Melakukan bisnis di Indonesia. Bekerja sama dengan

Melakukan bisnis di Indonesia 2016

Bekerja sama dengan

Daftar Isi Pendahuluan ............................................................................................................................................................................... 3

– Profil negara ....................................................................................................................................................................... 4

Gambaran umum hukum ............................................................................................................................................................ 5 Melakukan bisnis di Indonesia .................................................................................................................................................. 13 Sistem perpajakan .................................................................................................................................................................... 15 Tenaga Kerja .............................................................................................................................................................................. 23 Audit .......................................................................................................................................................................................... 26 Perdagangan ............................................................................................................................................................................. 28 Keuangan .................................................................................................................................................................................. 30 Infrastruktur .............................................................................................................................................................................. 32

Panduan ini disusun secara bersama oleh Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia, dan Grant Thornton dengan tujuan memberikan gambaran umum yang penting mengenai lingkungan bisnis di Indonesia untuk memberikan informasi bisnis bagi siapa saja yang mungkin tertarik untuk bertransaksi atau berinvestasi di Indonesia. Namun demikian, setiap transaksi atau investasi di Indonesia harus dilakukan berdasarkan saran profesional khusus untuk transaksi atau investasi tersebut.

2

Pendahuluan Panduan untuk melakukan bisnis di Indonesia ini akan menyediakan investor asing dengan wawasan mendalam ke dalam aspek-aspek utama untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai lebih dari 54.000 kilometer. Didukung dengan lokasinya yang strategis dan perannya sebagai negara keempat dengan penduduk terpadat di dunia, ekonomi Indonesia telah memainkan, dan terus berperan penting dalam sektor perdagangan regional dan juga global, menjadikannya menarik bagi para investor asing. Ekonomi Indonesia dibangun di atas sistem pasar bebas dengan kebijakan valuta asing yang bebas. Kecuali diatur berbeda dalam “Daftar Negatif Investasi” yang senantiasa diperbarui, perusahaan investasi asing pada umumnya diizinkan untuk memiliki sampai dengan 100 persen kepemilikan saham asing. Ekonomi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pertumbuhan kelas menengah, pasar domestik yang besar dan tingkat pertumbuhan ekspor yang relatif rendah telah memberikan kontribusi besar pada ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global tahun 2009. Berkaitan dengan stabilitas ekonomi makro, World Bank melihat ada penurunan signifikan dalam rasio utang terhadap PDB negara dari 61 persen pada tahun 2003 menjadi 27 persen pada tahun 2015.

Investasi asing akan terus memainkan peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Investasi, pemerintah Indonesia menyatakan secara tegas kebijakan anti diskriminasi terhadap investasi dalam negeri dan investasi asing. Untuk investor asing yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di Indonesia, beberapa faktor berikut patu diperhatikan: • Tenaga kerja yang melimpah dan berusia muda dengan biaya relatif rendah • Pasar domestik luas dengan kelas menengah yang sedang berkembang • Pemerintah yang baru saat ini berfokus pada pembangunan sejumlah proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol laut dan pelabuhan yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk mengubah Indonesia menjadi “poros maritim dunia”

3

• Pajak Penghasilan Badan yang flat sebesar 25 persen, dengan potongan 50 persen yang berlaku untuk semua bisnis dengan memperhatikan perputaran usaha sampai Rp4,8 miliar • Insentif pajak tambahan untuk industri dan kawasan strategis Meskipun panduan ini memberikan referensi untuk beberapa masalah paling umum yang mungkin dihadapi investor, harus diperhatikan bahwa industri tertentu, seperti sektor pertambangan atau jasa keuangan, tunduk pada peraturan khusus dan, oleh karena itu, perusahaan yang ingin berinvestasi di area ini harus berupaya mendapatkan saran hukum. Informasi yang ada di dalam publikasi ini berlaku pada bulan Januari 2016.

Profil negara Ibu Kota

DKI Jakarta

Luas

1.904.569 km persegi

Jumlah Penduduk

252.812.245

Bahasa

Bahasa Indonesia

Mata Uang

Rupiah (Rp)

Kode telepon internasional

+62

Hari libur nasional

1 Januari – Tahun Baru Masehi

(2016)

8 Februari – Tahun Baru Imlek 9 Maret - Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka (Hindu) 25 Maret – Wafat Isa Almasih 1 Mei – Hari Buruh Internasional 5 Mei – Kenaikan Isa Almasih 6 Mei - Isra’ Mi’raj 22 Mei – Hari Raya Waisak 6 - 7 Juli – Hari Raya Idul Fitri 17 Agustus – Hari Kemerdekaan Indonesia 12 September – Hari Raya Idul Adha 2 Oktober – Tahun Baru Hijriah 12 Desember – Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Desember – Hari Raya Natal Cuti Bersama (perusahaan diizinkan tidak beroperasi pada hari-hari berikut, dengan memotong cuti tahunan karyawan): 4, 5 dan 8 Juli – untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 26 Desember – untuk perayaan Hari Raya Natal

Jam Kerja dan Operasional Perbankan

Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 sampai 15.30

Bursa Efek

Bursa Efek Indonesia

Susunan Politik

Sistem Presidensial

Peringkat Doing Business Tahun 2016

109

Kemudahan Berbisnis Topik

Peringkat Tahun 2016

Peringkat Tahun 2015

Perubahan peringkat

Memulai Bisnis

173

163

-10

Lisensi dan Perizinan

107

110

3

Mendapatkan Listrik

46

45

-1

Pendaftaran Properti

131

131

Tidak ada perubahan

Pembiayaan

70

71

1

Perlindungan Investor

88

87

-1

Pembayaran Pajak

148

160

12

Perdagangan Antar Negara

105

104

-1

Penegakan Kontrak

170

170

Tidak ada perubahan

Penanganan Kepailitan

77

73

-4 Sumber: Grup Bank Dunia (Berbisnis)

4

Gambaran umum hukum Sistem politik dan hukum Indonesia berbentuk republik dengan sistem presidensial, dan lebih banyak mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, yang bercampur dengan hukum adat dan hukum Eropa Kontinental (Roman-Dutch). Presiden bertindak sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat anggota kabinetnya. Lembaga tinggi negara berikut mewakili sistem politik dan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia: Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) – MPR memiliki tugas dan kekuasaan untuk mengesahkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, menghentikan Presiden/Wakil Presiden (seperti yang diusulkan oleh Parlemen, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi), dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terpilih dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara otomatis menjadi anggota MPR. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) – DPR pada dasarnya merupakan pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia. DPR dan Presiden memiliki kekuasaan untuk menerbitkan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”) – Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengajukan/mengusulkan rancangan dan pembahasan rancangan undang-undang kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemisahan dan penyatuan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

persoalan lain yang berhubungan dengan keseimbangan antara urusan keuangan pusat dan daerah. Presiden dan Wakil Presiden – Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan eksekutif di Indonesia. Kekuasaan Yudisial di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk melakukan peninjauan kembali suatu undang-undang (jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar), sedangkan Mahkamah Agung memiliki kekuasaan atas sistem pengadilan secara umum. Badan Pengawas Keuangan (“BPK”) – Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan urusan keuangan nasional. Perlindungan data Indonesia tidak memiliki undang-undang yang terpadu tentang perlindungan data. Sebaliknya, ketentuan terkait perlindungan data dapat ditemukan di berbagai peraturan dan perundang-undangan, seperti undang-undang tentang Kearsipan, Dokumen Perusahaan, Perbankan, Kesehatan, Telekomunikasi, Administrasi Kependudukan, Informasi dan Transaksi Elektronik, Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain. Ketentuan di dalam undang-undang tersebut melindungi informasi yang bersifat pribadi. Akses terhadap informasi pribadi pada umumnya hanya diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari pemilik data yang terkait. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hanya Menteri Dalam Negeri yang memiliki wewenang untuk memberikan akses terhadap data pribadi, berdasarkan permohonan dengan alasan khusus. Setiap orang 5

yang terlibat dalam penyebaran data pribadi tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda hingga Rp25 juta. Pengendalian valuta asing Indonesia menjalankan kebijakan valuta asing yang bebas. Meskipun demikian, setiap pihak yang bertransaksi (terlepas dari kewarganegaraannya) diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah untuk setiap transaksi dalam negeri, dengan beberapa pengecualian sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan (terkait transaksi yang didanai oleh Anggaran Negara, fasilitas hibah ke atau dari negara lain, proyek infrastruktur strategis (berdasarkan permohonan), dan untuk transaksi berdasarkan perjanjian yang ditandatangani atau diperpanjang sebelum tanggal 1 Juli 2015). Sejalan dengan persyaratan di atas, pihak yang bertransaksi tersebut dilarang untuk menetapkan harga (ganda) berdasarkan mata uang asing dan menolak pembayaran dalam bentuk Rupiah. Namun demikian, penggunaan valuta asing masih diizinkan dalam perdagangan internasional dan transaksi pembiayaan (apabila mitra pengimbang berada di luar negeri). Setiap pelanggaran diancam oleh beberapa sanksi berikut: • Untuk transaksi berbasis tunai: pidana kurangan hingga satu tahun dan pidana denda hingga Rp200 juta • Untuk transaksi berbasis nontunai: surat peringatan, denda yang jumlahnya satu persen dari nilai transaksi (maksimum Rp1 miliar), dan larangan berpartisipasi dalam proses penyelesaian pembayaran.

Untuk menciptakan sistem informasi yang dapat dipercaya terkait dengan neraca pembayaran negara, kedudukan investasi internasional, dan fungsi statistik lainnya, Indonesia telah memperkenalkan kerangka peraturan dan mekanisme pengawasan berikut: • Pelaporan Utang Luar Negeri dan Mekanisme Penarikan Dana – Perusahaan yang memiliki utang luar negeri dalam mata uang asing (“Utang Luar Negeri”) wajib menyerahkan laporan bulanan dan setiap penarikan dana dari Utang Luar Negeri tersebut harus disalurkan melalui bank devisa dalam negeri. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan mengenai rencana Utang Luar Negeri jangka panjang • Pelaporan Valuta Asing dan Mekanisme Penerimaan Devisa Hasil Ekspor – Demikian juga, setiap perusahaan yang menerima valuta asing dari kegiatan usahanya wajib menyerahkan laporan bulanan, dan pembayaran devisa hasil ekspor juga harus disalurkan melalui idem dalam negeri. • Prinsip Kewajiban Fidusia dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri – Perusahaan wajib mengelola, dan melaporkan secara rutin (setiap triwulan dan setiap tahun), pembiayaan Utang Luar Negeri dengan langkah-langkah sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan rasio utang terhadap ekuitas yang wajar dan mematuhi keharusan untuk memenuhi penilaian peringkat kredit minimum dan mempertahankan rasio lindung nilai minimum (jika selisih bersih antara aset valuta asing dikurangi kewajiban adalah USD100.000 atau kurang). Perusahaan juga wajib menyerahkan laporan atestasi berkenaan dengan laporan triwulan keempat, dan menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahun • Batasan dalam Transaksi Rupiah dengan pihak asing atau dalam negeri – Bank wajib memperhatikan kualifikasi dan batasan untuk fasilitas transaksi Rupiah dan pemberian

fasilitas utang dalam valuta asing kepada nasabahnya. Bank yang melanggar persyaratan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan denda sebesar satu persen dari nilai nominal dari pelanggaran transaksi untuk setiap transaksi, dengan jumlah denda sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 dan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 Perusahaan yang melanggar persyaratan di atas dapat dikenakan denda dan sanksi administratif. Perusahaan biasanya menerima surat peringatan dan rekomendasi yang dialamatkan kepada departemen teknis yang memiliki yurisdiksi atas perusahaan yang melakukan pelanggaran. Peraturan anti pencucian uang Indonesia menetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002. Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebuah lembaga independen yang dinamakan “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” (PPATK) dibentuk untuk secara aktif mencegah dan memberantas tindak kejahatan pencucian uang. PPATK pada dasarnya berfungsi sebagai pusat informasi pengawasan keuangan yang memantau, mengelola, dan menganalisis laporan transaksi untuk transaksi yang mungkin dicurigai sebagai tindak kejahatan pencucian uang dan/atau tindak kejahatan lainnya. PPATK mewajibkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa lainnya (dealer kendaraan bermotor, agen properti, toko perhiasan, toko seni dan barang antik, serta rumah lelang) agar secara rutin melaporkan setiap transaksi mencurigakan atau transaksi yang melampaui jumlah minimum yang ditetapkan. Transaksi yang mencurigakan meliputi transaksi yang menyimpang dari profil nasabah dan pola transaksi biasanya, transaksi

