MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS DIKAITKAN DENGAN INISIATIF RUU MIGAS

MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS DIKAITKAN DENGAN INISIATIF RUU MIGAS IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC ANGGOTA KOMISI VII F-PG DPR RI

Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

AGENDA        

    

Perjalanan UU Migas di Indonesia Landasan Pemikiran Permasalahan Tata Kelola Migas Nasional Perubahan Mendasar Tata Kelola Migas Proses Penyusunan RUU Migas Sistematika RUU Migas Pelaksana Kuasa Pertambangan Perbedaan Prinsip UU Migas 22/2001 dgn RUU Migas Privilage BUMN Penerimaan Negara Daerah penghasil Migas Kegiatan usaha Hulu & Hilir Badan Pengusahaan & Kelembagaan Badan


PERJALANAN UU MIGAS DI INDONESIA UUD 1945, Pasal 33

UU No. 44/Prp/ 1960

UU Kolonial Indische Mijn Wet 1899 UU No. 15 /1962 Sebelum Merdeka

UU No. 8 /1971

11 THN

30 THN

UU No. 22 / 2001

???

10 THN - sekarang

TANTANGAN EKONOMI SITUASI POLITIK KEPENTINGAN NASIONAL Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

LANDASAN PEMIKIRAN 





Landasan filosofis: Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Landasan sosiologis: Saat ini kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi cenderung mengarah kepada liberalisasi, sehingga pengaturan mengenai Minyak dan Gas Bumi diarahkan kepada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berwawasan kebangsaan. Landasan yuridis: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 (21 Desember 2004) yang menyatakan adanya beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 Keputusan DPR RI Nomor 21A/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 28 September 2009 tentang Persetujuan Hasil Panitia Angket DPR RI Terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM “mendesak Pemerintah dan/atau DPR RI untuk segera mengajukan RUU Migas yang baru menggantikan UU No. 22 tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya...” Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PERMASALAHAN TATA KELOLA MIGAS NASIONAL   



Tumpang tindih fungsi kelembagaan Liberalisasi migas yang menjadi esensi UU No. 22 Tahun 2001 Sektor Migas TIDAK hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Masih rancunya aturan mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) 

Bea masuk masa eksplorasi ada dalam UU No 22 thn 2001,tapi diikuti dg KMK yg menghilangkan bea tsb. Didalam PP 79/2010 dihilangkan, di UUAPBNP 2011 dihilangkan, tetapi tdk ada KMK yg dikeluarkan. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PERUBAHAN MENDASAR TATA KELOLA MIGAS 





Pembagian Fungsi Harus Dipertegas Pemerintah sebagai regulator, BP Migas dan BPH Migas sebagai pelaksana pengawasan, dan perusahaan migas sebagai operator. Pemerintah (Kementerian ESDM) mestinya konsisten tidak terlibat dalam teknis operasional dan kontraktual yang sudah dijalankan oleh pengawas. Liberalisasi Murni ke Liberasilasi Berwawasan Kebangsaan Perusahaan Negara dan Swasta Nasional diberikan kesempatan pertama (1st priority) dalam setiap perpanjangan kontrak. Penerapan Asas Lex Specialist Dalam hal ini, klausul dalam kontrak kerja sama merupakan rujukan utama hukum, termasuk soal pajak. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PROSES PENYUSUNAN RUU MIGAS NASKAH AKADEMIK & DRAFT RUU PERUBAHAN UU MIGAS , TELAH DISUSUN SEJAK AWAL 2010 O TIM PUU SETJEN DPR RI ATAS PENUGASAN DARI KOMISI VII SAAT INI KOMISI VII TLH MEMBENTUK PANJA UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA INTENSIF& MENGUNDANG PAKAR UNTUK MEMBERI MASUKAN

