biaya US$80–100 juta. Oleh sebab itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan agar pengeboran migas laut dalam dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan bangsa Indonesia. Pasalnya, investasi migas laut dalam berisiko tinggi. Sebagai catatan, sebanyak 12 KKKS migas asing mengalami kerugian hingga US$1,9 miliar atau Rp19 triliun di 16 blok eksplorasi di laut dalam akibat gagal mendapatkan cadangan minyak dan gas yang ekonomis. Seluruh kerugian dalam kurun waktu 2009 hingga 2013 tersebut ditanggung sendiri oleh KKKS asing dan tidak diganti oleh negara.

edisi 09 I 2014

31

KOLOM

Demi Masa Depan, Pembangunan Kilang Baru Perlu Dilakukan

Sudah puluhan tahun Indonesia tidak membangun kilang minyak baru. Padahal, Indonesia perlu membangun kilang untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), menghemat devisa negara, dan menjaga stabilitas nilai tukar serta memacu pertumbuhan industri domestik dan pasar tenaga kerja.

M

eski membangun kilang bukan perkara mudah, pemerintah akan tetap meneruskan rencana pembangunan kilang minyak baru. Pemerintah memandang membangun infrastruktur penting untuk masa depan.  “Membangun kilang itu hal sulit, tapi penting bagi masa depan. Membangun pusat-pusat penyimpanan BBM itu sulit, tapi penting bagi masa depan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kementerian ESDM akhir Oktober lalu. Salah satu prioritas Menurut Sudirman, pemerintahan saat ini akan memprioritaskan infrastrukturinfrastruktur penting. Pembangunan kilang termasuk di dalamnya. “Kita negara besar. Tapi, dipengaruhi pasar. Harusnya kita yang memengaruhi pasar. Kita harus punya pengolahan yang cukup agar tidak tergantung pihak luar,” sebut dia. 32

edisi 09 I 2014

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan Menteri ESDM bahwa untuk membangun kemandirian energi, Indonesia harus memiliki pasokan yang cukup serta tempat penyimpanan dan pengolahan. Tujuannya, agar tidak tergantung kepada pasar. Kapasitas kilang Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,157 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak Indonesia yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya sekitar 649.000 barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan BBM dalam negeri mencapai 1,257 juta barel per hari. Ini berarti terjadi defisit 608.000 barel per hari. Untuk tahun 2015, kapasitas kilang Indonesia diperkirakan sebesar 1,167 juta barel per hari. Produksi minyak yang bisa diolah sebesar 719.000 barel per hari. Kebutuhan BBM diperkirakan 1,359 juta barel per hari sehingga terjadi defisit 640.000 barel per hari. Lalu, pada tahun 2025, kapasitas kilang

diperkirakan 2,067 juta barel per hari, produksi minyak yang dapat diolah sekitar 1,384 juta barel, konsumsi BBM 2,012 juta barel, dan defisit 628 juta barel per hari. Untuk mengatasi potensi defisit tersebut, Indonesia setidaknya perlu memiliki dua kilang minyak baru. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah kilang, terutama milik Pertamina, yaitu kilang Dumai, Sungai Pakning, Plaju, Cepu, Balikpapan, Kasim, Cilacap, dan Balongan. Selain itu, kilang milik swasta ialah Tuban/TPPI dan TWU. Satu  kilang swasta juga dalam proses pembangunan, yakni TWU II dan direncanakan akan dibangun RFCC Cilacap. Rencananya, pembangunan kilang minyak baru akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur. Terkait hal ini, tengah disiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Aturan itu nantinya akan memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan dan juga tim secara keseluruhan untuk memberikan fasilitas tax holiday. Masalah tax

KOLOM holiday menjadi salah satu kendala pembangunan kilang baru. Pasalnya, membangun kilang baru memerlukan investasi besar, namun keuntungannya relatif kecil. US$70 miliar Di tempat terpisah, pengamat energi Darmawan Prasodjo menaksir, untuk membangun kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar US$70 miliar. “Bangun kilang memang kurang

menarik karena IRR (imbal baliknya) rendah. Tapi, untuk kedaulatan energi kita, saya kira pemerintah harus memberikan insentif,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/10/2014).  President Commissioner Ametis Energi Nusantara itu mengatakan, jika memiliki kilang yang cukup, Indonesia akan lebih hemat dalam importasi produk minyak. Saat ini, dari 900.000 barel minyak yang diimpor, sebanyak 250.000 barel berupa minyak mentah. Sisanya atau mayoritas adalah produk minyak. Menurut dia, impor minyak mentah bisa jauh lebih hemat daripada produk minyak. Sebab, impor minyak mentah biasanya dilakukan government to government (G2G). Lain halnya impor produk minyak yang biasanya dari kilang-kilang minyak milik korporasi, atau business to business (B2B). Menurut Darmawan, mengubah struktur impor minyak, dari mayoritas berupa produk minyak menjadi minyak mentah ini

penting untuk dilakukan pemerintah baru. 1.036 sumur Sementara itu, selama tahun 2014, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tercatat telah melakukan pengeboran sebanyak 1.036 sumur. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga 31 Oktober 2014 diselesaikan 67 sumur eksplorasi dan 969 sumur

pengembangan. Jumlah tersebut belum termasuk kerja ulang dan perawatan sumur yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.  Kepala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono di Jakarta, Minggu (9/11/2014), mengatakan, realisasi program pengeboran eksplorasi sebesar 51%. Dari 132 sumur yang direncanakan, sebanyak 67 sumur telah selesai dibor. Dari jumlah tersebut, 52 sumur merupakan migas konvensional dan sisanya 15 adalah sumur nonkonvensional. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain proses pengadaan, jadwal rig, izin pembebasan lahan, dan persiapan lokasi. Untuk survei seismik, geologi, dan geofisika, dari rencana sebanyak 49 kegiatan, terealisasi sebanyak 31 kegiatan atau 63%. Tantangan yang dihadapi mulai dari melewati taman laut nasional, perizinan daerah hingga studi internal. Di samping itu, pengeboran sumur pengembangan dari rencana

1.324 sumur dalam revisi program dan anggaran (work program and budget/ WP&B), terealisasi 969 sumur atau 73%. Rig atau anjungan yang beroperasi untuk melakukan pengeboran mencapai 62 unit. Perinciannya, 45 rig onshore dan 17 rig offshore. Kegiatan lainnya adalah kerja ulang dan perawatan sumur. Kerja ulang dari rencana sebanyak 1.102 sumur, terealisasi sebanyak 833 sumur atau 76%. Selanjutnya, program perawatan

sumur dari 32.657 kegiatan terlaksana 24.028 atau 74%. Dari kegiatan pengeboran sumur pengembangan, diperoleh initial produksi minyak sebesar 52.685 barel per hari dan 581 juta kaki kubik gas bumi per hari. Tambah lagi, dari kerja ulang dan perawatan sumur didapat tambahan produksi 26 ribu barel minyak per hari dan 286 juta kaki kubik gas bumi per hari. Total tambahan produksi minyak sebanyak 78.685 barel per hari dan gas bumi sebesar 867 juta kaki kubik per hari. “Tambahan ini untuk mengurangi gap karena produksi yang terus turun secara alamiah setiap tahun,” kata Rudianto. Untuk menyelesaikan tantangan yang ada, tindak lanjut yang dilakukan SKK Migas antara lain melakukan monitoring kegiatan dan koordinasi intensif dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengalami kendala, komunikasi dengan pihak-pihak terkait hingga inspeksi ke lapangan.

edisi 09 I 2014

33

KOLOM

Prospek dan Tantangan Industri Gas Bumi Indonesia

Dalam Kebijakan Energi Nasiaonal (KEN) sampai tahun 2050, gas bumi akan dioptimalkan pemanfaatannya dan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi, seperti industri, pembangkit listrik, rumah tangga (city gas), dan transportasi. Selain itu, pemanfaatannya diutamakan memiliki nilai tambah tinggi. Namun, sejumlah tantangan masih harus diatasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi di tanah air. yang berbeda. Infrastruktur gas bumi di Indonesia yang menghubungkan kebutuhan gas dan pasokan gas masih sangat terbatas. Tambah pula, secara geografis, negara kepulauan, seperti Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur sehingga menambah tingkat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gas.

B

elum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014–2030. Dalam buku tersebut diungkapkan, pertumbuhan rata-rata kebutuhan gas bumi diproyeksikan terus meningkat. Pada kurun waktu tahun 2015–2020, pertumbuhan ratarata kebutuhan gas bumi adalah 6% per tahun. Pada tahun 2020–2025, pertumbuhannya meningkat sebesar 7% per tahun. Lalu, pada tahun 2025–2030 sebesar 5% per tahun. Peningkatan kebutuhan yang cukup signifikan selama 2015–2025 karena gas bumi pada periode tersebut dioptimalkan 34

edisi 09 I 2014

penggunaannya di dalam negeri, baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri serta sebagai jembatan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi yang lebih bersih, seperti energi baru dan terbarukan. Tiga tantangan Namun, upaya keras masih harus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Pada prinsipnya, pengembangan industri gas di Indonesia mengalami tiga tantangan besar. Pertama, kebutuhan gas dan pasokan gas tersebar secara tidak merata di berbagai pulau serta defisit dan surplus area berasal dari pulau

Tantangan kedua adalah menjamin ketersediaan pasokan gas, baik dari dalam dan luar negeri. Produksi gas domestik saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akibat terbatasnya infrastruktur hilir gas bumi. Selain melakukan pengembangan infrastruktur gas untuk pemenuhan gas  dari produksi domestik, perlu juga dipersiapkan kemungkinan impor Liquefied Natural Gas (LNG) untuk menutupi kekurangan pasokan dalam jangka panjang. Penyaluran gas bumi dari produksi domestik dan impor perlu memperhatikan willingness to pay (WTP) pengguna gas bumi yang berbeda-beda untuk menghindari terjadinya penurunan keunggulan daya saing industri dan potensi polarisasi pasokan ke industri dengan WTP lebih tinggi. Tantangan ketiga berupa disparitas harga yang cukup signifikan. Harga gas bumi di Indonesia masih dikelola business to business tergantung sumber pasokan gas. Akibatnya, harga gas untuk lapangan-lapangan baru akan cenderung lebih tinggi dan menjadi tidak terjangkau bagi konsumen akhir. Harga gas akan semakin menjadi tidak

KOLOM terjangkau ketika pasokan berasal dari LNG. Di berbagai negara maju, telah diberlakukan harga patokan tunggal yang seragam (single uniform benchmark price), seperti di Amerika Serikat dan benua Eropa. Penyeragaman harga gas bumi dilakukan oleh hub atau pihak yang berlaku sebagai penghubung. Penyeragaman harga gas bumi dapat menjadi solusi bagi permasalahan tata niaga gas bumi di Indonesia. Manfaat penyeragaman harga gas bumi adalah memastikan sinyal harga bumi yang stabil; berpotensi membuka pintu masuk para pemasok gas baru dengan harga gas bumi yang lebih tinggi dari harga gas produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); pemasok LNG bisa menjual gas dengan harga lebih rendah dari harga LNG itu sendiri; dominasi volume pasokan yang lebih besar oleh KKKS bisa meredam harga jual gas ke konsumen; dan akan mempercepat pengembangan jaringan pipa gas bumi di Indonesia. Kementerian ESDM meyakini, potensi cadangan gas Indonesia masih dapat bertahan hingga 59 tahun lagi, dengan cadangan gas mencapai 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87 TSCF. Perkiraan potensi itu didasarkan pada status tahun 2008.  Namun, keyakinan ini tentu tidak bisa memberi kepastian bahwa tingkat produksi gas tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2014, total pasokan gas Indonesia mencapai 6.970 MMCSFD yang berasal dari pasokan eksisting 6.764 MMSCFD dan pasokan project 206 MMSCFD. Tahun berikutnya, pasokan eksisting mengalami penurunan 106 MMSCFD menjadi 6.658 MMSCFD dan pasokan project meningkat 704 MMSCFD menjadi 910 MMSCFD. Pada tahun 2015, terdapat pasokan potensial senilai 1 MMSCFD sehingga total pasokan gas mencapai 7.569 MMSCFD. Dilihat dari sisi kebutuhan, total demand gas tahun 2014 mencapai 9.4949 MMSCFD yang terdiri atas domestic contracted sebesar 4.549 MMSCFD, ekspor contracted 3.409 MMSCFD, domestic committed 1.346 MMSCFD, ekspor committed 156 MMSCFD, dan potensial demand

34 MMSCFD. Untuk tahun 2015, demand gas keseluruhan mencapai 9.613 MMSCFD, terdiri atas domestic contracted 4.624 MMSCFD, ekspor contracted 2.711 MMSCFD, domestic committed 1.863 MMSCFD, ekspor committed 195 MMSCFD, dan potensial demand 220 MMSCFD. Dari gambaran pasokan dan kebutuhan gas tahun 2014 dan 2015, terlihat adanya selisih yang cukup tajam. Pada tahun 2014, selisih pasokan dan kebutuhan gas mencapai 2.524 MMSCFD dan pada tahun 2015 mengecil menjadi 2.044 MMSCFD karena turunnya ekspor. Potret pasokan dan kebutuhan gas lima tahun mendatang masih diwarnai tingkat defisit yang tetap tinggi. Selisih pasokan dan kebutuhan gas tahun 2019 diperkirakan mencapai 2.108 MMSCFD dan meningkat menjadi 2.980 MMSCFD pada tahun 2020. Hal ini disebabkan terus menurunnya jumlah pasokan. Pada tahun 2019, pasokan eksisting sebesar 4.476 MMSCFD atau mengalami penurunan sebesar 33% dari pasokan eksisting tahun 2014. Pasokan gas tahun 2019 ditopang oleh kenaikan pasokan project dari 206 MMSCFD pada 2014 menjadi 3.910 MMSCFD. Insentif Penambahan pasokan gas bumi bisa didapat antara lain bila sudah tersedianya banyak infrastruktur pipa gas. Pengamat energi Indonesia Resources Studies Marwan Batubara mengusulkan, pemerintah memberikan sejumlah insentif dalam pembangunan infrastruktur pipa gas. “Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan insentif yang memadai,” ujarnya baru-baru ini. Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, salah satu prioritas pemerintah ke depan adalah pembangunan infrastruktur seperti kilang, listrik, dan gas. Menurut Marwan, sesuai Pasal 33 UUD, sumber daya alam termasuk gas bumi harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Caranya, menurut dia, adalah memanfaatkan energi tak terbarukan tersebut untuk kepentingan domestik, baik pembangkit, pupuk, rumah tangga, dan industri lainnya.

“Untuk kepentingan tersebut, sudah tepat kalau pemerintah membangun infrastruktur gas sebanyak-banyaknya, seperti pipa, FSRU, dan SPBG,” kata Marwan. Infrastruktur tersebut merupakan upaya mengintegrasikan sektor hulu dan hilir gas sehingga bisa meningkatkan pasokan ke dalam negeri. Bentuk insentif yang bisa diberikan bisa berupa kemudahan bea masuk dan tax holiday. Pemerintah, lanjut Marwan, harus segera membuat cetak biru pembangunan infrastruktur gas terintegrasi dengan membuat tahapan waktu dan penanggung jawabnya sehingga ada acuan yang jelas. Terkait insentif, hal ini masih menjadi kendala dalam pembangunan sejumlah proyek infrastruktur gas bumi. Pipa gas Arun belawan sepanjang 340 kilometer yang dibangun oleh PT Pertamina Gas (Pertagas), contohnya, hingga saat ini belum rampung. Kementerian ESDM mengharapkan, proyek tersebut dapat segera selesai agar dapat digunakan untuk regasifikasi Arun. “Kalau sesuai jadwal, harusnya sudah selesai agar regasifikasi Arun bisa jalan,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Naryanto Wagimin di Gedung Plaza Centris, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Pipa Arun Belawan ini rencananya akan mengangkut gas hasil regasifikasi Arun untuk memenuhi kebutuhan PLN dan industri di Aceh dan Sumatera Utara. Pipa ini berkapasitas 300 MMSCFD. Menurut Naryanto, salah satu permasalahan dalam proyek Arun Belawan ini adalah masalah tarif yang akan ditetapkan oleh Ditjen Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Ia mengharapkan, agar tarif tersebut tidak terlalu mahal karena termasuk salah satu aset negara. Proyek pipa Arun Belawan ini terintegrasi dengan proyek Arun LNG Storage & Regasification Terminal yang berkapasitas 400 MMSCFD atau setara dengan 3 juta ton per tahun. Saat ini, proyek tersebut memiliki komitmen pasokan gas sebanyak 120 MMSCFD yang dialokasikan untuk PLN. 

edisi 09 I 2014

35

REGULASI

Mendorong Pemanfaatan Energi Panas Bumi Energi panas bumi merupakan salah satu energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Energi alternatif ini mempunyai emisi gas CO2 yang dihasilkan relatif rendah dibandingkan emisi yang dihasilkan energi fosil.

