EVALUASI PROSES PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PROSES AUDIT INVESTIGATIF (STUDI PADA KASUS PENGADAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA)
Riska Widianingsih Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terjadi, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses audit investigatif dalam kasus pengadaan iklan layanan masyarakat (filler hukum) Biro Hukum Pemprov DKI serta mencari strategi dalam penanganan kasus dengan cara mengevaluasi tahapan dalam proses audit investigatif. Evaluasi terhadap tahapan dalam proses audit investigatif akan dilakukan dengan cara membandingkan praktik dengan prosedur yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah adanya temuan mengenai kelemahan yang terdapat pada salah satu tahapan pemeriksaan investigatif (tahap pra-pemeriksaan investigatif). Selain itu, rumusan mengenai lima belas poin dan masing-masing titik rawan dalam bidang pengadaan barang dan jasa merupakan strategi dalam menangani kasus serupa. Kata kunci:
pengadaan barang dan jasa, iklan layanan masyarakat, audit investigatif, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, titik rawan Abstract
The background of this research is related to the phenomenon of the increasing trend of corruptions, especially in procurement fields. The objective of this research is to explore further about the investigative audit process applied in a case occurred in Biro Hukum Pemprov DKI Public Service Ad procurement and finding the best strategies by evaluating the whole process completed in investigative audit. The evaluation will be studied by comparing the practices done by the institution with the procedure explained in Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. The result of this research is the finding of weakness(es) on one of the whole steps in investigative audit (pre-investigation step). Besides, the study of fifteen points of procurement and its critical points is one of the strategies that can be applied in similar cases. Key Words: procurement, Public Service Ad , investigative audit, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, critical points.
87
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
kurun
PENDAHULUAN Maraknya
kasus
korupsi
yang
untuk
dibicarakan.
catatan
Transparency
Menurut
International,
2007-2010
dan
mulai
mengalami penurunan hingga 2013.
terjadi di Indonesia merupakan hal yang menarik
waktu
Biasanya dalam kasus pengadaan barang dan jasa, unsur penyuapan bisa masuk
di
dalamnya.
Namun,
untuk
penyuapan
yang
Indonesia masuk dalam 60 teratas urutan
kategorisasi
negara paling korup di dunia. Meskipun,
disajikan dalam data di atas bukanlah jenis
dalam kontrasnya, jika kita merujuk pada
penyuapan yang biasanya terjadi di dalam
data yang diterbitkan oleh Badan Pusat
kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus
Statistik mengenai Indeks Perilaku Anti
penyuapan yang dimaksud adalah kasus
Korupsi
yang terjadi dengan motif lain.
(IPAK)
2012,
masyarakat
kasus
Indonesia dinilai cenderung anti korupsi
Salah satu lembaga yang berperan
(Skala IPAK Indonesia 2012 sebesar 3,55
dalam pengungkapan kasus korupsi pada
dari skala 5. Nilai indeks 0-1,25 sangat
organisasi sektor publik di Indonesia
permisif
1,26-2,50
adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
permisif, 2,51-3,75 anti korupsi, 3,76-5,00
Otoritas dan independensi yang dimiliki
sangat anti korupsi). Hal ini setidaknya
oleh BPK, serta keahlian audit investigatif
menunjukkan mulai adanya kesadaran
yang dimiliki oleh para auditor BPK
masyarakat Indonesia untuk melakukan
merupakan
penolakan terhadap tindak pidana korupsi
merepresentasikan
yang makin meluas.
komprehensif dalam rangka pemberian
terhadap
korupsi,
Menurut data yang diterbitkan oleh Komisi
Pemberantasan
(selanjutnya
disebut
Korupsi
dengan
KPK),
sebagian
faktor
hasil
audit
yang yang
alat bukti berupa keterangan ahli di muka pengadilan. Audit
investigatif
merupakan
beberapa jenis tindak pidana korupsi yang
proses audit yang memiliki tujuan untuk
paling
instansi
memeriksa, mengumpulkan, dan menilai
pemerintahan di Indonesia adalah kasus
cukup dan relevannya bukti. Tujuan ini
pengadaan barang dan jasa serta kasus
akan menekankan bisa diterimanya bukti-
penyuapan. Kasus penyuapan menduduki
bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan
peringkat pertama dalam hal jumlah kasus
hakim di pengadilan (Pickett&Pickett,
yang terus meningkat dari tahun ke tahun,
2002 dalam Tuanakotta, 2007). Selain
disusul dengan kasus pengadaan barang
istilah audit investigatif itu sendiri, banyak
dan jasa yang mencapai puncaknya pada
penggunaan istilah lain yang sebenarnya
sering
terjadi
di
memiliki arti sama. Salah satu di antaranya 88
adalah akuntansi forensik. Bologna dan
Provinsi
Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi
pengadaan iklan layanan masyarakat ini
forensik
sebagai
finansial
dan
(Pemprov
DKI).
