MELIPUT PEMILU 2014 Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi. COVERING ELECTION 2014 Engagement with Audience and Editorial Independence DEWAN PERS

MELIPUT PEMILU 2014

Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi

COVERING ELECTION 2014

Engagement with Audience and Editorial Independence

DEWAN PERS I

II

MELIPUT PEMILU 2014 Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi

COVERING ELECTION 2014 Engagement with Audience and Editorial Independence

Cetakan pertama: September 2014 Hak Cipta pada © Dewan Pers Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Meliput Pemilu: Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi Covering Elections: Engagement with Audience and Editorial Independence -Cet. I. Jakarta: Meliput Pemilu: Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi V + 130 hlm, 15.5 x 20.5 cm ISBN: 978-602-8721-23-3

Dewan Pers Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat Telp. (021) 3504874-75, 77 Faks. (021) 3452030 www.dewanpers.or,id | www.presscouncil.or.id [email protected] Twitter: @dewanpers

Thomson Foundation 46 Chancery Lane London, WC2A 1JE United Kingdom [email protected] www.thomsonfoundation.org

III

DAFTAR ISI | CONTENTS •

Media dan Pemilu 2014

| 1

• Media and 2014 General Election •

| 11

Media Menorehkan Jejak dalam Masa Pemilu Panduan Bagi Para Redaktur Dalam Menghadapi Tantangan Digital di Ruang Redaksi 24 Jam

| 21

• Media Making Their Mark at Election Time | 35 Guidelines for Editors in Chief to Meet The Digital Challenge in the 24/7 Newsroom Lampiran 1: Makalah Narasumber • Media Making Their Mark at Election Time Aidan White

| 49

•

Winning Against the National Media in the Multimedia 24/7 News Era | 53 John Aglionby

•

More Light, Less Heat – Elections and Public Interest Coverage | 57 David Quin

•

Getting on Top of Election Coverage – Planning is Key Odd Isungset & Bettina Peters

•

Jurnalisme Online & Liputan Pemilu 2014 Nezar Patria

•

Mengolah Berita Pilpres Ninok Leksono

IV

| 81

| 67

| 63

•

Media dan Pemilu Imam Wahyudi

| 85

•

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Aceh | 103 Ridwan Hadi

•

Pembelajaran Dari Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 Teguh Purnomo | 109

Lampiran 2: Pernyataan Dewan Pers • Seruan Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pers dan Pelaksanaan Pemilu 2014 | 119 •

•

Seruan Dewan Pers tentang Pilihan Non-Aktif Atau Mengundurkan Diri Bagi Wartawan yang Memutuskan Menjadi Caleg, Calon DPD, atau Tim Sukses •

•

A Joint Appeal The Press Council and the Broadcasting Commission of Indonesia About The press and the conduct of elections to 2014 | 121

| 123

The Voice of the Press Council About The choice of to be Non-Active or to step down for the Journalists who decide to run for the Legislative, Regional Legislative or the team of the party | 125

Surat Edaran Dewan Pers Tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa | 127 •

The Newsletter of the Press Council On The independency of the journalist and political advertisement in mass media

| 129

V


Media dan Pemilu 2014 Pengantar Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014, Dewan Pers bekerja sama dengan Thompson Foundation (dengan dukungan dana dari Norwegian Foreign Ministry), menyelenggarakan rangkaian seminar dan pelatihan Media Meliput Pemilu. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan Editor Roundtable Meeting, di Dewan Pers, pada 19 Mei 2014, dan berlanjut dengan acara pelatihan wartawan di Bandung (21-23 Mei), Semarang (3-5 Juni), dan Banda Aceh (17-18 Juni). Sejumlah pembicara internasional menjadi narasumber dalam kegiatan seminar dan pelatihan ini--selain pembicara lokal dari Dewan Pers, KPU, dan Bawaslu. Mereka adalah John Aglionby (Redaktur Financial Times), Aidan White (Direktur Eksekutif Ethical Journalism Network), David Quin (Thomson Foundation), dan Odd Isungset (Redaktur Harian Brennpunk, Norwegia). Acara Editor Roundtable Meeting, sebagai pembuka rangkaian kegiatan, mendiskusikan tema: Lesson Learnt on Indonesian Legislative Election Coverage (Pelajaran dari Liputan Media dalam Pemilu Legislatif). Acara ini dihadiri 30 pemimpin redaksi dari berbagai media di Jakarta. Acara pelatihan di tiga kota mengangkat tema: Engagement with Audience and Editorial Independence during Presidential Election (Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi Dalam Pemilihan Presiden). Acara melibatkan 60 peserta, masing-masing 20 peserta untuk tiap kota, mencakup pemimpin redaksi media, redaktur senior dan wartawan lapangan. Rangkaian pelatihan di tiga kota ini ditutup dengan kunjungan dan diskusi dengan redaksi media: Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), Serambi Indonesia (Banda Aceh). Buku kecil (booklet) ini merupakan rangkuman hasil diskusi editors roundtable meeting dan substansi materi pelatihan di tiga kota tersebut, dengan tambahan sejumlah referensi pernyataan dan aktivitas Dewan Pers terkait dengan Pemilu 2014.

1


Tim Pelaksana (Lukas Luwarso, Christiana Chelsia Chan, Samsuri, Setyohadi) menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga program kerjasama Dewan Pers dengan Thomson Foundation ini dapat berjalan baik. Peran Dewan Pers Dalam diskusi roundtable Dewan Pers dengan para pemimpin redaksi di Jakarta—bertema Lesson Learnt on Indonesian Legislative Election Coverage—dua isu yang paling menarik perhatian adalah soal quick count (hitung cepat) dan media ownership (kepemilikan media). Media dinilai terlampau “terhanyut” dengan perhitungan hasil hitung cepat, yang langsung muncul di layar televisi beberapa saat setelah pemungutan suara dilaksanakan. Hasil quick count yang langsung muncul di televisi menyebabkan media merasa pemilu sudah selesai, dan liputan media lebih terfokus pada informasi dan analisa terhadap angka-angka hasil quick count. Padahal, Dewan Pers mengingatkan, banyak kecurangan terjadi justru setelah pemungutan suara selesai, praktek jual-beli suara (vote-buying) marak terjadi, dan liputan media massa tidak berhasil membongkar praktek kecurangan tersebut. Praktek “membeli suara” begitu marak, namun hampir tidak ada liputan media yang mampu mengungkap dengan gamblang, dan membuktikan, adanya praktek tersebut. Dalam diskusi juga terungkap praktek vote-buying ini mempengaruhi berkurangnya belanja iklan di media. Pada Pemilu Legeslatif 2014, jumlah iklan media ruang—seperti poster dan spanduk yang mengiklankan caleg—relatif tidak sebanyak pemilu legeslatif tahun-tahun sebelumnya. Belanja iklan di media massa pun juga diindikasikan mengalami penurunan di banding Pemilu sebelumnya. Berkurangnya belanja iklan ruang dan media, karena para caleg lebih memilih “membelanjakan” uang lebih tepat sasaran, yaitu membeli suara para pemilih di level kelurahan atau menyuap panitia pemilihan di KPUD. Isu lain yang menarik didiskusikan adalah menyangkut kepemilikan media atau konglomerasi media. Dengan semakin maraknya 2


konglomerasi media, kepemilikan media semakin terkonsentrasi kepada segelintir pemilik, hal ini berpotensi membahayakan kemerdekaan pers. Terbukti pemilik dapat dengan mudah mempermainkan fungsi pers sekadar menjadi alat kepentingan politiknya. Dalam konteks pemilu, pemilik media adalah ancaman serius dari independensi jurnalis dan profesionalisme pers, khususnya pemilik media yang berambisi memenangkan jabatan politik dan berafiliasi pada partai politik. Pada Pemilu 2014 sedikitnya tiga pemilik konglomerasi media berkompetisi untuk menjadi penguasa politik. Dan mereka terbukti menyalahgunakan media miliknya sekadar menjadi corong kampanye politik. Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menegur lembaga pers penyiaran atau stasiun televisi, yang selama masa kampanye pemilihan presiden terindikasi melakukan penyimpangan atas prinsip independensi dan menyalahgunakan pers untuk kepentingan kelompok. Melalui siaran pers, Dewan Pers dan KPI, menyebutkan: “Frekuensi pemberitaan MetroTV memberikan porsi dan durasi yang lebih banyak kepada pasangan calon Jokowi-JK dibanding pasangan calon Prabowo-Hatta. Juga, pemberitaan TVOne memberikan porsi dan durasi pemberitaan yang lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK”. Teguran yang sama juga ditujukan kepada RCTI, MNC TV dan Global TV yang memberikan porsi pemberitaan lebih banyak kepada pasangan calon Prabowo-Hatta dibandingkan pasangan calon Jokowi-JK. Dewan Pers dan KPI mengingatkan agar pengelola lembaga pers penyiaran menjaga integritas dan independensi dalam melakukan peliputan pemilu. “Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media.” Sudah menjadi tradisi bagi Dewan Pers untuk menyelenggarakan seminar, diskusi, dan pelatihan menyangkut media dan pemilu—selain mengeluarkan edaran atau pernyataan untuk merespon persoalan yang berkembang. Upaya ini dilakukan untuk terus mengingatkan komunitas pers agar selalu bersikap profesional dalam meliput pemilu. Sejumlah

3


seruan dan pernyataan yang dikeluarkan Dewan Pers terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014, antara lain: -- Mengimbau agar wartawan menyatakan non-aktif atau mengundurkan diri jika memutuskan mencalonkan diri menjadi calon legislatif, calon Dewan Pimpinan Daerah, atau menjadi Tim Sukses bagi calon kepala daerah, caleg, atau capres. Seruan Nomor: 02/Seruan-DP/II/2014 (24 Februari 2014). Dalam seruan ini Dewan Pers juga mengingatkan komunitas pers tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa. -- Mengeluarkan Seruan Bersama Tentang Pers dan Pelaksanaan Pemilu 2014, meminta pengelola pers agar: (1) Menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu; (2) Menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional; (3) Bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan; (4) Menjaga pagar api (firewall) dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis; (5) Memahami, memperhitungkan dan mencegah resiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak profesional dan tidak menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran; dan (6) Memberitakan pesan pendidikan tentang pemilu dan rekam jejak para calon dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden (Pernyataan bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, 14 Maret 2014). -- Menggelar jumpa pers dan mengeluarkan siaran pers untuk memberi peringatan etik kepada pemilik perusahaan pers terkait dengan liputan tentang Pemilu 2014. Meminta pemilik perusahaan pers untuk tetap menjunjung tinggi kaedah pers, antara lain menghormati pekerja persnya sendiri, termasuk menghormati sikap profesional mereka sebagai jurnalis (18 Maret 2014). -- Mengeluarkan Pernyataan (Bersama KPI) tentang Independensi Media Penyiaran: (1) Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam perikehidupan publik. (2) Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar 4


Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media. (3) Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran (2 Juni 2014). Selain mengeluarkan pernyataan dan seruan, Dewan Pers juga melakukan aksi nyata, antara lain, bertemu dengan pimpinan televisi dan organisasi pers membahas liputan pemilu mengingatkan agar media penyiaran bersikap profesional (18 Juni 2014); Dewan Pers juga mengundang pimpinan TVOne dan Metro TV untuk memberikan teguran atas liputan pemilu di kedua media tersebut yang dinilai bias dan memihak (4 Juli 2014). Panduan Untuk Redaksi Dalam diskusi roundtable dengan para pemimpin redaksi, Aidan White (Direktur Eksekutif Ethical Journalism Network) mengingatkan terdapat lima aspek dalam meliput pemilu, yaitu: tranparansi; manajemen keredaksian yang baik; jurnalisme yang berkualitas; pelibatan publik sebagai audiens; dan kerja sama antar-media. Tranparansi media dimulai dengan menetapkan secara gamblang pernyataan tidak memihak serta tidak ada konflik kepentingan—khususnya untuk redaksi media yang pemiliknya ikut berkompetisi dalam pemilu. Redaksi media massa wajib menetapkan standar profesional pada manajemen keredaksian yang berlaku untuk seluruh jajaran wartawan, dimulai dari pemimpin redaksi hingga ke reporter yunior. “Perlu dibuat pedoman internal bagi jajaran redaksi berbasis pada kode etik jurnalistik; salah satu yang terpenting adalah tidak mentolerir adanya kampanye negatif dalam pemberitaan,” kata Aidan. Aidan memberikan 10 kiat praktis dalam meliput pemilu, antara lain: (1) Jangan terburu-buru menyebarkan informasi sebelum memverifikasi; (2) Tidak memihak, selalu memberikan porsi yang sama untuk masing-masing kandidat; (3) Menghormati perbedaan dan keragaman; (4) Menghindari sensasi: “Tidak semua pernyataan 5