36

edisi 09 I 2014

REGULASI

S

elain itu pengembangan panas bumi dapat menjaga kelestarian hutan, karena dalam menjaga keseimbangan sistem panas bumi diperlukan perlindungan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan. Dan Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar yaitu lebih dari 28 GW yang tersebar di 299 titik. Meski begitu pemanfaatan energi panas bumi tersebut masih belum optimal. Oleh karena itu dalam rangka memepercepat pengembangan energi panas bumi ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Direktur Panas Bumi Trisnaldi menyampaikan bahwa dengan disahkannnya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagai pengganti UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi merupakan terobosan besar yang dilakukan Pemerintah bagi dunia usaha panas bumi. “Undang-Undang ini disusun dalam rangka untuk lebih memberikan landasan hukum yang kuat, lebih komprehensif, transparan dan tidak diskriminatif dalam pengusahaan panas bumi,” ujar Trisnaldi saat membuka acara sosialisasi Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2014 di Denpasar, Bali (03/11). Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Energi dan Pertambangan, Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Bali, I. Putu Agus Budiana menjelaskan pentingnya ketersediaan energi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, juga disampaikan bahwa Pemerintah Bali akan selalu mendukung terlaksananya programprogram Pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi tersebut, salah satunya dengan percepatan pengembangan panas bumi. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang panas bumi ini tentunya akan memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali pada kegiatan usaha panas bumi. Selain itu juga dapat lebih memberikan kepastian hukum kepada pelaku sektor panas bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif sehingga sumber daya panas bumi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Dalam Undang – Undang tersebut terkandung beberapa konsep serta pokok – pokok pengaturan, diantaranya : • Bahwa pengusahaan panas bumi tidak dikategorikan dalam pengertian kegiatan pertambangan; • Landasan filosofis kegiatan usaha panas bumi sebagai bagian pemanfaatan dari sumber daya alam bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia Tahun 1945. Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam Wilayah hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran Rakyat. Oleh karena itu dalam UndangUndangan ini dinyatakan bahwa Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pengaturan mengenai kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Kota. • Kewenangan Pemerintah untuk melakukan Eksplorasi, Eksploitasi dan pemanfaatan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Layanan Umum. • Adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung maupun pemanfaatan tidak langsung; • Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi akibat dari perubahan yang semula dilakukan oleh

Pemerintah Daerah beralih menjadi kewenangan Pemerintah; • Pengaturan bonus produksi pengusahaan panas bumi (production bonus) yang didasarkan kepada persentase tertentu dari pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi; • Pengaturan ketentuan peralihan yang lebih jelas untuk pengelolaan wilayah kerja panas bumi yang telah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang ini. Dan untuk tindak lanjutnya maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 ini mengamanatkan pembentukan beberapa Peraturan Pemerintah, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, yaitu: • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi; • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; • Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dengan potensi sumber daya yang besar, didukung dengan kelebihan dan manfaat yang dimiliki, panas bumi merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang dapat diandalkan disaat ini dan masa mendatang. Dengan adanya Undang – Undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi tersebut dalam mendukung kemandirian di bidang energi.

edisi 09 I 2014

37

REGULASI

PERMEN ESDM NO. 28 TAHUN 2014 Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga teknik yang bekerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Hal tersebut tercantum pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014.

38

edisi 09 I 2014

S

ertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan atas kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi yang dimiliki, sehingga akan terwujud usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional. SBU dan SKTT tersebut dapat disetarakan di negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA), sehingga para pelaku usaha ketenagalistrikan Indonesia dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015. Peraturan Menteri ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain tentang ketentuan kemampuan usaha berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih dan batas nilai satu pekerjaan dari badan usaha, serta keahlian kerja orang perseorangan yang dimiliki badan usaha berdasarkan kompetensi dan jumlah tenaga tekniknya.

REGULASI Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman menilai, kualitas badan usaha penunjang tenaga listrik di dalam negeri masih kurang dapat berkompetisi secara global. Masih terdapat banyak badan usaha penunjang tenaga listrik yang masih kurang berkompeten, padahal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Dengan Permen tersebut, setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga teknik yang bekerja wajib memeiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Sertifikatsertifikat tersebut akan menjadi bukti pengakuan atas kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh badan usaha maupun tenaga teknik yang bekerja di dalam badan usaha penunjang tenaga listrik tersebut. “Permen No.28/2014 tersebut akan mendorong tersedianya tenaga teknik yang ahli dan dapat berkompetisi di luar negeri di bidang operasi dan pemeliharaan,” ujar Jarman dalam acara Coffee Morning “Launching Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014

tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik”, di Jakarta (13/11). Sementara itu dalam rangka mempercepat terwujudnya pelaku usaha ketenagalistrikan yang profesional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mendorong institusi pendidikan dan pelatihan seperti Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Kerja untuk dapat melakukan sertifikasi terhadap peserta didik. Dengan demikian diharapkan pada saat kelulusan, peserta didik selain memiliki ijazah kelulusan dapat juga memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik Lingkungan dan Ketenagalistrikan, Agoes Triboesono mengatakan bahwa selama ini tenaga teknik kelistrikan di Indonesia sebenarnya berkualitas namun tidak bersertifikat resmi dari pemerintah, hanya dari perusahaan. “Dengan ada sertifikat, mereka (tenaga di sektor kelistrikan) bisa bekerja dimana saja sampai luar negeri,” jelas Agoes. Para tenaga di sektor tenaga listrik akan mendapatkan nilai tambah dengan adanya sertifikasi tersebut dan berlaku

di negara-negara lain, khususnya di ASEAN. Rencananya, badan sertifikasi yang akan menilai dan mengeluarkan SBU dan SKTT adalah Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Namun, karena LSBU belum siap saat ini, maka Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan yang akan melaksanakan Permen tersebut untuk sementara waktu. Dalam acara cofee morning tersebut juga dilakukan soft launching System Database Online Register Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 1 Januari 2015. Sistem database ini dapat memastikan pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik bekerja sesuai dengan SBU dan SKTT yang dimiliki. Tidak itu saja, sistem ini juga dapat dilakukan penilaian kinerja atas hasil pekerjaannya. Dengan diluncurkannya Permen tersebut dan dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya kualitas tenaga di sektor tenaga listrik akan meningkat dan dapat bersaing dengan tenaga di luar negeri.

edisi 09 I 2014

39

MIGAS

Program Inisiatif Penggunaan Kompor Bersih Dan Hemat Energi Memodernisasi sebagian masyarakat yang masih menggunakan tungku tradisional di dalam aktifitas masak –memasaknya seharihari, tampaknya sudah saatnya. Hal tersebut karena tungku tradisional belum memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan. Maka diletakkan lah hal ini menjadi salah satu bagian program terkini yang dijalankan Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM.

S

ebagaimana halnya yang terjadi pada hari Jumat (7/11) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Rida Mulyana secara resmi melakukan Pengumuman Pemanggilan Fasilitator Pasar Pada Program Inisiatif Kompor Bersih (Launching Call For Market Aggregator Clean Stove Initiative/CSI) di Hotel Grand Zuri, Yogyakarta. Program Inisiatif Kompor Bersih terselenggara atas kerjasama Pemerintah Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dan World Bank dalam Program Clean Stove Initiative (CSI). Acara ini bertujuan untuk mengundang calon-calon Market Aggregator untuk dapat ikut serta dalam Program CSI. Secara kebetulan acara Launching Call For Market Aggregator Clean Stove Initiative (CSI) ini dilaksanakan back-to-back dengan acara lain yaitu Bimbingan Teknis Peran Gender dalam Pemanfaatan Bioenergi. Meski demikian kedua acara tersebut ternyata mempunyai keterkaitan yaitu pemberian peran kepada perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi, khususnya energi terbarukan berupa pemanfaatan biogas dan tungku sehat dan hemat energi.

40

edisi 09 I 2014

Program CSI bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan tungku sehat dan hemat energi di Indonesia, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang tungku sehat dan hemat energi. Program ini secara bertahap akan memperkenalkan tungku sehat dan hemat energi berbahan bakar biomassa kepada 24,5 juta keluarga atau 40 persen rumah tangga di Indonesia yang masih menggunakan tungku tradisional untuk memasak, berbahan bakar kayu bakar. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program CSI meliputi penyusunan implementasi masterplan Program CSI, penyusunan sistem standar dan sertifikasi tungku, pelaksanaan Pilot Project CSI, dan penguatan institusi dan kapasitas sumber daya manusia. Adapun untuk kegiatan pilot project, target tungku yang akan digunakan oleh masyarakat sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) tungku. Peranan Market Agregator terdapat pada kegiatan Pilot Project, dimana memiliki tugas sebagai badan usaha yang berbadan hukum, sebagai contoh perusahaan produsen tungku, yang akan menjual tungku sesuai standar

teknis kepada konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksanaan Pilot Project ini dilaksanakan melalui skema pemberian insentif dengan pendekatan Pendanaan Berbasis Hasil (PBH) dimana memiliki mekanisme pemberian insentif kepada Market Agregator, sehingga tungku yang akan dijual kepada konsumen/ masyarakat akan berkurang. Besaran insentif yang akan diberikan kepada Market Agregator, tergantung kepada hasil dari pengujian efisiensi tungku, dengan besaran insentif yang diberikan berkisar antara Rp. 30.000 s/d Rp 270.000 per unit tungku. Pilot project ini bertujuan agar tungku bersih bersertifikat dapat digunakan oleh rumah tangga minimal sebanyak 10 ribu unit, sehingga dapat meningkatkan akses pada energi modern, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dampak dari pelaksanaan pilot project ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan mayarakat, serta dapat mengurangi kemiskinan dan dampak perubahan iklim.

MIGAS pengeboran mencapai 62 unit, dengan rincian 45 rig onshore dan 17 rig offshore.

Pengeboran Gas Bumi 2014 Lewati Angka Seribu Melanjutkan langkah penting peningkatan produksi gas nasional, pengeboran gas bumi sedang dipercepat pengerjaannya.

Menilik realisasi kerja ulang dan perawatan sumur disebutkan bahwa kerja ulang dari rencana sebanyak 1.102 sumur, terealisasi sebanyak 833 sumur atau 76%. Sedangkan program perawatan sumur dari 32.657 kegiatan terlaksana 24.028 atau 74%. Untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada dari keseluruhan jenis operasional pengeboran, tindak lanjut yang dilakukan SKK Migas antara lain, melakukan monitoring kegiatan dan koordinasi intensif dengan kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) yang mengalami kendala, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, hingga inspeksi ke lapangan. Laporan perolehan sementara gas bumi menyebutkan dari kegiatan pengeboran sumur pengembangan, diperoleh initial produksi minyak sebesar 52.685 barel per hari dan 581 juta kaki kubik gas bumi per hari. Sedangkan dari kerja ulang dan perawatan sumur didapat tambahan produksi 26 ribu barel minyak per hari dan 286 juta kaki kubik gas bumi per hari. Total tambahan produksi minyak sebanyak 78.685 barel per hari dan gas bumi sebesar 867 juta kaki kubik per hari. “Tambahan ini untuk mengurangi gap karena produksi yang terus turun secara alamiah setiap tahun,” kata Rudianto.

S

elama tahun 2014, industri hulu minyak dan gas bumi tercatat telah melakukan pengeboran lebih dari 1000, persisnya 1.036 sumur. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), memasuki 31 Oktober 2014 telah diselesaikan 67 sumur eksplorasi dan 969 sumur pengembangan. Jumlah tersebut belum termasuk kerja ulang dan perawatan sumur yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Target keseluruhan pengeboran eksplorasi sebenarnya adalah 132 sumur. Kepala Humas SKK Migas, Rudianto Rimbono di Jakarta, Minggu (9/11), mengatakan, realisasi program pengeboran eksplorasi sudah mencapai 51%. Dari 132 sumur yang direncanakan, sebanyak 67 sumur telah selesai dibor. Perincian jumlah tersebut adalah, 52 sumur merupakan migas konvensional dan sisanya 15 adalah sumur non konvensional. Untuk lebih mempercepat operasional pengeboran dalam kenyataannya harus berhadapan dengan kendala-kendala yang tidak mudah; antara lain proses pengadaan, jadwal rig, izin pembebasan lahan dan persiapan lokasi. “Masalah yang dihadapi pengeboran sumur eksplorasi dan produksi serupa,” kata Rudianto. Perihal kegiatan surveinya, baik survei seismik, geologi, maupun geofisika, dari rencana sebanyak 49 kegiatan, terealisasi sebanyak 31 kegiatan atau 63%. Disini tantangan yang dihadapi mulai dari melewati taman laut nasional, perizinan daerah, hingga studi internal. Berikutnya, pengeboran sumur pengembangan. Dari rencana 1.324 sumur dalam revisi program dan anggaran (work program and budget/WP&B), terealisasi 969 sumur atau 73%. Rig atau anjungan yang beroperasi untuk melakukan edisi 09 I 2014

41

MIGAS

Tantangan Industri Gas di Indonesia

Sebelumnya, Pertamina selaku perusahaan negara memegang kuasa atas tata niaga migas nasional. Kegiatan Pertamina saat itu mencakup pengelolaan seluruh produksi gas bumi di dalam negeri yang selanjutnya dijual dan disalurkan kepada konsumen di seluruh Indonesia. BUMN tersebut pula lah yang berhak melakukan pengembangan, antara lain pembangunan jaringan gas Sumatera Selatan dan jaringan gas di Jawa Barat. Itu semua sebelum UU No 22 tahun 2001 diberlakukan.

42

edisi 09 I 2014

MIGAS

Penyeragaman harga gas bumi berpotensi membuka pintu masuk para pemasok gas baru dengan harga gas bumi yang lebih tinggi dari harga gas produksi KKKS, misalnya pemasok LNG.

B

egitu UU Migas No 22 Tahun 2001 lahir maka keadaan pun berubah. Kekuasaan berkurang. Badan usaha seperti Pertamina diwajibkan melakukan pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Pemerintah kemudian mengeluarkan Permen No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi. Melalui Pipa yang mengatur kegiatan usaha hilir gas bumi dengan pemisahan usaha transportasi gas (infrastruktur) dan usaha niaga gas. Sebagai tindak lanjutnya, perusahaan-perusahaan migas mulai membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi gas dan anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha niaga gas bumi. UU Migas juga mengatur, peran kebijakan umum untuk industri dilakukan oleh Dirjen Migas. Sedangkan

pengaturan dan pengawasan berbagai entitas bisnis dilakukan oleh badanbadan pelaksana yaitu SKK Migas dan BPH Migas. Pengembangan industri gas di Indonesia mengalami tiga tantangan besar. Pertama, kebutuhan gas dan pasokan gas tersebar secara tidak merata di berbagai pulau serta defisit dan surplus area berasal dari pulau yang berbeda. Infrastruktur gas bumi di Indonesia yang menghubungkan kebutuhan gas dan pasokan gas masih sangat terbatas dan secara geografis, negara kepulauan seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pengembangan infrastruktur sehingga menambah tingkat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gas. Kedua, menjamin ketersediaan pasokan gas baik dari dalam dan luar negeri. Sebagaimana diketahui, produksi gas domestik saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri akibat terbatasnya infrastruktur hilir gas bumi. Selain melakukan pengembangan infrastruktur gas untuk pemenuhan gas dari produksi domestik, perlu juga dipersiapkan kemungkinan impor LNG untuk menutupi kekurangan pasokan dalam jangka panjang. Diperkirakan, Indonesia akan menjadi importir gas pada tahun 2025. Penyaluran gas bumi dari produksi domestik dan impor perlu memperhatikan willingness to pay (WTP) pengguna gas bumi yang berbedabeda untuk menghindari terjadinya penurunan keunggulan daya saing industri, potensi polarisasi pasokan ke industri dengan WTP lebih tinggi. Ketiga, disparitas harga yang cukup signifikan. Harga gas bumi di Indonesia masih dikelola business to business tergantung sumber pasokan gas, sehingga harga gas untuk lapanganlapangan baru akan cenderung lebih tinggi dan menjadi tidak terjangkau bagi konsumen akhir. Harga gas akan semakin menjadi tidak terjangkau ketika pasokan berasal dari LNG.

