MEDIA. Pertemuan G20 dan Peran Indonesia. Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

VOLUMEVIII VIII||NO. NO.67 67//MARET MARET2013 2013 VOLUME

MEDIA T R A N S P A R A N S I

I N F O R M A S I

K E B I J A K A N

F I S K A L

Pertemuan G20 dan Peran Indonesia

1 ISSN 1907-6320 MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 67 / Maret 2013

Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 pada Kamis (21/3) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Foto: Langgeng Wahyu. P

2 MediaKeuangan


daftar isi LINTAS PERISTIWA (6-7) AGENDA BULAN DEPAN (8) LAPORAN UTAMA 12 15 18

Hasil Kesepakatan G20 dan Peran Indonesia Indonesia dalam G20 Infrastruktur untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

REPORTASE 21 23

Asian Development Forum Keempat Menjaring Kakap: KPKNL Jakarta V Mengejar Debitur Nakal

RENUNGAN 41 Tergesa-gesa INSPIRASI 42

Agar Penerimaan Negara Tercatat Baik

RESENSI (44-45) CELENGAN 46

Efek Demam Tayangan X-Factor

BUNG PISKAL (47)

WAWANCARA 25

Wakil Menteri Keuangan Jepang, Mr. Takehiko Nakao: Asia adalah Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global

PROFIL 27

Dari Pelabuhan Sampai Pengadilan

INFO KEBIJAKAN 32

Ekonomi Dunia Bertumpu pada Emerging Economy

OPINI 35

Tinggalkan Anggaran Tradisional, Perkuat Anggaran Berbasis Kinerja

REVIEW 38

PMK Nomor 37/PMK.04/2013

3 MediaKeuangan


4 MediaKeuangan


Pertemuan G20 dan Peran Global Indonesia

B

erbagai forum dan kerja sama internasional yang melibatkan Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa peran kita dalam kancah global, khususnya di bidang ekonomi, semakin diakui. Pertengahan Februari lalu, misalnya, pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Moscow, Rusia, Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Bersama (co-chairs) studi grup pembiayaan untuk investasi jangka panjang berpasangan dengan Jerman. Ini keputusan penting bagi Indonesia mengingat kita adalah inisiator diterima dan dibahasnya agenda infrastructure financing dalam pertemuan-pertemuan G20 di bawah Presidensi Rusia sepanjang tahun ini. Penunjukkan Indonesia merupakan hasil diplomasi panjang dan konsisten yang telah dilakukan sejak pertemuan G20 tahun 2011 di bawah Presidensi Prancis dan pertemuan G20 tahun 2012 di bawah Presidensi Mexico. Sebagai Ketua Bersama, Indonesia dan Jerman akan memimpin pertemuan-pertemuan koordinasi regular dengan organisasiorganisasi internasional seperti World Bank, OECD, dan IMF dalam rangka merumuskan arah pembahasan dan pembiayaan infrastruktur ke depan. Target yang diberikan kepada studi grup ini adalah tersusunnya High Level Principles of Long Term Investment Financing by Institutional Investors yang akan disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada bulan September mendatang. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat bermanfaat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pada forum kerja sama yang lain tahun ini, yaitu Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC), Indonesia terpilih sebagai Ketua. Beberapa isu utama yang dibahas di Forum G20 menjadi fokus pembahasan pula dalam Forum APEC, misalnya terkait pembiayaan infrastruktur, keuangan inklusif, social security, dan pembiayaan perdagangan. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa perjuangan Indonesia dalam Forum G20 terkait pembiayaan infrastruktur juga diperjuangkan dalam Forum APEC. Nantinya hasil kesepakatan APEC akan dibawa pada Forum

www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

G20. Begitu juga halnya dengan agenda pembiayaan perdagangan yang pembahasannya di Forum APEC sudah lebih maju. Hasil kesepakatan APEC di bidang ini menurut rencana juga akan di bawa ke Forum G20. Indonesia, pada tanggal 13-14 Maret lalu, juga baru saja menjadi tuan rumah pertemuan 4th Asian Development Forum (ADF). Pada pertemuan yang dibuka dan dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar ini, tema yang diambil adalah “Asian Input toward Post 2015 Development Agenda and The Post-Busan Global Partnership”. Forum ADF sangat penting sebagai pendukung dan penyedia rekomendasi dari negara-negara Asia untuk Post 2015 High Level Panel yang akan berlangsung di Bali pada akhir Maret. Yang juga tak kalah penting adalah penandatanganan Host Country Agreement antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan Islamic Development Bank (IDB) Group yang diwakili oleh Presiden Ahmed Mohammed Ali Al-Madani di Jakarta, akhir Februari. Penandatanganan tersebut menandai pembukaan IDB Group Country Gateway Office di Indonesia serta penandatanganan pembiayaan untuk sindikasi oleh Islamic Corporation for the Development (ICD) selaku unit dari IDB Group untuk sektor swasta Indonesia. Berita terkait penyelenggaraan ADF dan pembangunan kantor IDB dapat Anda temukan pada Rubrik Reportase dan Lintas Peristiwa. Yang spesial dari Media Keuangan edisi Maret adalah wawancara khusus kami dengan Wakil Menteri Keuangan Jepang, Takehiko Nakao. Nakao berbicara soal beberapa isu penting, diantaranya adalah input negara-negara Asia pada Forum ADF, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Asia, dan visi-misinya sebagai calon presiden Asian Development Bank. Akhirnya, jangan lewatkan pula rubrik-rubrik khas Media Keuangan lainnya. Selamat membaca!

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Agus DW Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Sri Marjati (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Zachrony, Nico Aditia, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S, Pradany H, Athiah L, Farida R Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MediaKeuangan


Lintas Peristiwa

Menkeu Tandatangani HCA untuk Peresmian CGO IDB di Jakarta 28 /2

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menandatangani Host Country Agreement (HCA) untuk peresmian Country Gateway Office (CGO) Bank Pembangunan Islam (IDB) di Jakarta, Kamis (28/2). Keberadaan CGO IDB diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk IDB Group, sehingga meningkatkan keterlibatan lembaga pembiayaan internasional ini di sektor publik dan swasta di Indonesia.

11 Pejabat Eselon 1 Kemenkeu Tandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2013 6 /3

6 MediaKeuangan


11 Pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan menandatangani kontrak kinerja dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo di Aula Djuanda I Kemenkeu, Jakarta, Rabu (6/3). Kontrak kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja strategis yang akan dicapai selama tahun 2013 dan tolak ukur keberhasilan Kementerian Keuangan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun 2013.

Kembangkan SDM Daerah, Kemenkeu Tandatangani MoU dengan Pemprov Sulsel 8 /3

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur STAN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulsel, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan SDM di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah di Makassar, Jum’at (8/3). Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo yang turut hadir dalam acara tersebut menekankan bahwa ke depan Kemenkeu akan melajutkan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Di harapkan, melalui kesepakatan ini, kota Makassar dapat menjadi pusat penyelenggaraan pendidikan dan dan pelatihan keuangan negara/daerah di Wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Gagalkan Ekspor Ilegal 20 /3

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menggagalkan upaya ekspor ilegal rotan dan kayu gelondongan sebanyak 17 kontainer ukuran 40 feet dan 20 feet asal Cina. Barang senilai lebih dari Rp2,3 miliar ini ditegah pada Rabu (20/3). Rincian dari barang barang yang ditegah adalah rotan olahan dan kupa sebanyak 11 kontainerukuran 40 feet, dan kayu pacakan, bongkahan dan gelondongan (jenis Sonokeling, Cendana dan Gaharu) sebanyak 6 kontainer ukuran 20 feet. Petugas menduga bahwa para pelaku telah melakukan perencanaan matang karena ada banyak nama perusahaan yang dipakai sebagai eksportir.

Pemerintah, PT PLN, dan UPKP4 Sepakati SLA Untuk Meningkatkan Rasio Elektrifikasi 22 /3

Pemerintah bersama dengan PT PLN (Persero) dan Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UPKP4) menyepakati “Service Level Agreement” (SLA) di Istana Wakil Presiden pada Jumat (22/3). Kesepakatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan mencapai kebijakan subsidi listrik yang lebih sehat serta berkeadilan. Menurut Wakil Presiden Boediono, skema SLA ini adalah bentuk inovasi yang diharapkan bisa menghasilkan ‘output’ kinerja yang lebih baik. Ikut hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

7 MediaKeuangan


DJPU: Sosialisasi SBN dan SUN di Universitas Lambung-Mangkurat Banjarmasin (25/4)

Itjen: Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (27/4)

DJBC:

Custom Goes to Campus di Manado dan Surabaya (18 dan 25/4)

Setjen: Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di Surabaya dan Jakarta (5-6 dan 12-13/4)

DJKN: Sosialisasi Pejabat Lelang (2/4)

DJP: Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

BKF: APEC’s Workshop on Infrastructure (22-23/4)

Agenda

Kementerian Keuangan

8 MediaKeuangan


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

9 MediaKeuangan


SEJARAH G20 G20 merupakan kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Keanggotaan 20 negara G20 ditetapkan berdasarkan mempertimbangkan skala ekonomi negara masing-masing, termasuk produk domestik bruto dan volume transaksi dagang di pasar internasional, dimana seluruh PDB anggota negara G-20 itu mewakili 85 % produk domestik bruto (PDB) dunia. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

1974

1975

1976

Kiris ekonomi dunia akibat melonjaknya harga minyak dunia.

Pemimpin dari 6 negara industri maju (AS, Prancis, Inggeris, Jerman, Jepang dan Italia) berkumpul di Rambouillet Prancis 1975 untuk mencari solusi.

Terbentuklah kelompok 7 negara G7—’G’ dalam G20 adalah huruf pertama dari kata ‘Group’ yang berarti ‘Kelompok’

1997

1999

2008

Krisis keuangan melanda Asia pada, muncul ide perlunya kerjasama internasional di antara negara industri maju dan sedang berkembang.

Menteri Keuangan dari negara G7 dan beberapa negara berkembang terkemuka berkumpul bersama dan sepakat tentang diadakannya pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 20 Negara Ekonomi Dunia Utama G-20.

WASHINGTON D.C. AS, Peluncuran Konferensi Tingkat Tinggi G20. Agenda: pembahasan cara mengatasi krisis keuangan internasional

2009.04

2009.09

2010.06

LONDON INGGRIS, Agenda: peninjauan hal-hal yang telah disepakati dan menyediakan tindakan tambahan untuk menanggulangi resesi ekonomi.

PITTSBURGH AS, penetapan G20 sebagai forum utama untuk membahas masalah perekonomian dunia dan mengadakan pertemuan secara reguler.

TORONTO KANADA, Agenda: meningkatan kepemiminan global sebagai ajang utama untuk mengkoordinasikan masalah ekonomi dunia.

2010.11

2011.11

2012.06

SEOUL KOREA: Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan tidak seimbang, pemimpin sepakat untuk mengembangkan pandangan umum mereka untuk memenuhi tantangan baru dan membuat jalan untuk yang kuat serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang melampaui krisis.

CANNES, FRANCE: Akibat melemahnya pemulihan global, G20 menyetujui beberapa rencana Aksi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja untuk mengatasi kerentanan jangka pendek dan jangka menengah serta memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi.

LOS CABOS, MEXICO: Agenda: mendorong pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, dalam kondisi ekonomi yang menantang: pemulihan global telah terus menghadapi sejumlah tantangan, tensi pasar keuangan yang tinggi, dan ketidakseimbangan fiskal dan keuangan.

10 MediaKeuangan


PERTUMBUHAN GDP NEGARA G20

KANADA 2012 2011 2010

MEKSIKO 2012 3.9 2011 3.9 2010 5.5

INGGRIS 1.84 2.57 3.17

2012 2011 2010

AMERIKA SERIKAT 2012 2.2 2011 1.8 2010 2.4

0.2 0.9 1.8

PERANCIS 2012 0.1 2011 1.7 2010 1.7

BRAZIL 2012 2011 2010

0.87 2.76 7.59

ARGENTINA 2012 2 2011 8.9 2010 9.1

UNI EROPA 2012 -0.6 2011 1.4 2010 2

RUSIA

JERMAN

CINA

2012 2011 2010

2012 2011 2010

0.7 3.0 4.2

2012 7.8 2011 9.3 2010 10.4

TURKI ITALIA 2012 2011 2010

-2.4 0.4 1.7

3.4 4.3 4.5

2012 2011 2010

INDIA 3.0 8.5 9.2

2012 2011 2010

KOREA SELATAN JEPANG 2012 2 2012 2.05 2011 3.6 2011 -0.60 2010 6.3 2010 4.65

5.15 7.30 8.93

INDONESIA 2012 6.23 2011 6.49 2010 6.23

SAUDI ARABIA 2012 5.97 2011 7.06 2010 5.12

AFRIKA SELATAN 2012 2.58 2011 3.48 2010 3.08

AUSTRALIA 2012 3.58 2011 2.45 2010 2.63

POPULASI CINA

1.343.239.923

TURKI

79.749.461

INDIA

1.205.073.612

PERANCIS

65.630.692

UNI EROPA

503.492.041

INGGRIS

63.047.162

AMERIKA SERIKAT

313.847.465

ITALIA

61.261.254

INDONESIA

248.645.008

KOREA

48.860.500

BRAZIL

199.321.413

AFRIKA SELATAN

48.810.427

RUSIA

142.517.670

ARGENTINA

42.192.494

JEPANG

127.368.088

KANADA

34.300.083

MEKSIKO

114.975.406

SAUDI ARABIA

26.534.504

JERMAN

81.305.856

AUSTRALIA

22.015.576

sumber: Bloomberg, IMF, dan G20 11 MediaKeuangan


Laporan Utama

Hasil Kesepakatan G20 dan Peran Indonesia Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berkumpul di Moscow, Rusia, pertengahan Februari lalu. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Pada pertemuan sepanjang tanggal 15-16 Februari itu, sejumlah isu penting mulai dibahas, antara lain sebagai materi persiapan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang bakal digelar September mendatang.

P

eran serta dan perjuangan kepentingan Indonesia di Forum G20 semakin membesar. Pada masa presidensi Rusia sepanjang tahun ini, Indonesia akan kembali merekomendasikan peningkatan transparansi harga pasar energi dan komoditi yang selalu disampaikan pada pertemuan-pertemuan G20 sepanjang tahun 2012. Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro yang diwawancarai Media Keuangan mengungkapkan bahwa isu ini amat penting karena volatilitas harga komoditi dan energi yang disebabkan oleh tindakan spekulan telah memberikan dampak pada merosotnya angka pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama juga meningkatkan populasi kemiskinan di negara-negara berkembang.

12 MediaKeuangan


“Dalam laporan World Bank disebutkan bahwa peningkatan harga dunia terkait komoditas seperti gula, minyak goreng, kacang kedelai, dan jagung menyebabkan inflasi dalam negeri secara rata-rata sebesar satu persen,” ungkap Bambang. Terlebih bagi negara yang masih memberikan subsidi minyak bumi seperti Indonesia, kenaikan harga komoditas yang mendadak akan berdampak besar terhadap anggaran belanja. Indonesia berpandangan bahwa penguatan regulasi dan supervisi dalam perdagangan komoditas termasuk komoditas pangan dan energi diperlukan untuk membatasi aksi spekulasi yang tidak transparan. Penentuan harga dan ketersediaan komoditas yang saat ini cukup dominan dilakukan oleh

Teks

Dwinanda Ardhi

Price Reporting Agencies untuk pelaku pasar dipandang perlu diawasi. Sementara terkait inisiatif transparansi pasar energi telah diwujudkan melalui perbaikan Joint Organisations Data Initiative (JODI)-Oil Database yang selanjutnya akan dikembangkan prinsip-prinsipnya untuk JODI-Coal Database.”Tahun ini G20 berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sistem konsolidasi dan akurasi data yang ada. Terutama untuk memperbaiki timeliness, completeness, dan reliability database dimaksud,” ujar Bambang. Ditemui ditempat terpisah, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Andin Hadiyanto menambahkan bahwa ketersediaan energi

