PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN MINOPOLITAN DI KABUPATEN MALANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN MINOPOLITAN DI KABUPATEN MALANG Hartanti Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. MT Haryono No. 163 Malang

Abstract: Minopolitan Regional Development Planning In Malang Districts. Fishery cultivation is one of the economic sectors that have potential and important role for the Indonesian economy. To support the potential of fisheries, the Government of Malang Regency requires a lot of fish fries in an effort to sustainability of fishery activities. So to support this sector they made Minapolitan Area Development Planning in Malang. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. Sources of data derived from informants, documents and statistical data. Technique of data collecting is done through observation, interviews, and documentation. The results showed that the region's Minapolitan development planning in Malang is the combination of top-down and bottom-up planning. The role of stakeholders is good enough, but coordination among stakeholders needs to be improved. Supporting factors in this plan: the legal basis, support of region agency, potential fisheries, Fish Seed Center, JALITIM and JALITSEL that supports marketing, market opportunities. Inhibiting factors: a limited budget, low technology, illegal fishing, PPM field sites have not been realized, season, and epidemic diseases. Keywords: planning, development, minapolitan. Abstrak: Perencanaan Pembangunan Kawasan Minopolitan di Kabupaten Malang. Budidaya perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi dan peran penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk mendukung potensi perikanan, Pemerintah Kabupaten Malang membutuhkan banyak ikan goreng dalam upaya keberlanjutan kegiatan perikanan. Jadi untuk mendukung sektor ini mereka membuat minapolitan Perencanaan Pembangunan Daerah di Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data berasal dari informan, dokumen dan data statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Malang adalah kombinasi dari perencanaan top-down dan bottom-up. Peran stakeholder cukup baik, namun koordinasi antar stakeholder perlu ditingkatkan lagi. Faktor-faktor yang mendukung dalam rencana ini: dasar hukum yang berlaku, dukungan dari lembaga daerah, potensi perikanan, Benih Ikan Center, JALITIM dan JALITSEL yang mendukung pemasaran, peluang pasar. Faktor penghambat: anggaran yang terbatas, teknologi rendah, pencurian ikan, lokasi lahan PPM yang belum terealisasi, musim, dan wabah penyakit. Kata kunci: perencanaan, pengembangan, minopolitan.

sebelumnya bahwa pendekatan pengembangan kawasan pedesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya proses urban bias yaitu pengembangan kawasan pedesaan yang pada awalnya ditujukan untuk

PENDAHULUAN Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong upaya-upaya pembangungan di kawasan pedesaan. Meskipun demikian seperti dijelaskan 173

174 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 173-182

meningkatkan kawasan kesejahteraan masyarakat pedesaan malah berakibat sebaliknya yaitu tersedotnya potensi pedesaan ke perkotaan baik dari sisi sumber daya manusia, alam, bahkan modal (Douglas, 1986). Kondisi tersebut di atas ditunjukkan dengan tingginya laju urbanisasi. Dalam kaitannya dengan itu maka setiap Pemerintah Daerah berupaya sendiri menggali potensi di daerah masing-masing yang dipunyai untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti halnya Kabupaten Malang yang terdiri dari beberapa daerah kecamatan dengan berbagai potensi, yaitu antara lain potensi perikanan baik di darat maupun di laut. Sesuai pendapat Solihin dkk (2005 h. 8) bahwa, sektor perikanan dan kelautan diharapkan menjadi sektor andalan guna mendukung pembangunan perekonomian bangsa. Peluang untuk membangun bangsa melalui pendayagunaan sektor perikanan dan kelautan sangat besar karena kebutuhan terhadap bahan pangan baik nasional (domestik) maupun internasional (global) akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan menurut Parwinia (2001) menyatakan bahwa subsektor perikanan merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia mengingat prospek pasar baik dalam negeri maupun internasional cukup cerah. Untuk mendukung potensi perikanan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memerlukan banyak bibit ikan sebagai usaha untuk kesinambungan kegiatan perikanan. Dengan kata lain potensi pembibitan atau budidaya ikan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan potensi perikanan di wilayah Malang. Kabupaten Malang dengan luas daratan kurang lebih 3.712 Km2, sebanyak 1.242,81 Km2 adalah merupakan tanah pertanian/perikanan. Kabupaten Malang sendiri khususnya perairan darat mempunyai

