Memahami Ketentuan Hukum E-commerce di Indonesia – Sudah Siapkah Kita? Iwan Setiawan S.H, L.LM, (Ph.D Candidate)
Jakarta, 29 Oktober 2015
Indonesian Corporate Counsel Association This views expressed in this presentation are solely of the author’s and do not necessarily represent the views of institution.
Latar Belakang
Kebangkita e-commerce di Indonesia dipengaruhi banyak faktor. Dari sisi populasi, Indonesia jelas memiliki potensi yang besar dengan lebih dari 250 juta penduduk. Tingkat penetrasi internet dan mobile internet juga kian meningkat dari tahun ke tahun
BMI research mencatat pada tahun 2014 perputara uang belanja online mencapai Rp 21 triliun dengan nilai rata-rata per orangnya dalam satu tahun Rp 825 ribu. Dengan asumsi nilai belanja yang sama, maka di tahun 2015 diprediksikan menjadi Rp 50 trilun. Perkembangan E-commerce di Indonesia meningkat pesat dalam 3 tahun terakhir, menurut data Google pada Oktober 2012, penggunaaan internet berjumlah 55 juta dan pada awal 2015 melonjak menjadi 72,7 juta, serta penggunaan ponsel yang mencapai 308 juta. Criteo dalam laporannya yang berjudul “ State of Mobile Commerece” triwulan kedua 2015, menempatkan Indonesia dalam urutan pertama sebagai negara dengan presentase penggunaan mobile commerce di Asia. Founder Rebright Partners Takeshi Ebihara dalam salah satu panel diskusinya mengatakan bahwa e-commerce merupakan gerbang awal pertumbuhan ekosistem. Bila ecommerce matang, maka bisnis Internet lainnya akan ikut terangkat, termasuk sektor travel, kesehatan, dan lainnya
9
1
Hasil riset BMI research mencatat di tahun 2014, layanan belanja di internet mencapai 24% dari total pengguna internet di indonesia. dan pasar belanja online akan meningkat 57% pada tahun 2015.
2
8
Redwing-Asia menyatakan bahwa Indonesia dinilai memiliki perkembangan e-commerce paling pesat. Riset lainnya dari Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Google Indonesia, dan Taylor Nelson Sofres mengungkap nilai pasar Ecommerce Indonesia pada 2013 sekitar US$ 8 miliar, dan diprediksi akan naik 3 kali lipat menjadi US$ 25 miliar.
3
7
4
6
5
Pada sektor perbankan, Deputi Gubernur BI, Ronald Waas mengatakan bahwa Bank Indonesia akan berencana memperluas cakupan penggunaan E-commerce dengan memperbolehkan Bank yang memiliki modal inti Rp 5 Triliun – Rp 30 Triliun untuk menjalankan program LKD (Layanan Keuangan Digital). Riset eMarketer menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan E-commerce B2C (business to consumer) di Indonesia mencapai 71.3% pada 2013, dan 45,1% pada 2014, 37,2% pada 2015, 26% pada 2016, dan 22% pada 2017.
.Pertumbuhan e-commerce yang matang akan diikuti dengan perkembangan enabler bisnis lainnya, seperti online payment, fullfilment, dan logistik. Kemajuan segmen tersebut akhirnya akan mendorong industri Internet lainnya untuk ikut berkembang.
Perkembangan E-commerce Terdapat 4 Jenis E-commerce yang berlaku global saat ini:
3
4
3
C2C Consumer to Consumer, contoh : www.ebay.com
C2B Consumer to Business, contoh : www.elance.com
Perkembangan Internet menumbuhkan kebiasaan baru perdagangan lewat alat elektronik/ electronic commerce (ecommerce). Perkembangan ini tak luput dari perhatian bank yang memang selalu mencari peluang baru untuk mendongkrak bisnisnya: Di Indonesia, perkembangan e-commerce diramaikan oleh bank yang memiliki situs jual beli online, contohnya :
1 B2C
Business to Consumer, contoh : www.amazon.com
1
Perkembangan E-commerce pada Perbankan Indonesia
2
B2B Business to Business, contoh : www.ec21.com
2
Bank Mandiri, meluncurkan portal belanja online Tokoone.com pada 24 November 2011, bertujuan untuk memudahkan masyarakat pemegang kartu kredit dapat melakukan tranksi pembelian barang dengan mudah. BNI, DOKU dan Connecting Life melakukan kerjasama dengan meluncurkan Blandja.com pada 1 April 2013.
