MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR [●] / POJK [●] / [●] (format peraturan secara keseluruhan akan disesuaikan dengan format Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan terorisme, maka diperlukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal; b. bahwa ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal belum menyesuaikan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, dan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemerantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Penanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL I. UMUM Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia baik dari sisi produk, layanan dan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan yang semakin kompleks, maka potensi risiko untuk menggunakan industri Pasar Modal sebagai sarana pencucian uang dan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan
Penjelasan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih akan semakin tinggi. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal perlu ditingkatkan secara terus menerus. Salah satunya melalui peningkatan penerapan manajemen risiko terkait program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tertinggi di bidang pasar modal telah memiliki pengaturan terkait program anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme di bidang Pasar Modal yaitu Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian pengaturan tersebut belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disamping itu ketentuan yang telah ada tersebut juga belum mengikuti standar yang berlaku di internasional yang direkomendasikan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada bulan Februari 2012. Dalam standar tersebut FATF merekomendasikan agar dalam penerapan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Pendekatan ini mengandung pengertian bahwa terhadap situasi tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan dalam situasi tingkat risiko yang lebih rendah dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat disederhanakan. Memperhatikan hal tersebut dan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan standar internasional, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyempurnaan pengaturan tersebut antara lain meliputi: a. b. c.
Pengaturan mengenai klasifikasi prinsip mengenal nasabah berdasarkan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; Pengaturan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung strategi peningkatan basis investor domestik; dan Pengaturan pelaksanaan CDD oleh penyedia jasa keuangan lainnya.
Dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan industri Pasar Modal secara lebih efektif, diharapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat beroperasi secara sehat dan berdaya saing global. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal adalah Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian. 2. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam peraturan undangundang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 3.
Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau perubahannya. Penjelasan: Yang dimaksud dengan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
(1) (2) (1) (2)
Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Nasabah untuk mengetahui profil, karakteristik dan/atau pola transaksi Nasabah. Enhanced Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD yang lebih ketat. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Beneficial Owner adalah setiap pihak yang: a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (ultimately own account); b. mengendalikan transaksi Nasabah; c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; d. mengendalikan Nasabah non perorangan; dan/atau a. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui Nasabah non perorangan atau berdasarkan suatu perjanjian. Politically Exposed Person yang selanjutnya disingkat PEP adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Negara Berisiko Tinggi (high risk countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai: a. tempat terjadinya atau sarana Pencucian Uang; b. tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau c. tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Terorisme. Usaha yang Berisiko Tinggi (high risk business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang dan/atau sarana Pendanaan Terorisme. Pasal 2 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pasal 3 Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal menunjuk agen atau pihak lain yang bekerja sama, maka dapat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang merupakan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang melakukan kegiatan keagenan dari Perusahaan Efek Anggota Bursa
Penjelasan 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau perubahannya.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan pengendali Nasabah non perorangan adalah perorangan yang menurut penilaian Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal memiliki dan/atau yang melakukan pengendalian akhir untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan Nasabah non perorangan.
(1) (2)
(3)
(1)
(2) (3)
(4)
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek. BAB II PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Pasal 4 Direksi dan Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup: a. memastikan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal memiliki kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah; b. mengusulkan pedoman terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris; c. memastikan bahwa kantor Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal di lokasi lain selain kantor pusat memiliki pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan e. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan pedoman terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di kantor pusat; dan c. menetapkan/mengangkat penanggung jawab Prinsip Mengenal Nasabah dalam hal berbentuk unit kerja atau direksi. BAB III PENANGGUNG JAWAB Pasal 5 Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib membentuk unit kerja khusus, atau menugaskan direksi atau penanggung jawab Bank Kustodian, atau pejabat setingkat di bawah direksi atau penanggung jawab Bank Kustodian sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan bahwa unit kerja khusus, anggota direksi atau penanggung jawab Bank Kustodian, atau pejabat setingkat di bawah direksi atau penanggung jawab Bank Kustodian sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tidak dapat digabungkan dengan penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan lain dalam satu induk perusahaan.