produk unggulan yaitu ikan nila. Produk ini bernilai ekonomi tinggi karena selain menjanjikan sebagai benih untuk perikanan darat juga sebagai bahan untuk dikonsumsi masyarakat karena kandungan proteinnya tinggi serta harganya yang lumayan mahal, merupakan pangsa pasar yang bagus dalam perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Menurut data dari Bappekab Malang, kemampuan petani ikan nila di Kabupaten Malang baru dapat menyediakan benih nila sebanyak 17.800.000 ekor dari permintaan pasar untuk Kabupaten Malang sebanyak 81.000.000 ekor serta untuk permintaan pasar nasional sebanyak 200.000.000 ekor. Sedangkan kebutuhan akan nila untuk dikonsumsi di wilayah nasional sebanyak 218.868.800 ton serta untuk ekspor sebanyak 559.000.000 ton, baru bisa dipenuhi permintaannya sebanyak 5.705.000 ton. Sedangkan dalam budidaya perikanan di Kabupaten Malang khususnya nila mengalami beberapa permasalahan yaitu: suplai benih yang sangat terbatas (jauh dari permintaan pasar), kualitas benih semakin menurun (in-breeding), penguasaan masyarakat akan teknologi budidaya masih sangat rendah, belum terbentuknya kelembagaan yang mampu mengawal dan memotivasi minabisnis ikan nila yang kompetitif. Kabupaten Malang membuat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan karena sudah adanya penetapan kawasan Minapolitan secara nasional pada Tahun Anggaran berjalan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Surat Keputusan Nomor: Kep. 41/Men/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan. Selain itu dasar normatif perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/399/Kep/421.013/2008 tentang Penetapan lokasi pengembangan kawasan minapolitan. Selanjutnya Surat Keputusan

Hartanti, Perencanaan Pembangunan Kawasan Minopolitan di Kabupaten Malang 175

Bupati Malang Nomor: 180/407/Kep/421.013/2008 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan tahun 2008. Kemudian Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/186/202.2/2009 tentang Dukungan Propinsi Jawa Timur lokasi Kecamatan Wajak sebagai pusat pengembangan minapolitan air tawar. Konsep minapolitan ini ditata sebagai sebuah kawasan bisnis terpadu. Selain pengembangan produksi ikan konsumsi dan benih, juga membidik bidang pengembangan dan pemasaran. Sehingga pelaksanaan bisnis ini memang dari hulu ke hilir yang disebut sebagai minabisnis. Hal ini terlihat pula dari rancang bangun fasilitas minapolitan yang didalamnya terdapat kolam budidaya, pembenihan, laboratorium dan tempat transaksi pemasaran ikan. Sentra pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang dipilih Kecamatan Wajak, dengan beberapa alasan yaitu disamping merupakan lokasi di tengahtengah daerah Kabupaten Malang juga karena merupakan daerah agraris yang areal persawahannya banyak mempergunakan aliran air sungai. Dikarenakan juga banyak mempunyai sumber air dari dua sungai besar yaitu Sungai Kajaran dan Sungai Pawon, selain itu Kecamatan Wajak banyak memiliki Rumah Tangga yang mempunyai usaha budidaya ikan. Kemudian dipilih sentranya Desa Sukoanyar karena lokasi berada di pinggir jalan besar yang memudahkan akses transportasi. Selanjutnya kecamatan lain sekitar Kecamatan Wajak sebagai kecamatan pendukung (hinterland). Tujuan dari pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang antara lain adalah pengendalian urbanisasi dari desa ke kota, penanggulangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini selaras dengan usaha pemerintah daerah Kabupaten Malang yang

ingin meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malang yang berada di tahap pra sejahtera dengan berbagai cara dalam hal ini mengolah potensi di beberapa wilayah kecamatan sesuai kondisi potensinya. Dari uraian latar belakang diatas maka sebagai rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perencanaan pembangunan kawasan minapolitan, peran stakeholder dalam mendukung perencanaan pembangunan kawasan minapolitan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang sesuai analisis SWOT. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Malang, dengan alasan peneliti telah mengenal kondisi daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh data dan mengumpulkan informasi dengan mudah. Yang menjadi situs adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang dalam hal ini Bidang Perencanaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dengan pertimbangan kantor ini sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan, serta kantor Desa Sukoanyar dengan kantor Kecamatan Wajak dengan pertimbangan unit ini sebagai pusatnya kegiatan pembangunan kawasan minapolitan, serta Dinas Cipta Karya yang merupakan instansi terkait. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data/display data, dan diverifikasi atau disimpulkan. Khusus untuk fokus faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan dilakukan análisis SWOT. Teknik memeriksa keabsahan data melalui: 1)Derajad


