Memahami dan Mengelola Dampak HAM

6

Memahami dan Mengelola Dampak HAM

Operasi Freeport Indonesia di Pegunungan Tengah Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengharuskan kami memahami dengan detail dampak potensial tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kami harus memitigasi dan mengeliminasi setiap risiko pelanggaran HAM. Karenanya, kami berkomitmen untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsipprinsip UN Global Compact, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta perundangan lainnya yang berlaku. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

88

Agar komitmen itu berlangsung secara merata, kami menerbitkan buku saku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Ditekankan kepada seluruh Freeporters, bahwa agar secara sukarela:

•

Menyadari bahwa keamanan adalah kebutuhan dasar, yang sama dimiliki oleh setiap individu, masyarakat, bisnis dan pemerintah. Mengakui bahwa keamanan dan penghormatan terhadap HAM dapat dan harus berlangsung secara konsisten. Hal ini juga disosialisasikan kepada seluruh komunitas yang ada di lingkungan perusahaan untuk saling menjaga keamanan, karena keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak.

•

Memahami bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk meningkatkan dan melindungi HAM dan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang berlaku. Kami mengakui, bahwa kami

Kami menghormati dan mempromosikan penegakkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, khususnya yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan hukum kemanusiaan internasional. •

•

•

Menekankan pentingnya menjaga integritas personel dan properti perusahaan. Dan untuk kepentingan ini, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan, harus dilakukan bersamaan dengan mempraktikkan standarstandar internasional tertinggi yang berlaku, dan meningkatkan kepatuhan pada prinsipprinsip penegakan hukum internasional yang berlaku (misalnya, Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum). Asas ini meminta agar semua pihak dapat menjaga aset, properti, dan personel yang ada di lingkungan perusahaan, karena semua unsur itu dijamin/dilindungi oleh hukum. Mencatat dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat setempat akibat dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Kami mengakui pentingnya nilai keterlibatan masyarakat sipil serta pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara asal untuk turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat selain upaya untuk memitigasi semua potensi konflik, jika mungkin. Memahami bahwa informasi yang berguna dan dapat dipercaya adalah komponen yang sangat penting dalam keamanan dan HAM, kami mengakui pentingnya berbagi dan memahami pengalaman kami masing-masing mengenai, antara lain, praktik dan prosedur keamanan yang terbaik, situasi HAM di negara, dan petugas keamanan umum dan petugas keamanan swasta, yang tunduk pada batasanbatasan kerahasiaan.

•

Menyadari bahwa pemerintah negara asal dan institusi-institusi multilateral, pada saat tertentu, dapat membantu pemerintah negara tuan rumah mereformasi sektor keamanan, mengembangkan kapasitas institusional dan memperkuat aturan-aturan hukum. Kami mengakui pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh Perusahaan dan masyarakat sipil dalam mendukung upaya-upaya ini.

kami berkomitmen untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip , dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta perundangan lainnya yang berlaku

Kebijakan dan Manajemen HAM Kebijakan kami mengenai Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia, mewajibkan kami untuk mengelola komitmen kami kepada penegakkan nilai-nilai universal HAM dalam sebuah manajemen kinerja HAM secara berkesinambungan dan bersungguh-sungguh menjamin bahwa operasi perusahaan dilaksanakan dengan tata-cara yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, standar internasional lainnya yang berlaku mengenai hak-hak asasi manusia, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

89

Dalam interaksi sosial-kemasyarakatan, kami menyadari tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan masyarakat lokal. Dalam hal ini kami mengeluarkan kebijakan:

• •

•

•

Melakukan kerja berkesinambungan untuk memahami budaya dan pola sosial masyarakat adat wilayah operasi atau eksplorasi Perusahaan. Kami secara intensif terus melakukan pengkajian untuk memahami dan berkontribusi bagi kemajuan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesehatan masyarakat adat.

•

Melakukan konsultasi dengan masyarakat sekitar operasi—khususnya dengan masyarakat adat mengenai masalah operasional yang penting yang akan membawa dampak terhadap komunitas mereka.

•


Menegakkan kerjasama dengan pemerintah, penduduk setempat, dan organisasi non-pemerintah secara teratur untuk memperbaharui integrasi sosial dan/atau rencana pengembangan yang berkelanjutan. Rencana ini ditujukan pada masalah kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat penutupan operasi.

•

Mendorong kesadaran di antara para karyawan terhadap perangai, kepercayaan, dan martabat dari komunitas adat.

•

Menyadari pengaruh perusahaan yang sedemikian besar terhadap masyarakat adat.

Sedangkan dalam hubungan industrial ketenagakerjaan, kami secara ketat memberlakukan kebijakan pemenuhan prinsip-prinsip dasar HAM: penghapusan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi di tempat kerja; jaminan kebebasan berkumpul; jaminan hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan pemaksaan dalam tenaga kerja; dan penghapusan tenaga kerja anak-anak. Secara dalam konteks hubungan industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebijakan ini melingkupi hal-hal sebagai berikut: •

90

Membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan masyarakat adat dari wilayah operasi atau eksplorasi perusahaan.

Mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan tentang HAM yang berlaku dan

•

•

• •

•

• •

memasukkannya dalam konteks praktik ketenagakerjaan; Mematuhi standar internasional yang berlaku bagi kesehatan dan keselamatan kerja; Mempekerjakan sebanyak mungkin anggota komunitas masyarakat adat; Menyediakan pelatihan, khususnya kepada masyarakat adat untuk mempersiapkan mereka untuk dipekerjakan dalam operasi kami; Mempromosikan karyawan berdasarkan pada kemauan dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaannya tanpa memandang umur, jenis kelamin, etnik, suku, warna kulit, bahasa, kecenderungan seksual, agama, afiliasi politik, atau afiliasi kesukuan. Dalam hal ini, kami memberlakukan upaya khusus untuk melatih dan mempekerjakan penduduk asli melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, Papuan Affairs Department dan Papuan Bridge Program; Memastikan bahwa karyawan dibayar secara adil; Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan bebas dari diskriminasi dan pelecehan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual; Menghargai hak karyawan untuk bergabung dalam serikat pekerja atau perkumpulan yang terkoordinasi lainnya; Melarang hubungan kerja terhadap tenaga kerja paksa, wajib, atau anak-anak; dan Mengakomodasikan hak karyawan untuk mendapatkan hak berunding berdasarkan adanya rasa kesepakatan bersama.

Proses Uji Tuntas Risiko HAM

Kami melakukan identifikasi dan dokumentasi mengenai potensi risiko HAM. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pembinaan hubungan ini dilakukan oleh petugas penegak HAM Freeport Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi di bidangnya. Proses identifikasi risiko HAM dan penegasan mengenai komitmen penegakkan HAM juga termaktub dalam perjanjian dengan para kontraktor kami. Ada beberapa hal penting yang kami identifikasi, antara lain: risiko keamanan; potensi kekerasan; rekam jejak (track record) kinerja HAM setiap individu dan lembaga yang hendak bekerja sama dan menjadi bagian dari Freeporters; rujukan

Ada beberapa hal penting yang kami identifikasi, antara lain: risiko keamanan; potensi kekerasan; rekam jejak ( ) kinerja HAM setiap individu dan lembaga yang hendak bekerja sama dan menjadi bagian dari

aturan hukum; analisis konflik; hingga mekanisme penyerahan alat pengaman baik yang mematikan maupun tidak mematikan untuk petugas keamanan umum dan swasta. Khusus mengenai penyerahan alat, diperhatikan seluruh semua persyaratan lisensi ekspor yang relevan, dan kemungkinan langkah-langkah untuk meringankan konsekuensi negatif yang dapat diperkirakan, termasuk pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan peralatan yang dapat menuntun pada kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dalam membuat penilaian risiko, kami juga mempertimbangkan semua insiden masa lalu yang relevan yang melibatkan penyerahan alat sebelumnya

Aparat Keamanan dan HAM

Kawasan operasi Freeport Indonesia dikategorikan pemerintah sebagai Kawasan Objek Vital Nasional (OBVITNAS). Karenanya, pengamanan dilakukan secara ganda: TNI-POLRI (umum [pemerintah]) bersama Petugas Keamanan internal perusahaan maupun petugas keamanan dari perusahaan jasa keamanan (swasta). Walaupun pemerintah memiliki peran utama dalam memelihara hukum dan ketertiban, keamanan dan penghormatan terhadap HAM, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya tindakan dari pihak penyelenggara keamanan umum, sesuai dengan perlindungan dan penegakkan HAM.

Pelatihan bagi aparat keamanan di Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa pengamanan operasional dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap HAM.

Dalam usaha mengurangi risiko kekerasan dan untuk meningkatkan penghormatan kepada HAM secara umum, kami terus saling berkonsultasi dan saling membuka saluran komunikasi dengan pemerintah serta menyelenggarakan pelatihan yang efektif mengenai HAM. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar penyediaan, pengaturan, pengerahan dan pengaturan keamanan disediakan dengan cara yang sesuai dengan komitmen dan kebijakan HAM serta sesuai dengan standar internasional. Penggunaan jasa pihak keamanan


91

swasta tetap harus berkoordinasi dengan pihak keamanan negara (penegak hukum, khususnya), dengan tentunya jasa mereka akan kami gunakan setelah dinyatakan lulus dari proses uji tuntas risiko HAM dan menandatangani perjanjian kerja sama untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai universal HAM. Selain itu, jasa keamanan dari pihak perusahaan keamanan swasta akan kami perlukan bilamana jasa keamanan dari pemerintah masih perlu dibantu. Hal ini berkaitan dengan petugas keamanan swasta yang sifatnya adalah hanya sebagai pendukung dari jasa keamanan Pemerintah setempat.

pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengevaluasi laporan-laporan tersebut, melakukan penyelidikan bila diperlukan, meneruskannya kepada pejabat pemerintah yang sesuai, dan apabila memungkinkan, kepada organisasi non-pemerintah apabila dipandang perlu. HRCO juga bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh dugaan, mengawasi seluruh investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang ada dan/atau mencegah masalah terjadi di masa yang akan datang. Khusus untuk penanganan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas, Divisi External Affairs di Departemen Community Relations kami mengembangkan Sistem Manajemen Pengaduan/ Perselisihan/Keluhan Komunitas. Sistem ini dirancang mulai dari penerimaan, investigasi, proses banding, mediasi, penyelesaian dan pelaporan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas dalam sebuah format aplikasi (Incident Management System, IMS).