Di berbagai negara maju, telah diberlakukan harga patokan tunggal yang seragam (single uniform benchmark price), Seperti di Amerika Serikat dan benua Eropa, penyeragaman harga gas bumi dilakukan oleh hub atau pihak yang berlaku sebagai penghubung. Hub yang terkenal di AS adalah Henry Hub yang menjadi hub distribusi sistem jaringan pipa gas bumi di Erath, Louisiana. Sementara penyeragaman di Eropa yang terkenal adalah The National Balancing Point (NBP). Penyeragaman harga gas bumi dapat menjadi solusi bagi permasalahan tata niaga gas bumi di Indonesia, dengan manfaat: Memastikan sinyal harga bumi yang stabil. Sinyal stabilitas harga ini dibutuhkan para investor jangka panjang atau industri yang menggunakan gas bumi, baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku. Penyeragaman harga gas bumi berpotensi membuka pintu masuk para pemasok gas baru dengan harga gas bumi yang lebih tinggi dari harga gas produksi KKKS, misalnya pemasok LNG. Dengan adanya gas pool price atau penyeragaman harga, pemasok LNG bisa menjual gas dengan harga lebih rendah dari harga LNG itu sendiri. Dominasi volume pasokan yang lebih besar oleh KKKS bisa meredam harga jual gas ke konsumen. Hal itu bisa dilakukan meskipun harga LNG yang dipasok ke pasar domestik cukup tinggi karena harganya dikaitkan dengan harga minyak mentah yang cenderung fluktuatif. Terbukanya jalan masuk bagi tambahan pasokan gas dalam negeri dengan harga yang lebih tinggi, jelas akan mempercepat pengembangan jaringan pipa gas bumi di Indonesia. edisi 09 I 2014

43

KETENAGALISTRIKAN

Pasokan Gas ke Pembangkit Sudah Aman, Krisis Listrik Sumsel Segera Teratasi

Peringkat “Ease of Doing Business” Indonesia Naik, Kemudahan Mendapatkan Listrik Menjadi Faktor Penentu Peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015 naik tiga peringkat dibanding tahun 2014, dari semula 117 menjadi 114.

Sumatera Selatan sempat mengalami krisis listrik karena terhentinya pasokan gas ke pembangkit listrik Borang. Namun mulai kemarin, pasokan gas sudah masuk dan krisis listrik di Bumi Sriwijaya perlahan teratasi.

K

epala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono mengatakan, pihaknya siap mengalokasikan gas untuk menyuplai kebutuhan pembangkit di Sumsel. Pembangkit Borang dapat beroperasi dengan penyerapan gas sebesar 24 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), dimana sebesar 14 MMSCFD berasal dari Pertamina EP dan 10 MMSCFD dari Medco. “Dengan demikian, krisis listrik di Sumsel bisa segera terselesaikan,” katanya, Senin (3/11). Sebagai tindak lanjut, PLN akan menyampaikan surat resmi kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas yang menyatakan pembangkit listrik Asrigita mengalami kerusakan yang menyebabkan terjadinya krisis listrik di Sumatera Selatan, sehingga PLN meminta agar dapat dilakukan penyaluran gas ke pembangkit Borang. “Di sisi lain, akan dilakukan amandemen perjanjian jual-beli gas antara PLN dan Medco, serta PLN dan Pertamina EP,” kata Rudianto. Untuk jangka panjang, pasca berakhirnya kontrak perjanjian jual beli gas bumi yang ada saat ini, telah disepakati perjanjian antara Medco dan PLN untuk menyalurkan gas yang berasal dari blok Lematang. Untuk itu, PLN menyampaikan permintaan pasokan gas agar pembangkit listrik Borang dapat beroperasi kembali hingga selesainya perbaikan IPP Asrigita yang diperkirakan memakan waktu sekitar 2 bulan.

44

edisi 09 I 2014

K

enaikan peringkat ini terutama disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity) yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015. Demikian sebagaimana dirilis oleh International Finance Corporation (IFC), lembaga dibawah Bank Dunia yang memberikan peringkat kemudahan berbisnis di 189 negara, Jakarta, Kamis (30/10). Beberapa indikator yang mempengaruhi kemudahan berbisnis di Indonesia mengalami penurunan peringkat. Peringkat kemudahan mendapatkan listrik naik cukup signifikan, diantaranya karena pemangkasan prosedur dalam mendapatkan listrik, yaitu tidak ada lagi prosedur mendapatkan jaminan instalasi serta biaya yang terkait prosedur tersebut. Dengan pemangkasan prosedur tersebut, maka jangka waktu untuk mendapatkan listrik bagi pelaku industri dan bisnis daya 147 kilo Volt Ampere (kVA) ke atas juga berkurang, dari semula 101 hari menjadi 91 hari. Pemerintah dan PLN bersama stakeholders kelistrikan, yaitu asosiasi kontraktor listrik dan lembaga independen pemeriksa instalasi memang terus berupaya mempermudah para pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk mendapatkan listrik.

KETENAGALISTRIKAN

Hindari Krisis Listrik, Perizinan PLTU 5.000 MW Segera Satu Pintu Dibangun Di Cilacap Tingkatkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan Investasi dalam lima tahun kedepan dibutuhkan energi listrik yang Ketenagalistrikan baru sebesar 35.000 MW, tanpa pasokan baru tersebut diyakini Indonesia akan mengalami krisis listrik.

Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) menyatakan sistem perizinan satu pintu (one stop service) mampu meningkatkan investasi di sektor ketenagalistrikan.

D

P

ertumbuhan konsumsi listrik nasional sekitar 8 % atau setara dengan 1.800 MW per tahun. Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala BPN, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan juga PT PLN melakukan rapat koordiansi di Kementerian ESDM dalam rangka merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 5 x 1.000 MW untuk menutupi kebutuhan pertumbuhan listrik yang terus meningkat. “Kita mengambil beberapa keputusan yang segera ditindaklanjuti dan juga dilaporkan ke Presiden, yakni sepakat untuk membangun 5.000 MW listrik di Jawa Tengah Selatan. Jika pembangkit ini selesai dibangun, maka sudah 1/7 dari target sudah tercapai,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said dalam Konferensi Pers seusai Rapat Koordinasi, Kamis (6/11). Dengan 5.000 MW ini, diharapkan dalam empat hingga lima tahun kedepan atau di tahun 2018 tahap pertama yang dibangun 2.000 MW sudah dapat beroperasi. Kondisi kelistrikan khususnya di Pulau Jawa sudah sangat kritis, antara pertumbuhan konsumsi dan pasokan sudah tidak lagi mencukupi. Karenanya harus dilakukan terobosan-terobosan membangun membangun pembangkit. “Kita cari terobosan yang akan kita laksanakan segera, dan diputuskan secara baik adalah membangun 5X1.000 MW di Cilacap Selatan Jawa Tengah yang lokasinya adalah tidak jauh dengan pembangkit listrik 700 MW yang sekarang sudah beroperasi,” ujar Menteri.

irektur Jenderal

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jarman MSc mengatakan, salah satu persoalan yang kerap dihadapi para investor yakni masalah penerbitan izin yang memakan waktu lantaran melibatkan lembaga atau kementerian lain. “Dengan one stop service, ke depannya investasi pembangunan pembangkit listrik akan lebih mudah dan cepat,” katanya di Jakarta, Senin (10/11). Jarman menuturkan, permasalahan klasik lainnya yang menjadi kendala yakni mengenai pembebasan lahan untuk proyek ketenagalistrikan, seperti pembangkit dan transmisi listrik. Upaya penyelesaian lahan ini dilakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang terkena proyek agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dikatakannya, investasi baru di sektor ketenagalistrikan sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Apabila persoalan ketenagalistrikan tidak segera ditanggulangi dengan langkah cepat, maka krisis listrik bisa terjadi. “Kami juga upayakan pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke pelosok. Itu akan jadi program dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

edisi 09 I 2014

45

KETENAGALISTRIKAN

Dirjen Ketenagalistrikan Siap Tingkatkan Sambungan Listrik Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ir. Jarman MSc menuturkan, pihaknya siap mengimplementasikan program pemerintahan Joko Widodo –Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang  menargetkan akan meningkatkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

U

ntuk mencapai target tersebut, setiap tahunnya pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi minimal tiga persen. “Untuk itu diperlukan penambahan pembangkit listrik yang mencapai 35 ribu mega watt (MW),” jelas Jarman di Jakarta, Rabu (12/11). Untuk mencapai target tersebut, salah satu yang akan menjadi andalan adalah dengan memaksimalkan potensi batubara. Menurut Jarman, Indonesia memiliki banyak cadangan pasokan batubara sehingga lebih layak diperhitungkan untuk dipergunakan. “Pasokan batubara yang melimpah sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan hingga 10 tahun kedepan, batubara akan tetap menjadi pemasok utama bahan bakar pembangkit di Asia Tenggara,” jelasnya. Jarman menjelaskan, ada beberapa faktor yang harus tetap diperhatikan dalam pemakaian batubara sebagai bahan bakar pembangkit, yakni keamanan pasokan, keekonomian dan lingkungan. Salah satu yang selalu menjadi sorotan terhadap penggunaan batubara sebagai bahan bakar terutama adalah faktor lingkungan.

Pemerintah Akan Sertifikasi Perusahaan Jasa Listrik Pemerintah akan mewajibkan tenaga jasa penunjang tenaga listrik memiliki sertifikasi. Selama ini belum ada perusahaan di sektor ini yang memiliki sertifikasi.

D

irektur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jarman MSc mengatakan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Menurutnya, peraturan menteri tersebut guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan 2015 nanti. “ Selain itu, juga untuk menyediakan tenaga usaha di sektor ketenagalistrikan yang ahli dan dapat bersaing secara global,” katanya di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (13/11). Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2014 ini mensyaratkan setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga teknik yang bekerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Peraturan yang diterbitkan pada 16 Oktober 2014 ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan. Selain itu, peraturan ini juga melengkapi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Kedua sertifikasi tersebut dapat disetarakan di negara ASEAN melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA), sehingga para pelaku usaha ketenagalistrikan Indonesia dapat bersaing dalam MEA yang akan berlaku pada 1 Januari 2015.

Dirjen Ketenagalistrikan Meminta Masyarakat Dukung Pembangunan Pembangkit Listrik Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir. Jarman MSc menjelaskan, bahwa salah satu hambatan dalam upaya membangun pembangkit listrik adalah pembebasan lahan. 46

edisi 09 I 2014

H

al ini menurutnya bisa menjadi penyebab akan munculnya krisis listrik. Oleh karenanya, Jarman meminta untuk semua pihak termasuk kepada semua masyarakat. "Persoalan inilah yang selama ini sering menghambat. Ini harus menjadi kesadaran bersama bahwa pembangunan infrastruktur listrik bukan untuk kepentingan pemerintah semata, namun untuk kepentingan masyarakat

KETENAGALISTRIKAN

Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Wajib Miliki Sertifikat Badan Usaha Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) me-launching Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28 tahun 2014 tentang Kualifikasi Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

P

ermen ini melengkapi Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2013 tentang Perizinan Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. "Halhal pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain tentang ketentuan kemampuan usaha berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih dan batas nilai satu pekerjaan dari badan usaha, serta keahlian kerja orang perseorangan yang dimiliki badan usaha berdasarkan kompetensi dan jumlah tenaga tekniknya," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jarman MSc di Jakarta, Kamis (13/11). Jarman menjelaskan, peraturan menteri ESDM nomor 28 ini mensyaratkan setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tenaga teknik yang bekerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Sertifikat tersebut merupakan bukti pengakuan atas kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi yang dimiliki, sehingga akan terwujud usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mampu memberikan pelayanan yang profesional. Untuk mempercepat terwujudnya pelaku usaha ketenagalistrikan yang profesional, Kementerian ESDM mendorong institusi pendidikan dan pelatihan seperti Perguruan Tinggi dan Balai Latihan Kerja untuk dapat melakukan sertifikasi terhadap peserta didik. Diharapkan pada saat kelulusan, peserta didik selain memiliki ijazah kelulusan dapat juga memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). juga," kata Jarman di Jakarta, Jumat (07/11). Kendati demikian, pemerintah dalam melaksanakan suatu program tetap akan berpegang pada aturan perundang-undangan. Selama tidak melanggar aturan yang ada, seharusnya tidak perlu lagi ada hambatan di lapangan. "Seperti halnya persoalan yang muncul di proyek pembangunan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, muncul persoalan pembebasan lahan yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan. Padahal, segala proses yang telah dilakukan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang (UU) No. 22/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," tuturnya.

edisi 09 I 2014

47

BADAN GEOLOGI MINERBA

Penyederhanaan Perizinan Mineral Dan Batubara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. Sukhyar, melaksanakan konferensi pers terkait Penyederhanaan Perizinan Mineral dan Batubara, bertempat di Kantor Ditjen Mineral dan Batubara, Jakarta, Jum’at (24/10).

P

erbaikan pelayanan perizinan akan memperbaiki iklim investasi dan turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga datangnya investor adalah buah dari perizinan yang mudah, cepat, dan murah. Kualitas pelayanan perizinan adalah salah satu komponen dalam tata kelola ekonomi (economic governance), sehingga sangat diperlukan inisiatif dari pemerintah untuk melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kualitas pelayanan perizinan termasuk didalamnya percepatan dan penyederhanaan jumlah dan prosedur perizinan. Deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi dilakukan dalam

48

edisi 09 I 2014

rangka perbaikan citra/ peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang difokuskan pada rasionalisasi/ justifikasi jumlah dan persyaratan perizinan, kepastian waktu dan biaya perizinan. Perizinan pertambangan mineral dan batubara bersifat lintas sektor dan instansi baik pusat maupun daerah. Saat ini setidaknya ada 16 instansi pusat dan daerah yang terkait dengan perizinan minerba, antara lain Kabupaten/ Kota, Provinsi, Kemenhut, Kemenhub, Bapeten, Menkominfo, Kemenkeu, Pertamina, BPN, BKPM, Kemenhan, Mabes Polri, Kemendag, Kemenperin, Kemen PU, KemenKumHam, dan Kemenakertrans. 

Saat ini terdapat total 101 perizinan minerba yang menjadi kewenangan instansi pusat maupun daerah, yang diterbitkan dalam 3 bentuk perizinan, yaitu izin (38 izin), persetujuan (48 persetujuan), dan rekomendasi/ sertifikasi (15 rekomendasi/sertifikasi). Apabila dikategorikan berdasarkan kewenangannya, maka terdapat 56 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM penuh, 20 perizinan yang menjadi kewenangan KESDM dan kementerian/lembaga lain, dan 25 perizinan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga lain dan Pemda.

MINERBA

Seminar Nasional “Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara Di Indonesia” Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar, memberikan sambutan di acara Seminar Nasional “Teknologi Sistem Pemantauan dan Pengawasan Batubara di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (16/10). Acara ini adalah tindak lanjut dari kegiatan peringatan 10 tahun kemitraan strategis Tiongkok-ASEAN pada tanggal 2-3 September 2013 di Nanning, Tiongkok. 

P

ada kesempatan ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan, Sektor pertambangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain melalui kontribusinya kepada penerimaan negara,

investasi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan masyarakat dan multiplier effect lainnya. Namun, masih ada potensi pelaporan dari lapangan yang mengurangi kualitas dan kuantitas batubara yang dapat menyebabkan berkurangnya royalti dan potensi kerugian negara. Sehingga, diperlukan pengawasan yang ketat terkait kuantitas maupun kualitas batubara dalam rangka menjamin hak-hak negara seperti penerimaan negara dan dalam rangka konservasi.  Lebih lanjut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Bambang Tjahjono Setiabudi dalam presentasi Pengawasan Produksi dan Penjualan Batubara yang dimoderatori oleh Kasubdit Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, Syamsu Daliend bahwa amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengawasan produksi yang dilakukan dari pemasaran, jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan melalui evaluasi laporan rencana dan pelaksanaan serta inspeksi ke lokasi pertambangan. Beberapa permasalahan yang timbul akibat lemahnya pendataan produksi dan penjualan, yaitu Pembayaran royalti belum dapat dievaluasi langsung terkait dipatuhinya ketentuan harga penjualan dan batas tonase penjualan sesuai RKAB; Terdapat permasalahan blending cargo dari beberapa sumber IUP tanpa dokumen resmi; serta Terdapat penjualan batubara yang melalui trader, pencatatan pembayaran royalti atas nama trader, sehingga sulit diketahui perusahaan tambang.  Selain itu juga, Belum ada format pelaporan khusus untuk pembayaran royalti, karena masih berbentuk hardcopy belum berbasis IT; Belum ditetapkannya pelabuhan ekspor batubara dimana saat ini banyak pelabuhan-pelabuhan yang belum diawasi secara integrasi dengan Pemerintah, bahkan pengawasan transhipment ditengah laut belum termonitor dengan ketat; dan Belum adanya sistem monitor IT yang langsung mengetahui besarnya produksi dari masing-masing perusahaan batubara yang terkoneksi ke Pemerintah secara online. edisi 09 I 2014

49

EBT

PLTP Muara Labouh H Dibangun Secara Bertahap

al tersebut dibenarkan Dirjen EBTKE Rida Mulyana bahwa cadangan ditempat tersebut dibawah perkiraan awal. Oleh karena itu Pihaknya juga sudah menyetujui pembangkit ini dibangun secara bertahap.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Muara Labouh, Sumatera Barat akan tetap dilanjtkan pembangunannya oleh PT Supreme Energy meski cadangan yang ditemukan dibawah perkiraan.