dramatis dari kandidat bernilai berita”; (5) Jangan menerima suap. Baik berupa uang maupun bentuk/fasilitas lainnya; (6) Jangan menjanjikan liputan berita kepada kandidat; (7) Jika ada pernyataan serangan dari kandidat, beri kesempatan kandidat lainnya menjawab; (8) Pernyataan yang bernada menghasut atau menyerang tidak perlu diberitakan; (9) Beritakan apa yang disampaikan kandidat, bukan apa yang disampaikan pendukungnya; (10) Tidak memihak dalam perdebatan politik. Sementara itu John Aglionby, Redaktur Financial Times, dalam pemaparannya sebagai narasumber pada pelatihan jurnalistik di Bandung menyatakan faktor penting dalam meliput pemilu adalah berada pada tempat yang penting dan waktu yang tepat. Banyak peristiwa dalam pemilu, tetapi tidak mungkin semuanya diliput, oleh karena penting untuk memastikan “dimana dan kapan”. Redaksi media juga perlu menyiapkan tulisan atau laporan panjang, berdasarkan riset dan dokumentasi yang baik, menyangkut calon pemenang pemilu. Sehingga ketika pemenang pemilu telah resmi diumumkan, media mampu menyajikan laporan yang lengkap dan komprehensif secara cepat. Termasuk yang penting, menurut John, adalah mempersiapkan materi pemberitaan pasca pemilu. Mengingat proses pemilu berlanjut setelah pengumuman pemenang, seperti proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang berlangsung beberapa minggu, momen pasca pemilu juga tidak kalah menarik untuk diberitakan. Termasuk meliput bagaimana pihak yang kalah merespon hasil pemilu. Sisi lain dari liputan pemilu yang tak kalah penting untuk diliput, menurut David Quin (Thomson Foundation), adalah mengangkat aspek-aspek yang “ringan”, humanis, dan menarik minat audiens, dari pelaksanaan Pemilu. Dalam pemaparannya bertema More Light, Less Heat – Elections and Public Interest Coverage, David menguraikan, liputan pemilu tidak musti harus selalu isu-isu yang berat, melainkan perlu juga yang enteng-enteng. Mengingat kecenderungan warga Indonesia yang masih suka berbagi informasi melalui tatap muka, dari mulut-ke mulut (gosip), maka tidak ada salahnya media memasok informasi ringan namun berkualitas. Misalnya informasi tentang kiprah caleg artis yang berprestasi seperti Rieke Pitaloka (yang terbukti mendapat suara terbesar nomor dua 6


di daerah pemilihannya) atau Nurul Arifin. Fenomena artis menjadi politisi juga terjadi di berbagai negara, di Amerika Serikat ada Ronald Reagan dan Arnold Schwazenegger, misalnya. Aspek ringan dari liputan Pemilu misalnya dengan menulis sisi human interest dari politisi. Misalnya, bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bermain gitar atau menciptakan lagu di tengah musim kampanye. Atau kisah-kisah lucu dan menarik lainnya yang menimpa politisi selama proses Pemilu. Yang penting, David mengingatkan, kisah-kisah ringan itu adalah kesaksian yang dilihat atau didengar oleh wartawan (informasi dari tangan pertama). Ketentuan standar jurnalistik profesional juga berlaku untuk liputan berita ringan, seperti: harus faktual dan telah diverifikasi, ada validasi dan konfirmasi. Media Online dan Media Sosial Masa kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 relatif sepi dibandingkan Pemilu 2004 dan 2009. Kampanye akbar atau arak-arak motor dan mobil tidak seramai dan semeriah pemilu sebelumnya. Di dunia nyata kampanye partai politik memang tidak sehingar bingar perdebatan dan polemik di dunia maya atau di media sosial. Nezar Patria, anggota Dewan Pers, menyebutkan pemanfaatan media sosial untuk sarana kampanye secara masif dimulai pada pilkada DKI. Joko Widodo, figur yang populer di kalangan golongan muda memulai mengoptimalkan media sosial untuk menjaring suara. “Pemilih pemula yang berjumlah sekitar 30 persen dari total pemilih, merupakan target utama dari kampanye media sosial,” urainya. Televisi memang masih menjadi media yang paling banyak diakses oleh masyarakat, itu sebabnya parpol dan capres masih memasang iklan di televisi. Namun, perbincangan di media sosial ternyata jauh lebih efektif untuk mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat. Berdasarkan hasil monitoring PoliticaWave.com, terdapat fakta menarik, bahwa capres dan partai yang paling banyak beriklan di layar televis bukanlah capres yang paling populer di media sosial. Popularitas calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, mendominasi percakapan di media sosial (dan kemudian terbukti memenangkan Pemilu). 7


Pada era media sosial, media online, dan citizen journalism peran media tradisional (mainstream) seperti koran, majalah, radio atau televisi, dalam pemilu boleh jadi tidak sepenting pada masa lalu. Media online memiliki karakteristik yang tidak dimiliki media tradisional, yaitu: informasi dapat disampaikan dengan cepat; informasi yang sudah diunggah dapat diakses kembali dengan mudah; audiens dapat memilih informasi yang diinginkan; informasi dapat disajikan dengan lebih kreatif berupa teks, suara, dan gambar; dan audiens dapat berpartisipasi dalam melengkapi atau mengoreksi informasi dan mengomentari dengan segera. Meskipun demikian media online (khususnya media sosial dan jurnalisme warga) juga memiliki sejumlah kekurangan, khususnya menyangkut kredibilitas sumber informasi dan mekanisme verifikasi. Internet dan media sosial sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, media sosial juga sangat efektif menjadi sarana kampanye negatif, menyebar rumor dan gosip. Tenggat waktu yang kaku (yang lazim di media cetak dan penyiaran) tidak berlaku untuk media online. Informasi terus diproduksi dan diunggah 24 jam-per hari di media online, akibatnya seringkali kualitas informasi kurang terkontrol dengan baik. Melibatkan Publik John Aglionby, Redaktur Financial Times, dalam pemaparannya pada pelatihan jurnalistik di Bandung menyampaikan pers perlu memahami siapa audiensnya dan informasi apa yang mereka inginkan. Dalam pemaparan berjudul “strategi memenangkan persaingan informasi antara media nasional dan media lokal” John menyampaikan perlunya melibatkan dan berinteraksi dengan audiens. Di era media multi-platform saat ini, perusahaan media umumnya memiliki berbagai jenis media (cetak, penyiaran, internet, dan media sosial). Itulah sebabnya sudah bukan zamannya lagi, informasi media bersifat satu arah. Pengelola media wajib berinteraksi dengan audiensnya. Menurut John, beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan audiens adalah mempromosikan berita melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Reddit); menanggapi komentar dari audiens terhadap berita 8


yang diunggah di internet; dan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) untuk berita yang paling menarik perhatian. John juga mengingatkan agar pengelola pers memanfaatkan beragam cara melakukan dan menyiarkan liputan dengan mengoptimalkan berbagai medium. Selain merancang dan menulis untuk edisi cetak, saat yang bersamaan perlu dipikirkan untuk menyebarkan atau mengemas informasi untuk medium internet, blog, podcast, video, dan lain-lain. Meskipun demikian John mengingatkan, prinsip yang terpenting tidak boleh diabaikan: informasinya benar dan faktual. Bagi media lokal atau daerah, John memberi saran, agar selalu mencari sudut pandang lokal dalam menggali dan mengemas informasi yang berskala nasional. Upaya media melibatkan publik atau audiens dalam menyebarkan informasi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (1) melakukan jajak pendapat, (2) wawancara langsung ke audiens, dan (3) menyelenggarakan forum diskusi dengan audiens. Media perlu melakukan jajak pendapat dalam meliput pemilu agar dapat mengidentifikasi preferensi audiensnya. Selain itu reportase ke lapangan dengan menemui publik untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap merupakan cara paling efektif melibatkan publik. Selanjutnya membuat diskusi terfokus dengan publik merupakan cara efektif untuk mendapatkan input. Media juga dapat mengoptimalkan kecenderungan publik yang aktif dalam aktivitas jurnalisme warga untuk meminta mereka mengirimkan informasi yang berkaitan dengan pemilu. Jika perlu sediakan ruang atau rubrik “liputan warga” dan menunjuk salah satu anggota audiens menjadi redaktur rubrik itu. Informasi yang bersumber dari warga (crowd sourced information) biasanya lebih otentik dan mampu mengkaver wilayah yang lebih luas—dengan demikian membantu keterbatasan sumber daya wartawan media.

9


Penutup Dalam diskusi editors roundtable di Dewan Pers muncul pertanyaan menggelitik dari salah seorang peserta, apakah media mainstream (koran, majalah, radio, dan TV) masih penting sebagai sarana mengakses informasi di tengah meningkatnya penetrasi media online dan media sosial. Sejauh mana pembaca atau sirkulasi media cetak di Indonesia meningkat atau menurun; bagaimana pula dengan rating siaran televisi yang gencar menyiarkan informasi pemilu, apakah rating meningkat? Di era ketika kecenderungan orang mengakses informasi melalui smartphone, tablet, dan laptop, media tradisional telah menyesuaikan diri melalui “media konvergensi”. Produk media tradisional pun disebarkan melalui media sosial dan online, dan bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Pada akhirnya wacana diskusi dan pelatihan di empat kota menegaskan persoalan bukan pada “media”-nya (sebagai medium), melainkan “produk jurnalisme”-nya. Forum menyimpulkan bahwa jurnalisme bukanlah pengeras suara dan wartawan bukan juru tulis. Wartawan diingatkan untuk terus menjaga independensi dan imparsialitas dalam meliput pemilu. Media dituntut untuk mengecek latar belakang para politisi, mempertanyakan visi dan misi, mengungkap dari mana dana kampanye. Seperti yang disampaikan anggota Dewan Pers, Ninok Leksono: “Tugas pers adalah menggantikan spekulasi dan desas-desus dengan informasi yang benar dan faktual.”

10


Media and 2014 General Election Introduction To prepare for 2014 presidential election, the Press Council cooperated with Thompson Foundation (with financial support from the Norwegian Foreign Ministry) in running a series of seminars and workshops on media coverage. It started with Editor Roundtable Meeting at the council on 19 May 2014, followed by journalists workshop in Bandung (21-23 May), Semarang (3-5 June), and Banda Aceh (17-18 June). A number of international speakers presented in the seminars and workshops, along with some local speakers from the council, General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), and Elections Supervisory Agency (Badan pengawasan Pemilu/Bawaslu). They are John Aglionby (editor of the Financial Times), Aidan White (the executive director of Ethical Journalism Network), David McQuin (Thompson Foundation), and Odd Isungset (managing editor of Brennpunk, Norway). Editor Roundtable Meeting, as the first event in the series, discussed the theme: Lesson Learnt on Indonesian Legislative Election Coverage. Thirty chief editors from various media in Jakarta attended the event. The workshops in three cities focused on the theme: Engagement with Audience and Editorial Independence during Presidential Election. The event involved 60 participants, 20 participants in each city, which included chief editors, senior editors, and journalists. The series of workshops were concluded with visits and discussions with the editors of Pikiran Rakyat (Bandung), Suara Merdeka (Semarang), and Serambi Indonesia (Banda Aceh). This booklet is a summary of results of the discussion during editors roundtable meeting and the materials of the three cities workshops, plus some references on the statements and activities of the press council in regards to 2014 General Election.

The implementing team consists of Lukas Luwarso, Christiana Chelsia Chan, Samsuri and Setyohadi, address its thankful to all parties who supported the cooperation between Press Council of Indonesia and Thomson Foundation. 11


The Role of the Press Council During the roundtable discussion between the council and the chief editors in Jakarta, entitled Lesson Learnt on Indonesian Legislative Election Coverage, there were 2 issues that emerged as the points of interest: quick count and media ownership. The media is considered to be “too inclined” to the results of the quick count which appeared shortly on TV after the election was conducted. The results of the quick count that were instantly shown on TV caused the media felt that the election was over, and hence the media coverage focused rather on the information and analyses on the quick count numbers. On the contrary, the council reminded that many cases of foul plays and vote buying occurred after the election was over, and media coverage was not successful in exposing the practices of foul plays. The practice of “vote buying” which was abundant, with almost no media coverage which was able to expose it completely is an evidence of the practice itself. The discussion also revealed that this practice influenced the decrease in the advertisement spending in the media. In the 2014 legislative election, the number of advertisement through the space media – such as posters and banners which advertised the legislative member candidates – was relatively less than during the previous legislative election. There was also an indication that the amount of advertisement spending in mass media also experienced a decrease, because the candidates preferred to “spend” their money on the thing that was more on target for them, i.e. buying the votes in village level or to bribe the election committee members in local KPU. Another interesting issue discussed was the ownership of media or media conglomeration. With the growth of media conglomeration, the ownership of media is concentrated on a handful individuals and hence this has the potentials of threatening freedom of the press. Owners may easily play with the function of the press and use it as their political tool.