Sertifikat Tahunan dan Audit HAM

Secara berkala, kami bekerja sama dengan suatu badan independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan untuk menguji efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut

Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

92

Kami menargetkan, bahwa di setiap tempat operasi mempunyai Petugas Penegak Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Chief Officer, HRCO). HRCO ini akan bertanggung jawab dalam menerima seluruh laporan mengenai kemungkinan

Setiap tahun beberapa golongan karyawan yang ditunjuk, diantaranya karyawan senior, seluruh karyawan keamanan, dan juga seluruh karyawan pengembangan masyarakat diminta dan diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan surat jaminan HAM kepada HRCO yang berisi bahwa mereka tidak mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dapat melanggar HAM dan tidak pernah menyaksikan kegiatan semacam itu. Setelah itu HRCO akan membuat laporan kepada Komite Kebijakan Umum dari Dewan Direktur FCX setiap tahun mengenai pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan. Secara berkala, kami bekerja sama dengan suatu badan independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan untuk menguji efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut. Temuan dari audit semacam itu diharapkan akan mengarahkan hal-hal yang harus diperbaiki di mana Perusahaan akan menanggapi dengan rencana untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Laporan audit dan tanggapan dari Perusahaan akan tersedia untuk umum.


93

Kinerja HAM Kami Kinerja HAM

Pada tahun 2012 kami tidak mendapatkan pelaporan mengenai kasus diskriminasi. Target kami melatih 100% personel keamanan pada tahun 2012 sudah tercapai. Sedangkan pelatihan HAM untuk karyawan, personel TNI/Polri dan juga pihak lain hingga tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 24 Jumlah dan Pelatihan HAM Freeport Indonesia selama tiga tahun terakhir (2010-2012) Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Jam Pelatihan

Karyawan Freeport Indonesia

18.731

37.462

Karyawan Perusahaan Mitra dan Kontraktor

21.742

43.484

Lain-lain

2.772

5.544

TNI - Polri

3.784

7.568

47.029

94.058

Tabel 26 Tren Jumlah Keluhan Komunitas Adat Kategori

Total

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, kami telah menyelesaikan 40 kasus HAM. Mayoritas kasus berkenaan dengan kategori hubungan industrial dan kriminal. Adapun kasus-kasus yang sudah kami selesaikan sejak 2010 hingga 2012 adalah seperti terlihat dalam tabel berikut.


Tabel 25

Kasus HAM yang Sudah Diselesaikan

Kasus

2010

2011

2012

Industrial

1

3

6

10

Kriminal

5

4

2

11

Diskriminasi

0

0

0

0

Intimidasi

0

0

0

0

Pelecehan Seksual

1

1

2

4

Pelecehan Intelektual

1

2

0

3

Pencemaran Nama Baik

1

0

0

1

Lain-lain*)

0

2

9

11

Total

Total

40

Keterangan: *) Kasus Lain-lain cenderung kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

94

Kecenderungan keluhan dan perselisihan antara Freeport Indonesia dengan komunitas adat dalam kategori manfaat bagi komunitas dan lingkungan, cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebaliknya, terdapat peningkatan keluhan dan perselisihan dalam kategori klaim hak atas tanah adat. Hingga kini kami masih sedang memberikan tanggapan, melakukan konsultasi, investigasi, dan pembinaan hubungan serta membuat rencana tindakan untuk sejumlah klaim dari masyarakat adat berkenaan dengan perolehan manfaat, serta masalah polusi dan sedimentasi Sirsat, hak atas tanah adat, dan keluhan mengenai keamanan. Kami menargetkan seluruh kasus yang ada hingga akhir 2012 bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

Manfaat bagi Komunitas Ketenagakerjaan Lingkungan Kesehatan/Keselamatan Hak Asasi Manusia Hubungan dengan Masyarakat Adat Klaim Hak atas Tanah Adat Kerusakan Fisik Properti Keamanan Total Keluhan

2010*)

2011*)

2012*)

2 1 2 1 0 0

0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0

1 0 0 7

3 0 0 5

5 0 1 8

Keterangan: *) Keluhan yang muncul di tahun 2010, 2011, dan 2012 masih aktif hingga kini.

Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Berpendapat

Pada bulan Juli tahun 2011 dimulai perundingan antara kami dengan Pengurus Unit Kerja Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KEP SPSI) Freeport Indonesia, sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17. PKB adalah perjanjian yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Perundingan PKB ke-17 tahun 2011 itu memberikan masukan untuk didiskusikan lebih detail dari Pengurus Unit Kerja (PUK) seperti usulan kenaikan upah dan tambahan insentif lainnya. Perundingan berhasil diselesaikan dan mencapai kesepakatan dan pada 25 Januari 2012 telah ditandatangani PKB ke-17 oleh Presiden Direktur kami dan Ketua PUK KEP SPSI Freeport Indonesia. Upaya untuk mendorong kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat secara adil terus kami fasilitasi. Berbagai bentuk pertemuan konsultasi publik baik dalam rangka perubahan struktur organisasi kerja, fungsi kerja, kebijakan hingga perubahan prosedur standar kerja rutin

Upaya untuk mendorong kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat secara adil terus kami fasilitasi. Berbagai bentuk pertemuan konsultasi publik baik dalam rangka perubahan struktur organisasi kerja, fungsi kerja, kebijakan hingga perubahan prosedur standar kerja rutin dilakukan dilakukan. Selain membahas perubahan tersebut, kami juga meminta masukan dari karyawan. Dengan demikian, terjadi pola hubungan komunikasi dua arah untuk semakin mempertegas dan memperkokoh bahwa kami adalah milik karyawan dan merupakan bagian integral yang tidak bisa terpisahkan.


95

REKOGNISI

Berkat komitmen

Selain itu, berkat program pendidikan lingkungan—

manajemen puncak dan

siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum—

terutama untuk para pekerja, keluarganya, para

upaya yang konsisten

yang dilaksanakan oleh Seksi Environmental

dalam penyelenggaraan

Lingkungan Hidup, Freeport Indonesia meraih

Awareness and Education pada Departemen

pertambangan dan bisnis yang

dua penghargaan dari the Wildlife Habitat Council

baik, Freeport Indonesia pada

for Learning Program sebagai Rookie of the Year

tahun 2012 mendapatkan

dari lembaga yang sama. Pada tahun sebelumnya,

(WHC). Kedua penghargaan itu, Corporate Land 2012, bukanlah merupakan penghargaan pertama

berbagai pengakuan dan

Freeport Indonesia meraih penghargaan

penghargaan, baik di tingkat

penghargaan, WHC menyatakan bahwa apa

nasional maupun internasional. Di bidang lingkungan hidup—di mana Freeport

Wildlife at Work. Dalam sambutan untuk kedua yang telah ditunjukkan oleh Freeport Indonesia sangatlah membanggakan dan patut dicontoh, dan untuk itu perusahaan induk kami, Freeport McMoRan kemudian juga diberi penghargaan

Indonesia melakukan banyak sekali upaya

Conservation Education and Outreach Award.

untuk memastikan bahwa dampak negatifnya

Tentu saja, penghargaan ini kami sikapi dengan

diminimalkan sepanjang periode operasi, dan

kerendahan hati, karena kami sendiri masih melihat

pemulihan dilakukan setelah lahan dimanfaatkan—

bahwa pendidikan lingkungan yang kami lakukan

pengakuan ditunjukkan oleh sertifikat ISO

masih bisa ditingkatkan dalam cakupan program,

14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan

kelompok sasaran, maupun dampaknya.

tembaga dan emas. Sertifikat yang berlaku pada tahun 2012 adalah sertifikat dari SGS, dengan nomor ID01/2709, yang berlaku sejak 14 April 2011 hingga 14 April 2014. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001, yang menandakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan memang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kami bertekad untuk terus membuktikan komitmen


96

Di bidang sosial, yang kami peroleh pada tahun 2012 di antaranya adalah enam penghargaan dari acara Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Pemerintah Republik Indonesia dan Corporate Forum for Community Development (CFCD). Tiga penghargaan Platinum—yang merupakan penghargaan tertinggi—kami peroleh untuk

pengelolaan lingkungan ini, tidak saja dengan

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

mempertahankan sertifikasi ini, melainkan juga

Berbasis Desa, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

dengan membuktikannya melalui peningkatan

dan Kelahiran, serta Pengendalian Malaria dan

kinerja yang terukur.

Penanggulangan HIV/AIDS.

Sertifikat ISO 14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan tembaga dan emas. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001.

Penghargaan Learning Rookie of the Year 2012 dari the Wildlife Habitat Council (WHC).

Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensnya sebagai Laboratorium Penguji.

Penghargaan Best of the Best AIDS Award 2012 untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja.

Penghargaan the Best Team Performance untuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Preparedness & Response, EP&R) Freeport Indonesia pada tahun 2012.

Penghargaan dalam sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Penghargaan Corporate Land for Learning Program dari the Wildlife Habitat Council (WHC).

Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI).

Penghargaan The Best in Mining Industry Category dalam Strategy-into-Performance Execution Excellence Awards (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program Operation Excellence (OpEx).


97

Sementara, tiga penghargaan Gold diberikan

Penghargaan tersebut diberikan kepada

Kemenkokesra dan CFCD kepada kami untuk

perusahaan yang melaporkan DHE dengan akurat,

Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi

lengkap dan tepat waktu, serta aktif memberikan

Balita, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan

pandangan dalam diskusi-diskusi tentang DHE

Penciptaan Akses Air Minum/bersih dan Sanitasi

yang diselenggarakan oleh BI. Ini membuktikan

Lingkungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten

bahwa keterbukaan dalam penerimaan memang

Mimika. Baik penghargaan Platinum maupun Gold

kami tegakkan, dan kami berharap untuk bisa terus

tersebut menjadi pemacu kami untuk terus bekerja

memberikan bukti komitmen tersebut kepada

keras meningkatkan manfaat program kami untuk

seluruh pemangku kepentingan.

masyarakat. Selain itu, kami juga mendapatkan penghargaan Program penanggulangan HIV/AIDS yang kami

The Best in Mining Industry Category dalam

laksanakan sudah mendapatkan berbagai

Strategy-into-Performance Execution Excellence

penghargaan dalam beberapa tahun terakhir.