“Termasuk nanti ada renegosiasi harga agar lebih baik lagi sehingga keekonomian proyek tercapai,” ujar Rida usai penandatanganan pendanaan PLTP Rantau Dedap di Jakarta (04/11). PLTP Muara Labouh ini termasuk proyek program percepatan 10 ribu MW tahap kedua. Seperti diketahui, kapasitas total proyek-proyek di program ini mencapai 10.047 MW, terdiri dari PLTP mencapai 49 persen atau berkapasitas 4.925 MW, lalu PLTU sebesar 30,1 persen atau berkapasitas 3.025 MW, PLTA sebesar 17,4 persen atau 1.753 MW, lalu PLTG sebesar 280 MW, dan PLTGB sebesar 64 MW. Sementara itu Presiden Direktur dan CEO Supreme Energy Triharyo Indrawan Soesilo menuturkan, pihaknya telah merampungkan pemboran seluruh sumur uap panas bumi untuk PLTP Muara Labouh. Namun cadangan uap panas bumi yang ditemukan di bawah perkiraan perusahaan, yakni hanya 70 megawatt (MW) dari target 120 MW. Meski demikian, pihaknya akan tetap melanjutkan pengerjaan pembangkit listrik PLTP Muara Labouh ini. Cadangan yang ditemukan pun, disebutnya sudah diagunkan ke bank untuk mendanai konstruksi pembangkit listrik tersebut.

Tiga Peraturan Pemerintah Tentang Panas Bumi Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan tiga peraturan pemerintah. Peraturan ini merupakan turunan dari UndangUndang (UU) panas bumi nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi.

50

edisi 09 I 2014

“Ada 3 PP yang kita percepat dan targetkan selesai tahun ini tapi yang kita priroritaskan pertama adalah yang untuk mengatur bonus produksi dari pengusahaan panas bumi karena itu sangat ditunggu oleh Pemda, kalau belum selesai Pemda nagih,” ujar Dirjen EBTKE Rida Mulyana disela acara Indonesia International Infrastructure Exhibition dan Conference (IIIEC) & Regional Government Conference (RGC) di Jakarta (05/11). Menurut Rida dalam UU nomor 21 tahun 2014 memang diatur tentang bonus produksi yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dimana pengusahaan panas bumi dilakukan pasalnya selama ini Pemda belum mendapatkan manfaat dari

EBT

Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2014 Ditjen EBTKE menyelenggarakan acara sosialisasi UU nomor 21 tahun 2014 di Denpasar, Bali (03/11). Acara ini selain untuk menyamakan persepsi/ pemahaman terhadap substansi dari Undang-Undang tersebut, namun juga mendapatkan masukan/input dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut amanat dari Undang-Undang ini. Panas Bumi Indonesia dan pengembang panas bumi ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah yang bersangkutan, instansi terkait, Asosiasi Panas Bumi Indonesia dan pengembang panas bumi ini dibuka oleh Direktur Panas Bumi Tisnaldi.

A

cara yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah yang bersangkutan, instansi terkait, Asosiasi

Dalam sambutannya Direktur Panas Bumi menyampaikan bahwa dengan disahkannnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi merupakan terobosan besar

yang dilakukan Pemerintah bagi dunia usaha panas bumi. “Undang-Undang ini disusun dalam rangka untuk lebih memberikan landasan hukum yang kuat, lebih komprehensif, transparan dan tidak diskriminatif dalam pengusahaan panas bumi,” ujar Trisnaldi. Acara diisi dengan pemaparan substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 yang disampaikan oleh pejabat eselon tiga dari lingkungan Ditjen EBTKE dan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta sosialisasi terkait dengan substansi dari UndangUndang tersebut.

pengembangan panas bumi di wilayahnya. Dirjen EBTKE menambahkan selain PP tentang bonus produksi pengusahaan panas bumi, peraturan lain yang akan diterbitkan antara lain PP tentang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan PP tentang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Dituturkannya bahwa pemerintah berhasil mengatasi persoalan empat belas proyek panas bumi yang mengalami kendala. “Sekarang semua proyek sudah teken PPA (power purcahase aggrement) dan telah mulai tahap eksplorasi,”pungkas Rida.

edisi 09 I 2014

51

EBT

Acara Launching Call Dalam Meningkatkan For Market Aggregator Energi Terbarukan, CSI Indonesia Butuh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Investasi US$ 36Miliar Konservasi Energi Kementerian ESDM melakukan

Launching Call For Market Aggregator Clean Stove Initiative (CSI) (Pengumuman Pemanggilan Fasilitator Pasar Pada Program Inisiatif Kompor Bersih) di Yogyakarta (07/11).

Dalam rangka meningkatkan porsi energi terbarukan 11 ribu megawatt (MW) pada akhir 2019, Indonesia membutuhkan dana investasi hingga US$36 miliar. Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan ini sejalan dengan target untuk menambah kapasitas pasokan listrik sebesar 35 ribu MW hingga tahun 2019. “Katanya memang dari 35 ribu MW itu sebanyak 25 ribu MW dari PLTU. Dari kami, diusahakan bisa menambahkan sekitar 11 ribu MW,” ujar Rida Mulyana disela acara diskusi dengan Wartawan di Gedung Ditjen EBTKE (11/11).

A

cara ini bertujuan untuk mengundang calon-calon Market Agregator untuk dapat ikut serta dalam Program CSI. Acara Launching Call For Market Aggregator Clean Stove Initiative (CSI) dilaksanakan back to back dengan acara Bimbingan Teknis Peran Gender dalam Pemanfaatan Bioenergi, dimana kedua acara tersebut mempunyai keterkaitan yaitu peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi, khususnya energi terbarukan berupa pemanfaatan biogas dan tungku sehat dan hemat energi. Tujuan program CSI adalahuntuk meningkatkan akses masyarakat pada tungku sehat dan hemat energi di Indonesia, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang tungku sehat dan hemat energi. Program ini secara bertahap akan memperkenalkan tungku sehat dan hemat energi berbahan bakar biomassa kepada 24,5 juta keluarga atau 40 persen rumah tangga di Indonesia yang masih menggunakan tungku tradisional untuk memasak, yakni menggunakan kayu bakar. Pilot project ini bertujuan agar tungku bersih bersertifikat dapat digunakan oleh rumah tangga minimal sebanyak 10 ribu unit, sehingga dapat meningkatkan akses pada energi modern, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, serta dapat mengurangi kemiskinan dan dampak perubahan iklim. 52

edisi 09 I 2014

Tambahan sekitar 11 ribu MW itu rincinya PLTP 4.926,5 MW, PLTA 13.393 MW, PLT Bioenergi 2.872 MW, PLTS Terpusat 247,41 MW, PLT Bayu 44,13 MW, dan PLT Arus Laut 1 MW. Seluruh jenis pembangkit ini akan dinaikkan secara bertahap mulai 2015 hingga 2019 nanti.“Untuk menambah 11 ribu MW tadi dibutuhkan dana investasi US4 36 miliar atau setara dengan Rp 43 triliun,” imbuh Rida. Untuk menutup kebutuhan dana tersebut pemerintah mengajak investor untuk berpartisipasi. Pihaknya siap untuk memberikan kemudahan bagi investor yang serius menggarap sektor energi baru terbarukan. “Salah satunya yakni dengan membuat aturan yang investor friendly,”tegas Rida. Saat ini, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan baru sebesar 10,7 ribu MW. Porsi terbesar yakni dari pembangkit tenaga air sebesar 7.572 MW. Selanjutnya, pembangkit bioenergi 1.716,5 MW, panas bumi 1.403,5 MW, matahari 48,05 MW, angin 1,87 MW, dan hybrid 0,54 MW.

EBT

Mendorong EBTKE Untuk Penopang Energi Nasional Masa Depan Untuk penopang pasokan energi nasional di masa depan maka pemerintah akan mendorong penggunaan energi baru terbarukan. energi hendaknya Indonesia belajar dari banyak negara yang sukses mengkonversi energinya dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

“Pemerintah mendorong energi baru terbarukan dan konservasi energi menjadi champion untuk ketahanan dan sustainaibility energi, saya tidak ingin program-program EBTKE hanya menjadi additional tapi menjadi hal yang penting,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) EBTKE (14/11). Menteri mengatakan dalam upaya menembangkan dan memasyarakat energi baru terbarukan serta upaya konservasi

Menurutnya dalam menjalankan tugas mendorong pemanfaatan dan pengembangan energi baru terbarukan institusi yang diberi tugas dalam hal ini Ditjen EBTKE hendaknya mencontoh perilaku dan cara pandang orang kaya. “Pekerjaan Ditjen EBTKE hendaknya dijalankan menggunakan perilaku dan cara pandang orang kaya, maksudnya apa yang kita punya tidak seluruhnya digunakan sekarang, tetapi untuk masa depan, begitu pula dengan energi, optimalkan potensi yang ada hematlah menggunakan energi fosil,” jelasnya. Meski begitu Sudirman menyadari jika untuk mengubah perilaku penggunaan energi bukanlah perkara mudah, banyak kendala yang harus dihadapi. Meski begitu kondisi seperti ini haruslah dijadikan tantangan untuk berhasil dalam mengoptimalisasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Kerjasama Indonesia Dan Jerman Dalam Mengembangkan Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) c.q Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) bersama Kementerian Federal Jerman untuk bidang perekonomian dan energi (BMWi) memfasilitasi kemitraan business to business (b to b) antara perusahaan bidang bioenergi di Indonesia dan Jerman. Hal ini terealisasi pada forum bisnis Teknologi Inovatif Untuk Memanfaatkan Potensi Bioenergi Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta (17/11).

F

pihak terkait lainnya termasuk utilitas (perusahaan penyedia tenaga listrik) dan lembaga keuangan.

orum diselenggarakan oleh GIZ Renewable Energy Programme Indonesia/ASEAN dan Perkumpulan Ekonomi IndonesiaJerman (EKONID)ini berfungsi sebagai program pelayanan satu pintu dalam mengatasi masalah teknis, ekonomis dan administrasi yang berkaitan dengan perkembangan pasar bioenergi di Indonesia. Tidak itu saja, forum bisnis ini menyediakan program untuk pertukaran pengetahuan dan informasi antara Jerman dan Indonesia dalam rangka memanfaatkan potensi bioenergi

di Indonesia. Dalam kesempatan ini dihadiri oleh stakeholder dalam sektor agro industri, termasuk sektor swasta, pemerintah khususnya Ditjen EBTKE dan

Di kesempatan tersebutDirektur Bioenergi, Ditjen EBTKE, Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah serta membuat kebijakan guna merangsang sektor energi terbarukan negara inienergi terbarukan dari pemerintah. “Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti biomassa dan biogas, untuk pasokan listrik on grid,” jelas Dadan. edisi 09 I 2014

53

EBT

Indonesia Butuh Rp 48 Triliun Untuk Kembangkan Bioenergi Dalam meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari bioenergi menjadi 1.200 megawatt (MW) hingga 2019, Indonesia membutuhkan dana investasi Rp48 triliun.

D

irektur Bioenergi Dadan Kusdiana mengatakan peningkatan kapasitas pembangkit listrik biomassa dan biogas ini sejalan dengan target menambah kapasitas pembangkit sebesar 35 ribu MW dalam lima tahun mendatang. “Untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah. Tahun ini saja, pihaknya tidak menjanjikan peningkatan kapasitas pembangkit biomassa dan biogas yang terlalu besar. “Ini tidak mudah, makanya tahun ini paling hanya tambah 100-200 MW saja,” ujar Dadan di sela acara forum bisnis Teknologi Inovatif Untuk Memanfaatkan Potensi Bioenergi Indonesia, di Jakarta (17/11). Pihaknya berupaya merealisasikan target tersebut meski hal tersebut tentunya tidak mudah. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Pembelian Listrik Berbasis Biomassa dan Biogas. Harga listrik untuk kedua jenis pembangkit ini menggunakan skema feed in tariff (FiT). Pasca diterbitkannya Permen 27/2014, Dadan mengaku sekitar 4-5 pengembang sudah mengajukan rencana pembangunan pembangkit listrik biomassa dan biogas. Namun, pihaknya belum memproses proposal tersebut lantaran akan dikaji terlebih dahulu. Menurutnya pengembang lainnya masih melihat kondisi lantaran belum ada bukti bahwa investasi di pembangkit listrik biomassa dan biogas ini menguntungkan. “Sehingga, bank selaku lembaga pemberi dana masih enggan mengucurkan pinjaman,” pungkas Dadan.

54

edisi 09 I 2014

EBT

Penghargaan Efisiensi Energi Nasional 2014 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, menganugerahkan Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2014 (PEEN 2014) di Jakarta (18/11). yaitu terdiri dari 2 (dua) kategori: kategori bangunan Gedung Hemat Energi dan kategori Manajemen Energi di Industri dan Bangunan Gedung. Pada PEEN 2014 ini ditambahkan 1 (satu) kategori yaitu kategori Penghematan Energi dan Air yang dikhususkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Peserta PEEN 2014 adalah para pemilik atau pengelola gedung, perusahaan di sektor industri, seta pemerintah daerah yang telah memenuhi persyaratan

P

enghargaan Efisiensi Energi Nasional ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada para institusi Pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor industri dan bangunan gedung atas keberhasilan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan konservasi energi di lingkungannya. Kegiatan PEEN telah berlangsung sejak tahun 2012, dan tahun ini merupakan penyelenggaraan PEEN ke-3. Menteri ESDM dalam kata sambutannya mengatakan untuk menopang ketahanan energi nasional, upaya-upaya penerapan efisiensi dan konservasi energi merupakan hal prioritas yang perlu dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik Pemerintah, para pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat. "Untuk itu diperlukan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara seluruh Kementerian/ Lembaga dalam membuat kebijakan dan regulasi untuk mewujudkan

ketahanan energi nasional," ujar Menteri. Menurutnya koordinasi dan kerjasama merupakan kunci keberhasilan konservasi energi di Indonesia, karena implementasi konservasi dan efisiensi energi ini membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari berbagai Kementerian/Lembaga lainnya. Kategori dan kriteria untuk kompetisi PEEN mengadopsi kategori dan kriteria yang digunakan ASEAN Energy Award;

kompetisi. Peserta yang berpartisipasi pada PEEN 2014 tercatat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) peserta yang terdiri dari 5 (lima) peserta kategori Bangunan Gedung Hemat Energi, 31 (tiga puluh satu) peserta kategori Manejemen Energi pada Industri dan Bangunan Gedung, dan 37 (tiga puluh tujuh) peserta dari kategori Penghematan Energi dan Air pada Instansi Pemerintah.

edisi 09 I 2014

55

BADAN GEOLOGI

Peningkatan Status Tingkat Aktivitas Gunungapi Raung Gunung Raung secara administratif termasuk ke dalam tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bodowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 56

edisi 09 I 2014

BADAN GEOLOGI

S

ecara geografis berada pada posisi 8º 07’ 30” LS dan 114º 02’ 30” BT dengan tinggi puncaknya 3332 meter dari permukaan laut.