Teks

G20 Officials, Dok. Biro KLI

dalam jangka panjang sangat penting untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi dan dinamis, selain ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang handal.”Ketiga hal tersebut merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, khususnya di negara berkembang,” kata Andin. Dia menambahkan bahwa transparansi harga, baik energi maupun non-energi akan sangat signifikan peranannnya terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi, khususnya untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Isu-isu utama Dalam pertemuan Moscow, sejumlah isu yang didiskusikan antara lain menyangkut penyelesaian krisis dan peningkatan pertumbuhan ekonomi global, stabilisasi keuangan internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Terkait perkembangan ekonomi global, Bambang mengungkapkan bahwa para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 sepakat untuk mempertegas komitmen program reformasi struktural yang mampu mendukung sistem keuangan publik yang berkelanjutan.”Penegasan ini dilakukan dengan membangun roadmap implementasi yang lebih jelas dan terarah dimana negara-negara maju akan melaksanakan program kebijakan fiskal jangka menengah secara kredibel,” ujar Bambang. Selain itu, mereka juga akan berupaya memelihara stabilitas harga di pasar domestik dan meminimalisasi dampak rambat kebijakan negatif ke negara-negara lain. Sementara negara-negara yang memiliki ruang fiskal relatif lebih lebar diharapkan tetap pada komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan domestik. Terkait isu peningkatan ekonomi global, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang hadir sepakat untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan nilai tukar pasar fleksibel yang sepenuhnya

melalui mekanisme pasar.”Negara anggota G20 diminta untuk menghindari kebijakan moneter dengan cara competitive devaluation karena dapat memperburuk upaya pemulihan krisis, meningkatkan risko pertumbuhan, serta berdampak negatif kepada perekonomian negara anggota lain, khususnya terkait volatilitas aliran modal,” ungkap Andin. Lebih jauh, pertemuan Moscow juga mendorong agar komitmen “The 2010 IMF Quota and Governance Reform” dapat segera diselesaikan. Negara-negara yang belum meratifikasi diharapkan segera menyampaikan surat ratifikasi.”Hingga saat ini baru sekitar 70 persen hak suara (vote) dari negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi reformasi tata kelola dan hak suara IMF,” ujar Bambang. Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 15 persen hak suara tambahan untuk dapat merealisasikan reformasi tersebut oleh IMF. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat agar kesepakatan IMF Quota Review ke-15 dapat dicapai paling lambat pada bulan Januari 2014. Yang juga menjadi agenda pembahasan adalah reformasi sektor keuangan global. Dalam pertemuan Moscow, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 menyambut baik pendirian Financial Stability Board (FSB) sebagai entitas legal. Dengan status baru hukum baru, FSB diharapkan dapat meingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan dan implementasi kebijakan regulasi keuangan. Bambang mengungkapkan bahwa FSB diharapkan segera melakukan evaluasi atas struktur keterwakilan para anggotanya yang saat ini belum merepresentasikan kesetaraan diantara para anggota yang berasal dari negara-negara G20 seperti Indonesia.”Struktur keterwakilan diharapkan selesai paling lambat pada tahun 2014,” ujar Bambang. Kesepakatan lain di bidang reformasi sektor keuangan global antara lain dukungan terhadap implementasi kerangka kerja Basel III untuk meningkatkan struktur permodalan

"Penegasan ini dilakukan dengan membangun roadmap implementasi yang lebih jelas dan terarah dimana negaranegara maju akan melaksanakan program kebijakan fiskal jangka menengah secara kredibel." Bambang Brodjonegoro, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

perbankan dan komparabilitas pengelolaan risiko aset yang dimiliki perbankan. Terkait dengan hal ini, FSB diharapkan dapat menyelesaikan penyusunan rencana operasionalisasi penyelesaian penanganan SIFIs (Systematically Important Financial Institutions) paling lambat akhir bulan Juni 2013. Selanjutnya, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 menekankan pentingnya negara-negara di dunia menyelesaikan legislasi agar reformasi yang disepakati atas over the counter (OTC) pasar derivatif dapat diimplementasikan. Dengan telah terbentuknya komite pengawasan peraturan atas Global Legal Entitiy Identifier pada bulan Januari 2013, mereka mengharapkan teralisasinya lembaga LEI pada bulan Maret mendatang agar dapat dimulainya sistem LEI secara global. Yang tidak kalah penting, Pertemuan Moscow juga mendukung implementasi FSB roadmap untuk mengurangi ketergantungan kepada lembaga pemeringkat kredit. Dukungan juga

13 MediaKeuangan


diberikan kepada Financial Action Task Force (FATF) untuk melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap negara-negara yang berisiko tinggi melalui strategi Anti Money Laundering/Counter-Terorist Financing. Adapun FATF saat ini sedang melakukan revisi proses asesmen yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2013.

Studi grup Di luar pembahasan isu-isu utama, Pertemuan Moscow juga menghasilkan keputusan menunjuk Indonesia sebagai Ketua Studi Grup Pembiayaan Investasi Jangka Panjang bersama Jerman. Indonesia terpilih secara aklamasi. Bambang memaparkan bahwa penunjukkan ini merupakan hasil dari diplomasi yang cukup panjang dan konsisten yang telah dilakukan sejak pertemuan-pertemuan G20 tahun 2011 di bawah Presidensi Perancis dan dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan G20 di bawah Presidensi Mexico. Upaya-upaya penyediaan dana investasi jangka panjang dipandang penting untuk

"Tantangan pembiayaan investasi jangka panjang bukan tantangan hanya beberapa negara, tapi tantangan dunia." Djisman Simanjuntak, Pengamat Ekonomi Senior Centre for Strategic and International Studies

14 MediaKeuangan


menjadi perhatian negara-negara anggota G20. Andin menambahkan bahwa upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan inovasi produk-produk sektor keuangan, pemberian fasilitasi, dan juga asistensi dari negara maju ke negara berkembang. Sebagai ketua, Jerman sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang akan memberikan sumbangan berarti dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan untuk investasi secara komprehensif atas isu-isu yang dihadapi negara-negara berkembang dan negara maju, termasuk dalam pencarian solusi yang sinergis.”Keaktifan Indonesia sebagai ketua juga akan meningkatkan profil dan eksposur di mata internasional,” ungkap Andin.

mengungkapkan bahwa mengharapkan international financial institutional juga tidak realistis.”Jadi tantangan pembiayaan investasi jangka panjang bukan tantangan hanya beberapa negara, tapi tantangan dunia,” ungkapnya. Studi grup pembiayaan investasi jangka panjang diharapkan menghasilkan High Level Principles of Long Term Investment Financing by Institutional Investors. Prinsipprinsip ini akan disampaikan pada saat KTT G20 dan diharapkan bermanfaat bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Kerja sama APEC dan G20 Sementara menurut Bambang, dengan terpilih sebagai Ketua Bersama, Indonesia dapat meingkatkan peran strategis dalam kerja sama internasional. Apalagi nantinya Indonesia akan banyak bekerja sama dengan organisas-organisasi internasional dalam proses pembahasan isu di bidang pembiayaan jangka panjang. Pengamat ekonomi senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Djisman Simanjuntak memberikan pandangannya soal studi grup ini. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan fokus yang besar pada pembahasan kerangka kerja sama Public Private Partnership (PPP).”Dimana-mana sekarang ini pemerintah berhadapan dengan fiscal space yang sangat sempit,” kata Djisman. Jika di Indonesia fiskal yang sempit disebabkan karena pengeluaran subsidi, di negara-negara lain keterbatasan ruang fiskal diakibatkan oleh pengeluaran sosial yang menjadi konsekuensi logis social protection dan social security system yang telah dijalankan sejak lama. Pemerintah di berbagai negara saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk menyediakan dana pembangunan infrastruktur yang besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendanaan investasi swasta. Djisman

Selain menjadi anggota G20, Indonesia tahun ini terpilih sebagai Ketua AsiaPasific Economic Coperation (APEC). Andin mengungkapkan bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan Indonesia yang menyangkut kepentingan dunia internasional.”Anggota APEC irisan dengan anggota G20. Ini momentum kita untuk meng-goal-kan hal-hal yang menjadi interest kita dan kebetulan menjadi interest global,” ujar Andin. Beberapa isu utama di G20 yang juga menjadi agenda utama pemerintah selaku Ketua APEC diantaranya menyangkut pembiayaan infrastruktur, keuangan inklusif, social security, dan pembiayaan perdagangan. Melengkapi pernyataan Andin, Bambang menambahkan bahwa Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah menggunakan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam Forum G20 dan APEC. Misalnya adalah perjuangan Indonesia dalam Forum G20 terkait pembiayaan infrastruktur juga akan diperjuangkan di Forum APEC.”Bahkan isu ini didiskusikan lebih intens di Forum APEC. Nantinya hasil kesepakatan APEC akan diperjuangkan di Forum G20,” pungkas Bambang.

Indonesia dalam G20 Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam forum internasional khususnya dalam forum G20. Selain memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Indonesia ‘diharapkan’ dapat memadukan kepentingan negara-negara berkembang secara umum dan kepentingan-kepentingan negara-negara di Asia Tenggara (emerging economy).

G

-20 merupakan terobosan baru dalam kerja sama multilateral. Keduapuluh anggota yang termasuk didalamnya menguasai sekitar 85 persen perekonomian dunia. Hal ini ditandai dengan skala tinggi dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), populasi, penguasaan aliran investasi asing, pasar, dan perdagangan dunia. Asumsinya, jika perekonomian kedua puluh negara ini sehat, maka perekonomian dunia pun stabil. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang signifikan, dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Indonesia juga memiliki statistik rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Inilah yang menjadi dasar Indonesia dapat menjadi anggota G-20 tetap sejak forum antar negara ini dibentuk 14 tahun silam. Indonesia secara konsisten telah aktif dalam seluruh kerja sama G20, baik kerja sama dalam bidang keuangan maupun kerja sama non-keuangan, termasuk partisipasi dalam semua proses peer-review process of past commitments (the Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth). Indonesia mengikuti prinsip-prinsip Global Partnership on Financial

Selain itu, Indonesia baru saja menyelesaikan proses ratifikasi pada penerimaan Reformasi IMF’s Executive Board Reforms. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 89 tahun 2012 tentang perubahan anggaran persetujuan IMF’s Board Reform. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung proses IMF reform melalui peningkatan legitimasi dan akuntabilitas IMF.

Tiga prioritas agenda

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (Persen) Lapangan Usaha 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

Inclusion untuk mengembangkan Strategi Nasional untuk financial inclusion. Indonesia juga mengakui peran penting dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

2008

2009

2010

2011* 2012**

4.83

3.96

3.01

3.37

3.97

0.71

4.47

3.86

1.39

1.49

3.66

2.21

4.74

6.14

5.73

10.93

14.29

5.33

4.82

6.40

7.55

7.07

6.95

6.65

7.50

6.87

1.28

8.69

9.17

8.11

16.57

15.85

13.41

10.70

9.98

8.24

5.21

5.67

6.84

7.15

6.24

6.42

6.04

6.75

5.24

Sumber: Badan Pusat Statistik

Teks

Iin Kurniati

16 Februari lalu, Menteri Keuangan, Agus D W Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mewakili Indonesia dalam pertemuan Ministers of Finance and Governors of Central Bank Meeting (MGM) di Central Exhibition Hall Manezh, Moscow, Rusia. MGM tersebut berupaya mendiskusikan isu-isu utama penyelesaian krisis global, peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia, stabilisasi keuangan internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Sebelum pelaksanaan MGM, menurut Staf Ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, Andin

15 MediaKeuangan


Posisi Indonesia adalah mendukung dilanjutkannya pelaksanaan G20 Financial Inclusion Peer Learning Program sebagai salah satu inisiatif untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam upaya meningkatkan nilai serta interaksi negara anggota.

Hadiyanto yang turut hadir dalam MGM, dilakukan pula pertemuan para Deputi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, sejumlah pertemuan kelompok kerja G20, serta pertemuan yang digagas oleh lembaga kajian keuangan internasional. “Sebelumnya, tingkat deputi membahas agenda yang hampir sama dengan yang di tingkat menteri. Mulai dari global economic outlook, kemudian membahas long-term financing for investment, governance borrowing debt, serta international financial architecture,” ujar Andin. Dalam pertemuan MGM, Indonesia mengusung tiga prioritas agenda yang akan diperjuangkan untuk diterima sebagai bagian dari kesepakatan G20 tahun 2013. Ketiga prioritas tersebut yaitu pembahasan isu pembiayaan infrastruktur untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi global, penguatan komitmen di bidang keuangan inklusif, dan mendukung pembahasan reformasi regulasi keuangan global yang lebih fair dan berimbang dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Pembiayaan infrastruktur Data Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebutkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 mencapai Rp1.924 triliun. Sementara dana yang terpenuhi dari APBN, APBD maupun BUMN dan swasta baru mencapai Rp1.600 triliun atau 83 persen sehingga menimbulkan gap pembiayaan infrastruktur sebesar Rp324 triliun atau 17 persen. Dari data tersebut, Indonesia menyadari bahwa pembiayaan infrastruktur belum maksimal meskipun beberapa organisasi keuangan internasional telah memberikan kontribusi. Maka, salah satu poin penting yang ditekankan untuk didiskusikan lebih intensif dalam Leader Summit (KTT) di St Petersburg September mendatang yakni pembiayaan infrastruktur. Fokus dalam pembiayaan infrastruktur ini juga sejalan dengan salah satu agenda dalam pertemuan MGM mengenai pentingnya ketersediaan pendanaan investasi jangka panjang

16 MediaKeuangan


untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik negara-negara anggota G20. Beberapa upaya dalam meningkatkan porsi pendanaan untuk infrastruktur dapat dilakukan oleh pemerintah, institutional investor, dan lembaga keuangan multilateral. Konsistensi Indonesia menyuarakan pentingnya pembiayaan bagi investasi jangka panjang untuk emerging economy, khususnya infrastruktur membuat Indonesia terpilih menjadi co-chair bersama Jerman untuk memimpin Study Group Financing for Invesment (SGFI). Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro yang ditemui Media Keuangan dalam kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa Indonesia dan Jerman telah mengadakan pertemuan pertama SGFI di Berlin beberapa waktu lalu. Indonesia akan mendorong kebutuhan emerging economy, sedangkan Jerman akan fokus pada kebutuhan negara maju. “Kita sudah membagi tugas, nanti Jerman fokus pada informal financing investment in general kalau kita (Indonesia) fokus pada financing infrastructure investment,” lanjut Bambang. SGFI akan berkolaborasi dengan World Bank, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), United Nation (UN), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan sejumlah organisasi internasional (IOs) lainnya untuk menentukan arah pembahasan dan pembiayaan infrastruktur ke depan. Salah satu target SGFI yakni menjalin kerja sama dengan OECD untuk menghasilkan prinsip-prinsip utama investasi jangka panjang dengan pendanaan oleh para institusi investor. Kemudian, OECD akan menyampaikan laporan analisis mengenai pengembangan instrumen alternatif pembiayaan dan insentif infrastruktur serta optimalisasi dana pensiun guna mendukung pembiayaan infrastruktur jangka panjang.

Sementara itu, FSB akan berperan sebagai lembaga yang memonitor dampak reformasi regulasi keuangan terhadap arus pendanaan investasi jangka panjang. Lembaga Keuangan Multilateral dan Regional (Multilateral and Regional Development Banks/MDBs) juga diminta meningkatkan peranannya dalam memobilisasi pembiayaan jangka panjang, termasuk melalui Kemintraan Publik dan Swasta (Public Private Partnerships). MDBs juga diminta membantu salam satu kelemahan dalam proyek infrastruktur seperti penyiapan dan desain proyek. Beberapa mekanisme pendanaan seperti Local Currency Bond Market (LCBM), pasar modal, dan investor institusional seperti dana pensiun, juga terus didorong untuk mendukung pembiayaan infrastruktur.

Financial Inclusion Pada KTT G20 di Loz Cabos tahun 2012 lalu, Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Mexico dan Chilie telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung peningkatan kerja sama dalam memajukan keuangan inklusif. Pembahasan mengenai financial inclusion tersebut dilanjutkan pada presidensi Rusia tahun ini. Menurut Bambang, posisi Indonesia adalah mendukung dilanjutkannya pelaksanaan G20 Financial Inclusion Peer Learning Program sebagai salah satu inisiatif untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam upaya meningkatkan nilai serta interaksi negara anggota. “Gerakan internasionalnya, salah satunya dimulai dengan financial education terlebih dahulu. Intinya Indonesia partisipan aktif dalam gerakan financial inclution international itu,” tegas Bambang. Tujuannya untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk kelompok terlayani (marginal) untuk memperkuat fondasi sistem keuangan, membangun ketahanan pertumbuhan ekonomi dan mencegah krisis global. Disisi lain, Indonesia juga mendukung Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), melalui promosi pengembangan national strategy for financial inclusion dan pembentukan sebuah komite koordinasi nasional.

Financial Regulation Pembahasan financial regulation dalam G20 dilakukan melalui mekanisme pembahasan di FSB. Nanti hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 untuk mendapatkan persetujuan. Terkait hal ini, Indonesia mengusulkan agar mekanisme pembahasan financial regulation ini dapat dilakukan secara working group. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan lebih besar dan waktu yang cukup luas bagi G20 untuk membahas secara lebih mendalam dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Terakhir, Indonesia melihat pentingnya keterwakilan yang setara pada pengambilan keputusan di FSB bagi seluruh anggota G20. Saat ini, negara-negara lain memiliki 2-3 kursi di FSB, sedangkan Indonesia hanya memiliki satu kursi keanggotaan di FSB yang diwakili oleh Bank Indonesia.

Capaian Indonesia dalam G20 2008 Indonesia adalah co-chair MDBs’ Reform Working Group bersama dengan Perancis Hasil: Rekomendasi untuk melakukan reformasi tata kelola dari Bank Pembangunan Multilateral (the world bank and regional development banks).

2011 Indonesia adalah co-chair Anti Corruption Working Group bersama dengan Perancis

Indonesia adalah co-chair Study Group on Fossil Fuel Subsidies bersama dengan Amerika

Hasil: Kerangka kerja legislatif internasional (UNCAC dan konvensi OECD), pembentukan langkah-langkah nasional untuk mencegah dan memberantas korupsi, pembentukan kerja sama internasional (UNCAC yang mempromosikan ketentuan dan penandatanganan perjanjian bilateral dan multilateral yang berkaitan dengan ekstradisi, bantuan hukum dan pemulihan aset), serta kemitraan publik-swasta (PPP) yang mendukung peran sektor swasta dalam memerangi korupsi.