SAAT INI FRAKSI-FRAKSI MENYUSUN TANGGAPAN/MASUKAN ATAS DRAFT RUU

SELANJUTNYA FINALISASI DRAFT RUU & DISERAHKAN KE BALEG U/ HARMONISASI & SINKRONISASI, SERTA DITETAPKAN DALAN RAPAT PARIPURNA SBG RUU PRAKARSA/INISIATIF DPR RI Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

SISTEMATIKA RUU MIGAS UU NO. 22 TAHUN 2001

DRAFT RUU

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN BAB IV KEGIATAN USAHA HULU BAB V KEGIATAN USAHA HILIR BAB VI PENERIMAAN NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN BAB IV KEGIATAN USAHA HULU BAB V KEGIATAN USAHA HILIR BAB VI PENERIMAAN NEGARA BAB VII BADAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI


LANJUTAN … UU NO. 22 TAHUN 2001

BAB VII

HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

DRAFT RUU

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV

HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LARANGAN PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN

PENYIDIKAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN LAIN KETENTUAN PENUTUP

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

BAB X BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII BAB XIV


PELAKSANA KUASA PERTAMBANGAN 

Negara adalah pemegang kuasa pertambangan .



Kuasa pertambangan diberikan Negara kepada Pemerintah.



Dalam menyelenggarakan kuasa pertambangan, Pemerintah membentuk Badan Pengusahaan. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PERBEDAAN PRINSIP UU MIGAS 22/2001 DENGAN RUU MIGAS UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001  BU atau BUT diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja. (pasal 12 ayat (3))

DRAFT RUU • Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu pada wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pengusahaan. (Pasal 11)

 Harga BBM dan gas bumi diserahkan • Harga BBM dan harga Gas bumi yang kepada mekanisme pasar (Pasal 28 dipasarkan di dalam negeri ayat (2)) ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan DPR RI.  DMO paling banyak 25% (Pasal 22 ayat (1))

• DMO ditetapkan paling sedikit 25%.

(Pasal-pasal tsb telah dibatalkan oleh Putusan MK No. 002/PUU-I/2003) Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

LANJUTAN … UU MIGAS NO 22 TAHUN 2001

• Penjualan produksi migas bagian negara dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BP Migas. • BU dan BUT dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama

DRAFT RUU

• Penjualan produksi migas bagian negara dilakukan oleh Badan Pengusahaan (BP Migas dengan bentuk baru). • Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Namun diutamakan perpanjangan oleh BUMN.

Rapat Koordinasi Hkum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PRIVILAGE BUMN MIGAS 

BUMN mendapatkan prioritas pengusahaan pada wilayah kerja baru dan wilayah kerja yang jangka waktu Kontrak Kerja Samanya sudah berakhir.



Dalam hal BUMN tidak dapat mengusahakan wilayah kerja baru yang ditawarkan, BUMN berhak mendapatkan 25% participating interest. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

PENERIMAAN NEGARA Penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak wajib dibayarkan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap yang sudah menghasilkan produksi minyak bumi dan/atau gas bumi. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

BAGIAN DAERAH PENGHASIL MIGAS 

Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan pengusahaan lebih lanjut atas perpanjangan kontrak kerja sama, menawarkan participating interest 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah.



Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bagian produksi migas kotor (bruto) yang diterima oleh Pemerintah sebelum produksi (lifting) migas dibagihasilkan (prosentase dari First Tranche Petroleum).



Daerah penghasil berhak mendapatkan jumlah prosentase tertentu dari bonus penandatangan kontrak (signature bonus) yang diterima oleh Negara.


KEWAJIBAN DAERAH PENGHASIL MIGAS Pemerintah Daerah penghasil migas berkewajiban: 

mendukung kelancaran dan kegiatan hulu migas di daerahnya.

kelangsungan



mengalokasikan atau menggunakan bagian produksi migas miliknya untuk pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

KEGIATAN USAHA HULU 

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pengusahaan.



Kontrak kerja sama dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.



