MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN A. PENJELASAN UMUM Dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai Otonomi Daerah

(UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah) yang dilengkapi dengan berbagai peraturan yang mendukung peranan Pemerintah Daerah, maka Daerah diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, produktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance) sebagai prasyarat dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Pemberlakukan otonomi memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakat atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya sesuai dengan potensi (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan) dan juga dengan memperhatikan ciri khas budaya dan karakteristik daerah. Dalam rangka memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan, mengurangi intervensi atau keterlibatan langsung Pemerintah dalam menangani kegiatan pembangunan, serta adanya tekad yang kuat dan sungguh-sungguh untuk memberdayakan masyarakat, maka mulai tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Kupang

membuat kebijakan untuk menggunakan Pola Pemberdayaan Masyarakat

dengan mengadopsi pola PPK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan pola pemberdayaan ini masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan, di mana khusus untuk tahap perencanaan masyarakat sudah mulai terlibat dalam penetapan skala prioritas kegiatan yang diusulkan baik yang didanai oleh APBD II, APBD I, APBN (Dekonsentrasi) maupun dana swadaya murni masyarakat

B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah. 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Perencanaan Dari Bawah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Kupang Tahun 2001 – 2005 4. Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. C. PETUNJUK DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROGRAM/PROYEK/KEGIATAN DI KABUPATEN KUPANG. Dengan diterapkannya pola pemberdayaan masyarakat, maka mekanisme perencanaan dari bawah (bootom up planning) yang selama ini dilaksanakan perlu dimodifikasi dan diadakan penyesuaian seperlunya. Modifikasi dan penyesuaian dimaksud hanya bersifat instrumental yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan masyarakat, sedangkan secara substansial Pola Pemberdayaan tersebut masih relevan dan sinkron dengan mekanisme perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Pada prinsipnya mekanisme perencanaan Pola Pemberdayaan masyarakat ini lebih menekankan pada peran aktif masyarakat dalam penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan teknis manajerial masyarakat serta kemampuan pendanaannya. Adapun proses penyusunan dan pengusulan rencana program/proyek adalah dilakukan dengan dua tahapan yaitu, tahap sosialisasi dan tahap perencanaan sebagai berikut :

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kab. Kupang

2

Mekanism

I.

Tahap Sosialisasi

1. Forum Antar Desa I Forum

ini

merupakan

forum

sosialisasi

pada

tingkat

kecamatan,

yang

bertujuan

untuk

menyebarluaskan informasi mengenai program yang dapat dikembangkan di tingkat desa/kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan. Pertemuan ini difasilitasi oleh Kepala Seksi Pelaksana Program (KPP) selaku penanggungjawab operasional kegiatan, dipimpin oleh camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Tingkat Kecamatan/Unit Pelaksana Teknis, para kepala desa/Lurah, seluruh ketua badan perwakilan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan di tingkat kecamatan. Forum ini menghasilkan : a. Tersosialisasinya program pemberdayaan, struktur organisasi, fungsi masing-masing perangkat desa serta hak dan kewajiban masyarakat. b. Ditetapkan jadwal pelaksanaan Musbang Desa I

2. Musyawarah Pembangunan Desa I Forum ini merupakan forum tahap sosialisasi lanjutan di tingkat desa. Forum ini difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan/Tenaga Teknis Desa (TTD) selaku fasilitator desa, dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota BPD, tokoh agama, tokoh pemuda, cendekiawan di tingkat desa, Kepala seksi pelaksana program kecamatan yang bersangkutan. Dalam forum ini kepala desa menyampaikan

seluruh informasi hasil sosialisasi tingkat kecamatan

dalam Forum antar desa I. Failitator kecamatan (Kepala Cabang Dinas/Pelaksana Teknis Operasional Kegiatan sebagai nara sumber. Musyawarah ini menghasilkan : 1.

Tersosialisasinya program pemberdayaan, struktur organisasi, fungsi dan peranan kepala dusun dalam mengkoordinasi usulan kebutuhan prioritas masyarakat pada tingkat dusun.

2.

Penatapan jadwal pelaksanaan Musyawarah pembangunan dusun.

3. Musyawarah Pembangunan Dusun Merupakan forum sosialisasi program kepada masyarakat oleh kepala Dusun, pemilihan kegiatan yang cocok di tingkat dusun serta penggalian gagasan/usulan dari masyarakat yang akan diperjuangkan pada Musbang Desa II. Pesertanya adalah warga dusun, dihadiri oelh Kepala Desa dan PPL/Tenaga Teknis Desa sebagai nara sumber. Musyawarah ini menghasilkan : a. Tersosialisasinya program serta pola pelaksanaanya, struktur organisasi serta fungsi dan peranan masyarakat. b. Dihasilkannya daftar usulan kebutuhan masyarakat c.

Disepakatinya wakil-wakil dusun dan kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menghadiri Musbang Desa II.