Kegiatan gunungapi Raung umumnya dicirikan oleh hembusan asap kawah berwarna putih tipis, tekanan lemah dengan ketinggian berkisar antara 50 hingga 75 meter dari puncak yang umumnya condong ke arah utara. Pada tahun 2014 aktivitas Gunung Raung pernah dinaikkan dari Normal (level I) ke Waspada (level II) pada tanggal 05 Januari 2014 dan diturunkan dari Waspada (level II) ke Normal (level I) pada 17 Juni 2014. Oktober 2014, Cuaca terlihat cerah/ terang, angin pada umumnya tenang, suhu udara berkisar antara 18-34 °C. Hujan nihil. Visual gunung pada pagi hari biasanya tampak jelas, siang dan malam biasanya tertutup kabut 0III. Pada saat jelas tidak terlihat adanya hembusan asap solfatara. 01 – 07 November 2014, Cuaca cerah/ terang - mendung, angin pada umumnya tenang – sedang dari selatan, suhu udara berkisar antara 18°-34°C, hujan nihil. Visual gunung pada pagi hari biasanya tampak jelas, siang dan malam biasanya tertutup kabut 0III. Pada saat jelas tidak terlihat adanya hembusan asap solfatara. 08 – 13 November 2014 (hingga pukul 06:00 WIB), Cuaca cerah/terang mendung, angin pada umumnya tenang – sedang dari selatan ,suhu udara 20°-34°C. Hujan gerimis 1 (satu) kali. Visual gunung pada pagi hari biasanya tampak jelas, siang dan malam biasanya tertutup kabut 0III. Pada hari ini saat gunung terlihat teramati asap putih tebal, tekanan lemah, tinggi asap 100-200 m. Meski pemandangan secara fisik normal tetapi memasuki Oktober 2014 gempa mulai terasa. Terekam

10 kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dengan amplituda 2-17 mm, dengan lama gempa 17-27 detik. 4 kali gempa Vulkanik Dalam (VA) dengan amplituda 2-16 mm, S-P 0.95-1.35 detik, dan lama gempa 14-24 detik. 12 kali gempa Tektonik Lokal (TL) dengan amplituda 2-32 mm, S-P 4-8 detik, dan lama gempa 20-96 detik. 147 kali gempa Tektonik Jauh (TJ) dengan amplituda 1-32 mm, S-P 12-106 detik, dan lama gempa 35-395 detik. Sebulan kemudian sekitar tanggal 01 – 07 November 2014, terekam 1 (satu) kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dengan amplituda 8 mm, dan lama gempa 23 detik. 22 kali gempa Tektonik Jauh (TJ) dengan amplituda 2–32 mm, S-P 12–80 detik, lama gempa 35 – 200 detik. Minggu kedua tepatnya 08 – 13 November 2014 (hingga pkl 06:00 WIB), terekam 4 kali gempa Vulkanik Dangkal (VB) dengan amplituda 2,5-6 mm, dan lama gempa 20-51 detik. 1 (satu) kali gempa Vulkanik Dalam (VA) dengan amplituda 5 mm, S-P 1.95 detik, dan lama gempa 19 detik. 16 kali gempa Tektonik Jauh (TJ) dengan amplituda 2–28 mm, S-P 13–88 detik, lama gempa 62 – 198 detik. Terhitung sejak 11 November pukul 21:09 WIB hingga laporan ini dibuat telah terekam 140 kali gempa Tremor dengan amplituda 13-32 mm, dan lama gempa 97-5295 detik dan 27 kali Tremor Harmonik dengan amplituda 6-31 mm, dan lama gempa 64-358 detik. Mempertimbangkan getaran gempa yang terjadi tersebut maka dinyatakan bahwa : a) Potensi bahaya erupsi Gunung Raung pada Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, dan bahan lontaran batu (pijar). b) Potensi bahaya erupsi Gunung Raung pada Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, dan bahan lontaran batu (pijar) serta hujan abu lebat.

c) Potensi bahaya erupsi Gunung Raung pada Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan terlanda lahar/banjir dan kemungkinan dapat terkena perluasan aliran piroklastik (awan panas). Apabila letusannya membesar, maka kawasan ini sangat berpotensi tertimpa bahan jatuhan piroklastik berupa lontaran batu (pijar) dan hujan abu berjenis ash dry fall. Untuk sementara dapat disimpulkan aktivitas kegempaan vulkanik mengalami peningkatan. Tandanya adalah dengan mulai terekamnya gempa-gempa Tremor maupun Tremor Harmonik. Hal ini menuntut adanya kewaspadaan. Level aktivitas mulai berubah. Berdasarkan data pengamatan kegempaan, visual dan analisis data maka tingkat aktivitas Gunung Raung dinaikan dari Normal (Level I) menjadi Waspada (Level II) pada 13 November 2014 Pukul 09:00 WIB. Status kegiatan Gunung Raung bisa diturunkan maupun dinaikkan bergantung kepada penurunan/ peningkatan aktivitas vulkanik. Sehubungan dengan penetapan tingkat aktivitas Gunung Raung menjadi Waspada, maka untuk masyarakat sekitar di rekomendasikan sebagai berikut: Masyarakat dan pengunjung/wisatawan/ pendaki tidak diperbolehkan mendekat/ berkativitas dalam radius 2 km dari pusat kawah aktif Gunung Raung. Masyarakat di sekitar Gunung Raung agar tetap tenang, tidak terpancing isu-isu tentang letusan Gunung Raung, dan harap selalu mengikuti arahan dari BPBD setempat. Agar BPBD Kabupaten Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan GunungRaung di Kp. Manggaran, Ds Sumber Arum, Kec. Songon, Kabupaten Banyuwangi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi akan berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember dalam memberikan informasi tentang aktivitas Gunung Raung.

edisi 09 I 2014

57

BADAN GEOLOGI

D

ampak yang ditimbulkan akibat gerakan tanah Gunung Paro antara lain adalah terputusnya arus lalu lintas jalur Banda Aceh – Aceh Jaya. Aktivitas menyangkut ke dua wilayah tersebut pun terhambat. Selain itu terdapat dua unit minibus tertimpa material longsoran. Untuk pemukiman, ada lima buah rumah tertimbun longsor. Juga terdapat sejumlah pohon dan tiang listrik yang tumbang. Berdasarkan Peta Rupabumi Indonesia lembar Indrapuri, morfologi sekitar lokasi bencana merupakan perbukitan dengan kemiringan agak terjal sampai terjal. Daerah bencana tersebut memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas muka air laut. Dilihat dari jenis batuannya, daerah bencana tersusun dari batuan granodiorit dan diorit tambahan . Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah pada Bulan November 2014 di Provinsi Aceh (Badan Geologi, PVMBG), daerah bencana termasuk zona potensi gerakan tanah Menengah - Tinggi artinya Daerah yang mempunyai potensi Menengah - Tinggi untuk terjadinya Gerakan Tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama daerah yang berbatasan dengan lembah sugai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan dan gerakan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Bencana Gerakan Tanah melanda Kecamatan Lhoong, Aceh Besar Gerakan tanah terjadi di Gunung Paro, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bencana tersebut terjadi pada Sabtu, 1 November 2014 setelah hujan deras mengguyur. Gerakan tanah yang terjadi diperkirakan merupakan longsoran bahan rombakan.

58

edisi 09 I 2014

Dari hasi analisa faktor penyebab terjadinya gerakan tanah diperkirakan karena curah hujan yang tinggi sebelum terjadinya gerakan tanah. Sementara karena batuan penyusunnya yang bersifat sarang, mudah meloloskan air dan luruh jika terkena air. Dengan melihat kondisi bencana yang terjadi maka untuk mengantisipasi longsor atau gerakan tanah susulan, maka direkomendasikan agar Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi bencana diharapkan lebih waspada dan tidak beraktivitas dahulu di sekitar lokasi bencana. Terlebih apabila terjadi hujan lebat dan berlangsung lama, karena diperkirakan masih berpotensi terjadi gerakan tanah susulan. Dan sesegera mungkin membersihkan longsoran yang menutupi badan jalan. Rambu-rambu rawan longsor sangat penting dipasang di daerah yang diperkirakan rawan terjadinya longsong demi peningkatan kewaspadaan para pengguna jalan. Terutama memasuki musim hujan seperti saat sekarang ini. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan dan mengikuti arahan pemerintah setempat.

BADAN GEOLOGI

Gempa Bumi Terjadi di Halmahera 21 November 2014 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BMKG, Jakarta, USGS, Amerika Serikat di Baratlaut Halmahera Barat, Maluku Utara telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi. Tepatnya Gempa bumi terjadi pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, pukul:17:10:19 WIB.

D

ari informasi BMKG didapatkan bahwa pusat gempabumi berada pada koordinat 2,31 ° LU dan 127,08° BT, dengan magnitudo 6,7 SR pada kedalaman 10 Km, berjarak 115 Km Baratlaut Halmahera Barat, Maluku Utara. Sedangkan menurut USGS pusat gempabumi berada pada koordinat 2,230 °LU dan 127,085°BT dengan magnitudo 6,9 Mw pada kedalaman 48,2 km, berjarak 162 km Utara kota Ternate. Berdasarkan informasi tersebut tidak dipungkiri bahwa pusat gempabumi berada di laut. Daerah yang terdekat dengan pusat sebagian besar tersusun oleh endapan Aluvium berumur Kuarter, dan endapan sedimen Tersier. Sementara itu khusus pada daerah yang disusun oleh endapan aluvium, dan endapan sedimen Tersier yang terlapukkan diperkirakan goncangan gempabumi akan lebih kuat karena batuan ini bersifat urai, lepas, belum kompak dan memperkuat efek getaran, sehingga rentan terhadap goncangan gempabumi.Melihat kepada kedalaman pusatnya, gempabumi ini diperkirakan berasosiasi dengan aktivitas subduksi punggungan mayu. Gempabumi dengan kekuatan semacam ini memberikan dampak seperti yang dilaporkan berikut ini: Berdasarkan Informasi dari PGA Lokon di Tomohon, lama gempa 315 detik, Amplitudo 47 mm, dengan intensitas I-II skala MMI. Sedangkan menurut informasi

dari PGA Gamalama di Ternate, lama gempa 327 detik dengan amplitudo 35 mm. Gempabumi dari jarak jauh dirasakan di kota Manado dan bahkan juga Ternate dengan Intensitas III Skala MMI. Meskipun demikian berita yang melegakan menyebutkan bahwa hingga tanggapan ini dibuat belum ada laporan mengenai adanya korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat goncangan gempabumi tersebut. Dengan terjadinya bencana alam gempabumi Halmahera masyarakat sekitar dihimbau untuk tetap tenang dan terus mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD. Kewaspadaan untuk terus ditingkatkan dan jangan sampai terpancing oleh isu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dimana tersebar kabar simpang siur mengenai gempabumi kaitannya dengan tsunami. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa Gempabumi ini tidak menimbulkan tsunami, karena walaupun pusat gempabumi berada di laut, tetapi diperkirakan tidak terjadi dislokasi dasar laut. Jadi tidak perlu timbul kekhawatiran berlebihan ataupun kepanikan yang bisa memicu terjadinya eksodus yang tidak semestinya. Masyarakat juga berwaspada dengan kemungkinan terjadinya gempabumi susulan, meski diperkirakan berkekuatan lebih kecil dari gempabumi yang telah terjadi.

Menteri ESDM Sudirman Said Beri Arahan Ke Pegawai Di Lingkungan Badan Geologi Sebagai salah satu bagian dari awal kegiatannya sebagai Menteri ESDM yang baru, Sudirman Said Rabu (29/10/2014). Berkesempatan mengunjungi Badan Geologi dengan didampingi Sekjen ESDM, M. Teguh Pamuji, Kepala Badan Geoogi, Surono, Kepala Balitbang ESDM, FX Sutijastoto, M.A, dan Kepala Badiklat ESDM, Djadjang Sukarna. Demi perbaikan kinerja di masa bakti sekarang ini sejumlah arahan diberikan kepada para pegawai di lingkungan Badan Geologi di Auditorium Geologi Jl. Diponegoro 57 Bandung, Rabu (29/10/2014). Diantaranya: 1. Menekankan pentingnya untuk memulai pekerjaan dengan suasana baik, ingin semua pihak dapat bekerja bersama-sama untuk membangun kepercayaan publik bukan dengan iklan namun dengan reputasi yang baik. 2. Meminta kepada seluruh Pejabat Tinggi Madya untuk memprioritaskan program kerjanya. 3. Memprioritaskan program untuk mengurangi sumbatan (debottlenecking) sebelum mengambil langkah strategis di ESDM. 4. Membenahi Institusi dan melakukan terobosan-terobosan kelembagaan menuju Good Governance. 5. Merapatkan barisan dan berkarya menuju ke ESDM yang lebih baik. (Ki-Ka) Menteri ESDM, Sudirman Said didampingi Kepala Badiklat Djajang Sukarna dan Kepala Badan Geologi, Surono, Rabu (29/10/2014)

edisi 09 I 2014

59

BALITBANG

Menteri ESDM Mengunjungi Badan Litbang Dan Badan Diklat ESDM “Saya punya keyakinan bahwa berjalan bersama itu akan lebih enak kalau hati kita satu juga”, ujar Menteri ESDM Sudirman Said, saat memberikan arahan pada acara “Tatap Muka Bapak Menteri ESDM dengan Pegawai Negeri Sipil Badan Litbang ESDM dan Badan Diklat ESDM” di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara (20/11).

K

egiatan ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Menteri ESDM ke ke unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM. “Saya ingin mengajak seluruh jajaran Kementerian ESDM, para pejabat, pemimpin, seluruh staf, karyawan apapun posisi dan jabatannya agar mencoba mengisi kembali ruh (semangat), bahwa kita berada disini tidak sekedar menjalankan progress atau rutinitas tapi ada tugas besar yang kebetulan kita dorong membangun bangsa melalui sektor ESDM” imbuh Menteri ESDM. Terkait eksistensi Badan Litbang dan Badan Diklat ESDM , Menteri mengatakan akan mendorong fungsi litbang dan fungsi diklat betul-betul a head of the curve (terdepan) karena energi baru terbarukan, nilai tambah terhadap mineral, bagaimana mengatasi oil and gas yang ke depan makin sulit, dan itu hanya ada kalau kita punya pengetahuan yang cukup kuat. “Kita harus perform sebagai kementerian yang bisa memberikan solusi nyata bagi masyarakat, dari mana asalnya? dari litbang dan dari diklat,” jelas Menteri ESDM. Sementara itu Kepala Badan Litbang ESDM di akhir acara menyampaikan,” Kita mempunyai inovasi-inovasi yang siap untuk membantu meningkatkan ketahanan energi dan juga meningkatkan nilai tambah dalam bentuk pilot project, demo project. Pak Menteri sudah merespon positif, silahkan kita siapkan urusan mari kita kerjakan bersama-sama”..

T

Penyelenggaraan FGD ini dimaksudkan untuk menyempurnakan rancangan peralatan dan mempercepat penerapan teknologi upgrading bauksit dengan alat rotary drum scrubber (RDS) di Indonesia. Tujuan diselenggarakannya acara ini diantaranya untuk mengetahui kondisi teknologi pengolahan bauksit di Indonesia, memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai rancangan alat RDS, mendorong percepatan penerapan teknologi pengolahan bauksit dengan RDS, serta mengetahui prospek dan tantangan dalam penerapan teknologi pengolahan bauksit. Acara dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Ir. Dede Ida Suhendra, M.Sc. Dalam kata sambutannya Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyatakan bahwa tugas kelitbangan adalah mendukung adanya inovasi-inovasi khususnya di bidang pengolahan mineral. RDS merupakan hasil inovasi dari tromol screen, berkinerja cukup baik, menghasilkan produk yang memenuhi spek, serta investasi yang lebih rendah. Aplikasi RDS ini perlu didorong karena merupakan hasil perekayasaan pengolahan mineral bauksit dan mineral lainnya yang sejenis di dalam negeri. Diharapkan rancangan scale up RDS menjadi 50 ton/jam dapat membantu para pelaku tambang bauksit di Indonesia.

FGD PEMBUATAN RANCANGAN TEKNOLOGI UPGRADING BAUKSIT KAPASITAS 50 TON/JAM Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembuatan Rancangan Teknologi Upgrading Bauksit Kapasitas 50 Ton/Jam” di gedung Amphitheatre Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara - tekMIRA, Bandung (19/11).