Kepercayaan (credibility), dengan jalan pembuktian sebagai berikut: melakukan perpanjangan pengamatan, melakukan dengan orang lain atau pemeriksaan sejawat, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat; 2)Kebergantungan (dependebility); 3)Kepastian (confirmability). PEMBAHASAN Proses Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Malang sebagai tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai beberapa misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang terutama point 4 serta 5, dimana point tersebut menyebutkan: “Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan percepatan pembangunan infrastruktur, serta mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan memacu kewirausahaan”. a. Tahapan Perencanaan Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang sendiri dimulai pada tahun 2008 dan realisasi perencanaannya pada tahun 2009. Didalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang terdapat dua macam bentuk perencanaan yaitu perencanaan top down dan perencanaan bottom up. Didalam perencanaan top down yang berperan aktif membentuk perencanaan adalah pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Perencanaannya masih berupa konsep (grand design) minapolitan yang belum ada penjabarannya untuk dapat diterapkan ke setiap daerah karena mempunyai latar belakang wilayah yang berbeda-beda kondisinya. Selanjutnya untuk memudahkan

pelaksanaan di daerah maka dibuatkan perencanaan lagi yang lebih mendetail oleh setiap pemerintah daerah yang berkenan dan mempunyai potensi terhadap program minapolitan. Sedangkan perencanaan bottom up yang berperan aktif membuat perencanaan adalah pihak pemerintah daerah sendiri dengan berdasar pedoman dan ketentuan yang telah diperuntukkan dalam program minapolitan. Dalam hal ini Kabupaten Malang dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan berusaha dengan melibatkan pihak masyarakat. b. Persiapan Perencanaan Beberapa hal yang harus dipersiapkan daerah untuk mempermudah suatu perencanaan pembangunan kawasan minapolitan agar lebih mudah diterapkan yaitu: a) Sumber Daya Manusia, karena kondisi pembudidaya yang masih pemula untuk usaha budidaya ikan maka diperlukan peningkatan pengetahuannnya melalui pembinaan dan pelatihan teknis budidaya; b) Teknologi pembenihan, karena kondisi pembenihan yang dilakukan pembudidaya masih massal atau semi intensif maka dengan minapolitan diharapkan teknologi pembenihan ikan nila berganti ke intensif untuk mendapat benih yang lebih bagus dan produktif; c) Sarana prasarana, dari kondisi yang masih terbatas keadaannya sehingga perlu perbaikan atau penambahan; d) Modal, dari semula swadaya pembudidaya atau kelompok, dengan minapolitan diharapkan ada dukungan pendampingan dari pihak perbankan. Sedangkan untuk pembangunan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di Kecamatan Wajak pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan lahan tepatnya di Desa Sukoanyar. Lahan tersebut dipersiapkan untuk lokasi kawasan minapolitan yang nantinya akan dibangun kolam beserta gedung prasarana pengolahan ikan dan tempat pemasaran. Lahan ini


merupakan gabungan tanah milik beberapa warga masyarakat yang kemudian diusulkan untuk pembebasan, akan tetapi belum tercapai kata sepakat masalah harga tanah. c. Penilaian Kelayakan Daerah Wajak Kelayakan yang diambil dari Departemen Kelautan dan Perikanan antara lain dari sisi potensi sumber daya alam serta Sumber Daya Manusia yang terdapat di daerah tersebut, dimana uji kelayakan dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh konsultan ahli perikanan dari perguruan tinggi. Kemudian dari hasil survey yang dilakukan melalui angket oleh Departemen Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Malang terutama Kecamatan Wajak, diketahui bahwa Kabupaten Malang mempunyai beberapa komoditas ikan, dan komoditas unggulan. Nila dijadikan sebagai produk unggulan di Kabupaten Malang sekaligus komoditas unggulan dalam program minapolitan di Kabupaten Malang. Alasan dari pemilihan ikan nila sebagai komoditas unggulan adalah karena keunggulan dari beberapa segi yaitu antara lain karena nilai ekonomisnya yang lumayan tinggi, kecepatan pertumbuhan panjang badan, ketahanan tubuhnya terhadap perubahan lingkungan dan penyesuaian rasa dagingnya, peluang bisnis yang menjanjikan untuk pembenihan dan pembesaran ikan. Untuk lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan sebelumnya diusulkan tiga desa yang telah memenuhi kriteria. Desa tersebut adalah Blayu, Sukoanyar serta Bringin. Desa Blayu mempunyai luas 371 hektar, yang berbatasan dengan desa Wajak, Codo, Sukolilo, dan Patokpicis. Dengan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 27 km serta ke ibukota kecamatan sekitar 2 km. Mempunyai kekhasan daerah sebagai penghasil mendong yang dapat dijadikan sebagai kerajinan tikar serta tampar. Sedangkan Desa Sukoanyar mempunyai luas