Penjelasan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan (5) Bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dalam satu badan usaha, penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat digabungkan. (6) Bagi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah, penanggung jawab atau petugas pada unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat dirangkap oleh pelaksana fungsi manajemen risiko. Pasal 6 (1) Dalam hal penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 berbentuk unit kerja khusus atau ditugaskan kepada pejabat setingkat di bawah direksi, maka: a. bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan b. ditetapkan/diangkat oleh Dewan Komisaris. (2) Dalam hal penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 ditugaskan kepada direksi, maka: a. hanya dapat ditugaskan kepada direktur yang membawahan fungsi kepatuhan; b. bertanggung jawab langsung kepada direktur utama; dan c. ditetapkan/diangkat oleh Dewan Komisaris. Pasal 7 Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut: a. Tugas Penjelasan: 1) menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; Tugas pada angka 7 untuk memberi penegasan bahwa tanggung jawab penerapan Prinsip 2) memastikan adanya pemantauan serta prosedur identifikasi dan verifikasi Nasabah yang Mengenal Nasabah ada di kantor pusat. Kantor cabang atau lokasi lain selain kantor pusat memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah hanya melaksanakannya di bawah koordinasi kantor pusat. mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; 3) memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah; 4) melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; 5) menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; 6) memantau pengkinian data dan profil Nasabah; 7) melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait, terutama di kantor cabang atau lokasi lain selain kantor pusat; 8) menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan 9) menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, dan/atau laporan lain yang akan dilaporkan kepada PPATK. b. Wewenang 1) memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi; 2) melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait; 3) melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan direksi atau Dewan Komisaris; dan 4) mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan c.
Tanggung jawab 1) memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana; 2) memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; dan 3) menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Pasal 8 Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup: a. penerimaan, identifikasi dan verifikasi; b. Beneficial Owner; c. CDD oleh pihak ketiga; d. manajemen risiko; e. area berisiko tinggi; f. pemantauan rekening Efek, transaksi Nasabah, dan pengkinian data Nasabah; g. penatausahaan dokumen; dan h. pelaporan. Pasal 9 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara konsisten dan berkesinambungan. Pasal 10 Pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. BAGIAN PERTAMA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI Pasal 11 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan prosedur CDD dan/atau EDD pada saat: a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah; b. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal meragukan kebenaran informasi dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Beneficial Owner; atau c. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pasal 12 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme. (2) Pengelompokan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi risiko, yaitu: a. rendah, sehingga terhadap yang bersangkutan dapat diterapkan CDD sederhana; b. menengah, sehingga terhadap yang bersangkutan paling kurang diterapkan CDD standar; dan c. tinggi, sehingga terhadap yang bersangjutan wajib diterapkan EDD. (3) Penetapan pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko paling kurang sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Pengelompokan harus didokumentasikan dan dipantau secara berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan.
Penjelasan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan (5) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi dan/atau profil Nasabah dengan kriteria pada tingkat risiko yang telah ditetapkan, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menetapkan kembali pengelompokan Nasabah tersebut pada tingkat risiko yang sesuai dan melaksanakan prosedur yang belum dijalankan sebelumnya. Pasal 13 Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, berlaku ketentuan: (1) Sebelum Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal menerima suatu pihak menjadi Penjelasan: Nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal, baik atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, Dalam melakukan pertemuan langsung (face to face), Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pertemuan langsung (face to Modal dapat: face) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai: a. menugaskan pegawainya, dengan membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa a. latar belakang dan identitas calon Nasabah; pegawai tersebut telah melaksanakan face to face; b. maksud dan tujuan pembukaan rekening Efek calon Nasabah; b. diwakili oleh pihak lain (outsourcing atau agen), dengan ketentuan bahwa pihak lain yang c. informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mewakili Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal harus mengetahui prinsip dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan dasar CDD; atau d. identitas Pihak lain (Beneficial Owner), dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas c. menggunakan media elektronik, dengan ketentuan bahwa media elektronik tersebut dapat nama Pihak lain (Beneficial Owner). memberikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang undang yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib meminta informasi calon Nasabah sebagai berikut: a. Perorangan 1) Informasi sesuai dengan identitas, yaitu: (a) nama; (b) nomor identitas; (c) alamat; (d) tempat dan tanggal lahir; (e) jenis kelamin; (f) kewarganegaraan 2) alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan identitas); 3) nomor telepon; 4) status perkawinan; 5) pekerjaan; 6) alamat dan nomor telepon tempat kerja; 7) rata-rata penghasilan per tahun; 8) sumber dana; 9) maksud dan tujuan investasi; dan 10) nama dan nomor rekening di bank. b.