60

edisi 09 I 2014

BALITBANG

Puslitbang Tekmira Mengadakan Forum Temu Stakeholder Untuk menjaring masukan dari para stakeholder, Puslitbang tekMIRA mengadakan kegiatan “Forum Temu Stakeholder dalam Rangka Perencanaan Kegiatan Litbang tekMIRA Tahun 2016 (17/11). Hal ini terkait dengan Puslitbang tekMIRA pada perencanaan program dan kegiatan kelitbangan harus selaras dengan kebijakan nasional dan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran tekMIRA, sasaran Balitbang ESDM, sasaran Kementerian ESDM, dan sasaran pembangunan secara nasional. Oleh karenanya agar program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tataran operasional, maka diperlukan masukan dari para stakeholder, baik pembuat kebijakan maupun para pelaku di sektor pertambangan. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Puslitbang tekMIRA, Dede Ida Suhendra. Beberapa narasumber dalam acara ini diantaranya : • Eddy Susatyo, Kepala Bidang Perencanaan Umum KESDM yang menyampaikan paparan tentang kebijakan Sektor ESDM Tahun 2015 – 2019. • Syamsu (Kasubdit Perencanaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara) Ditjen Minerba yang yang menyampaikan paparan tentang Isu Strategis Sub Sektor Minerba dan Peran Litbang dalam Rumusan Regulasi. • Ladjiman Damanik Ketua Asosiasi Pengusahaan Mineral Indonesia (Apimindo) yang menyampaikan paparan tentang Kebutuhan Industri Terhadap Teknologi Pengolahan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Dalam kesempatan tersebut diperoleh beberapa poin penting yang dapat dijadikan masukan bagi para fungsional di dalam mengajukan rencana kegiatan 2016, diantaranya adalah :

• Peran sektor ESDM dalam pembangunan nasional sesuai dengan Nawa Cita (RPJM 2015-2019) yaitu mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi melalui peningkatan ketahanan energi nasional, peningkatan DMO batubara, dan pembangunan smelter dalam negeri. • Di dalam melaksanakan program Peningkatan Nilai Tambah (PNT) perlu dikaji berapa jumlah smelter yang dibutuhkan sesuai dengan produksi bahan baku (IUP), serta bagaimana pasokan energinya. • Perlu dilakukan kajian regulasi tentang penyederhanaan perizinan di sektor Minerba. • Perlu adanya link yang kuat antara Ditjen Minerba-Litbang dengan industri, sehingga arah peningkatan nilai tambah menjadi lebih jelas.

• Perlu dikaji isu-isu non logam yang tidak tercover dalam kebijakan dan peraturan PNT yang ada. • Perlu dukungan Puslitbang tekMIRA di dalam meningkatkan kadar mineral yang semula tidak terpisahkan, tidak berharga menjadi mineral yang berharga..

edisi 09 I 2014

61

BADIKLAT

In House Training Penyuluh Biogas Pusat Diklat KEBTKE berkerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kembali menyelenggarakan In House Training Penyuluh Biogas.

K

egiatan ini diselenggarakan dalam rangka Capacity Building Pemberdayaan Desa Mandiri Energi dan berlangsung dari tanggal 2 s.d 4 November2014. Para peserta yang berjumlah 20 orang ini berasal dari aparatur pemerintah daerah dan kelompok tani yang berasal dari masyarakat. Kegitan ini diselengarakan di Grand Anugerah, Lampung. Para peserta mendapat materi terkait pengenalan potensi dan pengembangan energi biogas, kebijakan dan regulasi EBT, pembangunan instalasi biogas, pemanfaatan biogas dan hasil sampingnya, aspek sosial, ekonomi dan keuangan dari pembangunan instalasi biogas, pembangunan berbasis biogas, kunjungan lapangan, persiapan rencana aksi dan presentasi rencana aksi. Sementara itu narasumber dalam pelatihan ini berasal dari UGM dan Widyaiswara dilingkungan Kementerian ESDM. Dengan mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan dapat memperoleh informasi tentang pengetahuan dasar teknologi biogas dan dapat mengimplementasikannya di perdesaan.

Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001/2008 Bertempat di Pusdiklat Minerba, Bandung, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001/2008 (04/11). Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat Dedi Rustandi ini berlangsung dari tanggal 4 – 7 November 2014.

D

iklat diikuti sebanyak 20 peserta yang terdiri dari kepala dan staf bidang standar dan sarana prasarana, program dan kerjasama, penyelenggaraan dan evaluasi diklat, serta bagian tata usaha. Hadir sebagai instruktur pada diklat kali ini yaitu tenaga ahli dari PT Bina Solusi Purnama Adang Purnama dan Anggi Widya Purnama. Sebanyak 13 materi akan diberikan kepada para peserta diantaranya sejarah IWA 2, prinsip manajemen mutu, elemen IWA 2, sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, dan pengelolaan sumber daya. Selaian itu dalam menyukseskan proses implementasi ISO 9001 ini, maka ditetapkan delapan prinsip manajemen mutu yaitu customer focus, leadership, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pendekatan sistem ke manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan, dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. 62

edisi 09 I 2014

BADIKLAT

Diklat Bendahara Pengeluaran PKepala Pusdiklat Minerba Hedi Hidayat membuka Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Bendahara Pengeluaran di Gedung Pusdiklat Minerba, Bandung.

Pelatihan Neuro Linguistic Programming Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Diklat ESDM, Pusdiklat Mineral dan Batubara menyelenggarakan pelatihan Pengenalan Neuro Linguistic Programming (NLP) (10/11) . Neuro Linguistic Programming (NLP) merupakan sebuah ilmu yang mempelajari human excellence. NLP merupakan pendekatan baru yang memungkinkan orang mencapai keunggulan di bidang yang diinginkan, meningkatkan keterampilan komunikasi dalam proses pembelajaran, bisnis, relasi keluarga dan tentu saja dalam bidang hipnoterapi. NLP merupakan pendekatan baru yang memungkinkan orang mencapai keunggulan di bidang yang diinginkan, meningkatkan keterampilan komunikasi dalam proses pembelajaran, bisnis, relasi keluarga dan tentu saja dalam bidang hipnoterapi.

D

iklat ini merupakan persyaratan bagi seorang calon agar dapat diangkat menjadi bendahara. Penyelenggaraan diklat bendahara didasari adanya kebutuhan tenaga pengelola keuangan negara, khususnya bendahara pengeluaran. Sebanyak 25 peserta yang berasal dari unit-unit lingkungan di Kementerian ESDM yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, Ditjen KESDM, Badan Geologi, dan lainnya mengikuti diklat yang berlangsung selama 12 hari (3 – 18 November 2014). Materi yang diberikan kepada peserta diantaranya pengelolaan uang persediaan, pengujian dan pembayaran tagihan, perpajakan bendahara pengeluaran, pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Tidak itu saja, para peserta juga diberikan materi penunjang yaitu sistem penerimaan dan pengeluaran negara, serta etika profesi bendahara, dan untuk materi ceramah seperti pemberantasan korupsi dan penyelesaian kerugian negara, dan kebijakan APBN.

Acara yang diselenggarakan di Gedung Pusdiklat Minerba, Bandung ini dibuka oleh Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Maman Suparman. Maman hadir didampingi Instruktur Diklat Jainal Arifin dari GMOESTY Management. Diklat yang berlangsung selama lima hari (10 – 14 November 2014) ini diikuti oleh 18 peserta . Disini para peserta diberikan materi seperti anchor, anchoring and adding resource, framing dan re-framing, changing personal history, building self confidence, introduction to walking hypnosis, dan hypnotic language pattern. Selain itu juga diberikan Rapport NLP, persuasion NLP, empowering belief, pain management with NLP, dan goal setting NLP.

Metode Analytical Hierarchy Process Kepala Bidang Program dan Kerjasama Ade Hidayat membuka pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknik Pengambilan Keputusan dengan Analytical Hierarchy Process (06/11). Metode Analytical Hierarchy Process merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang tepat dan akurat, serta cepat dengan konsekuensi risiko paling minimal. Oleh karena itu jika menghadapi suatu permasalahan yang ompleks dan rumit maka diperlukan suatu metode pengambilan keputusan yang tepat. Acara yang berlangsung di Gedung Pusdiklat Minerba, Bandung ini turut dihadiri oleh Instruktur Diklat Ir. Dayat NS Wiranta M.Sc. dari Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan staf Penyelenggara Diklat Sri Kuntarti. Diklat yang diselenggarakan selama dua hari ini ( 6 – 7 November 2014) diikuti oleh 12 peserta yang berasal dari dari Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Selatan, dan Pusdiklat Mineral dan Batubara. edisi 09 I 2014

63

POTENSI

Baterai dari gula

Seperti yang kita tahu, mengkonsumsi gula – glukosa, fruktosa, sukrosa, dan dekstrosa – merupakan cara terbaik tubuh untuk memperoleh energi. Bicara mengenai biologi, molekul gula adalah zat padat-energi, mudah di suplai, dan gampang diasup tubuh. Itulah mengapa setiap sel yang hidup di bumi mendapatkan energi dari gula (ATP). 64

edisi 09 I 2014

POTENSI

S

ekarang, peneliti dari Viriginia Tech telah berhasil menciptakan sel baterai bertenaga gula yang memiliki kepadatan simpanan energi sebanyak 596 amp-jam per kilo – atau “satu kali” lebih tinggi dari lithium-ion baterai. Sel baterai ini dapat diisi ulang dengan malodextrin, dan produk ini hanya menghasilkan listrik dan air. “Gula adalah komponen penyimpan energi terbaik di alam”, Ungkap Kepala Penelitian Y.H Percival Zhang (22/1/14). “Jadi sangat logis apabila kita mencoba untuk mengintervensi kekuatan alam demi lingkungan yang lebih baik dengan memproduksi baterai”, imbuhnya.

Y.H. Percival Zang (Kanan), asisten profesor Biological Systems Engineering College of Agriculture and Life Sciences and College of Engineering Virgina Tech, dan Zigung Zhu (kiri), yang menerima gelar di bidang teknik sistem biologi di 2013 lalu, menunjukan baterai-gula yang menghasilkan kepadatan energi lebih tinggi dari baterai lainnya

Di alam, cara kerja enzim digunakan – jalur produksi enzim yang mengintervensi molekul gula menjadi ATP. Karenanya sangat mudah menciptakan enzim dengan kuantitas yang besar, peneliti telah mencoba menciptakan sel baterai menggunakan metabolisme buatan untuk memcah glukosa menjadi listrik (bio-baterai). Namun, sejarah membuktikan, bahwasanya untuk mendapatkan cara yang benar hingga mencapai efisien maksimum dan menjaga enzim pada tempat yang seharusnya, adalah sangat sulit. Akan tetapi, Zhang dan temantemannya di Virginia Tech muncul dengan menciptakan sel baterai yang menggunakan cara kerja enzim untuk menciptakan listrik dari glukosa. Di alatnya ini tidak banyak informasi tentang bagaimana stabilnya biobaterai usai diisi ulang berkali-kali, mengingat Zhang mendeklarasikan akan mengkomersialisasi 3 tahun mendatang. Selain itu, makalah penelitian juga mengatakan bahwa enzim bisa digerakan – yang dimaksud Zhang bahwa kimiawi baterai tidak membutuhkan simpanan enzim di dalamnya, atau dengan kata lain baterai ini akan bekerja dengan waktu yang sangat pendek.

Diagram sel baterai enzim. Gambar yang berbentuk icon game pac-man itu adalah enzim.

Bio-baterai ini menggunakan 13 jenis enzim, ditambah udara – karena baterai ini akan bekerja dengan hisapan udara, untuk memproduksi hampir 24 elektron dari satu unit glukosa. Ini sama dengan pengeluaran energi sebanyak 0,8 mW/ cm, dengan kepadatan 6 mA/cm, dan kepadatan simpanan energi 596 Ah/ kg. Jabaran ini menarik, karena secara kasar menggambarkan 10 kali lebih besar dari energy lithium-ion baterai di handphone. Apabila Bio-baterai benar-benar diproduksi masal, mungkin kita akan

me-recharge baterai kita cukup dengan 15% maltodextrin. Mungkin, baterai itu juga tidah terlalu aman, karena memproduksi air sekaligus listrik. Namun, “kehijauan” itu yang nampaknya menjadi pertimbangan tersendiri. Produk ini juga bisa berguna untuk sumber tenaga alat yang terimplan, dengan berbagai tujuan seperti medis. Kemungkinan besar, baterai semacam ini bisa ditanam di tubuh dengan mengandalkan serapan glukosa dialiran darah, dan menghasilkan listrik.

edisi 09 I 2014

65

TEKNOLOGI

Circuit Breaker, Si Pemutus Tenaga pada Listrik Penyaluran tenaga listrik merupakan suatu topik yang menarik banyak minat untuk dipelajari dalam bidang ketenagalistrikan. Ini terkait dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran tenaga listrik tersebut. Baik karena proses penyalurannya maupun karena karakteristik beban yang disuplai. Sehingga, menyebabkan ketersediaan energi listrik menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam perkembangan suatu daerah.

K

arena berbagai persoalan teknis, tenaga listrik hanya dibangkitkan pada tempattempat tertentu, sedangkan pemakai daya listrik atau pelanggan yang menggunakan listrik tersebar di berbagai tempat, maka penyaluran tenaga listrik dari tempat dibangkitkan sampai ke tempat pelanggan memerlukan berbagai penanganan teknis. Oleh karena itu, jaringan transmisi memegang peranan penting dalam proses penyaluran daya listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Namun dengan tersedianya listrik, maka harus diperhatikan juga tingkat keamanan dari jaringan listrik yang ada, terlebih lagi pada bagian transmisinya. Sistem proteksi memegang peranan penting dalam kelangsungan dan keamanan terhadap penyaluran daya listrik. Pengamanan pada jaringan transmisi perlu mendapat perhatian yang serius dalam setiap perencanaannya. Di mana sistem transmisi memiliki parameter-parameter dan keadaan sistem yang berubah secara terus menerus, sehingga strategi pengamanannya harus disesuaikan dengan perubahan dinamis dalam hal desain dan pengaturan peralatannya. Sistem proteksi berfungsi untuk

66

edisi 09 I 2014

TEKNOLOGI mengamankan peralatan listrik dari kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan, misalnya gangguan dari alam atau akibat rusaknya peralatan secara tiba-tiba, melokalisir daerah-daerah sistem yang mengalami gangguan sekecil mungkin, dan mengusahakan secepat mungkin untuk mengatasi gangguan yang terjadi di daerah tersebut. Sehingga, stabilitas sistemnya dapat terpelihara, dan juga untuk mengamankan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. CB (Circuit Breaker) atau biasa juga disebut PMT (pemutus tenaga) merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pengamanan jaringan transmisi yang digunakan untuk memutuskan arus beban apabila sedang terjadi gangguan, seperti kondisi hubung singkat, untuk mencegah meluasnya gangguan ke jaringan yang lain. Circuit Breaker atau Sakelar Pemutus Tenaga (PMT) adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik, yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, termasuk arus hubung singkat, sesuai dengan ratingnya. Juga pada kondisi tegangan yang normal ataupun tidak normal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PMT agar dapat melakukan hal-hal tersebut antara lain, Mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara terus-menerus; dan Mampu memutuskan dan menutup jaringan dalam keadaan berbeban maupun terhubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus tenaga itu sendiri. Selain itu, dapat memutuskan arus hubung singkat dengan kecepatan tinggi agar arus hubung singkat tidak sampai merusak peralatan sistem, membuat sistem kehilangan kestabilan, dan merusak pemutus tenaga itu sendiri. Setiap PMT dirancang sesuai dengan tugas yang akan dipikulnya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan suatu PMT, yaitu Tegangan efektif tertinggi dan frekuensi daya jaringan dimana pemutus daya itu akan

dipasang, nilainya tergantung pada jenis pentanahan titik netral sistem; dan Arus maksimum kontinyu yang akan dialirkan melalui pemutus daya. Nilai arus ini tergantung pada arus maksimum sumber daya atau arus nominal beban dimana pemutus daya tersebut terpasang. Kemudian, Arus hubung singkat maksimum yang akan diputuskan pemutus daya tersebut; Lamanya maksimum arus hubung singkat yang boleh berlangsung. Hal ini berhubungan dengan waktu pembukaan kontak yang dibutuhkan. Selanjutnya, Jarak bebas antara bagian yang bertegangan tinggi dengan objek lain disekitarnya; Jarak rambat arus bocor pada isolatornya; Kekuatan dielektrik

media isolator sela kontak; serta Iklim dan ketinggian lokasi penempatan pemutus daya. Tegangan pengenal PMT dirancang untuk lokasi yang ketinggiannya maksimum 1000 meter di atas permukaan laut. Jika PMT dipasang pada lokasi yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter, maka tegangan operasi maksimum dari PMT tersebut harus dikoreksi. Pada waktu pemutusan atau penghubungan suatu rangkaian sistem tenaga listrik, maka pada PMT akan terjadi busur api. Hal tersebut terjadi karena pada saat kontak PMT dipisahkan, beda potensial diantara kontak akan menimbulkan medan elektrik diantara kontak tersebut. Arus yang sebelumnya mengalir pada kontak akan memanaskan kontak dan menghasilkan emisi thermis pada permukaan kontak. Sedangkan, medan elektrik menimbulkan emisi medan tinggi pada kontak katoda (K). Kedua

emisi ini menghasilkan elektron bebas yang sangat banyak dan bergerak menuju kontak anoda (A). Elektronelektron ini membentur molekul netral media isolasi dikawasan positif, kemudian benturan-benturan ini akan menimbulkan proses ionisasi. Dengan demikian, jumlah elektron bebas yang menuju anoda akan semakin bertambah dan muncul ion positif hasil ionisasi yang bergerak menuju katoda, perpindahan elektron bebas ke anoda menimbulkan arus dan memanaskan kontak anoda. Ion positif yang tiba di kontak katoda akan menimbulkan dua efek yang berbeda. Jika kontak terbuat dari bahan yang titik leburnya tinggi, misalnya tungsten atau karbon, maka ion positif akan menimbulkan pemanasan di katoda. Akibatnya, emisi thermis semakin meningkat. Jika kontak terbuat dari bahan yang titik leburnya rendah, misal tembaga, ion positif akan menimbulkan emisi medan tinggi. Hasil emisi thermis ini dan emisi medan tinggi akan melanggengkan proses ionisasi, sehingga perpindahan muatan antar kontak terus berlangsung dan inilah yang disebut busur api. Untuk memadamkan busur api tersebut perlu dilakukan usahausaha yang dapat menimbulkan proses deionisasi, antara lain dengan cara Meniupkan udara ke sela kontak, sehingga partikelpartikel hasil ionisai dijauhkan dari sela kontak, dan Menyemburkan minyak isolasi kebusur api untuk memberi peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi. Di samping itu, juga memotong busur api dengan tabir isolasi atau tabir logam, sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi proses rekombinasi; dan Membuat medium pemisah kontak dari gas elektronegatif, sehingga elektronelektron bebas tertangkap oleh molekul netral gas tersebut. Jika pengurangan partikel bermuatan karena proses deionisasi lebih banyak daripada penambahan muatan karena proses ionisasi, maka busur api akan padam. Ketika busur api padam, di sela kontak akan tetap ada terpaan medan elektrik. Jika suatu saat terjadi terpaan medan elektrik yang lebih besar daripada kekuatan dielektrik media isolasi kontak, maka busur api akan terjadi lagi.