Hasil: Mekanisme untuk meninjau sejauh mana negaranegara anggota melakukan pembatasan subsidi BBM dalam upaya penghematan bahan bakar.

2012

2013

Indonesia adalah co-chair Energy and Commodity Markets Working Group bersama dengan Inggris

Indonesia saat ini merupakan co-chair Study Group on Financing for Investment bersama dengan Jerman

Hasil: Rekomendasi tentang upaya dalam menjaga stabilitas pasar energi internasional, mengurangi volatilitas harga yang berlebihan di pasar energi, meningkatkan ketepatan waktu, kelengkapan dan keandalan JODI-Oil and JODI-Gas database.

Hasil yang diharapkan: Kerangka kerja umum dalam alternatif instrumen pembiayaan, dan pendekatan mitigasi risiko untuk pembiayaan investasi jangka panjang.

17 MediaKeuangan


Infrastruktur untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Infrastruktur yang berkualitas baik menjadi kunci utama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Semua Negara membutuhkan transportasi yang efisien, sanitasi yang baik, ketersediaan energi serta sistem komunikasi yang memadai jika mereka ingin menjadi Negara maju dan memberi standar hidup yang layak bagi rakyatnya.

I

nvestasi di bidang infrastruktur dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan karena mengarah pada peningkatan akses layanan seperti kesehatan, pendidikan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan suatu Negara untuk berdagang sekaligus menekan biaya barang dan jasa. Infrastruktur yang baik juga memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk berbisnis serta membantu memperbaiki kondisi lingkungan. Sayangnya, dibandingkan Negara berkembang lain investasi infrastruktur di Indonesia tergolong rendah dibawah 5 persen GDP. Data Tahun 2009 menunjukkan investasi Indonesia hanya sebesar 2 persen GDP. Demikian pula halnya dengan implementasi kerjasama Pemerintah dan Swasta/Public Private Partnership (PPP) dalam pengembangan infrastruktur.

"Saat ini banyak dana-dana institutional investor yang ditanam di obligasi atau saham, belum dialirkan di sektor riil." Andin Hadiyanto, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional

18 MediaKeuangan


Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak menguraikan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur 2010-2014 mencapai Rp 1.924T yang dipenuhi dari anggaran Pemerintah Pusat APBN sebesar Rp 560T (31 persen), APBD Rp 355T (30 persen), BUMN Rp 341T (18 persen) dan swasta Rp 345 T (19 persen). Masih terdapat gap sebesar Rp 324T yang diharapkan dapat dipenuhi dari skema PPP. Menurutnya, dibandingkan negara lain partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema PPP di Indonesia hanya sebesar 0,5 persen

Teks

Irma Kesuma Dewi

GDP, lebih rendah dibandingkan Thailand sebesar 1,5 persen GDP dan India lebih besar dari 4 persen GDP. Secara geografis saat ini pembiayaan infrastruktur dikaitkan dengan perkembangan wilayah, yaitu untuk daerah telah berkembang seperti Jawa dan Sumatera dibiayai dengan dana swasta, daerah sedang berkembang seperti Kalimantan dan Sulawesi dibiayai Pemerintah bersama swasta dan untuk daerah baru berkembang seperti Papua dan Maluku dibiayai Pemerintah. Lebih jauh Hermanto mengatakan, perbedaan utama antara infrastruktur negara maju dengan negara berkembang terutama berkaitan dengan kelayakan proyek, sumber pendanaan, dan industri pembiayaan yang matang. Dibandingkan dengan negara berkembang, di negara maju infrastruktur umumnya lebih layak secara finansial sehingga bisa cost recovery dan sumber pendanaan lebih beragam dilengkapi dengan kelembagaan dan perangkat hukum yang sudah berjalan baik. Infrastruktur juga menjadi salah fokus yang dibahas Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Bersama Tingkat Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central G20 di Moscow, Rusia pada 15-16 Februari 2013 lalu. Indonesia menjadi

Foto

Dok. Biro KLI

co-chairs atau ketua bersama dengan Jerman dalam study group pembiayaan untuk investasi jangka panjang (Study Group Financing for Investment/SG-FI). Dalam pertemuan ini Indonesia aktif mendorong pembahasan isu pembiayaan infrastruktur di G20 khususnya upaya untuk mencari model pembiayaan alternatif. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro Dan Keuangan Internasional, Andin Hadiyanto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa beberapa upaya dapat dilakukan oleh pemerintah, institutional investors, dan juga lembaga keuangan multilateral. “Masih ada mismatch antara ketersediaan dana dengan kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Misalnya dananya ada tetapi sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Padahal kalau kita membangun jalan misalnya, kembali pokoknya bisa dua puluh tahun lagi. Hal ini yang akan kita bahas di study group”, jelasnya. Beberapa mekanisme pendanaan seperti Local Currency Bond Market (LCBM), pasar modal, dan investor institusional seperti

dana pensiun perlu terus didorong untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Lembaga Keuangan Multilateral dan Regional (Multilateral and Regional Development Banks/MDBs) juga diminta meningkatkan peranannya dalam memobilisasi pembiayaan jangka panjang, termasuk melalui PPP. MDBs juga diminta membantu dalam satu kelemahan dalam proyek infrastruktur seperti penyiapan dan desain proyek. Dalam paparannya kepada Tim Redaksi Media Keuangan di Jakarta (18/03), Andin menilai institutional investor mempunyai potensi yang sangat besar dalam pembiayaan untuk investasi jangka panjang, mengingat dana yang dikumpulkan juga bersifat jangka panjang. Sekalipun demikian, investasi institutional investor saat ini belum optimal dalam mendukung investasi jangka panjang tersebut karena terkait dengan source of funding. Dana-dana yang dikumpulkan terutama di negara berkembang masih relatif kecil dimana saat ini pembiayaan investasi masih sangat tergantung dari dana perbankan. Untuk itu perlu dicarikan upaya pengembangan

terutama terkait insentif regulasinya agar pangsa pasarnya semakin besar. Hal lain yang tak kalah penting adalah mendorong agar institutional investor mau menanamkan dananya dalam investasi jangka panjang. “Saat ini banyak danadana institutional investor yang ditanam di obligasi atau saham, belum dialirkan di sektor riil”, kata Andin. Untuk itu perlu dilakukan review regulasi terutama terhadap peraturan-peraturan yang membatasi fleksibilitas institutional investor. Perlu dicari keseimbangan antara investasi jangka pendek yang biasanya menghasilkan return yang relatif lebih tinggi namun dengan resiko yang tinggi dengan investasi jangka panjang dengan return yang relatif lebih rendah. Pemerintah di sisi lain perlu juga meminimalisir resiko investasi jangka panjang dengan memberikan kepastian berusaha yang terjamin sehingga menarik bagi investor jangka panjang. Ditemui di tempat berbeda, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa arah Indonesia adalah lebih banyak merebut

Investasi infrastruktur Indonesia mengalami sedikit peningkatan, tetapi peningkatan tersebut lebih rendah dari periode sebelum tahun 1997. Total Investasi Infrastruktur berdasarkan sumbernya (% dari PDB) 8%

APBN

7%

APBD

Swasta

BUMN

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber: Pemerintah Pusat dan Daerah, Laporan Tahunan BUMN, Data PPI Bank Dunia untuk Investasi Sektor Swasta, Data Investasi Energi 2009.

19 MediaKeuangan


dana-dana swasta atau dana-dana surplus di Asia. “Jadi pendekatan kita lebih Asian bias atau lebih dari sisi Asia. Tapi kita juga ingin metode yang kita kembangkan di Asia bisa direplikasi di wilayah lain”, ujarnya. Disinggung soal respon lembagalembaga multilateral saat ini, Bambang menyampaikan bahwa saat ini lembaga multilateral seperti OECD dan Worldbank sudah sepakat perlunya tambahan pembiayaan. “Tinggal sekarang mencari metode apa yang kira-kira bisa dilakukan dan tidak membebani anggaran negaranegara anggota G20”, lanjut Bambang. Terkait PPP, Bambang memaparkan bahwa yang diharapkan dari proyek PPP adalah tender yang berkualitas. “Supaya tender tersebut menghasilkan sesuatu yang efisien maka harus diikuti oleh banyak peserta yang

berkualitas. Dengan demikian akan ada persaingan sengit yang akan mendorong harga lebih murah. Ini akan menguntungkan Indonesia. Misalnya jaminan menjadi lebih rendah, atau dukungan fiskal yang lebih rendah, atau malah tidak minta jaminan sama sekali. Apalagi PPP kita masih baru. Belum dikenal, masih banyak menimbulkan keraguan. Jadi kita perlu mempromosikan bahwa kita punya skema PPP yang jelas. Tapi kita ingin peserta yang masuk juga berkualitas” pungkasnya. Melengkapi pernyataan Plt. Kepala BKF, Andin menuturkan dalam hal ini memang masih ada perbedaan pandangan antara Negara maju dan berkembang. “Negara maju awalnya beranggapan dengan kita mendorong infrastructure financing ini seolah-olah Negara maju diminta bantuannya untuk memberikan pinjaman

Kekurangan Pembiayaan Infrastruktur 2000 1800 1600

Swasta

1400 1200 1000 800

Rp344,67 triliun

BUMN

Total

Rp340,85 triliun

Rp1.923,7 triliun

Diperlukan upaya ekstra dari pemerintah untuk meningkatkan pendanaan swasta.

APBD

Rp355,07 triliun

600 400

APBN

Rp559,54 triliun

200 0 Kebutuhan Investasi 2010-2014

Perkiraan Kapasitas Pembiayaan

Kebutuhan Investasi tahun 2012-2014: Target pertumbuhan 7% membutuhkan investasi sebesar USD213,3 Miliar sepanjang tahun 2010 hingga 2014

20 MediaKeuangan


Perkiraan Kapasitas Pembiayaan

Perkiraan Kapasitas Pembiayaan: • Dana pemerintah Pusat hanya mampu menutupi 29,1% dari total kebutuhan investasi. • Kesempatan besar bagi investor swasta melalui kerja sama pemerintah dengan swasta (Rp668,34 Triliun atau sebesar 34,7%)

ke Negara berkembang, Negara maju harus menambah modal lembaga keuangan multilateral seperti Worldbank dan ADB karena sharenyapaling besar. Padahal tidak hanya itu. Infrastruktur di Negara berkembang juga butuh teknologi dari Negara maju, jadi sama-sama diuntungkan. Misalnya kita membagun bandara atau pelabuhan yang handal, teknologi dan IT nya kan dari Negara maju” kata Andin. Disamping itu masih ada lagi asistensi perencanaan proyek. “Biasanya”, kata Andin, “Negara berkembang lemah di sisi project preparation sehingga pada banyak kasus begitu dilelang tidak ada yang tertarik. Mungkin Worldbank, IMF dan ADB bisa bantu disitu meskipun dananya bisa saja dari PPP. Terlebih lagi pada lembaga-lembaga mulilateral tersebut banyak sekali expert yang berpengalaman di banyak Negara sehingga dapat memberikan masukan yang sangat bagus, tidak semata-mata top up dana yang membuat Negara maju merasa terbebani”, pungkasnya. Senada dengan Andin, Hermanto mengatakan bentuk kerjasama lain dengan Negara-negara G20 terkait pembangunan infrastruktur dapat berupa kerjasama pengetahuan teknologi, baik berupa teknologi rancang bangun, manajemen aset, maupun teknologi informasi dalam mendukung operasional yang efisien. Di Indonesia sendiri proyek infrastruktur yang saat ini menjadi prioritas, umumnya termasuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tersebar dalam 6 (enam) koridor ekonomi seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur di Metropolitan Jabodetabek melalui pengembangan Metropolitan Priority Area berupa pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Pelabuhan Cikarang, pengembangan Bandara Karawang dan jalan tol.

Reportase

Asian Development Forum Keempat Asian Input Toward Post-2015 Development Agenda and the Post-Busan Global Partnership

P

ara pemimpin dunia akan berkumpul di Bali pada akhir Maret ini dalam Post-2015 High Level Panel. Panel ini merupakan bagian dari inisiatif pasca-2015 dari Sekretaris Jenderal PBB, untuk meningkatkan kerangka pembangunan setelah 2015. Tahun 2015 sendiri merupakan target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang tujuan akhirnya untuk mengakhiri kemiskinan. Panel ini akan merumuskan tantangan pembangunan baru dan juga menggambarkan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan MDGs, baik dari segi hasil yang dicapai dan area-area yang harus diperbaiki.

Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar, yang memberikan sambutannya, menekankan pada sinergi pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan kelestarian lingkungan setelah 2015. “Kita memahami bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun hal itu saja tidak akan cukup untuk memastikan agenda pembangunan pasca-2015, yang mana harus mempromosikan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Untuk mendukung tugas dan memberi rekomendasi kepada para co-chairs saat HLP, Asian Development Forum keempat kembali berlangsung. Forum ini terbagi dalam 4 sesi yang terselenggara dari Rabu-Kamis (13-14 Maret 2013) di Hotel Mulia, Jakarta.

Dalam konteks Indonesia, menurut Mahendra, tujuan utama dari agenda pembangunan pasca-2015 adalah pengentasan kemiskinan, di mana hanya dapat dicapai dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat di bawah garis kemiskinan di dunia. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan memberikan pelayanan kesehatan

Foto

Teks

Kukuh Perdana

Amelia Safitri

yang mudah diakses dan terjangkau, serta fasilitas kepada pendidikan, perumahan, air bersih dan sanitasi. “Kami mencapai tujuan ini dengan mendukung pembangunan yang merata, pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan, dan memperkuat kemitraan global,” katanya. Melalui ekuitas, ia menekankan bahwa buah dari pertumbuhan ekonomi harus dibagi di antara masyarakat, di mana prinsipnya semua orang harus memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan kesempatan ekonomi yang sama. “Kami ingin memasukkan “pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan” ke dalam agenda pembangunan pasca-2015,” jelasnya. Indonesia sendiri dalam forum-forum internasional telah mempromosikan isu-isu khusus terkait pembangunan mengenai pembiayaan infrastruktur, financial inclusion, pangan dan keamanan energi

21 MediaKeuangan


serta pertumbuhan yang berketahanan. Peran investasi infrastruktur di negara berkembang, dalam jangka pendek, dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, financial inclusion. baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya, merupakan komponen kunci untuk pengentasan kemiskinan dan program pembangunan. “Ini juga merupakan alasan mengapa Indonesia meningkatkan fokus pada agenda ini melalui pengembangan Strategi Nasional untuk financial inclusion. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan di antara semua lapisan penduduk,” tambah Mahendra. Kemudian, Indonesia juga terus memiliki fokus yang kuat untuk ketahanan pangan dan volatilitas harga energi. “Banyak negara berkembang tidak mampu bertahan dengan tekanan inflasi dua komoditas yang paling penting ini, yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan masa depan kita,” katanya. Untuk itu, dunia harus mendukung kebijakan makroekonomi terkoordinasi yang membantu menjaga stabilitas dan mengurangi volatilitas harga. “Asia memiliki waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi lebih pada High Level Panel di Bali akhir bulan ini. Asia harus memberikan contoh yang baik, dan menunjukkan ke seluruh dunia tentang ketahanan terhadap krisis dan perhatiannya terhadap kemakmuran bagi semua,” pungkas Mahendra. Keempat sesi dalam ADF, dibagi ke dalam dua hari berbeda. Di hari pertama, sesi satu diketuai Yanuar Nugroho, Asisten Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Isu yang didiskusikan adalah mengenai intervensi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan dan keterbukaan pembangunan, serta implikasi tambahan untuk mencapai tujuan untuk mempromosikan kebijakan tersebut. Presiden ADB Haruhiko Kuroda menyampaikan sambutan kunci melalui video, tentang perbedaan antara kinerja ekonomi Asia sebelum dan sesudah tahun 1990 dalam hal kesetaraan, keterbukaan,

22 MediaKeuangan


dan penciptaan lapangan pekerjaan. Panelis yang hadir yaitu Plt. Kepala BKF Bambang P.S. Brodjonegoro yang membahas dukungan pemerintah dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang kuat dan inklusif melalui ketersediaan pendanaan jangka panjang di bidang infrastruktur. Kedua, Wakil Menteri Keuangan Jepang Takehiko Nakao, yang membahas mengenai pencapaian tujuan pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan. Kemudian Nurjahan Begum, dari Kementerian Keuangan Bangladesh yang berbagi pengalaman mengenai pembangunan yang inklusif. Dalam sesi kedua, tampil sebagai chairman adalah Bambang P.S Brodjonegoro. Adapun

"Asia harus memberikan contoh yang baik, dan menunjukkan ke seluruh dunia tentang ketahanan terhadap krisis dan perhatiannya terhadap kemakmuran bagi semua." Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan II

isu yang didiskusikan adalah pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat melalui keseimbangan antara mengejar pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Hasan Kleib, Utusan Khusus Presiden SBY dalam Post-2015 High Level Panel menyampaikan sambutan kuncinya. Dua panelis yang hadir yaitu Direktur Pengembangan, Kementerian Stratregi dan Keuangan Korea Selatan Lee Seung Won, yang membahas mengenai implementasi dari kebijakan lingkungan, serta Ketua Ekonom ADB Changyong Rhee. Sesi ketiga dimulai pada hari berikutnya membahas peningkatan ketahanan menghadapi guncangan dari luar seperti bencana alam. Tampil sebagai ketua adalah Wakil Presiden JICA Masato Watanabe. Dalam sesi ini, Norman Loayza dari Bank Dunia menyampaikan sambutan kunci

mengenai pengenalan keuntungan manajemen risiko dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan dari respon yang tiba-tiba dengan respon yang sistematis. Sesi ini menghadirkan 3 panelis yaitu Deputi Kepala BNPB Indonesia Sugeng Tri Utomo membahas peningkatan ketahanan terhadap bencana dari pengalaman dan rekomendasi Indonesia dalam Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction ke-5, Penasihat BNPB Kamboja Khun Shokha yang membagi pengalaman mengenai manajemen bencana alam di Kamboja serta Rafael C. Yabut, dari Kementerian Pekerjaan Publik dan Jalan Tol Filipina, yang menjelaskan mengenai peningkatan ketahanan terhadap guncangan eksternal, seperti bencana alam. Pada sesi keempat, dibahas dinamika kerjasama pembangunan Asia, salam rangka mendukung Post Busan Global Partnership menuju tantangan pembangunan pasca-2015. Tampil sebagai chairman adalah Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Pembangunan Bappenas Wismana Adi Suryabrata. Adapun isu yang didiskusikan adalah best practices kerjasama antara pelaku-pelaku pembangunan dalam rangka mengatasi berbagai isu pembangunan di kawasan Asia. Dalam sesi ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menyampaikan sambutan kunci. 5 panelis yang hadir, pertama Zhao Yumin dari Kementerian Perdagangan Cina yang membahas best practice penerapan kerangka untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Kedua, Direktur Pembangunan Kerjasama Internasional Bappenas Tubagus Achmad Coesni yang membahas mengenai kegiatan untuk mempromosikan sharing pengetahuan dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Kemudian Deputi Dirjen dari Kementerian Luar Negeri Jepang Mitsuhiro Wada membahas kegiatan dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Segitiga. Panelis keempat dan kelima adalah Thomas Beloe dari UNDP Thailand dan Wakil Bank Ekspor Impor Korea Selatan Seop Shim.