6

mencurigakan yang dilakukan untuk menghindari persyaratan pelaporan, atau transaksi menggunakan aset yang dapat dicurigai sebagai bagian dari hasil kejahatan. Lebih lanjut, penyedia jasa keuangan juga harus melakukan pemeriksaan ‘Prinsip Mengenal Nasabah’ (KYC) secara benar yang memastikan bahwa setiap nasabah yang terlibat dalam hubungan bisnis dengan lembaga pelaporan telah menyerahkan bukti identitas beserta dengan dokumen pendukung yang sesuai. Catatan dan dokumentasi yang terkait dengan identifikasi nasabah harus disimpan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sejak berakhirnya hubungan bisnis. Kewajiban pelaporan tertentu juga dikenakan kepada perorangan, seperti keharusan untuk melapor kepada Departemen Bea dan Cukai ketika membawa masuk atau mengeluarkan uang senilai Rp100 juta dari Indonesia. Setiap pelanggaran dapat dikenakan denda dan/atau sanksi pidana. Pada bulan Desember 2013, undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang yang baru sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, undang-undang ini belum ditetapkan sampai sekarang. Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya diberikan berdasarkan pendaftaran, kecuali untuk hak cipta yang diberikan secara otomatis setelah pembuatan karya. Hak Kekayaan Intelektual yang ada meliputi: hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Di Indonesia, urusan HKI ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

HAK CIPTA Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah pembuatan salah satu dari karya berikut: • Buku, pamflet, perwajahan karya sastra yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya • Ceramah, kuliah, pidato, dan karya sejenis lainnya • Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan • Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks • Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim • Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase • Karya seni terapan • Karya arsitektur • Peta • Karya seni batik atau seni motif lain • Karya fotografi dan Potret • Karya sinematografi • Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi • Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi, kompilasi ekspresi budaya tradisional • Kompilasi karya atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya • Permainan video dan program komputer Perlindungan yang diberikan

Karena hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya dibuat, pendaftaran hak cipta tidak diperlukan untuk tujuan mengesahkan isi, arti, tujuan atau bentuk hak cipta yang didaftarkan. Kecuali terbukti lain (berdasarkan keputusan pengadilan), orang yang terdaftar namanya dianggap sebagai pemilik hak cipta yang sesungguhnya.

7

HAK CIPTA Pelanggaran

Setiap pelanggaran hak cipta dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana berikut, selain kemungkinan tuntutan hukum atas ganti rugi: • Untuk penyewaan karya cipta, fiksasi pertunjukan, atau fonogram yang tidak sah: pidana kurangan maksimum satu tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp100 juta • Untuk terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, pertunjukan, atau komunikasi kreasi yang melanggar hak cipta, dan fiksasi (termasuk akses publik) atau pengumuman pertunjukan yang tidak sah: pidana penjara maksimum tiga tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp500 juta • Untuk penerbitan, penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman kreasi/ciptaan, fiksasi pertunjukan, fonogram, atau siaran yang tidak sah: pidana penjara maksimum empat tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp1 miliar • Untuk penerbitan, penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman kreasi, fiksasi pertunjukan, fonogram, atau siaran yang tidak sah: pidana penjara maksimum sepuluh tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp4 miliar • Untuk pengelolaan tempat perdagangan yang membiarkan pihak lain melakukan penjualan atau penggandaan secara tidak sah: pidana denda maksimum Rp100 juta • Untuk penggunaan komersial Potret yang tidak sah (tanpa izin dari orang yang difoto): pidana denda maksimum Rp500 juta • Untuk penarikan royalti yang tidak sah: pidana penjara maksimum empat tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp1 miliar • Untuk penggandaan salinan program komputer yang tidak sah: pidana penjara maksimum lima tahun dan/atau pidana denda maksimum 500 juta rupiah • Untuk penerbitan kreasi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama, pertahanan, kesopanan, dan ketertiban umum: pidana penjara maksimum lima tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp1 miliar • Untuk penerbitan foto atau siaran secara tidak sah: pidana penjara maksimum dua tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp150 juta • Untuk pelanggaran hak moral dan mekanisme keamanan kreasi: pidana penjara maksimum dua tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp300 juta • Untuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai produksi kreasi dalam bentuk cakram optik: pidana penjara maksimum lima tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp1,5 miliar Perlu diperhatikan bahwa tindak pidana yang terkait dengan salah satu pelanggaran di atas hanya diproses berdasarkan laporan pemilik hak cipta terkait, dan dapat dibatalkan dengan adanya pencabutan laporan selama proses.

8

HAK CIPTA Masa Berlaku

Masa berlaku hak cipta untuk kreasi/ciptaan adalah sebagai berikut: • kreasi milik pencipta, atau dalam hal kreasi bersama, berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, atau, jika pemegang hak cipta merupakan badan hukum, berlaku selama 50 tahun setelah akhir tahun penerbitan pertama dari: –– Buku, pamflet, dan karya sastra lainnya –– Ceramah, kuliah, pidato, dan kreasi sejenis lainnya –– Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan –– lagu atau musik dengan atau tanpa teks –– Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim –– Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase –– Karya arsitektur –– Peta –– Karya seni batik atau seni motif lain • 50 tahun setelah pengumuman pertama produksi, dan 25 tahun setelah pengumuman pertama produksi karya seni terapan dari: –– Karya fotografi dan potret –– Sinematografi –– Permainan video dan program komputer –– Perwajahan karya tulis –– Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi –– Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional –– Kompilasi kreasi atau data, dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya • Berlaku selamanya (jangka waktu tak terbatas) untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara • 50 tahun setelah akhir tahun penerbitan pertama kreasi yang tidak diketahui Penciptanya (baik yang dipegang oleh Negara atau penerbit untuk kepentingan Pencipta) • Selamanya (jangka waktu tak terbatas) untuk menghargai nama Pencipta (“Hak Moral”) • 50 tahun setelah akhir tahun fiksasi pertunjukan atau fonogram untuk pelaku pertunjukan dan produser, dan 20 tahun setelah akhir tahun pengumuman pertama bagi lembaga penyiaran (“Hak Terkait”) • Hak cipta untuk buku dan karya sastra lain, lagu, dan/atau musik yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual dan beli atau perjanjian pengalihan hak untuk jangka waktu tak terbatas, secara otomatis dialihkan kembali kepada pencipta kreasi tersebut setelah mencapai jangka waktu 25 tahun

9

PATEN Paten melindungi penemuan di bidang teknologi (dalam bentuk produk atau proses atau pengembangan/perbaikannya) yang dapat diterapkan dalam lingkungan industri. Agar dapat diberikan hak paten, penemuan tersebut harus baru, memiliki langkah penemuan baru yang tidak diketahui orang lain dengan pengalaman dalam bidang tersebut dan dapat digunakan industri pada saat penerapan (atau tanggal penerapan pertama dalam hal penerapan hak prioritas, sebagaimana disebutkan di bawah). Setiap penemuan dalam bentuk barang atau alat baru yang memiliki penggunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, atau komponennya dapat diberikan perlindungan paten sederhana. Paten tidak diberikan untuk penemuan berikut ini: • Penemuan murni • Formula ilmiah atau matematika • Proses biologi yang penting • Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau bedah yang dapat diterapkan untuk manusia dan/atau hewan • Penemuan yang pengumuman dan/atau penggunaannya dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku, moral agama, ketertiban umum, atau standar kesopanan Perlindungan yang diberikan

Paten memberikan kepada pemiliknya kemampuan untuk menggunakan produk/proses yang dipatenkan dan melarang pihak lain (yang belum mendapatkan izin dari pemiliknya) untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menjadikannya tersedia untuk dijual, disewakan, atau diserahkannya produk/proses tersebut. Pengguna penemuan sebelumnya yang kemudian dipatenkan oleh pihak lain memiliki hak untuk terus menggunakan penemuan tersebut, dengan ketentuan bahwa penggunaan sebelumnya dari penemuan tersebut tidak berdasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari deskripsi, gambar, atau keterangan lain dari produk yang dipatenkan tersebut (persyaratan harus dipenuhi agar memenuhi syarat sebagai pengguna sebelumnya). Pada dasarnya, hak paten disertai dengan kewajiban untuk menggunakan paten tersebut di Indonesia; kecuali dapat dibuktikan bahwa penggunaan tersebut hanya dapat dilakukan secara regional.

Pelanggaran

Setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana hingga pidana penjara empat tahun dan/ atau pidana denda hingga Rp500 juta, selain kemungkinan tuntutan hukum di pengadilan niaga oleh pemilik hak atas ganti rugi.

Masa Berlaku

• Paten sederhana diberikan selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang • Paten biasa diberikan selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan dan tidak dapat diperpanjang

Hak Prioritas

Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan tanggal pengajuan yang sama dengan permohonan pendaftaran sebelumnya di salah satu negara yang tunduk pada Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri atau Perjanjian Pembentukan Organisasi Dagang Dunia, dengan ketentuan permohonannya diterima dalam kurun waktu yang diizinkan sebagaimaan ditetapkan melalui Konvensi Paris (12 bulan).

10

MEREK DAGANG Merek dagang merupakan tanda dalam bentuk gambar, nama, kata, huruf, angka, warna, atau kombinasi dari hal tersebut, yang memiliki karakteristik tersendiri dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Perlindungan yang diberikan

Perlindungan merek dagang diberikan setelah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Pelanggaran

Setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun dan/atau pidana denda hingga Rp1 miliar, selain kemungkinan tuntutan hukum di pengadilan niaga oleh pemilik hak atas ganti rugi.

Masa Berlaku

10 tahun (dapat diperpanjang tanpa batas)

Hak Prioritas

Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan tanggal pengajuan yang sama dengan permohonan pendaftaran sebelumnya di salah satu negara yang tunduk pada Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri atau Perjanjian Pembentukan Organisasi Dagang Dunia, dengan ketentuan permohonannya diterima dalam kurun waktu yang diizinkan sebagaimaan ditetapkan melalui Konvensi Paris (6 bulan).

DESAIN INDUSTRI Desain industri merupakan kreasi dua atau tiga dimensi dari bentuk, konfigurasi, dan/atau komposisi garis dan/atau warna yang menghasilkan kesan artistik, yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk, komoditas industri, atau kerajinan. Perlindungan yang diberikan

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan hak dan melarang pihak lain (tanpa persetujuan pemilik) untuk memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang dengan hak desain industri tersebut.

Pelanggaran

Setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun dan/atau pidana denda hingga Rp300 juta, selain kemungkinan tuntutan hukum di pengadilan niaga oleh pemilik hak untuk meminta ganti rugi.

Masa Berlaku

10 tahun dan tidak dapat diperpanjang

Hak Prioritas

Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan tanggal pengajuan yang sama dengan permohonan pendaftaran sebelumnya di salah satu negara yang tunduk pada Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri atau Perjanjian Pembentukan Organisasi Dagang Dunia, dengan ketentuan permohonannya diterima dalam kurun waktu yang diizinkan sebagaimaan ditetapkan melalui Konvensi Paris (6 bulan).

11

RAHASIA DAGANG Rahasia dagang didefinisikan sebagai suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang terkait dengan teknologi dan/atau sektor bisnis, yang bermanfaat dalam kegiatan bisnis dan dengan demikian bernilai ekonomi, serta dirahasiakan oleh pemiliknya. Perlindungan yang diberikan

Rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain dalam sektor teknologi dan/atau bisnis, yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk penggunaan rahasia dagang tersebut, secara eksklusif atau noneksklusif.

Pelanggaran

Setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara hingga dua tahun dan/atau pidana denda hingga Rp 300 juta, selain kemungkinan tuntutan hukum di pengadilan niaga oleh pemilik hak untuk meminta ganti rugi.

Masa Berlaku

Jangka waktu tidak terbatas - hukum tidak menentukan jangka waktu tertentu untuk perlindungannya.

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi dalam bentuk tata letak tiga dimensi yang terdiri dari berbagai elemen, yang salah satunya setidaknya harus memiliki elemen aktif, dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dalam suatu sirkuit terpadu, dan tata letak tersebut tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Perlindungan yang diberikan

Perlindungan diberikan setelah diajukan permohonan, yang selambat-lambatnya harus diserahkan dalam waktu dua tahun sejak produksi komersial pertama, jika desain tata letak terapan tersebut telah digunakan secara komersial.