12


In the context of election, media owners are a serious threat of journalists’ independence and press professionalism, in particular those whose ambition is to win political positions and are affiliated to political parties. In 2014 general election, there were at least three media conglomerates who competed to become political figures. They were then found to misuse the media that they owned as their means for political campaigns. The press council and Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran Indonesia/KPI) have sent a formal warning to broadcasting press institution or television stations that showed the indication of violating the principle of independence and misuse the press for the interests of certain groups during the campaign for presidential election. Through their press release, the council and KPI stated: “Metro TV provided more portion and longer duration to JokowiJK compared to Prabowo-Hatta as the president-vice president candidate. Similarly, TVOne conducted the similar act for PrabowoHatta.” The same warning went to RCTI, MNC TV, and Global TV which provided more air time to the candidate Prabowo-Hatta compared to Jokowi-JK. The Press Council and KPI reminded the managers of broadcasting press institution to maintain their integrity and independence in election coverage. “Using the coverage for the interests of certain parties is against the principles of independence and violating the journalism ethical codes as well as the standards of protecting the profession of journalists which had been ratified by all media group owners.” It is the tradition of the council to held seminars, discussions, and trainings in regards to media and election – in addition to circulating releases and statements to respond on issues. This effort is conducted to constantly remind the press community to act professionally in election coverage. Several appeals and statements that the council released in regards to 2014 election among a few are: -- To appeal to the journalists to declare their non-activeness or to 13


resign if they decide to run for a legislative position, to become a candidate of local party leader, or to be involved in the success team of the candidate for local government office, legislative member, or president (Appeal No. 02/Seruan-DP/II/2014 (24 February 2014) . In the appeal, the council also reminded the press community about the journalists’ independence and the publication of political advertisement in mass media. -- To release a joint appeal regarding Press and the 2014 Election, appealing the press managers to; (1) maintain integrity and act independently in covering the election; (2) run the function of social control professionally; (3) be fair by providing the same opportunity to all participants of the election and to be transparent; (4) maintain the firewall by separating editorial from business space; (5) understand, calculate, and prevent bad risks that may arise from unprofessional coverage and that do not follow the journalism ethical codes as well as the guidelines of broadcasting practice and the standards of broadcasting program; and, (6) publishing educational messages about the election and the track records of the candidates in the legislative and presidential election (Joint Appeal of the Press Council and KPI, 14 March 2014) -- To held a press conference and circulate a press release to give an ethical warning to the owners of the press companies in regard to 2014 election coverage. To ask the owners to uphold the press principles, among a few, to respect their press workers, including to respect their professionalism as journalists (18 March 2014) -- To release a statement (with KPI) regarding the Independence of Broadcasting Media: (1) the press must maintain their integrity and be independence in covering the election, as well as adhering to the democratic principles of journalism and maintaining harmony in public life. (2) using the coverage for the interests of certain parties is against the principle of independence and violating the journalism ethical codes and the 14


standards of protecting the profession of journalists which had been ratified by all media group owners. (3) using the coverage for the interests of certain parties is against the guideline of broadcasting conducts and the standards of broadcasting programs (Pedoman Perilaku Penyiaran and Standar Program Siaran (P3 and SPS) KPI 2012, as regulated in the regulation No. 32/2002 about broadcasting (2 June 2014). In addition to releasing statements and appeals, the council also did some actual actions, among a few, meeting the leaders of TV stations and press organizations in regards to the election coverage in order to remind the broadcasting media to act professionally (18 June 2014). The council also invited the managers of TVOne and Metro TV to reprimand them on their coverage that was considered to be bias and leaning toward certain candidate (4 July 2014). Guidelines for the Editors In the roundtable discussions with the chief editors, Aidan White (the Executive Director of Ethical Journalism Network) reminded the editors of the five aspects of covering election, i.e. transparency, good editorial management, quality journalism, public involvement as the audience, and cooperation among media. The media transparency started by stating openly the position on not taking sides and not involving in conflicts of interests – particularly those whose media owners competed in the election. The editors of the mass media have the obligations to set professional standards in the editorial management which apply to all journalists, from the chief editors to the junior reporters. “An internal guide needs to be written for the editorial board which is based on the journalism ethical codes. One of the most important principle is not tolerating negative campaign in the coverage,” said White. White gave 10 tips in covering the election, among a few: (1) don’t rush into publishing certain information without verification, (2) do not take sides, always provide the same portion for each candidate, (3) respect differences and diversity, (4) avoid sensational news: “not 15


all dramatic statements of the candidate have news value.”, (5) never accept any forms of briberies, be it in the form of money or other facilities, (6) never promise coverage to any candidates, (7) if there is an offensive statement from one candidate, give an opportunity to the other candidates to respond, (8) any statements that have the tendencies of provoking or offending do not need to be published, (9) publish what the candidate states, not what the supporters state, (10) do not take sides in political debates. John Aglionby, the editor of the Financial Times, in his presentation as the keynote speaker during the journalism training in Bandung, stated that the important factor in election coverage is being on the right place on the right time. There are many events in the election, but not all can be covered. Therefore, it is important to ensure the “where” and the “when”. Media editors also need to provide a long essay or report based on good research and documentation, regarding the winning candidate of the election, so that when the winner of the election is announced, the media is able to quickly publish a complete and comprehensive report. Aglionby also pointed out the importance of preparing post-election publication materials. Because the process of election continues after the announcement of the winner, the post-election moment is equally interesting to be published, including how the losing party responds to the results of the election. The “light”, humanistic, and interesting side of the election that may appeal to the audience also needs to be covered, said David McQuin of Thompson Foundation. In his presentation entitled More Light, Less Heat – Elections and Public Interest Coverage, McQuin explained that election coverage is not always on the “heavy” issues, but also on the lighter issues. Considering the tendency of Indonesians who like to share information through face-to-face encounters and words of mouth (gossip), there is nothing wrong if the media provides light but quality information, for instance information on artists who successfully run for legislative position like Rieke Dyah Pitaloka (she was successful in attaining the second highest votes in her constituency) or Nurul Arifin. The phenomenon of artists turning to politicians occurs in other

16


countries, such as Ronald Reagan and Arnold Schwarzenegger in the US. The light aspect of the election coverage can be in the form of the human interest side of a politician. For instance, President Susilo Bambang Yudhoyono played guitar or composed songs during his campaign, or other funny or interesting stories of certain politicians during the process of election. Most importantly, McQuin reminded that the stories are the ones that are witnessed by the journalists (first hand information). The standards of professional journalism also apply to the coverage of light news, for instance, it has be factual and verified, there is a validation and confirmation to the piece of news. Online and Social Media The campaign period of 2014 legislative and presidential election was relatively quieter than 2004 and 2009 election. Mass campaign in the form of motorbike and car parade was not as noisy and festive as in previous elections. In real life, the campaign of the political parties was not as noisy as in the online life or in social media. Nezar Patria, a member of the council, stated that the massive use of social media as a campaign means started during Jakarta’s governor election. Joko Widodo, a popular figure among the youth, started to maximize social media for gaining votes. “First time voters, contributing 30% to the total number of voters, is the main target of the campaign through social media,” said Patria. Television remained to be the media which the public accessed the most. It is probably the reason that the political parties and presidential candidates still post ads in television. However, the discussion in social media turned to be more effective in measuring the popularity and electability of the candidates. Based on the results of monitoring by politicalwave.com, the candidates and political parties with many ads in television was not the most popular candidate in the social media. The popularity of Joko Widodo, the presidential candidate from Indonesia Democracy Party, dominated the talks in social media (and later won the election). 17


In the era of social media, online media, and citizen journalism, the role of traditional (mainstream) media, such as newspapers, magazines, radio, or television in the election may not be as important as in the past. Online media has characteristics that traditional media are lacking of, i.e. information can be quickly published; uploaded information can be easily re-accessed; the audience can choose the information that they want to view; information can be presented more creatively in the form of texts, voice, and images; and, the audience can participate in completing or correcting the information and commenting on the information within minutes of publication. However, online media (particularly social media and citizen journalism) have their downsides, in particularly in the credibility of the information source and verification mechanism. Internet and social media really help the public in getting information that they want. However, they are also very effective in spreading negative campaign, rumors, and gossips. The fixed deadline (commonly found in printed media and broadcast) is not applicable in online media. Information is continuously produced and uploaded 24/7 in online media. Consequently, the quality of information often is less well-controlled. Involving Public John Aglionby, editor of the Financial Times, in his presentation during the journalism training in Bandung, said that the press needs to understand its audience and what information they need. In his presentation entitled “The Strategy in Winning Information Competition among National and Local Media”, he explained the need to be involved and to interact with the audience. In the era of multi-platform, media companies usually have various kinds of media (printed, broadcast, Internet, and social media). Therefore, media information should not be one way. The managers of the media are obliged to interact with their audience. According to Aglionby, some ways to increase the involvement of the audience are: promoting news through social media (Facebook, Twitter, Instagram, Reddit); responding audience comments on the uploaded news; and hosting focus group discussion for the most popular news. 18


He also reminded the press managers to utilize various ways in conducting and publishing coverage by optimizing various media. In addition to designing and writing for the printed media, at the same time the press needs to think about the publication of information for the media of Internet, blog, podcast, video, etc. However, he reminded that the most important principle is the validity and factualness of the information. For local media, he suggested to always find the local perspective in digging for and publishing nation-wide scale information. The effort of media to involve the public or the audience in spreading the information can be done through three approaches, i.e. (1) to conduct surveys, (2) to interview the audience directly, and, (3) to hold discussion forum with the audience. The media needs to conduct surveys in doing election coverage in order to identify the audience preference. Field investigation by meeting the public to gain more complete perspective is also the most effective means to involve the public. Holding focused discussion with the public is an effective way to get input. Media can also optimize the public tendency of being active in citizen journalism by asking them to send election-related information. If necessary, the media can provide a space or section for citizen journalism and appoint one member of the audience to become the editor of the section. Crowd sourced information usually is more authentic and able to cover wider areas, and hence can solve the problem of limited number of journalists.

19


Closing During the editors’ roundtable at the council, a participant asked an interesting question, whether the mainstream media (newspaper, magazine, radio, and TV) remained important in accessing information in the midst of online and social media penetration. Was there an increase or decrease in the circulation of printed media in Indonesia? How was the rating of TV programs which aggressively broadcasted the election? In the era when people tend to access information through smartphones, tablets, and laptops, traditional media adjusted by “converging the media”. The product of traditional media is also published through social and online media, and accessible at anytime, in anywhere. Finally, the discourse of discussion and trainings in four cities confirmed that the issue is not on the “media” (as the medium), but on the “journalism products”. The forum concluded that journalism is not a loudspeaker and journalists are not typists. The journalists are reminded to continuously maintain their independence and impartiality in covering the election. The media is demanded to check the background of the politicians, question their visions and missions, reveal the funding of the campaign. As stated by Ninok Leksono, a member of the council: “The task of the press is to replace speculation and rumors with correct and factual information.”

20


Media Menorehkan Jejak dalam Masa Pemilu

Panduan Bagi Para Redaktur Dalam Menghadapi Tantangan Digital di Ruang Redaksi 24 Jam 1. Perencanaan Jika tenggat yang kaku masih merupakan pencapaian besar bagi media tradisional, munculnya Internet dan perkembangan media sosial telah mengubah pemberitaan kampanye menjadi suatu tantangan 24 jam per hari dengan beragam ‘aktor baru’ yang tak sabar untuk menyampaikan pendapatnya. Semua media berlomba-lomba untuk menyajikan berita dengan cepat, yang berarti bahwa mereka harus menggabungkan operasi pemberitaan secara tradisional dan secara daring. Dengan demikian, perencanaan adalah hal yang penting. Pemilu adalah campuran dari keteraturan dan kekacauan, peristiwaperistiwa yang sudah terduga dan yang penuh kejutan. Pastikan untuk melakukan perencanaan secara serius sejak awal sehingga Anda dapat menghadapi naik turunnya pergerakan selama kampanye. • Periksa dari komisi pemilihan umum semua rincian dari proses pemungutan suara dari mulai tanggal pendaftaran, tanggal dimulai dan diakhirinya masa kampanye, detil-detil hari pemungutan suara (bagaimana pemungutan suara akan dilaksanakan, jadwal penghitungan suara, dsb.) • Pelajari peraturan-peraturan pemilu yang berkenaan dengan: °°Sistem pemungutan suara, undang-undang pemilu, dan peraturan pengamatan proses pemungutan suara; °°Penggunaan jajak pendapat (penjelasan tentang sampel, tenggat untuk pelaporan hasil pemungutan suara, dsb.); °°Iklan politik; °°Akses ke media layanan publik dan yang berkaitan dengan peliputan debat publik dan pemilu; °°Dana pemilu; °°Pengamatan pemungutan suara nasional dan internasional; °°Peliputan terhadap berita-berita kampanye, debat, dan 21


•

• •

pemberitaan hasil-hasil pemilu oleh media internasional. Pastikan bahwa semua wartawan memahami peraturan dan latihlah mereka mengenai peraturan tersebut, sehingga mereka secara mandiri dapat memverifikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemilu tanpa harus bergantung pada pihak-pihak yang berseberangan. Pastikan bahwa pembaca Anda memahami peraturan-peraturan ini juga. Jelaskan secara hati-hati semua prinsip dan tehnik kampanye dan pemungutan suara. Jelaskan panduan peliputan Anda kepada publik dan bagaimana dan mengapa Anda meliput kampanye.