Reportase

Menjaring Kakap:

KPKNL Jakarta V Mengejar Debitur Nakal

“S

emua fasilitas, sarana dan prasarana, serta SDM yang sangat bagus ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas.” kata Ferdinan Lengkong, Kepala KPKNL Jakarta V mengawali wawancara. Ditemui Media Keuangan di ruang kerjanya, Kepala Kantor yang baru menjabat per tanggal 12 Desember 2012 ini juga berkenan membagi pengalaman dan kisah perjalanan karirnya. Pengalamannya yang panjang sebelum memimpin KPKNL Jakarta V, membuatnya benarbenar siap dipercaya untuk memikul tanggung jawab besar di Jakarta. “Bekerja untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Prioritasnya adalah PNDS Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan dengan target sebesar Rp 247,9 miliar atau menopang 32% dari target nasional.” ujarnya, ditanya mengenai prioritas tugasnya saat ini. “KPKNL Jakarta V memang agak spesifik, mengurus piutang macet limpahan dari BLBI eks BPPN.” menjelaskan mengapa KPKNL ini harus menopang 32% target nasional. Di sisi lain, pengelolaan kekayaan negara (BMN) “KPKNL Jakarta V juga secara spesifik mengelola semua aset negara yang berada di bawah TNI, yang notabene ‘besar nilainya’ sekaligus ‘besar permasalahannya’. Kami harus bersinergi sesuai dengan atuan main, tidak harus selalu mengikuti apa yang mereka mau.” ujarnya menegaskan komitmennya. Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara yang mengusung motto “Lugas dan Ikhlas Melayani Anda” (LIMA) ini lokasinya tidak jauh dari daerah segitiga Atrium Senen Jakarta Pusat. Bersama dengan empat KPKNL lainnya, yaitu KPKNL Jakarta I s.d KPKNL Jakata IV lokasi kantor ini berada dalam satu kompleks dengan Kanwil VII DJKN Jakarta.

pemeriksa, 15 pejabat penilai, 5 pejabat lelang dan bendahara, maka profesionalisme SDM kantor ini cukup mumpuni meskipun kebutuhan tambahan tenaga SDM masih diperlukan. Mempertimbangkan komitmen zero growth dalam pengelolaan SDM, KPKNL Jakarta V tentu mendukung dengan optimalisasi sumberdaya manusia yang ada sekarang. Dengan situasi tersebut, kinerja KPKNL Jakarta V bisa tetap memuaskan dengan realisasi mencapai 88% atau Rp 283,99 miliar daritarget Rp 321 miliar untuk PNDS tahun 2012. Sementara untuk Pokok Lelang mencapai 281% atau Rp 162,18 miliar pada 2012 dari target Rp 57,64 miliar. Pelayanan selalu menjadi komitmen bersama di KPKNL Jakarta V, senyum hangat nan ramah sangat terasa, seperti yang tertuang dalam mottonya “Lugas dan Ikhlas Melayani Anda” (LIMA)

Menggaet Debitur KPKNL Jakarta V terdiri dari lima Seksi dan satu Subbagian, dengan hanya didukung oleh 38 orang (total-red) pegawai kantor ini siap mencapai target yang ditetapkan, tentunya dengan kerja keras. Dilengkapi dengan berbagai kualifikasi jabatan fungsional 6 orang jurusita,

Foto

Arfindo Briyan

Teks

Hega Susilo

“Untuk debitur, saat ini sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan kekuasaan.

23 MediaKeuangan


Kita panggil, kita rangkul, kita jelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban dia supaya dia mau membayar.” paparnya. KPKNL Jakarta V memang menjadi contoh bagi kantor-kantor lainnya terkait pengejaran aset/ pelacakan utang (asset tracing/ debt tracing) yang dilakukan bersama timnya yang bekerjasama dengan KemenKum dan HAM, Kejaksaan dan K/L lain maupun melalui internet. “Upaya terakhir akan diambil (melalui lelang-red) kalau dia bandel. Itu cukup efektif.” Ia optimis menegaskan. Nah, apa saja yang sebenarnya menjadi layanan unggulan KPKNL Jakarta V ini? Bidang tugasnya cukup luas, dan yang cukup merepotkan adalah aset-aset yang dikelola tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik dengan KPKNL setempat dalam setiap upaya penanganan aset-aset itu. Ada beberapa layanan yang membedakan KPKNL Jakarta V ini dengan KPKNL yang lain, kebetulan kantor ini mendapatkan tugas khusus yang cukup unik. Menangani debitur eks. BLBI, eks. BDL dan BPPN, hampir 90% aset eks BLBI dilimpahkan ke KPKLN Jakarta V ini. Tidak semua KPKNL menanganinya. Menangani 744 (tujuh ratus empat puluh empat) satuan kerja yang 49 % nya adalah satuan kerja TNI (365 satker) yang menggunakan sistem SIMAK yang berbeda dengan SIMAK Kementerian/Lembaga yang lain. Jumlah satker yang ditangani adalah yang terbesar di antara KPKNL di lingkungan Kanwil VII DJKN Jakarta dan merupakan satu-satunya KPKNL di lingkungan Kanwil VII DJKN Jakarta yang menangani satker TNI. Cukup menguras energi bukan? Ini belum termasuk tugas pokok dan fungsi utamanya yang juga memberikan layanan umum.

“Tidak ada yang sempurna, demikian juga saya sendiri. Yang pasti kita selalu berusaha menjadi lebih baik.” Ferdinan Lengkong, Kepala KPKNL Jakarta V

Ketekunan dan kedisiplinannya selama menjabat membuahkan hasil, dipromosikan pada 2002 untuk menjabat sebagai Kepala Bidang Lelang Kanwil XI DJPLN Manado.Tak berhenti di situ, pengalamannya yang panjang dalam menyelesaikan tugasnya di Manado membuatnya “dilirik” untuk ditugaskan keluar daerah. Makasar menjadi tempat tinggalnya mulai tahun 2004, di Kanwil DJPLN VIII Makasar ia ditugaskan menduduki jabatan Kepala Bagian Umum. Sebagai Kepala Bagian Umum yang juga bertanggungjawab dalam pembinaan sumber daya manusia, sejumlah SDM yang “bandel” pernah merasakan ketegasan dan kedisiplinan pria yang spontan dan tegas ini. Selanjutnya, posisi Kepala Bidang Lelang Kanwil X DJKN Surabaya juga pernah dilakoninya mulai 2007 sebelum akhirnya Ferdinan mendapatkan hadiah Natal yang “istimewa” yaitu dipercaya untuk memimpin KPKNL Sidoarjo mulai 24 Desember 2008. Dua tahun setelah “mendarat” di Sidoarjo, tepatnya pada Mei 2011 Ferdinan harus segera berkemas untuk mempersiapkan diri memimpin KPKNL Batam dekat wilayah perbatasan. Tugas dan tanggung jawab abdi negara memang tidak mudah, dimana ditugaskan di situ kerja keras harus terus dilaksanakan. Dibesarkan di wilayah dekat laut (Bunaken-red) membuatnya ‘jenuh’ dengan suasana pantai dan angin laut, tapi sepertinya takdir tak menjauhkannya dari kota pantai. Lokasi tugas di Makasar, Surabaya, Sidoarjo, Batam dan Jakarta membuatnya selalu menghirup arroma laut dan merindukan ikan bakar khas Manado favoritnya. Meskipun lama jauh dari tanah kelahirannya, Ferdinan masih sulit melupakan citarasa masakan Manado yang khas, berbumbu, dan pedas asli kampung halamannya. “Untuk urusan makan, sejak saya kecil Ibu saya tidak pernah keberatan.” ujarnya tertawa mengenang masa kecilnya.

Harapan & Rencana Pensiun Pria yang hobi makan ini juga merupakan penyuka olah raga, selalu bagun pagi dan jogging menjadi kebiasaannya sejak lama. Tak jarang Ferdinan harus selalu menjadi “juru kunci” membuka pintu kantor karena datang paling awal setiap pagi. Hal ini menjadi salah satu pendorong semangat para staf di KPKNL Jakarta V untuk tetap berenergi & menjadi lebih baik. “Tidak ada yang sempurna, demikian juga saya sendiri. Yang pasti kita selalu berusaha menjadi lebih baik.” menanggapi strategi untuk mencapai target kinerja tahun 2013 ini.

Perjalanan Panjang Pria kelahiran Tomohon 12 Desember 1967 itu mulai bergabung menjadi Staf BUPLN IX Manado pada 1991. Gayung pun bersambut, beberapa tahun bekerja bersama unit tersebut, pada tahun 1993 Ferdinan mendapatkan kesempatan untuk mengisi pos sebagai Pjs. Kepala Seksi Verifikasi dan Potensi Lelang Kanwil IX BUPLN Manado. Pada tahun yang sama, Ferdinan diangkat sebagai Kepla Seksi Hukum dan Informasi di KP3N Manado saat itu. Cukup lama memimpin Seksi HI, pada 1998 Kepala Kantor yang kini membawahi 39 orang personil ini dipercaya menggawangi Kepala Seksi Piutang Perbankan KP3N Manado sampai dengan tahun 2002.

24 MediaKeuangan


“Disiplin. Itu kata kuncinya.” ujarnya ketika berbagi tips bagaimana membangun semangat & memotivasi para pegawainya. “Pemimpin harus menjadi contoh & teladan. Saya takut berbicara terlalu banyak, kita lihat saja hasilnya.” tegasnya ketika ditanya tentang harapanharapanya ke depan. Ferdinan juga mengingatkan “Integritas itu melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Harus sesuai dengan aturan main.” jelasnya sambil mencicipi ayam rica-rica ekstra pedas santap siang bersama Media Keuangan. Bahkan dia memasukkan “restoran” ke dalam daftar rencana usaha yang akan digelutinya menjelang pensiun nanti, salah satu menunya tentu adalah kakap belanga.

Wawancara

Asia adalah Mesin Pertumbuhan Ekonomi Global Wakil Menteri Keuangan Jepang, Mr. Takehiko Nakao

M

edia Keuangan mendapatkan kehormatan melakukan wawancara khusus dengan Wakil Menteri Keuangan Jepang Takehiko Nakao, Rabu (13/3). Di sela-sela pertemuan 4th Asian Development Forum (ADF) di Hotel Mulia, Jakarta, Nakao menjawab sejumlah pertanyaan terkait pentingnya masukan negara-negara Asia terhadap isu pembangunan berkelanjutan setelah tahun 2015 (pascaberakhirnya target Millenium Development Goals/MDGs) atau pembahasan Post 2015 Development Agenda and the post-Busan Global Partnership, peran negara-negara Asia sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global, dan visi misinya sebagai calon presiden Asian Development Bank (ADB). Berikut petikannya.

Hasil pertemuan ADF utamanya diharapkan menghasilkan masukan terhadap Post 2015 High Level Panel 4th Meeting yang diselenggarakan di Bali pada akhir Maret 2013. Apa masukan terbaik yang dapat diberikan oleh negara-negara Asia?

Foto

Amelia Safitri

Tentu saja pertemuan ini sangat penting untuk mendiskusikan isu-isu yang berkembang di negara-negara Asia. Pada masa lalu, ada perbedaan yang mencolok antarnegara. Dan tentu saja ada perbedaan yang besar dalam mental challenges untuk negara berpendapatan rendah dan tinggi, tentu saja ada perbedaan. Tetapi ada kesamaan pengalaman yang dapat kita bagi. Misalnya, pentingnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Banyak hal yang dapat kita bagi. Jadi sangatlah sulit bagi saya untuk memilih masukan apa yang paling

Teks

Dwinanda Ardhi

25 MediaKeuangan


baik, tetapi berbagi pengalaman antarnegara, perasaan berbagi hal-hal spiritual, semangat kolaborasi, hal-hal itulah yang paling penting yang kami berikan.

Seberapa penting masukan ini bagi para pemimpin yang turut serta dalam High Level Panel 4th Meeting?

Tentu saja ini penting karena merupakan pengembangan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dimulai dari Korea pada tahun 2010, kemudian Tokyo 2011 dan yang ketiga Thailand. Kita memiliki banyak perkembangan. Jadi ini sangatlah penting.

Bagaimana Anda melihat hasil dari forum ini dan High Level Panel 4th Meeting nantinya terhadap perumusan kerja sama Post 2105 dan target setelah Millenium Development Goals (MDGs) berakhir?

Mereka sedang melakukan banyak diskusi tentang apa yang seharusnya menjadi MDGs baru,misalnya elemen apa yang perlu dimasukkan ke dalam MDGs. Satu hal yang juga disebutkan adalah manajemen dan mitigasi bencana. Indonesia dan Jepang menderita banyak karena bencana, termasuk tragedi tsunami di Jepang dan Indonesia. Jadi satu area yang dapat masuk adalah bagaimana membuat manajemen mitigasi bencana sebagai tujuan MDGs baru. Tentu saja saya tidak tahu apakah ini akan didukung oleh anggota lain. Tetapi setidaknya dari pengalaman di Asia, dengan menambahkan biaya tertentu pada investasi, kita akan mendapatkan dampak yang kuat dari manajemen dan mitigasi risiko bencana. Dan ini layak untuk diperhitungkan, karena jika bencana menimpa populasi masyarakat, maka bencana menimpa investasi. Jadi jika kita dapat meletakkan beberapa elemen tambahan pada manajemen proyek dan desain, dan lain-lain, kita dapat memitigasi risiko dengan sangat baik. Jadi itu adalah hal yang dapat kita pikirkan. Dan juga di dalam MDGs ini ada banyak empati atas elemen sosial yaitu kemiskinan dan pendidikan. Cukup banyak agenda tersebut. Kesemuanya penting, tetapi pada saat yang sama untuk mengurangi kemiskinan, kita juga perlu infrastruktur. Jadi hal-hal ini perlu dipikirkan kembali.

Dalam visi dan misi Anda sebagai Calon Presiden Asian Development Bank, Anda menyebut negara-negara Asia saat ini berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global. Seberapa besar peran yang dimainkan?

Tentu saja pertumbuhan ekonomi Asia telah semakin kuat menjadi mesin pertumbuhan global. Meskipun dari sisi sumbangsih PDB (Produk Domestik Bruto) secara global tidak terlalu tinggi, saya tidak memiliki angkanya saat ini, tetapi ada kontribusi yang besar untuk pertumbuhan dari kawasan regional ini. Tapi kita harus menopang negara-negara dengan pendapatan rendah seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ada banyak tantangan. Tapi di lain pihak ada potensi pertumbuhan yang harus kita promosikan. Negara seperti Indonesia memiliki pertumbuhan permintaan domestik. Jadi kita harus berpikir tentang bagaimana menopang pertumbuhan tersebut. Misalnya bagaimana membangun infrastruktur dan mempromosikan peran sektor swasta didalamnya. Keringanan pajak saja tidak cukup untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur. Jadi bagaimana melibatkan sektor swasta secara bijaksana adalah kunci. Jadi jika saya terpilih sebagai Presiden ADB, saya ingin mempromosikan ide-ide ini dan juga menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan kepada negara-negara yang terlibat.

Bagaimana spesifiknya ide tersebut diwujudkan jika Anda terpilih?