Pelanggaran

Setiap bentuk pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau pidana denda hingga 300 juta rupiah, selain kemungkinan tuntutan hukum di pengadilan niaga oleh pemilik hak untuk meminta ganti rugi.

Masa Berlaku

10 tahun sejak penggunaan komersial pertama atau tanggal pengajuan, dan tidak dapat diperpanjang.

12

Melakukan bisnis di Indonesia Badan usaha Indonesia pada umumnya mendukung kebijakan terbuka terhadap investasi asing. Kecuali dibatasi sebaliknya menurut “Daftar Negatif Investasi’, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pemerintah, setiap kegiatan usaha dapat dimiliki sepenuhnya oleh investor asing. ‘Daftar Negatif Investasi’ menentukan industri yang sepenuhnya tertutup untuk investasi, yaitu industri yang terbuka hanya untuk investor dalam negeri, dan industri yang terbuka untuk investasi asing dengan persyaratan tertentu (usaha patungan, kemitraan dengan usaha kecil lokal, persentase maksimum kepemilikan asing, dan lain-lain.). Pada umumnya, setiap investasi asing di Indonesia harus dilakukan dengan cara mendirikan perseroan terbatas (PT), dengan beberapa pengecualian untuk kegiatan dan sektor tertentu, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Perusahaan PMA merupakan perusahaan perseroan terbatas (PT) yang telah diberikan izin oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memiliki pemegang saham asing. Pembentukan Jangka waktu normal untuk pendirian PT adalah dua hingga tiga bulan. Perusahaan PMA didirikan dalam tiga tahap: • Proses persetujuan BKPM • Notarisasi dan kemudian persetujuan Anggaran Dasar perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) • Memperoleh lisensi dan perizinan terkait lainnya, sebagaimana diharuskan

Proses persetujuan BKPM Pemerintah Indonesia memperlakukan setiap permohonan untuk pendirian perusahaan PMA sebagai “proyek investasi”. Dengan perlakuan ini, langkah-langkah untuk mendirikan perusahaan PMA di Indonesia terdiri dari tiga tahap berikut ini: • Investor asing menyerahkan “Rencana investasi” – Jika rencana tersebut memenuhi persyaratan, pemerintah (melalui BKPM) akan menerbitkan izin prinsip • Berdasarkan izin prinsip yang diberikan, struktur organisasi PT dapat disusun, dan perizinan dasar sebagaimana yang telah ditentukan, dapat diperoleh. Untuk produsen, fasilitas manufaktur dapat dibangun pada tahap ini, yang dapat melibatkan impor mesin dan peralatan • Setelah PT siap beroperasi secara komersial, PT wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha permanen (Izin Usaha) dari BKPM. Untuk sektor tertentu, izin usaha permanen hanya dapat diajukan setelah PT memperoleh izin operasi tambahan yang diperlukan dari departemen teknis yang membawahi kegiatan usaha tersebut Perusahaan PMA biasanya fokus pada satu sektor usaha saja. Perusahaan dapat berfokus pada lebih dari satu sektor usaha, tetapi BKPM dapat meminta pemohon (dengan pertimbangan persyaratan minimum dua pemegang saham) untuk melakukan investasi yang lebih besar dalam hal tersebut. Setiap sektor usaha harus diperlakukan sebagai “proyek investasi” (dengan uraian investasi khusus dan sumber dana), ketika diserahkan kepada BKPM. BKPM mengharuskan suatu proyek investasi agar memiliki nilai investasi 13

setidaknya Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan (jika ada). Untuk industri tertentu, BKPM dan/atau departemen teknis terkait lainnya (yang membawahi sektor usaha yang diusulkan) mungkin mengharapkan jumlah yang lebih besar. Layanan izin investasi tiga jam tersedia untuk proyek investasi yang nilainya lebih besar dari Rp100 miliar dan/atau dengan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1.000 pekerja (BKPM membantu secara aktif tidak hanya dalam pemrosesan persetujuan BKPM, tetapi juga dalam proses notarisasi anggaran dasar, dan perolehan NPWP). Pendanaan nilai investasi yang diusulkan sebagian besar dapat diperoleh dari utang. BKPM biasanya menyetujui rasio utang terhadap ekuitas sebesar 3:1, tetapi perbandingan yang lebih besar dapat diberikan, tergantung pada sektor usaha dan nilai investasi yang diusulkan (namun demikian harap diperhatikan bahwa rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima maksimum adalah 4:1). Berkaitan dengan rasio umum, pemohon harus menyuntikkan dana secara langsung ke perusahaan PMA sebagai ekuitas (yaitu, sebagai Modal Ditempatkan yang diusulkan), dengan jumlah minimum yang setara dengan Rp2,5 miliar. Izin Usaha Operasi Untuk sektor perdagangan umum, persetujuan BKPM akan berfungsi sebagai izin usaha operasi utama (dengan persyaratan untuk ‘meningkatkan’ persetujuan awal BKPM menjadi izin permanen ketika perusahaan PMA yang telah diberi izin siap memulai produksi). Untuk industri tertentu, izin usaha operasi tambahan dari departemen teknis terkait diperlukan, selain persetujuan BKPM di atas (misalnya, produsen farmasi harus memperoleh izin produksi

dari Departemen Kesehatan). Dalam hal tersebut, Izin Usaha hanya dapat diberikan setelah memperoleh izin usaha operasi, notarisasi, dan persetujuan Anggaran Dasar perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan memperoleh lisensi dan perizinan terkait lainnya, sebagaimana diperlukan. Serangkaian perizinan dasar akan meliputi: • Surat Domisili • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Departemen Perdagangan Memperoleh izin kerja dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing, jika ada, juga diwajibkan. Izin khusus lainnya, seperti Izin Impor, dapat juga diperlukan, tergantung pada kegiatan usaha perusahaan. Pemegang Saham PT harus memiliki setidaknya dua pemegang saham, satu direktur, dan satu komisaris (bertugas mengawasi direktur dan menjaga kepentingan para pemegang saham). Perlu diperhatikan bahwa, meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Tahun 2007 tidak menetapkan persyaratan minimum kepemilikan saham oleh pemilik saham, BKPM mengharapkan sekurang-kurangnya jumlah yang setara dengan Rp10 juta bagi pemegang saham minoritas. Perusahaan PMA diperbolehkan menempatkan orang asing dalam dewan direksi dan dewan komisarisnya. Meskipun demikian, setidaknya satu direktur berwarga negara Indonesia, paling tidak guna keperluan perpajakan.

Persyaratan modal Jumlah modal dasar yang dicantumkan tidak boleh melebihi empat kali jumlah modal yang ditempatkan dan modal disetor. Jumlah ini berfungsi sebagai ‘pagu’ struktur modal saham PT. PT dapat menerbitkan saham lebih banyak sampai jumlah Modal Dasarnya, dengan syarat melaporkan hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setiap kenaikan modal saham di atas Modal Dasar harus mendapatkan persetujuan dari kementerian tersebut.

yang ada di seluruh wilayah Asia Tenggara. Kantor perwakilan ini mirip dengan KP3A, kecuali untuk tujuan usahanya.

Modal yang Ditempatkan dan Modal Disetor merupakan modal saham yang harus benar-benar ditempatkan ke dalam perusahaan (dan tercermin dalam pembukuan). Persyaratan umum minimum Modal yang Ditempatkan dan Modal Disetor adalah seperti yang dinyatakan di atas (Rp2,5 miliar), untuk perusahaan PMA. Persyaratan yang lebih tinggi mungkin diberlakukan untuk industri tertentu.

Kantor Perwakilan berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum Menyimpang dari aturan umum di atas tentang investasi asing, perusahaan jasa konstruksi asing (BUJKA) dapat diizinkan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan laba, dengan memenuhi syarat berikut ini:

Kantor Perwakilan Untuk perusahaan asing yang bermaksud menjalankan usahanya di Indonesia, namun hanya untuk menyediakan layanan pendukung seperti bertindak sebagai kantor koordinasi, promosi, riset, atau pengendalian mutu, struktur kantor perwakilan dapat mengakomodasikan hal ini. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) Tujuan utama dari kantor perwakilan jenis ini adalah untuk memungkinkan kehadiran perusahaan di Indonesia agar dapat melakukan beberapa fungsi pendukung, seperti riset pasar, pengendalian mutu, dan bertindak sebagai agen pembeli bagi perusahaan induknya. Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing Tujuan utama kantor perwakilan jenis ini adalah untuk memungkinkan perusahaan asing mendirikan kantor ‘koordinasi’ di Indonesia, untuk mengoordinasikan kantor-kantornya 14

Baik KP3A maupun Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing hanya diizinkan melakukan layanan pendukung di atas, dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan dan menghasilkan pendapatan di Indonesia.

• Izin kantor perwakilan ini hanya diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi yang besar • Kantor perwakilan harus menjalin kemitraan dengan sekurang-kurangnya satu perusahaan jasa konstruksi lokal untuk setiap proyek yang ditangani; setiap pekerjaan subkontrak harus diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi lokal • Kantor perwakilan tersebut diharapkan hanya terlibat dalam proyek berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya tinggi – proyek konstruksi harus bernilai sekurang-kurangnya Rp100 miliar, sedangkan pekerjaan perencanaan dan pengawasan harus bernilai minimal Rp10 miliar • Setiap mempekerjakan tenaga kerja asing harus disertai dengan tenaga kerja lokal yang memiliki keahlian serupa agar memungkinkan adanya transfer pengetahuan

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri, yang mewajibkan setiap wajib pajak dalam negeri menilai, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilannya dalam jangka waktu tertentu setelah penyelesaian transaksi kena pajak, dan/atau secara rutin (setiap bulan dan setiap tahun). Meskipun demikian, wajib pajak dalam negeri juga diharuskan memotong pajak penghasilan untuk berbagai pembayaran kepada pihak ketiga. Kecuali ditetapkan lain sebagai pajak penghasilan final, pemotongan pajak penghasilan akan berfungsi sebagai angsuran di muka untuk wajib pajak terkait, dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan wajib pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, membayar pajak penghasilan mereka melalui mekanisme pemungutan pajak di atas, dari pembayaran yang dilakukan oleh mitra pengimbang Indonesia. Dengan demikian, pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan melalui kombinasi dari sistem penilaian mandiri di atas dan sistem pemungutan pajak.

Pajak Penghasilan Badan Ruang lingkup Semua wajib pajak dalam negeri harus menyatakan dan membayar pajak untuk penghasilan yang kegiatan usahanya berasal dari dalam dan luar Indonesia. Wajib pajak luar negeri wajib membayar pajak untuk penghasilan yang berasal dari Indonesia. Kedudukan pajak perusahaan semata-mata ditentukan berdasarkan tempat pendiriannya.