2. Di Ruang Redaksi Peliputan pemilu adalah masa kejayaan bagian politik, namun hal ini tidak berarti merupakan kerja bagian politik saja. Semua bagian dapat diminta untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Para reporter dan penulis khusus akan dipekerjakan untuk menganalisa isu-isu dalam bidang keahlian mereka masing-masing (ekonomi, kesehatan, berita luar negeri, perburuhan, pendidikan, olahraga, dsb.), untuk membandingkan program-program politik yang disampaikan para calon, untuk meneliti pidato-pidato dan materi-materi kampanye, untuk merunut ketidak konsistenan, dan untuk menguak propaganda. Bagian luar negeri misalnya dapat ditugasi tidak hanya untuk membuat tulisan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, tetapi juga meliput tim pengamat pemilu internasional, mengawasi liputan media asing, menyelidiki peran organisasi-organisasi itnernasional dalam kampanye, dan peran dari komunitas diaspora di luar negeri, dsb. Secara khusus, buatlah rencana untuk malam pemungutan suara. Buatlah sistem peliputan yang nir-masalah: pastikan semua markas besar partai-partai politik utama terliput; buat perjanjian jauh-jauh hari di malam pemungutan suara dengan pemimpin-pemimpin partai politik untuk mendapatkan komentar mereka mengenai hasil pemungutan suara; bayangkan format pemberitaan yang menarik dan berisi; periksa 22


materi komunikasi, transportasi, serta koneksi telepon dan wifi. Hubungi para ahli dan cendekiawan: mereka akan memberikan analisis yang tajam selama masa kampanye dan segera setelah hasil diumumkan. Para komentator pemilu, ahli politik, analis pendapat publik harus disiagakan dan terhubung dengan media Anda. Tetapi jangan membuat pemirsa kewalahan dengan pemberitaan yang terlalu ilmiah. Warga negara biasa juga harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka. Pekerjakan staf tambahan: wartawan muda untuk menangani arus informasi pada hari pemungutan suara, operator telpon, sekretaris, sopir, dsb. 3. Hal-Hal yang Mendasar Rencanakan pengaturan tehnis dan operasional berikut ini: • Bicarakan dengan para manajer produksi: mereka harus menyediakan waktu tayang atau halaman-halaman tambahan pada hari pemungutan suara dan tenggat produksi harus ditetapkan lebih lambat dari biasanya, mereka harus memperkuat tim peliputan mereka. • Pastikan dengan bagian iklan: beberapa program atau halaman harus dibebaskan dari iklan selama masa kampanye; panduan yang jelas dan spesifik harus diberikan mengenai pemuatan iklan politik. • Antisipasi situasi-situasi darurat: apa yang akan Anda lakukan jika ada masalah (sistem Anda gagal, wartawan lokal tidak dapat menghubungi Anda, salah satu reporter Anda ditangkap atau mengalami cedera, dsb.)? Atau jika ada peristiwa bencana atau kontroversi politik (kegagalan koalisi, hal-hal yang di luar kebiasaan, dsb.)? • “Olah awal” hasil kampanye yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya: persiapkan profil dari para kandidat utama dan gambaran terinci dari daerah-daerah pemilihan (basis ekonomi, profil populasi, masalah-masalah utama, dan dominasi partai); rancang dengan hati-hati format yang akan Anda gunakan untuk melaporkan hasil-hasil. 23


•

Periksa berkas-berkas foto, suara, dan video dari para kandidat dan isu-isu dalam kampanye.

4. Penganggaran Anggarkan untuk peliputan pemilu: Anda akan membutuhkan tambahan saluran telepon, router, transmisi dan kapasitas jaringan, mobil dan sopir yang lebih banyak, waktu lembur yang lebih panjang, dsb. Rencanakan dengan terinci dan alokasikan sumber-sumber dengan bijak. Anda bisa terlibat dalam masalah kalau Anda meremehkan biayabiaya ini. Agar biaya-biaya Anda bisa ditekan, Anda mungkin perlu mempertimbangkan kerja sama dengan media lain yang tidak berkompetisi dengan media Anda untuk mengadakan jajak pendapat bersama, bersama-sama melakukan penyelidikan, berbagi komentator ahli, atau mengelola bersama peliputan pada malam pemungutan suara. 5. Etika – Pengingat Peliputan pemilu adalah ujian terbesar terhadap etika media. Jika pendapat bisa didapatkan secara gratis (dan terutama untuk media yang telah menetapkan pilihan politik mereka secara jelas), fakta-fakta adalah hal yang sakral. Kejujuran dalam peliputan adalah suatu hal yang penting. Untuk mencapainya, diperlukan keadilan, perjuangan panjang untuk memastikan keakuratan, penolakan terhadap manipulasi, cara-cara kotor dan hasutan untuk membenci, serta kesadaran akan kewajiban untuk menjaga proses pemilu yang terbuka, damai, bebas, dan adil. Pastikan Anda memberikan perhatian pada suara-suara publik yang berkaitan dengan kualitas peliputan Anda. Tugaskan seorang “redaktur publik” atau ombudsman untuk mendengarkan reaksi atau menanggapi keluhan. Pastikan mereka menyampaikan reaksi atau keluhan ini kepada staf redaksi. Mereka berfungsi untuk membetulkan atau memperbaiki peliputan pemilu Anda.

24


Waspadai konflik kepentingan. Periksa ulang peran staf Anda (dalam soal keanggotaan atau sumbangan partai) atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk kompromi (keterlibatan sebagai moderator dalam acara-acara partai, pelatihan ketrampilan-ketrampilan media untuk para kandidat, dsb.) 6. Periksa Ulang Kebijakan Editorial Anda Pastikan bahwa Anda mendiskusikan secara menyeluruh kebijakan editorial Anda sebelum pemilu. Jika proses ini diabaikan, hal ini akan mengarah pada komentar-komentar editorial yang kabur, membingungkan, cenderung menyederhanakan, atau saling bertentangan selama masa kampanye. Editorial adalah “suara” dari media Anda yang menyampaikan posisi Anda, nilai-nilai mendasar Anda, dan tujuannya adalah memberikan tuntunan, inspirasi, dan “pengarah” kantor berita Anda dan publik. Selalu mengingat dan menyatakan ulang prinsip-prinsip ini adalah suatu hal yang penting dalam rangka menghadapi isu-isu yang rumit, kontroversial, atau bahkan eksplosif selama kampanye. Ingat, tidak pernah kata terlambat untuk belajar bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran bahkan ketika api sudah mengurung rumah Anda. Diskusi yang serius dan tepat pada waktunya seharusnya dilakukan sebelum sebuah isu memuncak. Waspadai: bias Anda mungkin akan kelihatan dalam isu yang Anda tekankan dalam peliputan. Jika misalnya Anda menyoroti isu ketidakamanan di jalan dan bukannya isu kemiskinan atau diskriminasi, Anda mungkin akan terlihat lebih mendukung salah satu partai politik daripada partai politik yang lain. Pengingat: selalu pisahkan bagian berita dari bagian editorial dan berikan kebebasan bertindak bagi para wartawan sesuai dengan standarstandar profesional yang tertinggi yang mensyaratkan pencarian kebenaran, independensi, dan keadilan dalam meliput.

25


7. Tentukan Program untuk Halaman Opini dan Aturan- Aturan Halaman

Dari awal, tetapkan aturan-aturan yang jelas tentang siapa yang boleh (atau dilarang) untuk menulis di ruang publik ini. Sebuah organisasi media yang independen harus seberagam mungkin. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua aktor politik akan diberikan perlakuan yang sama. Demi motif-motif etis atau politis, beberapa media bisa menolak akses untuk organisasi-organisasi radikal sementara beberapa media yang lain bisa memilih kebijakan yang lebih beragam dan pada saatsaat tertentu kebijakan yang lebih beresiko. Media yang lain mungkin memberikan ruang yang lebih banyak pada partai-partai yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Terbukalah mengenai kebijakan Anda dalam soal halaman opini. Jelaskan norma-norma dan kriteria-kriterianya kepada publik. Buatlah perbedaan spasial atau visual antara opini yang dianggap independen (dari akademisi, dsb.) dan pendukung partisan (para pelobi, pimpinanpimpinan partai). Pakai pendekatan topik dan tepat waktu: Beberapa kolumnis temporer harus diundang selama kampanye. Mereka ini bisa terdiri dari para ahli dari universitas atau para ahli tentang kebijakan serta blogger dan mengapa tidak para komedian juga. 8. Mengikutsertakan Publik a) Jajak Pendapat Publik • Jajak pendapat publik adalah suatu keharusan dalam peliputan pemilu. Jajak pendapat ini adalah berita itu sendiri: orang menyukainya dan mereka juga bisa dipakai untuk analisa politik dan bahan “pemikiran”. Ada tiga hal yang harus dipikirkan dalam melakukan jajak pendapat publik: •

26

Jajak pendapat beresiko untuk mengubah kampanye pemilu menjadi semacam pacuan kuda di mana “siapa yang memimpin dan siapa yang tertinggal” dapat mengaburkan diskusi-diskusi isu-isu yang lebih bernas.


•

Hasil jajak pendapat dapat mempengaruhi hasil-hasil pemilu. Dengan demikian, hasil jajak pendapat seharusnya mencerminkan standar-standar keakuratan, keterwakilan, dan keadilan yang tertinggi. Media tidak boleh menerbitkan hasil jajak pendapat tanpa menjelaskan dengan lengkap apa saja kondisi-kondisi dan keterbatasan-keterbatasan survei. Media juga harus menyingkapkan kecurangan-kecurangan dari surveisurvei yang dikeluarkan oleh partai-partai politik atau media lain.

•

Jangan pernah lupakan bahwa jajak pendapat tidak dapat menggantikan peliputan politik gaya lama. Memang jajak pendapat sering kali digunakan sebagai pengganti jurnalisme tradisional dan urusan interaksi dengan publik. Pastikan Anda mempunyai jalur-jalur komunikasi yang lain dengan publik selain jajak pendapat.

b) Keluar dari Kantor dan Bertemu dengan Publik Ingat mantra dari reporter gaya lama: “Keluarlah dari pintu belakang dan ketuklah pintu”, ikuti saran kolumnis Juan Gonzales dari New York Daily News, “buka jendelamu”, dan dekati orang-orang di dunia nyata tanpa melalui lembaga-lembaga survei dan perusahaan-perusahaan PR. •

Peliputan: peliputan jalanan gaya tradisional tetap merupakan salah satu cara terbaik untuk menangkap gejolak rakyat, untuk menemukan isu-isu yang tidak bisa didapatkan oleh jajak pendapat, untuk membumikan debat-debat politis. Reporter harus dikirim ke daerah-daerah yang sangat beragam (dari daerah pemukiman miskin ke apartemenapartemen mewah, dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan) dan wawancarai sekumpulan orang yang berbeda-beda (dari guru yang tinggal di kota kecil hingga ahli IT, dari petani hingga eksekutif perusahaan). Penugasan-penugasan ini harus meliputi peliputan mendalam, yaitu mendapatkan fakta-fakta dan makna 27


dari fakta-fakta tersebut, dan bukan hanya vox pop atau hasil wawancara dengan orang-orang di jalan. Tidaklah cukup hanya menyodorkan mikropon dan mengambil gambar dengan kamera, lalu menerbitkan hasilnya tanpa disunting langsung ke Web. Sisihkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang dan untuk berpikir tentang komentar-komentar mereka. •

Suara-suara jalanan: wawancara pendek dengan gaya vox pop memang populer tetapi bisa menyesatkan. Jangan membuat mereka tampak seolah-olah mereka perwakilan dari keadaanpublik pada umumnya; jangan mengolok-olok orangorang yang Anda wawancarai; pilih mereka menurut nilai berita dan pendapat mereka. Jangan melihat mereka sebagai “alat pemasaran” (karena orang-orang ingin melihat diri mereka muncul di media). Jangan menggunakan mereka sebagai cara licik untuk mengangkat atau mengedarkan ide-ide yang tidak berani diungkapkan oleh media secara terbuka.

