MENJAWAB TANTANGAN KONSERVASI KELAUTAN,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (…MEMAHAMI MAKNA UNTUK MENGELOLA…)
DISAMPAIKAN OLEH
AGUS DERMAWAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN GILI TRAWANGAN, NOVEMBER 2010
Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut di Indonesia No A
B
Kawasan Konservasi Inisiasi Dephut Taman Nasional Laut Taman Wisata Alam Laut Suaka Margasatwa Laut Cagar Alam Laut Inisiasi DKP dan Pemda Taman Nasional Perairan (TNP Laut Sawu) Suaka Alam Perairan (limpahan Dephut) Taman Wisata Perairan (limpahan Dephut) Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Jumlah Kawasan 32 7 14 5 6 44 1 3 5 35
Jumlah Total Keterangan Selain itu ada beberapa upaya Konservasi Kawasan Perairan yang diinisiasi oleh DKP melalui : a.
Program COFISH berupa Suaka Perikanan sebanyak 3 kawasan seluas 453.23 Ha
b.
Program CRMP dan COFISH berupa DPL dan DPM sebanyak 25 kawasan seluas 2.085,90 Ha
76
Luas (Ha) 4.694.947,55 4.043.541,30 491.248,00 5.678,25 154.480,00 8.834.120,11 3.521.130,01 445.630,00 278.354,00 4.589.006,10 13.529.067,66
Suplay Penyediaan Induk Kegiatan Budidaya Laut Suplay Hasil Tangkapan yang Berkelanjutan 1. 2. 3.
Spill-over: penyebaran anak & induk baru Export-larvae: pasokan telur dan larva Mencegah Kolaps Perikanan
Penyedia Komoditas Pariwisata Bahari Pencipta Alternatif Pendapatan bagi Masyarakat
STANDAR IMPLEMENTASI – Pengelolaan KKP EFEKTIF
Indikator Penilaian Zonasi – manajemen plan (ada) Kelembagaan (ada) Infrastruktur dan peralatan(komunikasi, pengawasan, (ada – 60%) Kapasitas SDM (pengawas, pengelola, dll) Sistem pengawasan (berjalan) Peraturan pengelolaan kawasan (tarif masuk, peraturan zona, ijin, pemanfaatan, dll) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi ▪ Wisata (informasi dan promosi, program interpretasi, dll) ▪ Perikanan (tangkap rl, budidaya rl, dll) ▪ Rehabilitasi, dll
SOP Minimal tercapai 2010
Pendukung: Komitmen Daerah Penetapan KKP by MenKP
Dukungan Kegiatan Strategis
Pilot Project Pengelolaan KKP Laut Daerah (KKLD) percontohan Valuasi Ekonomi KKP penilaian sumberdaya, untuk pengambilan keputusan. Kebijakan/Pedoman Penilaian KKP efektif AWARD
KPA/KSA
Perubahan Nomenklatur
TWAL Gili Trawangan (NTB)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Padaido (Papua)
Taman Wisata Perairan
TWAL Kapoposang (Sulsel)
Taman Wisata Perairan
TWAL Pulau Pieh (Sumbar)
Taman Wisata Perairan
CAL Laut Banda (Maltra)
Taman Wisata Perairan
CAL Kep. Aru Tenggara (Maltra)
Suaka Alam Perairan
SML Raja Ampat (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
SML Kep. Panjang (Papua Barat)
Suaka Alam Perairan
RoadMAP Berita Acara Serah Terima tgl 4 Maret 2009. BA. 01/Menhut-IV/2009 – BA. 108/MEN.KP/III/2009 SK Penetapan Menteri KP tgl 3 September 2009 (Kep. 63/Men/2009 s/d Kep. 70/Men/2009)
Penataan Batas Kawasan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan, database kawasan Sosialisasi pengelolaan kawasan Pilot Project SDM, Sarana dan Prasarana Pengawasan, MPA, Rehabilitasi Kawasan Konservasi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Konservasi Dukungan kebijakan, sistem perencanaan dan pengembangan yang sinergis
Kegiatan Pariwisata Bahari telah berjalan baik Perlu pengelolaan lebih terpadu, melibatkan peran daerah Fungsi Pengawasan Kawasan Perlu ditingkatkan