Proses
aplikasi
kecakapan
terjadi pada tahun anggaran 2006-2007,
sebuah
mentalitas
sementara pengusutan kasusnya sendiri
penyelidikan terhadap isu-isu yang tak
memerlukan waktu cukup lama hingga
terpecahkan, yang dijalankan di dalam
mampu dibawa ke tingkat pengadilan.
konteks rules of evidence. Tidak ada
Dalam penyelidikan atas kasus ini, auditor
perbedaan
BPK terlibat mulai dari proses awal
yang
signifikan
dalam
penyebutan istilah ini.
adanya temuan atas kasus dan ikut
Menurut American Institute of Certified
Public
Accountant
menjalankan serangkaian prosedur audit
(2004)
investigatif untuk mengumpulkan bukti
(selanjutnya disebut AICPA) penggunaan
forensik yang dapat dibawa ke muka
prosedur
pengadilan
akuntansi
mengungkap
forensik
kecurangan
untuk
dalam
bentuk
pemberian
laporan
keterangan ahli. Hal lain yang menjadi
keuangan semakin meningkat. Artikel ini
pertimbangan penulis untuk menjadikan
memperdebatkan bahwa akuntan forensik
kasus pengadaan iklan layanan masyarakat
dan ahli pemeriksa keuangan laporan
Biro Hukum Pemprov DKI sebagai contoh
keuangan mempunyai mindset berbeda.
adalah bahwa kasus ini telah memiliki
Maka dari itu auditor butuh pelatihan
putusan yang bersifat tetap di muka
tambahan
pengadilan
tentang
prosedur
akuntansi
(in
kracht).
Berdasarkan
forensik dalam program pelatihannya dan
research gap yang terjadi, maka penelitian
memakai lebih banyak spesialis akuntan
ini bertujuan untuk melakukan studi
forensik untuk membantu mendeteksi
tentang proses audit investigatif dalam
masalah. Peran akuntansi forensik di
kasus pengadaan iklan layanan masyarakat
dalam pemerintahan sangat penting dalam
Biro Hukum Pemprov DKI pada Badan
mengevaluasi
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
catatan
akuntansi
atau
laporan realisasi anggaran pemerintahan
menarik untuk dibahas mengenai proses
TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Akuntansi Forensik Audit forensik merupakan audit
pengungkapan
gabungan
(Brooks et al.,2005). Salah satu contoh kasus yang
korupsi
terkait
bidang
keahlian
yang
pengadaan di organisasi sektor publik
keahlian
akuntansi,
adalah kasus pengadaan iklan layanan
bidang
hukum/perundangan
masyarakat
filler
hukum
auditing
mencakup maupun dengan
Pemerintah 89
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
harapan bahwa hasil audit tersebut akan
mampu
dapat digunakan untuk mendukung proses
profesional
hukum di pengadilan maupun kebutuhan
meyakinkan bahwa informasi yang dia
hukum lainnya. Audit forensik dilakukan
berikan akan selalu akurat dan objektif.
dalam
Agar dapat membongkar terjadinya fraud
rangka
untuk
memberikan
membawa yang
suatu
pola
pikir
skeptis
dan
dapat
dukungan keahlian dalam proses legal
(kecurangan)
pemberian keterangan ahli dalam proses
forensik harus mempunyai pengetahuan
litigasi/litigation. Audit forensik yang
dasar akuntansi dan audit yang kuat,
sebelumnya dikenal dengan akuntansi
pengenalan
forensik mengandung makna antara lain
organisasi
“yang berkenaan dengan pengadilan”.
behaviour), pengetahuan tentang aspek
Selain itu, juga sesuatu yang berkenaan
yang mendorong terjadinya kecurangan
dengan penerapan pengetahuan ilmiah
(incentive,
pada permasalahan hukum (Pendidikan
rationalization,
dan Pelatihan Audit Forensik BPKP,
pengetahuan tentang hukum dan peraturan
2012).
(standar bukti keuangan dan bukti hukum), Jumansyah
memaparkan
dkk.
bahwa
pada
(2011) awalnya
seorang
perilaku (human
akuntan
manusia dan
pressure,
pengetahuan viktimologi
maka
dan
organization
attitudes, opportunities)
tentang
kriminologi
(profiling)
dan
pemahaman
akuntansi forensik merupakan perpaduan
terhadap
sederhana antara akuntansi dan hukum,
kemampuan berpikir seperti pencuri (think
akan tetapi dalam beberapa kasus yang
as a thief).
pengendalian
internal,
dan
sulit ada satu bidang tambahan yang
Menurut praktik yang berlaku di
berpadu yaitu bidang auditing, sehingga
Indonesia, peran akuntan forensik dapat
akuntansi forensik menjadi perpaduan
dilihat pada lembaga audit negara seperti
antara akuntansi, hukum, dan auditing.
BPKP, BPK, dan aparat pengawasan
Menurut
Akuntan
internal pemerintah lainnya. Tugas mereka
akuntan
antara lain menghitung kerugian keuangan
forensik harus memiliki suatu perasaan
negara dalam tindak pidana korupsi. Selain
mendalam tentang etika dan perilaku etik
istilah akuntan forensik, istilah lain yang
profesional, dan mampu membuat laporan
banyak digunakan adalah auditor forensik
yang kuat dan meyakinkan baik dalam
dan auditor investigatif. Ada pula yang
bentuk tulisan maupun verbal sebagai
menyebut para akuntan forensik sebagai
saksi ahli di persidangan pengadilan atau
investigator. Peran akuntan forensik di
hukum lainnya. Akuntan forensik harus
dalam pemerintahan sangat penting dalam
Forensik
90
Lembaga
Indonesia
(LAFI),
mengevaluasi
catatan
akuntansi
atau
penyidik untuk mendeteksi kecurangan
laporan realisasi anggaran pemerintahan
yang mungkin terjadi.