Perusahaan asing yang berada di Indonesia berdasarkan tempat manajemennya di Indonesia (sebagai Badan Usaha Tetap atau “BUT”), kantor perwakilan, dan cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia masih dianggap sebagai wajib pajak luar negeri, meskipun perusahaan asing berstatus Badan Usaha Tetap, pada umumnya berasumsi memiliki kewajiban pajak yang sama sebagaimana wajib pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan Badan (termasuk cabang atau BUT) ditetapkan dengan tarif tetap sebesar 25 persen. Selain hal ini, keuntungan setelah pajak dari suatu cabang atau BUT juga dikenakan pemotongan pajak sebesar 20 persen (atau tarif yang lebih rendah, sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda), terlepas apakah 15

Pajak Penghasilan Badan (termasuk cabang atau BUT) ditetapkan dengan tarif tetap sebesar 25 persen.

keuntungan tersebut diberikan kepada negara asal perusahaan asing. Perusahaan berskala kecil dan menengah dalam negeri (perusahaan yang menghasilkan perputaran usaha bruto kurang dari Rp50 miliar) berhak mendapatkan pengurangan tarif pajak sebesar 50 persen. Pengurangan tarif tersebut diberlakukan untuk penghasilan kena pajak sesuai dengan perputaran usaha bruto hingga Rp4,8 miliar. Wajib pajak perorangan dan badan (tidak termasuk badan usaha tetap) yang menghasilkan perputaran usaha bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah wajib dikenakan pajak penghasilan final sebesar satu persen dari perputaran usaha bruto per bulan. Tarif pajak khusus juga diberikan untuk perusahaan minyak, pertambangan, konstruksi, pengeboran asing, dan perusahaan pengiriman internasional luar negeri serta maskapai penerbangan. Indonesia telah memberlakukan sejumlah perjanjian internasional untuk menghindari pajak berganda. Penghasilan kena pajak Di Indonesia, keuntungan kena pajak dihitung berdasarkan prinsip akuntansi biaya historis sebenarnya, sebagaimana diubah melalui penyesuaian pajak tertentu. Standar akuntansi Indonesia saat ini telah mengadopsi prinsip IFRS yang penggunaan utamanya berdasarkan ‘nilai wajar’. Sistem akuntansi yang baru ini akan mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian fiskal sebelum dapat menilai dan membayar kewajiban pajaknya serta mengajukan surat pemberitahuan pajak terkait. Potongan

Setiap belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh, menghimpun, dan mempertahankan keuntungan kena pajak pada umumnya dapat dipotong. Penyesuaian dapat dilakukan karena adanya perbedaan waktu terkait dengan pengakuan biaya tertentu, atau karena batasan yang diterapkan untuk biaya tertentu, sebgaimana ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan pajak. Biaya dan pengeluaran berikut pada umumnya tidak diperbolehkan dimasukkan dalam penghitungan pajak penghasilan: • Pengeluaran dalam bentuk natura • Setiap pemberian, kecuali yang diperbolehkan secara khusus untuk: perusahaan di bidang perbankan dan pembiayaan, perusahaan asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan, perusahaan pertambangan, perusahaan di bidang kehutanan, dan perusahaan pembuangan limbah industri. • Pemberian natura dan kenikmatan, selain dari pengeluaran dalam bentuk natura untuk: –– makanan dan minuman yang disediakan untuk semua karyawan –– penggantian dalam bentuk natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam kerja dan pakaian pelindung –– biaya transportasi ke dan dari tempat kerja –– akomodasi untuk awak kapal dan sejenisnya –– pengeluaran dalam bentuk natura di area terpencil –– penyediaan kendaraaan dan ponsel tertentu dari perusahaan • pajak penghasilan dan denda atau sanksi pajak • Pengeluaran terkait jaminan sosial yang ditanggung oleh perusahaan yang tidak dianggap sebagai bagian dari penghasilan karyawan kena pajak 16

• Setiap penyesuaian pajak yang diperlukan Kerugian Kerugian pajak dapat ditangguhkan ke depan maksimum hingga lima tahun (sistem dengan skala berubah). Kerugian pajak tidak dapat ditangguhkan mundur ke belakang. Administrasi Pada umumnya, periode pajak menggunakan tahun kalender (Januari sampai Desember). Perusahaan diperbolehkan menggunakan periode pajak yang berbeda, yang dapat ditetapkan pada tanggal pendiriannya. Setiap perubahan berikutnya harus disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Perusahaan wajib menyerahkan pelaporan pajak bulanan dan tahunan, dengan sebagian besar pajak dibayarkan setiap bulan, sebagaimana disebutkan di bawah ini. Pelaporan dan penyetoran bulanan Sebagian besar pemotongan pajak dan angsuran pajak penghasilan bulanan perlu disetorkan pada tanggal 10 atau 15 bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa yang bersangkutan harus dilaporkan ke kantor pajak terkait pada tanggal 20 bulan berikutnya. Angsuran pajak penghasilan bulanan ditetapkan berdasarkan penghitungan pajak penghasilan yang terutang pada tahun sebelumnya (dengan mengecualikan transaksi tidak biasa, non-recurring items). Pelaporan dan penyetoran tahunan Badan usaha perlu menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Perusahaan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak yang dilaporkan, yang pada waktu tersebut badan usaha harus sudah menyelesaikan kewajiban pajak yang belum terpenuhi, jika ada.

Perpanjangan batas waktu di atas (maksimum selama dua bulan) dapat secara otomatis berlaku setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum batas waktu, dengan melampirkan penghitungan pajak sementara. Dalam hal tersebut, setiap pajak terutang harus dibayar sebelum pengajuan SPT pajak penghasilan perusahaan berdasarkan penghitungan pajak sementara yang dilampirkan. Setiap pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank yang ditetapkan untuk penyetoran pajak, ke rekening Kas Negara. Salinan tanda bukti pembayaran pajak harus dilampirkan pada SPT Masa atau SPT tahunan hanya dalam hal penyerahan SPT secara manual (yaitu, jika wajib pajak belum terdaftar untuk memperoleh ID wajib pajak elektronik untuk penyerahan SPT). Denda bunga (sebesar dua persen per bulan untuk pembayaran pajak yang masih terutang, maksimum selama 24 bulan) dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran. Denda administratif berkisar antara Rp100.000 sampai Rp1 juta juga akan dikenakan untuk setiap keterlambatan pengajuan SPT. Keuntungan modal Keuntungan modal yang diperoleh oleh warga negara Indonesia dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak dan dikenakan pajak dengan tarif standar. Keuntungan modal yang diperoleh oleh warga negara asing dikenakan pajak dengan tarif 20 persen. Hasil penjualan saham yang terdaftar secara publik melalui Bursa Efek Indonesia dikenakan pajak sebesar 0,1 persen. Pajak tambahan sebesar 0,5 persen dikenakan untuk nilai saham atas penjualan saham pendiri yang dihubungkan dengan penawaran umum. Penjualan tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif pajak penjualan sebesar lima persen. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai transaksi atau nilai resmi dari pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak tanah dan bangunan, mana yang lebih tinggi. Grup Penghitungan pajak dan SPT

dilakukan oleh setiap badan usaha berdasarkan laporan keuangan yang belum terkonsolidasi. Akibatnya, pembebasan kerugian (offsetting) dalam perusahaan grup tidak diperbolehkan. Thin capitalisation Apabila dianggap ada ‘hubungan khusus’, bunga yang ada kemungkinan tidak diperbolehkan sebagai potongan di mana biaya tersebut dinilai berlebihan. Lebih lanjut, undang-undang perpajakan mengizinkan badan yang berwenang untuk menetapkan maksimum rasio utang terhadap ekuitas dalam menentukan bunga yang dapat dikurangkan (deductible interest). Berdasarkan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yang berlaku untuk tahun pajak 2016 dan setelahnya, rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima untuk perusahaan ditetapkan maksimum 4:1. Namun demikian, beberapa pihak berikut dibebaskan dari persyaratan rasio ini: • Bank • Perusahaan pembiayaan • Perusahaan asuransi dan reasuransi • Perusahaan pertambangan yang beroperasi berdasarkan kontrak bagi hasil atau perjanjian kerja sama di mana rasio tertentu disetujui pada perjanjian tersebut (berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut) • Wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan pajak penghasilan final • Wajib pajak yang bergerak dalam usaha infrastruktur Berdasarkan peraturan yang sama, wajib pajak yang memiliki utang luar negeri diwajibkan melaporkan utangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kelalaian memenuhi persyaratan ini mengakibatkan tidak adanya pemotongan biaya yang terkait dengan utang yang tidak dilaporkan tersebut. Potongan pajak Seperti yang dijelaskan sebelumnya, berbagai pembayaran kepada badan usaha atau perorangan dikenakan persyaratan potongan pajak. Beragam tarif pada pembayaran penghasilan pasif, seperti pembayaran bunga, royalti, atau dividen, berlaku untuk wajib pajak badan usaha tetap Indonesia, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: Tarif potongan (%) Penghasilan kena pajak

Badan usaha tetap Indonesia

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Wajib pajak orang pribadi luar negeri

Bunga

15

15

20

Royalti

15

15

20

Dividen

15, atau nihil jika kepemilikan lebih dari 25

10 final

20

Keuntungan cabang

Tidak ada

Tidak ada

20

Pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi luar negeri pada dasarnya dikenakan 20 persen pajak penghasilan potongan final. Tarif lebih rendah dapat diterapkan berdasarkan berlakunya persetujuan penghindaran pajak berganda. Wajib pajak orang pribadi luar negeri hanya memanfaatkan dari tarif yang dipotong sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda apabila wajib pajak tersebut dapat menunjukkan surat keterangan sebagaimana diatur oleh kantor pajak Indonesia. Selain itu, surat keterangan dari kantor pajak negara asal wajib pajak perlu disediakan sebagai bukti wajib pajak yang tinggal di negara tersebut (dikenal sebagai formulir DGT-1). Pembayaran penghasilan yang bersifat pasif (seperti bunga, royalti, atau dividen) untuk special purpose vehicles (SPV) yang manfaatnya dimiliki oleh wajib pajak Indonesia tidak mendapatkan manfaat potongan semacam itu.

17

Potongan pajak penghasilan juga diterapkan pada jenis transaksi tertentu, seperti: • Impor barang • Penjualan barang kepada pemerintah • Penjualan atau pembelian produk tertentu (semen, otomotif, dan lain-lain.) • Penjualan atau pembelian barang mewah (pesawat, kapal, rumah, dan lain-lain yang melebihi ambang batas tertentu) • Pembayaran jasa tertentu Setiap potongan pajak pada penghasilan yang tidak dikenakan pajak final harus dianggap sebagai angsuran di muka, dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan wajib pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Sebaliknya, setiap potongan pajak pada penghasilan yang dikenakan pajak final hanya merupakan pajak penghasilan yang harus dibayarkan untuk penghasilan tersebut. Akibatnya, penghasilan yang dikenakan pajak final tidak diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan akhir tahun, dan setiap biaya yang berasal dari penghasilan tersebut tidak dikurangkan. Ringkasan berbagai tarif potongan pajak yang dikenakan pajak penghasilan final disebutkan di bawah ini: Penghasilan kena pajak

Tarif pajak penghasilan final (%)

Biaya sewa tanah dan bangunan

10

Keuntungan pengalihan hak atas tanah dan bangunan

5

Biaya jasa konstruksi (sebagai kontraktor, tergantung pada klasifikasi usaha) Biaya jasa konstruksi (sebagai perencana atau pengawas – tergantung pada klasifikasi usaha) Bunga deposito berjangka, yang dananya berasal dari keuntungan ekspor dalam dolar AS

2, 3, atau 4 4 atau 6 10 (satu bulan) 7,5 (tiga bulan) 2,5 (enam bulan) 0 (lebih dari enam bulan)

Bunga deposito berjangka, yang dananya berasal dari keuntungan ekspor dalam rupiah

7,5 (satu bulan) 5 (tiga bulan) 0 (enam bulan atau lebih)

Bunga deposito berjangka/rekening tabungan/ Sertifikat Bank Indonesia (SBI), selain bunga yang dibayarkan kepada bank yang beroperasi di Indonesia dan pada dana pensiun yang disetujui pemerintah

20

Bunga obligasi, selain yang dibayarkan kepada bank yang beroperasi di Indonesia dan pada dana pensiun yang disetujui pemerintah

15

Penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

0,1

Hadiah undian

25

Derivatif kontrak serah (forward)

2,5

18

Setiap potongan pajak pada penghasilan yang tidak dikenakan pajak final harus dianggap sebagai angsuran di muka, dan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan wajib pajak yang terutang untuk tahun yang bersangkutan.