c) Kelola forum-forum dan ruang-ruang akses publik Anda •

• •

• 28

Pemilu semakin terbuka untuk debat publik. Forum-forum di Web, obrolan chat, perbincangan radio atau TV secara langsung dengan pemirsa seringkali dengan reaksi-reaksi terhadap artikelartikel para wartawan memang berguna karena memberikan orang akses publik ke media, tetapi Anda harus secara jelas menetapkan peraturan-peraturan moderasi dari interaksi ini. Secara khusus harus ada peraturan-peraturan yang jelas bagaimana harus menghadapi dan mengurangi pesan-pesan kebencian dari semua platform. Anda juga harus menentukan dan mengumumkan kebijakan Anda mengenai anonimitas dari penelpon ke radio Anda atau pengunjung ke laman Anda. Beberapa editor mungkin mengijinkan pendapat yang bebas dan tidak dibatasi; para editor yang lain memilih dialog yang lebih terbatas dan saling menghormati. Apa pun kasusnya, Anda harus mencegah pembajakan terhadap


ruang publik yang Anda sediakan oleh orang-orang yang ingin melakukan balas dendam, menghasut, atau menyerang tanpa menggunakan alasan yang masuk akal. Reputasi dan kredibilitas media Anda juga ditentukan oleh cara Anda mengelola akses publik. d) Melibatkan publik dalam pengumpulan berita Minta publik untuk mengirimkan informasi mengenai acara-acara yang berkaitan dengan pemilu kepada Anda. Tunjuk seorang “editor untuk reporter publik” yang akan menerima kontribusi berita dari publik (yang berbeda dari pendapat mereka). Buat bagian pegawai magang untuk menghubungi para “pengumpul berita publik” dalam rangka memeriksa ulang informasi atau mendukung mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar atas isu yang telah ditonjolkan. Gunakan media sosial untuk memperbaiki kerjasama Anda dengan publik. Warga negara dapat dikelola sebagai reporter sementara yang memberikan informasi mengenai acara-acara skala kecil atau di tempat-tempat yang jauh yang tidak mampu diliput oleh reporter secara menyeluruh. Tehnik ini mensyaratkan ketersediaan luas internet atau sinyal telepon dan peraturan-peraturan ketat dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang didapat dari warga. 9. Bekerja dengan “Yang Semacam Wartawan” Beberapa LSM bekerja di bidang pengawasan aspek-aspek tertentu dari kampanye. Misalnya Human Rights Watch mempunyai suatu tim yang terdiri dari para penyelidik situasi darurat yang mengamati resikoresiko yang mungkin terjadi sebagai akibat kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua kelompok. Di Kenya, proyek Ushahidi menyandarkan diri pada warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan mereka mengirimkan informasi melalui suatu platform sosial yang terpusat. Jika memungkinkan, bekerjasamalah secara lebih resmi dengan orang-orang yang bercita-cita menjadi wartawan warga untuk menyediakan informasi-informasi berharga mengenai cerita-cerita 29


tertentu. Namun, berhati-hatilah untuk tetap mengendalikan kebijakan editorial Anda dan jangan membiarkan diri Anda menjadi penyokong dari organisasi advokasi tertentu.

10. Awasi jagat media sosial Media sosial bertindak sebagai indikator-indikator peringatan awal, sumber dari berita terkini, penguji fakta, penyebaran rumor, dan tempat publik untuk bertemu dan menyampaikan pendapat. Tunjuk “editor media sosial” atau satu tim “reporter media sosial” yang akan mengawasi semua laman yang berpotensi untuk menyediakan informasi dalam bentuk kata, suara, atau video mengenai isu-isu, figur-figur atau keadaan dari bangsa. Para reporter harus dilatih dalam hal penggalian data dan tehniktehnik verifikasi yang khusus disesuaikan dengan tempo sosial media yang serba cepat. Ikuti akun media sosial kandidat ketika mereka mulai menggunakan Twitter atau Facebook sebagai alat kampanye. Analisis wacana mereka, bandingkan dengan lawan mereka, dan periksa popularitas mereka (atau ketidakpopuleran mereka). Terbitkan berita terbaru di jagat media sosial: • Soroti “percakapan yang marak” dan apa yang sedang populer, • Hitung jumlah angka “teman-teman” kandidat politik, • Periksa jumlah angka “suka” pada isu-isu dan kebijakankebijakan tertentu, • Bedah hubungan-hubungan jaringan sosial yang mungkin menyampaikan sesuatu tentang afiliasi dan pendapat sebenarnya dari seorang kandidat, • Analisis isi dari retweet-retweet yang populer. Tetapi hati-hati: media sosial dapat menjadi alat untuk mengumpulkan berita namun juga menjadi sumber rumor, berita bohong, dan kebencian. Komentar-komentar harus diverifikasi secara independen dan sangat teliti. Media sosial bukanlah jajak pendapat ilmiah, namun lebih mirip dengan jajak pendapat tidak resmi yang dilakukan di pertengahan abad ke-20 di Amerika. Berhati-hatilah untuk tidak mempercayai prediksi media sosial akan hasil-hasil pemungutan suara. Namun media sosial 30


dapat menyediakan kiat-kiat menarik, peringatan, kutipan, profil, reaksi, dan hubungan. 11. Jurnalisme Daring Jurnalisme semakin terjadi secara daring bahkan di media tradisional. Internet menyediakan kesempatan yang tak terbatas untuk melaporkan, mengomentari, dan berinteraksi dengan publik. Laman Anda seharusnya menjadi situs satu pintu di mana publik bisa diberi informasi, pendidikan, dan kadang-kadang hiburan. Laman harus menawarkan keseluruhan ketrampilan, bentuk, dan nilai jurnalistik: • Informasi praktis yang berorientasi kepada warga: kalender proses pemilu; alat pendidikan yang terpusat pada warga tentang proses pemungutan suara (pendaftaran, tata cara memilih, hakhak pemilih, dsb.); latar belakang dari isu-isu yang berbeda; pernyataan-pernyataan para kandidat; dokumen-dokumen referensi, dsb. • Berita terkini dan liputan tetap mengenai peristiwa-peristiwa besar dalam kampanye, misalnya melalui tweet para wartawan dan materi yang dibuat berdasarkan tulisan pengguna. • Pendapat dan debat: Web memberikan kesempatan yang mengagumkan untuk membuka ruang yang ditujukan untuk pendapat tamu dan interaksi publik. Anda dapat mengundang blogger warga berdasarkan bakat mereka, kelekatan mereka pada standar-standar jurnalistik, dan terutama pada kapasitas mereka untuk menyediakan suatu sudut pandang yang unik, yang berbicara misalnya dari “bagian negeri yang terlupakan”, dari suatu profesi tertentu, dsb. Anda dapat pula menerbitkan abstrak dan kutipan dari penulis pendapat dari media lain atau memilih kutipan dari pidato publik, linimasa twitter, wawancara radio dan TV, dsb. Santailah: Pemilu adalah urusan yang serius, tetapi Anda dapat mendidik publik dengan menggunakan format yang lebih mendekati hiburan dan permainan daripada “pendidikan kebangsaan” tradisional. Para pemilih misalnya dapat diundang untuk menguji pilihan atau pengetahuan mereka melalui survei daring. Namun berhati-hatilah 31


dengan menghormati kriteria yang ketat ketika membuat uji ini dan menawarkan kerahasiaan bagi yang mengerjakan uji ini. Jangan juga terlalu condong ke hiburan. Sediakan hiburan tetapi jangan terlalu menyederhanakan isu. 12. Pastikan keselamatan dalam liputan pemilu Kampanye pemilu bisa menjadi sangat tegang dan berubah menjadi ajang kekerasan. Para wartawan bisa saja terjebak antara dua kelompok yang bersaing, dikasari di tengah-tengah protes jalanan atau dijadikan sasaran secara langsung karena hal-hal yang dianggap bias. Penilaian terhadap resiko dan pengaturan keamanan harus dibuat sejak awal selama masa kampanye. Para wartawan harus diberi peringatan dan dilatih secara baik. Prosedur dalam situasi darurat harus diterapkan. Anda harus mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan media lain, serikat wartawan, asosiasi penerbit dan penyiaran sehingga dapat merancang suatu surat perjanjian yang dikirimkan kepada semua partai politik yang menuntut komitmen mereka untuk menghormati dan melindungi para wartawan dari gangguan para pendukung mereka. Suatu kelompok pengawas media pemilu yang terdiri dari figurfigur terkenal juga dapat dibentuk dengan tugas untuk menyelidiki segala bentuk kekerasan terhadap pers dan untuk segera bertindak menanggapinya. Dalam banyak kasus, hal ini akan dilakukan oleh pers independen atau dewan media.

13. Kiat-kiat lama Pahami isu. Jangan biarkan wartawan Anda menjadi corong atau juru tulis dari apa yang diucapkan para kandidat. Hindari jurnalisme “katanya” dan bertindaklah sebagai wasit dan pengatur dari pertandingan pemilu. Liput semua isu secara independen dari posisi partai. Jangan hanya menyajikan isu sebagai konflik antara dua pihak yang berlawanan, tetapi sajikan sebagai subyek diskusi yang serius. Selalu tanyakan: Apa yang tidak ada di berita hari ini? Apakah kita sudah mencakup semuanya? 32


Laporkan isu-isu yang diabaikan oleh partai-partai politik. Laporkan kelompok-kelompok sosial yang biasanya tak terlihat di media. Jangan batasi liputan Anda pada politikus bintang. Partai-partai besar tentu saja menuntut perhatian yang lebih tapi partai-partai yang kecil perlu diberi suara, karena prinsip keadilan dan kalau-kalau mereka mempunyai sesuatu yang bernilai berita untuk diterbitkan. Seringkali mereka mengangkat isu yang penting tapi diabaikan atau disembunyikan di bawah tangan oleh partai-partai besar. Jangan takut untuk mengulangi hal-hal mendasar dari isu-isu yang sulit. Sinisme “Kita sudah menerbitkan itu” atau “Itu bukan hal yang menarik” tidak boleh diucapkan sama sekali di ruang redaksi. Perjelas: buatlah cerita dan isu yang bisa diakses oleh pemirsa/ pembaca, uraikan dan sederhanakan jargon politik, selusuri dan hilangkan semua kata dan akronim yang panjang-panjang yang membuat konsep-konsep yang sudah rumit dari sononya menjadi sama sekali tidak bisa dipahami. Waspadai jurnalisme “kawanan”: hal ini seringkali membuat para reporter memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa yang sama dan memahaminya dengan cara yang sama. Hal ini terutama terjadi ketika seorang kandidat terlihat bertambah populer dalam jajak pendapat atau ketika suatu kontroversi, bahkan yang sekecil apa pun, mengguncangkan kampanye. Ungkap perubahan politis: analisis strategi-strategi kampanye, iklan politik, aksi-aksi, dan tipu-tipu daya. Teliti janji-janji kampanye. Urai tehnik-tehnik periklanan. Periksa siaran dan pernyataan kepada pers dari partai-partai. Ungkap perkiraan, pemalsuan, dan penyimpangan. Telusuri janji-janji yang tidak dipenuhi dan ketidakkonsistenan: ingat apa yang dikatakan (dan diperbuat) oleh para kandidat beberapa tahun yang lalu, dan bukannya hanya beberapa hari yang lalu. Ikuti uangnya: siapa yang mendanai kampanye, apakah kepentingan dari para penyandang dana, dan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dari pemerintah (peraturan yang baru, kekuasaan untuk mengatur)? Uji kemungkinan adanya konflik kepentingan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah adalah pertanyaan penting yang harus diajukan pada setiap proposal kebijakan.

33


Jangan membesar-besarkan kontroversi: Suatu rumor yang dibuatbuat akan membuat Anda menjauh dari minat sebenarnya dari para pemilih. Karena seseorang mengatakan sesuatu yang keterlaluan tidak lantas membuatnya layak menjadi berita. Uji status dan pentingnya si pembuat pernyataan dan konteks ketika pernyataan tersebut dibuat. Akhirnya, ketika suara sedang dihitung, jangan segera melakukan penghakiman. Di malam pemungutan suara, berhati-hatilah untuk tidak memberitakan hasil-hasil awal. Sejarah peliputan pemilu dipenuhi dengan anekdot-anekdot mengenai beberapa media yang mengumumkan hasil pemilu (yang salah) sebelum waktunya dan dipermalukan selama bertahun-tahun karenanya. Torehkan jejak Anda sebagai media yang akurat, bisa diandalkan, dan dipercaya oleh partai dan pemilih.

34


Media Making Their Mark at Election Time Guidelines for Editors in Chief to Meet The Digital Challenge in the 24/7 Newsroom 1. Planning If fixed deadlines are still major milestones for traditional media the rise of the Internet and the proliferation of social media have turned campaign reporting into a 24-hour- a-day challenge with a myriad of ‘news actors’ anxious to have their say. All media are in the race for instant news delivery, which means that they have to integrate traditional and online news operations. Planning therefore is crucial. Elections are a mix of rules and chaos, predictable events and surprises. Make sure to plan early and seriously enough so that you’ll be able to address the inevitable rollercoaster and ups and downs of the campaign. • Check with the electoral commission on all the details of the coming poll: registration date, start and closing day of the campaign period, election-day specifics (how polling will be organised, timetable for election returns, etc.). •

Study the election rules related to: °° The voting system, electoral laws, and poll watching rules; °° The use of public opinion surveys (description of the sample, deadline for reporting polling results, etc.); °° Political advertising; °° Access to public service media and « fairness and balance » related to public debates and election coverage; °° Electoral expenses; °° National and international poll observation; °° The coverage of campaign news, debates and publication of electoral results by international media.