439 hektar, berbatasan dengan Desa Ngembal, Sukolilo, Kidangbang, dan Wajak. Jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 27 km sedang ke ibukota kecamatan sekitar 1 km mempunyai dua sumber mata air Kajaran dan Pawon. Juga khas sebagai penghasil mendong. Untuk Desa Bringin dengan luas 505 hektar, berbatasan dengan Desa Blayu, Codo, Wajak, serta Sumberputih. Dengan jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 40 kilometer sedang ke ibukota kecamatan sekitar 10 kilometer. Mempunyai sumber mata air Sumber Dandang. Kemudian dari usulan ketiga desa sentra minapolitan tersebut dipilih Desa Sukoanyar sebagai lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan dengan pertimbangan antara lain: merupakan desa yang mempunyai jarak tempuh terdekat dengan ibukota kecamatan, lokasi strategis ditepi jalan raya Wajak, mempunyai sumber mata air yang dekat dengan jalan, serta mempunyai kekhasan daerah sebagai penghasil mendong yang dapat disandingkan dengan pemeliharaan ikan yaitu minamendong. d. Perencanaan Pendanaan Minapolitan Dalam pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang, sumber pembiayaannya berasal dari antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), APBD II (Kabupaten), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). e. Tahap Pelaksanaan Rencana Untuk tahap implementasi pada tahun 2010 yang sudah dikerjakan antara lain pemberian bantuan benih maupun indukan bagi petani ikan, pemberian pelatihan budidaya bagi petani ikan, pelatihan tentang cara pembuatan kolam, pelatihan mengolah hasil budidaya, serta telah dijalankannya usaha simpan pinjam dari P2SLBK yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan. P2SLBK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja


(APBD) Provinsi. Usaha simpan pinjam ini dipergunakan untuk peningkatan ekonomi selain itu juga untuk pembangunan fisik di desa. Selanjutnya dalam implementasi pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang mengalami kendala dalam hal pelaksanaan pembebasan lahan yang akan dipergunakan sebagai lokasi Pusat Pengelolaan Minapolitan di Desa Sukoanyar yang sampai dengan sekarang ini belum juga terealisasi. Bantuan bagi kelompok petani yang memang masih aktif dan produktif menghasilkan benih yang dipilih untuk mendapatkan bantuan lengkap mulai dari benih, indukan, mesin pembuat pakan, serta perlengkapan perikanan lain, tanpa bantuan uang juga. Hal ini di lakukan untuk dapat mendorong serta memotivasi kelompok petani lain lebih berusaha berproduksi serta melakukan swadaya dalam pembiayaan perikanan. Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan Untuk identifikasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang adalah: 1) Perguruan Tinggi sebagai tenaga ahli; 2) Aparat pemda dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa atau SKPD; 3) Masyarakat dalam hal ini pembudidaya ikan; 4) Bupati sebagai pelindung; serta 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang, stakeholder yang memiliki semua peran yaitu kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Malang. Sedangkan untuk stakeholder yang mempunyai legitimasi dan kepentingan tetapi tidak mempunyai kekuasaan adalah kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat peran secara langsung dalam perencanaan pembangunan kawasan