Jenis jasa lain seperti yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (sebagian besar imbalan jasa) dikenakan potongan pajak dengan tarif dua persen. Penentuan harga transfer Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menghitung ulang penghasilan kena pajak dan biaya yang dapat dikurangkan dan/ atau menganggap utang sebagai modal saham dengan tujuan untuk menghitung pajak dari wajib pajak yang memiliki ‘hubungan khusus’ dengan transaksi mitra pengimbangnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar, berdasarkan salah satu metode berikut ini: • Metode Harga Sebanding (Comparable Uncontrolled Price) • Metode Penjualan Kembali (Resale Price Method) • Metode Biaya Plus (Cost Plus Method) • Metode Pembagian Laba (Profit Split Method) • Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method) Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa penentuan harga transfer, Dirjen Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menetapkan Kesepakatan Harga Transfer dengan pemerintah. Dalam hal sengketa penentuan harga transfer yang melibatkan dua negara atau lebih, wajib pajak terkait dapat menerapkan Prosedur Perjanjian Bersama beriringan dengan pemrosesan penyelesaian sengketa setempat (mengajukan permohonan untuk keberatan pajak, mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan meminta pemotongan atau pembatalan sanksi administratif), dengan tunduk pada batasan tertentu. Perusahaan terkendali yang dimiliki wajib pajak dalam negeri Perusahaan asing dapat ditentukan sebagai perusahaan terkendali yang dimiliki wajib pajak dalam negeri (CFC) oleh Kementerian Keuangan

jika wajib pajak dalam negeri berpartisipasi dalam perusahaan tersebut dan baik wajib pajak, atau wajib pajak dan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki setidaknya 50 persen hak suara perusahaan. Hal ini hanya berlaku jika perusahaan asing tersebut tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek. Jika aturan perusahaan terkendali tersebut berlaku, Kementerian Keuangan dapat menentukan saat perolehan dividen oleh pemegang saham Indonesia, apabila tidak ada dividen yang dinyatakan. Jika tidak ada dividen yang dinyatakan atau berasal dari perusahaan asing, wajib pajak dalam negeri harus menghitung dan melaporkan dividen yang seharusnya dalam SPT; jika tidak, Kementerian Keuangan dapat melakukannya. Insentif pajak Masa bebas pajak Setiap perusahaan yang memenuhi persyaratan berikut dapat diberikan potongan pajak penghasilan sebesar 10 persen atau lebih, atau, jika dianggap layak, mendapatkan pembebasan pajak (tax holiday), selama jangka waktu lima hingga maksimum 20 tahun sejak dimulainya tanggal produksi komersial: • Perusahaan tersebut baru saja didirikan, dan bergerak dalam industri pionir tertentu seperti yang ditetapkan pemerintah • Perusahaan harus mendapatkan status badan hukum paling lambat tanggal 15 Agustus 2011 • Rencana investasi baru perusahaan, seperti yang disetujui oleh badan berwenang terkait, harus bernilai minimum Rp1 triliun (atau Rp500 miliar untuk industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi berteknologi tinggi). Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan di bawah atau maksimum 4:1 • Perusahaan harus mempertahankan simpanan di bank dalam negeri dengan 19

jumlah yang terdiri setidaknya 10 persen dari nilai investasi yang direncanakan, yang tidak boleh ditarik sebelum dimulainya realisasi rencana investasi • Jika pemegang saham perusahaan (yang tidak tercatat di bursa) merupakan badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki bentuk usaha tetap, pemegang saham juga harus memperoleh surat keterangan fiskal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Penyerahan permohonan untuk memperoleh fasilitas di atas harus diserahkan kepada BKPM yang berikutnya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Keputusan untuk memberikan fasilitas di atas ditentukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan masukan dari komite verifikasi yang ditugaskan untuk melakukan penelitian dan verifikasi pada perusahaan pemohon, dengan mempertimbangkan seberapa penting kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Konsesi pajak Perusahaan yang memiliki nilai investasi tinggi atau usaha berorientasi ekspor, jumlah karyawan yang besar, atau muatan lokal yang tinggi, dan bergerak dalam kegiatan usaha khusus yang ditentukan dan/atau berlokasi di wilayah khusus yang ditentukan dapat memperoleh konsesi pajak berikut, setelah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dan dengan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): • Pengurangan penghasilan bersih sebesar 30 persen dari nilai investasi, dibebankan sebesar lima persen selama enam tahun sejak dimulainya produksi komersial (dengan persyaratan mempertahankan kepemilikan atas aset dalam enam tahun atau jangka waktu pemanfaatan yang sama, mana saja yang lebih lama)

• Percepatan depresiasi fiskal dan pengurangan amortisasi

syarat mesin dan suku cadang tersebut telah diimpor setidaknya selama empat tahun dan digunakan setidaknya untuk dua tahun

• Kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama (hingga sepuluh tahun) • Pengurangan potongan pajak sampai 10 persen untuk pembayaran dividen kepada warga negara asing

• Perusahaan merger yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menggunakan pendekatan merger nilai buku (“tax neutral”)

Perusahaan yang ada di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dapat memperoleh manfaat pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku untuk daerah KAPET.

• Keuntungan perusahaan modal ventura dapat dibebaskan dari pajak penghasilan, jika keuntungan tersebut diterima dari pemberian distribusi keuntungan dari badan pasangan usaha, dan badan usaha tersebut dikelompokkan sebagai badan usaha mikro/kecil/ menengah atau bergerak dalam sektor tertentu seperti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta sahamnya tidak diperdagangkan secara umum di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan terbuka Perusahaan terbuka yang memenuhi syarat berikut ini berhak mendapatkan potongan pajak lima persen, sehingga secara efektif dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 20 persen:

• Badan Usaha Tetap (BUT) dapat diberikan pembebasan pajak keuntungan cabang, jika semua keuntungan setelah pajak diinvestasikan kembali di Indonesia pada akhir tahun pajak berikutnya, dalam bentuk partisipasi saham di badan hukum Indonesia lainnya, atau pembelian aset tetap atau investasi dalam aset tidak berwujud untuk melakukan kegiatannya di Indonesia

• Perusahaan yang bersangkutan harus memiliki setidaknya 40 persen saham yang diterbitkan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan disimpan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Sekuritas (LPP) • Saham yang tercatat harus dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pemegang saham, setiap pihak memiliki kurang dari lima persen dari seluruh modal perusahaan yang disetor

Pajak Penghasilan Pribadi Perorangan wajib membayar pajak Indonesia Penduduk Indonesia dikenakan pajak penghasilan pribadi atas penghasilannya yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri; penduduk luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Kecuali ditentukan sebaliknya melalui persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku, perorangan dianggap tinggal di Indonesia ketika:

• Syarat di atas harus dipenuhi setidaknya dalam jangka waktu 183 hari dalam satu tahun pajak Fasilitas pajak lainnya: • Wajib pajak badan usaha kecil dengan perputaran usaha tahunan tidak lebih dari Rp50 miliar berhak mendapatkan potongan pajak yang besarnya setara dengan separuh tarif biasa (tarif efektif 12,5 persen yang dikalikan dengan proporsi penghasilan kena pajak yang diizinkan untuk tarif pengurangan tersebut (Rp4,8 miliar dibagi dengan total penghasilan bruto tahunan, lalu dikalikan dengan total penghasilan kena pajak)

• Berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan • Berada di Indonesia selama kurang dari 183 hari tetapi bermaksud untuk tinggal di Indonesia

• Perusahaan berorientasi ekspor-impor dengan status kawasan berikat berhak mendapatkan penundaan atau pembebasan pajak berikut ini:

Penghasilan kena pajak Penghasilan kena pajak harus dibayar untuk semua penghasilan pekerjaan, penghasilan usaha, imbalan direktur, dan penghasilan investasi.

–– Pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada transaksi barang mewah tertentu –– Pembebasan dari pajak penghasilan (Pasal 22) atas impor barang modal dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi –– Penundaan bea impor atas barang modal dan peralatan serta barang dan bahan untuk pengolahan selanjutnya –– Cukai yang dikenakan atas barang yang dibeli dari daerah pabean ke dalam kawasan berikat untuk diolah lebih lanjut dibebaskan dari bea cukai. –– Setelah permohonan, penjualan mesin dan/atau suku cadang tertentu dibebaskan dari bea impor, dengan

Untuk keperluan penghitungan pajak: • Komponen berikut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto: –– Tunjangan pekerjaan yang jumlahnya lima persen dari penghasilan bruto, hingga maksimum Rp500.000 per bulan –– Iuran yang dibayar oleh karyawan untuk dana pensiun yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan –– Iuran yang dibayar oleh karyawan kepada BPJS ‘Ketenagakerjaan’ (manfaat hari tua dari program wajib jaminan sosial) 20

bagi badan usaha, perpanjangan batas waktu (maksimum dua bulan) dapat berlaku secara otomatis setelah menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum batas waktunya, dengan melampirkan penghitungan pajak sementara. Dalam hal tersebut, setiap pajak yang masih terutang (sesuai penghitungan pajak sementara) harus diselesaikan sebelum mengajukan SPT Orang Pribadi berdasarkan perhitungan pajak sementara yang dilampirkan.

• Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja harus dianggap sebagai bagian dari penghasilan • Tunjangan tahunan berikutnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak –– Untuk wajib pajak terkait Rp36.000.000 –– Untuk suami/istri (jika menikah) Rp3.000.000 –– Untuk tanggungan (maksimum 3) Rp3.000.000 (masing-masing) Tarif pajak Penghasilan yang diperoleh wajib pajak perorangan dalam negeri dikenakan tarif progresif berikut ini: Penghasilan kena pajak

Perorangan yang hanya memiliki satu sumber penghasilan (misalnya, sebagai karyawan sebuah perusahaan) tidak diwajibkan untuk mengumpulkan SPT Masa. Sebaliknya, jika perorangan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, biasanya dikenakan kewajiban pelaporan pajak bulanan (dan angsuran pajak) yang sama sebagaimana diterapkan untuk badan usaha.

Tarif (%)

Untuk Rp50 juta pertama

5

Untuk Rp200 juta berikutnya

15

Untuk Rp250 juta berikutnya

25

Untuk jumlah yang melebihi Rp500 juta

30

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank penyetoran pajak yang ditentukan, ke rekening Kas Negara. Salinan tanda bukti pembayaran pajak harus dilampirkan pada SPT Masa atau SPT tahunan. Denda bunga (sebesar dua persen per bulan untuk pembayaran pajak yang belum terpenuhi, selama maksimum 24 bulan) dikenakan untuk setiap keterlambatan pembayaran. Denda administratif antara Rp100.000 sampai Rp1 juta juga dikenakan untuk setiap keterlambatan pengajuan SPT.

Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi luar negeri dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 20 persen atau tarif yang lebih rendah jika berlaku ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda. Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final, seperti penghasilan dividen, tidak dikenakan tarif progresif di atas, dan dikecualikan dalam penghitungan pajak tahunan.

Surat pemberitahuan pajak (SPT)

Pajak lainnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Orang Pribadi) perlu dilengkapi dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang berlaku, pada saat itu perorangan tersebut harus telah menyelesaikan setiap kewajiban pajak yang belum terpenuhi. Sedangkan

PPN PPN merupakan pajak transaksi, yang pada akhirnya biayanya dibebankan pada konsumen akhir. Sebagian besar transaksi yang melibatkan suplai barang, penyediaan jasa, dan impor akan dikenakan pajak ini. PPN 21

dipungut secara tidak langsung pada setiap tingkat produksi, dengan menerapkan mekanisme kompensasi. Semua usaha yang bergerak dalam penyediaan barang dan jasa wajib atas PPN, harus mendaftarkan untuk PPN sebagai ‘pengusaha kena pajak’, kecuali mereka memenuhi syarat sebagai ‘pengusaha kecil’. Pengusaha kecil didefinisikan sebagai setiap usaha dengan perputaran usaha tahunan kurang dari Rp4,8 miliar. Persyaratan ini juga berlaku untuk badan usaha tetap milik perusahaan luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang PPN, pemerintah Indonesia dapat menentukan tarif PPN dari lima hingga 15 persen. Namun demikian, pemerintah belum pernah mengubah tarif tersebut sejak diumumkannya Undang-Undang tentang PPN pada tahun 1984. Kecuali ditentukan sebaliknya oleh Undang-Undang PPN, PPN akan diterapkan untuk: • Penjualan/pengiriman setiap barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia, dengan tarif 10 persen • Ekspor barang dan jenis jasa tertentu seperti yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (saat ini, jasa maklon, perbaikan dan pemeliharaan, dan jasa konstruksi), pada tarif 0 persen • Impor barang (termasuk penggunaan di tempat usaha/ penggunaan barang tidak berwujud) dan jasa (penggunaan di tempat usaha/penggunaan jasa asing) pada tarif 10 persen Wajib pajak dapat memperoleh

kembali PPN masukan dengan cara mengurangkannya dengan PPN keluaran, dengan ketentuan faktur pajak masih berlaku atau dokumen cukai disertakan dalam permohonan kembali PPN. Jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran yang harus dibayar, kelebihan ini dapat diminta sebagai restitusi atau dikompensasikan untuk bulan berikutnya. Meskipun demikian, dalam hal di mana PPN dihitung berdasarkan persentase yang dianggap dari jumlah tagihan (seperti jasa kurir, di mana penghasilan kena pajak ditentukan sebesar 10 persen dari jumlah tagihan), PPN masukan tersebut mungkin tidak dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan PPN bulanan (SPT Masa PPN) harus disampaikan pada hari terakhir periode pajak yang berjalan. PPN yang harus disetor harus dibayar sebelum penyerahan SPT. PPnBM Seperti halnya PPN, PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada konsumen akhir barang/jasa yang dianggap sebagai barang “mewah”. PPnBM dikenakan satu kali, pada saat impor barang mewah, atau, dalam hal kegiatan pembuatan selanjutnya, pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti PPN, PPnBM tidak menggunakan tarif tunggal tetapi dapat dikenakan dengan tarif yang berbeda, tergantung pada kategori barangnya. Berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tarifnya dapat berkisar dari 10 hingga 200 persen. Bea Impor dan Ekspor Bea impor diterapkan pada berbagai barang ketika diimpor dengan tarif yang beragam, sebagaimana 22