Non perorangan 1) nama; 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang; 3) bidang usaha; 4) alamat kedudukan; 5) nomor telepon; 6) tempat dan tanggal pendirian; 7) bentuk badan hukum; 8) identitas Benefial Owner apabila calon Nasabah memiliki Beneficial Owner; 9) sumber dana; 10) maksud dan tujuan investasi; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan nomor identitas bagi Warga Negara Indonesia adalah Nomor Induk Kependudukan.
(3)
(4)
(5)
(1)
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan 11) Nama dan nomor rekening di bank. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling kurang disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Perorangan 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi Warga Negara Indonesia; atau 2) Paspor, bagi Warga Negara Asing. b. Non perorangan 1) Badan usaha (a) anggaran dasar perusahaan; (b) izin usaha dari instansi yang berwenang; (c) spesimen tanda tangan dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama Nasabah atau calon Nasabah dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah atau calon Nasabah; (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi calon Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan yang berlaku; (e) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha; (f) surat keterangan domisili; (g) struktur manajemen atau kepengurusan; (h) struktur kepemilikan atau struktur pendiri; (i) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili Nasabah atau calon Nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; dan (j) dokumen mengenai pengendali akhir. 2) Yayasan (a) Izin bidang kegiatan yayasan; (b) Deskripsi kegiatan yayasan; (c) Struktur dan nama pengurus yayasan; dan (d) Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. 3) Perkumpulan yang berbadan hukum (a) Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; (b) Nama penyelenggara; dan (c) Pihak yang berwenang, Persetujuan pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan kegiatan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dilarang membuka atau memelihara rekening Efek anonim atau rekening Efek yang menggunakan nama fiktif. Pasal 14 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat menerapkan prosedur CDD sederhana Penjelasan: Penyetoran dana dilakukan melalui Rekening Dana Nasabah.
kepada calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko rendah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a.
profil nasabah: 1) pembukaan rekening bertujuan untuk ESOP dan/atau MSOP dari perusahaan publik atau emiten; 2) Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada peraturan
(2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(1) (2) (3)
(4)
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya; 3) Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau 4) Calon Nasabah berupa Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; b. calon Nasabah atau Nasabah Manajer Investasi yang 1) melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana; 2) memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana pada akhir bulan; dan 3) memiliki akumulasi transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. calon Nasabah atau Nasabah Perantara Pedagang Efek yang melakukan penyetoran dana dalam 1 (satu) hari paling banyak senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), memiliki dana dan Efek paling banyak senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada akhir bulan, dan bertransaksi paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; atau d. calon Nasabah yang melakukan pemesanan di pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berdasarkan dokumen asli dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Dalam kondisi tertentu, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselesaikan paling lambat 14 Penjelasan: (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha dengan Nasabah perorangan. 14 (empat belas) hari kerja Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana. Kriteria CDD sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Dalam hal Nasabah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan prosedur CDD standar atau EDD. Pasal 15 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan kebijakan CDD standar kepada calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko sedang, yaitu yang tidak termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1). Terhadap calon Nasabah yang berisiko sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal paling kurang meminta informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). Terhadap calon Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional paling kurang meminta informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 2 huruf b angka 1) dan angka 4) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf b angka 1) huruf (c). Terhadap calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjelasan: Dalam melakukan pertemuan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi, Penyedia Jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib: Keuangan di bidang Pasar Modal dapat: a. Melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2); b. menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah sebelum membina hubungan usaha a. menugaskan pegawainya, dengan membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa pegawai tersebut telah melaksanakan face to face; atau dengan calon Nasabah; b. diwakili oleh pihak lain (outsourcing atau agen), dengan ketentuan bahwa pihak lain yang dapat c. melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah; mewakili Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal harus mengetahui prinsip dasar CDD. d. melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan/atau dokumen yang Pertemuan langsung (face to face) dengan Nasabah tidak harus dilaksanakan sebelum melakukan hubungan usaha, tetapi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan dalam waktu 1 diterima; dan e. melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan pihak yang mewakili (satu) tahun sejak dilakukannya hubungan usaha. atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain (Beneficial Owner), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili pihak lain (Beneficial Owner). Pasal 16 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan kebijakan EDD kepada calon Nasabah atau Nasabah yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan kriteria sebagai berikut: a. calon Nasabah atau Nasabah dan Beneficial Owner termasuk dalam area berisiko tinggi; b. terdapat perubahan profil atau informasi penting yang signifikan, sehingga Nasabah termasuk dalam area berisiko tinggi; dan/atau c. perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah. (2) Terhadap calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib meminta informasi dan dokumen pendukung paling kurang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3). (3) Terhadap calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan EDD antara lain dengan cara sebagai berikut: a. melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4); b. melakukan pertemuan langsung (face to face) sebelum melakukan hubungan usaha; c. melakukan verifikasi terhadap informasi calon Nasabah atau Beneficial Owner yang berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait; d. melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dengan pihak ketiga; e. melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan investasi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait; dan f. pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah dan/atau Beneficial Owner. Pasal 17 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat meminta informasi dan/atau dokumen Penjelasan: pendukung lainnya untuk mengetahui dan memberikan keyakinan Penyedia Jasa Keuangan di Contoh informasi dan/atau dokumen pendukung yang dimaksud dalam pasal ini antara lain: bidang Pasar Modal tentang profil calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka melakukan 1. untuk warga negara asing: identifikasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan: a) Kartu Izin Tinggal, sesuai dengan ketentuan keimigrasian; a. tingkat kemungkinan terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan/atau b) surat referensi dari: b. produk, jasa, dan/atau teknologi yang digunakan oleh calon Nasabah atau Nasabah. 1) seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Nasabah berkewarganegaraan asing; atau 2) penyedia jasa keuangan di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon Nasabah dan negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi. 2. untuk nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan: 1) data mengenai pekerjaan: a) surat keterangan dari tempat kerja; atau b) kartu identitas tempat kerja. 2) data mengenai penghasilan: a) slip gaji; atau b) rekening koran simpanan di bank dalam 3 (tiga) bulan terakhir. 3. Informasi dan/atau dokumen pendukung lain yang diperlukan, misalnya Nomor Pokok
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan
Penjelasan Wajib Pajak (NPWP).
BAGIAN KEDUA BENEFICIAL OWNER Pasal 18 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan calon Nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner. (2) Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Beneficial Owner, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan CDD terhadap Beneficial Owner yang sama dengan CDD bagi calon Nasabah. (3) Dalam hal Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Pasal 19 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Beneficial Owner, antara lain berupa: a. bagi Beneficial Owner perorangan: 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a. 2) hubungan hukum antara calon Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan 3) pernyataan dari Calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. b. bagi Beneficial Owner non perorangan: 1) informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b; 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir; dan 3) pernyataan dari Calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner. (2) Dalam hal Calon Nasabah merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Penyedia Jasa Keuangan lain di dalam negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikas oleh Pennyedia Jasa Keuangan lain tersebut. (3) Dalam hal Calon Nasabah merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang paling kurang setara dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang mewakili Beneficial Owner, maka dokumen mengenai Beneficial Owner berupa pernyataan tertulis dari Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri bahwa identitas Beneficial Owner telah dilakukan verifikasi oleh Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut. (4) Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Beneficial Owner, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau bertransaksi dengan calon Nasabah. Pasal 20 Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 2) tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa: a. Lembaga Pemerintahan atau Instansi Pemerintah; atau b. perusahaan publik atau emiten. BAGIAN KETIGA
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan CDD OLEH PIHAK KETIGA Pasal 21 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: Penjelasan: a. penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri; atau Yang termasuk penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri adalah penyedia jasa keuangan di b. penyedia jasa keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri. bidang Pasar Modal, perbankan, dan Industri Keuangan Non Bank. (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia jasa keuangan yang Penjelasan: memenuhi persyaratan sebagai berikut: Huruf a a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Prosedur CDD antara lain mencakup identifikasi dan verifikasi calon Nasabah b. memiliki kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dalam bentuk Huruf d kesepakatan tertulis; Informasi yang dimaksudkan dalam huruf ini paling kurang berupa informasi mengenai nama c. tunduk pada pengawasan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor identitas, dan kewarganegaraan dari calon berlaku; Nasabah yang sesuai dengan yang tercantum pada identitas. d. bersedia memenuhi permintaan informasi dan dokumen pendukung dengan segera apabila Huruf e dibutuhkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dalam rangka pelaksanaan Untuk