BUT hanya dapat melakukan kegiatan usaha hulu. Menteri menyiapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada BU dan BUT





Batas dan syarat wilayah kerja ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah daerah yang bersangkutan.


BADAN PENGUSAHAAN 

Badan khusus berbadan hukum publik berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini.



Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu di bidang migas.



Tidak melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.


TUGAS BADAN PENGUSAHAAN a. b.

c. d. e. f.

g.

h. i.

j.

menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi; memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penyiapan wilayah kerja; menentukan syarat dan ketentuan kontrak kerja sama; menandatangani kontrak kerja sama; memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan; memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran BUMN, BU, dan BUT yang sudah menandatangani kontrak kerja sama; melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Presiden mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama; menjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara; membeli dan/atau mengimpor migas untuk menjaga cadangan migas dalam negeri; dan mengoordinasikan BUMN migas dalam proses kegiatan hulu. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

KELEMBAGAAN BADAN 



Organ Badan Pengusahaan terdiri atas a.

Dewan Pimpinan; dan

b.

Dewan Pengawas.

Dewan Pimpinan terdiri atas: a.

Kepala Badan;

b.

Wakil Kepala Badan; dan

c.

Deputi.



Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.



Wakil Kepala Badan dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan.



Dewan Pengawas terdiri atas Menteri ESDM (Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Negara Lingkungan hidup, dan Menteri Perhubungan, Kepala Badan Pertanahan Nasional.



Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

KEGIATAN USAHA HILIR 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7.

8.

Prinsip kegiatan usaha hilir dilakukan berdasarkan Izin Usaha. Kewenangan mengeluarkan Izin Usaha dimiliki oleh Pemerintah. Tugas dan fungsi Badan Pengatur dialihkan kepada Pemerintah/ Kementerian ESDM cq Ditjen Migas. BUT tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir. BU yang melakukan kegiatan usaha hulu dapat melakukan kegiatan usaha hilir dengan membentuk badan hukum terpisah. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, kecuali dalam penetapan harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri. Harga BBM dan gas bumi yang dipasarkan di dalam negeri ditetapkan Pemerintah atas persetujuan DPR RI Pengolahan minyak mentah untuk menghasilkan BBM, diutamakan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

AGENDA PEMBAHASAN REVISI UU MIGAS DI DPR Rekomendasi dari Panitia Angket BBM 2009

Konsinyering Draft RUU Migas oleh PUU tim, Sekjen DPR RI dan Komisi VII

Diskusi Draft RUU Migas di Komsii VII

Diskusi Draft RUU Migas di Komsii VII

Persiapan draft UU: • Naskah Akademik • Pandangan Fraksi

Ketua Gabungan Serikat Pekerja Pupuk PLN, Krakatau Steel

FKDPM Prof Wijayono ESDM BPHMIGAS KADIN

2009

2010 June

BPMIGAS PERTAMINA

2011

Mei

Juli

TN Manmud Kurtubi IPA IATMI IGA IAGI

Draft RUU Diserahkan ke Komisi VII

Juli

Sep

Pertamina Medco BPMigas BPHMigas

Awal Persidangan 2012

Okt

DR. Anggito Abimanyu, Suyitno Padmosukismo

Diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapat persetujuan dari Draft RUU Migas

Rapat Gabungan antara komisi 4,5,6, dan 7 dari DPR dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Menteri BUMN, telah menyetujui untuk segera merevisi UU No 22 / 2001 tentang minyak dan gas alam

Tercatat di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 20092014 Rapat Koordinasi Hukum Hulu Minyak dan gas Bumi BPMigas –KKKS 2011, 26-28 Oktober 2011, Nusa Dua, bali

THANK YOU

WWW. SATYAYUDHA . COM FOLLOW ME TWITTER

@ SATYAWIDYAYUDHA

MELIHAT 10 TAHUN PERJALANAN UU MIGAS DIKAITKAN DENGAN INISIATIF RUU MIGAS

Recommend Documents