Awards (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program

Di tahun 2012, program tersebut juga mendapatkan

Operation Excellence (OpEx). Ini merupakan

penghargaan Best of the Best AIDS Award 2012

penghargaan kali kedua yang diberikan kepada

untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja

Freeport Indonesia pada ajang yang sama.

dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penghargaan ini, sebagaimana yang dinyatakan

Republik Indonesia.

oleh para jurinya, merupakan bukti keunggulan kami dalam perumusan dan eksekusi strategi

Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja,

yang menghasilkan kinerja yang tinggi bagi

Freeport juga mendapatkan berbagai penghargaan.

perusahaan dan pemangku kepentingan—termasuk

Tim Tanggap Darurat (Emergency Preparedness &

masyarakat, pekerja, dan pemegang saham.

Response, EP&R) Freeport Indonesia pada tahun

OpEx sendiri telah dijalankan sejak tahun 2003,

2012 meraih empat Medali Emas dalam Indonesian

dan penghargaan tersebut merupakan salah satu

Fire Rescue Challenge Competition (IFRC) yang

dorongan untuk terus menjalankannya, demi

diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan

peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan

Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena keempat

optimalisasi aset yang kami miliki.

medali tersebut, maka tim tersebut juga diganjar dengan penghargaan the Best Team Performance. Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI) merupakan penghargaan di bidang ekonomi yang diraih Freeport Indonesia di tahun Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

98

2012.

Penghargaan Platinum untuk Program Pengendalian HIV/AIDS, TB, dan Malaria

Penghargaan Platinum untuk Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi Balita.

Penghargaan Platinum dalam Pengembangan Peternakan Lokal untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Timika

Penghargaan Gold atas Partisipasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Penghargaan Gold dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika

Penghargaan Gold untuk Program Sanitasi dan Air Bersih yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.


99

INDIKATOR GLOBAL REPORTING INITIATIVE G4

I. Standar Pengungkapan Umum • • • • • • •

Strategi dan Analisis. (3, 2) Profil Organisasi. (2, 4, 5, 9) Aspek-aspek Material dan Batasan. (11, 12) Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan. (16) Profil Laporan. (2, 5) Tata Kelola. (10, 11) Etika dan Integritas. (11)

Ekonomi Kinerja Ekonomi EC1.

Nilai ekonomi langsung yang dibuat dan dibagikan. (54, 55, 56) EC2. Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain terhadap aktivitas perusahaan terkait dengan perubahan iklim. (Tidak dilaporkan) EC3. Cakupan dari kewajiban-kewajiban yang didefinisikan perusahaan dalam hal rencana manfaat. (Tidak dilaporkan) EC4. Bantuan finansial dari pemerintah. (Tidak dilaporkan)

Pasar EC5. EC6.

Rasio pendapatan level masuk berdasarkan gender dibandingkan dengan upah minimum regional di mana terdapat operasi perusahaan. (Tidak dilaporkan) Proporsi manajer senior yang berasal dari masyarakat lokal di mana terdapat operasi perusahaan. (31, 32, 33)

Dampak Ekonomi Tak Langsung EC7. EC8.

Pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan yang didukung organisasi. (56, 57, 60) Dampak-dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besaran dampak-dampak tersebut. (66, 67, 68, 69)

Praktik Pembelian EC9.


100

Proporsi pembelian dari pemasok lokal di mana terdapat operasi perusahaan. (Tidak dilaporkan)

Lingkungan Material EN1. EN2.

Berat atau volume material yang digunakan. (Tidak dilaporkan) Persentase material input yang merupakan hasil daur ulang. (42)

Energi EN3. EN4. EN5. EN6. EN7.

Penggunaan energi di dalam perusahaan. (41) Penggunaan energi di luar perusahaan. (Tidak dilaporkan) Intensitas energi. (Tidak dilaporkan) Pengurangan konsumsi energi. (43) Pengurangan persyaratan energi dari produk dan layanan. (Tidak dilaporkan)

Air

EN8. EN9. EN10.

Volume total air yang dimanfaatkan berdasarkan sumbernya. (52) Sumber air yang terpengaruh secara signifikan oleh pemanfaatan air. (52) Persentase serta volume total air yang didaur ulang dan yang dimanfaatkan ulang. (52)

Keanekaragaman Hayati EN11. EN12. EN13. EN14.

Emisi EN15. EN16. EN17. EN18. EN19. EN20. EN21.