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara rutin. Ekspor barang biasanya bebas dari bea ekspor apa pun. Komoditas tertentu dikenakan bea ekspor dengan tarif yang beragam, tergantung pada jenis, kualitas produk, dan/ atau kriteria lain (misalnya, tarif bea ekspor untuk produk pertambangan tertentu juga tergantung pada tingkat pembangunan fasilitas kilang yang akan dibangun oleh produsen/ eksportir terkait). Pajak bumi dan bangunan Pajak bumi dan bangunan (dikenal dengan “PBB”) dibebankan setiap tahun dengan tarif hingga 0,3 persen dari nilai yang ditentukan pemerintah. Pajak harus dibayarkan dalam waktu enam bulan setelah dikeluarkannya penilaian PBB. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan bangunan, transaksi tersebut dikenakan bea lima persen atas “Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan” (dikenal dengan “BPHTB”), yang dihitung berdasarkan nilai transaksi atau nilai yang ditentukan pemerintah, mana yang lebih tinggi. Materai Materai digunakan untuk tanda bukti dan dokumen yang sah, dengan jumlah nominal Rp3.000 atau Rp6.000. Pembayaran materai dilakukan dengan cara membubuhkan materai pada bagian tanda tangan di dokumen terkait, di mana pejabat yang menandatangani (dalam hal tanda bukti yang sah) atau salah satu pihak terkait (dalam hal kontrak) harus menandatangani di atasnya. Pembayaran berikutnya (setelah penandatanganan dokumen) boleh dilakukan melalui Kantor Pos.

Tenaga Kerja Di Indonesia, persoalan terkait ketenagakerjaan diatur oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang sebagian besar wajib dipatuhi dan tidak dapat dilanggar berdasarkan kontrak. Peraturan dan perundangundangan ketenagakerjaan Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, yang dikeluarkan pada tahun 2003, sebagaimana diubah beberapa kali melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, merupakan undang-undang utama yang mengatur persoalan sehubungan dengan ketenagakerjaan, terutama terkait hak karyawan perorangan. Undang-undang ini di antaranya mencakup persoalan tentang pekerjaan, upah, waktu kerja dan cuti, pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri, penghentian atau sakit, pekerja anak dan perempuan, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004, yang diimplementasikan melalui pembentukan dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “BPJS” pada akhir tahun 2013, merupakan undang-undang utama yang mengatur layanan jaminan sosial terkait kesehatan dan ketenagakerjaan. Layanan ini mencakup karyawan, seluruh tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang telah berdomisili di Indonesia setidaknya selama enam bulan. Kedua BPJS tersebut, yang menangani layanan jaminan sosial terkait pekerjaan (“BPJS Ketenagakerjaan”) dan layanan jaminan sosial terkait asuransi kesehatan (“BPJS Kesehatan”), masing-masing, saat ini menjadi penyelenggara resmi untuk program jaminan sosial bagi karyawan.

Perundang-undangan terkait ketenagakerjaan lainnya mengatur prosedur untuk penyelesaian sengketa, pendirian dan administrasi serikat pekerja dan persoalan spesifik lainnya. Kontrak kerja Kontrak kerja dapat dilakukan secara lisan atau tertulis Namun demikian, pada prinsipnya, kontrak harus dilakukan secara tertulis dan hanya dapat dijalankan secara lisan jika keadaan tertentu membatasi dilakukannya perjanjian tertulis. Karyawan yang dipekerjakan sebagai karyawan tidak tetap wajib membuat kontrak tertulis dalam bahasa Indonesia, jika tidak karyawan tersebut dianggap sebagai karyawan tetap menurut undang-undang. Perjanjian kerja harus mencakup persyaratan khusus dan harus ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang terkait. Upah minimum Di Indonesia, upah minimum untuk setiap provinsi ditetapkan oleh masing-masing Gubernur. Jika dianggap perlu, Gubernur, berdasarkan rekomendasi dari setiap Bupati/Walikota, juga dapat mengeluarkan upah minimum yang berlaku untuk wilayah/kota tertentu atau sektor industri tertentu. Untuk tahun 2016, upah minimum DKI Jakarta, Ibu Kota Negara, telah ditetapkan sebesar Rp3,1 juta per bulan.

Waktu kerja dan cuti Jam kerja Karyawan dapat bekerja maksimum 40 jam per minggu, selama lima atau enam hari kerja. Karyawan berhak mendapatkan sekurang-kurangnya setengah jam waktu istirahat untuk setiap empat jam kerja. 23

Karyawan dapat bekerja maksimum 40 jam per minggu, selama lima atau enam hari kerja. Karyawan berhak mendapatkan sekurang -kurangnya setengah jam waktu istirahat untuk setiap empat jam kerja.

kerja

Persetujuan karyawan diperlukan untuk setiap pekerjaan di luar jam kerja (lembur), dan pekerjaan ini tidak boleh lebih dari tiga jam per hari dan 14 jam per minggu. Pemberi kerja yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda (minimum Rp5 juta hingga maksimum Rp50 juta). Upah lembur ditetapkan oleh Keputusan Menteri. Pada saat ini, upah lembur berdasarkan upah per jam (1/173 x upah bulanan, termasuk tunjangan tetap), dan upah per jam ini harus dikalikan dengan beberapa faktor, tergantung pada jumlah jam dan hari lembur.

• Asuransi kesehatan: 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, satu persen dibayar oleh karyawan yang bersangkutan. Dasar penghitungan maksimum adalah Rp7 juta Pemutusan kerja Pemutusan kerja dapat dilakukan melalui pengunduran diri secara sukarela oleh karyawan yang bersangkutan, melalui kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan persetujuan dari komisi penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (jika kesepakatan tidak dicapai antara perusahaan dan karyawan yang diberhentikan atau serikat pekerja yang mewakili karyawan yang diberhentikan, jika ada).

Cuti tahunan Pemberi kerja wajib memberikan 12 hari cuti tahunan setiap tahunnya kepada karyawan (yang dapat digunakan dari tahun kedua kerja).

Sebagai alternatif mengajukan pengunduran diri secara sukarela, seorang karyawan dapat mengajukan permohonan resmi untuk pemutusan hubungan kerja karena alasan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (misalnya karena pelecehan, penghinaan, dan lain-lain.). Jika permohonan tersebut disetujui oleh badan yang berwenang, karyawan akan memperoleh hak untuk menerima uang pesangon dua kali lipat ditambah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Namun demikian, jika alasan yang diajukan untuk pemutusan hubungan kerja tersebut terbukti tidak benar, pemberi kerja dapat memutuskan karyawan secara langsung dan karyawan hanya berhak menerima uang panggantian hak.

Cuti dibayar Hak cuti dibayar lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi: cuti datang bulan (hingga dua hari), cuti melahirkan (tiga bulan), mengalami keguguran kandungan (1,5 bulan), dan cuti sakit (harus disertai dengan surat keterangan dari dokter). Setelah enam tahun bekerja secara berturut-turut, karyawan berhak menerima cuti panjang (selama minimum dua bulan), yang dapat digunakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masa kerja, menggantikan cuti tahunan normal 12 hari pada tahun yang bersangkutan. Sejak dituliskannya panduan ini, cuti panjang berlaku untuk perusahaan yang telah melaksanakan kebijakan ini sebelum tanggal 8 April 2004 (Keputusan Menteri terkait). Apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran, tidak menerapkan waktu istirahat kerja minimum (harian, mingguan, dan tahunan) dan pengaturan izin cuti dapat dikenakan pidana kurungan (selama minimum satu bulan hingga maksimum 12 bulan) dan/atau pidana denda (minimum Rp10 juta hingga maksimum Rp100 juta).

Karyawan yang menderita penyakit dalam jangka waktu yang lama atau menjadi cacat setelah mengalami kecelakaan terkait kerja sehingga tidak dapat melanjutkan untuk bekerja selama sekurang-kurangnya 12 bulan dapat mengajukan permohonan berhenti bekerja dan berhak mendapatkan dua kali uang pesangon, dua kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terkait.

Pelanggaran hak untuk menjalankan kegiatan beragama dan cuti melahirkan atau mengalami keguguran kandungan dapat dikenakan pidana kurungan (selama minimum satu tahun hingga maksimum empat tahun) dan/atau pidana denda (minimum Rp100 juta hingga maksimum Rp400 juta).

Paket pemutusan kerja Paket pemutusan kerja terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, diberikan berdasarkan gaji bulanan terbaru dan masa kerja karyawan. Uang Pesangon

Jaminan sosial Setiap perusahaan harus mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti program wajib jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan membayarkan premi berikut sesuai dengan gaji bulanan karyawan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Masa Kerja (tahun)

Gaji bulanan

<1

1

<2

2

<3

3

• Program Pensiun: dua persen dibayarkan oleh pemberi kerja, satu persen dibayar oleh karyawan yang bersangkutan (dasar penghitungan maksimum: Rp7 juta)

<4

4

<5

5

• Tunjangan hari tua 3,7 persen dibayarkan oleh pemberi kerja, 2,0 persen dibayar oleh karyawan yang bersangkutan

<6

6

<7

7

• Kecelakaan kerja: antara 0,24 persen - 1,74 persen dibayarkan oleh pemberi kerja (berdasarkan kegiatan usaha)

<8

8

>8

9

• Asuransi kematian: 0,3 persen dibayarkan oleh pemberi 24

Uang penghargaan masa kerja

tenaga kerja asing, dan menetapkan sanksi dan denda untuk pelanggaran berikut:

Masa Kerja (tahun)

Gaji bulanan

3–6

2

6–9

3

9 – 12

4

12 – 15

5

15 – 18

6

18 – 21

7

21 – 24

8

>24

10

• Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memperoleh izin: pidana penjara selama satu hingga empat tahun dan/atau denda Rp100-400 juta • Tidak mempekerjakan karyawan lokal sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku untuk memastikan adanya transfer keahlian dari tenaga kerja asing yang dipekerjakan perusahan (tidak berlaku untuk direktur atau komisaris asing): pidana kurungan selama minimum satu bulan hingga maksimum 12 bulan dan/atau pidana denda minimum Rp10 juta hingga maksimum Rp100 juta. Surat izin untuk tenaga kerja asing Beberapa surat izin harus diperoleh agar dapat mempekerjakan tenaga kerja asing, sebagaimana dijelaskan di bawah secara berurutan:

Uang penggantian hak • Cuti tahunan yang masih berlaku dan belum diambil • Biaya pemulangan ke tempat asal bekerja • Penggantian biaya pengobatan dan perumahan sebesar 15 persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja yang diterima oleh karyawan

• Rencana kerja • Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”) – Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (“DPKK”) sebesar USD1.200 per tahun harus dibayarkan kepada Pemerintah untuk mempekerjakan satu tenaga kerja asing

• Hal lain sebagaimana diatur dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama (KKB) Pada umumnya, dalam hal pemutusan kerja karyawan, karyawan tersebut berhak menerima:

• Visa kerja – pada tahap ini, tenaga kerja asing dapat memperoleh visa di Kedutaan/Konsulat Indonesia yang ditunjuk dan masuk ke Indonesia

• Dalam hal pengunduran diri secara sukarela, hanya uang penggantian hak (ditambah uang perpisahan, jika berlaku, sebagaimana diatur dalam kontrak kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama)

• Izin tinggal dan Izin Masuk Kembali untuk Beberapa Kali Perjalanan (“MERP”) • Beberapa izin lain terkait dengan status tinggal sementara tenaga kerja asing, harus diajukan ke kantor pemerintah daerah

• Dalam hal pengunduran diri secara terpaksa, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak • Jika pemutusan kerja bukan karena kesalahan karyawan yang dipecat, uang pesangonnya harus menjadi dua kali lipat

Proses untuk pengurusan di atas memerlukan waktu tiga hingga empat bulan. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan dapat masuk ke Indonesia pada bulan kedua, segera setelah memperoleh visa kerja.