(Brooks et al., 2005).
2.
Tanggung Jawab Auditor.
Pada audit atas laporan keuangan, audit bertanggung jawab atas nama lembaga
Audit Investigatif Menurut definisi Association of
audit atau KAP (Kantor Akuntan Publik)
Certified Fraud Examiner (ACFE), audit
tempat
investigatif adalah sebuah pendekatan
investigatif, auditor bertanggung jawab
proaktif untuk mendeteksi kecurangan
atas nama pribadi yang ditunjuk, karena
finansial, dengan menggunakan catatan
apabila keterangan di sidang pengadilan
dan informasi akuntansi, hubungan analitis
merupakan keterangan palsu auditor yang
serta
bersangkutan akan terkena sanksi.
kesadaran
akan
kemungkinan
auditor
bekerja.
Pada
audit
dilakukannya kecurangan dan usaha-usaha
3.
lain yang mendukung adanya kecurangan
Tujuan audit atas laporan keuangan adalah
tersebut. Audit investigatif merupakan titik
untuk
awal dari akuntansi forensik (Jumansyah
keuangan perusahaan klien telah sesuai
dkk., 2011).
dengan prinsip akuntansi yang berlaku
Tujuan audit
mengetahui
apakah
laporan
Melihat paparan mengenai definisi
umum. Audit investigatif bertujuan untuk
audit investigatif di atas, disimpulkan
membantu penyidik untuk membuat terang
bahwa hal utama yang menjadi tujuan atas
perkara dengan mencari bukti-bukti yang
audit investigatif adalah pengumpulan
dibutuhkan untuk mendukung dakwaan
bukti atas kecurangan yang mungkin akan,
jaksa.
sedang
1.
atau
sudah
terjadi.
Dalam
Teknik dan prosedur audit yang
praktiknya, terdapat beberapa perbedaan
digunakan
karakter antara audit investigatif dengan
Dalam audit atas laporan
audit laporan keuangan konvensional.
prosedur dan teknik audit yang digunakan
Perbedaan tersebut, antara lain:
mengacu hanya pada Standar Auditing,
1.
sedangkan audit investigatif mengacu pada
Dasar Pelaksanaan Audit
keuangan,
Pada audit atas laporan keuangan, audit
Standar
dilaksanakan
penyidik sehingga dapat digunakan teknik
berdasarkan
permintaan
Auditing
juga
perusahaan yang menginginkan laporan
audit yang lebih luas.
keuangannya diaudit. Dasar pelaksanaan
Fraud
audit investigatif adalah permintaan dari
UU
yang
mengatur
kewenangan
perbuatan
melawan hukum yang masuk dalam 91
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
kategori fraud yaitu UU Pemberantasan
Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari
Tipikor, UU Perpajakan, UU Pencucian
kelas sosial ekono-mi yang lebih atas dan
Uang, UU Perlindungan Konsumen, serta
terhormat yang biasa disebut white collar
dalam kaitannya dengan ranah hukum,
crime. Kecurangan manajemen ada dua
pemahaman mengenai Hukum Tindak
tipe,
Pidana Khusus diperlukan dalam rangka
kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan
mendukung kompetensi auditor forensik
dilakukan oleh seseorang yang mempunyai
dalam memberikan keterangan ahli.
jabatan penting dan menyalahgunakan
Dalam
Petunjuk
Teknis
yaitu
jabatannya
kecu-rangan
itu.
jabatan
Kecurangan
dan
koporasi
Pemeriksaan Investigatif BPK RI (2008),
adalah kecurangan yang dilakukan oleh
disebutkan bahwa Konvensi PBB anti
suatu
korupsi atau United Nations Convention
keuntungan
Against Corruption (UNCAC) dalam Pasal
misalnya manipulasi pajak.
15 sampai 25 menguraikan perbuatan –
2.
perbuatan yang dikategorikan sebagai
karyawan)
tindak pidana dan penegakan hukumnya
Kecurangan
antara lain adalah: menyuap pejabat
melibatkan
negara
public
Dibandingkan dengan para manajemen,
officials), menyalahgunakan wewenang
kesempatan untuk melakukan kecurangan
(abuse of functions), dan melakukan
pada karyawan jauh lebih kecil. Hal ini
pencucian hasil kejahatan (laundering of
disebabkan
proceeds of crime). Pengertian fraud
wewenang karena pada umumnya semakin
menurut Wells (2007) adalah sebuah
tinggi
kejahatan
kesempatan untuk melakukan kecurangan.
dengan
(bribery
of
keuangan tujuan
untuk
national
yang
dilakukan
menguntungkan
perusahaan
demi
bagi
Employee
mem-peroleh
perusahan
Fraud
(kecurangan
karyawan
biasanya
karyawan
mereka
bawahan.
tidak
wewenang
tersebut,
mempunyai
semakin
besar
3. Computer Fraud
pribadi sang pelaku. Sementara Albrecht et
Tujuan pengadaan komputer antara lain
al. (2007) berpendapat bahwa fraud selalu
digunakan untuk pencatatan operasional
melibatkan tipu muslihat, kerahasiaan
atau
serta trik-trik tertentu.