3
Bank BCA mengembangkan fasilitas internet KlikBCA dengan nama BCA KlikPay, dan berkerjasama dengan 5 portal belanja online, yakni bhineka.com, blibli.com, gudangvoucher.com, livingsocial.co.id dan cbn.net.id
4
Citibank dengan situs belibarang.com, CIMB Niaga dengan ecommerce payment nya yaitu CIMB Clicks. Bank Danamon dengan Danamon Online Banking, layanan internet banking danamon yang bekerjasama dengan 21 merchant.
Resiko E-commerce Maraknya perdagangan daring atau on ine membuat perbankan bergegas menggarap potensi bisnisnya lewat saluran pembayaran, bakan membuat laman perdagangan online sendiri. Risiko, meski demikian, akan meningkat seketika bank memulai langkah pertama.
3
1 Risiko operasional, seperti tidak berfungsinya proses internal, aspek manusia/human error, system failure, atau akibat kejadian proses eksternal (bencana alam, computer hacking dan terorisme)
Resiko reputasi terjadi karena hilangnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber pada persepsi negatif perusaahaan. Menyangkut e-commerce , Risiko stratejik , seperti risiko reputasi menjadi sangat Maraknya transaksi online kerugian karena fatal karena informasi neatif meningkatkan risiko ketidaktepatan dalam sangat menyebar cepat ke pencurian dana dan data perencanaan dan pengguna internet melalui perangkat teknologi implementasi serta Internet maupun mobile. keputusan stratejik perusahaan
2
4
5 Risiko keamanan juga perlu diperhatikan, seperti keamanan data pengguna atau nasabah pada bank, keamanan bertransaksi untuk menjaga data pribadi/rahasia.
Ancaman Keamanan E-commerce di Indonesia
1
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus mencatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 36,6 juta serangan cyber crime yang terjadi di Indonesia. sejak 2012 sampai April 2015, divisi cyber crime telah menangkap 497 orang tersangka kasus kejahatan di dunia maya. Hal ini sesuai dengan data Security Threat 2013 yang menyebutkan indonesia adalah negara paling berisiko mengalami serangan cyber crime
Pada sektor keuangan, terdapat sejumlah modus kejahatan perbankan, diantaranya adalah Carbanak, berupa malware yang digunakan oleh kelompok kriminal teroganisir. Spear phising dan skimming juga termasuk tindak kriminal yang menembus sistem komputerisasi bank.
3
5
2
Terdapat kelemahan pada aspek integritas sumberdaya manusia, yang secara sengaja melakukan kejahatan dan kecurangan terhadap sistem pengamanan hardware maupun software e-commerce
Kemanan cyber yang masih lemah dikarenakan Indonesia masih belum memiliki Cyber Security, Data Cisco mencatat pada tahun 2014 Indonesia adalah negara dengan trafik kejahatan cyber terbesar
4
Good Regulation • the rules and procedures of a system should be specified clearly, enforceable and their consequences predictable. A system which is not legally robust or in which the legal issues are poorly understood could endanger its participants. Poor understanding can give participants a false sense of security leading them for example, to underestimate their credit or liquidity exposures. Participants, the system operator, and other involved parties – in some cases including customers – should understand clearly the financial risks in the system and where they are borne. An important determinant of where the risks are borne will be the rules and procedures of the system. These should define clearly the rights and obligations of all the parties involved and all such parties should be provided with up-todate explanatory material. In particular, the relationship between the system rules and the other components of the legal environment should be clearly understood and explained. In addition, key rules relating to financial risks should be made publicly available. CPSS, ‘Core Principles for Systemically Important Payment Systems’
Pajak dan E-Commerce Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce 4 Model transaksi E-Commerce; 1.Online Marketplace 2.Classified Ads 3.Daily Deals 4.Online Retail
7
Extra Teritorial Jurisdiction • Pasal 2 : Undang-undang ini berlaku untuk : – Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE; – Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia; – Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
8
Waktu Pengiriman & Penerimaan Kecuali diperjanjikan lain (Pasal 8): • •
Waktu Pengiriman IE/DE: • IE/DE telah dikirim dgn alamat yang benar dan telah memasuki sistem elektronik yang berada diluar kendali Pengirim. Waktu Penerimaan IE/DE: • IE/DE memasuki Sistem Elektronik dibawah kendali Penerima.