Wilayah operasi yang dimiliki, disewakan, dan dikelola yang berada di dalam atau di dekat area- area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. (45, 46) Deskripsi dampak-dampak signifikan dalam aktivitas, produk, dan layanan terhadap kondisi keanekaragaman hayati di dalam area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. (45, 46, 47) Habitat yang dilindungi atau direhabilitasi. (47, 49) Jumlah total spesies yang masuk IUCN Red List dan spesies yang masuk daftar konservasi nasional di dalam area operasi, berdasarkan tingkat risiko kepunahan. (Tidak dilaporkan)

Emisi GRK langsung (Cakupan 1). (42) Emisi GRK tak langsung dari sumber energi (Cakupan 2). (42) Emisi GRK tak langsung dari sumber lainnya (Cakupan 3). (42) Intensitas emisi GRK. (Tidak dilaporkan) Pengurangan emisi GRK. (42, 43) Emisi zat-zat yang berbahaya bagi ozon. (42) NOx, SOx, dan emisi udara lainnya yang signifikan. (42)

Limbah cair dan padat EN22. EN23. EN24. EN25.

Volume total limbah cair yang dibuang berdasarkan mutu dan tujuannya. (52) Berat limbah padat berdasarkan tipe dan metode pembuangan. (52) Jumlah dan volume total tumpahan yang signifikan. (Tidak dilaporkan) Berat limbah B3 (berdasarkan Konvensi Basel Anneks I, II, III, dan VIII) yang diangkut, diimpor, diekspor, serta persentase dari limbah padat yang dikapalkan ke luar negeri. (45)

EN26.

Identitas, ukuran, status perlindungan, serta nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan terpengaruh oleh buangan limbah cair dan air larian dari perusahaan. (Tidak dilaporkan)

Produk dan Layanan EN27. EN28.

Cakupan mitigasi dampak lingkungan dari produk dan layanan. (Tidak dilaporkan) Persentase produk yang dijual dan material pembungkusnya yang dikembalikan berdasarkan kategori. (Tidak dilaporkan)

Kepatuhan EN29.

Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan hidup. (39)

Pengangkutan EN30.

Dampak signifikan lingkungan sebagai akibat dari pengangkutan produk, barang lain, serta material yang dipergunakan untuk operasi, serta pengangkutan para pekerja. (Tidak dilaporkan)

Keseluruhan EN31.

Total biaya yang dikeluarkan serta investasi untuk perlindungan lingkungan berdasarkan jenisnya. (39)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Lingkungan EN32. EN33.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria lingkungan. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif lingkungan signifikan yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Lingkungan EN34.

Jumlah keluhan terkait dengan lingkungan yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (Tidak dilaporkan)

Sosial Sub-kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kerja yang Baik

Ketenagakerjaan LA1. LA2. LA3.

Jumlah total karyawan yang dipekerjakan, serta perputaran karyawan, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan tempat. (18) Manfaat yang diberikan kepada karyawan penuh- waktu yang tidak diberikan kepada karyawan temporer atau paruh-waktu, berdasarkan tempat operasi. (Tidak dilaporkan) Angka karyawan yang kembali bekerja setelah cuti parental, berdasar jenis kelamin. (Tidak dilaporkan)

Hubungan Karyawan/Manajemen LA4.

Periode pemberitahuan minimum terkait dengan perubahan operasi, termasuk yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama. (Tidak dilaporkan)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja LA5. LA6. LA7. LA8.

Persentase dari jumlah total karyawan yang menjadi perwakilan dalam komite K3 formal yang mengawasi dan memberi saran terkait program K3. (20, 22) Tipe dan angka kecelakaan kerja, penyakit terkait dengan kerja, jumlah hari yang hilang, ketidakhadiran, serta kecelakaan fatal terkait kerja, berdasarkan tempat dan jenis kelamin. (23) Pekerja dengan angka kecelakaan serta risiko penyakit terkait dengan kerja yang tinggi. (23) Topik-topik kesehatan dan keselamatan kerja yang masuk ke dalam Perjanjian Kerja Bersama. (Tidak dilaporkan)

Pelatihan dan Pendidikan LA9. LA10. LA11.

Jumlah jam pelatihan rata-rata per karyawan per tahun berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan. (24, 29) Program untuk manajemen keterampilan serta pembelajaran seumur hidup yang mendukung kemampuan karyawan untuk dipekerjakan (employability) dan membantu mereka dalam mengelola akhir karier. (30, 31) Persentase karyawan yang mendapatkan peninjauan berkala atas kinerja dan pengembangan karier, berdasarkan jenis kelami dan kategori karyawan. (Tidak dilaporkan)

Keragaman dan Kesetaraan Peluang LA12.

Komposisi organisasi tata kelola, serta uraian kategori karyawan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, keanggotaan kelompok minoritas, serta indikator keragaman lainnya. (32, 33)

Kesetaraan Remunerasi untuk Perempuan dan Laki-laki LA13.

Rasio gaji pokok dan remunerasi antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kategori karyawan dan tempat operasi. (Tidak dilaporkan)


101

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan LA14. LA15.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria praktik ketenagakerjaan. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif praktik ketenagakerjaan signifikan yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Praktik Ketenagakerjaan LA16.

Jumlah keluhan terkait dengan praktik ketenagakerjaan yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (21)

Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia Investasi HR1. HR2.