Kejahatan
Karni
(2006:35)
mejelaskan
pembukuan
pemanfaatan
suatu
komputer berbagai
perusahaan.
dapat sumber
berupa daya
pembagian fraud dalam tiga kategori,
komputer di luar peruntukan yang sah dan
yaitu:
perusakan atau pencurian fisik atas sumber
1.
Management
manajemen) 92
Fraud
(kecurangan
daya komputer itu sendiri.
Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat Korupsi dan Organisasi Sektor Publik
dibagi
menjadi
tiga
yaitu
Instansi
Undang-Undang nomor 31 Tahun
Pemerintah,
Organisasi
Nirlaba
Milik
1999 tentang pemberantasan tindak pidana
Pemerintah,
Organisasi
Nirlaba
Milik
korupsi
menyatakan
Swasta.
sebagai
”perbuatan
konsep tercela”
korupsi yang
menimbulkan kerugian kepada lembaga
Sebagai
Investigasi Pengadaan dan Iklan Layanan Masyarakat Investigasi Pengadaan Menurut data KPK, Anggaran
penganti Undang-Undang nomor 20 tahun
Pemerintah dalam APBN tahun 2008
2001 tentang tindak pidana korupsi.
adalah sebesar Rp. 835 triliun, dan sektar
Undang-Undang
30% (Rp. 250 Triliun) dialokasikan untuk
publik (keuangan negara), lembaga swasta, maupun
pihak
perorangan.
tersebut
menyebutkan
bahwa korupsi telah banyak merugikan
belanja
negara, melanggar hak-hak sosial dan
pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sekitar
ekonomi masyarakat secara luas sehingga
80% kasus korupsi temuan KPK terkait
harus diberantas dengan cara luar biasa.
dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Undang-Undang ini
menyatakan
Pada 2010, kasus pengadaan barang dan
dampak korupsi sebagai dampak kerugian
jasa di lingkup lembaga pemerintahan
sistemik yang dapat melumpuhkan sendi-
mendominasi terhadap keseluruhan kasus
sendi kehidupan bangsa.
dugaan praktik persaingan usaha tidak
juga
Organisasi sektor publik adalah sebuah
entitas
ekonomi
sehat
barang
yang
dan
modal
ditangani
oleh
melalui
Komisi
yang
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
meneyediakan barang dan/atau jasa publik
Dalam laporan tersebut, sebanyak 80
untuk
persen dari total kasus dugaan praktik
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan bukan untuk mencari
persaingan
keuntungan finansial. Organisasi sektor
ditangani oleh KPPU terjadi pada proses
publik disebut entitas ekonomi karena
lelang
organisasi ini memiliki dan mengelola
pemerintah. Sedang 20 persen lainnya
sumber daya ekonomi yang tidak kecil
terbagi rata pada jenis kasus lainnya,
serta
transaksi-transaksi
seperti proses akuisisi atau merger antar
ekonomi dan keuangan (Nordiawan dan
perusahaan dan beberapa jenis kasus
Hertianti, 2010:4).
lainnya (data KPPU). Hal ini sesuai
melakukan
usaha
pengadaan
tidak
barang
sehat
dan
yang
jasa
dengan bahasan yang disampaikan oleh 93
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
Prof.
Dr.
Soemitro
Djojohadikusumo
bahwa sekitar 30-50 persen kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat
praktik
nepotisme
korupsi,
berkaitan
kolusi,
dengan
dan
Penghitungan Kerugian Negara
kegiatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Terdapat
beberapa
perbedaan
dalam menghitung kerugian keuangan
Salah satu skema yang banyak
negara. Hal ini telah dibuktikan dalam
dilakukan dalam investigasi pengadaan
penelitian KPK berdasarkan 15 sampel
adalah bid-rigging schemes atau contract-
putusan hakim atas kasus tipikor yang
rigging schemes. Ini dilakukan dengan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
persekongkolan di antara pembeli dan
Berdasarkan penelitian KPK, terdapat lima
sebagian peserta tender. Permainan ini
konsep
berkenaan dengan pemasukan dokumen
kerugian keuangan negara yaitu,
penawaran, misalnya: membuka dokumen
1.
penawaran lebih awal, menerima dokumen penawaran meskipun sudah melewati batas waktu, dokumen
mengubah
secara
tidak
penawaran, mengatur
metode
penghitungan
Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapa penyesuaian.
2.
sah
Selisih
antara
harga
atau harga pokok produksi. 3.
Selisih
antara
harga
dokumen proses tender lainnya. Kickback
dengan
merupakan salah satu bentuk penyuapan di
pembanding tertentu.
mana si penjual menyerahkan sebagian
kontrak
dengan harga pokok pembelian
harga
penawaran, memalsukan berita acara dan
atau
4.
harga
kontrak
atau
nilai
Penerimaan yang menjadi hak
hasil penjualannya. Presentase penyerahan
negara tapi tidak disetorkan ke Kas
sejumlah nilai itu sendiri dapat diatur di
Negara.
muka atau diserahkan sepenuhnya kepada
Pengeluaran
yang tidak sesuai
si penjual. Kickback berbeda dari bribery.
anggaran,
digunakan
Dalam
kepentingan pribadi atau pihak-
hal
bribery,
mengorbankan
pemberi
suatu
5.
tidak
penerimaan.
untuk
pihak tertentu.