9
Kewajiban Penyelenggara Sistem Vide UU ITE • Penyelenggara Sistem Elektronik harus (Pasal 15): – Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik, kecuali : • Dalam keadaan keadaan memaksa; • Terdapat kesalahan/kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
• Persyaratan minimum Penyelenggara sistem Elektronik (Pasal 16): – – – –
Dapat menampilkan IE/DE secara utuh dalam masa retensi; Dapat melindungi availability, integrity, authentication, confidentiality dan access IE; Dapat beroperasi secara properly/sesuai sisdur; Mengumumkan sisdur/petunjuk sistem elektronik dalam bahasa, informasi dan simbol yang dapat dipahami stake holder – Up date sisdur/petunjuk scr berkelanjutan
10
Agen Elektronik •
•
•
UU ITE dan PP-PSTE mengatur mengenai AGEN ELEKTRONIK: Penyelenggara agen elektronik wajib • Bertanggungjawab atas segala akibat hukum atas: • transaksi elektronik yang menggunakan agen elektronik • Gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung. Harus menyediakan fitur pada agen elektronik tertentu yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi (edit, cancel, dll) dalam proses transaksi. VS Pasal 54 Draft PP-E-Commerce: • Suatu kontrak elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi dengan suatu perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha. • terminologi AGEN ELEKTRONIK perlu diadopsi dalam draft PP E-commerce.
11
Subject & Liabilities ... (Psl 21)
• Pelaku Transaksi – Dilakukan sendiri – Melalui pemberian kuasa – Melalui agen elektronik
• Tanggung Jawab – Sendiri – Pemberi kuasa – Penyelenggara Agen Elektronik Kecuali tdp: - Kelalaian/kesalahan pengguna - force majeur
12
Disharmony Draft PP E-Commerce dengan Peraturan Perundangan Lainnya
13
Asas Netral Teknologi UU ITE/PP PSTE •
Psl 3 UU ITE: – Pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas …kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Psl 3)
•
Psl 54 PP PSTE: – Tanda tangan elektronik dpt bersertifikasi dan tidak bersertifikasi – Memiliki dampak terhadap kekuatan pembuktian. VS
• Psl 57 (2) PP PSTE: – Penyelenggara tanda tangan elektronik….wajib menggunakan …teknik kriptografi (Ini sudah keluar dari asas netral teknologi).
Draft PP E-Commerce • Pasal 34 (2) – Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik…dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh suatu Sertifikat Elektronik yang terpercaya… – Secara a-contrario maka Tanda Tangan Elektronik yang tidak didukung oleh sertifikat elektronik TIDAK DAPAT dijadikan bukti tulisan yang autentik…
Electronic Signature •
Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11): – terdiri dari Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lain; – yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
•
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001), ... Alongside “Digital Signature” based on Public-Key Cryptography, the broader notions of “electronic signature” mechanism : • Biometric • Personal Identification Numbers (PIN) • Digitized versions of handwritten signatures; • Clicking an “OK-Box”. • American Bar Association, broad legal concept of signature: • Digital Signature • Digitized images of paper signatures; • Typed notations such as “/s/John Smith” • Addressing notations, such as electronic mail origination headers. 15
Syarat Sah Electronic Signature
•
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan (UU ITE Pasal 11): a. Data hanya terkait dengan penanda tangan; b. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; c. Segala perubahan atas tanda tangan dapat diketahui; d. Segala perubahan atas IE yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik setelah waktu penandatangnan dapat diketahui; e. Terdapat cara mengidentifikasi Penanda Tangan; f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan persetujuan Penanda Tangan atas IE terkait.
•
Pasal 11.d UU ITE diadopsi dalam Pasal 53 (2) PP PSTE dan selanjutnya DIKOREKSI oleh Pasal 53 (3) PP PSTE: • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menjamin INTEGRITAS Informasi Elektronik. 16
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Aturan Terkait Certification Authority (CA): (Pasal 13) • Setiap orang berhak menggunakan jasa CA untuk pembuatan Tanda Tangan Elektroniknya; • CA harus memastikan keterkaitan tanda tangan elektronik dengan pemiliknya (big question: apakah td. Tgn elektronik = digital signature??) • CA dapat berbadan hukum Indonesia atau asing; • Penyelenggara sertifikasi asing harus terdaftar di Indonesia;
•
Tugas Certification Authority (CA): Menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi: – metode identifikasi Penanda Tangan; – hal yang digunakan untuk mengetahui data diri si pembuat tanda tangan; – untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
Umumnya CA selalu terasosiasi dengan Digital Signature 17
Wajibnya DIGITAL SIGNATURE???