35


• • •

Make sure all journalists understand the rules. And train them. So that they can independently verify violations of elections rules without depending on partisan denunciations. Make sure your readers understand the rules too. Carefully explain the principles and techniques of campaigning and voting. Explain to your public your reporting guidelines and how you are going to cover the campaign and why.

2. In the newsroom Election coverage is the political desk’s golden hour but it should not be its exclusive preserve. All departments can be asked to perform duties according to their skills. Specialised reporters and writers will be commissioned to analyse issues in their beat (economics, health, foreign affairs, labour, education, sports, etc.), to compare competing political programmes, to scrutinise speeches and position papers, to track inconsistencies and expose propaganda. The foreign desk for instance might be assigned to stories related to foreign policy but also to the coverage of international observer teams, the monitoring of the foreign media coverage, the investigation of the role of international organisations in the campaign and the role of Diasporas, etc. Plan in particular for election night. Organise a fool-proof system of reporting: make sure every major party headquarters will be covered; arrange appointments in advance with political party leaders for election-night comments on results; imagine a news format that will be both attractive and substantive; check the communications material, transport and the phone and Wi-Fi connections. Contact experts and pundits: they will give sound analysis during the election campaign and as soon as the results are public. Election commentators, political scientists, public opinion analysts, should be on standby and attached to your particular media. But do not overwhelm your audience with excessive punditry. Ordinary citizens should have their say too.

36


Recruit additional personnel: young journalists to handle the information flow on Election Day, phone operators, secretaries, drivers, etc. 3. The nuts and bolts Plan technical and operational arrangements: • Work with the production managers: they must provide extra airtime or additional pages on Election Day and production deadlines will be later, they should beef up their reporting teams. •

Pin down the advertising department: some programming or pages should be considered ad-free during the campaign; precise guidelines should be given to the placement of political advertising.

•

Plan for emergencies: what do you do if something breaks down on your side (your system crashes, your local journalist cannot contact you, one of your reporters is arrested or wounded, etc.)? Or if there’s a political meltdown and controversy (failure in the collation of results, charges of irregularities, etc.)? “Precook” the campaign predictable output: prepare profiles of major candidates and close-ups on most electoral districts (economic base, population profile, major problems, and party dominance); carefully draft the format you’ll use to report the results. Check your photo, sound and video files on the candidates and the issues of the campaign.

•

•

4. Budgeting Budget for the election reporting: You will need extra phone lines, routers, transmission and mobile capacity, additional cars and drivers, more overtime, etc... Plan carefully and allocate resources wisely. Under-estimating the costs will get you into trouble. In order to keep costs down you may consider partnering with other 37


non-rival media for commissioning polls, doing investigations, sharing pundits or organizing the election night coverage. 5. Ethics – A reminder Election reporting is a major test of media ethics. If opinion is free (and in particular for those media that have adopted a clear political preference), facts are sacred. Honesty in reporting is essential. It requires fairness, the permanent battle for accuracy, the rejection of manipulation, dirty tricks and incitement to hatred as well as a keen sense of responsibility to keep the electoral process open, peaceful, free and fair. Make sure you are particularly attentive to the voices of the public regarding the quality of your coverage. Assign a “public editor” or ombudsman to hear reactions and complaints. Make sure they are relayed to the editorial staff. They may serve to correct and improve your election reporting. Beware of conflicts of interest. Double-check your staff’s role (party membership or donations) or potentially compromising activities (participation as panel moderator in party events, training of media skills to candidates, etc.) 6. Revisit your editorial line Make sure to discuss thoroughly your editorial line well before the election. This process, if neglected, may lead to editorial comments that are fuzzy, confused, simplistic or contradictory over the course of the campaign. Editorials are “the voice” of your media, they express what you stand for, your core values and they are meant to provide guidance, inspiration, and “stewardship” to the newsroom and the public. Reminding and restating these principles is essential in order to address the complex and at times controversial or even explosive issues of a campaign. This process should anticipate all potentially difficult questions that will be raised during the campaign. Remember, it’s way too late to learn how to use a fire extinguisher when the flames are 38


engulfing your house. A serious and timely discussion should take place before an issue hits the fan. Beware: your “bias” may appear in the issues you will emphasise in your reporting. If, for instance, you highlight street insecurity instead of poverty or discrimination you might be seen as promoting a specific political party over others. A reminder: keep the news section clearly separate from the editorial and allow journalists the freedom to act according to their highest professional standards which require truth seeking, independence and fairness in reporting. 7. Define Op-ed programme and page rules From the start decide clear rules on who is allowed into (or is banned from) this public space. An independent media organisation should be as pluralistic as possible. But it does not mean that all political actors will be given equal treatment. For ethical or political motives some media may refuse access to radical organizations while others might opt for a more diverse and at times riskier policy. Others may give more space to bigger parties than to smaller groups. Be transparent about your Op-ed policy. Explain its norms and criteria to the public. Make a clear spatial or visual distinction between allegedly independent commentary (academics, etc.) and partisan advocacy (lobbyists, party leaders). Be topical and timely: Some temporary columnists should be invited during the time of the campaign. These might include experts from university or think tanks pundits as well as citizen bloggers and why not, humourists. 8. Engaging with the Public a) Public opinion polling Public opinion polls are a “must” of election reporting. They are newsy by themselves: people love them and they are also used for 39


political analysis and “think” pieces. Three issues should be kept in mind: • These polls risk turning the election campaign into a horse race in which “who is first and who’s trailing” may overwhelm more substantive discussions of issues. •

Opinion polls can influence election results. Therefore they should reflect the highest standards of accuracy, representativity and fairness. The media should never publicize them without fully explaining the conditions and the limits of the survey. They should also expose any fraud in surveys released by political parties or other media.

•

Never forget that polls cannot replace old-style political reporting. Indeed, opinion polls are too often used as a substitute for traditional journalism and the business of interacting with the public. Make sure you have other channels of communications with the public than formatted polls.

b) Get out of the Office and Meet the Public Remember the old-style reporter’s mantra: “Get off your back-side and knock on doors “and follow New York Daily News columnist Juan Gonzalez’ advice,”roll down your window” and reach out to the real people without the filter of polling firms and public relations companies • Reporting : traditional on the street reporting remains one of the best ways of taking the pulse of the electorate, of identifying issues that polls will not detect, of anchoring political debates in the realities on the ground. •

40

Reporters should be sent out to very diverse areas (from poor neighbourhoods to luxury condos, from inner city to villages) and interview a very diverse selection of people (from small town teachers to high tech geeks, from farmers to executives). These assignments should involve deep reporting, that is getting


the facts and their meaning, and not just vox pops with brief sound-bites from people on the street. It’s not enough to open the microphone and camera and put unscripted voices straight on the Web. Take time to talk with the people and to reflect on their comments. •

Street voices: short interviews in the vox pop style are popular but they can be misleading. Do not make them appear as if they were representative of the general public mood; do not make fun of the people you are interviewing; choose them according to their news and opinion value. Do not see them as a “marketing tool” (with the people rushing to see themselves in your media). Do not use them as a sly way to raise or circulate ideas that your media would not dare to express openly.

c) Organize your forums and public access spaces •

• •

•

Elections are increasingly open to public debate. Forums on the Web, chats, live radio or TV exchanges with the audience often with reactions to journalists’ articles are useful, because they give people public access to media, but you should clearly define the rules for the moderation of this interaction. In particular there should be clear rules on how to confront and eliminate hate speech from all platforms. You should also determine and announce your policy on the anonymity granted to callers of your radio or visitors of your website. Some editors might allow free and unfettered opinions; others prefer a more constrained and respectful dialogue. In any case you should prevent the hijacking of your public space by people bent on score-settling, incendiary speech or ad hominem attacks. The reputation and credibility of your media is also determined by the way you manage public access.

41


d) Involve the public in newsgathering Ask the public to send you information about election-related events. Appoint a “public reporters’ editor” who will be on the receiving end of the public’s news contributions (different from their opinions). Set up an interns’ desk to contact these “public news gatherers” in order to double-check the information or piggyback on them to get the bigger picture of the issue that has been highlighted. Use social media to improve your collaboration with the public. Citizens can be organized as temporary reporters feeding information from small size or distant events that the press cannot cover properly. This technique requires the wide availability of internet or mobile telephony and rigorous rules of verification and validation of the crowd sourced information. 9. Work with “quasi journalists” Some NGOs are specialized in monitoring specific aspects of the campaign. Human Rights Watch, for instance, has a team of emergency investigators following potential risks of violence and human rights abuses by all groups. In Kenya the Ushahidi project has relied on an army of citizens monitoring the election process and sending their information to a centralized social platform. If possible, partner more formally with people who aspire to be citizen journalists to provide top-level information on specific stories. Be careful, however, to keep the control of your editorial policy and not let yourself become an advocate of an advocacy organization. 10. Monitor the social media universe Social media act as early warning indicators, sources of breaking news, fact-checkers, rumour-mongerers and act as a public agora, a meeting place for expression of ideas. Appoint a “social media editor “and a team “social media reporters” who will monitor all the websites potentially providing information in words, sounds and video about the issues, the personalities or the mood of the country. 42


Reporters have to be trained in data-mining and in verification techniques specifically tailored to social media’s frenzied tempo. Follow the candidates’ own social media as they increasingly use twitter or Facebook as campaigning tools. Analyse their discourse, compare them with their rivals, and check their popularity (or lack thereof). Publish regular updates on the social media scene: • highlighting the “buzzes” and what’s trending, • tallying the figures about political candidates “friends”, • checking the numbers of “likes” on more specific issues or policies, • dissecting the social network connections that might say something about a candidate’s real affiliations and opinions, • analysing the contents of popular retweets. But Take Care: Social media may be a tool to collect news but it’s also a source of rumours, lies and hatred. Comments should be independently and rigorously verified. They are not scientific polls. They recall the highly unreliable straw polls of mid-20th century America. Be careful not to trust social media predictions of electoral results. But they can provide interesting tips, alerts, quotes, profiles, reactions and connections. 11. Online journalism Journalism is increasingly online even in traditional media. The Internet provides infinite opportunities for reporting, commenting and interacting with the public. Your website should become a “one-stop” site where the public can be informed, educated and, yes, at times entertained. The website should offer the whole gamut of journalistic skills, forms and values: • Practical citizen-oriented information: a calendar of the electoral process; a citizen-focused educational tool on the voting process (registration, voting procedures, voters’ rights, etc.); background on different issues; candidates’ verbatim statements ; reference documents, etc. • Updates and permanent reporting on the major events of the 43


campaign, for instance via the journalists’ own tweets and usergenerated content. • Opinions and debates: the Web provides a fantastic opportunity to open up the space dedicated to guest opinions and the public’s interaction. You can invite citizen bloggers based on their talent, their adherence to fundamental journalistic standards and especially their capacity to provide an original point of view, speaking for instance from a “forgotten part of the country”, from a particular profession, etc. You can also publish abstracts and quotes from other media opinion writers or select quotes from public speeches, twitter feeds, radio and TV interviews, etc. Lighten Up: Election is a serious business but you can educate the public by resorting to formats that are closer to entertainment and games than to traditional “civic education”. Voters for instance may be invited to test their preferences or knowledge in online surveys. Be careful, however, to respect strict criteria while devising these tests and to offer confidentiality to the people doing the test. Don’t go too far either in what might become an avatar of infotainment. Entertain but don’t trivialize. 12. Ensure election coverage safety Election campaigns can be tense and turn violent. Journalists may find themselves trapped between contending groups, be roughed up in street protests or directly targeted because of alleged bias. Risk assessments and security arrangements should be made early in the campaign. Journalists should be duly warned and properly trained. Emergency procedures should be put in place. Consideration should be given to joining with other media, unions of journalists, publishers’ and broadcasters’ associations in order to draft a charter to be submitted to all political parties committing them to respect journalists and protect them against harassment by their supporters.