mengetahui tingkat risiko suatu negara antara lain dapat dilihat di laman www.fatfPrinsip Mengenal Nasabah; dan gafi.org, www.apgml.org, atau sumber lain yang lazim digunakan. e. berkedudukan di negara yang tidak tergolong berisiko tinggi. (4) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di negara yang tergolong berisiko tinggi maka wajib memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut telah menjalankan CDD, penatausahaan dokumen, dan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force. (5) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas Penjelasan: hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi calon Nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. (6) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 22 (1) Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal bertindak sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh lembaga keuangan lainnya tersebut dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara PJK PM dengan lembaga keuangan lainnya tersebut. BAGIAN KEEMPAT MANAJEMEN RISIKO Pasal 23 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan. Pasal 24 Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup: a. pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; b. pendelegasian wewenang; c. pemisahan tugas; dan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan d. sistem pengawasan interen termasuk audit interen. Pasal 25 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (sampling) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki. Pasal 26 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait. BAGIAN KELIMA AREA BERISIKO TINGGI Pasal 27 Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang dan/atau terkait dengan Pendanaan Terorisme dapat dilihat dari: a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (high risk customer); b. bidang usaha calon Nasabah yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (high risk business); c. negara atau teritori asal calon Nasabah, domisili calon Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (high risk countries); dan/atau d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris Pasal 28 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi dalam hal: a. penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau b. pengambilan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. BAGIAN KEENAM PEMANTAUAN REKENING DAN PENGKINIAN DATA NASABAH Pasal 29 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yg digunakan untuk transaksi. (3) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk pemantauan dan analisa terkait dg kemungkinan tindak pidana asal (predicate offense) dan Pendanaan Terorisme . (4) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dapat meminta informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti-tipping off sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. (5) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil
Penjelasan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. (6) Pemantauan dapat dilakukan secara manual bagi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang memiliki lingkup bisnis tidak terlalu besar dan risiko terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai rendah. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan keefektifan pemantauan secara manual tersebut (7) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.. Pasal 30 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data terhadap dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. BAGIAN KETUJUH PENATAUSAHAAN DOKUMEN Pasal 31 (1) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3). (2) Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah. (3) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening Efek dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK. (4) Penatausahaan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak ditemukannya ketiaksesuaian transaksi dengan profil Nasabah atau sejak diketahui adanya pola transaksi yang tidak wajar. (5) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memberikan informasi dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, pada saat diperlukan. BAGIAN KEDELAPAN PELAPORAN Pasal 32 (1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. BAB V SISTEM INFORMASI Pasal 33 Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal melakukan pemantauan dengan menggunakan sistem informasi, maka rincian orang, bidang usaha, dan negara yang termasuk
Penjelasan
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan Penjelasan dalam area berisiko tinggi perlu dicantumkan dan di-update secara reguler. Pasal 34 Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menyediakan fasilitas indikator red Penjelasan: flag. Indikator red flag berfungsi sebagai: a. panduan untuk mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme b. peringatan atas kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakter, dan/atau pola transaksi Nasabah BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN Pasal 35 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) Penyaringan (screening) dilakukan untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di dalam rangka penerimaan pegawai baru. bidang Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan Pihak interen Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Pasal 36 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. menyusun program pelatihan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan c. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 37 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Pasal 38 Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. BAB VIII SANKSI Pasal 39 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangundangan terkait lainnya, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Segala sanksi yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dinyatakan tetap sah dan berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN V.D.10 Usulan Perubahan a. Peraturan Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal; b. SE yang memuat kewajiban permintaan NPWP untuk SID Reksa Dana; dan c. SE yang memuat pembebasan face to face bagi MI. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Penjelasan