Tenaga kerja asing Agar perusahaan di Indonesia dapat mempekerjakan seorang tenaga kerja asing, perusahaan harus memperoleh izin dari pemerintah. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah menyatakan bahwa orang asing yang bekerja di Indonesia harus merupakan “ahli” di bidangnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja perorangan (termasuk wirausaha) untuk mempekerjakan

Serikat pekerja Hak karyawan untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Serikat Pekerja. Setiap serikat pekerja yang anggotanya mewakili setidaknya 10 persen dari total karyawan suatu perusahaan dapat dilibatkan dalam proses negosiasi untuk membuat kesepakatan kerja bersama dengan pemberi kerjanya. 25

Audit Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus persoalan terkait persyaratan pelaporan keuangan. Persyaratan untuk memiliki sistem pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia terdapat di berbagai macam peraturan dan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pajak, dan peraturan pelaksanaannya. Standar akuntansi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia sedang dalam proses konvergensi untuk mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Per tanggal 1 Januari 2012, standar tersebut sudah disesuaikan dengan versi IFRS 2009, dan perubahan lain telah dikeluarkan, dengan mengikuti perubahan dalam IFRS setelah tahun 2009. Per tanggal 1 Januari 2015, SAK akan menyelesaikan penyesuaian kedua untuk mengadopsi secara signifikan IFRS 2013. Penyelarasan ini akan lebih meminimalkan perbedaan antara SAK dan IFRS. Institut Akuntan Publik Indonesia (API) telah mengeluarkan dan mengadopsi beberapa standar profesional yang telah direvisi berdasarkan Standar Federasi Akuntan Internasional (IFAC), yang merupakan Standar mengenai Pengendalian Mutu, Audit, dan Peninjauan. Standar yang direvisi tersebut telah diterapkan untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk perusahaan yang tercatat di bursa, dan tanggal 1 Januari 2014 untuk perusahaan lainnya. Beberapa standar tentang asuransi dan jasa terkait lainnya belum diadopsi. Dengan demikian, selama

masa transisi ini, layanan tersebut akan dilakukan berdasarkan standar profesional yang ada yang sebagian besar berdasarkan standar yang dikeluarkan Institut Akuntan Publik Amerika. Catatan akuntansi Setiap usaha di Indonesia diharuskan memiliki sistem pembukuan, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporannya. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Inggris dan mata uang dolar AS dapat diizinkan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pajak Indonesia atas nama Menteri Keuangan, berdasarkan alasan yang ditetapkan (biasanya, dolar AS sebagai mata uang fungsional dari perusahaan pemohon). Sejak tanggal panduan ini dibuat, mata uang dan bahasa lain masih belum diperbolehkan. Biasanya, periode akuntansi menggunakan tahun kalender, dari tanggal satu Januari hingga akhir Desember setiap tahun. Namun demikian, perusahaan dapat menentukan tahun keuangan mereka sendiri berdasarkan tanggal pendirian. Setiap perubahan tahun keuangan harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan perlu mendapat persetujuan dari Kantor Pajak Indonesia, atas nama Menteri Keuangan (untuk keperluan pelaporan pajak). Berdasarkan undang-undang, setiap usaha harus mengelola pembukuan, catatan, dan dokumen pendukung lainnya di Indonesia di tempat domisilinya selama sekurang-kurangnya 10 tahun setelah akhir tahun keuangan yang berlaku. 26

Setiap usaha di Indonesia diharuskan memiliki sistem pembukuan, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporannya.

Dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pembukuan harus dikelola dengan basis akrual, dan laporan keuangan harus disusun setidaknya sekali setahun oleh dewan manajemen dari usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dewan manajemen (Direktur dan Komisaris) harus menyajikan laporan tahunan, yang mencakup laporan keuangan, di hadapan dan untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya, dalam waktu enam bulan setelah tutup tahun keuangan yang dilaporkan. Dewan manajemen suatu perusahaan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dikarenakan laporan keuangan yang menyesatkan atau tidak benar.

buku dan catatan ini harus diaudit atau diajukan kepada lembaga pemerintah, kecuali untuk keperluan perpajakan. Namun demikian, hal ini tidak menghapus wewenang beberapa lembaga pemerintah untuk meminta informasi terkait laporan keuangan tersebut sesuai dengan yurisdiksi teknisnya, yang dalam banyak hal, dapat diminta untuk diterjemahkan ke dalam bentuk laporan tertentu.

Rangkaian lengkap laporan keuangan dalam satu tahun keuangan disajikan dengan dasar tahun sebelumnya, dan terdiri dari hal berikut ini:

Persyaratan audit Meskipun tidak ada persyaratan audit wajib bagi perusahaan, usaha dalam sektor tertentu dan yang memenuhi kriteria berikut, diwajibkan melakukan audit untuk pembukuannya, lalu melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Menteri Perdagangan (dalam bentuk “LKTP” atau Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan), Kementerian Hukum dan HAM, otoritas Bursa Efek Indonesia, dan/ atau departemen lain yang terkait:

• Laporan posisi keuangan • Laporan penghasilan keseluruhan • Laporan arus kas • Laporan perubahan ekuitas • Catatan terhadap laporan keuangan Pengajuan dan penyerahan laporan keuangan wajib Buku dan catatan perusahaan harus disimpan di tempat domisili usaha. Tidak ada persyaratan agar

Satu peristiwa yang akan memicu perusahaan agar laporan keuangannya diaudit adalah ketika perusahaan tersebut memiliki utang Luar Negeri (dalam mata uang asing), yang dalam hal ini, perusahaan harus memberikan laporan kepada Bank Sentral Indonesia.

• Perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat • Perusahaan yang menerbitkan instrumen utang kepada 27

masyarakat umum • Perusahaan terbuka yang tercatat di bursa • Jenis perusahaan milik negara tertentu (akan diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan negara) • Perusahaan yang memiliki aset sekurang-kurangnya Rp25 miliar (sesuai dengan peraturan LKTP oleh Menteri Perdagangan) • Perusahaan yang memiliki aset dan/atau perputaran usaha tahunan sekurang-kurangn Rp50 miliar (sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) • Perusahaan asing yang melakukan usaha di Indonesia dengan wewenang untuk membuat dan menandatangani kontrak (pada umumnya dalam perpajakan disebut sebagai “Badan Usaha Tetap”) • Kriteria lain yang dapat ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan tertentu. Misalnya, berdasarkan peraturan LKTP, debitur bank dengan persyaratan audit (sebagaimana ditetapkan oleh bank) juga wajib menyerahkan laporan LKTP Selanjutnya, menjadi mitra pengimbang dalam transaksi usaha swasta, seperti kreditur bank sebagaimana disebutkan di atas, juga dapat meminta perusahaan agar pembukuannya diaudit.

Perdagangan Penanaman Modal Asing Indonesia pada umumnya mendukung kebijakan terbuka terhadap investasi asing. Kecuali apabila dibatasi oleh pemerintah, setiap kegiatan usaha dapat ditetapkan dengan 100 persen investasi asing. Pembatasan dapat dalam bentuk kepemilikan saham maksimum, persyaratan kemitraan dengan usaha lokal, atau area operasional tertentu. Berdasarkan “Daftar Negatif Investasi” saat ini, sektor perdagangan pada umumnya belum terbuka untuk investasi asing, kecuali untuk perdagangan grosir (hingga 33 persen kepemilikan saham asing) dan peritel besar (dengan luas ritel minimum tertentu). Sektor manufaktur biasanya terbuka untuk investasi asing. Insentif pemerintah Di samping insentif yang disebutkan dalam bagian pajak, pemerintah Indonesia menawarkan beberapa insentif untuk investasi di sektor strategis tertentu. Insentif tersebut tersedia untuk investor dalam negeri dan luar negeri: • Fasilitas Bea Impor: impor mesin untuk keperluan produksi, atau penggunaan mesin dengan muatan lokal mencapai 30 persen dari nilai keseluruhan mesin, untuk keperluan produksi. • Potongan pajak pengurangan penghasilan bersih sebesar 30 persen dari nilai investasi, dengan tarif lima persen selama enam tahun, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pajak dividen lebih rendah, dan kompensasi kerugian yang lebih lama • Masa bebas pajak untuk industri pionir tertentu yang memiliki rencana investasi minimum Rp1 triliun: industri logam hulu, industri pengilangan minyak dan/atau

bahan kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri mesin, industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi, industri transportasi kelautan, industri pengolahan utama yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha Impor Sebagian besar barang dapat diimpor ke Indonesia tanpa memerlukan izin khusus selain yang disebutkan di bawah. Pemerintah Indonesia mengeluarkan daftar komoditas yang dikenakan pembatasan perdagangan, kuota, atau izin tambahan lain untuk keperluan pemantauan. Tarif tunggal diberlakukan pada barang, tanpa ada perbedaan antara usaha yang dimiliki pengusaha dalam negeri dan asing. Pada umumnya, ada dua jenis Izin Impor yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia:: • Angka Pengenal Importir Umum (API-U) – untuk keperluan perdagangan impor • Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) – untuk impor mesin dan bahan baku untuk pabrik sendiri atau pengolahan lanjutan Perusahaan hanya dapat memperoleh satu izin impor, dengan demikian memunculkan keharusan untuk memisahkan kegiatan manufaktur dari kegiatan perdagangan impor, menjadi badan usaha terpisah. Setelah memperoleh salah satu izin di atas, setiap importir harus mendaftar ke Departemen Bea dan 28

Sebagian besar barang dapat diimpor ke Indonesia tanpa memerlukan izin khusus selain yang disebutkan di bawah.

Cukai, untuk memperoleh Nomor Identitas Kepabeanan (NIK untuk impor, dan NEK untuk ekspor).

• Penetapan pembayaran ganti rugi

Impor komoditas tertentu hanya dapat dilakukan melalui gerbang masuk berikut dalam jumlah terbatas:

Sebagai langkah antisipasi untuk praktik usaha monopolistik dan/ atau tidak sehat, KPPU telah menerbitkan berbagai pedoman transaksi. KPPU mendorong pelaku usaha agar secara sukarela mengajukan konsultasi dengan KPPU dalam antisipasi pelaksanaan transaksi bisnis besar, jika transaksi tersebut, setelah dijalankan, dikhawatirkan berpotensi melanggar undang-undang atau mengakibatkan timbulnya posisi dominan yang dilarang.

• Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung • Pelabuhan darat: Pelabuhan darat Cikarang di Bekasi • Bandar Udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar • Perhatikan bahwa pelabuhan laut Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan hanya dapat digunakan untuk impor makanan dan minuman Monopoli dan persaingan tidak sehat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penyelidikan untuk memeriksa apabila monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat telah terjadi. KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran aturan anti monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dapat diberikan dalam bentuk: • Pembatalan perjanjian • Pembatalan merger, akuisisi, atau konsolidasi • Larangan melanjutkan integrasi vertikal, penyalahgunaan posisi dominan atau praktik usaha monopoli dan/atau tidak sehat

• Pidana denda dari Rp1 miliar hingga Rp25 miliar

Hak atas tanah Di Indonesia, pembelian dan penggunaan tanah tunduk pada beberapa hak atas tanah. Undang-Undang Agraria Indonesia mengakui beberapa hak tanah, dengan diizinkannya campuran dari hak tersebut, karena adanya prinsip ‘horizontal’ yang memisahkan kepemilikan tanah dengan kepemilikan bangunan di atasnya. Hak tanah yang utama adalah sebagai berikut: • Hak Milik – ini adalah hak yang dapat diwariskan yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, mirip dengan hak yang biasanya disebut sebagai hak ‘milik’ • Hak Guna Usaha – ini adalah hak yang dapat diberikan oleh pemerintah (untuk lahan dengan status milik negara) kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam menggunakan tanah untuk pertanian dan usaha perkebunan. Hak ini dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum 35 tahun, dan diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 25 tahun • Hak Guna Bangunan – ini adalah hak yang dapat diberikan oleh pemerintah (untuk lahan dengan 29

status tanah milik negara) atau oleh perorangan swasta (berdasarkan kontrak, untuk tanah dengan statusHak Milik) kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk pembangunan dan kepemilikan bangunan. Hak ini dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun, dan diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 20 tahun • Hak Pakai – ini adalah hak yang dapat diberikan oleh pemerintah (untuk lahan dengan status tanah milik negara) atau oleh perorangan swasta (berdasarkan kontrak, untuk tanah dengan status Hak Milik) kepada pihak mana pun, termasuk warga negara atau entitas asing, untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan tanah tersebut. Hak ini dapat diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas. Meskipun demikian, berdasarkan peraturan pelaksanaan yang berlaku, Hak Pakai bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dapat pada awalnya diberikan maksimum selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun dan diperbarui selama 30 tahun lagi, dengan syarat untuk mengalihkan hak dalam satu tahun, setelah tidak tinggal lagi di Indonesia • Hak Pengelolaan – ini adalah hak yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada lembaga tertentu untuk ‘mengelola’ bidang tanah (luas) tertentu Hak baru biasanya dapat diberikan setelah berakhirnya jangka waktu di atas (sebagaimana diperpanjang) oleh pemerintah, selama rencana kota yang mencakup area tersebut masih mengizinkannya. Semua hak atas tanah harus didaftarkan di Kantor Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia, setiap industri yang berhubungan dengan keuangan berada di bawah yurisdiksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan memantau (dan memberikan izin operasi kepada) beberapa industri berikut: • Perbankan • Lembaga Keuangan bukan Bank • Pasar Modal • Asuransi • Penyedia jasa keuangan lainnya, seperti pegadaian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga pembiayaan ekspor, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara program jaminan sosial, dana pensiun OJK dikelola oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari sembilan anggota, dengan dua anggota ex-officio masing-masing dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selain itu, forum koordinasi telah dibentuk, di mana Menteri Keuangan (sebagai Koordinator), Gubernur Bank Sentral Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai para anggotanya. Komposisi dewan ‘lintas otoritas’ di atas dan forum koordinasi telah dibentuk untuk memastikan stabilitas seluruh sistem keuangan di Indonesia. Pasar modal Kegiatan pasar modal dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Surat berharga utama yang diperdagangkan di BEI adalah saham (termasuk hak) dan obligasi. Beberapa opsi saham dan perdagangan kontrak berjangka juga dilakukan, tetapi jumlahnya tidak signifikan.