II. Tahap Perencanaan

1. Musyawarah Pembangunan Desa II Merupakan

forum

musyawarah

tingkat

Desa

tahap

2

untuk

menyeleksi

gagasan/usulan

program/kegiatan hasil Musbangdus dari tiap-tiap dusun secara demokratis. Forum dipimpin oleh Kepala Desa dengan bimbingan camat dan dibantu oleh Kepala Seksi Pelaksana Program Kecamatan. Peserta forum adalah para Kadus/wakil dusun, wakil pokmas, tokoh masyarakat, fasilitator desa.


Mekanism

Musyawarah ini menghasilkan : a. Daftar usulan rencana program/proyek baik yang dibiayai oleh dana swadaya masyarakat, maupun yang diusulkan untuk dibiayai oleh APBD II, APBD I dan APBN. b. Daftar usulan hasil ketetapan musyawarah diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk dibahas dalam forum antar desa II.

2. Forum Antar Desa II (UDKP) Forum ini dipimpin oleh Camat dengan bimbingan Kepala Bappeda dan dibantu oleh Kepala BPMD untuk membahas kembali usulan hasil musbang Desa dari masing-masing desa untuk menghasilkan usulan program/kegiatan yang benar-benar relevan untuk dilaksanakan. Peserta Forum adalah seluruh kepala desa, Ketua BPD, 5 wakil yang ditunjuk melalui musyawarah desa, penanggung jawab operasional kegiatan/Kasie Pelaksana Program, Cabang Dinas/Pelaksana teknis Operasional. Forum antar desa ini menghasilkan : a. Usulan yang dibiayai oleh dana swadaya dikembalikan ke desa/kelurahan yang bersangkutan. b. Usulan hasil seleksi yang dibiayai oleh dana APBD II, APBD I dan APBN diteruskan ke Bupati untuk selanjutnya dibahas dalam Forum Antar Kecamatan (Rakorbang II)

3. Forum Antar Kecamatan (Rakorbang II) Merupakan Forum lanjutan untuk membahas kembali usulan hasil Forum Antar Desa II, diseleksi ulang menurut

tingkat

prioritas/kebutuhan

mendesak

dari

desa/kecamatan

bersangkutan

sesuai

arahan/petunjuk Bupati dan mengacu kepada Kebijakan, program sesuai Rencana Stratejik Kabupaten Kupang. Dalam forum ini juga dibahas usulan dari dinas/badan/kantor untuk dipadukan dengan usulan hasil Forum Antar Desa II. Peserta forum antar kecamatan adalah seluruh camat, kepala dinas, badan,kantor, bagian, DPRD, LSM atau stakeholder lainnya. Forum ini menghasilkan : a. Usulan program/proyek yang dibiayai oleh APBD II, APBD I, APBN, BLN dan LSM. b. Evaluasi program/proyek tahun lalu.

4. Rakorbang I Forum Koordinasi Pembangunan Tingkat Propinsi untuk membahas usulan program/proyek/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD I, APBN dan BLN dari tiap-tiap Kabupaten. Peserta Rakorbang I adalah para Bupati, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas/Badan/Kantor pemerintha Propinsi. Forum ini menghasilkan: Daftar usulan program/proyek yang akan dibiayai oleh APBD I, serta program/proyek yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum Rakornas di tingkat Pusat.

5. Rakorbang I Merupakan

forum

koordinasi

tingkat

propinsi

dalam

rangka

pembahasan

dan

penentuan

program/proyek yang dibiayai oleh APBD I, dan program/proyek yang diusulkan pada tingkat nasional untuk dibiayai dari dana APBN dan BLN.


Mekanism

6. Rakornas Merupakan forum koordinasi tingkat nasional untuk membahas program/proyek yang akan dilaksanakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN atau BLN.


Mekanism

Skema : MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUPANG TAHAP SOSIALISASI PROGRAM

TAHAP PERENCANAAN

TINGKAT PUSAT

RAKORNAS

TINGKAT PROPINSI

RAKORBANG I

TINGKAT KABUPATEN

FORUM ANTAR KECAMATAN (RAKORBANG II)

TINGKAT KECAMATAN

TINGKAT DESA

TINGKAT DUSUN

FORUM ANTAR DESA I

MUSBANG DESA I

FORUM ANTAR DESA II (UDKP)

MUSBANG DESA II

MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DUSUN


Mekanism

DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK PEMBANGUNAN HASIL MUSBANG DUSUN DUSUN :

DESA :

TAHUN... Sumber dana

No

Program/Proyek/Kegiatan

Lokasi

Dana DAU

,

APBD I

APBN

BLN

LSM

Swadaya

LSM

Swadaya

200..

Kepala Dusun Mengetahui Ketua BPD

Kepala Desa

------------------------

----------------------

---------------------

DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK PEMBANGUNAN HASIL MUSBANG DESA I Dusun ;

Desa :

Kecamatan :


No


Lokasi

Dana DAU

,

APBD I

APBN

BLN

200..

Kepala Desa Mengetahui Camat

-

---------------------

------------------------


Mekanism

DAFTAR USULAN PROGRAM/PROYEK PEMBANGUNAN HASIL FORUM ANTAR DESA II DESA :

KECAMATAN :


No


Lokasi

Dana DAU

,

APBD I

APBN

BLN

LSM

Swadaya

200..

Camat Mengetahui Kepala Bappeda

----------------------

------------------------


Mekanism

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN

Recommend Documents