Jumlah total dan persentase perjanjian investasi dan kontrak signifikan yang memasukkan klausa HAM atau yang melalui penapisan HAM. (Tidak dilaporkan) Jumlah jam total pelatihan untuk karyawan mengenai kebijakan HAM atau prosedur terkait aspek-aspek HAM yang relevan untuk operasi , termasuk persentase karyawan yang telah mendapatkan pelatihan. (92)

Non-diskriminasi HR3.

Jumlah total kejadian diskriminasi serta tindakan perbaikan yang dilaksanakan. (94)

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif HR4.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, serta tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung hak-hak tersebut. (95)

Pekerja Anak HR5.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan terkait pekerja anak, serta tindakan yang dilaksanakan untuk berkontribusi pada tidak dipergunakannya pekerja anak. (89, 90)

Pekerja Paksa Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

102

HR6.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan terkait pekerja paksa, serta tindakan yang dilaksanakan untuk berkontribusi pada tidak dipergunakannya pekerja paksa. (89, 90)

Praktik Keamanan HR7.

Persentase personel keamanan yang telah mendapatkan pelatihan terkait kebijakan HAM perusahaan atau prosedur yang relevan dengan operasi. (91, 92, 94)

Hak Masyarakat Adat HR8.

Jumlah total kejadian yang terkait pelanggaran hak masyarakat adat serta tindakan yang diambil untuk memastikan dipenuhinya hak-hak mereka. (92, 94)

Penilaian HR9.

Jumlah total dan persentase operasi yang telah mendapatkan peninjauan atas HAM atau penilaian dampak. (92)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait HAM HR10. HR11.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria HAM. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif signifikan atas HAM yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (94)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait HAM HR12.

Jumlah keluhan terkait dengan HAM yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (92, 94)

Sub-kategori: Masyarakat Masyarakat Lokal SO1. SO2.

Persentase operasi yang memiliki pembinaan hubungan dengan masyarakat lokal, penilaian dampak, serta program pengembangan masyarakat. (60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74) Operasi yang memiliki dampak negatif signifikan aktual atau potensial terhadap masyarakat lokal. (58, 59)

Antikorupsi SO3. SO4. SO5.

Jumlah total dan persentase operasi yang telah dinilai risikonya terkait dengan korupsi, dan risiko- risiko signifikan yang terkait. (30) Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi. (30) Kejadian korupsi yang telah terbukti serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Kebijakan Publik SO6.

Total nilai sumbangan untuk kepentingan politik berdasarkan negara serta penerimanya. (Tidak dilaporkan)

Perilaku Anti-persaingan Usaha

Privasi Pelanggan

Kepatuhan

Kepatuhan

SO7.

SO8.

Jumlah total tindakan hukum terkait dengan perilaku anti-persaingan usaha, anti-trust, dan monopoli, serta hasilnya. (Tidak dilaporkan) Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. (Tidak dilaporkan)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Dampak atas Masyarakat HR10. HR11.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria dampak atas masyarakat. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif signifikan atas masyarakat yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Praktik Dampak atas Masyarakat HR12.

Jumlah keluhan terkait dengan dampak atas masyarakat yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (94)

Sub-kategori: Tanggung Jawab atas Produk Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan PR1. PR2.

Persentase kategori produk dan layanan signifikan yang telah mengalami penilaian dampak kesehatan dan keselamatan pelanggan dan upaya peningkatannya. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk dan layanan sepanjang daur hidup, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan)

Pelabelan Produk dan Layanan PR2. PR4. PR5.

Jenis informasi produk dan layanan yang dipersyaratkan oleh prosedur perusahaan terkait informasi dan pelabelan, serta persentase kategori produk dan layanan signifikan yang menjadi subjek persyaratan tersebut. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait informasi dan pelabelan produk dan layanan, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan) Hasil dari survei kepuasan pelanggan. (Tidak dilaporkan)

Komunikasi Pemasaran PR6. PR7.

Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsorship, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan)

PR8.

PR9.

Jumlah total keluhan terkait dengan pelanggaran privasi dan kehilangan data pelanggan. (Tidak dilaporkan) Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan. (Tidak dilaporkan)

II. Standar Pengungkapan Sektor Tambang dan Logam MM1. MM2. MM3. MM4. MM5. MM6. MM7. MM8. MM9. MM10. MM11.

Luas lahan (dimiliki, disewakan, dan dikelola untuk kegiatan produksi atau pemanfaatan ekstraktif) yang terganggu atau direhabilitasi. (44, 46) Luas dan persentase dari total lahan yang diidentifikasi membutuhkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan kriteria yang dinyatakan, serta luas dan persentase lahan yang telah memiliki rencana pengelolaan. (46) Jumlah total overburden, batu, sirsat, dan sludges, serta risiko-risiko yang terkait. (44) Jumlah pemogokan dan penghentian operasi yang memakan waktu lebih dari seminggu, berdasarkan negara. (21) Jumlah total wilayah operasi yang berada dalam atau dekat dengan tanah adat, serta persentase operasi atau wilayah yang memiliki perjanjian formal dengan masyarakat adat. (8, 9, 94) Jumlah dan deskripsi mengenai perselisihan yang signifikan terkait dengan pemanfaatan lahan, hak-hak masyarakat setempat, serta masyarakat adat. (13, 94) Derajat pemanfaatan mekanisme penyelesaian keluhan untuk mengatasi perselisihan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, hak-hak masyarakat setempat serta masyarakat adat, serta hasilnya. (13, 57, 58, 60, 94) Jumlah dan persentase tempat operasi perusahaan di mana di dalam atau di dekatnya terdapat pertambangan skala kecil, risiko-risiko yang terkait, serta tindakan untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut. (14) Tempat di mana terjadi pemindahan penduduk, jumlah rumah tangga yang dipindahkan di setiap tempat, serta pengaruh pemindahan penduduk terhadap kondisi rumah tangga yang dipindahkan. (Tidak dilaporkan) Jumlah dan persentase operasi yang telah memiliki rencana penutupan tambang. (14, 16, 73, 74) Program dan kemajuan yang terkait dengan penjagaan material. (41, 42)


