MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DI BADAN LITBANGKES Muhammad Rijadi, SKM, MScPH. Kepala Bagian IPD Sekretariat Badan Litbangkes
KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA UU HAM UU Pelayanan Publik
UU Kerahasiaan Negara
Keterbukaan Informasi Publik UU Kerahasiaan UU PraktikPribadi Kedokteran UU Kesehatan UU Kesehatan Jiwa
UU Pers
UU Kearsipan
UU KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalam memberikan perlindungan terhadap negara, warga, dan civil society.
Kewajiban Badan Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat
PPID
Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi di kecualikan
SOP
Kewajiban Badan Publik KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: BADAN PUBLIK Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. • • • •
a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur operasional. c. Menyediakan dan memberikan informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.
Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
Apa dan siapa PPID? 1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
... lanjutan Pimpinan Badan Publik List inf. Yg dikecualika n
Penetapan
(Tim Pertimbangan?)
PPID kepala
Pimpinan Satuan Kerja
List inf. Yg dikecualika n
PPID pelaksana
• Melakukan uji konsekuensi
• Menyusun kebijakan pengelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan informasi di lingkungan BP • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
Pimpinan Unit Pelayanan PPID pelaksana
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
Asas Pengecualian dalam UU KIP DASAR HUKUM
Pasal 2 UU KIP:
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
Kelompok Informasi Dikecualikan KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i
Pasal 17 b
Pasal 17 g, h
a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan Keamanan d. Kekayaan alam Indonesia e. Ketahanan ekonomi nasional f. Hubungan internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi
b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik
Melakukan Uji Konsekuensi • Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID dengan melibatkan pejabat dari setiap satuan kerja yang ada. PPID dapat melakukan: o Mengklarifikasi informasi yang dimohon. Dalam tahapan ini PPID meminta keterangan kepada pemohon informasi mengenai gambaran informasi, alasan pemohonan dan tujuan penggunaan. o Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam UU KIP. o Mengidentifikasi tujuan pengecualian tersebut. • Mengidentifikasi relevansi tujuan tersebut dengan permohonan informasi
Pengujian Atas Konsekuensi 1
Tahapan Substansial
① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural). ② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi. ③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.
Prosedural
Absolute
Qualified
Tutup
2 Y T
?
3 Tutup
Y T
?
Buka
Tujuan Yuridis • Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan derivatif?
Relevansi Tujuan
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman
Melalui Permohonan
Tertulis
• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
Tidak Tertulis
Form Permohonan
Permohonan
• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
Nomor Registrasi
Pengisian Buku Registrasi
• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pemberitahuan Tertulis
Menginginkan Salinan
• Diisi pemohon • Diisi petugas
• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis • 7 hari kerja untuk perpanjangan Melihat Dokumen
Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Permohona n Informasi
Selesai
Memberik Menolak an Tidak Sesuai sesuai Permintaa perminta n an
Tidak menanggap i
Mengajukan keberatan
Atasan PPID
Tidak menanggap i 30 har i
Badan Publik
Menangga pi Tidak Puas
Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
KOMISI INFORMASI
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1625/MENKES/K/VIII /2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEWAJIBAN SATKER TERKAIT PPID DI LINGKUNGAN BADAN LITBANGKES • • • • • •
• • • • • •
SK PPID Anggaran Tenaga (Petugas Informasi) Tempat Layanan Informasi dan Pengaduan Saluran Informasi dan Pengaduan: Telepon, Faksimili, email, website, media sosial, dll Administrasi: Formulir Permintaan Informasi Publik, Formulir Tanda Bukti Penerimaan, Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik, Formulir Pengaduan, SK Penolakan Tentang Permohonan Informasi (Untuk Info Dikecualikan), Surat Pernyataan Keberatan , Laporan Harian Pelaksanaan Layanan Informasi. Menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Daftar Informasi yang Dikecualikan Standard Operating Procedure (SOP) Standar Pelayanan Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat Pembuatan Laporan Harian, Bulanan, Tribulanan, Semester dan Tahunan
PERATURAN TERBARU TERKAIT PELAYANAN INFORMASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK: • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENKES RI • Keputusan Menkes Nomor: 342/SK/MENKES/III/2007 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers Dan Atau/ Masyarakat • Peraturan Menkes Nomor: 2166/MENKES/PER/2011 tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
MEKANISME PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN LITBANGKES SATKER AMPUAN
•SETIAP TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA?
SATKER PENGAMPUAN
•TANGGAL 5-10 BULAN BERIKUTNYA?
SEKRETARIAT BADAN LITBANGKES
•TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA?
SEDANG DISUSUN DI TINGKAT KEMENKES • Pedoman Komunikasi Publik oleh Pusat Komunikasi Publik SETJEN
TERIMA KASIH