18
Yuridiksi … (1) UU ITE/PP PSTE
• Pasal 18 UU ITE – Para pihak berwenang menetapkan hukum dan forum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional – Bila tidak diatur khusus, maka didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional • The basis presence principle • Principle of effectiveness
Draft PP E-Commerce •
•
Terhadap transaksi perdagangan mlli sistem elektronik di DN dan di LN yang menyangkut kepentingan nasional berlaku hukum Indonesia (psl 4) Pasal 5: – – –
•
Boleh berdasarkan kesepakatan sepanjang posisi tawar seimbang Bila tidak ditentukan tegas, berlaku hukum Ina dan forum di PN Jakarta Pusat Bila terjadi sengketa, konsumen dpt menggugat melalui BPSK atau ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen
Pasal 7: Penawaran scr umum berlaku hukum Indonesia. Sepanjang tidak ditentukan lain…pilihan hukum dan forum dalam transaksi privat adalah hukum Indonesia/kompetensi relatif/peradilan niaga.
19
Yuridiksi … (2) UU Perlindungan Konsumen •
•
Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Psl 1 (10) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: ….. (Psl 18 )
Draft PP E-Commerce • Penjelasan Pasal 5: – Yg dimaksud dgn posisi tawar menawar yang seimbang adalah posisi yg setara dgn semangat saling menguntungkan. Indikatornya adl perjanjian yg tidak memuat unfair contract terms, atau tidak dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha yang hanya menguntungkan salah satu pihak/pelaku usaha dan melepaskan tanggung jawabnya.
20
Penawaran & Penerimaan Transaksi E-Commerce … (1) UU ITE/PP PSET •
•
Saat Transaksi Elektronik terjadi ( UU ITEPasal 20): – Saat penawaran yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. – Persetujuan dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik PP PSTE (Psl 50) – Transaksi elektronik tjd pada saat tercapai kesepakatan… – Kesepakatan terjadi pd saat penawaran transaksi yg dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima – Kesepakatan: (1) tindakan penerimaan yg menyatakan persetujuan; (2) pemakaian objek oleh pengguna…
PP E-Commerce • Penawaran scr elektronik adl tindakan penawaran mlli komunikasi elektronik dari Pelaku Usaha kepada pihak lain (Draft PP ECommerce Psl 1 (15); • Persetujuan scr elektronik adl tindakan/pernyataan persetujuan/penerimaan scr sadar atas syarat dan kondisi yang disampaikan dalam Penawaran Elektronik…(online/offline) (Draft PP ECommerce Psl 1 (16).
21
Penawaran & Penerimaan Transaksi ECommerce … (2) • Problem Terkait Penawaran dan Penerimaan: – Terkait definisi Pengirim dan Penerima dlm UU ITE/PP PSTE dikaitkan dengan transaksi e-commerce melalui website (pull or push information?) – “Offer” is not the same with “Invitation to Treat” or “Invitation to Negotiate” • Some activities to be appear making offers, but legally are not, e.g: displays of goods for sale, brochures, website, etc.