Misalnya, apabila seseorang menyuap atau menyogok seorang penegak hukum, ia mengharapkan Dalam
keringanan
contoh
kickback
hukuman. di
atas,
pemberinya menerima keuntungan materi (Tuanakotta, 2007). 94
METHODE PENELITIAN Objek Studi Kasus Objek studi pada penelitian ini adalah
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI). BPK RI
dipilih karena institusi tersebut merupakan
b.
lembaga audit tertinggi negara
yang didapat dari sumber-sumber yang
bertugas
memeriksa
yang
pengelolaan
dan
Data sekunder, yaitu informasi
sudah
ada,
seperti
ketentuan
tanggungjawab tentang keuangan negara.
perundangan,
Dalam pemerik-saan kasus yang terkait
pemeriksaan investigatif, serta materi
dengan dugaan kecurangan (fraud), BPK
lain terkait kasus dan teori audit
RI menerapkan proses audit investigatif.
investigatif.
Metode Penelitian
Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini termasuk ke dalam
petunjuk
Pengumpulan
teknis
data
yang
studi kasus (case studies) yang secara
dibutuhkan
kontekstual penelitian ini menganalisis
dilakukan dengan menggunakan dua
situasi dalam suatu organisasi. Metode
metode, yaitu:
penelitian yang digunakan dalam penilitian
a. Riset arsip/dokumen
ini adalah metode penelitian deskriptif
Dokumentasi
dengan
Pembahasan
mengumpulkan data berupa dokumen,
dilakukan dengan peninjauan prosedur
catatan dan materti tertulis lain terkait
audit investigatif BPK RI atas iklan
prosedur audit investigatif serta kasus
layanan masyarakat Biro Hukum Pemprov
yang menjadi bahasan.
DKI Jakarta. Analisis akan dilakukan
b. Wawancara
untuk membandingkan teori yang ada
Wawancara dilakukan dengan pihak
dengan praktik di lapangan serta untuk
auditor investigatif BPK RI yang
melihat
menangani
hasil
kualitatif.
keterkaitan
atas
keseluruhan
dalam
penelitian
dilakukan
kasus
iklan
ini
dengan
layanan
proses audit investigatif yang berjalan.
masyarakat Biro Hukum Pemprov DKI.
Data dan Sumber Data
Tahapan Analisis Data
Penelitian
ini
menggunakan
Langkah-langkah
yang
sumber data, yaitu:
dilakukan
a.
Data primer, yaitu informasi
dalam
yang
didapat
melakukan
Memahami teori mengenai proses audit
wawancara dengan narasumber. Yang
investigatif yang dilakukan oleh BPK
dimaksud dengan narasumber dalam hal
RI. (2) Memahami kasus mengenai
ini adalah tim auditor investigatif yang
pengadaan iklan layanan masyarakat
menangani kasus terkait.
Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. (3)
dengan
untuk
penelitian
menganalisis ini
adalah:
data (1)
95
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
Membandingkan teori dengan praktik
dengan
prosedural
di
Rp9.367.552.000,00 (kode rekening 0203).
lapangan. (4) Evaluasi atas prosedur
Anggaran tersebut direalisasikan sebesar
audit investigatif oleh BPK RI. (5)
Rp8.150.547.139,00 (87%). Salah satu
Membuat strategi dalam pengungkapan
kegiatan dalam program tersebut adalah
fraud.
Pembuatan produk dan penayangan Filler
audit
investigatif
anggaran
sebesar
Hukum pada media audio visual PEMBAHASAN Penjelasan Kasus Korupsi Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Keputusan Gubernur
(televisi). Kegiatan tersebut dilaksanakan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan
Nomor 70 Tahun 2002, Biro Hukum
Rp2.231.625.000,00 dengan jangka waktu
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari
dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang
kalender (25 September s.d. 8 November
mempunyai tugas merumuskan peraturan
2007). Pekerjaan tersebut telah dinyatakan
perundang-undangan,
selesai yang dinyatakan dalam Berita
memberikan
oleh PT Sandi Perkasa dengan kontrak No. 508/077.72 tanggal 25 September 2007 nilai
kontrak
sebesar
pertimbangan, bantuan dan perlindungan
Acara
hukum, mengevaluasi, mengkaji peraturan
03/BAST/BH/X/2007 tanggal 2 November
perundang-undangan, mendokumentasikan
2007 dan telah dibayar lunas dengan SPM
dan mempublikasikan produk hukum.
Nomor 00126702007 tanggal 2 November
Fungsi
2007.
Biro
Hukum
dalam
menyelenggarakan tugas tersebut, antara
Serah
Nilai
Terima
Barang Nomor
kontrak
sebesar
lain: a.Penyiapan bahan, perumusan dan
Rp2.231.625.000,00 tersebut terdiri atas
penyelesaian
perundang-
biaya produksi dua buah iklan layanan
b.Pemberian
masyarakat sebesar Rp214.500.000,00 dan
pertimbangan dan bantuan hukum kepada
biaya penayangan iklan sebanyak 320 spot
semua
sebesar
undangan
peraturan daerah;
unsur
Pemerintah
Daerah;
Rp2.020.700.000,00.
