OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH FX. SUGIYANTO
Thanks for Keeping Silent your Mobile Phone
GOVERNMENT ROLE
Theoretical Perspective and Practices
MENGAPA PEMERINTAH HARUS MENGAMBIL PERAN • Kegagalan Pasar dan Ekses Negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat – Dalam dunia nyata tidak ada pasar persaingan sempurna, tetapi oligopoli atau monopoli – Distorsi dalam mobilitas barang dan jasa serta informasi – Barang Publik
KEGIATAN PEMERINTAH Menyiapkan Kerangka Legal Memproduksi barang dan jasa; kadang-kadang bekerjasama dengan swasta Mengatur dan mensubsidi sektor swasta Membeli barang dan jasa, untuk kebutuhan khusus Melaksanakan kegiatan redistribusi pendapatan
OTONOMI DAERAH
Dasar Teori Desentralisasi • Pandangan ttg Desentralisasi: – Efisiensi Menagemen Pemerintahan – Aspirasi Masyarakat akan dapat tersalurkan dengan lebih cepat – Pemerataan menjadi lebih baik
• Pandangan (anti) Desentralisasi (mis: Prud’homme, Remy, 1995) – Menciptakan Kesenjangan – Tidak efisien
Pasal 10 UU 32 th 2004 • Perkecualian: – – – – – –
Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan Fiskan Nasional Agama
Problema yg Sering terjadi • Otonomi daerah dipahami hanya sebagai “meningkatkan PAD jk Pendek” – Perang tarif retribusi
• Desinkronisasi pembangunan antar daerah • Masalah antar pemerintahan daerah: – SDA – Lingkungan
• Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/kota tidak efektif
Pembangunan Daerah
1. 2.
3. 4.
5.
6. 7.
8.
UU No. 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara; UU No. 25 Thn 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 20 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Thn 2004 ttg Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PP No. 58 Thn 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 13 Thn 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; SE Mendagri No. 050/2020/SJ ttg Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah tgl. 11 Agustus 2005. 10
1.
DISUSUN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL
2.
JANGKA PANJANG, JANGKA JANGKA PENDEK (TAHUNAN)
3.
MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN & PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN
MENENGAH,
DAN
11
Pedoma n
Pedoman
RPJM NASIONAL diperhatikan
diacu Pedoman
RPJM DAERAH
RKA - KL
RINCIAN APBN
dijabarkan
RKP
Pedoman
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui MUSRENBANG
dijabarkan
RKPD
Pedoman
KUA
Pedoman
RAPBD
APBD
PPAS
Pedoman RENSTRA SKPD
Pedoman
PERENCANAAN
RENJA SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Pemerint ah Daerah
RPJP DAERAH
Pedoman
diac u
Pedoman
RPJP NASIONAL
RENJA KL
Pemerinta h Pusat
RENSTRA KL
PENJABARAN APBD
PENGANGGARAN 12
KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA
RENSTRADA
KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH (UU 17/2003. ps 16 – 20)
Penjaringan Aspirasi
RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU
RENSTRA SKPD
PEMDA
Kebijakan Umum APBD
TARGET YG AKAN DICAPAI
DPRD
Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
PERATURAN KDH
RK KPD
SATKER SATKER SATKER
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD
Klarifikasi RAPBD
RKA SKPD TIM ANGGARAN EKSEKUTIF
RAPBD
Sosialisasi kpd Masy Pengajuan Raperda
APBD
Persetujuan Raperda APBD
Perda APBD Evaluasi Raperda APBD
Renstrada
Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat
Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu
Penjaringan Aspirasi
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH
MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain
Penjaringan Aspirasi