26 MediaKeuangan


Kita akan meletakkan Public Private Partnership (PPP) di dalam area tersebut. Kita perlu memiliki peraturan yang sangat baik atau kerangka kerja yang tepat untuk PPP, misalnya soal harga, termasuk pembagian yang adil atas kerangka kerja peraturan-peraturan terkait risiko. Maksud saya adalah bagaimana kita menetapkan tarif di masa depan karena sektor swasta biasanya diatur oleh pemerintah dan harus diatur oleh pemerintah. Jadi, kecuali jika ada jaminan pasti dari pemerintah, sektor swasta tidak dapat yakin terhadap investor, karena mereka melakukan ini untuk mengambil keuntungan, tidak hanya untuk kemakmuran orang

banyak. Mereka membutuhkan jaminan pasti tentang kerangka kerja peraturan yang tepat, kerangka kerja untuk masa depan. Mereka tidak akan melakukannya jika pemerintah tibatiba menarik diri. Jika tarif dibebankan terlalu rendah, mereka juga tidak akan melakukannya. Pada saat yang sama jika perusahaan membebankan tarif yang terlalu tinggi juga tidak baik. Jadi kita memerlukan keseimbangan yang baik di dalam peraturan terkait PPP.

Jadi pertama PPP tergantung pada kebijakan pemerintah yang baik, kemudian dengan itu kita dapat mendorong sektor swasta dengan lebih mudah untuk bergabung?

Sulit untuk berkata demikian, tetapi PPP disebut sebagai kemitraan. Jadi pemerintah dan sektor swasta harus berjalan bersama-sama. Untuk pemerintah sangatlah penting memiliki jaminan pasti tentang masa depan kebijakan dan peraturan.

Dalam visi dan misi calon presiden ADB, Anda juga mengungkapkan tantangan pengembangan Asia adalah stabilitas politik dan sosial dan mempertahankan permintaan atau konsumsi domestik. Bagaimana cara terbaik untuk memperbesar kerjasama antar negara-negara Asia untuk menyelesaikan itu atau untuk menjawab tantangan tersebut?

Dalam pandangan saya negara-negara Asia telah mulai melepaskan permintaan domestik. Jadi ini berarti ekonomi Asia sangat bergantung pada permintaan dari Eropa, Amerika Serikat, dan sebagian permintaan dari Jepang. Ekonomi Asia telah bertransformasi sampai batas tertentu untuk melepaskan permintaan domestik. Namun, setelah krisis global dan permintaan menurun, negara-negara seperti Indonesia telah tumbuh dengan sangat baik. Hal ini karena disokong oleh permintaan domestik, termasuk konsumsi dan juga investasi. Jadi hal ini sedang terjadi dan tentu saja harus didukung dengan produktivitas. Jika tidak, yaitu jika mereka mengkonsumsi tanpa memproduksi, maka akan terjadi defisit current account yang banyak. Jadi, permintaan domestik seperti investasi dan konsumsi harus dibarengi dengan produktivitas produksi. Dan khususnya investasi harus efektif untuk mempromosikan ikon pertumbuhan produktivitas di masa depan. Jika tidak, maka hanya akan membuang uang saja. Jadi investasi dalam hal ini permintaan domestik harus efektif dan konsumsi tentu saja adalah “bola” dari setiap orang. Setiap orang bekerja untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi konsumsi adalah elemen yang penting. Berikan insentif kepada “bola sosial” ini tetapi harus dibarengi dengan produktivitas.

Sebagai kandidat Presiden ADB, bagaimana anda melihat kerjasama antara Indonesia dan ADB sejauh ini?

Indonesia telah mendukung ADB dengan sangat baik dan juga kita telah bergabung dalam banyak investasi di Indonesia. Tetapi saya perlu untuk melihat lebih baik lagi. Tetapi ada areaarea yang dapat menjadi kemajuan kerja sama antara ADB dan indonesia

Indonesia seperti kita ketahui adalah anggota G20 dan juga ketua APEC tahun ini. Bagaimana Anda melihat peran Indonesia dalam meningkatkan kerja sama antarnegara APEC dan G20?

G20 dibentuk setelah krisis ASEAN untuk melibatkan lebih banyak dan mengadakan diskusi penting tentang ekonomi internasional dan finansial setelah krisis ASEAN. G20 dibentuk setelah krisis karena pentingnya kebangkitan ekonomi semakin dirasakan jelas. Tetapi setelah krisis berlalu, G20 dibentuk untuk menghadang isu-isu ekonomi global. Dan saya rasa kita telah membuat kemajuan yang banyak. Jadi G20 harus melanjutkan peran yang penting dan khususnya saya rasa kita memerlukan banyak masukan tentang ekonomi dari negara-negara Asia dan Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar lagi.

Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan dari bangkitnya kelas menengah dan juga bonus demografi. Bagaimana ini dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara Asia lainnya?

Tentu saja indonesia tumbuh lebih cepat. Hal ini akan memberikan pengaruh yang besar sekali pada negara tetangga karena Indonesia menjadi pasar yang lebih besar untuk konsumsi dan menjadi model bagi ekonomi negara-negara lain. Stabilitas dan tingginya pertumbuhan indonesia telah menstimulasi pemikiran di negara-negara lain. Rekam jejak Indonesia dalam hal pertumbuhan adalah contoh yang sangat baik bagi ekonomi negara Asia lainnya yang juga sedang berkembang.

27 MediaKeuangan


Profil

Dari Pelabuhan Sampai Pengadilan Peran Strategis Direktorat PPKC

D

irektur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai (PPKC) membawahi 4 Sub Direktorat yang tugas dan fungsinya berbeda-beda. Mulai dari Subdit Penerimaan yang menangani Administrasi Penerimaan DJBC, pemantauan dan pengalihannya, kemudian Subdit Peraturan & Bantuan Hukum yang menangani penyusunan peraturan & pemberian bantuan & penyelesaian proses hukum. Serta Subdit Keberatan Banding, yang menangani keberatan dan proses banding di Pengadilan Pajak, juga Subdit Humas dan Penyuluhan yang bertanggung jawab atas semua urusan kehumasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Mempertimbangkan ritme kerja yang sangat padat tersebut, Media Keuangan melakukan korespondensi wawancara tertulis kepada Direktur PPKC Susiwijono. Mulai menempuh pendidikan di STAN/ Prodip Keuangan Jurusan Bea dan Cukai dan lulus pada 1991, ia bertugas pertama kali sebagai Pegawai di Kantor Pusat DJBC dan ditempatkan di Puslatasi (Pusat Pengolahan Data & Informasi). Karirnya terus berkembang hingga pada Maret 2010 Susiwijono ditunjuk sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), dan baru pada bulan Oktober tahun 2012 mendapatkan tugas yang baru sebagai Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai (PPKC), sampai saat ini. Ia menjelaskan, masyarakat pelaku bisnis semakin cerdas & berani menuntut hak-haknya melakukan gugatan hukum kepada Pemerintah, sehingga DJBC semakin banyak menerima gugatan. Bahkan saat ini lebih dari 25 gugatan yang sedang diproses di lembaga peradilan. Fungsi bantuan hukum kepada para Pejabat DJBC di lapangan yang sedang menjalani proses hukum atau sedang menerima gugatan dari masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu tugas utama DJBC sebagai revenue collector, tahun 2012 yang lalu DJBC mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp. 325 Triliun (Rp. 144,5 T dari Bea Masuk, Bea Keluar & Cukai; dan Rp. 180,5 T dari Pajak Dalam Rangka Impor). Penerimaan tersebut setara dengan 33% dari Total Penerimaan Perpajakan yang sebesar Rp. 980 Triliun. Tahun 2013 ini penerimaan perpajakan dinaikkan targetnya menjadi sekitar Rp. 1.200 Triliun, dimana target penerimaan BM, BK & Cukai dinaikkan menjadi Rp. 150,7 Triliun. Sedangkan fungsi Humas dan Penyuluhan Direktorat PPKC dituntut menyelenggarakan fungsi Kehumasan DJBC, mengkomunikasikan berbagai program dan kebijakan DJBC kepada masyarakat, serta memulihkan citra DJBC menjadi Instansi Pemerintah yang dipercaya & dapat diandalkan oleh masyarakat. Untuk keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai, saat ini sebagian prosesnya sudah dilakukan di Kanwil DJBC, sehingga di Kantor Pusat (PPKC) hanya menangani proses keberatan yang SPP atau yang melalui penetapan kembali, sedangkan untuk proses banding saat ini masih dominan dilakukan di Kantor Pusat, namun sudah ada pelaksanaan sidang banding pengadilan pajak yang dilakukan di daerah (Jogyakarta dan Surabaya pada Maret 2013 nanti).

28 MediaKeuangan


Teks

Dwinanda Ardhi

“Kami harus “mensyukuri” amanah ini dengan cara menjalankan & menyelesaikan seluruh tugas tersebut dengan sebaikbaiknya.” Bapak dua putra ini menegaskan.

Peran Strategis DJBC Pada era perekonomian global saat ini, peran dan fungsi Customs (BC) menjadi semakin penting dan strategis bagi seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. “Petugas BC harus mampu menjadi Penjaga Gawang & Filter dalam menjaga palang pintu “perbatasan” negara kita.” jelasnya. “Kecerobohan, keteledoran, apalagi kalau ada permainan & kepentingan, akan berpotensi menjerumuskan perekonomian kita ke jurang kehancuran.” terangnya. Pada tingkat operasional di lapangan, seringkali aparat BC dihadapkan pada situasi dan pilihan sulit, dimana antara peran yang satu dengan yang lain terjadi suatu dilema dan kadang merupakan sesuatu yang bertentangan. Misalnya jika fokus pada layanan berlebihan (pengeluaran barang secepat-cepatnya), aspek pengawasan akan dikorbankan. Sebaliknya kalau pengawasan terlalu ketat (semua barang/kontainer diperiksa secara ketat), bisa menjadi hambatan pelayanan. Aparat BC perlu menjaga keseimbangan & keselarasan (balancing) antara kedua aspek tersebut (pelayanan dan pengawasan), karena itulah dibutuhkan aparat BC yang tidak hanya ber-integritas tinggi, tapi juga berkomitmen. Institusi BC dituntut harus mampu berkiprah multi-peran secara selaras, dengan melakukan strategi untuk efisiensi pelayanan, efektivitas pengawasan & juga optimalisasi penerimaan.

Foto

Dok. DJBC

“Petugas BC harus mampu menjadi Penjaga Gawang dan Filter dalam menjaga palang pintu ‘perbatasan’ negara kita.” Susiwijono, Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan & Cukai DJBC

29 MediaKeuangan


Kehumasan DJBC Stakeholder DJBC sangat beragam, mulai dari perusahaan Importir, Eksportir, Pelayaran, Penerbangan, Industri di Kawasan Berikat, Perusahaan Jasa Titipan, Perusahaan Rokok dari yang sangat besar sampai yang home industri, para Pelaku Bisnis lainnya dan masyarakat luas. Pekerjaan rumah yang masih belum selesai adalah bagaimana BC menyediakan satu saluran/ media/ sarana komunikasi yang dedicated, sangat dikenal & sangat mudah diakses oleh seluruh Stakeholder, untuk menampung permasalahan, memberikan solusi dan mengedukasi mereka semua. Kalau melihat karakteristik tugas BC yang memberikan layanan publik real-time & 7X24 jam, maka kebutuhan untuk membangun Call Centre yang terpusat dan terpadu bagi DJBC. Misalnya, ada masalah dengan layanan ekspor di BC yang sebagian besar terjadi malam hari, pada saat tengah malam ada gangguan layanan ekspor sehingga kontainer tidak bisa masuk pelabuhan & loading ke kapal, aibatnya tidak terangkut/ terlambat pengirimannya, begitu Eksportir mau mengadukan permasalahannya, mereka bingung karena nggak tahu harus menghubungi siapa (belum ada Call Centrered), “Padahal mereka harus dapat jawaban & solusi saat itu juga” terangnya. Mengingat sistem pelayanan di BC yang sudah centralized, real-time & 7X24 jam, kebutuhan Call Centre bagi BC menjadi suatu keharusan dan kebutuhan konkret yang sangat mendesak, untuk dijadikan sebagai saluran yang sangat dikenal luas Stakeholder. Harapannya siapapun yang mengalami kendala dan permasalahan dalam layanan BC, merasakan ada kepastian dalam menyampaikan permasalahanya & mengharapkan solusinya dalam waktu singkat. Hal lain yang sedang dilakukan adalah keinginan Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Pimpinan DJBC untuk memberdayakan fungsi kehumasan. Harus diakui bahwa saat ini fungsi kehumasan di DJBC (yang di-koordinasikan oleh Biro KLI di

30 MediaKeuangan


tingkat Kemenkeu), masih sangat minimal dan jauh dari kondisi ideal. Banyak kendala dan tantangan yang harus segera diatasi untuk bisa memberdayakan kehumasan di DJBC. Mulai dari struktur organisasi yang masih setingkat Eselon III (di bawah Direktorat PPKC), dan kurangnya sumber daya kehumasan, sehingga tidak bisa maksimal mendukung peran strategis humas dalam mendampingi Direktur Jenderal. Kegiatan kehumasan lebih banyak dilakukan dalam hal-hal rutin seperti press conference kalau ada tangkapan penyelundupan, media handling yang konvensional dan kegiatan rutin lain yang tidak banyak memerlukan anggaran. Beruntung bahwa beberapa waktu yang lalu dalam beberapa kali Rapat Pimpinan dan acara Menteri Keuangan di DJBC, Menteri Keuangan mempunyai komitmen yang sangat kuat mendorong pemberdayaan kegiatan kehumasan BC. Bahkan secara khusus Menkeu memerintahkan agar pada tahun 2013 ini juga, anggaran kehumasan DJBC dinaikkan, dengan didukung perencanaan kegiatan kehumasan yang strategis dan komprehensif. Direktorat PPKC menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memberdayakan fungsi kehumasan BC, sekaligus melakukan persiapan pembentukan Direktorat Humas dan Penyuluhan di DJBC.

Kesan-Kesan dan Harapan “Saya termasuk orang yang beruntung karena sangat sering mendapatkan anugerah kesempatan dari Tuhan untuk bisa melakukan dan menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sangat penting dan strategis serta bermanfaat besar, baik bagi DJBC, masyarakat, bangsa dan negara kita.” kata alumni STAN ini. Susiwijono diberikan kesempatan melakukan perubahan yang sangat mendasar terkait dengan pelayanan Manifest dan penerapan Sistem Otomasi PDE Manifest (Manifest adalah dokumen yang berisi daftar semua barang cargo/ kontainer yang dibawa oleh Kapal/ Pesawat,

yang harus dilaporkan ke BC). Sejak tahun 2006 mulai BC menertibkan dokumentasi Manifest, sekaligus membangun sistem baru administrasi Manifes secara elektronik. Bahkan perubahan konsepsi pemikiran yang mendasar inilah yang dijadikan pedoman dasar untuk menyusun amandemen Undang2 Kepabeanan (UU Nomor 17 Tahun 2006), terutama semua Pasal di Bab II (Pengakutan Barang Impor & Ekspor), yang menjadi filosofi mendasar pelaksanaan tugas dan fungsi BC dalam mengawasi lalulintas barang ekspor-impor. Kemudian pada tahun 2006 s/d 2010, ia kembali dipercaya untuk menjadi penanggungjawab pembangunan dan pengembangan sistem Indonesia National Single Window (INSW), yang mengintegrasikan sistem layanan dari 18 Kementerian/ Lembaga. Sistem INSW di tingkat regional ASEAN diakui sebagai sistem NSW yang terbaik dan secara konkret diandalkan untuk layanan publik di Indonesia. “Pada intinya kami sangat mengharapkan, suatu saat DJBC benar-benar menjadi Institusi Pemerintah yang sangat dipercaya dan dibanggakan masyarakat, terutama terkait dengan peran dan fungsi strategisnya dalam mengawal dan menjaga pintu gerbang negara kita (terkait dengan lalulintas barang antar negara).” paparnya. “Saya sangat yakin, dalam era perekonomian global dimana lalulintas barang antar negara menjadi faktor kunci dalam mendorong perekonomian nasional, maka peran BC akan semakin penting dan posisi BC semakin strategis di mata masyarakat.” Pungkasnya mengakhiri tulisannya.

31 MediaKeuangan


Info Kebijakan

Ekonomi Dunia Bertumpu pada Emerging Economy

P

ertumbuhan ekonomi dunia diprediksi masih mengalami “slow down.” Hal ini disebabkan penyelesaian masalah ekonomi di Eropa belum menemui titik terang, khususnya dalam sektor fiskal terutama anggaran dari masing-masing negara di Eropa. Begitupun prediksi pemulihan kondisi ekonomi di Amerika yang diharapkan lebih cepat namun ternyata cenderung melambat. Inilah penyebab pertumbuhan ekonomi dunia kini bertumpu pada emerging economy.

Perkembangan perekonomian global Pada kuartal keempat (Q4) tahun 2012, perkembangan ekonomi Eropa kembali mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen quarter to quarter (qoq) atau sebesar 0,9 persen year on year (yoy). Dengan kata lain, sepanjang tahun 2012, perekonomian Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen, atau turun dari tahun sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 1,4 persen.