Perundang-undangan utama yang mengatur industri tersebut meliputi: Undang-Undang Pasar Modal, peraturan BEI tentang persyaratan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). BEI terdiri dari dua indeks papan; papan utama dan papan pengembangan. Agar dapat dicatatkan baik pada indeks papan utama atau papan pengembangan, perusahaan tercatat wajib memenuhi sejumlah persyaratan: • Perseroan terbatas • Pernyataan pendaftaran yang dinyatakan berlaku oleh OJK • Sekurang-kurangnya 30 persen dewan komisarisnya terdiri dari anggota independen • Setidaknya satu direktur yang tidak berafiliasi 30

Kegiatan pasar modal dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta. Surat berharga utama yang diperdagangkan di BEI adalah saham (termasuk hak) dan obligasi.

• Sekretaris perusahaan • Memiliki komite audit yang sudah ditetapkan (atau ditetapkan dalam enam bulan pencatatan) • Saham dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp100 per saham Jika perusahaan ingin tercatat di papan utama, perusahaan tersebut wajib telah menjalankan bisnis utamanya setidaknya selama 36 bulan berturut-turut pada tanggal permohonan, dan memiliki Aktiva Berwujud Bersih minimum Rp100 miliar. Jika perusahaan ingin tercatat di papan pengembangan, perusahaan tersebut harus telah menjalankan bisnis utamanya setidaknya selama 12 bulan berturut-turut pada tanggal permohonan, dan memiliki Aktiva Berwujud Bersih minimum Rp5 miliar. Persyaratan pelaporan keuangan tertentu juga dapat berlaku. Sistem perbankan Industri perbankan diatur oleh OJK. Meskipun sebelumnya bertanggung jawab atas peraturan perbankan, Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) saat ini bertanggung jawab atas peraturan makro. Hal ini termasuk memastikan stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Industri perbankan masih didominasi oleh perbankan swasta (yang terdiri dari 35 bank devisa, 30 bank nondevisa, 15 bank campuran, 26 bank pembangunan daerah, 10

cabang bank asing) dengan hanya empat bank milik negara. OJK, sebagai lembaga pengatur yang baru, berusaha mengurangi jumlah bank menjadi sekitar 60 bank dalam jangka waktu sepuluh tahun dengan menyediakan insentif untuk merger, akuisisi, dan konsolidasi bank. Bank diperbolehkan menyediakan layanan perbankan konvensional serta layanan berbasis syariah tetapi harus dijalankan melalui unit usaha terpisah untuk setiap jalurnya. Industri asuransi Industri asuransi di Indonesia menyediakan asuransi umum dan asuransi jiwa kepada perorangan dan badan usaha. Sektor asuransi jiwa masih memiliki tingkat penetrasi yang sangat rendah yaitu kurang dari dua persen. Pasar asuransi Indonesia telah menarik banyak investasi asing dalam beberapa tahun terakhir, meskipun batas PMA masih tetap pada 80 persen. Industri asuransi di Indonesia telah diidentifikasikan sebagai industri yang memiliki potensi pertumbuhan besar meskipun tingkat penetrasi dan kepadatan produk saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Meskipun tingkat penetrasi yang rendah, pada tahun 2014, premi yang dihasilkan dari bisnis asuransi jiwa mencapai Rp167,76 triliun, naik 33 persen dari tahun 2013. Dari bisnis asuransi umum, sekitar Rp55,1 triliun premi dihasilkan dalam periode yang sama, meningkat sekitar 18 persen dari tahun 2013. 31

Sebagaimana disebutkan di atas, industri asuransi saat ini diatur oleh OJK. Undang-undang Asuransi baru yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2014 mensyaratkan bahwa peraturan pelaksanaan terkait harus dikeluarkan dalam waktu dua setengah tahun setelah undang-undang baru diberlakukan.  Industri manajemen investasi Industri manajemen investasi Indonesia masih relatif belum matang; ada sekitar 250.000 investor reksa dana ritel di Indonesia. Biasanya, permintaan dana terdiri dari dana deposito berjangka dan dana ekuitas. Ada sekitar 80 perusahaan pengelola dana yang beroperasi di Indonesia, dengan pangsa pasar sebagian besar terpusat di 10 perusahaan teratas. Investor asing diharuskan mendirikan usaha lokal agar dapat menjual surat berharga secara lokal. Selanjutnya, tidak lebih dari 15 persen nilai aktiva bersih dalam reksa dana yang terjual di Indonesia dapat diinvestasikan dalam surat berharga yang diterbitkan/diperdagangkan di bursa luar negeri. Industri manajemen aset Indonesia diatur oleh OJK. OJK telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu memperluas basis investor dalam negeri. Pada sisi peraturan, badan pengatur terus bekerja menyusun peraturan baru untuk meningkatkan kejelasan hak dan kewajiban nasabah reksa dana dan menjadikan reksa dana lebih mudah diakses oleh nasabah ritel.

Infrastruktur Indonesia saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan berkenaan dengan infrastruktur dalam negerinya. Pembangunan ekonomi yang pesat di beberapa kota seperti Jakarta memberikan tekanan besar pada sistem jalan saat ini, transportasi umum yang saling terhubung, jaringan kabel data, dan lain-lain. Komunikasi internet berkembang dengan pesat, meski kehadirannya masih relatif baru di  Indonesia. Internet melalui komunikasi kabel sebagian besar ditemukan di kota-kota besar yang memiliki infrastruktur memadai. Namun demikian, terjadi pertumbuhan yang substansial dalam teknologi ponsel pintar, karena didukung dengan fasilitas transmisi data berkecepatan tinggi (4G) oleh operator telekomunikasi besar. Hal ini secara signifikan berkontribusi dalam peningkatan lalu lintas internet di seluruh negeri. Pertumbuhan cepat dalam lalu lintas internet ini telah menimbulkan sejumlah masalah di pemerintahan pusat, dari sisi kurangnya pengendalian yang menyeluruh dan jelas (sensor) dan kebijakan perlindungan data. Pada tahun 2013, Menteri Pertahanan Indonesia mengusulkan rencana untuk membuat ‘tentara cyber” untuk melindungi portal dan situs web negara. Sejauh ini, undang-undang belum ditetapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Untuk menanggapi meningkatnya permintaan infrastruktur, Pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pada pembangunan beberapa proyek infrastruktur penting, dan baru saja mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan proyek berikut: • Perencanaan proyek “Poros Maritim” – proyek ini bertujuan membangun jalur laut yang saling

terhubung di seluruh Indonesia, pelabuhan ke pelabuhan, dan digabungkan dengan tol laut. Pergantian fokus pembangunan ini telah mengakibatkan ditundanya “Proyek Jembatan Selat Sunda” yang telah dikaji sebelumnya • Ada sejumlah jalan tol yang sedang dibangun dan diselesaikan di seluruh kota di Indonesia, di antaranya: –– Jalan tol Trans-Jawa (9 proyek, sekitar 615 km) –– Jalan tol Trans-Sumatera (sekitar 2.818 km) dari Lampung hingga Aceh –– Jalan tol Samarinda-Balikpapan (sekitar 99 km) di Kalimantan –– Manado – Bitung (sekitar 29 km) di Sulawesi • Jakarta sedang menjalankan pembangunan proyek Angkutan Cepat Terpadu (MRT) pertamanya, di samping meneruskan pembangunan sistem transportasi umum bus dan proyek kereta api baru ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta: • Pembangunan infrastruktur kereta api ringan (LRT) terpadu di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Sejalan dengan hal ini, sebuah badan khusus telah dibentuk untuk mengelola transportasi di seluruh kota, yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan • Pembangunan kereta api super cepat dari Jakarta ke Bandung telah dimulai. Presiden menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan tersebut • Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Indonesia bagian timur, meskipun belum ada rencana yang telah dipublikasikan saat penulisan panduan ini

32

Pada tahun 2013, Menteri Pertahanan Indonesia mengusulkan rencana untuk membuat ‘tentara cyber” untuk melindungi portal dan situs web negara. Sejauh ini, undang-undang belum ditetapkan untuk pelaksanaan rencana ini.

Dokumen ini diterbitkan oleh Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Indonesia (Bank). Panduan ini merupakan proyek bersama dengan Grant Thornton. Dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai suatu penawaran atau ajakan untuk berbisnis bagi siapa pun di yurisdiksi mana pun. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk diedarkan kepada siapa pun yang berada atau tinggal di yurisdiksi yang membatasi distribusi dokumen ini. Dokumen ini tidak boleh disalin, digandakan, dikirim, atau diedarkan lebih lanjut oleh penerima dokumen. Informasi yang dimuat dalam dokumen ini hanya bersifat umum. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk bersifat menyeluruh dan tidak dianggap sebagai saran keuangan, hukum, pajak, atau saran profesional lainnya. Jangan bertindak berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen ini tanpa mendapatkan saran profesional khusus. Meskipun dokumen ini telah disusun secara sangat hati-hati, HSBC dan Grant Thornton tidak memberikan garansi, pernyataan, atau jaminan (tersurat maupun tersirat) terkait dengan akurasi dan kelengkapannya, dan dalam keadaan apa pun Bank maupun Grant Thornton tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh penggunaan pendapat atau pernyataan yang ada di dalam dokumen ini. Kecuali dinyatakan secara khusus, pernyataan pendapat merupakan pendapat Bank dan dapat berubah tanpa ada pemberitahuan. Materi yang terkandung di dalam dokumen ini disusun pada bulan Januari 2016 dan didasarkan pada hukum yang berlaku dan informasi yang tersedia pada saat itu. Grant Thornton merupakan merek yang digunakan oleh perusahaan anggota Grant Thornton yang menyediakan layanan dalam bidang asuransi, pajak, dan konsultasi kepada para kliennya dan/atau mengacu pada salah satu atau beberapa perusahaan anggota, sebagaimana konteks mengharuskan. Grant Thornton International Ltd (GTIL) dan para perusahaan anggotanya bukan merupakan kemitraan global. GTIL dan setiap perusahaan anggota merupakan badan hukum yang terpisah. Layanan diberikan oleh para perusahaan anggota. GTIL tidak memberikan layanan kepada klien. GTIL dan para perusahaan anggotanya bukan merupakan agen, dan tidak berkewajiban, satu sama lain dan tidak saling bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan satu sama lain. Publikasi ini hanya disusun sebagai panduan. GTIL tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perorangan yang bertindak atau pun tidak sebagai akibat dari materi apa pun dalam publikasi ini. HSBC bertanggung jawab atas penerjemahan isi dari panduan ini. Apabila ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi panduan yang diterjemahkan ini, versi bahasa Inggris yang berlaku dan dipakai. HSBC berwenang untuk, terdaftar, dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam menjalankan usahanya di Indonesia