44


An election media monitoring group composed of well-known personalities might also be set up with the mission to investigate any aggression against the press and to promptly act upon them. In many cases this will be done by the independent press or media council. 13. The old hack’s tips Understand the issues. Don’t let your journalists become megaphones or stenographers of political candidates talk. Avoid “he said/she said” journalism and act as an umpire and steward of the electoral race. Cover all issues independently from party positions. Don’t just present issues as a conflict between opposing sides but as subjects of serious debate. Always ask: What’s missing in the news today? Have we been inclusive? Report on issues that are neglected by political parties. Report on social groups that are usually invisible in the media. Do not limit your coverage to the star politicians. Major parties obviously demand more attention but smaller parties need to be given a voice, out of fairness and if they have something newsworthy to say. Often they raise important issues that are neglected or swept under the carpet by the major parties. Do not be afraid of repeating the basics of difficult issues. The “We’ve already done it” or “It does not interest anybody” cynicism should never be welcome in a newsroom Clarify: make stories and issues accessible to your audience, demystify and decode political jargon, track down and annihilate all long words and acronyms that render already difficult concepts totally incomprehensible. Beware of “pack” journalism: this often leads reporters to concentrate on the same events and interpret them in the same way. This happens particularly when a candidate is seen as rising in the polls or when a controversy, however trivial, rocks the campaign. Expose political spin: analyse campaign strategies, political advertising, stunts and tricks. Scrutinise campaign promises. Dissect advertising techniques. Check parties’ press releases and statements. Expose approximation, falsification and distortion.

45


Track broken promises and inconsistencies : remember what the candidates said (and did) over a period of years not just days. Follow the money: who is financing the campaign, what are the interests of those providing the money, and how will they benefit from the government (new legislation, regulatory power) ? Examine possible conflicts of interest. Who wins and who loses is an important question on any policy proposal. Do not overhype controversy: a contrived rumour campaign can lead you far away from voters’ real interests. Because someone says something outrageous does not make it newsworthy. Examine the status and importance of who is speaking and the context in which it is made. Finally, when the votes are being counted, do not rush to judgment. On election night be careful not to make too much of the first returns. The history of election reporting is full of anecdotes on some media announcing prematurely the (wrong) results and being ashamed for years to come. Make your mark by being accurate, reliable and building trust with all parties and the voters.

46


Lampiran 1: Makalah

47


48


Ethical Journalism Network

Media Making Their Mark at Election Time Aidan White [email protected] Presented on the occasion Editor Roundtable Meeting, in the Indonesian Press Council, on May 19, 2014, Who we are

A coalition of media professional groups from Europe and around the world committed to building trust in media and promoting principles of ethical journalism, good governance and self-regulation in the digital age www.ethicaljournalismnetwork.org

49


Leadership Challenges in Election Coverage

1. Transparency • • •

Set out Election Mission: Voter Information and Comprehensive Coverage Avoid Conflicts of Interest and Declare Alliances Work in Partnership with Audience and Social Media

2. Good Governance • • • •

Set Standards from top to bottom of Media Pyramid Establish an Election Taskforce Internal Rules for News and Management Separate Comment, News and Advertising

3. Quality Journalism • • • •

Establish Internal Guidelines to strengthen Ethical Base Train staff at all levels Zero Tolerance of Hate and Incitement in political speech Inclusive Journalism and Diversity of Sources

4. Audience Engagement • 50

Encourage Open Journalism and Editorial Access


• • •

Establish reader/audience groups Use Crowd-sourcing and Social Media but Moderate all User Content Respond Quickly to Complaints and Concerns

5. Media Co-operation • • • • • • • •

• • •

Dialogue with other media to Combat Common Threats Joint Approach over Safety of Media Staff Dialogue with Political Community over Right to Report Work Together Over Application of Election Rules Ten Reporting Tips Report events as they happen. Don’t Rush to Publish. Be impartial in every way: Give equal prominence to major candidates. Be inclusive and respect diversity. Avoid sensationalism. Because someone says something outrageous doesn’t make it news. …and more Never accept any inducement – cash or otherwise – from a candidate or a political party. Do not makes promises to politicians about your story. Exercise fair play. If a person is unfairly attacked, give them a chance to reply.

…and more. • Avoid inflammatory language. If someone is abusively insulting, say so. Do we need to repeat the offence? • Report what candidates say -- not what their supporters say candidates said. • Do not take sides in political arguments.

51


52


Winning Against the National Media in the Multimedia 24/7 News Era John Aglionby Financial Times Presented in the training of “Engagement with the Audience and Editorial Independence during the Presidential Election”, BandungIndonesia, 21-23 May 2014. Usain Bolt can run fast – but not for ever

You need to pace yourself – know your organisation’s limits, and pick your races • • • •

Know your audience

Who are they? What do they want? How do they want it? When do they want it?

53


• • • •

Engage with your audience Don’t just allow comments on most stories Answer the comments Promote the best ones Social media Twitter, Facebook, Instagram, Reddit Focus Groups For big issues/moments like debates Vary your coverage Traditional product vs web Breaking news, blogs, longer pieces, videos, podcasts

Better to be right than first Without fear or favour You don’t have to report everything – why is this news important? Use your local knowledge You know the area better than the national or international media Always look for the local angle on national stories Use good local experts for stories • • •

Election Day Key places to be and when Are your packages ready when the winner is announced by the quick counts? What if it’s too close to call? Post election Will the Constitutional court decide the election? What will happen between July and October? How will the loser take defeat in Jabar?

54


And finally…. Don’t forget to have fun! If you don’t the audience won’t!

55


56


More Light , Less Heat – Elections and Public Interest Coverage. David Quin Thomson Foundation Presented in the training of “Engagement with the Audience and Editorial Independence during the Presidential Election”, SemarangIndonesia, 3-4 June 2014. More light – less heat • “We associate truth with convenience.” • John Kenneth Galbraith More light, less heat • Since 1998…. • Print media tripled in size • TV networks doubled • 200 local TV networks appeared • Registered radio networks increased from 700, to 1200 • Hours of broadcasting rose from 42k – 159k a hours year • Number of households with TV’s tripled to 16m • Mobile phone ownership grew to 42m • Private access to internet grew x 11 to 14m • 645 % increase in Facebook users – 8.5m – 7th largest in the world More light, less heat http://www.youtube.com/watch?v=QazmVHAO0os http://www.youtube.com/watch?v=jh8ktNsie0I

57


More light, less heat

More light, less heat • Indonesia - 92 percent literate (61nd globally) • Earlier public education on elections centered on public information sessions nationwide that used public performance and much personal interaction More light, less heat • “People in Indonesia, including the literati and graduates of higher education, prefer to share important information and messages through face to face communication.” •

58

Ariel Heryanto – Associate Professor of Indonesian Studies – The Australian National University.


Dumbing down?


59


More light, less heat • 2009 Elections saw 61 celebrities run for parliament. • 18 were successful. • President Yudhoyono attracted votes through his song writing. More light, less heat • Of course Indonesia is not alone here….. More light, less heat

More light, less heat • Or….

60


More light, less heat • http://www.youtube.com/watch?v=uTBD1Q4Os7Y

More light, less heat • “What is occurring in Indonesia is, in effect, a reality show in reverse; instead of television programmes projecting an image of unscripted events involving non – professional performers as an alleged mirror of real life in real time, ordinary people have begun to mimic television programmes in the way they act, speak or sing” • Prof Ariel Heryanto More light, less heat

61




More light, less heat • first-hand sources • double-checking of facts • validation of material submitted • confirmation via two reliable sources • corroboration of any claims or allegations made

62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


Mengolah Berita Pilpres Ninok Leksono Anggota Dewan Pers

Disampaikan di dalam Pelatihan Peliputan Pemilu di Semarang, 3-4 Juni 2014

Makna Pemilu/Pilpres 2014 • Pemilu, kini Pilpres, satu dari aneka menu berita untuk publik. • Pemilu/Pilpres spesial karena jalankan amanah UUD dan Pancasila tentang demokrasi. • Pemilu & Pilpres 2014 tentukan masa depan RI, setidaknya dalam kurun 5 tahun ke depan. • Bukan saja karena produk legislasi, proses check-and-balances, tetapi juga pemimpin baru. Hakikat Pemilu/Pilpres • Pemilu/Pilpres demokratis adalah “perebutan kekuasaan” yang diatur oleh UU, norma dan etika, sehingga peralihan kekuasaan dapat berlangsung secara damai & beradab. • Pergantian elit politik berlangsung legal dan kompetitif. • Pendidikan politik rakyat. • Legitimasi politik pemerintah. Isu Pengiring Pemilu/Pilpres 2014 • Pemberantasan korupsi. • Penanggulangan krisis pangan & energi. • Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tuntas: Penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, peningkatan kesehatan ibu & anak. • Perubahan iklim dan pemanasan global. • Merosotnya daya saing nasional. Peran Media dlm Pemilu/Pilpres • Kembangkan partisipasi publik. • Mendidik publik bagaimana gunakan hak pilih. • Angkat suara dan aspirasi publik. • Beritakan kampanye. • Informasi tentang partai, ideologi, rekam jejak kandidat. • Monitor penghitungan suara. 81


• Cermati proses pemilu/pilpres agar jurdil. Jangan Terjebak • Sekadar meliput sisi kompetisi antarparpol & antarkandidat. • Dalam Pileg, media sering dianggap lebih pro-partai besar dan kurang pro-partai kecil. Padahal prinsip utama media adalah seimbang dan adil. Dalam Pilpres, independensi media juga banyak dipertanyakan. • Ingat isu-isu substansial (pemberantasan korupsi, kemiskinan, krisis pangan & energi). Meliput dengan Integritas & Skill • Agar Pemilu/Pilpres dapat berlangsung jurdil, dengan hasil yang dicita-citakan, wartawan peliput harus kompeten, punya wawasan tentang pemilu/pilpres, aturan-aturannya. • Selain skill dibutuhkan integritas. Tidak ikut terombang-ambing oleh kepentingan politik. • Redaksi punya perencanaan komprehensif tentang peliputan pemilu/pilpres. Alternatif Peliputan • Lebih fokus pada pemilih (tangkap apa yang mereka butuhkan, inginkan), bukan sekadar pada kandidat (kampanye dan janjijanjinya). • Angkat gagasan, bukan slogan-slogan. • Upayakan liputan inovatif, beda dengan yang kemarin-kemarin. Ingat, isu dan tuntutan sudah bergeser. Bekal Meliput • Baca sistem politik dan sistem pemilu/pilpres. • Pahami seluruh proses proses pemilu/pilpres. • Memahami hukum pemilu/pilpres, khususnya yang terkait dengan pemberitaan media. • Memahami peran media dalam pesta demokrasi. • Mencermati proses dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. • Arif dalam liput jajak pendapat. Meliput Berdasar Kode Etik Jurnalistik • Untuk jamin kemerdekaan pers dan penuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, wartawan bekerja 82


berdasar moral dan etika profesi, dalam hal ini adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ). • Norma KEJ menyebutkan: Independensi, akurasi berita, keberimbangan, itikad baik, informasi teruji, bedakan fakta dan opini, asas praduga tak bersalah. • Termasuk di sini adalah suarakan kaum pinggiran, melindungi narasumber berisiko. Memberi Warna pada Liputan • Sebagai event besar, pilpres akan banyak potensi kejadian. Sekarang banyak ‘kampanye hitam’ dan ‘kampanye negatif’. • Sebaliknya, cari pidato inspiratif, kampanye tegang, rusuh, hingga sengketa hasil penghitungan suara. • Wartawan bisa angkat side story (di luar isu atau peristiwa utama) untuk memberi warna pada berita. • Ia punya prinsip tidak ingin kehilangan berita menarik. 10 Elemen Jurnalistik The Elements of Journalism: Bill Kovach & Tom Rosenstiel 1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah bagi kebenaran. 2. Loyalitas pertama kepada warga masyarakat. 3. Nilai pokok (esensi)nya adalah disiplin untuk verifikasi. 4. Jaga independensi dari narsum/pihak yang diliput. 5. Harus berlaku sebagai monitor independen kekuasaan. 6. Berikan forum untuk kritik dan kesepakatan publik. 7. Berupaya untuk membuat hal penting menarik dan relevan. 8. Harus membuat berita komprehensif dan proporsional. 9. Praktisioner harus diijinkan untuk menegakkan nurani pribadi. 10. Harus memberi hak dan tanggung jawab kepada masyarakat Tugas di Luar Pemilu/Pilpres • Dapatkan & terbitkan informasi untuk gantikan desas-desus dan spekulasi. • Cermati tindakan dan non-tindakan pemerintah, wakil rakyat, dan layanan publik. • Cermati bisnis dan perlakuannya terhadap karyawan dan pelanggan, serta kualitas produk. 83


• • •

Hibur yang kesusahan, ingatkan yang mapan. Upayakan agar keadilan ditegakkan. Majukan pertukaran ide secara bebas. (Universal Journalist/ David Randall)

Terima Kasih • Juga kepada Bapak Yosep Adi Prasetyo (Anggota Dewan Pers) untuk sebagai bahan presentasi.