Potensi Ekologis: pantai pasir putih yang indah, berbagai jenis terumbu karang diantaranya: Karang Lunak (Heliophora sp.), Anthiphates sp, Montiphora dan Acropbora dan berbagai jenis ikan hias yang menawan. Potensi Ekonomi: Kegiatan Pariwisata Bahari telah berjalan baik (diving, snorkling, sun bathing, kanoing, swimming, foto hunting dan Fishing, dll) Berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar Potensi Sosial Budaya:
Ada sistem yang berdampak baik terhadap fungsi kawasan AWIG-AWIG
Potensi Ekologi, Sosial Budaya dan Ekonomi
EVALUASI Fungsi Taman Wisata
TAMAN WISATA PERAIRAN
Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan dan Sekitarnya seluas lebih kurang 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
1. Mengumumkan dan mensosialisasikan KKPN
kepada masyarakat; dan
2. Menunjuk Panitia Penataan Batas Kawasan
yang terdiri dari unsur-unsur pejabat pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melakukan penataan batas
perancangan penataan batas; pemasangan tanda batas; pengukuran batas; pemetaan batas kawasan; sosialisasi penandaaan batas kawasan konservasi perairan; f. pembuatan berita acara tata batas; dan g. pengesahan batas kawasan konservasi perairan. a. b. c. d. e.
•
BKKPN KUPANG
LKKPN PEKAN BARU
FOKUS AREA:
• • • • • • • • • • •
TNP LAUT SAWU TWP KAPOPOSANG TWP PADAIDO SAP RAJAAMPAT SAP PANJANG SAP ARU TENGGARA TWP LAUT BANDA TWP 3GILI TWP P. PIEH CKKPN ANAMBAS KKP daerah (fasilitasi)
Diktum keenam SK Penetapan KKPN
BKKPN/LKKPN - Membuat SK/Surat Penugasan Personil (1 PNS), yang bertanggungjawab sebagai koordinator 1 KKPN - Membuat SK tim terpadu - Ad Hoc
Penyiapan PERMEN SATKER
- Koordinator tidak harus terus-menerus berkedudukan di lokasi KKPN - Koordinator, dibantu tenaga Honorer yang berkedudukan di lokasi KKPN - Koordinator, dibantu TIM AdHoc - Tugas Satker Melakukan kegiatan Pengelolaan di KKPN
• •
KKPN (TNP, SAP, TWP, SP) dikelola oleh UPT Nasional KKLD dikelola oleh Daerah (Seksi, Bidang, UPTD BLUD)
• • • •
Strategi dan Rencana Pengelolaan yang Jelas Pengelolaan JEJARING - TERINTEGRASI – TERPADU Pensinergian Peran dan Tanggungjawab Penguatan KEMITRAAN NGO, Perg. Tinggi, Swasta, dll
Pengelolaan Jejaring KKP secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
UPAYA POKOK PENGELOLAAN KKP JENIS KEGIATAN : a. Perlindungan habitat dan populasi biota perairan b. Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan c. Penelitian dan Pengembangan d. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan e. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat f. Pengawasan dan pengendalian g. Monitoring dan Evaluasi h. Pengembangan Program kerjasama / Jejaring Konservasi a. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi; b. monitoring sumberdaya; c. rehabilitasi habitat dan populasi; d. pengawasan; e. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana; f. penelitian; g. pendidikan; h. pariwisata dan rekreasi; i. perikanan berkelanjutan; k. pendanaan.
TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENYELARASAN URUSAN KKP dan KEMENHUT Serah terima 8 (delapan) KSA dan KPA Kemenhut ke Kemen KP Penetapan peraturan dibidang Konservasi 8 KSA/KPA ditetapkan MenKP sebagai SAP dan TWP
Memperkuat SDM dan Lembaga Pengelola (UPT)
Dirjen KP3K mengirim surat ke Dirjen PHKA berisi usulan membentuk tim baru terkait penyelarasan urusan di bidang konservasi spesies aquatik
Menteri KP mengirim surat ke Menteri Kehutanan mengenai pelimpahan pengelolaan TNL dan konservasi