Biaya
c.Perlindungan hukum; d.Evaluasi dan
penayangan
pengkajian peraturan perundang-undangan
penayangan pada prime time sebanyak 35
Daerah; e.Dokumentasi
spot dengan harga satuan Rp9.000.000,00
dan publikasi
produk hukum dan kepustakaan hukum.
tersebut
dibedakan
atas
dan non prime time sebanyak 285 spot
Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
dengan harga satuan Rp5.000.000,00.
pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan
Berdasarkan laporan pelaksanaan yang
program
dibuat oleh Biro Hukum dan dokumen
96
Sosialisasi
Produk
Hukum
pembayaran lampiran
yang dalam
penayangan
digunakan
sebagai
pengajuan
filler
hukum
SPP,
Tujuan pemeriksaan investigatif adalah
untuk
membuktikan
adanya
tersebut
TPKKN sebagaimana dirumuskan dalam
ditayangkan di PT CTPI sebanyak 120
hipotesa awal. Tujuan ini dituangkan
spot pada tanggal 26 September s.d. 2
dalam suatu pernyataan yang secara
Oktober 2007 dan PT LM, sekarang
ringkas menggambarkan hal-hal
berubah menjadi TV One, sebanyak 200
diharapkan
spot pada tanggal 25 s.d. 30 September
pelaksanaan pemeriksaan. Dalam suatu
2007.
kasus
akan
yang
dicapai
kompleks,
yang dalam
tujuan
dapat
dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub-sub Tahap Pemeriksaan Investigatif Pra Pemeriksaan Investigatif Penelaahan informasi awal adalah untuk
menetapkan
adanya
komponen yang saling terkait untuk mencapai
tujuan
secara
keseluruhan.
alasan
Terkait dengan kasus ini, hipotesa yang
(predikasi) yang cukup kuat dan akurat
telah dibentuk kemudian dibagi menjadi
sehingga pemeriksaan investigatif dapat
dua tujuan pemeriksaan, yakni:
dilaksanakan secara obyektif dan dapat
1.
Dalam rangka untuk mengetahui
dipertanggungjawabkan. Telaah informasi
dan
yang
dengan
pengadaan
(What,
kebutuhan Biro Hukum dilakukan
Where, When, Why, Who, How/How
secara pro forma dan penentuan
Much; sesuai dengan arahan pada Petunjuk
HPS/PHS yang mengarah kepada
Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan
rekanan tertentu
dimaksud
menggunakan
adalah
analisis
5W1H
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Berdasarkan dihasilkan
telaah sebuah
5W1H
informasi
predikasi
yang
2.
menilai
apakah jasa
pekerjaan
filler
hukum
Mengetahui dan menilai adanya indikasi pemalsuan dokumen serah terima
pembayaran
yang
dirumuskan sebagai berikut: Pengeluaran
mengakibatkan pembayaran yang
belanja pengadaan jasa filler hukum
lebih
sebesar Rp2,23 milyar yang di antaranya
Rp1.129.000.000,00
diantaranya sekurang-kurangnya sebesar
dari
seharusnya
Program
Rp1,129 milyar menyimpang (predikasi)
Investigatif
dan berindikasikan tindak pidana korupsi.
mengumpulkan
sebesar
Pemeriksaan
diarahkan
untuk
bukti–bukti
dapat yang
diperlukan dalam mengungkapkan dan Persiapan Pemeriksaan Investigatif
membuktikan terjadi
setiap
secara
hipotesa rinci
yang dengan 97
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
memperhatikan: penentuan bukti yang
4. Wawancara/interogasiObjek
akan dikumpulkan dari sumber yang
interogasi,
relevan
pengadaan,
dan
tepat,
dan
penentuan
antara
lain:
panitia
pemeriksaan
barang,
hubungan bukti dengan pihak yang
pejabat terkait, Kabiro Hukum, Kabag
terkait.
Biro Hukum, serta kasubbag biro Dalam kasus korupsi pengadaan
hukum.
iklan layanan masyarakat Pemerintah
Sementara
untuk
tujuan
Provinsi DKI Jakarta ini, langkah
pemeriksaan 2, yakni untuk mengetahui
pemeriksaan yang dituangkan dalam P2
dan menilai adanya indikasi pemalsuan
yang terkait dengan tujuan pemeriksaan
dokumen serah terima pembayaran yang
1 yakni untuk mengetahui dan menilai
mengakibatkan pembayaran yang lebih
apakah pekerjaan pengadaan jasa filler
dari
hukum
Rp1.129.000.000,00.
kebutuhan
dilakukan
secara
Biro pro
Hukum
forma
dan
penentuan HPS/PHS yang mengarah kepada rekanan tertentu, antara lain:
investigatif, antara lain: dokumen
2. Konfirmasi
Kerja dan Syarat, Harga Perkiraan
mengenai
Sendiri, dokumen Lelang/ Kontrak.
hukum yang sah,
2. Konfirmasi ke stasiun televisi (sistem
penayangan
pembuatan filler
hukum,
serta jumlah
penayangan dan banyaknya biaya yang
3. Analisa
ke bukti
stasiun
dokumen:
dokumen
televisi
dan
4. Wawancara ke panitia pemeriksaan
pembantu dan rekanan.
memberikan keterangan terkait kasus ini. 3. Reperformance
dokumen
rekanan (CV Sandi Perkasa)
televisi
bersedia
filler
membandingkan
barang,
tidak
televisi
penayangan
dibutuhkan). Dalam proses, ada stasiun yang
terkait
dokumen pendukung lainnya).