84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


Lampiran 2: Pernyataan Dewan Pers

117


118


Seruan Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pers dan Pelaksanaan Pemilu 2014 Keberadaan pers ikut menentukan kesuksesan dan kualitas pelaksanaan pemilu. Kami meyakini pers Indonesia mampu memainkan peran besar untuk mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Saat ini, lembaga pers, khususnya penyiaran, telah menjangkau semua segmen masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang buta huruf dan penyandang disabilitas. Karena itu, sudah seharusnya lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik bersikap independen dan mengambil peran besar dalam proses pendidikan untuk pemilih. Memperhatikan hal tersebut dan mencermati perkembangan pers saat ini, maka Dewan Pers sesuai kewenangan berdasarkan UU Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai kewenangan berdasarkan UU Penyiaran menyerukan: Kepada pengelola pers: 1. Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu. 2. Pers harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial secara profesional. 3. Pers harus bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu dan transparan. 4. Pers harus tegas menjaga pagar api dengan memisahkan ruang redaksi dan ruang bisnis. 5. Pers harus memahami, memperhitungkan dan mencegah resiko buruk yang bisa ditimbulkan oleh pemberitaan yang tidak 119


profesional dan tidak menaati Kode Etik Jurnalistik, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. 6. Pers wajib memberitakan pesan pendidikan tentang pemilu dan rekam jejak para calon dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kepada peserta pemilu: 1. Peserta pemilu harus menghormati independensi pers. 2. Peserta pemilu harus menghindari tindakan kekerasan dan anarkhis, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan menempuh penyelesaian sesuai UU yang berlaku. 3. Peserta pemilu harus menggunakan pers untuk berkampanye secara cerdas dan bermartabat. Kepada masyarakat: 1. Mengingatkan bahwa kemerdekaan pers ditujukan untuk menjamin fungsi pers untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi. 2. Masyarakat harus bersikap kritis dan ikut memantau pers. 3. Mengadukan dugaan pelanggaran pemberitaan/penyiaran kepada Dewan Pers/KPI dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah pers. Dewan Pers dan KPI akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Jakarta, 14 Maret 2014

Dewan Pers

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Bagir Manan Ketua

120

Judhariksawan Ketua


A Joint Appeal The Press Council and the Broadcasting Commission of Indonesia About The Press and the Conduct of 2014 Elections The existence of the press contributed in the success and the quality of the elections. We believe that Indonesia’s press is able to play a big role for the realization of elections that is free, private, honest, and fair. Currently, the press institutions, in particular the broadcasting ones, have reached all segments of the society throughout Indonesia, including those who are illiterate and with disability. Therefore, the press that uses the frequency as a public domain must opt to be independent and take a major role in the educational process for the voters. Considering the above and taking into account the current development in the press, the Press Council as the authority under law on press and the Broadcasting Commission of Indonesia (KPI) under the law of broadcasting call for: The Press Managers: 1. The press must maintain its integrity and be independent in conducting the election coverage. 2. The press must assume its function as the institutions of social control in a professional manner. 3. The press must be fair and transparent, by giving equal opportunities to all participants and transparent elections. 4. Press must firmly maintain the firewall separating the editorial and business space. 5. Press must understand, calculate, and prevent the bad risks that may arise as a result of news coverage that is not professional and not adhering to the Journalism Code of Ethics, as well as the code of conduct and standards of Broadcasting Programs. 6. The press is obliged to publish educational materials about the election and the track record of the candidates in the legislative elections and the presidential election. 121


To the participants of the elections: 1. The participants of the elections must respect the independence of the press. 2. The participants of the elections should avoid acts of violence and anarchy, if they feel that they are inappropriately treated by the press coverage and should resolve such case through the law. 3. The participants must use the press for campaigning in a smart and dignified way. To the member of the public: 1. To remind the public that the independence of the press are intended to guarantee the function of the press to satisfy the rights of the community over information. 2. The public should be critical and monitor the press. 3. The public must report alleged violations of news coverage/ broadcasting to the Press Council/KPI and not resort to violence in resolving the cases of the press. The Press Council and the KPI will supervise according to each of their tasks and authorities. Jakarta, March 14, 2014 (This joint Appeal is signed by the Chairman of the Press Council, Bagir Manan, and Chairman of the KPI, Judhariksawan)

122


Seruan Dewan Pers Nomor: 02/Seruan-DP/II/2014 tentang Pilihan Non-Aktif Atau Mengundurkan Diri Bagi Wartawan yang Memutuskan Menjadi Caleg, Calon DPD, atau Tim Sukses Dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil, Dewan Pers perlu menegaskan kembali peran pers antara lain: 1.

“Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui” (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

2.

“Pers nasional melaksanakan peranan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar” (Pasal 6 Butir c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

3.

“Pers nasional melaksanakan peranan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum” (Pasal 6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

4.

“Pers nasional melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran” (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Selain itu, ada kewajiban bagi setiap wartawan agar selalu bersikap independen dengan memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat yaitu yang dapat dipercaya benar, sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi (Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik).

123


Pers Indonesia juga harus menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pemilu, dan tidak justru sebaliknya, menjadi “pemain” yang menyalahgunakan ketergantungan masyarakat terhadap media (Butir 4 Deklarasi hari Pers Nasional tahun 2014 di Bengkulu). Di pihak lain, tak dapat dipungkiri bahwa, dicalonkan ataupun mencalonkan diri sebagai wakil rakyat/perwakilan daerah adalah hak hasasi setiap warganegara, termasuk wartawan. Karena itu, dengan ini Dewan Pers menyerukan kepada setiap wartawan yang memilih menjadi calon anggota legislatif (caleg), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ataupun menjadi anggota tim sukses perorangan caleg, partai maupun pasangan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres) untuk: 1. Non aktif sementara sebagai wartawan. 2. Mengundurkan diri sebagai wartawan. Jakarta, 24 Februari 2014 Dewan Pers

Bagir Manan Ketua

124


The Voice of the Press Council Number: 02/Seruan-DP/II/2014 About The Choice to be Non-Active or to Resign for the Journalists who Decide to Run for the position in the Legislative or Regional Legislative Office or for the Success Team of the Party In order to ensure the freedom of the press and to satisfy the rights of the public to good and fair news, the Press Council must restate the roles of the Press, among a few: 1. “The national Press conduct its role to satisfy the right of the public to information” (Article 6 a Law Number 40 Year 1999 on the Press). 2. “The national Press conduct its role in processing the public opinion based on the appropriate, accurate and right information” (Article 6 c Law Number 40 Year 1999 on the Press). 3. “National Press conduct its role in giving supervision, critique, correction and suggestions to the matters relavant to public interest” (Article 6 d Law Number 40 Year 1999 on the Press). 4. “National Press conduct its role in fighting for justice and truth” (Article 6 e Law Number 40 Year 1999 on the Press). In addition, every journalist is oblige to always be independent by covering events or facts in accordance with his/her conscience and producing accurate news i.e. the one which is reliable, according to the objective circumstances when events occur. (Article 1 Journalism Code of Ethics). Indonesian press must also be a fair mediator and adviser, be rigorous and thorough in the matter of election coverage, and not, on the contrary, being a “player” who abuse people’s trust on media (Point 4 2014 Declaration of National Press Day in Bengkulu) On the other hand, it cannot be denied that it is the right of every citizen, including journalists, to be nominated or to run for the representative of the people. 125


Therefore, the Press Council called upon every journalist who chooses to run for the position in the legislative or regional legislative office or for the success team of the individual candidates, parties or presidential / vice presidential candidates to: 1. 2.

Be temporarily non-active as a journalist. resign from the position of a journalist

Jakarta, 24 February 2014 The Press Council Bagir Manan Chairman

126


Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 02/SE-DP/II/2014 Tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, Dewan Pers mencermati beberapa persoalan pers yang harus menjadi perhatian komunitas pers. Persoalan tersebut, antara lain, menyangkut independensi wartawan dan perusahaan pers serta pemuatan iklan politik peserta Pemilu. Dewan Pers menerima banyak laporan terkait penggunaan perusahaan pers oleh pemiliknya, terutama televisi, untuk kepentingan golongan atau partai politik tertentu. Dalam kasus lain, penyelenggara Pemilu (KPU/KIP/Bawaslu/Panwaslu), juga meminta pendapat Dewan Pers terkait pemuatan iklan politik di media massa yang mereka nilai tidak sesuai peraturan. Menyikapi beberapa persoalan tersebut, dengan berpedoman kepada UU No.40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi momentum besar bagi pers untuk menunjukkan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial secara independen. Apakah pers berhasil melalui tantangan ini akan diukur dari kemampuannya dalam turut menyukseskan Pemilu melalui liputan berkualitas. Karena itu, Dewan Pers menyerukan kepada komunitas pers agar tetap menjaga integritas dan martabat sebagai pranata publik yang independen, menjadikan Pemilu sebagai momentum guna meningkatkan profesionalitas. Pers tidak boleh sekali-kali merendahkan martabat serta menggoyahkan sendiri kebebasan dan independensi, sekedar menjadi alat keberpihakan kepada kepentingan politik partisan sesaat. 2. Wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan independen dalam memberitakan peserta Pemilu 2014. Semua peserta selayaknya mendapat kesempatan yang sama dalam pemberitaan, dan atau diberikan kesempatan yang sama dalam pemuatan iklan. Sikap adil dan independen harus 127


ditegakkan sebagai wujud upaya menjaga integritas pers dan memperjuangkan kepentingan publik. Integritas pers yang terjaga akan memperkuat kebebasan pers di negeri kita. 3. Sebelum memuat iklan politik peserta Pemilu, perusahaan pers harus memperhatikan bahwa pemuatan iklan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Pemilu, UU Pers, UU Penyiaran (untuk media penyiaran), Peraturan KPU, dan Etika Pariwara Indonesia. 4. Perusahaan pers harus menegakkan prinsip “pagar api” yang tegas membedakan antara iklan politik dan berita ataupun iklan yang ditulis dengan menggunakan model dan struktur berita (pariwara). Pemuatan iklan harus disertai keterangan yang jelas sebagai iklan. Penegakan prinsip ini menjadi satu upaya serius untuk menjaga integritas pers dan independensi ruang redaksi selama proses Pemilu, sekaligus sikap jujur pers kepada publik yang berhak mendapat informasi yang benar. 5. Dewan Pers mempedomani ketentuan di dalam UU Pers dan KEJ dalam menindak perusahaan pers yang diduga melanggar ketentuan terkait berita atau iklan politik. Sedangkan sanksi terhadap peserta Pemilu sebagai pihak pemasang iklan di media massa, sesuai ketentuan UU Pemilu, akan diselesaikan oleh lembaga penyelenggara Pemilu (KPU/KIP/Bawaslu/Panwaslu). Jakarta, 24 Februari 2014 Dewan Pers Bagir Manan Ketua

128


The Newsletter of the Press Council Number: 02/SE-DP/II/2014 On The independence of journalists and political advertisements in mass media In facing the upcoming general elections in 2014, the Press Council observes some of the issues that the press community should concern about. These issues, among others, are in regards to the independence of journalists and press companies as well as the political advertisements. The Press Council received a number of reports on the use of press companies by their owners, particularly TV stations, for the benefits of certain groups or political parties. In other cases, the management of the elections (KPU/KIP/Bawaslu/Panwaslu) also requested the council’s opinion on the political advertisements in mass media which violated the rules. In response to some of those issues, with the Law No.40/1999 on the Press and Journalistic Code of Ethics as the basis, the Council states the following: 1. 2014 elections will become a great momentum for the press to show its function as an independent media for information, education, and social control. The success of the press in facing this challenge will also be measured by its ability to deliver quality coverage to contribute to the success of the elections. Therefore, the Council called on the press community to maintain their integrity and dignity as an independent public institution, as well to make the elections as a momentum to improve professionalism. The press must not degrade and destabilize its freedom and independence in order to a tool for temporary political benefits. 2. Journalists and press companies should be fair and independent in reporting 2014 election participants. All participants should receive equal opportunities in the coverage and/or advertisement. Fair and independent attitude should be upheld as a manifestation of an effort to maintain the integrity of the press and the fight for the public interest. The sustained integrity of the press will strengthen 129


the freedom press in our country 3. Prior to publishing the political advertisements, the press company must ensure that the advertisement are according to the law, Press Law, Broadcasting Law (for broadcasting media), KPU visitors and Advertisement Ethics of Indonesia 4. The Press Company must uphold the principle of “firewall” which firmly distinguishes between political advertising and news or advertisements that are written by using the model and the structure of news (advertisement). The publication of the advertisements must be accompanied by a clear explanation of its advertising nature. The enforcement of this principle becomes a serious effort to maintain the integrity of the press and independence of the newsroom during the process of elections as well as the expression of the press honest attitude to the public which has the right to get the right information. 5. The Press Council follows the provisions of the Press Law and Journalism Code of Ethics in dealing with companies that allegedly violated the regulations related to the news or political advertising. As for the penalty for the participants who advertise it in the mass media, according to the law, it will be resolved by relevant institutions (KPU / KIP / Bawaslu / Panwaslu). Jakarta, 24 February 2014 The Press Council Bagir Manan Chairman

130

MELIPUT PEMILU 2014 Pelibatan Publik dan Independensi Redaksi. COVERING ELECTION 2014 Engagement with Audience and Editorial Independence DEWAN PERS

Recommend Documents