Dari Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi Amerika sepanjang tahun 2012 yang hanya tumbuh sebesar 2,2 persen membuat The Fed memutuskan untuk tetap mempertahankan program QE3 (quantitive easing ketiga) dengan nilai rata-rata USD85 miliar per bulan namun masih dengan pertimbangan untuk mengurangi nilai tersebut. Program tersebut ditujukan untuk memacu ekspansi atau pertumbuhan dalam waktu tiga tahun mendatang.

Terkait tingkat pengangguran di Eropa, tercatat pada Januari 2013 mencapai 11,9 persen atau meningkat dari akhir tahun2012 sebesar 11,7 persen. Peningkatan pengangguran tertinggi berada di Spanyol yang mencapai besaran 26,2 persen. Aktivitas manufaktur juga masih mengalami kontraksi sebesar 47,9 persen pada Februari 2013 atau sama dengan Januari 2013.

Pertumbuhan Ekonomi Eropa Sepanjang Tahun 2012

E ropa Jer m a n Pra nc is I tali a S panyol Por tu ga l Yun a ni

Q1

Q2

Q3

Q4

2012

-0,1

-0,5

-0,6

-0,9

-0.6

1,2

1,0

0,9

0,4

0,7

0,2

0,1

0,0

-3,0

-0,3

-1,3

-2,3

-2,4

-2,7

-2,2

-0,7

-1,4

-1,6

-1,9

-1,4

-2,3

-3,1

-3,5

-3,8

-3,2

-6,7

-6,4

-6,7

-6,0

-6,4

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Note: Quantitive Easing (QE) adalah kebijakan moneter dimana bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan cara mencetak uang demi meningkatkan nilai suplai uang. Kemudian, bank sentral menggunakan uang tersebut untuk membeli surat utang, seperti obligasi pemerintah, dari institusi keuangan, di pasar terbuka. Institusi keuangan itu lalu dapat menggunakan uang itu untuk mengucurkan kredit atau membeli aset lain sehingga dapat merangsang arus uang ekonomi seiring meningkatnya konsumsi domestik.

32 MediaKeuangan


Teks

Iin Kurniati

Foto

Internet

Selain itu, pemerintah Amerika juga telah menandatangani kesepakatan pemangkasan belanja otomatis sebesar USD85 miliar selama tahun 2013. Pemangkasan ini akan terus berlanjut dengan total sebesar USD1,2 triliun hingga sepuluh tahun ke depan.

Perekonomian Asia Sepanjang tahun 2012, pertumbuhan Ekonomi Cina mencapai 7,8 persen (yoy) dengan surplus neraca perdagangan pada Februari 2013 sebesar USD26,68 miliar. Tercatat pada Februari 2013, kinerja ekspor mencapai 44,1 persen dan impor mencapai 19,3 persen. Kinerja dan ekspor tersebut meningkat dibandingkan Desember 2012 yang masing-masing sebesar 14,1 persen (ekspor) dan 6,0 persen (impor). Dari sisi perekonomian Jepang, pada Q4:2012 mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen (qoq) melambat dibandingkan Q3:2012 sebesar 0,9 persen. Tercatat, sepanjang tahun 2012 perekonomian Jepang dapat tumbuh sebesar

1,98 persen (yoy). Oleh karena itu, Bank of Japan (BOJ) menambah dana pembelian aset untuk ketiga kalinya dalam empat bulan terakhir dari JPY66 triliun menjadi JPY76 triliun. BOJ juga berencana untuk menambah stimulus fiskal sebesar JPY12 triliun atau sebesar USD 136 miliar. Bahkan BOJ menetapkan target inflasi sebesar 2 persen, sebelumnya sebesar 1 persen, dan menyatakan akan menerapkan program pembelian aset tanpa batas sebagai komitmen untuk mengakhiri deflasi yang telah berlangsung selama dua dasawarsa di Jepang. Sementara dari India, pada Q4:2012 tumbuh sebesar 4,5 persen (yoy) melambat dari Q3:2012 sebesar 5,3 persen (yoy). Tercatat, sepanjang tahun2012, India tumbuh sebesar 5,1 persen melambat dibandingkan tahun 2011 sebesar 7,3 persen. Kondisi tersebut membuat pemerintah India menargetkan defisit anggaran sebesar 4,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun fiskal April 2013 hingga Maret 2014. Upaya ini dilakukan melalui kenaikan pajak, penjualan aset dan pemangkasan subsidi.

Perkembangan perekonomian domestik Kondisi perekonomian dunia yang mengalami slow down ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri. Meskipun sektor ekspor terganggu akibat menurunnya permintaan dari negara-negara maju, namun basis konsumsi masyarakat yang stabil diikuti dengan investasi yang tinggi membuat perekonomian domestik masih terjaga di level aman. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 6,2 persen pada tahun 2012, sedikit rendah dibanding perkiraan APBN-P yang mencapai 6,5 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) non migas masih tinggi mencapai 6,81 persen, sementara PDB migas sebesar minus 3,3 persen. Tingginya pertumbuhan PDB tahun 2012 didukung oleh

Perkembangan Ekonomi Domestik Terkini Ind i k ator Nilai Tukar Rupiah (8 Maret 2013)

K ine r j a

Indeks Harga Saham Gabungan (8 Maret 2013) Inflasi (Februari 2013)

4874,5 menguat sebesar 12,92% (ytd)

Arus Modal Masuk (Februari 2013)

Rp11,2 triliun dana asing masuk ke pasar saham, dan Rp7,31 triliun masuk di pasar SUN (26/2). Total net foreign buying sepanjang tahun 2012 di pasar saham SUN dan SBI sebesar Rp55,95 triliun

Pertumbuhan PDB (Q4: 2012)

6,11% (yoy). Sepanjang tahun 2012 sebesar 6,23% (yoy)

Indikator Konsumsi (Januari 2013)

Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 116,2

Investasi (2012)

Selama tahun 2012, total investasi menjadi Rp313,2 triliun atau sebesar 24,6% (yoy). PMA sebesar Rp221,0 triliun atau sebesar 26,1% (yoy) dan PMDN sebesar Rp92,2 triliun atau 21,3% (yoy).

Perdagangan Internasional (Januari 2013)

• Sepanjang tahun 2012 ekspor mencapai USD190,04 dan impor menjadi USD191,67 miliar dengan defisit neraca perdagangan sebesar USD1,63 miliar. • Pada Januari 2013, ekspor tumbuh menjadi USD15,38 miliar atau -1,2% (yoy) dan impor menjadi USD15,55 miliar atau 6,8% (yoy)

Neraca Pembayaran (Q4: 2012)

• Pada Q4:2012 Surplus neraca pembayaran sebesar USD3,2 miliar, maka sepanjang tahun 2012, surplus neraca pembayaran mencapai USD0,2 miliar. • Defisit transaksi berjalan meningkat dari USD5,3 miliar (-2,4% dari PDB) pada Q3:2012 menjadi USD7,8 miliar (-3,6% dari PDB) pada Q4:2012 dan tercatat defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2012 mencapai USD24,2 miliar (-2,7% dari PDB) • Surplus transaksi modal dan finansial meningkat dari USD6,0 miliar pada Q3:2012 menjadi USD11,4 miliar pada Q4:2012 dan tercatat surplus transaksi modal dan finansial sepanjang tahun 2012 mencapai USD24,9 miliar.

Rp9.685/USD, apresiasi 1,12% (ytd)

0,75% (mtm) 1,79% (ytd) 5,31% (yoy)

33 MediaKeuangan


Perkembangan dan Perkiraan Inflasi 8,0

yoy (%)

7,02

6,44

7,0 6,0

5,31

5,67

5,0 4,0

3,56

3,43

3,0

2010

2011

2012

2013

Sumber: BPS, diolah (2012)

Perkembangan Investasi (Rp triliun) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

40.1

35.6

36.9

46.4

43.1

46.2

51.1

56.1

56.6

56.8

25.2

26.5

Q3

Q4

39.5

35.4

16.6

15.0

22.0 14.1

18.9

19.0

14.0

19.7

20.8

Q1

Q2

7.0

Q1

Q2

Q3

Q4

2010 PMA

Q1

Q2

Q3

Q4

2011

2012

PMDN

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

meningkatnya pertumbuhan investasi dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya dari perkembangan nilai tukar, berbeda dengan bulan Februari lalu dimana Rupiah mengalami apresiasi sebesar 1,36 persen year to date (ytd) menjadi Rp9.662 per USD, Maret ini Rupiah kembali mengalami apresiasi meski hanya sebesar 1,12 persen (ytd) menjadi Rp9.685 per USD. Kondisi ini terjadi akibat tekanan yang berasal dari lambatnya penyelesaian krisis global. Sementara itu, terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan yang signifikan. Akhir tahun 2012 lalu, IHSG menguat pada level 4316,7 atau 12,94 persen (ytd). Februari lalu, IHSG kembali menguat pada poin 4479,441 atau 3,77 persen (ytd) dan per 8 Maret lalu mencatatkan kembali penguatan poin menjadi 4874,5 atau 12,92 persen (ytd). Kemudian, terkait inflasi, bulan ini tercatat 0,75 persen (mtm) atau 5,31 persen(yoy), lebih tinggi dari rata-rata inflasi historis 5 tahun terakhir yang sebesar 0,27 persen (mtm). Tingginya laju inflasi akibat terjadinya peningkatan harga beberapa komoditas bahan pangan karena mundurnya jadwal panen sebagian besar komoditas tersebut serta terlihatnya dampak kebijakan pembatasan importasi hortikutura. Disamping itu, cuaca yang masih belum cukup kondusif serta banjir masih menjadi penyebab gangguan pada proses pasca produksi dan distribusi.

34 MediaKeuangan


Secara tahunan, laju komponen inflasi bergerak bervariasi. Komponen inti mengalami penurunan laju inflasi menjadi sebesar 4,29 persen(yoy). Sementara harga bergejolak (volatile foods) dan dan harga diatur pemerintah (administered) mengalami peningkatan laju inflasi, masing-masing menjadi sebesar 11,02 persen (yoy) dan 2,91 persen (yoy). Terakhir, terkait investasi, selama tahun 2012, total investasi naik menjadi 24,6 persen (yoy) atau sebesar Rp313,2 triliun. Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp221,0 triliun atau 26,1 persen (yoy) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp92,2 triliun atau 21,3 persen (yoy).

Opini

Tinggalkan Anggaran Tradisional, Perkuat Anggaran Berbasis Kinerja

D

untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

mudah lantaran terkait dengan perubahan yang radikal baik terhadap mindset dan perilaku manusia, sistem manajemen kinerja, sistem akuntansi pemerintah dan lainnya.

Seperti diketahui, sebelum tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem anggaran tradisional. Dasar hukum yang diberlakukan pun masih merupakan peninggalan Belanda, diantaranya Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB). Sistem anggaran tersebut masih tradisional karena tidak mempertimbangkan value for money. Selain itu, sistem tersebut tidak memiliki tolok ukur dalam pengukuran kinerjanya. Dengan demikian, cara penyusunan anggaran ini tidak berdasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, tetapi lebih menitikberatkan pada kebutuhan

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004), banyak hal baru yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal-hal baru tersebut diantaranya adalah kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah atau lembaga asing dan lain sebagainya. Paket undang-undang tersebut juga menyatakan perlunya perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan cara menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dipergunakannya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKAK/L), penyusunan standar akuntansi pemerintah dan template laporan keuangan pemerintah pusat, serta dibentuknya sekitar 140-an Badan Layanan Umum (BLU) merupakan sebagian indikator penerapan ABK. Namun, untuk menuju penerapan sistem ABK memang bukanlah proses yang

Pada tahun anggaran 2010, untuk pertama kalinya sistem ABK ini diujicobakan terhadap enam kementerian yaitu kementerian Keuangan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Kesehatan, kementerian Pekerjaan Umum, kementerian Pertanian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Upaya untuk tetap melanjutkan uji coba implementasi ABK semestinya tidak boleh “kendor”. Dukungan dan pemahaman berbagai pihak tentunya diharapkan agar sistem baru ini bisa diterapkan dengan lancar. Jika tidak, yang terjadi justru kita seolah-olah kembali ke sistem tradisional. Sehingga, yang jadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya masih seperti yang dulu-dulu, yaitu tingkat penyerapan anggaran, bukan kinerja yang diharapkan.

Foto

Teks

elapan tahun sudah sejak paket undang undang sektor keuangan negara diberlakukan, sistem anggaran kita masih belum beranjak untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK) secara penuh. Akibatnya, APBN kita masih berkutat pada persoalan lambatnya dan atau rendahnya penyerapan anggaran. Padahal, ada yang lebih penting daripada sekedar penyerapan anggaran, yaitu mengarahkan agar belanja lebih berkualitas sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga.

Uji Coba ABK

Internet

Praptono Djunedi, Peneliti BKF

Molor Dan Rendahnya Penyerapan Anggaran Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2013, ternyata masih ada beberapa RKAK/L kementerian yang masih dalam pembahasan dengan komisi DPR terkait.

35 MediaKeuangan


Belum tuntasnya pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dengan Komisi DPR terkait walaupun UU APBN 2013 sudah ditetapkan sejak Oktober 2012 lalu, membuat dana anggaran tersebut masih diblokir. Pemblokiran tersebut tentu berpotensi pada tidak terserapnya anggaran seperti yang direncanakan. Di bawah ini, ada beberapa kementerian yang terlambat melakukan pembahasan RKAK/L dengan total pagu Rp119,1 triliun. Dari pagu sebesar Rp119,1 triliun di atas, tentu saja, untuk dana pembayaran gaji dan operasional lainnya tidak terkena pemblokiran. Pemblokiran atas RKAK/L Kemendikbud, misalnya, hanya sebesar Rp62,1 triliun (84,9 persen) dari total pagu Rp73,1 triliun. Untuk RKAK/L Kemenag diblokir sejumlah Rp21,6 triliun dari Rp43,95 triliun (49,1 persen) dan RKAK/L Kemenpora diblokir sebesar Rp1,89 triliun dari Rp1,96 triliun (97 persen). Dengan demikian, total dana APBN yang diblokir sampai awal Maret 2013 sebesar Rp85,59 triliun (14,4 persen) dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp594,6 triliun. Sebelumnya, per 10 Desember 2012, saat penyampaian DIPA oleh Presiden SBY, jumlah dana yang diblokir mencapai Rp243,11 triliun (40,9 persen). Alasannya macam-macam, diantaranya adalah belum menyampaikan persetujuan DPR; belum melengkapi data dukung seperti Term Of Referrence (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); belum sesuainya antara indikator, tugas

Tabel 1: Molornya Waktu Pembahasan RKAK/L Kementerian/Lembaga

Mitra DPR

Selesai Pembahasan

Keterangan

Kemendikbud

Komisi X

21 Desember 2012

Pagu Rp73,09 T

Kemenag

Komisi VIII

Tengah Februari 2013

Pagu Rp43,95 T

Kemenpora

Komisi X

Belum selesai

Pagu Rp1,96 T

Sumber: Kompas 4 Maret 2013

Grafik 2: Realisasi Penyerapan Per Jenis Belanja

Grafik 3: Realisasi Penyerapan APBN 2012 Per Sub Belanja Modal

Rp triliun

Persen

250

95.0

93.1

200

90.0 84.7

150 100

197.7

50 0

Belanja Pegawai

137.2

140.2

Belanja Barang

Belanja Modal

Real Penyerapan

36 MediaKeuangan


85.0 79.6

Persentase

80.0 75.0 70.0

Jembatan Irigasi dan Jaringan Gedung dan Bangunan Tanah 0

20

40

60 Persen

80

100

fungsi, output dan komponen, serta belum adanya penetapan dan ijin penggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu, realisasi belanja K/L sampai awal Maret 2013 baru Rp28,88 triliun (4,9 persen) dari total belanja K/L Rp594,6 triliun. Dengan demikian, tampaknya jumlah dana yang diblokir masih lebih besar daripada jumlah dana yang telah dicairkan. Cukup memprihatinkan memang. Padahal, dalam hitungan sederhana, seharusnya besaran realisasi sampai akhir triwulan pertama sedikitnya 15 persen. Selanjutnya, selain persoalan terlambatnya menyelesaikan pembahasan dengan Komisi DPR seperti dijelaskan di atas, ditemukan persoalan lain seperti perubahan pagu program di luar koridor yang telah ditetapkan pemerintah, serta adanya tambahan program di luar prosedur seperti yang terjadi di sebuah instansi eselon satu Kemendikbud. Padahal, sesuai kesepakatan pemerintah dan Banggar DPR, untuk hal-hal baru, usulannya harus sudah tuntas di level pemerintah melalui pertemuan trilateral Kemenkeu, Bappenas dan K/L terkait. Belum lagi, hambatan yang muncul dari kebijakan atau regulasi yang ada. Misalnya regulasi terkait penyediaan dana PSO. Dalam regulasi tersebut, untuk memperoleh dana PSO perlu diterbitkan lebih dahulu peraturan menteri teknis, kemudian disambung dengan penyusunan kontrak yang cukup takes time sampai pada tahap penerbitan DIPA-nya. Juga, masalah pengadaan lahan yang masih cukup dominan (lihat Grafik 3). Munculnya berbagai masalah tersebut diperkirakan dapat berdampak pada realisasi program dan anggaran, termasuk buruknya kualitas belanja yang dilakukan. Pada akhirnya, target kinerja K/L dimaksud akan sulit tercapai. Kemudian, mengenai rendahnya penyerapan anggaran, contoh yang paling gres dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan jenis belanja utama,

penyerapan anggaran tertinggi pada APBN 2012 dilakukan terhadap belanja pegawai, sedangkan yang terendah dilakukan pada jenis belanja modal (lihat Grafik 2). Belanja modal semula ditargetkan dapat terserap sebesar 90 persen, akan tetapi realisasinya hanya 79 persen. Dari Grafik 2 dapat diketahui bahwa realisasi penyerapan belanja pegawai mencapai Rp197,7 triliun dari target sebesar Rp212,3 triliun (93,1 persen), untuk belanja barang terserap Rp137,2 triliun dari target sebesar Rp162 triliun (84,7 persen), sedangkan belanja modal hanya terserap Rp140,2 triliun dari target Rp176,1 triliun (79,6 persen). Belanja modal memiliki empat komponen subbelanja. Pertama, subbelanja modal tanah, realisasinya mencapai 71,8 persen. Yang kedua, gedung dan bangunan dimana realisasinya mencapai 77,6 persen. Ketiga, irigasi dan jaringan yang realisasinya mencapai 84 persen. Terakhir, subbelanja modal jembatan dimana realisasinya mencapai 88,2 persen. Rendahnya penyerapan anggaran belanja modal ini, terutama tanah, disinyalir terkait dengan belum efektifnya implementasi Undang Undang pengadaan tanah serta Perpres pengadaan barang/jasa (keduanya disahkan pada tahun 2012).