edisi 09 I 2014

67

TEKNOLOGI

P

ada prinsipnya, proses pembangkitan listrik melibatkan perubahan energi kinetik menjadi energi listrik (memutar rotor pada generator). Energi kinetik inilah yang umum menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan pada metode pembangkitan secara konvensional (seperti, pembangkit berbahan bakar fosil) bahan bakar tersebut akan dibakar untuk memanaskan air, yang pada proses selanjutnya akan menghasilkan tekanan untuk memutar rotor. Hal inilah yang kemudian dilihat dan berusaha dimanfaatkan pada proses osmosis. Berdasarkan pengertiannya, Osmosis merupakan salah satu sifat yang dimiliki dari benda cair (fluida) untuk berpindah

melalui lapisan semiperrmiabel diantara 2 fluida yang memiliki kepekatan berbeda. Lapisan semipermiabel ini berfungsi untuk memisahkan 2 lapisan dan hanya mampu ditembus oleh air, sementara partikel yang lain tertahan. Sehingga, arah pergerakan fluida berasal dari fluida dengan kepekatan rendah menuju fluida dengan kepekatan lebih tinggi, hingga dicapai kepekatan yang sama.  Perpindahan fluida ini akan mengakibatkan adanya perubahan volume yang juga mengakibatkan tekanan pada sisi fluida yang lebih pekat. Tekanan ini kemudian akan menyebabkan pergerakan fluida dan tekanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi kinetik. Konsep inilah yang kemudian digunakan pada pembangkit

listrik dengan konsep teknik osmosis dengan memanfaatkan air laut. Dengan memanfaatkan kepekatan air laut dan juga air murni, pembangkit listrik dengan teknik osmosis dapat dikembangkan. Teknik osmosis yang digunakan pada pembangkit listrik memiliki 2 tipe yang berbeda, yaitu SHEOPP Converter dan Underground PLO Plant. SHEOPP Converter merupakan pembangkit listrik yang terpasang di dasar permukaan laut. Prinsip yang digunakan pada pembangkit ini adalah menggunakan air laut sebagai fluida pekat, dan memanfaatkan aliran air sungai atau dam yang berfungsi sebagai fluida yang kurang pekat. Dasar peletakan pembangkit ini didasar laut dikarenakan faktor beda ketinggian dan

Pembangkit Listrik TENAGA OSMOSIS

Kebutuhan terhadap sumber energi, terutama energi listrik, mendorong munculnya banyak variasi sumber pembangkit. Terlebih, adanya desakan untuk menciptakan sumber pembangkit ramah lingkungan, menjadi salah satu faktor pendorong untuk mencari sumber energi lain selain bahan bakar fosil. Salah satu yang saat ini sedang ramai adalah pembangkit dengan konsep renewable energy yang umumnya sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju. Salah satu bagian dari renewable energy adalah pembangkit listrik menggunakan teknik energi osmosis. 68

edisi 09 I 2014

TEKNOLOGI

juga kadar kepekatan air laut itu sendiri. Faktor ini cukup mempengaruhi energi listrik yang nantinya dapat dibangkitkan.  Kemudian, pada prinsipnya, tipe pembangkit Underground PLO Plant memiliki prinsip kerja yang sama dengan SHEOPP Converter. Perbedaan terletak pada penempatan pembangkit. Jika pada SHEOPP Converter, pembangkit diletakkan pada bagian dasar laut untuk memastikan tekanan dan jumlah fluida yang tepat, maka pada pembangkit tipe Undergorund PLO Plant pembangkit diletakkan di bawah tanah. Hal ini yang didasarkan untuk memunculkan perbedaan tekanan, dengan mengalirkan air dari sungai atau dam dan air laut menuju ke level tekanan yang lebih rendah.

Akan tetapi, seperti banyak pembangkit renewableenergy lainnya, konsep pembangkit dengan teknik osmosis masih mendapat banyak tantangan. Hal ini terkait dengan faktor-faktor kualitas, kuantitas, dan ekonomis yang kurang baik. Permasalahan terutama terpaku pada kemampuan lapisan semipermiabel sebagai bagian penting teknik ini, dan juga faktor biaya yang dibutuhkan dalam menghasilkan energi listrik per Watt-nya.Oleh karena itu, masih sedikit pembangkit listrik dengan teknik ini yang dikembangkan.  Perkembangan pembangkit dengan teknik ini sampai sekarang, hanya terdapat dibeberapa tempat , diantaranya adalah oleh perusahaan Starkraft di Tofte, Norwegia dan

Eddy Potash Mine di New Mexico. Bahkan ketika pertama kali dibangun, pembangkit listrik yang berada di Norwegia hanya mampu menghasilkan beberapa kiloWatt yang jika dikonversikan hanya dapat memanaskan air untuk 1-2 ketel.  Perhatian pada pembangkit ini pun akhirnya menarik beberapa pihak untuk meneliti dan menelaah lebih jauh. Salah satunya adalah perhatian untuk peningkatan kerja pada sisi lapisan semipermiabelnya. Namun, seiring waktu berjalan, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin apabila di masa depan pembangkit dengan teknik ini dapat menjadi salah satu bagian dari sistem pembangkit listrik dengan dasar renewable energy.

edisi 09 I 2014

69

LINGKUNGAN

Asap Knalpot Hitam dan Putih; Mana Yang lebih Berbahaya?

Adalah kenyataan yang mengejutkan bahwa ternyata asap knalpot menyumbang 26 persen dari total emisi di Indonesia. Menurut data Bappenas, setiap kali kendaraan mengeluarkan asap, sekitar 1.000 unsur beracun yang terkandung di dalamnya tersebar mengotori udara.

P

olusi ini dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan bertambahnya angka kematian pengaruh dari racun-racun tersebut Tidak hanya itu, selain memicu penyakit fisik, ternyata polusi yang berasal dari asap knalpot juga bisa memicu penyakit mental, yaitu sifat agresif dan gelisah.Karena pada asap kendaraan terdapat berbagai jenis bahan kimia yang dapat merusak selsel otak dan mengakibatkan penyaikit kronis, seperti penyakit kanker dan infeksi saluran pernafasan/paru-paru. Menurut data penelitian dari Cairo University menemukan perilaku agresif dan gelisah pada tikus percobaan yang diberi paparan asap beracun dari bensin. Tikus – tikus yang mengirup asap tersebut berubah menjadi sangat

70

edisi 09 I 2014

agresif, saling mencakar dan bertarung satu sama lain karena setelah dianalisis, otak tikus yang menghirup bahan kimia dari bensin ternyata mengalami kerusakan sel. Tak heran jika melihat dari percobaan tersebut kerap kali orang-orang yang terjebak macet lebih cenderung cepat emosi karena terlalu banyak menghirup racun-racun yang terkandung pada asap kendaraan. Timbal adalah salah satu zat kimia yang terkandung pada asap kendaraan tersebut, Timbal (Pb) sebagai salah satu komponen polutan udara yang mempunyai efek toksik yang luas pada manusia dan hewan dengan mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, dan sistem saraf pada remaja, menurunkan fertilitas, menurunkan jumlah spermatozoa,

dan meningkatkan spermatozoa abnormal dan aborsi spontan. Selain dapat menurunkan Intellegent Quotient (IQ) pada anak – anak , dapat juga menurunkan kemampuan berkonsentrasi, gangguan pernapasan, kanker paru–paru dan alergi. Timbal secara umum dikenal dengan sebutan timah hitam, biasa digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin. Berfungsi, selain meningkatkan daya pelumasan, juga meningkatkan efisiensi pembakaran. Sehingga kinerja kendaraan bermotor meningkat. Bahan kimia ini bersama bensin dibakar dalam mesin. Sisanya ± 70% keluar bersama emisi gas buang hasil pembakaran. Dan timbal yang terbuang lewat knalpot itu adalah satu diantara zat pencemar udara. Timbal banyak digunakan

LINGKUNGAN

sendiri, yaitu yang tidak turut terbakar. Kemudian untuk kepentingan teknis permesinan maka di dalam bensin dicampurkan bahan timah hitam (lead). Akibat pembakaran tidak sempurna, racun muncul bersama asap yang keluar dari knalpot kendaraan tadi. Bensin mengandung CO dan NOx lebih tinggi dibanding solar. Sebab itulah, secara keseluruhan pencemaran yang diakibatkan oleh mesin industri berbahan bakar solar lebih kecil dibanding kendaraan bermotor. CO mengandung racun sangat kuat, jika terhisap oleh paru-paru akan lebih mudah mengikat hemoglobin (butir darah merah). Sedangkan oksigen akan berkurang kadarnya sehingga manusia dapat mati lemas karenanya. Karena itu para pemilik kendaraan bermotor dianjurkan apabila akan memanasi mesin kendaraannya sebaiknya di luar garasi agar di dalam ruangan tidak terjadi penyebaran CO yang sangat berbahaya.

oleh industri otomotif, karena setiap tambahan 0,1 gram timbal/liter mampu meningkatkan oktan sebesar 1,5 hingga 2 satuan. “Tiap harinya, jutaan orang terkena dan menghirup asap hasil pembakaran bensin (gasoline). Mulai dari saat mengisi bensin hingga terkena asap kendaraan di jalanan,” ujar Amal Kinawy, seorang peneliti seperti dikutip dari Telegraph. Asap merupakan zat yang timbul dari proses pembakaran. Seringkali kita melihat asap dari kepulan dapur saat kita memasak, cerobong pabrik, pembakaran sampah dan juga knalpot kendaraan bermotor atau mesin-mesin yang lain. Dari berbagai pembakaran yang prosesnya bermacam-macam dihasilkan asap yang berbeda warnanya yaitu asap putih dan asap hitam. Asap yang berbeda warna tersebut menimbulkan bahaya cemaran tersendiri. Kaitannya dengan judul di atas maka artikel ini hanya akan membahas mengenai asap yang berasal dari kendaraan bermotor. Jika dibandingkan, mungkin muncul pertanyaan sebenarnya manakah yang lebih

berbahaya, asap putih ataukan asap hitam? Dilihat dari jenis bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan bermotor, maka Anda mungkin tidak mengira bahwa sebenarnya asap putih lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Namun di beberapa negara seperti Amerika Serikat, bahan bakar bensin dipisahkan menjadi dua jenis yaitu jenis yang sudah diberi campuran timah hitam dan jenis yang tidak mengandung timah hitam. Asap hitam biasanya keluar dari knalpot kendaraan yang berbahan bakar solar yang secara nyata menimbulkan pencemaran dan menganggu penglihatan bagi pengendara lain. Asap putih keluar dari knalpot kendaran bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. Ketika terjadi kemacetan lalu lintas kedua asap ini kerap bercampur menjadi satu. Unsur-unsur pencemaran udara dari pembakaran BBM adalah karbon monoksida (CO), ada juga nitrogen oksida (NO) dengan indeks kecil x, jadi NOx. Selain itu jumlah hydrocarbon yang berasal dari bahan bakar itu

Sedangkan solar yang biasanya mengeluarkan asap hitam, sebenarnya adalah karbon. Karbon jika dibiarkan akan mengendap dengan sendirinya. Memang asap hitam itu menimbulkan kotor namun tidak beracun. Jangan salah juga bukan berarti kita bisa dengan bebas menghirupnya. Ini pun mestinya kita hindari. Walau bagaimanapun juga emisi gas buang tetap tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Kota yang kepadatan lalu lintasnya sudah melebihi ambang batas, otomatis pencemaran udaranya juga tinggi. Bila mesin kendaraan emisi gas buangnya tidak terkendali maka kondisi udara di tempat terjadinya kemacetan lalu lintas juga parah. Di beberapa kota besar di Indonesia yang tingkat kemacetan lalu lintasnya luar biasa, jika dilakukan pengukuran emisi gas buang kendaraan bermotor akan menunjukkan bahwa pencemaran gas karbon monoksida (CO) sudah cukup tinggi. Ini akan lebih diperparah apabila di sepanjang jalan tidak ada filter atau paru-paru kota yaitu pohon perindang. Pepohonan ini sebenarnya bisa menyerap berbagai macam gas beracun yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Berhati-hatilah jika berada di belakang kendaraan bermotor terutama yang mengeluarkan asap putih, karena ternyata asap putih lebih berbahaya daripada asap hitam. edisi 09 I 2014

71

KESELAMATAN

WASPADAI BAHAYA

HEAT STRESS H

Berada di area pertambangan apalagi bekerja disana tentunya mempunyai resiko dan tantangan tersendiri, terutama di area pertambangan bawah tanah. Di area ini bahaya dan ancaman (hazards) selalu mengancam, salah satunya adalah Heat Stress.

eat stress adalah reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada diluar kenyamanan bekerja. Paparan panas terhadap tubuh dapat berasal dari lingkungan kerja (panas eksternal), panas yang berasal dari aktivitas kerja (panas internal) dan panas karena memakai pakaian yang terlalu tebal. Heat stress terjadi apabila tubuh sudah tidak mampu menseimbangkan suhu tubuh normal karena besarnya beban panas dari luar. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan individu untuk bekerja dilingkungan panas. Jika tubuh terpapar panas, maka sistem yang ada didalam tubuh akan menpertahankan suhu tubuh internal agar tetap pada suhu normal (36-38 C) dengan cara mengalirkan darah lebih banyak kekulit dan mengeluarkan cairan atau keringat. Bekerja di area panas dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan, misalnya karena telapak tangan licin akibat berkeringat, pusing,

72

edisi 09 I 2014

fogging dari kaca mata safety dan luka bakar jika tersentuh benda panas. Selain dari bahaya ini jelas, frekuensi kecelakaan, secara umum tampaknya lebih tinggi di lingkungan yang panas daripada di kondisi lingkungan yang lebih moderat. Salah satu alasannya adalah bahwa bekerja di lingkungan yang panas menurunkan kewaspadaan mental dan kinerja fisik individu. Peningkatan suhu tubuh dan ketidaknyamanan fisik dapat meningkatkan emosi, kemarahan, dan kondisi emosional lainnya yang kadang-kadang menyebabkan pekerja mengabaikan prosedur keselamatan atau kurang hati-hati terhadap bahaya ditempat kerja.

serius dari bekerja di lingkungan panas. Hal ini terjadi karena sistem pengatur suhu tubuh tidak mampu mempertahankan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat (keringat terhenti). Suhu tubuh naik secara dramatis, dan korban mengalami gannguan mental serta kejang-kejang. Jika hal ini terjadi, korban harus segera dikeluarkan dari area panas dan ditempatkan diarea dingin, tubuhnya harus dibasahi dengan kain basah untuk menurunkan suhu tubuhnya sebagai pertolongan pertama. Selanjutnya korban harus dibawa kerumah sakit untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Jangan sampai terlambat karena bisa berakibat kematian.