103

Independent Assurance Statement Report No. 0913/BD/0085/JK To the management of PT Freeport Indonesia

Scope of Assurance

We were engaged by PT Freeport Indonesia (‘PTFI’) to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2012 (“the Report”). The assurance has been carried out by a multi-disciplined assurance team with a broad range of skills and depth of experience, thus providing a high level of competency for the assurance engagement.

We provided Type 2 assurance engagement under AA1000AS (2008). This involved: 1) an assessment of PTFI’s adherence to the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) and 2) an assessment on the accuracy and quality of specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope. The scope of work consists of: • Community Engagement and Development Program • Occupational Health and Safety • Energy, Waste Management and Biodiversity

Independence We were not involved in the preparation of any key part of the Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. We did not provide any services to PTFI during 2012 and 2013 that could conflict with the independence of assurance engagement.

Assurance Standards We conducted our work in accordance with ISAE3000 ‘Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information’ issued by the International Auditing and Accounting Standards Board. In addition, we have also planned and carried out our work in accordance with AA1000AS (2008) ‘AA1000 Assurance Standards (2008)’, issued by Accountability.

Level of assurance


104

Responsibility PTFI is responsible for all information and claims contained in the Report, including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation, etc. Our responsibility to the management of PTFI in performing this engagement is only for the purposes of verifying PTFI’s statements relating to its sustainability performance, more particularly as described in the agreed scope. Our responsibility is to express our conclusions in relation to the agreed scope.

Methodology

Our evidence-gathering procedures have been designed to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000 and a moderate level of assurance engagement as set out in AA1000AS (2008) in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to a very low level but not to zero.

We have assessed several assertions and specified data sets included in the Report and the systems and processes used to manage and report these using the following methods:

Criteria used

•

We have confirmed that the Report has been prepared according to the GRI G3.1 and the Application Level requirements. Moreover, the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness has also been used as criteria to evaluate the Report.

•

Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.mazars.co.id PT. Mazars

•

Reviewed Report, internal policies, documentation, management and information systems Carried out interviews with staff involved in sustainability-related management and reporting. Followed data trails to initial aggregated source and checked sample data to a greater depth during the engagement process.

Limitations Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information, and did not include any on-site validation of PTFI’s operations.

Conclusions AA1000 Accountability Principles Standard (2008) Findings and conclusions concerning adherence to the AA1000 Accountability Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness include:

 Inclusivity An assessment has been made to determine whether PTFI has included all key stakeholders in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability issues. We found that PTFI demonstrates a strong commitment to stakeholder inclusivity. PTFI has an effective system in place for key stakeholders to participate in the development of the organization's response in the context of sustainability. This is demonstrated, for instance, by conducting needs assessment surveys in relation to the community development program. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to improve stakeholder inclusivity systems and procedures on a regular basis in order to maintain their effectiveness.

 Materiality An assessment has been made as to whether PTFI has included in the Report the material information required by its stakeholders in order for them to be able to make informed judgments, decisions and actions. We found that PTFI has a strong process in place to determine material issues. Key material issues were adequately reported and were found to provide balanced information about PTFI's sustainability performance. A range of internal stakeholders are involved in PTFI's materiality determination process. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to conduct materiality tests on a regular basis in future Report.

Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.mazars.co.id PT. Mazars

 Responsiveness An assessment has been made as to whether PTFI demonstrates that it responds to its stakeholders and is accountable to them. PTFI was found to be responsive to key stakeholder concerns and expectations. This was achieved through the organization's allocation of resources to stakeholder engagement, the timeliness and accessibility of reported information, and the types of communication mechanisms regularly employed. Nevertheless, we recommend that PTFI continues to improve stakeholder engagement procedures on a regular basis in future Report.

The Reliability of Sustainability Performance Information Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the data of the Report has been materially misstated. All key assurance findings are included herein, and detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to PTFI management in a separate report.

Jakarta, September 03, 2013

James Kallman President Director Mazars is an international, integrated and independent organization, specializing in audit and assurance, accountancy, tax, legal and advisory services. Mazars can rely on the skills of 13,000 professionals in the 61 countries that make up its integrated partnership in Europe, Africa, the Middle East, Asia Pacific, North America, Latin America and the Caribbean, whilst in Indonesia it is served by PT Mazars, one of the leading sustainability assurance providers.


105

Memahami dan Mengelola Dampak HAM

Recommend Documents