minapolitan di Kabupaten Malang, serta stakeholder yang mempunyai legitimasi tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan kepentingan adalah kelompok SKPD yang tidak terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang. Selanjutnya stakeholder yang memiliki kepentingan akan tetapi tidak mempunyai legitimasi dan kekuasaan adalah masyarakat, dalam hal ini para pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya ikan. Peran dari beberapa stakeholder dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang adalah: Bupati sebagai penentu kebijakan, DPRD berperan dalam pembahasan rancangan pembangunan seperti RTRW, SKPD sebagai pelaksana dengan koordinatornya yaitu Bappekab, masyarakat pembudidaya ikan sebagai pelaku utama pembangunan Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang Di Kabupaten Malang dalam merencanakan pembangunan minapolitan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat mendukung serta menghambat program minapolitan. Faktorfaktor tersebut antara lain faktor dari luar atau eksternal yang dapat berujud peluang serta ancaman kemudian faktor dari dalam atau internal yang dapat berujud kekuatan serta kelemahan. Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan minapolitan disini batasan wilayah atau bounderis-nya hanya untuk wilayah Kabupaten Malang saja, sehingga factor-faktor internal yang mempengaruhi berasal dari dalam wilayah Kabupaten Malang sedangkan faktor-faktor eksternal berasal dari luar wilayah Kabupaten Malang. Faktor internal dari dalam wilayah Kabupaten Malang antara lain: Kekuatan (Strength): Adanya dasar hukum yang


memayungi kegiatan dalam pembangunan kawasan minapolitan; Dukungan SKPD dalam pelaksanaan pembangunan kawasan minapolitan; Potensi budidaya ikan dengan kelompok pembudidaya; Potensi sumber air yang bersih dan berlimpah; Tersedianya tenaga kerja; Terdapat 2 Balai Benih Ikan di Sukorejo dan Jatiguwi; Terdapat jalan lingkar timur (Pandaan-MalangGondanglegi) serta jalan lingkar selatan (Pujon-Dau-Kepanjen) yang berpengaruh dalam jalur pemasaran Kelemahan (Weaknesses): Alokasi APBD Kabupaten dibagi antar SKPD sehingga pembiayaan minapolitan dilakukan bertahap; Pola pikir akan makna pembangunan; Teknologi pembudidaya masih tradisional; Rawan pencurian ikan; Petani kurang modal; Irigasi yang belum baik; Produksi ikan akan berlebih; Petani minta tukar guling tanah Faktor eksternal dari luar wilayah Kabupaten Malang yang berupa: Peluang (Opportunities): Dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi terhadap pembangunan minapolitan; Peluang pasar ikan di luar wilayah Malang. Ancaman (Threats): Musim yang tidak tepat membuat induk nila tidak bertelur; Ancaman wabah penyakit yang menyebabkan terisolasinya Kabupaten Malang dari jalur pemasaran. Dari analisis beberapa faktor yang mendukung serta menghambat perencanaan pembangunan kawasan minapolitan nantinya dapat dipergunakan untuk tujuan mengukur diri akan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program kegiatan pembangunan kawasan minapolitan. Sehingga dengan diketahuinya sejak awal adanya beberapa kekurangan, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan introspeksi yang berguna agar bisa untuk evaluasi dalam program dan kegiatan selanjutnya untuk dapat sempurnanya pelaksanaan rencana

pembangunan kawasan Kabupaten Malang.

minapolitan

di

KESIMPULAN Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang merupakan perpaduan antara perencanaan top down serta perencanaan bottom up. Dimana perencanaan top down merupakan perencanaan yang telah dibuat dan ditetapkan dari pusat dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan, sedangkan perencanaan bottom up-nya dilakukan pemerintah Kabupaten Malang yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan masterplan minapolitan. Daerah dalam pembuatan perencanaan pembangunan kawasan minapolitan sebelumnya harus mempersiapkan antara lain: Sumber Daya Manusia; Teknologi pembenihan; Sarana prasarana; serta Modal. Selanjutnya untuk persiapan penyediaan lahan bagi Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di Kecamatan Wajak ditempatkan di Desa Sukoanyar akan tetapi pemerintah Kabupaten Malang terkendala harga sehingga sampai sekarang belum dapat terealisasi. Untuk dapat menjadi lokasi pembangunan kawasan minapolitan terlebih dahulu melalui studi kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didampingi pihak Departemen Kelautan dan Perikanan. Kelayakan yang diambil antara lain dari sisi potensi sumber daya alam serta Sumber Daya Manusia, selain itu juga melalui survey angket untuk mengetahui jenis ikan yang akan dijadikan komoditas unggulan, akan tetapi dalam hal dokumen hasil studi kelayakan di Kabupaten Malang belum ada. Pembiayaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang berasal dari beberapa sumber antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), APBD II (Kabupaten),


serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari beberapa kegiatan yang direncanakan di masterplan dalam pelaksanaannya yang baru dilakukan adalah pembiayaan pembelian benih, pembuatan kolam petani, pembelian mesin pakan, serta pembuatan infra struktur jalan. Stakeholder dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang terdiri dari: Perguruan Tinggi; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); Masyarakat pembudidaya ikan; Bupati; serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Stakeholder yang memiliki peran kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan adalah Bupati bersama DPRD. Stakeholder yang mempunyai legitimasi dan kepentingan tetapi tidak mempunyai kekuasaan adalah kelompok SKPD yang terlibat peran secara langsung pembangunan kawasan minapolitan, sedangkan stakeholder yang mempunyai legitimasi tetapi tidak mempunyai kekuasaan dan kepentingan adalah SKPD yang tidak terlibat langsung dalam pembangunan kawasan minapolitan. Stakeholder yang memiliki kepentingan akan tetapi tidak mempunyai legitimasi dan kekuasaan adalah masyarakat pembudidaya ikan. Faktor-faktor yang mendukung dalam perencanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang yang berasal dari internal antara lain: dasar hukum yang memayungi minapolitan, dukungan SKPD, potensi budidaya ikan, potensi sumber air, tenaga kerja, Balai Benih Ikan di Sukorejo dan Jatiguwi, jalan lingkar timur serta selatan yang berpengaruh dalam jalur pemasaran keluar Kabupaten Malang, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah pusat dan propinsi, peluang pasar di luar wilayah Malang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat dari internal antara lain: alokasi APBD kabupaten dibagi antar SKPD membuat pembangunan minapolitan bertahap, pola pikir akan makna

pembangunan, teknologi budidaya, pencurian ikan, petani kurang modal, irigasi tidak bagus, produksi ikan berlebih, petani minta tukar guling tanah, serta faktor eksternal berupa musim yang tidak tepat, dan wabah penyakit. Beberapa saraMasih diperlukannya peningkatan peran dari stakeholder yang terkait program minapolitan khususnya dari kepala daerah agar lebih terkendali sesuai tujuan program minapolitan, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait yang lebih baik agar dalam pelaksanaan pembangunan kawasan minapolitan di Kabupaten Malang tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan perikanan yang sudah ada dengan memanfaatkan potensi perikanan untuk menarik devisa, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan pembuatan irigasi bagus untuk mendukung kegiatan perikanan yang maju, memotivasi petani untuk melakukan swadaya, serta memanfaatkan jalan lingkar timur (PandaanMalang-Gondanglegi) dan jalan lingkar selatan (Pujon-Dau-Kepanjen) sebagai pendukung jalur pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Malang. 2008. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/399/EP/421.013/2008, tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan, Malang.


Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2009. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 520/186/202.2/2009, tentang Penetapan Kabupaten Malang sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan di Jawa Timur, Surabaya. Prawirokusumo, Suharto. 2001. Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi), PT BPFE, Yogyakarta. Solihin, Akhmad et. all. 2005. Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia (bunga rampai), Humaniora, Bandung. Silalahi, Ulbert. 2007. Study Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta. Strauss Anselm dan Corbin Juliet. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data, Terjemahan Muh. Shodiq dan Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soenarno. 2003. Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam rangka Pengembangan Wilayah, Makalah seminar nasional agroindustri dan pengembangan wilayah. Soenarko, SD. 2005. Public Policy Pengertian Pokok untuk memahami dan analisa Kebijaksanaan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya. Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan: Dengan

Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah, CV. Rajawali, Jakarta. Syahroni. 2002. Pengertian Dasar dan Generik Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, German Technical Coorperation (GTC), Jakarta. Syaukani et. all. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan , Pustaka Pelajar kerjasama dengan PUSKAP, Jakarta. Tarigan, Robinson. 2009. Perencanaan Pembangunan Wilayah, edisi revisi, PT Bumi Aksara, Jakarta. Tjokroamidjoyo, Bintoro.1989. Perencanaan Pembangunan, CV Haji Masagung, Jakarta. Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Buku 1, Terjemahan dari Haris Munandar, Erlangga, Jakarta. Usman, Sunyoto. 2006. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Wahyudi. 2006. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi, Kerjasama antara Pustaka Pelajar dan Magister Admnistrasi Publik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta. Wrihatnolo, Randy R. Dan Riant Nugroho D. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah pengantar dan


panduan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN MINOPOLITAN DI KABUPATEN MALANG

Recommend Documents