Hukum, Kontrak Pengadaan, Rencana
proses
Langkah
pengadaan (SPM, SPP, SP2D serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro
dan
sebesar
pemeriksaan yang dilakukan dalam audit
1. Mendapatkan
1. Dokumen yang perlu didapatkan:
98
seharusnya
Setelah
bendahara
program
pengeluaran
pemeriksaan
disetujui oleh penanggung jawab maka diterbitkan surat tugas oleh Ketua BPK RI.
Rekonstruksi proses pelelangan yang
Surat tugas dari pemberi tugas memuat
bertujuan untuk melihat di mana titik
sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan
rawan peyimpangan dan dilaksanakan
berdasarkan rumusan hipotesa yang telah
pemeriksaan dokumen.
disusun oleh TPPI, dan rencana jangka
waktu pelaksanaan pemeriksaan. Surat
dengan pihak entitas yang diperiksa harus
tugas
direncanakan
pemeriksaan
investigatif
yang
agar
tidak
mengungkap
dikeluarkan oleh BPK, harus diorganisir
informasi yang diperlukan secara rinci
hingga
diterbitkannya
pemeriksaan. diketahui
Dengan
jumlah
laporan
hasil
untuk mengurangi kemungkinan pelaku
demikian
dapat
menghilangkan,
yang
memanipulasi, dan atau merekayasa bukti–
surat
tugas
diterbitkan, status penugasan atas surat tugas
yang
diterbitkan,
dan
menyembunyikan,
bukti asli.
laporan
Pelaksanaan pengumpulan bukti
pemeriksaan yang diterbitkan. Susunan
bertujuan
tim pemeriksa investigatif adalah sebagai
pemeriksaan
berikut: 1. Penanggung jawab pemeriksaan
rangka mengungkap: 1. fakta dan proses
investigatif; 2. Wakil penanggung jawab
kejadian, 2. sebab dan akibat TPKKN, dan
pemeriksaan investigatif(jika diperlukan);
3. penanggung jawab atau pihak yang
3.
terkait atas TPKKN.
Pengendali
teknis
pemeriksaan
investigatif; 4. Ketua tim pemeriksa
untuk yang
melengkapi
bukti
diperlukan
dalam
Sesuai dengan kewenangan BPK
investigative; 5. Anggota tim pemeriksa
dalam
investigatif.
pemeriksa investigatif dapat melakukan
upaya
mengumpulkan
bukti,
teknik pemeriksaan dengan melakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Berdasarkan
surat
tugas,
tim
Konfirmasi, Pengujian, Reviu analitikal, Pemeriksaan
keabsahan,
Rekonsiliasi,
pemeriksa investigatif menyelenggarakan
Penelusuran, Penghitungan kembali, dan
pertemuan dengan pimpinan dan para
Penelaahan pintas. Langkah selanjutnya
pejabat dari entitas yang diperiksa dengan
adalah melakukan analisis dan evaluasi
maksud
untuk setiap bukti yang diperoleh.
untuk
menjelaskan
tujuan
pemeriksaan yang ditetapkan dalam surat tugas
serta
memperoleh
informasi
Hasil pemeriksaan dokumen serta konfirmasi Tim Audit dengan
tambahan dari entitas yang diperiksa
PT CTPI dan TV One (dahulu PT LM)
dalam rangka melengkapi informasi yang
diketahui hal-hal sebagai berikut:
telah diperoleh sebelumnya.
a. Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh
Pembicaraan pendahuluan ini tetap
Tim BPK RI kepada PT CTPI melalui
harus dilaksanakan walaupun manajemen
Surat tanggal 11 Maret 2008 dan jawaban
puncak dari entitas yang diperiksa tersebut
pihak TPI atas konfirmasi tersebut pada
diindikasikan terlibat dalam kasus yang
tanggal 13 Maret 2008 menyatakan bahwa
bersangkutan . Pembicaraan pendahuluan
pihak TPI hanya menayangkan filler 99
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
tersebut sebanyak 11 spot berupa pada non prime time pada periode tanggal 26
b. Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh
Kepemilikan Saham dan Pemilihan Metode Nilai Wajar untuk Properti Investasi Metode penghitungan kerugian
Tim BPK RI kepada TV One (dahulu PT
negara yang diterapkan pada kegiatan
LM) melalui Surat tanggal 11 Maret 2008
filler hukum adalah dengan menghitung
mengungkapkan bahwa pihak TV One
besarnya pembayaran yang dikeluarkan
hanya
tersebut
oleh Kas Daerah dikurangi dengan biaya
sebanyak 100 spot (14 spot ditayangkan
yang dikeluarkan untuk memproduksi dan
prime time dan 86 spot ditayangkan non
menayangkan filler hukum
September s.d. 30 September 2007.
