MEKANISME PEMANFAATAN DATA TERPILAH BAGI KEMENTERIAN DAN SKPD DAERAH
[email protected] Mobile phone 08558405413 081315767500
Disparitas IPM Provinsi di Indonesia, 2012
Disparitas IPG Provinsi di Indonesia, 2012 80
74 IPG Indonesia
68
62
56
50
68,52
Perkembangan Komponen IPM & IPG, 20042012
*) sama dengan th 2010
PERBEDAAN KONSEP PEMBANGUNAN • Konsep pembangunan konvensional memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, yang asumsinya pada gilirannya akan menguntungkan manusia • Konsep pembangunan manusia lebih luas dan komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. • Dalam konteks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir tetapi alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. • Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya.
3.2. Kepala Rumah Tangga: Pendidikan yang Ditamatkan Gambar 3.6.
Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012
49.00
32.35
30.80 20.94
23.67 15.91
17.57
9.76
Tidak mempunyai ijazah
SD Perempuan
Sumber: BPS RI - Susenas, 2012
SMP Laki-laki
SMA +
Pendidikan kepala rumah tangga laki-laki umunya lebih baik dari kepala rumahtangga perempuan
3.2. Kepala Rumah Tangga: Status Perkawinan Gambar 3.7.
Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2012 94.01
67.48
7.83
11.05 2.27
Belum kawin
13.65 0.97
Kawin Perempuan
Sumber: BPS RI - Susenas, 2012
Cerai hidup Laki-laki
2.74 Cerai mati
Lebih dari 80% kepala rumahtangga perempuan berstatus cerai, terutama cerai mati.
3.2. Kepala Rumah Tangga: Status Pekerjaan Gambar 3.9.
Persentase Kepala Rumah Tangga yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan, 2012 36.09
34.96
21.40 20.17
24.14
22.79
15.28
5.16
3.79
1
2
13.94
1.66 3
Perempuan
4
5 Laki-laki
1 = Berusaha Sendiri 2 = Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 3 = Berusaha Dibantu Buruh Tetap 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja Bebas 6 = Pekerja Tidak Dibayar
Sumber: BPS RI - Susenas, 2012
0.62 6
Persentase tertinggi status pekerjaan kepala rumah tangga perempuan adalah berusaha sendiri sedangkan kepala rumah tangga lakilaki adalah buruh/ karyawan/pegawai
5.2 Akses ke Pelayanan Kesehatan: Tempat Berobat Gambar 5.5.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Fasilitas/Tempat Berobat, 2012
Perempuan yang berobat jalan sebagian besar berobat di puskesmas atau puskesmas pembantu (Pustu).
Sumber: BPS RI - Susenas, 2012
Persentase laki-laki yang berobat jalan di praktek dokter/poliklinik lebih tinggi dibandingkan perempuan
5.2 Keluarga Berencana: Usia Kawin Pertama Gambar 5.9.
Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2012
Perempuan yang menikah pada umur dibawah 15 tahun lebih tinggi di perdesaan lebih tinggi persentasenya dibandingkan perkotaan.
Sumber: BPS RI - Susenas, 2012
Persentase perempuan yang menikah pada umur diatas 19 tahun di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.
6.5. Pengusaha Industri Mikro dan Kecil Gambar 6.5. Persentase Pengusaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin, Triwulan I 2012
31.44
68.56
Perempuan Sumber: BPS RI - Survei IMK 2012
Laki-laki
Persentase pengusaha mikro dan kecil perempuan kurang dari sepertiga laki-laki.
6.5. Pengusaha Industri Mikro dan Kecil: Pendidikan Gambar 6.6. Persentase Pengusaha Mikro dan Kecil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Triwulan I 2012 64.75 56.73
17.74
Tamat SD Kebawah
19.07
SLTP Perempuan
Sumber: BPS RI - Survei IMK 2012
24.20 17.51
SLTA Keatas Laki-laki
Persentase pengusaha mikro dan kecil baik laki-laki maupun perempuan tertinggi ada pada tingkat pendidikan tamat SD Kebawah
Perkembangan Instrurmen kebijakan Pengarusutamaan Gender
2013
2009
SEB Menkeu, MenPPN, Mendagri PMK No. 119 ttg dan Meneg PP&PA ttg Stranas Petunjuk Penyusunan PPRG. dan Penelaahan RKA UU No. 17 Tahun 2007 2011 K/L dan Pelaksanaan Tentang RPJPN 2010-2025 DIPA TA 2010 (Awal Permendagri No. 67 2007 Penerapan ARG) di K/L. Thn 2011 ttg Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008.
2000
Inpres No. 9 ttg PUG dalam Pembangunan Nasional.