– Bila Konsep Invitation to Treat diterima di Indonesia, maka PELAKU USAHA adalah bukan pihak yang melakukan PENAWARAN sebagaimana diatur dlm banyak pasal di Draft PP E-Commerce, melainkan KONSUMEN. 22
Data Elektronik Sebagai Alat Bukti • Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE – IE/DE dan/atau hasil cetaknya merupakan : – alat bukti hukum yang sah; – Perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia
• Pasal 44 UU ITE Alat Bukti penyidikan, penuntutan & pemeriksaan di sidang Pengadilan: – Alat bukti yang sah mnrt ketentuan perundangan; – Alat bukti lain berupa IE &/ DE;
•
Perdata 1866 BW & 164 HIR – – – – –
Bukti tulisan; Saksi-saksi; persangkaan2; Pengakuan; dan sumpah
Pidana
•
184 KUHAP – – – – –
Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan Terdakwa 23
Ketentuan Dokumen Tertulis vs UU ITE • Pasal 6 UU ITE IE/DE tetap dianggap sah meskipun : – Terdapat ketentuan (dibawah UU) yang mensyaratkan suatu dokumen harus berbentuk tertulis; dan – dengan syarat: Informasi dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
24
Dokumen Harus TETAP Tertulis • Pasal 5 ayat 4 UU ITE
•
Pengecualian IE/DE: – Surat yang oleh UU dipersyaratkan tertulis; – Surat beserta dokumen yang berdasarkan UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta PPAT. – Contoh: Cek, Sertifikat Tanah, Surat Perkawinan, dll VS Pasal 35 Draft PP E-Commerce: • IE terkait alat bukti yang sah dan mengikat, harus mempertimbangkan kesetaraan fungsional (functional equivalent approach): a. dalam hal tdp UU yang mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dalam bentuk tertulis di atas media kertas, maka persyaratan tsb dianggap telah terpenuhi oleh IE sebagai alat bukti, sepanjang dapat disimpan, diakses, ditampilkan…
25
Sertifikasi Keandalan Pasal 9 UU ITE : • Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 10 UU ITE: • Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik DAPAT disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (Trust Mark).
VS Pasal 42 Draft PP - Ecommerce: • Pelaku Usaha wajib memastikan substansi atau materi iklan yg disampaikan tidak bertentangan dgn peraturan perundangan di bidang perlindungan konsumen & persaingan usaha yg dibuktikan dengan PENCANTUMAN trust mark …..
Privacy Privacy (Pasal 26 UU ITE) • Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. • Pasal 57 dan 58 Draft PP E-Commerce belum memuat prinsip Pasal 26 UU ITE. • Draft PP-E-Commerce direkomendasi untuk memiliki aturan terkait: – – – – –
Opt in or Opt Out policy Cookies Policy Privacy Policy Hyperlink Policy dll
27
Bank Indonesia’s Role • UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 – Pasal 7 : “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. – Pasal 8 : “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sbb.: • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; • Mengatur dan mengawasi bank.
Sistem Pembayaran Secara Elektronik – CLC 28 September 2005
31
Status dan Kedudukan Bank Indonesia • Kewenangan dalam Sistem Pembayaran, al:
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan
Menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.
Standar Keamanan Sistem Pembayaran E-Commerce UU BI & PBI/SEBI • BI menentukan standar sistem keamanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank mapun institusi lain seperti telco.
Draft PP – E-Commerce • Pasal 60 (1): Penyelenggara sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan sistem elektronik yang ditentukan oleh Menkominfo… • Pasal 60 (2): Penetapan standar level keamanan sbgmn pd ayat (1) ditentukan oleh Menkeu, BI dan/atau OJK.
33
Batalnya Kontrak Elektronik & Liabilities • Pasal 76 Draft PP E-Commerce: – Kontrak elektronik otomatis batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat tidak adanya akuntabilitas sistem; – Akibat kesalahan teknis, tidak terdapat kewajiban pengembalian barang yg telah diterima (dianggap pemberian Cuma-cuma); – Kerugian yg timbul menjadi tanggungjawab pelaku usaha (pedagang, penyelenggara transaksi dan penyelenggara sarana perantara);
• Perlu re-visit, mengingat: – Kontrak pada esensinya adalah kesepakatan para pihak. Adanya kesalahan sistem dapat dimitigasi dan dikompensasi berdasarkan kesepakatan; – Liabilities dibebankan kepada banyak pihak, padahal bisa saja kesalahan yang timbul hanya pada salah satu pihak saja. Perlu sinkronisasi dengan prinsip hukum Principal dan Agency.
34
Liabilities Kerugian • Pasal 21 Draft PP Ecommerce: – Dalam hal transaksi e-commerce merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian kpd menteri – Pelaku usaha yang dilaporkan, harus menyelesaikan ganti rugi. – Pelaku usaha yg tidak menyelesaikan masalah ganti rugi dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri yg dapat diakses publik
• Comment: Ketentuan ini berisiko tidak fair karena pelaku usaha terkesan langsung dihukum tanpa adanya proses konfirmasi dan ‘trial’ serta pembelaan diri. Dapat saja klaim konsumen sebenarnya tidak berdasar. Perlu didiskusikan lagi.
35
TERIMA KASIH
Iwan Setiawan, SH. L.LM Email :
[email protected] Phone: 021-29815438