SK PENGANGKATAN (PENDELEGASIAN WEWENANG)
Pokok-pokok Pikiran DPRD
PEMDA
TIM ANGGARAN EKSEKUTIF
Renstra UK
Strategi & Prioritas APBD 2
DPRD
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
Surat Edaran 3
UNIT KERJA
Rencana Anggaran Satker 4
Arah & Kebijakan Umum APBD 1
PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF
Pra R A P B D
5
Pengajuan RAPBD
RAPBD 6
Perda APBD 7
Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD
Partisipasi
TARGET YG AKAN DICAPAI
RUANG LINGKUP KN • Hak Untuk: – Memungut Pajak (UU Perpajakan) – Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang (UU Kebansentralan) – Melakukan Pinjaman
• Kewajiban untuk: – Menyelenggarakan Pelayan Umum – Membayar Tagihan Pihak Ketiga
• Penerimaan Negara (UU Perpajakan dan UU lainnya) • Pengeluaran Negara (UU o 32 dan 33 th 2004, UU lain yang terkait)
RUANG LINGKUP KN • Penerimaan Daerah (UU dan Perda) • Pengeluaran Daerah (UU dan Perda) • Kekayaan Negara / Daerah berupa uang, surat berharga, dll • Kekayaan pihak Lain yang dikuasi Negara • Kekayaan pihak lain yang diperoleh dg menggunakan fasilitas Negara
IMPLIKASI • Ada banyak UU yang berkaitan dengan KN: UU Perpajakan, UU no 18/1999 dll (diamandemen: UU no 28 th 2009) • UU Pengeluaran dan Pengedaran Uang diatur tersendiri ttg Ke- Bank Sentral-an
KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN FISKAL • Kebijakan Fiskal: – Pendapatan Perpajakan (tdk termasuk pendapatan di luar pajak) – Pengeluaran / Belanja: • Komsumsi Pemerintah • Investasi Publik • Transfer dan Subsidi
• Kebijakan Fiskal: – Pusat – Daerah (Desentralisasi Fiskal: UU No 32 th 2004, No 33 tahun 2004, UU no 18 thn 1999, dll)
DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL • Pendapatan / Pengenaan Pajak: – Sifat: Kontraktif thd Perekonomian – Mengurangi daya beli masyarakat
• Belanja untuk Barang dan Jasa Publik: – Sifat: ekspansif thd Perekonomian – Tujuan: Pelayanan Publik – Jenis: (1) Konsumsi dan (2) Investasi Publik
• Subsidi / transfer: – Langsung – Tdk Langsung
DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH • Desentralisasi Fiskal = desentralisasi Pengeluaran • Tdk ada desentralisasi kebijakan Moneter • Struktur APBN sama dengan Struktur APBD
PENDEKATAN APBD: NEW PUBLIC MANAGEMENT • Konsep dasar: anggaran sbg alat perencanaan (alokasi anggaran didasarkan pada tujuan dan visi) dan alat pengawasan (memuat detail pendp & belanja, shg terhindar dari overspending dan overlapping) (UU 17/2003 pasal 3) • Performance Budgeting: anggaran berbasis program (PPBS: Planning, Programming, Budgeting System) (pasal UU 17/2003, 19) • Zero Based Budgeting (seolah penganggaran baru) • Standar Analisis Belanja • Audit Manajemen, Keuangan & Ev. Kinerja
PENDEKATAN APBD: PENDEKATAN LAMA: • Struktur bersifat line item (betulkah pengeluaran dan penerimaan Y memang masih relevan?) • Penyusunan dg pend. Incremental (betulkah anggaran sebesar X memang dibutuhkan?) • Krg memperhatikan Value for money (Akibatnya sering muncul SIAP di akhir anggaran) • Tdk memungkinkan utk melakukan penilaian kinerja (karena hanya berorientasi pada input)
PARADIGMA APBD • APBD berorientasi ke Kepentingan Publik • Disusun dengan pendekatan Kinerja dengan melibatkan: Masyarakat DPRD Pemerintah Daerah • Sinergi hub. APDB – Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keu – Pengelola keu – unit pengelola layanan Publik • Melibatkan: Masy., DPRD dan Pemda
PRINSIP AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS MELIPUTI: • Sistem akuntansi dan sistem anggaran yang konsisten sesuai dg peraturan • Pengeluaran berorientasi pada pencapaian Visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yg akan dicapai