Perkuat ABK Beberapa contoh skala mikro di bawah ini menggambarkan betapa penyerapan anggaran yang tinggi belum tentu berdampak signifikan terhadap perekonomian. Misalnya, pembangunan gedung sekolah jauh dari pemukiman penduduk. Bila pembangunan sekolah ini tidak didukung dengan akses jalan yang mudah, peralatan dan perlengkapan sekolah dengan jumlah memadai, ketersediaan pengajar dalam jumlah yang cukup dan berbagai pendukung lainnya, maka manfaatnya bagi masyarakat patut dipertanyakan. Dari sisi output, sasaran berupa terbangunnya gedung sekolah dianggap sudah tercapai. Namun, dari

sisi manfaat, nilainya relatif kecil karena penduduk sekitarnya kemungkinan besar lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang aksesnya mudah ditempuh. Contoh yang lain adalah perawatan/ perbaikan jalan dengan cara “tambal sulam”. Praktik seperti ini sudah dilakukan bertahuntahun oleh para pengelola anggaran bermental “proyek” walaupun diketahui kecil sekali manfaatnya buat masyarakat. Ditambah lagi, jalan yang ada dilewati oleh kendaraan berat yang seringkali memuat barang yang melebihi kapasitas jalan. Akibatnya, kondisi jalan yang ada bukannya bertambah bagus, malah justru cakupan kerusakannya makin melebar dan semakin parah. Banyak kegiatan sejenis lainnya yang hanya fokus pada penyerapan anggarannya, akan tetapi tidak mempertimbangkan nilai manfaatnya (value for money). Belanja yang dikeluarkan seperti ini bisa dikategorikan sebagai belanja yang kurang berkualitas. Agar belanja lebih berkualitas, tentu saja ABK perlu dilanjutkan dan diterapkan. Sebab, dalam ABK, ada keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Ada tiga faktor penting dalam ABK yakni pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, dana yang tersedia untuk membiayai program-program yang diusulkan. Ketiga, adanya data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk setiap program. Fokus dari sistem ABK ini adalah pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, penerapan ABK sedikitnya memerlukan waktu sepuluh tahun dan untuk menerapkannya perlu melakukannya secara bertahap dan konsisten. Kita mampu menerapkannya kalau kita berpikir mampu. Semoga.

37 MediaKeuangan


Review

PMK Nomor 37/PMK.04/2013 Tentang Toko Bebas Bea 1. Pertimbangan Perumusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. 04/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. 04/2013 ditetapkan dan diundangkan, serta berlaku pada tanggal 27 Februari 2013. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam rangka mengatur kembali ketentuan mengenai Toko Bebas Bea sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/ KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea dan melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

2. Lokasi Toko Bebas Bea a. Toko Bebas Bea adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean

38 MediaKeuangan


untuk dijual kepada orang tertentu. Toko Bebas Bea merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. b. Toko Bebas Bea harus mempunyai ruang penimbunan dan ruang penjualan. c. Toko Bebas Bea dapat berlokasi di: 1) terminal keberangkatan bandar udara internasional di Kawasan Pabean; 2) terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean; 3) tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; 4) tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit

Teks

Titi Susanti

tujuan luar negeri di Kawasan Pabean; atau 5) dalam kota. d. Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) sampai dengan 4), ruang penimbunan dapat berada tidak satu lokasi dengan ruang penjualan. Ruang penimbunan yang berada tidak satu lokasi dengan ruang penjualan harus berada di kawasan bandar udara atau pelabuhan utama lokasi ruang penjualan yang bersangkutan. e. Untuk Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5), ruang penimbunan dan ruang penjualan harus berada dalam satu lokasi Toko Bebas Bea.

3. Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Toko Bebas Bea

Foto

Internet

a. Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan pengusahaan Toko Bebas Bea yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Bebas Bea (TBB). b. Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB, pihak yang akan menjadi Pengusaha TBB harus mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean setempat. c. Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin sebagai Pengusaha TBB untuk jangka waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. d. Perusahaan dan/atau orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Pengusaha TBB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. e. Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB, Pengusaha TBB harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin Pengusaha TBB sebelum jangka waktu penetapan dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir.

4. Perlakuan Kepabeanan Dan Perpajakan a. Pemasukan barang impor ke Toko

b.

c.

d.

e.

f.

Bebas Bea yang berasal dari luar daerah pabean, gudang berikat, dan/atau Toko Bebas Bea lainnya diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI. Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dan/ atau Toko Bebas Bea lainnya yang barangnya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pemasukan barang impor ke Toko Bebas Bea yang berasal dari kawasan bebas diberikan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI. Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea yang berasal dari kawasan bebas yang barangnya berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean diberikan pembebasan cukai dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di bandar udara internasional dan pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 1) sampai dengan 4) dengan tidak dipungut bea masuk dan cukai serta PDRI, antara lain adalah orang yang bepergian ke luar negeri. Orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 5) dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai serta tidak dipungut PDRI, antara lain adalah anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik.

5. Pemasukan Dan Pengeluaran Barang a. Pemasukan barang ke Toko Bebas Bea dapat dilakukan antara lain dari kawasan bebas dan/atau tempat lain dalam daerah pabean. b. Pengeluaran barang dari Toko Bebas Bea dapat dilakukan dengan tujuan antara lain diekspor kembali dan/atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai. c. Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari Toko Bebas Bea berlaku peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

6. Sanksi Administrasi, Pembekuan, Dan Pencabutan a. Selain dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan ini, Pengusaha TBB dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. b. Dalam hal Pengusaha TBB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 19 atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan ini, Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan terhadap izin Toko Bebas Bea yang bersangkutan. c. Izin sebagai Pengusaha TBB dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal Pengusaha TBB melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan Toko Bebas Bea. d. Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin Pengusaha TBB dicabut dalam hal Pengusaha TBB antara lain

39 MediaKeuangan


tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak penyerahan pemberitahuan pabean terakhir atau dinyatakan pailit.

7. Pengawasan

Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pengusaha TBB yang berada dalam pengawasannya berdasarkan manajemen risiko. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala Kantor Pabean melakukan analisa atas rekapitulasi yang disampaikan oleh Pengusaha TBB dan melaporkan hasil analisa kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama secara periodik.

8. Ketentuan Peralihan Dan Penutup a. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka: 1) Barang yang telah ditimbun di Toko Bebas Bea sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah dilekati label tanda pengawasan cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, dikecualikan dari ketentuan mengenai kewajiban pelekatan tanda pengawasan cukai. 2) Label tanda pengawasan cukai yang dicetak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea dan masih tersisa di dalam Toko Bebas Bea tidak dapat dipergunakan sebagai tanda pengawasan cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3) Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya yang telah mendapatkan kartu pembelian di Toko Bebas Bea untuk

40 MediaKeuangan


pejabat atau tenaga ahli bangsa asing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/ KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, masih dapat melakukan pembelian di Toko Bebas Bea dengan menggunakan kartu pembelian tersebut sampai dengan jangka waktu kartu pembelian dimaksud berakhir dan sepanjang kuotanya belum habis. 4) Pengusaha yang telah mendapat izin Toko Bebas Bea sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/ KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, wajib mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses bagi kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini. 5) Izin Toko Bebas Bea yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin Toko Bebas Bea tersebut dan perpanjangannya diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. b. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/ KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daftar PMK selama bulan Februari-Maret 2013 5 Maret 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.06/2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang. 4 Maret 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07/2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013. 27 Februari 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.011/2013 tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea. 15 Februari 2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013.

Sumber

www.sjdih.depkeu.go.id

Renungan

Tergesa-gesa Jam menunjukkan pukul setengah delapan pagi. Ahmad terbangun. Menatap jam dinding kamarnya, dan terhenyak. Jantungnya berdegup kencang seketika. Ia ada rapat bersama bosnya pukul 8 pagi. Jarak dari rumah ke kantornya minimal 1 jam, itu pun jika tidak terjebak macet. Tergesa-gesa Ahmad mengambil handuk dan sikat gigi. Ia sikat gigi dan cuci muka seadanya. Ia pakai seragam kantornya, semprot parfum banyak-banyak, dan langsung sambar tas kerjanya. Di jalan ia kemudikan motornya seperti orang kesetanan, menerobos lampu merah, menyerobot trotoar, apapun ia lakukan asal motornya tidak berhenti dan sampai di kantor secepatnya. Pukul 08.15 Ahmad terengah-engah memasuki kantornya. Hampir setengah sembilan saat ia menghadapi meja rapat di tengah para klien yang sedang berbincang dengan bosnya. “Ahmad, kemana saja kamu?” tanya bosnya tiba-tiba. Belum sempat ia menjawab, bosnya langsung membuka rapat dan mempersilakan Ahmad untuk presentasi. Ahmad mencari-cari flash disk tempat ia menyimpan bahan presentasi. Mukanya pucat seketika. Ia ingat belum mencabut flash disk dari laptop di kamarnya semalam.

Mengapa tergesa-gesa?

A

bsen kantor, jadwal rapat, janji temu, order klien, dan segala urusan dunia lainnya yang membuat manusia seolah harus memburu waktu. Semua itu tanpa disadari menyemayamkan rasa takut di hati manusia. Takut ditegur atasan, takut dipotong gaji, takut transaksi gagal, dan ketakutan-ketakutan lainnnya selain ketakutan pada sang pencipta. Waktu dan rasa takut, itu lah yang sesungguhnya membuat manusia senantiasa tergesagesa. Padahal sungguh waktu dan semua yang ditakutkan itu berada dalam genggamanNya. Ketika kita tergesa-gesa emosi bergejolak, pikiran tidak jernih, dan gerakpun gegabah bahkan akhirnya cenderung berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal dengan menghalalkan segala cara itu sangat mungkin akan menghasilkan resiko yang besar dan berbahaya. Namun apalah arti resiko dan bahaya di mata seorang yang tergesa-gesa? Gajah di pelupuk mata pun sulit terlihat. Pada akhirnya kita baru menyadari balasan dari ketergesaan itu saat merasakan resiko besar dan berbaya tersebut. Kaki yang patah karena kecelakaan motor saat mengejar absen kantor, flash disk bahan presentasi yang tertinggal di rumah, dan mungkin hal-hal lain yang justru menjadi alasan

Foto

Internet

utama ketergesaan kita malah hilang atau ketinggalan. Betapa merugikannya balasan dari sebuah ketergesaan.

Antara bergegas dan tergesa-gesa Pada ilustrasi di awal tadi dapat kita simpulkan sebuah order yang mungkin muncul seketika dalam diri, Saya harus segera berangkat, bos sudah menunggu, saya harus segera sampai dikantor. Namun, kalimat di atas akan memiliki makna yang berbeda dalam pikiran orang yang bergegas dan orang yang tergesa-gesa. Pemikiran yang berbeda akan menghasilkan tindakan yang berbeda. Hasilnya tindakan pertama orang yang bergegas akan mengambil telepon seluler dan menghubungi bosnya. Ia akan menjelaskan dengan singkat dan efisien apa yang sedang terjadi dan melakukan lobi kepada bosnya agar rapat tetap berjalan lancar. Mungkin tidak semudah itu melakukan lobi untuk acara-acara penting di situasi genting, tergantung kejernihan pikiran dan keterampilan komunikasi kita. Pada awalnya mungkin kita akan ditegur atasan karena keteledoran yang menyebabkan situasi menjadi genting tapi jika kita bisa membuat acara tetap berjalan lancar, insyaAllah semua kegentingan tadi terlupakan dan berganti menjadi sebuah penghargaan.

Teks

Fita Rahmat

Akan sangat berbeda dengan yang dialami orang yang tergesa-gesa. Ia tetap terlambat sampai kantor tanpa memberitahukan alasannya sebelumnya kepada bosnya, dan tanpa dinyana mungkin barang penting yang harus dibawa malah ketinggalan atau presentasi tidak lancar karena harus segera dibawakan dengan emosi yang belum stabil.

Agar tidak tergesa-gesa Bangun kesiangan, HP ketinggalan, dan kejadian-kejadian di luar dugaan mungkin akan terjadi dan membuat kita tergesa-gesa. Atas kejadian luar biasa yang tiba-tiba terjadi kita harus menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, kemudian berusaha berpikir jernih, dan matang sebelum melakukan tindakan agar semuanya tetap berjalan lancar. Namun kita juga bisa mencegah agar tidak terjadi hal-hal di luar dugaan, yakni dengan tidak menunda-nunda pekerjaan, membuat perencanaan dengan tenang dan matang, dan akhirnya berdoa dan bertawakal pada kekuasaan Allah. Kadang kita lupa atas kekuasan Allah, padahal jika kita telah berdoa kemudian menyerahkan semua padaNya, insyaAllah ada “tangantangan” Allah yang memberi pertolongan saat terjadi hal-hal di luar dugaan. Sungguh berharga nasehat seorang alim, “Bertakwalah kepada Allah, sabarlah, dan janganlah Engkau terburu-buru.”

41 MediaKeuangan


Inspirasi

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pantaslah rasanya bila aset tersebut dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk pengelolaan kekayaan negara melalui inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Ternyata, tugas tersebut bukan pekerjaan yang mudah, bahkan proses rekonsiliasi BMN menjadi satu pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah.

Inventarisasi Penilaian Penuh Risiko

F

aradisa Indah Puri, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I di Kantor Wilayah XIV DJKN Manado yang ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, bersedia berbagi kisahnya selama bertugas di Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura. Bagi Puri, panggilan akrabnya, melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) di daerah merupakan pekerjaan penuh risiko. Wilayah kerja KPKNL Jayapura yang meliputi 13 daerah setingkat kabupaten/kota dengan letak geografis yang luas dengan karakteristik penduduk asli yang cenderung tertutup dari penduduk pendatang menjadi tantangan tersendiri baginya. Tak jarang, wanita kelahiran Malang 36 tahun silam ini pernah didatangi orang tak dikenal. “Pernah waktu memotret aset didatangi preman, lho ini mau apa (maksudnya), apa mau diambil alih,” ujar Puri. Namun dengan tegas Puri berhasil meyakinkan mereka bahwa dirinya hanya melakukan inventarisasi, bukan bermaksud mengambil apapun dari mereka. Akhirnya, setelah melakukan pendekatan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya IP, saat ini para satker justru ‘berbalik’. Mereka dengan sukarela mendatangi KPKNL, bersedia melakukan fungsi pendataan dan inventarisasi terhadap

42 MediaKeuangan


aset negara. Sehingga BMN yang mulanya belum dimasukkan datanya, kini aset tersebut telah terinventarisir. “Di KPKNL Jayapura ada (telah terkumpul) aset hingga 500-an jangka waktu 2007 hingga 2009,” lanjutnya. Selanjutnya, setelah proses BMN selesai, dilakukanlah proses rekonsiliasi BMN. Rekonsiliasi merupakan tahapan pencocokan laporan nilan BMN antara dua unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama. Dalam hal ini sumber data yang dimaksud adalah data satker dan data pengelola BMN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Rekonsiliasi data BMN juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan. Ketika ditanya mengenai seberapa signifikan proses rekonsiliasi BMN, “Sangat penting, karena selama ini mungkin tidak bisa mendeteksi. Misalnya mobilnya lima, begitu cek fisik hanya tiga, kita bertanya yang dua kemana. Ada beberapa kantor menyatakan yang dibawa. Oh itu harus kembali, kita istilahnya sudah kayak polisi (menagih)”, jelas Puri. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dilakukan melalui pertemuan secara langsung

Teks

Iin Kurniati

ataupun dalam bentuk penyampaian data dan konfirmasi secara elektronis. Namun tidak menghapus keharusan penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan berupa penggunaan aplikasi, baik yang sudah ada maupun yang khusus dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data BMN. Nantinya data dari aplikasi akan dibuktikan secara fisik melalui cek ke lapangan secara langsung. Sehingga apabila terdapat inventarisasi barang berlebih maupun kekurangan akan dilaporkan langsung kepada kantor pusat. Terkadang, tutur Puri, banyak aset negara yang jumlahnya banyak dengan nama yang memiliki istilah khusus. Bahkan tak menutup kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses IP dan rekonsiliasi BMN dilakukan berhari-hari. “Waktu entri sampai tidak tidur, melakukan penilaian selama tiga hari,” ungkapnya. Wanita yang bergabung di DJKN sejak tahun 2002 ini mengaku pernah ada godaan dari oknum yang mengajaknya bekerja sama untuk tidak melaporkan IP. Namun dengan gamblang Puri menolak, “Kadang disembunyikan, dan mengatakan tidak tahu kemana, tetapi kita kejar terus. (Misalnya) Laptop hilang harus dikejar, laporannya kalau masih ada harus diproses,” imbuhnya.