Paparan berlebihan terhadap lingkungan kerja yang panas dapat mengakibatkan berbagai gangguan terhadap tubuh. Berikut gangguan yang dapat terjadi:

Heat Exhaustion Heat exhaustion atau kelelahan panas dapat mengalami beberapa gangguan klinis yang dapat menyerupai gejala awal heat stroke. Kelelahan panas diakibatkan oleh hilangnya sejumlah besar cairan tubuh melalui keringat, kadang-kadang disertai kehilangan

Heat Stroke Heat stroke adalah akibat yang paling

KESELAMATAN

cairan elektrolit yang berlebihan. Pekerja yang mengalami kelelahan panas masih berkeringat tetapi mengalami kelelahan, pusing, mual atau sakit kepala. Dalam kasus yang lebih serius, korban bisa muntah atau hilang kesadaran, kulit basah atau lembab, pucat atau memerah dan suhu tubuh normal atau sedikit diatas normal. Pada kondisi ini korban harus segera dipindahkan ketempat yang dingin untuk mendapatkan perawatan dan istrihat yang cukup. Heat Cramps Heat cramps atau kram panas adalah terjadinya kram atau kejang pada otototot akibat kehilangan cairan elektrolit, meskipun sudah minum air secukupnya namun tidak bisa menggantikan garam didalam tubuh, bahkan air yang diminum mengencerkan cairan elektrolit yang ada didalam tubuh dan semakin mempermudah cairan elektrolit tersebut keluar dari tubuh sehingga kadar cairan elektrolit makin rendah, dan hal ini menyebabkan otot mengalami kram

yang menyakitkan. Biasanya kram dapat terjadi pada otot kaki, lengan, atau perut. Biasanya otot-otot yang lelah akan lebih mudah kram. Kram dapat terjadi selama satu atau setengah jam, dan dapat dipulihkan dengan meminum cairan yang mengandung elektrolit atau garam. Fainting Fainting atau pingsan bisa terjadi bagi pekerja yang tidak terbiasa bekerja dilingkungan panas. Pada saat bekerja terjadi pembesaran pembuluh darah dibawah kulit dan bagian bawah tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh, sehingga darah terkumpul disana dan otak mengalami kekurangan suplai darah. Setelah pekerja yang pingsan dipindahkan ke ruangan yang lebih dingan dan dibaringkan untuk membiarkan darah mengalir ke otak agar korban sadar kembali. Heat Rash Heat rash atau biang keringat dapat terjadi pada lingkungan panas yang

lembab, dimana keringat tidak bisa menguap dan menempel dikulit atau kulit tetap basah, sehingga memuncukan biang keringat. Untuk menghindari biang keringat pekerja bisa beristirahat diruangan yang dingin dan mandi bersih serta mengeringkan kulit. Jika biang keringatnya parah, maka sebaiknya berobat ke dokter kulit. Transient Heat Fatigue Transient heat fatigue adalah kelelahan panas sementara yang terjadi karena ketidaknyamanan akibat paparan panas yang dapat menyebabkan ketegangan mental atau psikologis. Biasanya terjadi pada pekerja yang rentan terhadap panas, dan dapat mengganggu kinerja, koordinasi dan kewaspadaan. Tingkat ketahanan terhadap panas dari pekerja yang suka mengalami transient heat fatigue dapat dinaikkan secara bertahap dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan panas.

edisi 09 I 2014

73

!"#$$%&' A - Acid mine water (air asam tambang) Air tambang yang mengandung asam sulfat lemah yang dihasilkan dari reaksi organik atau anorganik dari material yang mengandung pirit dengan air dan oksigen - Acidizing (Pengasaman) Proses pemasukan asam ke dalam formasi gamping yang mengandung minyak dan gas bumi untuk memperbaiki permeabilitas agar memudahkan pengaliran minyak dan gas bumi kedalam lubang sumur. - Adit (terowongan buntu) Jalan masuk utama ke tambang bawah tanah, berupa terowongan buntu yang dibuat mendatar dan menghubungkan tempat bawah tanah dengan udara luar atau permukaan bumi. - Age (Umur) Zaman Geologi Suatu jangka waktu sejarah bumi yang diciptakan oleh bentuk kehidupan yang penting/ dominant/ kejadian tertentu. - Agglomerate (gumpalan) Butiran padat yang saling bergumpal dengan kuat sebagai produk proses aglomerasi B - Banka drill (bor bangka) Bor tumbuk manual dipergunakan untuk mengambil percontoh atau menguji cebakan aluvial yang terdapat pada kedalaman 30 35 m. - Barometer (barometer) Alat untuk mengukur tekanan absolut udara - Base rock (batuan dasar) Batuan yang berada langsung di bawah lapisan batuan yang ekonomis untuk ditambang - Basin (cekungan) Daerah cekungan yang luas terdiri atas batuan sediment dan yang karena konfigurasinya dapat merupakan tempat tampungan minyak. - Basin (Cekungan) Daerah cekungan yang luas terdiri atas batuan sediment dan yang karena konfigurasinya dapat merupakan tempat tampungan minyak. C - Caking coal (batubara muai) Batubara yang mempunyai sifat mengembang jika dipanaskan - Calorie (kalori) "Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat; 1 kalori = 4.19 joule" - Calorie (Kalori) Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 C dari 14,5 C menjadi 15,5 C - Calorific Value (Nilai Panas) (lihat heating value) - Cap Rock (batuan tudung) Formasi (lapisan batuan) yang berada langsung diatas batuan reservoir dan sifatnya kedap fluida. D - Dead Oil (Minyak Mati) Minyak bumi yang pada dasarnya tidak mengandung gas lagi. - Dead Weight Ton (DWT) (Ton Bobot Mati) Berat air dalam ukuran ton yang dipindahkan oleh bagian badan kapal yang tercelup di dalam air dalam keadaan muatan penuh dikurangi berat kapal. - Dead well (Sumur Mati) Sumur yang tidak berproduksi. - Depletion (Economic) Deplesi (ekonomi) penurunan nilai ekonomi reservoir minyak/ gas bumi akibat pengambilan volume. - Development Well (Sumur Pengembangan) Sumur yang dibor didaerah yang telah terbukti mengandung minyak atau gas dengan tujuan mendapatkan produksi yang diinginkan. F - Fault (sesar/ Patahan) Lapisan batuan yang terputus dan bergeser dari posisi semula (Keatas, kebawah atau

kesamping). - Fault (sesar/ Patahan) Lapisan batuan yang terputus dan bergeser dari posisi semula (Keatas, kebawah atau kesamping). - Feedstock (Bahan baku) Bahan utama yang dimasukkan kedalam pabrik untuk diolah lebih lanjut. - Ferrite( ferit) Bahan bersifat magnetik yang terdiri atas oksida-oksida logam; salah satu logam bervalensi tiga" - Ferro-silicon (ferosilikon) "Paduan besi silikon dengan kadar Si bervariasi antara 25 - 95 % umumnya digunakan sebagai bahan deoksidasi pada (proses) pencetakan barang dari logam baja; tembaga; atau perunggu." G - Gallon (Galon Amerika) Satuan ukuran isi yang besarya sama dengan 231 in3 atau 3.785 liter. - Garnerite (garnerit) Bijih nikel dengan berat jenis 2,3-2,8 dan mengandung nikel lebih dari 24% - Gas Cap (Tudung Gas) Gas bebas yang berada diatas minyak dalam reservoir. - Gas Cap Drive (Dorongan Tudung Gas) Tekanan tudung gas yang mendorong minyak masuk ke dalam sumur melalui pori-pori batuan. - Gas Injection (Injeksi Gas) Gas alam yang dimasukkan ke dalam reservoir melalui sumur injeksi agar tekanan reservoir tersebut dapat dipertahankan. H - Halite (halit) Mineral garam dengan rumus kimia NaCl, mempunyai system kristal kubus. - Hard coal (batubara tua) Jenis batubara yang mempunyai nilai kalor lebih tinggi dari 5200 kkal/kg - Heat Exchanger (Alat Pertukaran Panas) Alat pengalih panas satu fluida ke fluida lain, atau peralatan yang berupa susunan pipa yang memindahkan panas dari fluida panas ke fluida yang lebih dingin dengan menghantarkannya lewat dinding pipa. - Heating value (Nilai Panas) Banyaknya panas yang terjadi pada pembakaran sempurna dari sejumlah satu satuan berat atau satuan volume bahan bakar. - Heavy Ends (Fraksi Berat) Bagian minyak bumi yang bertitik didih tinggi hasil proses destilasi. I - Igneus rock ( batuan beku) Batuan yang berasal dari pembekuan magma - Illuminating Oil (Minyak Lampu) (lihat burning oil) - Indonesian mining jurisdiction (wilayah hukum pertambangan Indonesia) Wilayah seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua (continental shelf) kepulauan Indonesia. - Inertinite (inertinit) Kelompok maseral batu bara yang bila di bakar bersifat lembam (inert) artinya tidak menampakkan sifat plastisitas atau hanya menunjukkan sedikit kecenderungan aglunitas/melekat selama pengkokasan, terdiri atas makrinit, semifusit fusinit dan skleroti... - Injection/ input Well (Sumur injeksi) Sumur untuk memasukkan fluida ke dalam reservoir dibawah tanah.

media air - Joint (Batang) Satuan yang dipakai untuk menghitung banyaknya pipa dalam suatu rangkaian, rata-rata berukurn 6 - 9 meter. K - Kaolin (kaolin) Jenis lempung yang sebagian besar terdiri dari mineral kaolinit, bila dibakar berwarna putih atau keputih-putihan digunakan sebagai bahan dasar keramik dan penggunaan lainnya. - Kerosene (Minyak tanah/ kerosin) Jenis minyak yang lebih berat dari fraksi bensin dan mempunyai berat jenis antara 0.79 dan 0.83 pada suhu 15C, dipakai untuk lampu dan kompor. - Kick (tendangan) Kenaikan tekanan secara mendadak pada kolom Lumpur pengeboran yang disirkulasikan karena tekanan yang lebih tinggi dalam formasi yang sedang dibor, harus cepatcepat dikuasai untuk mencegah semburan liar. - Killed steel (baja tuntas) Baja yang telah mengalami proses deoksidasi, sehingga tidak terjadi pelepasan gas pada saat pembekuan - Kinematik Viscosity (Viskositas Kinematik). Nilai hasil bagi viskositas mutlak dengan kerapatan (berat jenis) pada suhu saat pengukuran viskositas, dinyatakan dengan satuan metric (Strokes dan sentistrokes). L - Laterization (laterisasi) Pelapukan selektif pada kondisi tropis yang menyebabkan pengayaan mineral tertentu - Leaching (pelindian) Pengambilan mineral berharga dengan cara melarutkan pelarut tertentu pada bijih - Leasing (kontrak sewa) System penyewaan barang modal dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. - Life of mine (umur tambang ) Waktu yang dihitung dari jumlah cadangan dibagi dengan produksi tambang pertahun - Light Ends/ Light (Fraksi Ringan) Produk cair yang pertama-tama keluar dari kolom suling minyak. M - Magma (magma) Lelehan silikat pijar, air dan gas dalam larutan, mengandung berbagai unsir kimia pembentuk batuan yang berada dalam perut bumi. - Major Company (Perusahaan minyak Transnasional) Perusahaan yang pada taraf internasional berperan aktif pda semua tahap kegiatan industri minyak dan gas bumi secara besar-besaran. - Map scale (skala peta) Perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak mendatar dua tempat yang sebenarnya di lapangan. - Matte (mat) Senyawa logam dengan belerang yang merupakan produk antara dalam suatu proses ektraksi pirometallurgi - Mechanical Octane Number (Angka Oktan Mekanis) Perubahan kebutuhan angka oktan akibat perubahan rancang mesin, seprti ruang bakar, manifold, pewaktuan katup, dan pendinginan.

J

N

- Jet bit (Pahat Jet) Pahat bor yang mempunyai lubang khusus yang memungkinkan lumpur pengeboran dapat disemprotkan dengan kecepatan tinggi kearah formasi yang sedang dibor. - Jet Perforating (Pelubangan jet) Pembuatan lubang yang menembus selubung sumur dengan menggunakan bahan peledak unutk mendapatkan pelubangan ynag dalam dan terarah agar fluida mengalir ke dalam sumur melalui lubang tersebut. - Jig (jig) Alat yang digunakan untuk memisahkan mineral berat dari yang ringan dengan prinsip gravitasi dan gerak isap-tekan dalam

- Naphtha (Nafta) Sulingan minyak bumi ringan dengan titik didih akhir yang tidk melebihi 220C - Natural coke (kokas alam) Cebakan batubara yang mengalami proses pengubahan secara alamiah oleh adanya suatu sumber panas yang menyebabkan terbentuknya kokas karena hilangnya sebagian besar zat terbang. - Natural Gas (Gas Bumi) Semua jenis hidrokarbon berupa gas yang dihasilkan dari sumur mencakup gas tambang basah, gas pipa selubung, gas residu setelah ekstraksi hidrokarbon cair dan gas basah, dan gas nonhidrokarbon

yang tercampur secara alamiah. - Natural Gasoline (Bensin Alam) Campuran hidrokarbon yang terkondensasi dari gas bumi dan yang distabilkan untuk mendapatkan trayek didih yang cocok untuk dipadukan dengan bensin kilangan, juga dipakai sebagai bahan pelarut. - Net calorie value (nilai kalor bersih) Panas pembakaran batubara dikurangi dengan panas untuk penguapan kandungan air. O - Ocean coal (batubara laut) Batubara yang terletak di bawah dasar laut - Octane Number (Angka Oktan) "Angka yang menunjukkan nilai antiketuk relative bensin dan kecenderungan bahan bakar cair untuk berdetonasi; ditujunjukkan oleh persentase volume iso oktan dalam campurannya dengan normal heptana yang mengakibatkan intensitas ketukan yang sama dalam... - Offshore Drilling (Pengeboran lepas pantai). Pengeboran yang dilakukan di laut atau di danau besar. - Oil Base Mud (Lumpur Dasar Minyak) Lumpur pengeoran dengan padatan lempung yang teraduk di dalam minyak yang dicampur dengan 1 sampai dengan 5 persen air. - Oil In Place (Minyak di tempat) jumlah minyak bumi yang diperkirakan ada dalam reservoir dan belum pernah diproduksi. P - Packer (Penyekat) Alat semacam sumbat yang dapat mengembang untuk memisahkan ruangan annulus diantara rangkaian pipa dan selubung. - Pan (dulang) Alat prospeksi tradisional untuk mencuci mineral berat rombakan seperti emas, kasiterit, dan intan - Paraffin (Parafin) Hidrokarbon jenuh dengan rantai terbuka. - Paraffin Base Crude Oil (Minyak Bumi Parafinik). Minyak bumi yang hidrokarbonnya terdiri atas parafin. - Paraffin Destilate (Sulingan Parafin) Sulingan minyak bumi yang mengandung kristal lilin sebelum proses pengawalilinan yang menghasilkan lilin parafin dan minyak parafin. Q - Quaicksand (pasir apung) Pasir yang jenuh air, sehingga mudah bergerak atau berpindah - Quarry (kauri) Sistem penambangan terbuka khusus untuk bahan galian industri seperti penambangan batu gamping, batu pualam., andesit, dan granit. R - Ramp (jalur angkut) Lubang bukaan pada tambang bawah tanah, benbentuk sprial yang menghubungkan beberapa daerah produksi sebagai prasarna pengangkutan. - Ration (nisbah) Perbandingan antara dua besaran yang dapat dinyatakan dalam angka - Reclamation (reklamasi) Upaya mengembalikan fungsi lingkungan hidup di bekas daerah pertambangan menjadi daerah yang berdaya guna. - Recovery ( Perolehan) Jumlah volume Hidrokarbon yang telah dihasilkan atau diperkirakan dapat dihasilkan dari suatu reservoir. - Recycling (Gas) Injeksi Gas ulang Memompakan kembali gas yang diproduksikan kedalam reservoir untuk meningkatkan perolehan minyak. S - SAE. (Society of Automotive Engineers) Number (Angka SAE). Angka retensi dalam system klasifikasi minyak lumas dinyatakan dalam angka SAE 5W, 10W, 20W, 30W, 40W dan seterusnya yang merupakan angka petunjuk bahwa angka yang lebih tinggi berkorelasi dengan kekentalan yang lebih tinggi pada suhu retensi.

MEDIA KOMUNIKASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

EDISI 05 | 2014

Renegosiasi Berhasil Dilakukan BAGI HARGA JUAL GAS TANGGUH

ED ISI 05 | 2014

Songsong Masa Depan dengan ENERGI ALTERNATIF & RAMAH LINGKUNGAN

ME D I A K OMU NI K A S I K E ME NT E R I A N E NE R G I D A N SU MBE R D AYA M IN E RAL

efficient energy, preserving the natural

Penghapusan Subsidi LISTRIK Dengan Penyesuaian TARIF TENAGA LISTRIK

Lampu Kuning Kuota BBM Bersubsidi 2014