PERENCANAAN ANGGARAN PENDEKATAN LAMA Line Item Incremental Krg memperhatikan Value of money Berorientasi input dan tdk mungkin melakukan penilaian kinerja
PENDEKATAN BARU Berbasis Program Zero Based Budgeting Standar Analisis Belanja Alokasi Anggaran berdasarkan pada tujuan
STRUKTUR APBD • Pendapatan – Penerimaan Asli Daerah • Pajak Daerah • Retribusi • Laba BUMD – Dana Perimbangan – Lain-lain PAD yang Sah • Belanja – Belanja Langsung – Belanja Tak Langsung • Surplus/Defisit • Pembiayaan – Pembiayaan Penerimaan – Pembiayaan Pengeluaran
Rincian Sumber-sumber PAD; dapat dilihat pada UU no 18/1999, PP no 65/2001 dan PP 66/2001 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Lihat UU no 18/1999
KONSEP DASAR PENGAWASAN • Pengawasan vs Pemeriksaan • Tujuan menjamin tercapaianya sasaran yang telah ditetapkan • Memahami Sasaran, target capaian, output dan outcome • APBD: Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan • Cakupan: (1) Substansi, (2) Indikator, (3) Azas
SUBSTANSI • EFEKTIFITAS; – apakah target yg sdh ditetapkan dapat dicapai atau tidak, – apakah indikator-indikator capaian mengarah pada tercapainya hasil/outcome – Apabila belum dapat dicapai, apa penyebabnya – Apakah targetnya realistis (terlalu rendah atau terlalu tinggi)
SUBSTANSI • EFISIENSI (cara mencapai tujuan); – Kewajaran biaya yang diperlukan untuk mencapai target yang sdh ditetapkan – Pendekatan Activity Based Cost – Rumusan Biaya Standar (perlu analisis biaya standar; dan tentu juga standar aktifitas dalam suatu kegiatan) – Rumusan Harga Standar
SUBSTANSI • Proses Perencanaan: dari penjaringan aspirasi hingga penentuan target • Penetapan Sasaran dan penetapan indikator utama secara kuantitatif dan dasar asumsinya: – – – –
Target pertumbuhan ekonomi daerah Penurunan tingkat pengangguran Penurunan tingkat kemiskinan Penurunan kesenjangan antar wilayah
INDIKATOR MDGs 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mencapai Pendidikan Dasar utk Semua 3. Mendorong Kesetaraan Gender 4. Menurunkan Tingkat Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN: Capaian dan Target (Tujuan 1)
11.0
10.6
10.0
9.9
Persen
9.0 8.0 7.0 6.0
5.3
5.0 2002 Capaian
2006
2010
Target (2002)
2014 Target (2004)
ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN SD/MI: capaian dan target (Tujuan 2) 100.0
100.0
99.5
Persen
99.0 98.5
98.9
98.9
98.0 97.5 97.0 2000
2005
Capaian
Target (2000)
2010
2015 Target (2004)
ANGKA PARTISIPASI SMP/MTS; Capaian dan Target (Tujuan 2) 100.0
100.0
95.0
Persen
90.0
86.3
85.0 80.0 75.0
79.4
70.0 2000 Capaian
2005 Target (2000)
2010 Target (2004)
2015
ANGKA MELEK HURUP USIA 15-25 TAHUN: Capaian dan Target (Tujuan 2)
105.0 100.0
Persen
100.0 95.0 90.0
87.0
85.0 80.0 2002
2005
2008 Capaian
2011 Target
2014
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI Capaian dan Target (Tujuan 3) 102.5 102.0 101.5
Persen
101.0 100.5 100.0 99.5 99.0
100.0 99.7 98.9
98.5 98.0 2000 Capaian
2006 Target (2000)
2010
2014 Target (2004)
ANGKA KEMATIAN BALITA Cpaian dan Target (tujuan 4)
per 1000 kelahiran hidup
9.00 8.00
7.87
7.00 6.00 5.00 4.00
2.62
3.00 2.00 2003
2007 Capaian
2011 Target
2015
ANGKA KEMATIAN BAYI Capaian dan Target (tujuan 4) Per 1000 Kelahiran Hidup
7.00 6.00
6.08
5.00 4.00
4.51
3.00 2.00
2.03 1.00 0.00 2003
2007
Capaian
Target (2003)
2011
2015 Target (2004)
ANGKA KEMATIAN IBU: Capaian dan Target (Tujuan 5) 120
104 100
85
80 60 40
21
20 0 2000
2004 Capaian
2007 Target (2000)
2010
2013 Target (2004)
ASAS • • • • • • • • •