Foto

Bagus Wijaya

Proses Inventarisasi PERSIAPAN

1 • Penyusunan Program • Pemetaan • Penyiapan Administrasi dan Data Awal

PELAKSANAAN

2 • Pendataan • Identifikasi

PELAPORAN

3 • Pembuatan DBHI • Penyusunan dan Penyampaian Laporan

TINDAK LANJUT

4 • Update Data SIMAK-BMN • Pelabelan • Tindak Lanjut Pengelolaan

Berbagi pengalaman Sejalan dengan moto hidupnya dalam ‘menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan mengharapkan lingkungan menyesuaikan dengan kita’. Begitu dipindahkan tugas di Kanwil XIV DJKN Manado tahun 2009 lalu, kini Puri intens melakukan briefing dengan petugas rekonsiliasi muda. Ia kerap membantu para pegawai rekonsiliasi dengan berbagi pengalaman kepada mereka.

“Pernah waktu memotret aset didatangi preman, lho ini mau apa (maksudnya), apa mau diambil alih.” Faradisa Indah Puri, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I Kantor Wilayah XIV DJKN Manado

Proses rekonsiliasi yang rutin diadakan dua kali setahun ini memerlukan kesiapan dan sikap profesional. Menurut Puri, pelayanan yang merupakan salah satu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan juga harus diterapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi keluhan dari para stakeholder. Selain itu, ia juga menambahkan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, para petugas rekonsiliasi bisa bekerja dengan baik, serta menjaga sikap dan penampilannya.

Harapan Puri berharap, sosialisasi pelaksanaan IP dan rekonsiliasi BMN dapat terus dilakukan di lingkungan Kementerian/Lembaga. Meskipun waktu pelaksanaan IP maupun rekonsiliasi BMN telah ditetapkan dari pusat, terkadang akibat kendala jarak dan minimnya teknologi di wilayah kerja Kanwil DJKN yang berada di Indonesia timur, menyebabkan pelaksanaan rekonsiliasi di daerah menjadi tidak tepat waktu. “Pernah pengalaman surat dikirim Juni, baru diterima bulan Oktober,” ujar Puri. Oleh karena itu, Puri menaruh harapan besar pada fleksibilitas jadwal rekonsiliasi BMN dan ketertiban dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan yang berada di pusat. Terakhir, Puri berharap penambahan Sumber Daya Manusia di daerah. “Kalau rekonsiliasi kita butuhnya yang muda-muda. Kalau hanya mengandalkan di sini kita juga tidak bisa cepat terutama di daerah timur yang muda kurang, (sehingga) harus ditambah,” pungkasnya.

Notes: Kekayaan Negara meliputi kekayaan negara yang dimiliki pemerintah (domain privat) dan kekayaan yang dikuasai pemerintah (domain public). Domain Privat berdasarkan pasal 23 UUD 1945 dikategorikan menjadi kekayaan negara yang tidak dipisahkan (BMN/BMD) dan kekayaan negara yang dipisahkan (Investasi Pemerintah/Penyertaan Modal Pemerintah). Sedangkan Domain Public berdasarkan pasal 33 UUD 1945 merupakan kekayaan alam seperti dalam bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dan berguna bagi kemakmuran rakyat.

43 MediaKeuangan


Resensi BUKU

Notes From Qatar

B

uku Notes From Qatar ditulis oleh Muhammad Assad, M.Sc., seorang entrepreneur muda, pakar keuangan syariah, dan termasuk dalam jajaran penulis buku-buku national bestseller di Indonesia. Buku-bukunya antara lain Notes From Qatar 1, Notes From Qatar 2 dan Sedekah Super Stories, semuanya menjadi national bestseller di seluruh Indonesia. Notes From Qatar ini menceritakan pengalaman-pengalaman penulis saat melanjutkan S2-nya di Qatar, maka dari itu pula buku ini berjudul Notes From Qatar. Dengan melihat covernya kita pun dapat langsung merasa bahwa buku ini berhubungan dengan negara timur tengah. Dalam bukunya, Penulis mengangkat kisah dan problematika hidup sehari-hari melalui pendekatan ayat-ayat AlQuran dan Hadits. Dengan adanya pembahasan dari sisi agama ini membuat pembaca merasa bahwa ajaran agama khususnya Islam itu tidak sulit dan tidak hanya dapat diaplikasikan di dalam tempat ibadah saja. Dari pembahasan inilah pembaca yang targetnya adalah pembaca usia muda dapat memahami aspek kehidupan yang seharusnya dijalani dengan melihat sisi religi. Yang menarik di dalam bukunya, tulisan Assad tampil dalam ulasan-ulasan yang ringan dan mudah dicerna oleh semua pembacanya. Kehadiran NFQ (Notes From Qatar) di berbagai toko buku tanah air memiliki perhatian yang cukup besar terhadap bidang kepemudaan di Indonesia. Buku NFQ sengaja ditulis layaknya “bahasa anak muda” dengan tujuan utama memberikan semangat bagi mereka.

Melalui Notes From Qatar 1, Penulis menyebarkan semangat 3P pada buku ini, yaitu Positive, Persistence, Pray. Refleksi seorang anak muda Indonesia di tengah pergaulan hidup global. Buku ini membahas hal-hal yang bermakna besar, seperti kekuatan doa dan sedekah. Buku ini patut di baca oleh semua kalangan, terutama kaum muda Indonesia yang ingin memajukan bangsanya.

Assad mampu melihat bahwa saat ini cukup banyak anak muda yang menghabiskan waktu dengan berfoya-foya. Sementara itu di sisi yang lain, tak sedikit pula anak muda yang kurang bersemangat dalam menjalani hidup. Padahal masa muda sangat penting sehingga harus diisi dengan berkarya. Dengan NFQ, Penulis mencoba mengajak tunas-tunas bangsa untuk bisa semangat menjalani hidup dengan positif. Assad, yang lulus dengan predikat summa cum-laude pada

“The future is shaped not only by the past but also by choices that we make and by what we think is possible.” Muhammad Assad

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Februari 2013

1. Habibie

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Februari 2013

dan Ainun

Bacharuddin Jusuf Habibie 2.

Ayat Amat Cinta

Asma Nadia 3.

Pamali

1. Transfer

Pricing and The Arms Length Principle in International Tax Law

Jens Wittendorf 2.

Tax Treaties and Domestic Law

Strategic Planning for Information System

Norvan Pecandupagi

3.

4.

John Ward

Mein Kampf

5. The

Magical World of Fairies: Enchanted Tales from Fairy Land Nicola Baxter Perpustakaan Kementerian Keuangan

44 MediaKeuangan

Notes From Qatar 2, dengan judul yang sama, Penulis mengemukakan topik sangat menarik, 3H yaitu Honest, Humble, Helpful, motivasi tentang kehidupan khas Notes from Qatar, yang selalu dilandasi AlQuran dan Hadits. Selain ketiga topik pokok tersebut, Assad, juga bercerita tentang pengalaman-pengalaman uniknya selama dia belajar di Qatar salah satunya ketika dia ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang di kirim ke konferensi G20 Youth Summit 2011 di Paris. Selain itu Assad juga menampilkan 9 Sedekah Super Story, ceritacerita real tentang keajaiban sedekah yang dialami para penulisnya.

Guglielmo Maisto

Hitler

@kemenkeulib

kuliah program S2 bidang Islamic Finance di Hamad bin Khalifa University, Doha–Qatar, dan mendapat beasiswa penuh dari Emir Qatar ini, juga mampu menginspirasi anakanak muda Indonesia.


Perpustakaan Kemenkeu

Teks

Fani Rezaniah, Mahasiswi Universitas Indonesia

4. Research Methods for Business, A Skill-Building Approach

Uma Sekaran

5. Purchasing and Supply Management with 50 Supply Chain Cases

Leenders

WISATA

Pesona Jayapura

J

ayapura adalah kota cantik dengan segudang tempat memesona. Dari atas pesawat saja, Anda sudah dapat menyaksikan puncak-puncak gunung yang menjulang bermahkota awan. Permadani hijau yang tampak dari udara itu, dibawahnya berpadu dengan pantaipantai indah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik. Pesona pertama Jayapura seolah sudah menyambut Anda tak lama setelah keluar dari Bandara Sentani. Monumen Mac Arthur di salah satu puncak gunung dapat menjadi tujuan kunjungan awal. Monumen ini merupakan penanda lokasi mendaratnya pesawat tempur Douglas Mc. Artur, Jenderal .Amerika Serikat yang pernah memimpin pertempuran Perang Dunia II di belahan Asia Pasifik. Danau Sentani yang berkilauan cahaya matahari adalah “sajian” berikutnya. Ini tentu saja hanya dapat Anda nikmati jika tiba sebelum senja. Danau terluas di Pulau Papua ini menawarkan pengalaman tersendiri jika Anda berkesempatan untuk merapat ke dermaga dan menyewa perahu kecil untuk mengelilinginya. Sempatkanlah pula mengunjungi desa-desa di pinggir danau sembari melihat aktivitas seharihari penduduk asli. Cara lain menikmati Danau Sentani adalah dengan menyantap makanan laut atau danau yang disajikan bersama Papeda—makanan pokok terbuat dari sagu—sebagai hidangan utamanya.

Tak hanya dari pesawat atau Monumen Mac Arthur Anda dapat menikmati “kemegahan” pemandangan alam Jayapura. Naiklah ke Polimak Hill yang berjarak tempuh hanya 10-15 menit dari pusat kota. Dengan ketinggian mencapai 256 meter di atas permukaan laut (mdpl), Polimak Hill merupakan dataran tertinggi di Jayapura. Pemandangan yang akan Anda temukan dijamin tak ada duanya. Selain seluruh kota yang terbentang di bawah, Anda dapat juga menyaksikan birunya Samudera Pasifik yang berpadu dengan warna langit yang senada di cakrawala. Dari bukit yang sama, Anda juga bisa melihat aktivitas bongkar muat di dermaga. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mengabadikan pemandangan alam Jayapura. Pemandangan pada malam hari pun tak kalah indah. Huruf-huruf besar bergaya Hollywood yang membentuk frase “Jayapura City” berdiri kokoh diterangi lampu-lampu di antara menara sinyal dan siar. Sementara lampu-lampu kota dibawahnya seperti titik-titik terang di atas kanvas hitam. Papua menawarkan wisata pantai di pesisir Samudera Pasifik yang cukup banyak. Yang dapat Anda nikmati di sekitar Jayapura antara lain adalah Pantai Hamadi, Besji, dan Holtekamp. Pemandangan pantai yang masih cukup alami, ombak samudera yang berpecah sebelum ke pesisir pantai, dan

Foto

Kukuh Perdana

Teks

Dwinanda Ardhi

pohon-pohon nyiur yang melambai terkena angin sepoi-sepoi tentunya sayang jika Anda lewatkan. Di tengah suasana khas itu, Anda juga bisa bersantai dan beristirahat di pondok-pondok pinggir pantai. Jika Anda punya waktu lebih untuk tinggal, cobalah perjalanan menuju perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Wutung. Lokasinya agak jauh dari pusat kota, yaitu sekitar dua jam perjalanan dengan kendaraan roda empat. Sensasi hutan di kanan kiri sepanjang perjalanan yang tampaknya tak berujung—dan tak banyak kendaraan melintas—akan sulit Anda lupakan. Di dekat perbatasan, terdapat sebuah pasar lokal. Jika Anda datang pada Hari Pasar, keramaian transaksi jual beli antara penduduk lokal Jayapura yang mayoritas bertindak sebagai penjual dan warga negara Papua Nugini sebagai pembeli dapat Anda temui. Sebelum meninggalkan kota Jayapura, pastikan Anda mengunjungi Pasar Hamadi untuk membeli cendera mata dan souvenir khas Papua. Beberapa kios yang ada di sana menjual beragam kerajinan seperti gantungan kunci, lukisan khas, ukir-ukiran khas suku asli, koteka, noken, hingga kalung taring babi. Jika Anda tertarik untuk membeli batik dengan motik yang unik, datanglah ke Toko Aneka Batik yang tersebar di beberapa penjuru Jayapura.

45 MediaKeuangan


Celengan

Efek Demam Tayangan X-Factor

E

fek demam tayangan X-Factor merambat juga kepada artis Meisya Siregar, istri salah satu juri tayangan itu, Beby Romeo. Meisya menceritakan bahwa semaraknya sambutan masyarakat Indonesia terhadap acara ini sudah terlihat sejak awal. Pada babak Judge Home Visit, suaminya yang saat itu mesti memutuskan 3 kontestan untuk dibimbing, langsung mendapat serbuan mencapai 300 “mention” di akun twitter yang baru dibukanya. Bahkan cukup banyak pula “mention” yang nyasar ke akun twitter Meisya. Mereka umumnya adalah penonton atau fans yang mempertanyakan pilihan kontestan Beby. ”Namanya setiap orang beda pemikiran. Beby bukan hanya juri, tapi juga bertanggung jawab untuk mementori mereka dan mereka harus jadi produknya Beby,” kata Meisya. Dia dan suami memutuskan untuk menyikapi sambutan dari masyarakat melalui twitter itu dengan arif.”Ya kita ambil positifnya saja, ternyata ajang X Factor sudah sampai besar sekali mempengaruhi kehidupan mereka,” tambah wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat, 13 April 1979 itu. Dari minggu ke minggu, kontestan pilihan Beby tampil memukau dengan karakter dan suara masing-masing yang menjadi “faktor x” mereka. Pekerjaan sebagai mentor

46 MediaKeuangan


pun tak ayal menambah kesibukan Beby. Paling tidak, tiga hari dalam seminggu waktu pencipta lagu itu digunakan untuk mentoring, latihan, dan menjadi juri pertunjukkan Gala Show. Menurut Meisya, sejak awal telah ada kesepakatan sehingga dengan jadwal yang padat keduanya tetap memiliki waktu untuk keluarga. Akhir pekan disebut Meisya sebagai “Hari Anak Sedunia”. Sebagai orang tua, Mesiya dan Beby memang senantiasa mencari jalan tengah untuk mendampingi perkembangan anak. Komitmen keduanya pun masih kuat untuk sama-sama bekerja bagi buah hati. Pada akhir pekan, anak-anak bebas menentukan aktivitas yang dilakukan bersama seperti berenang, bermain sepeda, bulutangkis, hingga menonton film.”Yang memilih kegiatan anak-anak. Kami serahkan sama mereka,” kata ibu dua anak yang selalu berusaha menerapkan food combaining dan tidur cukup itu. Meisya yang mengawali karier dari panggung kompetisi peragaan busana sejak masih belia itu menyambut baik acara pencarian bakat seperti X Factor. Menurutnya, sang suami berkenan bergabung karena acara itu menawarkan konsep yang agak berbeda.”Beby harus bisa menjabarkan bahwa “faktor x” itu tidak melulu soal teknik. Mentornya pun bersaing

Teks

Dwinanda Ardhi

dan berkompetisi siapa yang bisa membuat “paket” dalam diri kontestan dengan baik dan diterima masyarakat. Menurut saya ini menarik,” ungkap Meisya. Sebagai artis, Meisya berharap mereka yang muncul dan menang dari ajang-ajang semacam ini nantinya bisa mempertanggungjawabkan kemenangannya di industri hiburan tanah air.”Mudah-mudahan ke depan bisa jadi aset artis Indonesia yang memberikan warna yang beda,” kata presenter infotainment Insert Investigasi Trans TV dan Diary Bunda ANTV itu. Meisya mengaku tidak merasa terancam dengan kehadiran artis-artis baru yang lahir dari ajang-ajang kompetisi di televisi.”Setiap ada new comers lalu kita merasa terancam itu sempit banget pemikirannya,” ujar Meisya. Menurutnya, layar televisi setiap hari kini sudah menjadi tempat bermunculannya sosok-sosok muda, rupawan, dan berbakat. Yang membuatnya tidak khawatir dengan persaingan di dunia hiburan adalah keyakinan bahwa setiap artis mempunyai skill dan value masingmasing-masing.”Memang setiap orang harus pintar menggali (skill dan value),” pungkas artis yang mengatur keuangan keluarganya dengan menggunakan jasa perencana keuangan itu.

Foto

Dok. Pribadi

47 MediaKeuangan


48 MediaKeuangan


MEDIA. Pertemuan G20 dan Peran Indonesia. Momentum untuk Menajamkan Tugas dan Fungsi

Recommend Documents