Deklarasi Beijing BPFA 95 2003
2010 Perpres No. 5 Tahun 2010 ttg RPJMN 2010-2014 & Inpres No. 3 Tahun 2010 ttg Program Pembangunan Berkeadilan
2004 UU No. 25 Tahun 2004 tentang UU No. 17/2003 Sistem Perencanaan Pembangunan ttg Keuangan Nasional Negara
2012 Permendagri No. 37 Tahun 2012 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2013
Menuju terwujudnya kesetaraan gender
2013 Permendagri No. 23 Tahun 2013 ttg Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014
Permendagri No. 27 Tahun 2013 ttg Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014
Melembagakan Ppengarusutamaan Gender/Hak Anak dalam Pembangunan a.Laporan K/P/K yg RG dan peduli anak b.Masukan bagi Renstra, Renja SKPD
Evaluasi
a. Pedoman Monev b. Indikator c. Alat analisis, dll
Perencanaan a. Regulasi ttg PUG/HA b. Pokja PUG c. Data terpilah, dll
7 Prasyarat Pelaksanaan PUG/HA a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll
Hasil K/P/K yang responsif gender/peduli anak
RPJMD, Renstra ,RKPD SKPD, Renja SKPD yg responsif gender dan peduli anak
Implementasi
a. Regulasi PPRG/A b. SDM mampu c. Data d. Alat analisis, dll
Penganggaran
a. KUA-PPAS b. TOR/GBS c. DPA, RKA SKPD 14
- MAPPING PUG DI DAERAH KELEMBAGAAN KUNCI ( Kewenangan, Perumusan ,penetapan dan pelaksanaan Kebijakan,perencanaa n Penganggaran dan Pengendalian) KEMENDAGRIGUBERNUR DAN DPRD.
1.
SUMBERDAYA KUNCI : •PPRG Daerah BappedaSKPD Bp3akb,inspektorat Tim anggaran •Daerah /Biro keuangan daerah yang Faham ttg isu gender dlm tupoksinya Gender focal pointdi setiap SKPD(biro hukum dan organisasi, SDM Gender expert
ACTIVITAS UTAMA: Penguatan Landasan Hukum •Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang PUG Pada RPJMD, RENSTRA, RKPD, KUA, PPAS, perencanaan dan pengnganggaran RG melalui anaisis gender GAP dlm RKA SKPD( TOR- GBS), tool data terpilah, tool monev, SPM 3.
STRUKTUR PEMBIAYAAN: APBD di 2. masing-masing SKPD •APBN •Dekon , tugas Perbantuan , Bansos .8
VALUE PREPOSITION
Program Pembangunan Daerah yang lebih berkeadilan dan akuntabel 9.
KEMITRAAN STRATEGIS advokasi , Koordinasi dan sinkronisasi antar Pemangku Kepentingan maupun baik SKPDpenggerak /pokja yg harus effektif 4. CHANNEL /approach
Bimbingan Teknis •Capacity Building •Sosialisasi , Pendampingan, dan Pelatihan 5.
SASARAN
(Customer):. SDM Dalam Organisasi SKPD Memiliki Perspektif YG RG
REVENUE STREAM (PENCIPTAAN NILAI TAMBAH ) rpjmd/renstra/rkpd /renja SKPD dan rka yang RG seJumlah Program, kegiatan dengan anggaran yang melalui Penyusunan GAP dengan TOR GBS, juklak dan juknis pada pelaksanaan setiap agar RG kegiatan dengan indikator gender baik output maupun outcomenya serta hasil Monev tentang impact maupun dampak PUG .7
Alur Kerja Penyusunan Data terpilah untuk Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Implementasi YG RG
PEMAHAMAN MATERI KONSEP GENDER/ PUG
Langkahlangkah Penyusunan ARG
Aplikasi strategi PUG
ANALISIS GENDER
Sistem Perencanaan & Penganggaran 18
ANALISIS GENDER
Peran Produktif perempuan dan laki-laki dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal (Hubeis, 1985), yaitu ; pada
setiap dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, Kelembagaan , dan sosial budaya pada setiap komponenya baik AKMP untuk mengetahui faktor ketidaksetaraan gender Fakta/fenomena
. Peran produktif tidak langsung, yang tidak memperoleh upah seperti mengambil air, memasak, merawat anak, berbelanja, mencuci pakaian dan peralatan dapur, membersihkan rumah, dan menyeterika Peran produktif langsung seperti pekerjaan produktif di sektor pertanian , perdagangan dan jasa
Faktor pendukung
Sebab kesenjangan
•Formulasi arahan kebijakan yang responsif gender
APA ?
ANALISIS GENDER
Proses menganalisis/mengurai data dan informasi secara sistematis tentang kesenjangan : status, kondisi, posisi, dll antara laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan dan kehidupan serta mencari faktor-faktor penyebabnya fokus
Akses Sumberdaya
Partisipsi Pembangunan
Kontrol
Manfaat
Sumberdaya Pengambilan keputusan
Hasil pembangunan 20
1
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (POP) ( dermawan, KPP PA 2013)
DATA EXISTING YANG ADA SESUAI PROG/KEG SKPD RENSTRA SKPD
MENGACU KOLOM 2, APKM
MENGACU PADA KOLOM 1
MENGACU KLM 3,4 5
MENGACU KLM 2
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah Renstra KL
Pedoman
RPJP Nasional Diacu RPJP Daerah
Pedoman
RPJM Nasional
RPJM Daerah
Dijabar kan
RKP
RKP Daerah
Dijabark an
Pedoman
RAPBN
APBN
Pedoman
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RAPBD
Diacu Pedoman
PERENCANAAN JANUARI - APRIL
Rincian APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman Renstra SKPD
RKA-KL
Diacu
Diperhatikan Pedoman
Pedoman
Pemerintah Pusat
Pedoman
Renja - KL
Sumber; UU 25/2004 & UU 17/2003
Renja SKPD
Pedoman
PENGANGGARAN MEI - DESEMBER
22
23