Asas Efektifitas Asas Efisiensi Asas Akuntabilitas Asas Keterbukaan Asas Profesionalitas Asas Kepentingan Umum Asas Proporsionalitas Asas Tertib penyelenggara negara Asas Kepastian Hukum
KELEMAHAN • Ketidaksinkronan antara Perencanaan dan Penganggaran – Pada pelaksanaannya anggaran masih disusun secara incremental – Konsep kinerja belum dapat diimplementasikan dengan optimal – Tidak aspiratif
• Target Capaian Tidak Jelas – Indikator capaian tdk jelas: besaran maupun tahapannya
• “Ketidakseriusan” dalam menyusun Perencanaan
JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH NO
JENIS KEGIATAN
WAKTU
1
Penyusunan RKPD
s/d Maret
2
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
3
Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD
4
Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD
5
Penyusunan RKA SKPD
6
Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah
7
Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD
8
Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat
Mg IV September
9
Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD
Minggu I Oktober
10
Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD
11
Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi
(3 hari)
12
Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD
(15 hari)
13
Penyempurnaan hasil evaluasi
(7 hari)
14
Pengesahan Raperda APBD
Juni
Medio Juni Akhir Juni s/d Medio Juli
Akhir Juli s/d Mg IV Agustus Mg I September Mg II - III September
Mg I – IV November
Minggu I Desember
PENTINGNYA ASB (Alasasan Yuridis) • Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 93 disebutkan bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN BERBASIS KINERJA: Perspektif Teori OUPUT YG AKAN DICAPAI
Anggaran Kinerja
COST
A B C
KEGIATANKEGIATAN
PROGRAM
SASARAN - TUJUAN
VISI MISI
SUMBER DAYA
TAHAPAN PERENCANAAN ANGGARAN: Mulai dari Belakang • Menentukan Target Output; – Memedomani Standar Pelayanan Minimum (SPM) – Merumuskan Program yang harus diadakan untuk menghasilakn output tersebut – Mendasarkan pada Visi – Misi – Tujuan dan Aspirasi Masyarakat – Mengestimasi Outcome yang akan didapatkan • Mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan kegiatan serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan • Mengidentifikasi dan mengestimasi Ongkos: – Memedomani Standar Operasional Prosedur (SOP)
TAHAPAN PERENCANAAN ANGGARAN: Mulai dari Belakang VISI MISI
SASARAN PROGRA - TUJUAN M
3
KEGIATA N
4
OUTPUT
1
OUTCO ME
ANGGAR AN
2
5
BERAPA BESARNYA BELANJA: • APA DASARNYA (konsep) – COST = f (OUTPUT) KEGI ATAN
– COST timbul karena adanya kegiatan untuk menghasilkan ouput – Output sebagai COST DRIVER – Kegiatan Pelatihan (LEVEL KEGIATAN) • ANGGARAN PELATIHAN = f (JUMLAH PESERTA)
BERAPA BESARNYA BELANJA: • APA DASARANYA (konsep) – Belanja pada LEVEL RINCIAN OBYEK • ANGGARAN BELANJA LISTIK (Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) = f (LUAS RUANGAN, JUMLAH KOMPUTER) • Tetap Konsisten secara teori: – C = f (Output); dimana Output = f (sumber daya)
• APA STANDARNYA (konsep efektifitas dan efisiensi) – Apakah Output bisa dicapai dengan cara yang tepat? (teori: efisiensi teknologi)
BERAPA BESARNYA BELANJA: • APA STANDARNYA (konsep efektifitas dan efisiensi) – Rumuskan Standar Pelayanan Minimum (SPM) • SPM merupakan pendekatan teknis untuk mengukur efektifitas
– Rumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) – Apakah belanja yang digunakan sudah standar? Apabila sudah ditentukan standar harganya, belanja sudah standar? (teori: efisiensi ekonomi) • Ikuti SOP • Analisis Standar Biaya (ASB): (seharusnya) memenuhi persyaratan efektifitas dan efisiensi
TERIMAKASIH