menayangkan
filler
prime time) pada periode tanggal 25
Sementara untuk pelaporan serta
September s.d. 30 September 2007 sesuai
pelimpahan
dengan jawaban TV-One pada tanggal 4
berwenang, BPK akan menyerahkan
April 2008 yang berupa invoice dan log
Laporan Hasil Pemeriksaan kepada
proof. Dengan demikian penayangan filler
pihak yang bertanggungjawab, seperti
yang dilakukan
KPK
oleh
PT
SP hanya
laporan
dan
kepada
Kepolisian
pihak
Republik
sebanyak 111 spot (TPI 11 spot + TV-One
Indonesia yang selama ini telah bekerja
100 spot) dari kesepakatan kontrak yang
sama dalam menangani kasus terkait
ditentukan sebanyak 320 spot sehingga
TPKKN. Auditor yang terlibat dalam
terdapat kelebihan pembayaran sebesar
tim audit investigatif akan diundang
Rp1.129.000.000,00
oleh pengadilan untuk ikut membantu
dengan
rincian
sebagai berikut.
memberikan keterangan ahli. Dalam proses
Pelaporan Pemeriksaan Investigatif BPK melaporkan indikasi unsur TPKKN
yang
ditemukan
dalam
pemeriksaan investigatif kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang–undangan, paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut, yaitu sejak surat pengantar laporan hasil pemeriksaan investigatif kepada
instansi
yang
berwenang
ditandatangani oleh Ketua BPK. 100
persidangan,
diundang dengan
lebih
dari
auditor
dapat
sekali
sesuai
kebutuhan
permintaan
keterangan ahli terkait dengan kasus. SIMPULAN Berdasarkan pada
bab-bab
hasil
pembahasan
sebelumnya,
maka
kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:
1.
Proses
pelaksanaan
audit
investigatif dalam kasus pengadaan
iklan layanan masyarakat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota terdiri dari 5 tahapan utama, antara
lain:
a.Pra
pemeriksaan
investigatif; b.Persiapan pemeriksaan investigatif; c.Pelaksanaan pemeriksaan investigatif.; d.Pelaporan pemeriksaan investigatif; e. Penghitungan kerugian keuangan negara. Dari proses audit investigatif yang dilaksanakan, diketahui terlah terjadi penyalahgunaan
wewenang
dan
anggaran pada proses pengadaan iklan
: 8th Edition. New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc. Brooks, R. C., Riley, R. A., & Thomas, J. (2005). Detecting and Preventing the Financing of Terrorist Action : A Role for Government Accountant. Journal of Government Financial Management . Buckhoff, T. A., & Kramer, B. A. (2011). Conducting Effective Ponzi Scheme Investigation. Journal of Forensic and Investigative Accounting , 3 (3). Crumbley, L. D. (2009). Journal of Forensic and Investigative Accounting (ISBN 0808013653).
layanan masyarakat. 2.
Terdapat
kelemahan
pada
tahapan pra pemeriksaan investigatif, yakni dalam
auditor
sedikit
terburu-buru
mengumpulkan
kecukupan
predikasi sebagai syarat melanjutkan kasus ke tahap pemeriksaan investigatif. Hal ini beresiko menimbulkan tuntutan balik terhadap institusi jika tindak
DiGabriele, J. A. (2008). an Empirical Investigation of the Relevant Skill of Forensic Accountant. Journal of Education for Business , 331-338. Golden, T. W., Skalak, S. L., & Clayton, M. M. (2006). A Guide to Forensic Accounting Investigation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Harris, C. K., & Brown, A. M. (2000). The Qualities of A Forensic Accountant. CPA Journal , 71, 2-3.
pidana korupsi tidak dapat dibuktikan secara sempurna.
DAFTAR PUSTAKA ACFE. (2012). Report to the Nations, Fraud and Abuse. Austin, Texas: Association of Certified Fraud Examiner. Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination : 4th Edition. Ohio: South Western CollegeCengage Learning. Arens, A. A., & Loebbecke, J. K. (2000). Auditing: An Integrated Approach
Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. Journal of Forensic and Investigative Accounting , 3 (3). Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2012. (2013). Badan Pusat Statistik : Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XVI . Jumansyah, Dewi, N. L., & Em, T. K. (2011). Akuntansi Forensik dan Prospeknya Terhadap Penyelesaian Masalah-masalah Hukum di Indonesia. Problematika Hukum
101
Media Riset Akuntansi, Vol.6 No.2 Agustus 2016
dalam Implementasi Bisnis dan Investasi. Jakarta. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif. (2008). Jakarta, Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 926 K/PID.SUS/2011 Tentang Kasus Pengadaan Filler Iklan Layanan Mssyarakat Biro Hukum Pemprov DKI Ramaswamy, L. (2005). Corporate Governance and the Forensic Accounting. CPA Journal , 75, 6870. Rezaee, Z., & Kedia, B. L. (2012). Role of Corporate Governance Participants in Preventing and Detecting Financial Statements Fraud. Journal of Forensic and Investigative Accounting , 4 (2). Schilit, H. (2006). Financial Shenanigans: How To Detect Accounting Gimmicks and Fraud in Financial Reports. New York: McGraw-Hill. Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business. New York: John Wiley. Silverstone, H., & Sheetz, M. (2007). Forensic Accounting & Fraud Investigations for Non-Experts. New York: John Wiley. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
102
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Wahito, M. N. (2012). Seminar "Memahami dan Mencegah Fraud". Jakarta, Indonesia: Universitas Bakrie. Wells, J. T. (2007). Principles of Fraud Examination. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc. Widjajatunggal, A. (2009). Pokok-pokok Audit Kecurangan. Jakarta: Harvarindo.
